REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pabrikan otomotif asal China BYD memberikan dukungannya terhadap pemerintah Indonesia yang saat ini masih menggodok peraturan terkait insentif EV yang menggunakan baterai nikel.

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan aturan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan yang positif. Aturan ini juga menjadi booster adopsi EV di Indonesia.

“Saya percaya, insentif dari pemerintah bisa sesegera mungkin mendukung transisi energi dan mengurangi subsidi bahan bakar. Apalagi dengan ketidakpastian dan situasi geopolitik sekarang menjadi semakin kompleks ya untuk tetap bergantung pada energi fosil,” kata Luther Panjaitan di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

BYD sudah memiliki strategi jangka panjang untuk mengikuti pasar di setiap negara. Karena itu, BYD selalu berkomitmen untuk mendukung aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menumbuhkan transisi penggunaan EV di Indonesia.

Strategi yang dimaksudkan oleh Luther meliputi berbagai macam aspek yang berkaitan dalam hal penjualan kendaraan elektrifikasi di pasar otomotif Indonesia.

“Kami telah menetapkan seluruhnya, mempertimbangkan berbagai macam aspek termasuk dari sisi produksi, ekosistem yang akan dibangun, gaya dalam menentukan jaringan penjualan. Kemudian pertimbangan terhadap package terhadap pengendaraannya, yaitu seperti after sales, komitmen dari garansi, lalu baterai,” jelas Luther.

Secara global, BYD juga cukup sukses dalam membantu transisi penggunaan kendaraan dari ICE menuju elekrifikasi penuh. Menurut dia, pihaknya juga akan mempelajari beragam strategi yang sudah berjalan sukses di negara-negara lain.

“Rencana itu mungkin juga adalah refleksi bahwa ternyata efektifnya aturan fiskal bahkan non-fiskal yang ada saat ini dalam mendukung transisi,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memiliki rencana untuk memberikan insentif yang lebih besar untuk kendaraan-kendaraan elektrifikasi murni (EV) yang menggunakan bahan baku baterai mereka dengan nikel.

Hal ini dijalankan untuk memperkuat hilirisasi domestik. Kebijakan ini menekankan pada penggunaan nikel lokal (terutama jenis third generation atau nikel tinggi) sebagai bahan baku baterai.

“Apapun dari teknologi baterainya, walaupun nikel, walaupun Lithium itu dua-duanya sama-sama mendukung niat baik pemerintah tersebut. Selebihnya kami serahkan kepada pemerintah untuk menentukan,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya siap mengikuti formulasi yang disiapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana penyesuaian tarif royalti dan bea keluar sektor mineral dan batu bara. Pemerintah hingga kini belum mengambil keputusan final mengenai skema baru tersebut.

Purbaya menyebut pihaknya menunggu rincian perhitungan dari Kementerian ESDM sebelum kebijakan dituangkan dalam aturan resmi. Pemerintah juga masih menghitung dampak kebijakan terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan industri pertambangan.

“Ya itu kita ikuti kebijakan Pak Menteri ESDM. Pokoknya ada perubahan setelah saya bicara kemarin kan, itu nggak lama berubahnya. Setelah ngomong sejam-dua jam setelah itu ada perubahan. Pak Bahlil telepon saya, ya sudah kita ikuti,” kata Menkeu saat ditemui awak media di kantornya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Purbaya mengungkapkan pemerintah tetap optimistis penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dapat meningkat meski skema penyesuaian tarif belum diputuskan. Formula baru yang sedang dibahas disebut berpotensi memberikan tambahan penerimaan lebih besar dibandingkan skema sebelumnya.

Ia menyebut perhitungan awal menunjukkan kenaikan pendapatan negara dapat dicapai tanpa menimbulkan gejolak di industri pertambangan. Pemerintah masih menunggu formulasi final dari Kementerian ESDM agar implementasi kebijakan tidak mengganggu iklim investasi.

“Kalau angka yang baru diterapkan, income saya akan meningkat dengan signifikan tanpa menciptakan keributan. Tapi itu tergantung Pak Bahlil nanti berapa hitungannya,” ucap Purbaya.

Saat ditanya mengenai potensi tambahan penerimaan negara dari skema baru tersebut, Purbaya menyebut nilainya sangat besar. Ia bahkan mengindikasikan tambahan penerimaan berpotensi melampaui Rp 200 triliun. “Yang disebutkan sih lebih,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum DPR RI Puan Maharani mengungkap peluang untuk memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya setelah rupiah anjlok ke level Rp17.500 per dolar AS, rekor terendah sepanjang sejarah.

Puan mengatakan pihaknya akan meminta pemerintah beserta stakeholder terkait untuk mengantisipasi persoalan tersebut.

"Ya tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut," ujar Puan usai melakukan rapat paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada hari ini, Selasa (12/05/2026).

Kemudian, Puan mengemukakan bahwa pada sidang selanjutnya, legislator bakal mulai membahas soal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Ditambahkan Puan, saat ini dampak daripada eskalasi konflik global telah berdampak secara meluas, termasuk juga di Indonesia.

"Dan pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KEM-PPKF yaitu APBN 2027. Karena itu, itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Puan meminta agar pemerintah termasuk BI bisa mengambil kebijakan yang tepat agar Indonesia tidak semakin terpuruk

"Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal bukan hanya tahun ini tapi juga sampai tahun 2027," pungkasnya.

Rupiah Tembus Rp17.500

Sekadar informasi, merujuk pada id.investing nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp17.503 pada perdagangan Selasa (12/5/2026) per 11.26 WIB.

Berdasarkan data Investing, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah ke level Rp17.503 pada perdagangan Selasa (12/5/2026) per 11.26 WIB.

Adapun pada pukul 09.15 WIB, nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,48% atau 84 poin ke Rp17.498 pada perdagangan Selasa (12/5/2026). Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat 0,16% ke 98,11.

Pada perdagangan Senin (11/5/2026), rupiah ditutup melemah 32 poin ke Rp17.414 dolar AS, sedangkan indeks dolar AS menguat 0,09% ke 97,98.

Untuk hari ini, Selasa (12/5/2026), Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi akan ditutup melemah di rentang Rp17.410 sampai Rp17.460 per dolar AS.

Dia menuturkan, penguatan dolar AS dipicu ketegangan konflik AS-Iran yang terus berkembang. Terbaru, Presiden AS Donald Trump menolak proposal perdamaian terbaru dari Iran. Sikap Trump tersebut langsung meredam harapan pasar akan deeskalasi di kawasan Teluk.

“Komentar tersebut meningkatkan risiko geopolitik. Fokus pasar tetap tertuju pada Selat Hormuz yang sebagian besar masih tertutup sejak konflik dimulai,” kata Ibrahim, Senin (11/5/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (11/5/2026) sore ditutup melemah 63,78 poin atau 0,92 persen ke posisi 6.905,62.

IHSG sempat bergerak rebound terbatas setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan menunda penerapan tarif royalti komoditas tambang. “Setelah melanjutkan koreksi pada sesi I, IHSG sempat rebound terbatas setelah diberitakan bahwa Menteri ESDM menunda rencana penerapan tarif royalti tambang komoditas untuk tembaga, timah, nikel, emas, dan perak guna menyusun formulasi yang lebih optimal dan adil bagi semua pihak,” kata Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan aturan penyesuaian tarif royalti perusahaan tambang akan mulai berlaku pada awal Juni 2026 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

Rencana tersebut dinilai turut menjadi faktor yang membuat IHSG tetap parkir di zona merah pada penutupan perdagangan hari ini. “Pelemahan rupiah hingga posisi di atas Rp 17.400 per dolar AS juga menambah sentimen negatif,” jelas Ratna.

Sementara itu, mayoritas indeks di bursa Asia juga ditutup melemah seiring kenaikan harga minyak mentah setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak proposal damai dari Iran. Dengan berbagai sentimen tersebut, Phintraco memproyeksikan IHSG akan melanjutkan pelemahan dan menguji level support di kisaran 6.750-6.850.

Adapun sepanjang perdagangan tercatat sebanyak 263 saham menguat, 463 saham melemah, dan 233 saham stagnan. Kapitalisasi pasar BEI tercatat sebesar Rp 12.283 triliun.

Aktivitas perdagangan hari ini mencapai 39,08 miliar saham dengan frekuensi 2,8 juta transaksi, sementara nilai transaksi tercatat sebesar Rp 20,41 triliun.

Berdasarkan sektornya, hanya sektor infrastruktur yang masih mencatat penguatan 1,52 persen pada penutupan perdagangan hari ini.

Sebaliknya, pelemahan terjadi pada sektor transportasi sebesar 2,88 persen, sektor energi 2,02 persen, sektor keuangan 1,74 persen, sektor perindustrian 1,46 persen, sektor kesehatan 1,05 persen, sektor barang konsumen primer 0,88 persen, sektor properti 0,80 persen, sektor teknologi 0,53 persen, sektor barang baku 0,19 persen, dan sektor barang konsumen nonprimer 0,13 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk memusatkan komunikasi kebijakan perpajakan di bawah kendalinya langsung usai sejumlah pernyataan Direktorat Jenderal Pajak yang memicu polemik dan keresahan di masyarakat.

Purbaya menyoroti pola komunikasi otoritas pajak yang belakangan ini kerap memicu polemik di ruang publik. Dia mencontohkan sejumlah pengumuman kebijakan perpajakan yang meresahkan masyarakat, seperti wacana pajak jalan tol dan sejumlah pungutan lainnya.

Demi mencegah kesimpangsiuran informasi yang dapat mengganggu stabilitas iklim investasi, Menteri Keuangan memutuskan untuk memusatkan pintu komunikasi kebijakan fiskal. Mulai saat ini, Direktur Jenderal Pajak tidak lagi memiliki wewenang untuk mengumumkan kebijakan baru kepada publik.

"Ke depan kan sudah berkali-kali nih, pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan. Jadi, nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya," kata Purbaya, Senin (11/5/2026).

Dia menekankan bahwa posisi DJP dalam struktur Kementerian Keuangan murni sebagai aparat pelaksana dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN Kita pada Selasa (5/5/2026), Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dalam waktu dekat fiskus akan melakukan pemeriksaan wajib terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II.

"Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap," katanya, Selasa (5/5/2026).

Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan dunia usaha karena PPS menjanjikan tidak adanya pemeriksaan terhadap harta yang telah diungkap secara sukarela.

Namun, pernyataan tersebut telah diklarifikasi oleh Purbaya bahwa harta yang sudah didaftarkan secara sukarela dalam program pengampunan pajak tidak akan diutak-atik atau digali kembali oleh otoritas fiskal.

Ke depannya, kepatuhan wajib pajak hanya akan diukur berdasarkan pembayaran pajak dari aktivitas bisnis dan perkembangan ekonomi seperti biasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan ada lagi pemeriksaan atau pengejaran terhadap wajib pajak yang telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II.

Purbaya mengaku terjadi keresahan di kalangan dunia usaha dan masyarakat, menyusul mencuatnya rencana Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang berniat membedah kembali data dan kepatuhan peserta program pengampunan pajak tersebut.

"Ini cuma klarifikasi saja karena ada keributan di luar yang berhubungan dengan tax amnesty. Katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi. Jadi, itu tidak akan dilakukan," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dia menjamin bahwa harta yang sudah didaftarkan secara sukarela dalam program pengampunan pajak tidak akan diutak-atik atau digali kembali oleh otoritas fiskal. Ke depannya, kepatuhan wajib pajak hanya akan diukur berdasarkan pembayaran pajak dari aktivitas bisnis dan perkembangan ekonomi seperti biasa.

Terkait dengan rencana pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya yang sempat menimbulkan kegaduhan, Purbaya menyatakan tidak segan untuk memberikan teguran keras.

"Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN Kita pada Selasa (5/5/2026), Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dalam waktu dekat fiskus akan melakukan pemeriksaan wajib terhadap peserta PPS.

"Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap," katanya, Selasa (5/5).

Pernyataan orang tertinggi di otoritas pajak tersebut mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran oleh peserta pengampunan pajak. Musababnya, dalam praktiknya PPS menjanjikan tidak adanya pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi selama 2016-2020, kecuali ditemukan data baru mengenai harta yang belum dilaporkan.

Dengan demikian, rencana pemeriksaan terhadap peserta tersebut diduga kuat dilandasi oleh adanya harta yang tidak diungkap, termasuk setelah warsa 2021 atau setelah program tersebut berakhir.

Selain soal harta yang belum diungkap, pemeriksaan juga bisa dilakukan apabila peserta tidak melakukan repatriasi harta, serta tidak menginvestasikan harta tersebut ke instrumen yang disediakan pemerintah.

Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, DJP pun berwenang memberikan sanksi tambahan berupa pengenaan PPh Final dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar atas harta yang tidak direpatriasi.

"Kami melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang lengkap hartanya," tegas Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap menjadi prioritas pemerintah tahun depan sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Adapun, realisasi dari sisi anggaran sampai dengan 27 April 2026 terpantau tumbuh cukup pesat.

Dalam pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (7/5/2026), program MBG masuk ke dalam klaster Pendidikan sebagai salah satu dari 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional.

RKP ini disebut juga sudah sejalan dengan arah kebijakan fiskal pemerintah secara tahunan yang tertuang dalam Keterangan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Pada 2026, pagu anggaran program MBG mencapai Rp335 triliun. Sampai dengan 27 April 2026, penyerapan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini mencapai Rp70,2 triliun atau 20,9% dari pagu.

Kendati demikian, pertumbuhan penyerapan anggarannya secara bulanan melandai. Hal ini tidak lepas dari kebijakan penghematan pemerintah yang diumumkan awal April 2026 guna merespons guncangan akibat perang.

Dari sisi penerimanya, MBG telah diberikan kepada 61,96 juta penerima sampai dengan 27 April 2026. Pemberiannya dilakukan melalui total 27.735 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias Dapur MBG. Perincian penerima MBG ini meliputi 13,1 juta siswa dan 48,9 juta non-siswa.

Program Prioritas 2027

Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan 60 program kerja prioritas nasional (PKPN) yang terbagi dalam delapan klaster utama, sebagai strategi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan, PKPN akan dilaksanakan melalui delapan klaster utama. Perinciannya, kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemandirian air, pendidikan yang makin berkualitas, kesihatan yang makin baik, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan jumlah orang miskin.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada taklimat 8 April 2026, kami telah merincikan delapan klaster PKPN yang akan dilaksanakan sampai 2029,” kata Rachmat dalam Rakorbangpus RKP Tahun 2027, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Klaster kedaulatan panganmeliputi sembilan program, antara lain 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, 4.582 Kapal Ikan Modern, hingga 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.

Kemudian, terdapat 16 program klaster kemandirian energi, 13 program klaster pendidikan yang di dalamnya termasuk MBG Anak Sekolah dan 514 Sekolah Rakyat, 4 program klaster kesehatan, 5 program di klaster hilirisasi dan industrialisasi, serta 5 program di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.

Lalu untuk klaster ekonomi kerakyatan dan desa terdapat dua program yakni 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Percepatan Pembangunan Daerah 3T, serta dua program di klaster penurunan kemiskinan, yakni PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi dan PRO-KESRA untuk 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja.

Rachmat mengatakan, keberhasilan seluruh agenda PKPN tentunya didukung oleh fondasi pertahanan keamanan, pendekatan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Kepala Negara telah menegaskan agar pembangunan tidak boleh berhenti pada perencanaan, tapi harus terlihat hasilnya.

Untuk periode 2025-2029, Kepala Negara juga telah menetapkan pertumbuhan ekonomi menuju 8%, yang diiringi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan kerja. Guna mencapai target tersebut, pemerintah telah merancang program kerja yang mampu mendorong target pertumbuhan.

"Kami buat seoptimistis mungkin tetapi tetap realistis,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dunia tengah memasuki arsitektur keuangan baru yang membuat batas kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial semakin kabur.

Kondisi itu pun dinilai memperbesar risiko guncangan sistem keuangan dan menuntut penguatan koordinasi antarlembaga serta otonomi regulator.

Hal itu diungkapkan Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono saat membuka International Conference and Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions (ICFP-JCLI) ke-4 di Bali, Kamis (8/5/2026).

Menurutnya, digitalisasi sektor keuangan dan keterhubungan lintas-negara mempercepat transmisi risiko global, sehingga setiap kebijakan kini memiliki dampak yang saling terkait dan multidimensi.

Kondisi tersebut, sambung dia, menuntut adanya kerangka kebijakan yang lebih terintegrasi berikut mandat hukum yang jelas di antara otoritas terkait. Dalam situasi seperti ini, independensi kelembagaan dinilai menjadi semakin penting, tidak hanya bagi bank sentral, tetapi juga regulator dan otoritas pengawas sektor keuangan lainnya.

“Dibutuhkan kerangka kebijakan yang terintegrasi, koordinasi antarlembaga yang erat, serta mandat hukum yang jelas di antara masing-masing lembaga,” ujarnya sebagaimana terungkap dalam keterangan resmi BI.

Adapun, konferensi ICFP-JCLI tahun ini mengangkat tema “Central Banking in Transition: Navigating Interconnected Risks and Institutional Governance and Autonomy in the New Financial Architecture.”

Forum tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara untuk membahas isu hukum, kelembagaan, ekonomi, dan kebanksentralan.

Besarnya perhatian terhadap isu tata kelola bank sentral dan stabilitas sistem keuangan tercermin dari tingginya partisipasi dalamcall for paperskonferensi tersebut. Tahun ini, BI menerima 291 paper dari penulis di 34 negara.

Dalam forum diskusi tersebut, para otoritas dan akademisi menilai percepatan transformasi digital di sektor keuangan memang membuka ruang inovasi yang lebih luas.

Namun, kondisi itu juga meningkatkan kebutuhan terhadap penguatan tata kelola, kesiapan menghadapi krisis, dan sistem pengawasan yang lebih adaptif guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pemerintah menambah layer baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) menuai kritik karena dinilai membuka ruang legalisasi rokok ilegal dan berisiko menambah tekanan pada industri hasil tembakau nasional.

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gurnadi Ridwan mengatakan kebijakan publik seharusnya selaras dengan arah kebijakan jangka panjang pemerintah. Jika arah kebijakan berubah secara mendadak dan bertolak belakang dengan roadmap sebelumnya, maka dampaknya tidak hanya terhadap fiskal, tetapi juga terhadap kredibilitas pemerintah.

“Kebijakan ini seperti pisau bermata dua. Seolah ingin mengakomodasi penerimaan negara atau serapan tenaga kerja, tetapi bisa jadi bumerang di masa depan,” kata Gurnadi dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Dia menambahkan kebijakan yang disusun tanpa kajian kuat berisiko menimbulkan persoalan baru, terutama jika dipersepsikan sebagai bentuk kompromi terhadap praktik rokok ilegal yang selama ini menjadi target penindakan pemerintah.

Gurnadi juga menyoroti proses penyusunan kebijakan yang dinilai terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik. Padahal, pelaku industri kecil dan menengah sendiri disebut belum memiliki pandangan yang seragam terhadap rencana tersebut.

Senada, ekonom Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Zulfiqar Firdaus mengatakan argumen bahwa penambahan layer baru akan melindungi industri padat karya belum sepenuhnya tepat. Berdasarkan hasil studi CISDI, mayoritas rokok ilegal justru diproduksi menggunakan mesin, bukan lintingan tangan.

Menurutnya, layer baru berisiko dimanfaatkan perusahaan besar untuk memproduksi rokok murah dengan tarif lebih rendah, sehingga memperbesar dominasi pasar oleh pemain bermodal kuat.

“Yang terjadi justru bisa sebaliknya. Layer baru ini berpotensi dimanfaatkan perusahaan besar untuk memproduksi rokok murah dan makin mendominasi pasar, sehingga industri kecil tertekan,” ujarnya.

Dia menambahkan, kebijakan tersebut juga dapat memicu penurunan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum apabila dipersepsikan sebagai bentuk pemutihan terhadap praktik rokok ilegal yang selama ini merugikan negara.

Dengan berbagai catatan tersebut, wacana penambahan layer tarif CHT dinilai bukan sekadar kebijakan teknis fiskal. Langkah tersebut dinilai memiliki implikasi luas terhadap persaingan industri, penegakan hukum, penerimaan negara, hingga pengendalian konsumsi rokok murah di masyarakat.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Memahami istilah dasar ekonomi menjadi bekal penting untuk membaca arah perekonomian, mulai dari kinerja negara, pergerakan harga, kebijakan pemerintah, hingga mekanisme pasar.

Dalam ekonomi, sejumlah indikator digunakan untuk menilai kesehatan perekonomian dan perilaku pasar. Beberapa istilah seperti PDB, PNB, suku bunga, inflasi, deflasi, pertumbuhan ekonomi, sekuritas, kebijakan fiskal, monetarisme, serta hukum penawaran dan permintaan kerap muncul dalam pembahasan ekonomi sehari-hari, khususnya di berita.

Mengutip dari Oxford Summer Courses, Jumat (8/5/2026), ekonomi berkaitan dengan produksi barang dan jasa, aktivitas konsumsi, kebijakan pemerintah, serta keputusan pelaku pasar. Karena itu, pemahaman atas istilah ekonomi membantu masyarakat membaca bagaimana harga bergerak, bagaimana negara mengukur kinerja ekonominya, dan bagaimana kebijakan memengaruhi daya beli.

Istilah seperti sekuritas, kebijakan fiskal, monetarisme, serta hukum penawaran dan permintaan menjelaskan cara pasar keuangan, pemerintah, dan pelaku ekonomi berinteraksi. Seluruh istilah tersebut saling berkaitan dalam menggambarkan pergerakan ekonomi secara luas.

Berikut 10 istilah penting dan umum dalam ekonomi yang sudah Bisnis rangkum:

1. Produk Domestik Bruto

Produk domestik bruto atau PDB digunakan untuk mengukur kinerja dan aktivitas ekonomi suatu negara secara luas. PDB merujuk pada total nilai moneter dari seluruh barang jadi dan jasa yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam periode waktu tertentu.

Produktivitas keseluruhan suatu negara menjadi ukuran cepat untuk menilai kesehatan ekonomi. PDB biasanya dihitung tahunan, tetapi juga dapat dihitung kuartalan atau bulanan untuk memberi gambaran yang lebih spesifik.

2. Produk Nasional Bruto

Produk nasional bruto atau PNB merupakan ukuran ekonomi untuk menilai pertumbuhan atau penurunan suatu negara. PNB adalah estimasi nilai total seluruh barang akhir dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara.

Secara sederhana, PNB dimulai dari PDB, lalu ditambah pendapatan investasi penduduk dari luar negeri dan dikurangi pendapatan investasi penduduk asing di dalam negara tersebut.

3. Suku Bunga

Suku bunga adalah biaya yang dikenakan kepada peminjam atas penggunaan uang, barang, atau properti. Biaya ini diberikan kepada pemberi pinjaman sebagai kompensasi karena aset tersebut digunakan pihak lain.

Suku bunga dinyatakan sebagai persentase dari pinjaman yang belum dibayar dan umumnya dihitung tahunan. Suku bunga berlaku pada banyak transaksi pinjaman, seperti pembelian rumah, modal usaha, hingga biaya kuliah.

4. Inflasi

Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum naik dari waktu ke waktu. Akibatnya, nilai uang menurun karena jumlah uang yang sama hanya dapat membeli lebih sedikit barang.

Contohnya, harga beras yang sebelumnya Rp6.500 per liter naik menjadi Rp18.500 per liter. Kenaikan harga itu menunjukkan daya beli uang melemah.

Penyebab inflasi dapat berasal dari inflasi inti, bahan makanan bergejolak, dan harga yang ditetapkan pemerintah. Contohnya mencakup biaya kontrakan, pendidikan, harga pakaian, cabai, bawang merah, beras, tarif listrik, BBM bersubsidi, tarif angkutan umum, dan harga air.

5. Deflasi

Deflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa turun secara terus-menerus dalam suatu periode. Meski harga lebih murah terlihat menguntungkan, deflasi berkepanjangan dapat melemahkan kegiatan ekonomi.

Contohnya, harga beras turun dari Rp18.500 per liter menjadi Rp16.500 per liter, lalu turun lagi menjadi Rp15.000 per liter. Kondisi ini dapat membuat konsumen menunda belanja karena berharap harga kembali turun.

Dampaknya, penjual kehilangan pendapatan, stok menumpuk, pemasok mengurangi produksi, dan risiko pemutusan hubungan kerja meningkat. Pada akhirnya, ekonomi melambat karena uang tidak berputar.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa ekonomi dari satu periode ke periode lain. Pertumbuhan ini dapat diukur melalui modal fisik, modal manusia, produktivitas tenaga kerja, serta teknologi.

Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan PNB atau PDB. Angka pada periode berbeda dibandingkan untuk melihat ada tidaknya peningkatan.

7. Sekuritas

Sekuritas adalah aset atau instrumen keuangan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dibeli, dijual, atau diperdagangkan. Sekuritas memiliki nilai moneter dan dapat dipertukarkan.

Ada tiga jenis utama sekuritas, yaitu ekuitas, utang, dan hibrida. Contoh sekuritas yang umum adalah saham, obligasi, dan unit reksa dana.

8. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah penggunaan belanja pemerintah dan perpajakan serta dampaknya terhadap ekonomi. Kebijakan ini memengaruhi permintaan barang dan jasa, ketenagakerjaan, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ada dua jenis utama kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan untuk mendorong ekonomi melalui penurunan pajak dan peningkatan belanja, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi saat inflasi tinggi melalui kenaikan pajak dan pengurangan belanja.

9. Monetarisme

Monetarisme adalah teori makroekonomi yang menyatakan bahwa pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan menargetkan pertumbuhan jumlah uang beredar.

Teori ini menilai jumlah uang dalam ekonomi sebagai penentu utama pertumbuhan. Ketika ketersediaan uang meningkat, permintaan barang dan jasa naik, prospek lapangan kerja membaik, pengangguran turun, dan pertumbuhan ekonomi terdorong.

10. Hukum Penawaran dan Permintaan

Hukum penawaran dan permintaan menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan kesediaan orang untuk membeli atau menjualnya.

Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga tinggi, pembeli akan meminta lebih sedikit barang. Sebaliknya, hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga lebih tinggi, penjual akan memasok lebih banyak barang.

Secara umum, ketika harga barang dan jasa meningkat, orang bersedia memasok lebih banyak dan meminta lebih sedikit. Sebaliknya, ketika harga turun, orang cenderung meminta lebih banyak dan memasok lebih sedikit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026 bisa mendekati level 6 persen meski situasi global masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan gejolak pasar keuangan dunia.

Ia menegaskan, pemerintah akan terus menjaga permintaan domestik agar aktivitas ekonomi nasional tetap bergerak sepanjang tahun ini. “Kalau kita lihat di APBN, targetnya 5,4 persen ya tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun,” ujar Purbaya dalam Taklimat Media hasil rapat KSSK, Kamis (7/5/2026).

Menurut dia, pemerintah akan menjaga momentum pertumbuhan melalui berbagai kebijakan fiskal dan stimulus ekonomi, terutama pada kuartal II 2026.

Purbaya mengatakan konsumsi dalam negeri masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Karena itu, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, program makanan bergizi gratis, serta berbagai belanja negara lainnya.

“Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua dan sampai dengan akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga dan kita masih bisa tumbuh dengan baik,” katanya.

Selain menjaga konsumsi masyarakat, pemerintah juga menyiapkan stimulus tambahan untuk menopang aktivitas ekonomi pada kuartal kedua tahun ini.

“Pemerintah juga masih akan memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian di kuartal kedua tahun 2026 ini,” ujar Purbaya.

Optimisme pemerintah tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang tercatat cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan.

Angka itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Global Research on Economics, Advance Technology and Politics atau Great Institute mendorong pemerintah untuk terus mengelola momentum pertumbuhan ekonomi yang positif pada kuartal I/2026 secara prudent.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal I/2026. Angka ini meningkat dibandingkan kuartal IV/2025 yang sebesar 5,39% YoY maupun periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,87% YoY. Secara nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp6.187,2 triliun.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino mengatakan dengan masifnya belanja awal tahun telah membawa defisit APBN kuartal I menyentuh Rp240,1 triliun, pemerintah perlu mulai menavigasi keseimbangan antara mempertahankan stimulus pertumbuhan pada kuartal berikutnya dan menjaga keberlanjutan pembiayaan secara disiplin.

"Jika pemerintah dapat mempertahankan momentum ini di sisa tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi pemerintah di rentang 5,4 hingga 5,6% PDB bukan tidak mungkin terjadi," ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Dia memandang bahwa percepatan belanja pemerintah harus diiringi dengan paket pelengkap lainnya.

Paket tersebut ialah percepatan insentif investasi di berbagai sektor, akselerasi hilirisasi untuk meredam volatilitas harga komoditas di tengah turbulensi geopolitik, kontinuitas perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah, dan kepastian ketepatan program perlindungan sosial yang inklusif serta tidak meninggalkan kelompok kelas rentan maupun menengah.

Sejauh ini, dia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 sebesar 5,61% secara tahunan sebagai sinyal kuat keberhasilan strategi fiskal pemerintah, khususnya melalui percepatan belanja negara atau frontloading.

Yossi menilai capaian tersebut merupakan hasil dari eksekusi kebijakan fiskal yang terukur oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Dalam dokumen Outlook Ekonomi GREAT Institute 2026, pemerintah memang harus menggeser paradigma dari backloading ke frontloading untuk memompa likuiditas di kuartal pertama. Data BPS mengonfirmasi bahwa strategi injeksi fiskal tersebut tereksekusi dengan efektif.

Menurutnya, data komposisi pertumbuhan yang dirilis BPS tersebut semakin menguatkan peran kebijakan fiskal. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81% secara tahunan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat 5,96%, dengan kontribusi gabungan mencapai 82,65 % terhadap PDB.

Dari sisi produksi, sektor akomodasi dan makan minum menjadi yang paling moncer dengan pertumbuhan 13,14%, didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri.

Lebih lanjut, Yossi menilai strategi frontloading tidak hanya mempercepat penyerapan anggaran, tetapi juga efektif dalam memperkuat transmisi kebijakan ke sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan konsumsi domestik.

Hal ini tercermin dari realisasi APBN hingga akhir Maret 2026. Belanja negara tercatat mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4% secara tahunan. Belanja pemerintah pusat bahkan tumbuh lebih tinggi, yakni 47,7% secara tahunan menjadi Rp610,3 triliun, dengan belanja non-K/L melonjak 51,5% secara tahunan menjadi Rp329,1 triliun.

Pada saat yang sama, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB, yang mencerminkan konsekuensi dari percepatan belanja sejak awal tahun.

Dia juga menilai bahwa keberhasilan ini menjadi lebih relevan karena datang di tengah sinyal pelemahan moderat pada sentimen konsumen.

Data Bank Indonesia menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menurun dari 125,2 pada Februari menjadi 122,9 pada Maret 2026, meskipun masih berada di zona optimistis.

Dengan kata lain, perekonomian tidak sedang bertumpu pada euforia spontan dari rumah tangga, melainkan pada daya tahan permintaan yang ikut ditopang oleh respons fiskal yang cepat.

Menurutnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebenarnya berada dalam tren pelemahan, yakni turun dari level 127 pada Januari menjadi 122,9 pada bulan Maret. Secara alamiah ada pengetatan sentimen di level konsumen. Akan tetapi, karena pemerintah meresponsnya dengan frontloading perlindungan sosial, pencairan THR, dan MBG secara masif, daya beli itu berhasil dibentengi sehingga konsumsi tetap tumbuh 5,52%.