Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pimpinan organisasi desa akan menggelar rapat untuk menyikapi kritik Presiden Prabowo Subianto soal penyimpangan dana desa, sekaligus merespons terbitnya aturan Kementerian Keuangan yang mewajibkan 58% anggaran Dana Desa untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Rencana pertemuan tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPP AKSI) Irawadi. Dia mengaku belum bisa memberi pernyataan resmi kelembagaan terkait 'pengetatan' Dana Desa tersebut.

"Kami para ketua umum organisasi desa Senin [16/2/2026] mau pertemuan membahas terkait PMK [Peraturan Menteri Keuangan] tersebut dan terkait statement RI 1 kemarin," ujar Irawadi saat dihubungi Bisnis, Minggu (15/2/2026).

Dia berjanji akan menyampaikan sikap resmi usai para pimpinan organisasi menyamakan frekuensi terlebih dahulu dalam rapat yang direncanakan digelar pada Senin, esok hari tersebut.

Sebagai catatan, PMK No. 7/2026 mengatur bahwa alokasi sebesar 58,03% atau setara Rp34,57 triliun dari total pagu Dana Desa 2026 yang berjumlah Rp60,57 triliun wajib implementasi KDMP. Akibatnya, ruang gerak desa untuk program reguler lainnya menyusut drastis menjadi hanya sekitar Rp25 triliun.

Tidak hanya mematok porsi anggaran, Kemenkeu juga merombak skema aliran uang. Pasal 22 ayat (4) menetapkan bahwa penyaluran Dana Desa untuk KDMP dipisahkan secara eksklusif. Aliran dana tidak lagi transit di Rekening Kas Daerah (RKUD), melainkan meluncur langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampung penyaluran dana.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, PMK 7/2026 telah mengubah sifat Dana Desa secara fundamental. Dana Desa yang selama ini bersifat lentur kini berubah menjadi sangat terarah dan kaku akibat diarahkan untuk dukung program prioritas pemerintah pusat.

"Ketika alokasi terkunci untuk KDMP, desa menghadapi risiko crowding-out [penyingkiran] terhadap kegiatan yang menjadi bantalan kerentanan," ujar Syafruddin dalam analisis tertulisnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (15/2/2026).

Dia memperingatkan bahwa pemangkasan porsi dana reguler dapat mengganggu fungsi stabilisasi sosial di desa. Selama ini, menurut dia, Dana Desa berperan sebagai penyangga melalui program padat karya, pemeliharaan infrastruktur skala kecil, intervensi bencana, hingga dukungan layanan dasar.

Dengan porsi yang tersisa 'hanya' Rp25 triliun, muncul kekhawatiran bahwa musyawarah desa tidak lagi memiliki kemandirian dalam merespons guncangan harga atau kebutuhan mendesak warga karena anggaran sudah terlanjur dikunci untuk kepentingan korporasi desa.

Pernyataan Prabowo soal Dana Desa

Sementara itu, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyoroti inefisiensi dan indikasi salah sasaran dari penyaluran Dana Desa yang telah berjalan selama satu dekade terakhir. Dia menilai triliunan rupiah uang negara gagal bertransformasi menjadi kesejahteraan nyata di akar rumput.

"Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat. Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut," kata Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

Oleh sebab itu, kepala negara dan pemerintahan itu mengamanatkan pembentukan KDMP sebagai mesin ekonomi baru di tingkat desa yang diharapkan memiliki tata kelola yang lebih terukur dan akuntabel.

IDXChannel - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait kabar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Purbaya menegaskan kapasitas APBN masih sanggup untuk membayar cicilan utang Whoosh. Dengan biaya yang mencapai Rp120 triliun, pemerintah harus membayar cicilan sebesar Rp1,2 triliun per tahun.

"Kan APBN kita kan cukup untuk itu (utang Whoosh), tanpa melewati 3 persen (defisit APBN terhadap PDB), (dana) pasti ada atau kita lakukan penghematan di tempat lain," ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Kendati demikian Purbaya mengaku hingga saat ini belum ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menggulirkan APBN untuk menyelesaikan utang Whoosh. Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu BPI Danantara untuk melakukan restrukturisasi penyelesaian utang mega proyek tersebut.

"Tadi belum ada pembahasan. Saya akan tunggu sampai dapat berita terakhir dari Pak Rosan (CEO Danantara). Tapi pada dasarnya begitu diputuskan Presiden, saya akan eksekusi," katanya.

Purbaya memastikan proses penyelesaian utang Whoosh akan dilakukan secara hati-hati dan tidak akan mengganggu ruang fiskal maupun program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah.

"Saya akan beresin supaya semuanya berlangsung smooth (lancar). Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi dari Pak Rosan, jadi saya akan tunggu dulu," kata Purbaya.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan pengganti Masyita Crystallin untuk menduduki jabatan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

Masyita Cystallin diketahui telah beralih tugas ke PT Danantara Investment Management (Persero).

“Sudah ada orangnya, tapi sedang kami proses,” kata Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Menkeu menyatakan belum bisa mengumumkan nama kandidat Dirjen SPSK baru, sebab proses pergantian itu harus melalui Sekretariat Negara dan Presiden Prabowo Subianto.

Dia akan memberitahukan nama pengganti Masyita nantinya setelah mendapat persetujuan Presiden.

Ia menambahkan, keputusan penempatan Masyita di Danantara sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dia memastikan perpindahan itu tidak menjadi persoalan.

Terlebih, Masyita bukan pegawai tetap di Kementerian Keuangan, melainkan profesional yang dikontrak dan diperbarui secara berkala. Karena itu, perpindahan ke entitas lain tidak menimbulkan kendala administratif.

Menkeu pun menyebut ketersediaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan tetap memadai.

Masyita Crystallin resmi mengakhiri masa tugasnya di Kemenkeu dan melanjutkan pengabdian sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di Danantara Investment Management efektif sejak 11 Februari 2026.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, menjelaskan penugasan itu merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional.

Dengan pengalaman panjang di bidang makro-keuangan, stabilitas sistem keuangan, serta pengembangan kebijakan sektor keuangan berkelanjutan, Masyita Crystallin diharapkan dapat memperkuat integrasi antara arah kebijakan ekonomi, prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta strategi investasi jangka panjang.

Alih tugas ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan tata kelola yang baik dalam menjaga stabilitas serta mendorong transformasi sektor keuangan Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri pada kuartal I-2026.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp55 triliun untuk THR untuk ASN dan TNI/Polri pada 2026. Angka ini naik 10,2 persen dibandingkan 2025 yang sebesar Rp49 triliun.

Penyediaan dana THR ini merupakan bagian dari langkah strategis kementerian dalam mengoptimalkan belanja negara guna menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional sejak kuartal I-2026.

Purbaya memproyeksikan serapan belanja negara pada tiga bulan pertama tahun ini akan menembus angka Rp809 triliun. Tingginya serapan belanja di awal tahun diharapkan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi domestik.

“Belanja negara di kuartal I-2026 ini akan mencapai Rp809 triliun,” ujar Purbaya dalam paparannya di Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Selain belanja rutin seperti THR, pemerintah juga memacu pertumbuhan melalui percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp62 triliun, serta optimalisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan berbagai paket stimulus ekonomi.

“Jadi kita keluarkan semua belanja yang mungkin di triwulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan,” jata Purbaya.

Guna menyeimbangkan agresivitas belanja, pemerintah juga melakukan pembenahan internal di sisi penerimaan. Menkeu Purbaya mengungkapkan dirinya telah melakukan restrukturisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Langkah tersebut diambil untuk memperkuat kinerja pendapatan negara serta memastikan pengumpulan pajak dan kepabeanan berjalan lebih efisien. Purbaya optimistis bahwa sinergi antara percepatan belanja yang tepat sasaran dan penguatan sistem penerimaan akan menjaga ketahanan fiskal Indonesia sepanjang tahun 2026.

(Rahmat Fiansyah)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengantongi nama calon pengganti Masyita Crystallin untuk menduduki kursi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

“Ada, sedang kita cari, sedang kita proses. Sudah ada orangnya, tapi sedang kita proses,” kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Ia menyebut, tahapan pengisian jabatan kosong tersebut harus melalui Sekretariat Negara dan Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah ada (calon), tapi belum bisa diumumkan. Siapa tahu nanti enggak disetujui sama Presiden,” kata dia.

Di sisi lain, Purbaya mengatakan tidak ada aturan yang melarang pegawai Kemenkeu hijrah ke Danantara. Terlebih, Masyita merupakan profesional yang direkrut Kemenkeu dengan pembaruan setiap tahun sekali.

“Boleh saja, memang enggak boleh? Itu kan entitas-entitas seperti semi-private kan. Bu Masyita di Kemenkeu bukan pegawai tetap, kalau enggak salah, dia profesional yang di-hire, dengan pembaruan setiap tahun sekali. Jadi enggak ada masalah buat keuangan. Di (Kementerian) Keuangan banyak orang pintar,” kata Purbaya.

Masyita Pindah ke Danantara

Kementerian Keuangan menyatakan, Masyita Crystallin resmi mengakhiri jabatannya sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK). Ia kini menempati posisi baru sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di Danantara Investment Management.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin, dalam acara Katadata Policy Dialogue: Arah APBN Kita, Juma (Katadata)

Mengutip keterangan resmi Kementerian Keuangan, jabatan baru tersebut efektif berlaku mulai 11 Januari 2026. “Ini merupakan bagian dari penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional,” demikian pernyataan Kemenkeu, Jumat (13/2).

Masyita diharapkan dapat memperkuat integrasi arah kebijakan ekonomi, prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), serta strategi investasi jangka panjang Danantara. Hal ini mengingat latar belakangnya di bidang makro-keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan pengembangan kebijakan sektor keuangan berkelanjutan.

Selama menjabat sebagai Dirjen SPSK, Masyita terlibat dalam sejumlah agenda reformasi sektor keuangan, mulai dari penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan domestik, hingga harmonisasi kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah Indonesia telah tembus 40,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per 31 Desember 2025.

Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, posisi utang pemerintah pada akhir tahun lalu berada di level Rp 9.637,90 triliun.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR Kemenkeu di laman resminya, dikutip Jumat (13/2/2026).

Porsi utang Indonesia didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp 8.387,23 triliun atau 87,02 persen dari total utang.

Sementara sisanya atau sekitar 12,98 persen merupakan dari pinjaman. Nilainya sebesar Rp 1.250,67 triliun.

"Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN," tulis DJPPR Kemenkeu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, tingginya rasio utang pemerintah terhadap PDB disebabkan oleh adanya perlambatan ekonomi pada tahun lalu.

Penarikan utang yang lebih besar demi menjaga stabilitas perekonomian agar tidak terjadi krisis ekonomi seperti tahun 1998.

"Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Kan pilihannya mana ke kondisi 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi selamat?" ujar Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Kendati demikian, Purbaya memastikan rasio utang terhadap PDB masih berada di bawah batas aman 60 persen sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

"Kita tata ulang semuanya," tukasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggeser atau mengalih tugaskan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Masyita Crystallin ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Selanjutnya, Masyita efektif menjadi Head of Economic & ESG Strategic Positioning di PT Danantara Investment Management (Persero), sejak Rabu (11/2).

"Penugasan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional," jelas keterangan resmi Kemenkeu, Jumat (13/2).

Masyita dinilai memiliki pengalaman panjang di bidang makro-keuangan, stabilitas sistem keuangan, serta pengembangan kebijakan sektor keuangan berkelanjutan. Ke depan, mantan Dirjen SPSK tersebut diharapkan dapat memperkuat integrasi antara arah kebijakan ekonomi, prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), dan strategi investasi jangka panjang.

Selama menjabat sebagai Dirjen SPSK Masyita berperan dalam berbagai agenda reformasi sektor keuangan, termasuk penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan domestik, serta harmonisasi kebijakan dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Kemenkeu menjelaskan bahwa alih tugas tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan. Begitu juga tata kelola yang baik dalam menjaga stabilitas, serta mendorong transformasi sektor keuangan Indonesia.

"Seluruh proses transisi dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prinsip good governance," tambah keterangan Kemenkeu.

Di samping itu, Kemenkeu menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Masyita selama mengemban posisi Dirjen SPSK. Kementerian juga meyakini bahwa peran barunya akan memperkuat orkestrasi kebijakan dan investasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyita Crystallin, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan, ditugaskan oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ke Danantara.

Padahal, Masyita belum genap setahun menjabat sebagai Dirjen di Kemenkeu. Sebagai informasi, Masyita dilantik oleh eks Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada 23 Mei 2025. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini digeser ke Danantara Investment Management efektif 11 Februari 2026 sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning.

"Penugasan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional," demikian rilis terbaru Kemenkeu, Jumat (13/2/2026).

Kemenkeu berharap Masyita Crystallin dapat memperkuat integrasi antara arah kebijakan ekonomi, prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), dan strategi investasi jangka panjang.

Apalagi, selama menjabat sebagai Dirjen SPSK, Masyita berperan dalam berbagai agenda reformasi sektor keuangan, termasuk penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan domestik, serta harmonisasi kebijakan dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Alih tugas ini, lanjut Kemenkeu, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan tata kelola yang baik dalam menjaga stabilitas serta mendorong transformasi sektor keuangan Indonesia.

Profil Masyita

Masyita bukan nama baru dalam jajaran ekonom strategis Indonesia. Perempuan kelahiran 13 Juli 1981 ini memiliki rekam jejak panjang dalam bidang ekonomi, kebijakan fiskal, dan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global.

Dia memulai karier akademisnya di Universitas Indonesia, tempat ia meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 2005. Dia melanjutkan pendidikan ke jenjang internasional dengan meraih dua gelar magister dari The Australian National University yaitu Master of Arts, Economics.

Gelar master yang kedua, dia raih dari Claremont Graduate University dengan International Development Economics. Di tempat yang sama, dia turut meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) bidang Ekonomi dari Claremont Graduate University pada 2015.

Masyita pernah menjadi Konsultan di Bank Dunia atau World Bank pada 2008 sampai 2009. Lalu dosen di Universitas Indonesia pada 2007 hingga 2010 dan Teaching Assistant sejak masa kuliah. Masyita juga sempat menjadi PhD Intern di International Monetary Fund (IMF) pada 2013, serta dosen tamu di University of La Verne, Amerika Serikat pada tahun yang sama.

Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Masyita aktif di sektor kebijakan publik dan keuangan. Dirinya menjabat sebagai Penasihat Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI pada 2016 sampai dengan 2017.

Selanjutnya, Masyita meniti karier di sektor keuangan sebagai Ekonom di Mandiri Sekuritas pada 2018 dan DBS Indonesia di 2018 sampai 2020. Pada 2020, dia dipercaya oleh Sri Mulyani sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi serta Perubahan Iklim, posisi yang diembannya hingga 2024.

Selama lebih dari empat tahun terakhir, Masyita juga mengemban sejumlah peran strategis. Ia menjabat sebagai Komisaris di Indonesia Financial Group (IFG) sejak 2020. Serta menjabat sebagai Wakil Ketua Coalition of Finance Ministers for Climate Action sejak 2021, sebuah forum global yang menggabungkan isu keuangan publik dengan aksi iklim.

Pada 2023, dia ditunjuk sebagai anggota Dewan Pakar (Expert Board) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Board Member di World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Masyita juga merupakan Partner di perusahaan konsultan lingkungan dan transisi energi global, Systemiq Ltd. Serta yang terakhir yaitu Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi serta Perubahan Iklim.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK), Masyita Crystallin, resmi mengakhiri masa tugasnya untuk mengemban amanah baru di PT Danantara Investment Management (Persero).

Terhitung sejak 11 Februari 2026, Masyita menjabat sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di Danantara. Langkah alih tugas ini dipandang sebagai upaya pemerintah dalam mengintegrasikan arah kebijakan ekonomi dengan strategi investasi jangka panjang, terutama dalam aspek Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Masyita Crystallin diharapkan dapat memperkuat integrasi antara arah kebijakan ekonomi, prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), dan strategi investasi jangka panjang,” tulis keterangan resmi Kemenkeu, Jumat (13/2/2026).

Selama masa jabatannya sebagai Dirjen SPSK, Masyita Crystallin merupakan sosok kunci di balik berbagai agenda reformasi besar.

Masyita berperan aktif dalam penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan serta harmonisasi kebijakan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Pihak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penugasan baru ini akan membawa dampak positif bagi sinkronisasi antara regulator dan lembaga investasi plat merah tersebut.

Kemenkeu memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan ini telah dilakukan secara tertib dan menjunjung tinggi prinsip good governance.

Penempatan Masyita di Danantara juga menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan transformasi sektor keuangan Indonesia.

“Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Masyita Crystallin selama mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal SPSK, serta meyakini bahwa peran barunya akan semakin memperkuat orkestrasi kebijakan dan investasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional,” jelas keterangan tersebut.

Dengan pengalaman luas di bidang makro-keuangan dan stabilitas sistem, peran Masyita di Danantara diharapkan mampu mempercepat pendalaman pasar keuangan domestik serta memperkuat posisi Indonesia dalam peta investasi berkelanjutan global.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua Panitia Seleksi (pansel) calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanggapan terkait rumor sejumlah nama yang masuk.

Beberapa nama yang cukup ramai diberitakan antara lain Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara hingga Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun ikut mendaftarkan diri sebagai pimpinan di OJK.

Menurut Purbaya, hingga saat ini sudah banyak yang mulai mendaftar sebagai calon ADK OJK. "[Nama Suahasil & Misbakhun] saya enggak tahu, saya belum melihat. Sudah banyak yang masuk, tetapi kan saya belum lihat semuanya," ujarnya di Financial Club, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Terkait dengan Suahasil, Purbaya menilai seharusnya tidak bisa mendaftarkan diri untuk ikut seleksi DK OJK, lantaran dirinya juga merupakan anggota Pansel bersama Purbaya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan unsur pemerintah maupun masyarakat lainnya.

Meski demikian, menurut Purbaya, Suahasil tak harus mengikuti seleksi DK OJK lantaran bisa saja masuk sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagaimana diketahui, jabatan ex-officio DK OJK diisi dari Kemenkeu dan BI.

"Kan dia bisa jadi ex-officio di situ kalau mau," kata pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun pada sesi dialog yang dihadiri sebelumnya, Purbaya juga merespons isu politisi yang bisa mengikuti seleksi DK OJK. Dia menegaskan rumor yang beredar terkait dengan politisi DPR yang masuk bursa DK OJK itu salah. "Komisi XI? Enggak, itu kan politik. Enggak seperti itu, jadi rumor itu mungkin salah," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun telah merespons ihwal rumor yang beredar bahwa dia masuk ke dalam bursa DK OJK. Namun, dia memastikan belum ada penugasan yang diterima olehnya dari Partai Golkar mengenai hal tersebut.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan ketua umum partainya, Bahlil Lahadalia, hanya memberikan tugasnya untuk mengisi jabatan Ketua Komisi Keuangan DPR.

"Tugas dari partai saya, dari ketua umum partai saya, Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI. Belum ada perintah selain perintah itu dan saya tidak mau berandai-andai," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (10/2/2026).

Kementerian Keuangan menyatakan, Masyita Crystallin resmi mengakhiri jabatannya sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK). Ia kini menempati posisi baru sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di Danantara Investment Management.

Mengutip keterangan resmi Kementerian Keuangan, jabatan baru tersebut efektif berlaku mulai 11 Januari 2026. “Ini merupakan bagian dari penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional,” demikian pernyataan Kemenkeu, Jumat (13/2).

Masyita diharapkan dapat memperkuat integrasi arah kebijakan ekonomi, prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), serta strategi investasi jangka panjang Danantara. Hal ini mengingat latar belakangnya di bidang makro-keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan pengembangan kebijakan sektor keuangan berkelanjutan,

Selama menjabat sebagai Dirjen SPSK, ia terlibat dalam sejumlah agenda reformasi sektor keuangan, mulai dari penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan domestik, hingga harmonisasi kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Kementerian Keuangan menyatakan, perpindahan ini mencerminkan komitmen pemerintah menjaga kesinambungan kepemimpinan dan tata kelola dalam stabilitas serta pendalaman sektor keuangan. “Seluruh proses transisi dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prinsip good governance,” kata Kemenkeu.

Profil Masyita

Mengutip laman resminya, Masyita sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Sustainable Finance and Climate Policy di SYSTEMIQ, perusahaan yang berfokus pada transformasi lima sistem utama: energi, alam dan pangan, material, perkotaan, serta pendanaan.

Ia juga pernah menjadi Sherpa dalam Coalition of Finance Ministers for Climate Action yang saat itu dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Keuangan Belanda sebagai co-chair. Masyita tercatat pernah menjabat sebagai komisaris di Indonesia Financial Group (IFG).

Di luar itu, ia aktif sebagai anggota dewan pengurus World Resources Institute Indonesia serta Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Masyita meraih gelar master dari Australian National University dan gelar doktor bidang ekonomi dari Claremont Graduate University pada 2015.

Sebelum bergabung dengan SYSTEMIQ, ia pernah menjadi Staf Khusus Menteri Keuangan untuk kebijakan fiskal dan makroekonomi, serta Tenaga Ahli Kebijakan Makroekonomi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kariernya dimulai sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kemudian bergabung dengan World Bank sebagai ekonom makro di tim manajemen makro-fiskal, dan pernah menjabat Kepala Ekonom di Bank DBS Indonesia.

Penugasan ini bagian dari penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat pendalaman sektor keuangan nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan mengumumkan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Masyita Crystallin telah beralih tugas ke PT Danantara Investment Management (Persero).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan Masyita Crystallin resmi mengakhiri masa tugasnya dan melanjutkan pengabdian sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di Danantara Investment Management efektif sejak 11 Februari 2026.

“Penugasan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional,” kata Deni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Dengan pengalaman panjang di bidang makro-keuangan, stabilitas sistem keuangan, serta pengembangan kebijakan sektor keuangan berkelanjutan, Masyita Crystallin diharapkan dapat memperkuat integrasi antara arah kebijakan ekonomi, prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG), serta strategi investasi jangka panjang.

Deni menjelaskan Masyita Crystallin, selama menjabat sebagai Dirjen SPSK Kemenkeu, berperan dalam berbagai agenda reformasi sektor keuangan, seperti penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, juga mencakup pendalaman pasar keuangan domestik serta harmonisasi kebijakan dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Menurut Deni, alih tugas ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan tata kelola yang baik dalam menjaga stabilitas serta mendorong transformasi sektor keuangan Indonesia.

Dia menyatakan seluruh proses transisi dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Masyita Crystallin selama mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal SPSK, serta meyakini bahwa peran barunya akan semakin memperkuat orkestrasi kebijakan dan investasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026