IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan Harga Referensi (HR) komoditas emas untuk periode kedua Mei 2026. HPE emas ditetapkan sebesar USD150.555,29 per kilogram, turun 1,72 persen dari sebelumnya yang sebesar USD153.194,87 per kilogram.

Kemudian, HR emas turun menjadi USD4.682,80 per troy ounce (t oz) dari USD 4.764,90 t oz.

Penetapan HPE dan HR emas dituangkan dalam “Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1343 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar”. Kepmendag tersebut berlaku untuk periode 15–31 Mei 2026.

“Penurunan HPE dan HR emas dipengaruhi oleh penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Kemudian, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS, yang meningkatkan daya tarik aset berbunga dibandingkan emas sebagai aset (non-yield asset), turut memicu turunnya HPE dan HR emas,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).

Tommy menjelaskan, selama periode pengumpulan data, harga emas turun sebesar 1,72 persen. Harga emas kini memasuki fase koreksi dan konsolidasi yang mendorong aksi ambil untung (profit taking) oleh investor setelah sempat menguat pada periode sebelumnya.

HPE dan HR emas ditetapkan berdasarkan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu pada London Bullion Market Association (LBMA).

“Penetapan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian,” kata Tommy.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) membeberkan salah satu strategi untuk mencegah penyelewengan maupun penyalahgunaan dana desa yakni dengan penerapan transaksi digital atau nontunai. Transaksi nontunai dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern dan akuntabel.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo saat menghadiri rapat koordinasi pengelolaan keuangan desa dalam rangka penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui optimalisasi transaksi nontunai di Provinsi Jawa Tengah.

"Dengan sistem pembayaran secara digital, penyalahgunaan anggaran maupun manipulasi dana tunai dapat diminimalisir. Selain itu, proses audit menjadi lebih mudah dan transparansi pengelolaan keuangan desa juga semakin meningkat," ujar La Ode Ahmad dalam keterangan resminya, Kamis (14/5/2026).

La Ode Ahmad mendorong agar pemerintah daerah mempercepat penerapan transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran desa.

Menurutnya, penerapan transaksi nontunai menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern dan akuntabel. Terlebih, kata dia, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah desa terbanyak di Indonesia, mencapai 7.810 desa.

"Digitalisasi keuangan desa juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan dana desa," ungkap La Ode Ahmad.

Menurutnya, Kemendagri telah mempertegas implementasi transaksi nontunai melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4910/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

"Pemerintah kabupaten dan kota diminta segera menyiapkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, menetapkan peraturan kepala daerah terkait sistem dan prosedur transaksi nontunai, serta menetapkan bank persepsi guna mendukung implementasi di desa," katanya.

La Ode Ahmad juga menyoroti masih adanya kendala infrastruktur digital di sejumlah wilayah. Berdasarkan data E-Walidata SIPD, tercatat sebanyak 12.118 desa masih mengalami blank spot atau kendala jaringan internet.

"Kemendagri terus melakukan rekonsiliasi bersama Kemenkopolhukam dan Komdigi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di daerah, sehingga implementasi transaksi nontunai dapat berjalan optimal hingga ke desa-desa," ucapnya.

Selain itu, Kemendagri juga memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui nota kesepahaman antara Kemendagri dan Kejaksaan RI serta perjanjian kerja sama antara Ditjen Bina Pemdes dengan Jamintel Kejaksaan RI terkait pengawalan pengelolaan keuangan desa.

La Ode Ahmad menyebut pengawasan tersebut penting mengingat total Dana Desa sejak 2015 hingga 2026 telah mencapai Rp739,25 triliun. "Digitalisasi dan transaksi nontunai merupakan jembatan emas dalam mewujudkan asas transparan dan akuntabel pada pengelolaan keuangan desa. Desa diharapkan tidak hanya menjadi penerima Dana Desa, tetapi juga menjadi pelopor tata kelola keuangan yang bersih dan transparan," tegasnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bakal mewajibkan platform e-commerce seperti Shopee hingga TikTok Shop lebih transparan terkait biaya admin dan biaya layanan lain yang dibebankan kepada penjual.

Kewajiban itu akan diatur dalam revisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang saat ini tengah digodok pemerintah.

Selain itu, platform digital juga bakal diwajibkan menyediakan layanan pengaduan dengan standar waktu penanganan atau service level agreement (SLA) yang jelas untuk melindungi penjual maupun konsumen.

"Platform harus transparan di dalam pengenaan biaya, biaya admin, atau biaya apa pun. Itu harus transparan dan harus ada perjanjian yang bisa diunduh di platform itu," ujar Budi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Ia mengatakan revisi aturan tersebut merupakan pembaruan dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menurut Budi, revisi beleid PMSE itu kini sudah memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

"Sekarang Kemendag sedang revisi Permendag mengenai PMSE. Sekarang sudah finalisasi. Mudah-mudahan minggu depan selesai," katanya.

Budi menjelaskan revisi aturan itu akan mengatur keseluruhan ekosistem e-commerce, mulai dari penjual (seller), platform digital, hingga perlindungan konsumen.

"Jadi kita mengatur tata laksana PMSE atau ekosistem e-commerce. Tentu kita ada melihat tiga hal yang harus kita lihat di dalam ekosistem itu. Pertama adalah seller-nya, kemudian platform-nya, dan yang ketiga adalah konsumen," ujarnya.

Selain mewajibkan transparansi biaya, Kemendag juga akan meminta platform digital memprioritaskan promosi produk dalam negeri dan UMKM.

Ia menambahkan platform juga diwajibkan menyediakan layanan pengaduan yang jelas bagi konsumen maupun penjual apabila terjadi sengketa atau persoalan transaksi.

"Platform juga harus menyediakan layanan aduan. Layanan aduan dengan SLA yang jelas. Jadi itu untuk melindungi konsumen dan juga untuk melindungi seller juga," ujarnya.

Menurutnya, layanan pengaduan tersebut penting agar setiap persoalan di platform bisa diselesaikan secara terbuka dan setara antara penjual, platform, maupun konsumen.

"Kalau ada permasalahan bisa diselesaikan juga. Semua transparan, termasuk juga penyelesaian dengan konsumen. Jadi semuanya harus setara. Seller dan platform itu harus setara. Dia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, demikian juga konsumen juga harus dilindungi," katanya.

Budi juga memastikan aturan yang sedang digodok Kemendag akan saling melengkapi dengan regulasi yang tengah disiapkan Kementerian UMKM terkait perlindungan pelaku usaha di platform digital.

"Kita selalu koordinasi dengan Pak Menteri UMKM (Maman Abdurrahman)," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) selesai pada pekan depan.

Salah satu poin utama dalam revisi aturan tersebut ialah kewajiban platform e-commerce untuk lebih transparan soal biaya yang dikenakan kepada penjual.

“Sekarang Kemendag sedang revisi Permendag Nomor 31 PMSE. Mudah-mudahan sekarang sudah finalisasi, mudah-mudahan minggu depan selesai,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso usai meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut Budi, platform digital nantinya wajib membuka secara jelas berbagai biaya yang dibebankan kepada seller, termasuk biaya administrasi dan potongan lainnya.

“Platform harus transparan di dalam pengenaan biaya, biaya admin atau biaya apa pun itu harus transparan dan harus ada perjanjian yang bisa diunduh di platform-nya,” ujarnya.

Kemendag juga ingin menciptakan hubungan yang lebih setara antara seller dan platform dalam ekosistem perdagangan digital.

“Seller dan platform itu harus setara. Dia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Demikian juga konsumen harus dilindungi,” ucapnya.

Selain transparansi biaya, revisi aturan PMSE juga mengatur kewajiban platform menyediakan layanan pengaduan dengan service level agreement (SLA) yang jelas.

Layanan tersebut disiapkan untuk melindungi kepentingan konsumen maupun penjual apabila terjadi masalah dalam transaksi digital.

Pemerintah juga mendorong platform digital memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Budi menambahkan, revisi aturan PMSE disusun bersama Kementerian UMKM agar kebijakan yang diterbitkan saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.

“Saling melengkapi, kita selalu koordinasi dengan Pak Menteri,” ungkap Budi.

Sebelumnya, Kemendag menyatakan revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 dilakukan untuk memperkuat perlindungan produk lokal dan UMKM, perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk dalam negeri di platform e-commerce.

Evaluasi aturan PMSE dilakukan seiring meningkatnya aktivitas perdagangan digital dan penguatan pengawasan terhadap ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik.8

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta jajaran pemerintah daerah yang daerahnya mengalami kenaikan harga komoditas cabai merah segera melakukan langkah pengendalian.

Tomsi mengatakan berdasarkan data Kemendagri per 11 Mei 2026, terdapat 242 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada pekan pertama Mei 2026.

"(Pemda) boleh tidak membangun atau tidak bekerja sama dengan Kementan untuk menanam cabai, dengan catatan jangan (sampai harga) cabainya naik," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Tomsi Tohir pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5).

Tomsi mengatakan berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), terdapat daerah yang belum bekerja sama dengan Kementan dalam mendukung program Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) khusus untuk peningkatan produksi cabai merah.

Ada pula daerah yang menolak alokasi kawasan cabai untuk program tersebut. Meskipun demikian, ia meminta daerah dapat mengendalikan harga cabai merah lantaran kenaikan harga tersebut berdampak langsung pada masyarakat.

Di sisi lain, pada forum yang sama, Tomsi mengapresiasi ketersediaan beras yang sangat melimpah, yakni sebanyak 5,19 juta ton. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

Meski begitu, ia tetap meminta Perum Bulog memastikan akses distribusi beras ke daerah berlangsung optimal. Pasalnya, masih ada sejumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras.

"Tolong Ibu (Perum Bulog) data kan daerah-daerah masih tinggi, minta dihubungi untuk Bulog-nya supaya penyalurannya ditingkatkan," kata Tomsi.

Ia kembali mengingatkan bahwa harga eceran tertinggi (HET) merupakan standar pemerintah dalam memonitor kenaikan harga komoditas dan mengajak pemda memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan tidak melebihi HET.

Tomsi menyadari tantangan dan dinamika dalam upaya stabilisasi harga komoditas di daerah tidak mudah. Namun demikian, berkaca dari berbagai kondisi yang pernah dialami pada tahun-tahun sebelumnya, daerah terbukti mampu mengendalikan harga.

Oleh karena itu, ia mendorong daerah agar belajar dari pengalaman dalam mengatasi kenaikan harga, terutama pada musim penghujan maupun kemarau.

"Dengan rapat yang setiap minggu, dengan bertahun-tahun kita mengalami musim yang sama, musim penghujan, panas, gelombang tinggi, kita harus sudah bisa mengatasi kebiasaan-kebiasaan itu. Kita sudah bisa mengatasi kesulitan-kesulitan kita itu," tutur Tomsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan kenaikan harga beras dalam beberapa pekan terakhir dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari mahalnya harga gabah di tingkat petani hingga meningkatnya biaya transportasi dan kemasan plastik.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan harga beras, baik medium maupun premium, masih perlu menjadi perhatian pemerintah lantaran sebagian wilayah masih mencatatkan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Perlu kami laporkan juga, tingginya harga beras dalam kurun waktu dua minggu ini disinyalir karena tingginya harga gabah di pasar. Menurut pantauan kami sekitar Rp7.600 sampai Rp8.000 per kilogram," ujar Nawandaru dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (11/5).

"Ini memicu kenaikan harga pada tingkat eceran. Juga ditambah adanya indikasi akibat pengaruh biaya transportasi dan biaya kemasan plastik," lanjutnya.

Ia menjelaskan harga beras medium di zona 1 saat ini sebenarnya sudah berada di bawah HET. Namun, kondisi berbeda masih terjadi di zona 2 dan zona 3.

Menurut data Kemendag, harga beras medium di zona 1 tercatat Rp13.400 per kg atau di bawah HET Rp13.500 per kg. Sementara itu, harga beras medium di zona 2 mencapai Rp14.500 per kg atau 3,38 persen di atas HET, sedangkan zona 3 mencapai Rp17.500 per kg atau 13,05 persen di atas HET.

Tak hanya beras medium, harga beras premium juga disebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu, terutama di zona 1 dan zona 2.

Kemendag mencatat harga beras premium di zona 1 mencapai Rp15 ribu per kg atau 0,38 persen di atas HET. Kemudian di zona 2 mencapai Rp16.300 per kg atau 5,59 persen di atas HET, sedangkan di zona 3 menyentuh Rp20 ribu per kg atau 26,49 persen di atas HET.

Nawandaru mengatakan kenaikan harga beras perlu diwaspadai karena komoditas tersebut ikut menyumbang inflasi pada April 2026.

"Perlu diwaspadai dengan kenaikan harga beras ini, perlu adanya penguatan instrumen. Yang saat ini ada adalah SPHP beras karena mempertimbangkan beras merupakan penyumbang inflasi April secara month to month mencapai 0,02 persen dan secara year on year 0,18 persen," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah sebenarnya memiliki instrumen stabilisasi harga melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Karena itu, Kemendag meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog agar distribusi SPHP lebih merata.

"Perlu kami laporkan, sebenarnya ada instrumen untuk stabilisasi beras melalui SPHP beras. Kami harapkan untuk wilayah kabupaten kota yang tadi disampaikan ini perlu juga minta bantuan Bulog untuk men-deliver secara merata," kata Nawandaru.

Menurut dia, penyaluran SPHP juga perlu dioptimalkan langsung ke pedagang di pasar rakyat agar harga beras lebih terkendali di tingkat konsumen.

"Untuk SPHP beras bisa dioptimalkan ke pengecer di pasar rakyat. Karena komoditas ini sama bisa disalurkan kepada pedagang di pasar rakyat," ujarnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian UMKM menyiapkan aturan terkait toko online di marketplace. Regulasi ini mengatur tentang promosi hingga biaya admin e-commerce.

Aturan yang dikaji Kemendag berupa revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 terkait ekosistem perdagangan e-commerce dan marketplace. Sementara itu, Kementerian UMKM berupa peraturan yang mengatur efisiensi biaya di ekosistem digital.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tidak tumpang tindih dengan regulasi yang tengah disusun oleh Kementerian UMKM.

“Kami terus berkomunikasi dengan Kementerian UMKM sejak awal. Jadi, kalau pun ada (aturan Kementerian UMKM) itu akan saling melengkapi,” kata Budi di sela acara perayaan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 di Jakarta, Minggu (10/5).

Dikutip dari Antara, revisi Permendag ini menyusul banyaknya keluhan dari para pelaku UMKM terkait tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh marketplace yang mereka gunakan.

“Ya, jadi sekarang kami mempersiapkan revisi Permendag mengenai ekosistem e-commerce. Akan tetapi, saya belum bisa menceritakan isinya, karena sekarang dalam pembahasan,” kata Budi.

Regulasi terkait perdagangan digital tercantum dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Aturan itu akan direvisi untuk memperkuat perlindungan produk lokal termasuk produksi UMKM, perlindungan konsumen hingga prioritas promosi produk lokal di e-commerce dan/atau marketplace.

“Bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh seller atau produk lokal ini semakin diutamakan di dalam promosi atau penjualan melalui e-commerce,” katanya. “Jadi ekosistem e-commerce yang kami perbaiki bersama, baik dari pelaku usaha, pemilik platform, maupun seller. Akan tetapi, ini belum selesai ya, masih pembahasan.”

Pria yang akrab disapa Busan itu memastikan semua pemangku kepentingan terkait dalam pembahasan revisi Permendag tersebut, mulai dari platform serta penjual.

“Harus saling menguntungkan, sehingga semua itu berjalan. E-commerce membutuhkan seller. Begitu juga seller. Tetapi, bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama dan kewajiban masing-masing harus saling menguntungkan, agar ekosistemnya berjalan dengan dengan bagus,” katanya.

Dalam menyusun revisi Permendag itu, ia memastikan kementerian meninjau beragam instrumen regulasi. Budi juga memastikan bahwa revisi ini akan diluncurkan dalam waktu dekat.

“Secepatnya. Semoga bulan ini selesai. Tidak tahu berbarengan atau tidak (dengan aturan Kementerian UMKM). Tetapi, kami secara proses selalu bersamaan, karena memang selalu berkomunikasi,” kata Budi.

Kementerian UMKM juga menyiapkan regulasi khusus, karena banyaknya keluhan terkait tingginya biaya administrasi hingga logistik. “Hampir setiap hari masuk ke saya, baik lewat pesan langsung (DM) Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Pemerintah harus merespons ini,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman kepada wartawan di Jakarta, dua pekan lalu (27/4).

Maman mengatakan aturan yang tengah dibahas memuat tentang ekosistem digital, khususnya dalam melindungi dan memperkuat daya saing UMKM di e-commerce. Draf beleid ini dalam tahap sinkronisasi lintas-kementerian, termasuk dengan Kemendag, Kementerian Hukum, dan Sekretariat Negara.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Komunitas Sahabat UMKM (@sahabat_umkm)

“Katanya, akan ada regulasi yang menjadi payung hukum sebagai respons dari keluhan pengusaha UMKM, terutama soal beban tarif platform e-commerce yang makin terasa,” kata Maman. Namun, ia tidak memerinci apakah aturan itu akan mengatur besaran biaya admin atau hanya strukturnya.

Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menjelaskan pada bulan ini, belum ada pengaturan resmi mengenai biaya admin maupun komisi yang diterapkan oleh platform digital, baik di Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Selama ini biaya platform dinilai lebih banyak menguntungkan usaha besar. Ke depan, ada pengaturan potongan biaya khusus bagi usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri,” ujar Temmy dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta.

Aturan itu nantinya juga bakal mewajibkan platform memberikan pemberitahuan kepada pemerintah apabila ada rencana kenaikan biaya admin.

Selain itu, Temmy menyebut revisi mencakup penerapan harga minimum produk impor untuk 11 komoditas yang dapat diproduksi di dalam negeri.

Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ruang lebih besar bagi produk lokal untuk bersaing dengan barang impor yang masuk ke pasar domestik.

Ia melanjutkan revisi aturan juga menyentuh aspek algoritma pencarian di platform e-commerce. Nantinya, produk lokal akan difasilitasi dalam promosi dan rekomendasi pencarian, sehingga tidak kalah oleh produk impor.

“Platform e-commerce dilarang mengatur sistem yang mengutamakan produk impor terutama pada algoritma sistem pencarian,” ujar Temmy.

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan aturan perdagangan e-commerce dan marketplace tidak tumpang tindih dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Aturan itu nantinya tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023.

“Kita terus komunikasi dengan Kementerian UMKM dari awal, ya. Jadi kalau pun ada maka aturan Kementerian UMKM itu akan saling melengkapi,” kata Budi, Minggu (10/5/2026)

Budi menambahkan, tujuan revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 antara lain untuk memperkuat perlindungan produk lokal termasuk produksi UMKM, perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk lokal di e-commerce dan atau marketplace.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut sedang dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, dan Sekretariat Negara.

Pembahasan regulasi-regulasi itu menyusul para pelaku UMKM yang baru-baru ini mengeluhkan tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh platform perdagangan digital yang mereka gunakan.

“Kita, kan, secara umumnya, jadi mengenai ekosistem tanya tadi. Jadi kita saling melengkapi ke arah masyarakat,” kata dia.

Lebih lanjut, Budi juga memastikan bahwa revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 akan diluncurkan dalam waktu dekat.

“Secepatnya, ya, secepatnya. Ya mudah-mudahan bulan ini sudah selesai. Tapi kita secara proses selalu bersamaan, karena memang selalu berkomunikasi,” katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Pemerintah sedang menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023.

Permendag itu terkait ekosistem perdagangan berbasis platform digital (e-commerce) dan lokapasar (marketplace) secara umum.

“Ya, jadi sekarang kita sedang mempersiapkan revisi Permendag, ya, mengenai ekosistem e-commerce-nya," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Minggu (10/5/2026).

Revisi dilakukan karena para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengeluhkan tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh platform perdagangan digital yang mereka gunakan.

Meski begitu Budi belum bisa merincikan isi revisi Permendag tersebut.

"Tapi saya belum bisa menceritakan isinya, karena sekarang lagi dalam pembahasan," katanya.

Adapun regulasi terkait perdagangan digital tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Lebih lanjut, Budi mengatakan revisi aturan tersebut antara lain untuk memperkuat perlindungan produk lokal termasuk produksi UMKM, perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk lokal di e-commerce dan atau marketplace.

“Pertama untuk melindungi konsumen. Kemudian juga bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh seller atau produk lokal ini semakin diutamakan di dalam promosi atau penjualan melalui e-commerce,” katanya.

“Jadi ekosistem e-commerce-nya yang kita perbaiki bareng-bareng, baik dari pelaku usaha, pemilik platform, maupun dari seller-nya. Tapi belum selesai ya, masih pembahasan," kata dia.

Dia memastikan semua pemangku kepentingan terkait dalam pembahasan revisi Permendag tersebut, mulai dari platform serta penjual (seller).

“Harus saling menguntungkan sehingga semua itu berjalan. Kan e-commerce juga butuh seller. Seller juga butuh e-commerce. Tapi bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama ya, dan kewajiban masing-masing harus saling menguntungkan, agar ekosistemnya berjalan dengan dengan bagus,” katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 terkait ekosistem perdagangan e-commerce dan marketplace tidak tumpang tindih dengan regulasi yang tengah disusun oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kita terus komunikasi dengan Kementerian UMKM dari awal, ya. Jadi kita kalau pun ada (aturan Kementerian UMKM) itu akan saling melengkapi,” kata Budi di Jakarta, Minggu.

Adapun Budi mengatakan tujuan revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 antara lain untuk memperkuat perlindungan produk lokal termasuk produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk lokal di e-commerce dan atau marketplace.

Sementara itu, Kementerian UMKM pun kini tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur biaya admin e-commerce.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya mengatakan aturan tersebut sedang dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, dan Sekretariat Negara.

Pembahasan regulasi-regulasi itu menyusul para pelaku UMKM yang baru-baru ini mengeluhkan tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh platform perdagangan digital yang mereka gunakan.

“Kita, kan, secara umumnya, jadi mengenai ekosistem tanya tadi. Jadi kita saling melengkapi ke arah masyarakat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Budi juga memastikan bahwa revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 akan diluncurkan dalam waktu dekat.

“Secepatnya, ya, secepatnya. Ya mudah-mudahan bulan ini sudah selesai, ya. Tidak tahu bareng atau tidak (dengan aturan Kementerian UMKM). Tapi kita secara proses selalu bersamaan, karena memang selalu berkomunikasi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa pihaknya menerima cukup banyak keluhan dari pelaku usaha mikro dan kecil terkait tingginya biaya administrasi yang dikenakan platform e-commerce.

“Keluhannya sudah lumayan banyak. Hampir setiap hari masuk ke saya, baik lewat pesan langsung (DM) Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Pemerintah harus merespons ini,” ujar Maman kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/4).

Biaya admin yang dimaksud adalah potongan atau komisi transaksi yang dikenakan oleh platform e-commerce kepada penjual setiap kali terjadi penjualan.

Kenaikan tarif tersebut dinilai memberatkan UMKM karena mengurangi margin keuntungan dan daya saing mereka di pasar digital.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan e-commerce guna memperbaiki ekosistem perdagangan digital, termasuk memperkuat perlindungan konsumen dan seller lokal.

Menurutnya, revisi aturan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat dipaparkan secara rinci kepada publik.

"Sekarang kita sedang mempersiapkan revisi Permendag mengenai ekosistem e-commerce-nya. Tapi kan saya belum bisa menceritakan isinya karena sekarang lagi dalam pembahasan," ujar Budi saat peringatan Hari Konsumen Nasional di Sarinah, Jakarta, Minggu (11/5).

Ia mengatakan salah satu fokus pemerintah dalam revisi tersebut adalah memperkuat posisi seller lokal dalam promosi maupun penjualan di platform digital, di samping perlindungan terhadap konsumen.

"Tapi pada prinsipnya, bagaimana salah satunya itu tadi, pertama untuk melindungi konsumen, kemudian juga bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh seller atau produk lokal ini semakin diutamakan di dalam promosi atau penjualan melalui e-commerce," katanya.

"Jadi ekosistem e-commerce-nya yang kita perbaiki bareng-bareng, baik dari pelaku usaha, platform, maupun dari sellernya. Tapi belum selesai ya, masih pembahasan," ujarnya.

Budi menjelaskan revisi aturan tersebut tidak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi seluruh pemangku kepentingan dalam perdagangan digital.

Ia menilai hubungan antara platform e-commerce dan seller harus berjalan seimbang agar ekosistem perdagangan digital tetap sehat.

"E-commerce juga butuh seller, seller juga butuh e-commerce. Tapi bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama dan kewajiban masing-masing harus saling mengutamakan," ujar Budi.

Revisi aturan e-commerce itu disiapkan di tengah keluhan seller terkait kenaikan biaya logistik. Namun, pemerintah belum memastikan apakah persoalan tersebut akan masuk dalam beleid baru.

Budi Santoso juga menyampaikan Kemendag terus berkoordinasi dengan Kementerian UMKM dalam penyusunan aturan tersebut agar kebijakan yang diterbitkan nantinya dapat saling melengkapi. Budi pun berharap revisi aturan e-commerce tersebut dapat segera rampung dalam waktu dekat.

"Kita terus komunikasi dengan Kementerian UMKM dari awalnya. Jadi kalau pun ada itu akan saling melengkapi," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengingatkan pentingnya peran konsumen dalam mendorong peningkatan daya saing produk lokal Indonesia.

“Salah satu peran konsumen itu adalah bagaimana kita menggunakan produksi dalam negeri dengan baik, tapi dengan syarat, dengan syarat adalah produksinya atau produknya mempunyai daya saing,” kata Budi di sela perayaan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 di Jakarta, Minggu.

“Nah siapa yang bisa menjadikan produk ini mempunyai daya saing? Ya salah satunya konsumen, karena konsumen ini yang mengontrol, baik produk maupun jasa, semua bisa dikontrol oleh konsumen,” ujar dia menambahkan.

Dengan konsumen yang cerdas, ia menilai produsen lokal juga akan terpacu untuk membuat produk yang bagus. Selanjutnya, diharapkan dengan produk-produk yang berdaya saing, nantinya akan menekan laju masuknya produk impor.

“Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, maka otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti, ya, kita bisa menahan laju impor,” katanya.

Pria yang juga akrab disapa Busan itu mengatakan perlindungan konsumen harus beriringan dengan perlindungan produsen lokal sehingga ekosistem perdagangan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

“Kita terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait dan juga pelaku usaha. Kita kalau untuk melindungi konsumen, kita juga tidak bisa meninggalkan produsen, karena kita harus jalan bersama, kita tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Budi.

Oleh karena itu, ia menilai kolaborasi dari para pemangku kepentingan terkait mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat juga diperlukan untuk melindungi ekosistem tersebut.

“Kalau produsen itu bisa memberikan layanan yang baik, bisa memberikan produk yang baik, pasti dia akan semakin bagus. Ketika kita mempunyai daya saing, yang diuntungkan juga produsen, tidak hanya konsumen. Jadi dua-duanya berjalan, perlunya kolaborasi antara produsen, konsumen, dan semua institusi yang terkait,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026