JAKARTA - Sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian global sekaligus sumber penghidupan bagi hampir 1 miliar orang di seluruh dunia. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, sejumlah negara tampil sebagai produsen komoditas pertanian terbesar dengan dukungan teknologi, lahan luas, serta kebijakan yang mendorong produktivitas.

Dikutip dari Stars Insider, China menempati posisi sebagai produsen pertanian terbesar di dunia dengan produksi utama berupa padi, gandum, jagung, kedelai, kapas, dan kentang, serta menyerap lebih dari 300 juta tenaga kerja di sektor pertanian, berdasarkan data yang dirangkum Agrolearner.

China berada di peringkat pertama berkat transformasi pertanian berbasis teknologi dan keberlanjutan. Sektor ini berkontribusi sekitar 8% terhadap produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

Di posisi kedua ditempati Amerika Serikat (AS) dikenal sebagai pemimpin teknologi pertanian modern sekaligus produsen jagung terbesar dunia. Kontribusi sektor pertanian, pangan, dan industri terkait di AS mencapai sekitar 5,5% dari PDB atau setara USD1,537 triliun pada 2023.

Brasil menempati urutan ketiga dengan kekuatan utama pada komoditas kedelai, kopi, jagung, daging sapi, dan jeruk. Sekitar 41% wilayah negara tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Posisi berikutnya ditempati India yang menjadi salah satu produsen terbesar padi, gandum, kapas, tebu, serta berbagai buah tropis dan rempah-rempah. Sektor pertanian India juga menyerap sekitar 45,5% tenaga kerja nasional.

Rusia berada di posisi kelima dengan dukungan lebih dari 23 juta hektare lahan budidaya yang sebagian besar digunakan untuk memproduksi gandum, jelai, oat, dan jagung. Sektor ini menyumbang sekitar 6% terhadap PDB Rusia dan mempekerjakan sekitar 16% penduduknya.

Prancis dan Meksiko menempati peringkat keenam dan ketujuh. Prancis dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Eropa dengan lebih dari 700 ribu unit usaha pertanian, sementara Meksiko unggul dalam produksi gandum, tebu, jagung, cabai, alpukat, dan kedelai. Di kedua negara tersebut, pertanian tetap menjadi sektor penting bagi perekonomian nasional.

Jepang, meski memiliki keterbatasan lahan, berhasil membangun pertanian berteknologi tinggi yang produktif, terutama untuk komoditas padi. Adapun Jerman menjadi salah satu produsen utama pertanian di Uni Eropa dengan fokus pada praktik pertanian berkelanjutan dan organik. Turki melengkapi daftar 10 besar berkat kondisi iklim yang mendukung serta kemampuan memenuhi kebutuhan pangan domestiknya secara mandiri.

Sementara, Indonesia belum masuk dalam daftar 10 produsen pertanian terbesar dunia berdasarkan volume produksi komoditas. Namun, sektor pertanian memegang peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama sebagai penopang ketahanan pangan dan penyerap tenaga kerja di pedesaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 34,71 juta ton atau meningkat 13,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara produksi padi diperkirakan mencapai 60,25 juta ton gabah kering giling (GKG).

SURABAYA - Setelah sukses di Jakarta, pencarian talenta terbaik Miss Indonesia 2026 berlanjut di daerah yang digelari sebagai Kota Pahlawan yaitu Surabaya. Berlangsung selama dua hari, audisi Miss Indonesia 2026 tidak hanya mencari kecantikan namun juga sosok yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Produser Miss Indonesia 2026, Yoseph Wahyudi mengatakan, dalam audisi ini pihaknya mencari sosok peserta yang memiliki kriteria “Miss” diantaranya adalah manner impressive atau mengesankan, social dan dam smart social.

Maka dari itu pada peserta yang mengikuti audisi di Kota Surabaya ini nantinya akan diseleksi kembali guna mencari sosok dengan kriteria tersebut.

“Nantinya hasil dari audisi ini akan kita saring kembali untuk menemukan finalis-finalis yang memang memiliki kriteria Miss. Yaitu manner impressive, social, dan smart social,” kata Yoseph saat diwawancarai, Sabtu (6/6/2026).

Kriteria tersebut akan dicari dari puluhan peserta yang antusias mengikuti audisi. Bahkan peserta tidak hanya datang dari Kota Surabaya namun juga kota-kota lainnya.

Ditemani kawan, sanak dan keluarga, mereka satu per satu maju ke meja pendaftaran dan mengisi formulir yang telah disediakan secara teliti. Pengisian formulir tersebut ditujukan guna mengetahui identitas berupa nama dan umur dari para peserta. Mengingat, salah satu persyaratan audisi Miss Indonesia 2026 ini adalah berusia 19 hingga 25 tahun.

Mereka datang dengan bekal pengalaman yang telah dimiliki serta rasa percaya diri yang kuat dengan persiapan cukup lama. Tidak hanya itu, para peserta juga datang dengan senyuman percaya diri atas talenta yang dimiliki dan siap bersaing dengan peserta lainnya.

Yoseph berharap, dari audisi di Kota Surabaya ini, pihaknya bisa menemukan sosok perempuan yang tidak hanya cantik namun juga memiliki bakat dan kemampuan yang sesuai sebagai sosok Miss Indonesia 2026.

“Dan nantinya kita harapkan hasilnya nanti kita dapat menemukan sosok finalis yang memang sesuai dengan kriteria-kriteria yang kita inginkan untuk menjadi seorang Miss Indonesia 2026,” pungkas dia.

Sebagai informasi, Surabaya sendiri merupakan kota kedua yang menjadi target Miss Indonesia untuk mencari talenta perempuan terbaik. Tidak hanya sekedar cantik, namun juga memiliki pribadi yang anggun, baik sopan dan bakat menarik.

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sensus Ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama PT Pos Indonesia meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Peluncuran sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan PT Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia.

Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph, menyerahkan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan tersebut menjadi token of friendship istimewa dari PT Pos Indonesia untuk menyukseskan salah satu kegiatan statistik terbesar di tanah air.

“Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia pada acara peluncuran sampul peringatan tersebut.

“Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara,” jelas Daud.

Daud juga menyampaikan bahwa bentuk dukungan lainnya dari PT Pos Indonesia untuk SE2026 diantaranya adalah pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

“PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik,” ungkap Amalia.

Ia menambahkan, sinergi dan kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia semakin diperluas tidak hanya dari sisi cakupan, tetapi juga dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API). Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula datanya ke PT Pos Indonesia,” ujar Amalia.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia ini dilaksanakan bersamaan dengan Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Agenda ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan dapat menjadi Sensus Ekonomi terbaik dan tersukses dengan manfaat yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan 215.837 bidang tanah wakaf di Indonesia saat ini masih berstatus rawan sengketa akibat belum mengantongi sertifikat resmi.

Berdasarkan data nasional, dari total 522.026 bidang tanah wakaf yang tercatat di seluruh wilayah Indonesia, baru sekitar 306.189 bidang atau setara 58,65% yang telah sah bersertifikat.

Artinya, terdapat sisa 215.837 bidang tanah keagamaan yang hingga kini masih belum memiliki ketetapan legalitas hukum dan mendesak untuk segera diakselerasi penyelesaiannya.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh mengamankan aset umat tersebut agar terhindar dari potensi pencaplokan atau konflik agraria di masa mendatang.

"Target kami, tahun 2028 kalau bisa sudah sapu bersih 100% selesai tanah wakaf ini," ujar Nusron dalam acara International Conference on Pesantren (ICOP) 2026 di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Sebagai langkah konkret pengejaran target tersebut, Nusron menyerahkan 1.029 sertifikat tanah wakaf dan 3 Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk badan hukum keagamaan yang tersebar di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Kendati pemenuhan legalitas masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar, dia mengapresiasi laju sertifikasi tanah wakaf yang melonjak hingga 200% lebih sejak periode 2016 dari semula hanya 100.144 bidang.

Nusron menilai peningkatan ini tidak lepas dari melesatnya kesadaran para nazir maupun organisasi keagamaan dalam mengurus aspek legalitas tanah di lingkungan mereka.

“Saya berterima kasih kepada para wakif dan nazir. Kesadaran untuk menyertipikatkan tanah wakaf semakin meningkat. Ini menunjukkan kesadaran untuk mengamankan aset umat juga meningkat,” tuturnya.

Ke depan, Kementerian ATR/BPN memastikan bakal terus memperkuat kemitraan dengan Kementerian Agama guna memangkas birokrasi pendaftaran tanah rumah ibadah dan pondok pesantren di daerah.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai pernyataan bersama antara Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal strategi penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Gedung DPR RI pada Sabtu (6/6) memberi sentimen positif ke pasar.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut hadir.

"Pernyataan bersama di DPR dapat memberi sentimen positif terbatas karena pasar membaca koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan otoritas terkait sebagai sinyal bahwa negara hadir menghadapi tekanan rupiah," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com pada Sabtu (6/6).

Menurut dia, pernyataan itu penting untuk meredam kepanikan jangka pendek, terutama ketika pelemahan kurs memicu ekspektasi negatif dan mendorong permintaan dolar.

Syafruddin mengingatkan pasar tidak akan cukup tenang jika hanya diberikan narasi koordinasi oleh pemerintah.

Ia mengatakan investor akan menguji konsistensi kebijakan melalui pergerakan Credit Default Swap (CDS), yield Surat Berharga Negara (SBN), arus modal asing, cadangan devisa, dan efektivitas intervensi valas.

[Gambas:Youtube]

"Jika pernyataan bersama hanya berisi optimisme tanpa rincian operasional, pasar dapat menilai pemerintah dan BI sedang membangun persepsi, bukan memperkuat fondasi," ujar Syafruddin.

Pernyataan tersebut dinilai tetap dapat membuka ruang sentimen positif.

Namun, kata dia, belum cukup untuk mengubah ekspektasi secara kuat bila tidak segera diikuti kebijakan yang terukur, transparan, dan kredibel.

Untuk menenangkan pasar, Syafruddin mengatakan otoritas perlu bergerak dari komunikasi umum menuju paket kebijakan yang konkret.

BI harus menjelaskan batas intervensi, strategi penguatan pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan Non-Deliverable Forward (NDF), pengendalian transaksi dolar tanpa underlying, serta arah penggunaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) agar pasar melihat konsistensi stabilisasi kurs.

Selain itu, Kementerian Keuangan dinilai perlu memperkuat kredibilitas fiskal melalui kepastian defisit, pengelolaan penerbitan SBN, dan komunikasi disiplin belanja negara.

Syafruddin mengatakan pemerintah juga perlu mempercepat repatriasi devisa ekspor, menjaga pasokan valas dari sektor riil, dan memastikan korporasi tidak melakukan pembelian dolar secara berlebihan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat pengawasan terhadap bank dan korporasi besar yang memicu tekanan valas.

Syafruddin menambahkan langkah terpenting ialah menurunkan persepsi risiko negara.

Ketika CDS turun, kata dia, pasar akan membaca bahwa risiko Indonesia mereda, rupiah mendapat ruang menguat, dan IHSG dapat pulih lebih sehat.

"Pasar akan tenang bukan karena pejabat berbicara seragam, melainkan karena kebijakan bergerak serempak dan hasilnya terlihat dalam indikator risiko," ujar Syafruddin.

BI dan Kemenkeu Bakal Makin Mesra

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menarik kembali aliran dana asing ke pasar keuangan domestik.

Perry mengatakan fokus utama sinergi kedua institusi saat ini adalah memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seirama dalam menghadapi dinamika global.

"Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Perry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Sabtu (6/6).

Menurut dia, ada dua langkah utama yang disepakati BI dan Kementerian Keuangan.

Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia.

Perry menjelaskan kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal dari berbagai instrumen investasi di Indonesia, termasuk saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan sedikit dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

[Gambas:Youtube]

"Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Menurut Perry, pemerintah tetap akan menempatkan dana kasnya di Bank Indonesia, sedangkan BI memberikan remunerasi atau bunga yang lebih tinggi atas dana tersebut.

"Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung," katanya.

Perry menegaskan koordinasi yang selama ini telah berjalan baik akan terus diperkuat secara berkelanjutan.

"Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat," ucapnya.

Dalam kesempatan sama, Purbaya mengatakan pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik dengan kebijakan Bank Indonesia.

"Ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan kita akan semakin cepat," kata Purbaya.

Ia menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dengan bank sentral agar dampak kebijakan terhadap perekonomian semakin besar.

"Kita akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi supaya kebijakan makin sinkron. Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal juga lebih signifikan ke perekonomian," ujarnya.

Purbaya meyakini sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan BI akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

"Tentu kalau kebijakan sudah menyatu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi," katanya.

[Gambas:Photo CNN]

IDXChannel - PT Pupuk Indonesia (Persero) bersiap melakukan perampingan besar-besaran, dengan menciutkan jumlah anak perusahaannya dari 57 menjadi hanya 15 entitas.

Dalam peta jalan transformasi ini, perusahaan akan melepas sebanyak 42 anak usaha secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Agenda strategis tersebut menjadi pokok bahasan dalam pertemuan antara jajaran Direksi Pupuk Indonesia dengan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, baru-baru ini.

Pertemuan tersebut secara khusus mengevaluasi perkembangan pelaksanaan streamlining serta transformasi bisnis di lingkungan Pupuk Indonesia Group.

Target penyusutan jumlah entitas ini direncanakan berjalan sistematis; dari 57 anak usaha pada 2025, jumlahnya akan ditekan menjadi 17 entitas pada akhir 2026, dan kembali dikurangi hingga menyisakan 15 entitas pada 2027.

"Penyederhanaan entitas akan memperkuat fokus bisnis dan meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan," kata Dony dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Melalui perampingan jumlah anak usaha tersebut, Pupuk Indonesia bakal membentuk struktur bisnis yang lebih tajam melalui tiga subholding utama, yakni Agrichemical, Industrial Chemical, dan Clean Ammonia. Ketiga subholding ini nantinya akan disokong oleh Feedstock Co yang memegang peran sentral dalam mengelola pasokan bahan baku strategis bagi grup perusahaan.

Menurut Dony, langkah menata portofolio usaha dan mempertajam fokus pada bisnis inti sangat diperlukan untuk memperkokoh fondasi perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan lebih adaptif menghadapi perubahan industri sekaligus mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Kehadiran tiga subholding utama ini juga dinilai bakal memperjelas kompas pengembangan di setiap lini bisnis, sehingga pertumbuhan perusahaan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Program transformasi ini merupakan bagian dari agenda penataan dan penguatan BUMN yang terus digulirkan oleh BP BUMN bersama Danantara. (Wahyu Dwi Anggoro)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai dirasakan pelaku usaha kecil, termasuk pedagang tahu dan tempe.

Menurutnya, keuntungan pedagang tergerus akibat kenaikan biaya bahan baku impor yang mengikuti pergerakan kurs.

Purbaya mengatakan, sejumlah pelaku usaha tahu dan tempe bahkan terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi lonjakan biaya produksi.

"Saya dengar penjual tempe, penjual tahu, sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan baku masih impor," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah berdampak langsung terhadap biaya produksi pelaku usaha yang masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri.

"Yang jelas itu akan menaikkan cost of production mereka," katanya.

Karena itu, pemerintah menempatkan stabilitas nilai tukar sebagai salah satu fokus kebijakan. Menurut Purbaya, gejolak kurs tak hanya memengaruhi dunia usaha, tetapi juga berdampak pada biaya hidup masyarakat.

Untuk meredam tekanan tersebut, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan lebih selaras.

Purbaya meyakini, koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan BI dapat membantu menjaga stabilitas rupiah serta memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi.

"Kita akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi supaya kebijakan makin sinkron. Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal juga lebih signifikan ke perekonomian," kata dia.

Menurut Purbaya, penguatan rupiah menjadi salah satu kunci untuk menekan biaya produksi pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor. Dengan biaya yang lebih rendah, tekanan terhadap margin keuntungan pedagang juga diharapkan berkurang.

"Kalau rupiah menguat, otomatis cost of production mereka turun. Itu yang kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan," ujarnya.

Sang Bendahara Negara mengatakan, pemerintah juga berupaya menjaga permintaan masyarakat terhadap produk tahu dan tempe agar usaha para pedagang tetap berjalan di tengah kenaikan biaya produksi.

"Kita mesti pastikan demand-nya (permintaan) terjaga. Jadi ada yang beli," kata Purbaya.

Menurut Purbaya, perbaikan margin keuntungan pedagang tahu dan tempe sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Tergantung keberhasilan kita menjalankan nilai tukar, kan. Tapi saya rasa akan berhasil," ujarnya.

Purbaya optimistis target tersebut dapat dicapai melalui kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan BI.

Ia pun memperkirakan dampak dari sinkronisasi kebijakan tersebut tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk dirasakan masyarakat.

"Kalau kebijakan sinkron seperti ini, akan cepat," ujar Purbaya.

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan telah menyepakati dua langkah untuk memperkuat stabilitas rupiah di tengah tekanan global.

Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia. Menurut Perry, kenaikan suku bunga di sejumlah negara telah mendorong keluarnya dana asing dari berbagai instrumen investasi domestik.

"Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sistem perbankan. Perry menjelaskan, pemerintah tetap menempatkan dana kas di BI, sementara bank sentral memberikan remunerasi yang lebih kompetitif atas dana tersebut.

"Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung," katanya.

Bisnis.com, MAKKAH — Kurs riyal ke rupiah hari ini berada di kisaran Rp4.804,76 per riyal, masih menguat setelah puncak ibadah haji 2026 selesai. Simak data kurs riyal lengkap dari data Bank Indonesia, bank sentral Arab Saudi, hingga bank-bank lain di Indonesia.

Berdasarkan data terakhir kurs JISDOR Bank Indonesia (BI), kurs riyal ke rupiah hari ini, Minggu (7/6/2026) adalah Rp4.804,76 per riyal.

Kurs riyal tercatat menguat seiring berdatangannya jemaah haji dari berbagai negara, termasuk Indonesia, pada musim haji 1447 H/2026 M dan terus menguat sampai puncak haji selesai. Jemaah haji dari seluruh dunia membeli riyal untuk kebutuhan selama berada di Tanah Suci.

Sementara itu, berdasarkan data Saudi Central Bank, kurs pada Minggu (7/6/2026) adalah Rp5.000 per riyal. Kurs dari Bank Sentral Arab Saudi ini dapat menjadi acuan jika jemaah haji Indonesia bertransaksi atau menukarkan uang di Tanah Suci.

Pada Minggu (7/6/2026) pagi, kepulangan jemaah haji ke Indonesia terus berlangsung, kloter demi kloter pulang melalui bandara di Jeddah. Jemaah haji kloter awal yang pulang terlebih dahulu ke Indonesia, sedangkan jemaah haji gelombang dua menunggu waktu untuk bergeser ke Madinah.

Selain kurs Bank Indonesia dan Saudi Central Bank, jemaah haji juga dapat mengecek kurs riyal ke rupiah di bank-bank Indonesia. Kurs itu dapat menjadi acuan saat bertransaksi.

Berikut kurs riyal ke rupiah di BCA, Mandiri, BRI, dan BNI hari ini, Minggu (7/6/2026):

Kurs Riyal di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mematok harga beli riyal Arab Saudi Rp4.782 dan harga jual sebesar Rp4.848 berdasarkan e-rate yang berlaku 1 Juni 2026.

Berdasarkan TT counter, bank swasta terbesar di Indonesia itu menetapkan harga beli riyal Arab Saudi senilai Rp4.740 dan harga jual Rp4.844.

Lalu, berdasarkan bank notes, harga beli dan harga jual riyal Arab Saudi masing-masing ditetapkan sebesar Rp4.705 dan Rp4.853.

Kurs Riyal di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan harga jual untuk special rate masing-masing senilai Rp4.806 dan Rp4.830 per riyal yang berlaku pada 1 Juni 2026.

Kemudian, bank dengan logo pita emas itu mematok harga beli sebesar Rp4.580 per riyal dan harga jual Rp4.995 per riyal untuk TT counter.

Lalu untuk bank notes, Bank Mandiri menetapkan harga beli sebesar Rp4.588 per riyal, sedangkan harga jual sebesar Rp5.003 per riyal.

Kurs Riyal di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual masing-masing sebesar Rp4.767 dan Rp4.851 per riyal untuk e-rate yang berlaku pada 1 Juni 2026.

Lalu untuk TT counter, bank pelat merah itu mematok harga beli Rp4.762 per riyal dan harga jual Rp4.852 per riyal.

Kurs Riyal di BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual untuk special rates masing-masing senilai Rp4.791 dan Rp4.824 per riyal yang berlaku pada 1 Juni 2026.

Berdasarkan TT counter, BNI menetapkan harga beli Rp4.606 per riyal dan harga jual Rp4.956 per riyal. Untuk bank notes, BNI menetapkan harga beli Rp4.571 per riyal dan harga jual sebesar Rp4.991 per riyal.

Bisnis.com, JAKARTA – Sentimen dalam negeri saat ini dinilai memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap kondisi pasar modal RI ketimbang aksi yang dilakukan penyedia indeks global MSCI Inc. terhadap Indonesia.

Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati, menerangkan pemberat paling utama dari kinerja Indeks harga saham gabungan (IHSG) saat ini tidak lagi datang dari sentimen MSCI, melainkan dari melemahnya rupiah dan arah kebijakan pemerintah.

”Sentimennya yang memegang peranan paling penting, saya lihat bukan hanya MSCI, tapi rupiah dan arah kebijakan pemerintah. MSCI itu nomor tiga. Nomor satu kebijakan pemerintah karena ini ada politically risk,” katanya dalam acara bertajuk Cara Recover Portofolio: Tahan, Average Down, atau Cut Loss, Sabtu (6/6/2026).

Ike menilai, di tengah kondisi pasar yang secara ekstrem mengalami ketakutan, fundamental emiten kini tidak lagi memiliki pengaruh yang besar. Justru, pasar cenderung melakukan sell off lantaran kondisi pasar modal telah menembus batas psikologis.

Terhadap arah kebijakan pemerintah, dia memberikan contoh mengenai kebijakan ekspor pertambangan, yang walaupun emiten-emiten tersebut tidak terdampak oleh rebalancing MSCI belakangan, tetapi tetap mengalami pelemahan sepanjang tahun berjalan.

Belum lagi, pasar secara umum juga saat ini dibayangi oleh kinerja rupiah yang telah menembus level Rp18.000 per dolar AS.

”MSCI itu memang mempengaruhi. Tapi pemberat yang paling utama itu adalah arah kebijakan dan nilai tukar rupiahnya. Nah rupiah itu sebagai induk ekonomi bisa kita katakan ya. Jadi pada saat rupiah mengalami pelemahan, farmasi yang tidak masuk di dalam indeks MSCI pun dia bisa mengalami penurunan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, penurunan IHSG sepekan ini, turut menekan nilai kapitalisasi pasar BEI. Sepanjang pekan ini, kapitalisasi pasar tercatat turun 8,59% menjadi Rp9.807 triliun dari Rp10.729 triliun pada pekan sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan posisi awal tahun, penurunan kapitalisasi pasar bahkan mencapai sekitar Rp6.207 triliun atau 38,8%. Berdasarkan data statistik BEI per 2 Januari 2026, kapitalisasi pasar Bursa saat itu mencapai Rp16.014 triliun dengan IHSG berada di level 8.748,13.

Di tengah pelemahan indeks dan kapitalisasi pasar, aktivitas perdagangan justru menunjukkan peningkatan. Rata-rata frekuensi transaksi harian menjadi indikator dengan kenaikan tertinggi, yakni 14,11% menjadi 2,41 juta kali transaksi dari 2,11 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya.

Selain itu, rata-rata volume transaksi harian turut meningkat 8,66% menjadi 33,63 miliar saham dari 30,95 miliar saham pada pekan sebelumnya.

Namun demikian, rata-rata nilai transaksi harian mengalami penurunan sebesar 5,71% menjadi Rp26,97 triliun dibandingkan Rp28,38 triliun pada pekan lalu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA— Senior Capital Market Analyst Pinnacle Investment Indonesia John Daniel Rachmat menilai kebijakan ekspor satu pintu berpotensi mengurangi daya tarik saham-saham eksportir yang selama ini menjadi pilihan investor saat rupiah melemah.

Dalam kondisi tersebut, dia menilai dolar AS dan dolar Singapura menjadi instrumen yang lebih layak dipertimbangkan sebagai safe haven. Menurut John, selama ini saham-saham eksportir atau emiten yang memperoleh pendapatan dalam mata uang asing kerap menjadi pilihan investor ketika nilai tukar rupiah tertekan.

“Jadi kalau memang Rupiah-nya melorot, dengan sendirinya kalau revenue-nya perusahaannya itu dalam bentuk US Dollar atau Yuan atau apa gitu kan dia untung gitu kan,” kata John dalam acaraKapan Market Reboundyang digelar Indonesia Investment Education (IIE) secara daring, Sabtu (6/6/2026).

Namun menurut dia, kebijakan ekspor satu pintu yang akan dikelola PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi mengubah pandangan tersebut.

“Jadi mohon maaf ya kalau ditanya sekarang safe haven-nya apa, ya nggak ada. Safe haven-nya yang paling bagus beli US Dollar atau beli Dollar Singapura,” imbuhnya.

Pemerintah diketahui tengah menyiapkan skema ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis, seperti batu bara, kelapa sawit, dan fero aloi. Dalam masa transisi hingga akhir 2026, eksportir masih diperkenankan melakukan ekspor secara mandiri dengan kewajiban menyampaikan laporan kepada PT DSI. Adapun pelaksanaan penuh kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Menurut John, kebijakan itu berpotensi menghilangkan salah satu daya tarik utama emiten eksportir di mata investor. Selama ini, saham-saham yang memiliki pendapatan dalam mata uang asing dinilai mampu menjadi pelindung nilai ketika rupiah mengalami pelemahan sehingga tetap diminati investor asing.

Dia menilai sentralisasi aktivitas ekspor melalui satu lembaga justru memunculkan kekhawatiran baru di pasar. Pasalnya, fungsi pemasaran dan ekspor merupakan bagian yang melekat dalam operasional perusahaan karena berkaitan langsung dengan perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, hingga kebutuhan tenaga kerja.

“Karena awalnya memang dollar earner itu dianggap safe haven. Logikanya kan gitu. Tapi tiba-tiba hilang, diambil dicopot melalui ekspor satu pintu. Itu yang sangat kecewa itu sangat banyak sekali,” ujarnya.

Selain itu, John juga menyoroti potensi persoalan tata kelola apabila seluruh ekspor komoditas strategis harus melalui satu entitas. Menurut dia, mekanisme tersebut berisiko menimbulkan ketidakpastian dalam penyaluran kontrak ekspor kepada perusahaan-perusahaan pelaku usaha.

Dia menambahkan, kekhawatiran terhadap kebijakan tersebut juga tercermin dari perhatian sejumlah lembaga pemeringkat internasional yang menilai sentralisasi ekspor berpotensi memengaruhi kinerja perdagangan Indonesia.

Di tengah pelemahan rupiah yang telah menembus level Rp18.000 per dolar AS, John menilai arah pergerakan pasar selanjutnya akan sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang membebani sentimen investor.

Menurut dia, pasar masih berpeluang pulih apabila pemerintah mampu menunjukkan langkah perbaikan yang kredibel. Sebaliknya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut apabila berbagai persoalan tersebut tidak segera ditangani.

“Kalau merasa Rp18.000 mahal, ya bulan depan mungkin sudah Rp19.000, bulan depannya lagi mungkin Rp20.000 kalau seandainya masalah ini tidak selesai,” katanya.

Meski demikian, John menilai kondisi pasar yang sedang tertekan dapat menjadi peluang investasi apabila berbagai persoalan yang saat ini menjadi perhatian investor mulai menunjukkan arah penyelesaian.

Menurut dia, momentum tersebut dapat menjadi titik masuk yang menarik bagi investor karena berpotensi menghasilkan kenaikan harga saham yang signifikan ketika pasar telah mencapai titik terendahnya.

“Kalau seandainya masalah yang tadi ada daftar di atas itu sudah dalam proses akan selesai, saya dengan happy kita akan masuk. Betul, itu waktunya kita mungkin easily 2 times, 3 times, maybe 5 times bagger. Sangat mudah kalau memang sudah bottom,” ujarnya.

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan pergerakan jemaah haji gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah akan dimulai pada Minggu, 7 Juni 2026. Proses ini menjadi bagian dari tahapan akhir penyelenggaraan ibadah haji dan pelayanan jemaah Indonesia di Arab Saudi.

“Jadi, selain proses pemulangan ini mulai esok hari akan dimulai pergerakan jemaah haji gelombang kedua dari Makkah menuju ke Madinah sebagai bagian dari tahapan akhir pelayanan haji di Arab Saudi,” ungkap Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff saat konferensi pers, Sabtu (6/6/2026).

Maria menghimbau kepada seluruh jemaah agar mempersiapkan diri dengan baik dan tidak membawa barang bawaan secara berlebihan. Barang yang terlalu banyak tidak hanya menyulitkan cuma itu sendiri tetapi juga dapat menghambat proses mobilisasi penempatan bagasi dan pelayanan transportasi yang telah disiapkan.

“Karena perjalanan dari Makkah ke Madinah akan melibatkan pergerakan jamaah dalam jumlah besar. Oleh karena itu disiplin, kepatuhan terhadap orang petugas dan kesadaran untuk membawa barang sesuai kebutuhan menjadi faktor penting untuk kita bisa sama-sama menjaga kelancaran layanan,” ujarnya.

Maria mengajak seluruh jamaah untuk menjadikan fase akhir penyelenggaraan haji ini sebagai momentum untuk terus menjaga kesabaran kebersamaan dan semangat saling membantu antar sesama jemaah.

Lihat video: 7 Ribu Lebih Jemaah Haji Indonesia Resmi Tiba di Tanah Air



Sementara itu, bagi jemaah yang masih berada di tanah suci juga diimbau agar tetap menjaga kesehatan karena cuaca di Makkah dan Madinah masih cukup panas hingga saat ini. Sehingga jamaah perlu memperbanyak konsumsi air putih, beristirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan secara teratur, dan tidak menggunakan pelindung kepala atau payung saat beraktivitas di luar ruangan.

“Perhatian khusus juga tentu kami tunjukan kepada coba lanjut usia cuma disabilitas cuma perempuan serta jemaah dengan resiko kesehatan tinggi. Kami ingin mengajak seluruh petugas untuk kemudian sama-sama menjaga jemaah untuk terus memberikan pendampingan dan perhatian agar seluruh proses ibadah maupun kepulangan dapat berjalan dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.

JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sensus Ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama PT Pos Indonesia meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Peluncuran sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan PT Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia.

Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph, menyerahkan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan tersebut menjadi token of friendship istimewa dari PT Pos Indonesia untuk menyukseskan salah satu kegiatan statistik terbesar di tanah air.

BPS Ajak Masyarakat dan Dunia Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026



“Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia pada acara peluncuran sampul peringatan tersebut.

“Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara,” jelas Daud.

Daud juga menyampaikan bahwa bentuk dukungan lainnya dari PT Pos Indonesia untuk SE2026 diantaranya adalah pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

“PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik,” ungkap Amalia.

Ia menambahkan, sinergi dan kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia semakin diperluas tidak hanya dari sisi cakupan, tetapi juga dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API). Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

Disinformasi Ekonomi 2026 Diprediksi Makin Terstruktur dan Instrumental



“Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula data nya ke PT Pos Indonesia,” ujar Amalia.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia ini dilaksanakan bersamaan dengan Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Agenda ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan dapat menjadi Sensus Ekonomi terbaik dan tersukses dengan manfaat yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat.