Indonesia mencatatkan sejarah dengan ekspor pupuk urea ke Australia senilai sekitar Rp7 triliun, bersamaan dengan keberhasilan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, serta memperkuat sektor pupuk dari hulu ke hilir melalui penambahan volume pupuk untuk petani nasional.

Sederet catatan positif tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menghadiri pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5). Pelepasan itu turut menandai penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Mentan Amran menjelaskan, ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

"Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton," ujar Amran.

Adapun penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen itu dipastikan tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani.

"Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi," kata Amran.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

"Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya," tambahnya.

Amran menyatakan, saat ini ada sejumlah negara yang mulai menunjukkan minat terhadap pupuk Indonesia.

"Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan," tuturnya.

Sementara, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia.

"Atas nama Pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia," ujar Gita Kamath.

Ia menilai, kerja sama yang terjalin memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.

"Australia juga bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama," katanya.

Keberhasilan Benahi Tata Kelola Pupuk Nasional

Mentan Amran menyampaikan, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan strategis untuk membenahi tata kelola pupuk nasional, yang dilakukan mulai dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Pemerintah kemudian melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun, serta menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.

Amran menegaskan, seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional.

"Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional," pungkas Mentan.

REPUBLIKA.CO.ID, BONTANG -- Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai sekitar Rp 7 triliun.

Di saat yang sama, pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen serta menambah volume pupuk untuk petani nasional, menandai penguatan sektor pupuk dari hulu hingga hilir.

Pernyataan ini disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman saat menghadiri dan meninjau langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5/2026).

Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Mentan Amran menjelaskan, ekspor perdana ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp 600 miliar. Ekspor ini tahap awal dari komitmen kerja sama 250 ribu ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500 ribu ton dengan total nilai sekitar Rp 7 triliun.

“Rencana kita akan ekspor 250 ribu ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500 ribu ton,” ujarnya.

Di saat yang sama, Mentan Amran mengatakan pemerintah mencatat kemajuan besar di sektor pupuk dalam negeri melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN.

Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani.

“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” ujar Mentan Amran.

Menurut dia, keberhasilan ini menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara. “Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya.”

Mentan Amran mengungkapkan, sejumlah negara lain juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk Indonesia.

“Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia.

“Atas nama Pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia,” ujar Kamath.

Ia menambahkan kerja sama tersebut juga memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.

“Australia juga bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” katanya.

Keberhasilan tersebut, lanjut Mentan Amran, tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

Kebijakan ini memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian. Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk.

Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda.

Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp 14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp 72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp 112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp 14,4 triliun per tahun.

Mentan Amran menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional. “Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” katanya.

Ekspor pupuk urea ke Australia menembus angka Rp7 triliun. Ini merupakan catatan tonggak baru transformasi industri pupuk nasional

Dalam keterangan tertulis Kementerian Pertanian, capaian ini menjadi simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global. Ini sekaligus menandai perubahan dari negara yang sebelumnya menghadapi persoalan pasokan menjadi negara dengan surplus produksi pupuk nasional.

Hal ini dinyatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri dan meninjau langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur (14/5).

Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250 ribu ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500 ribu ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

Menurutnya keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

"Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya," kata Amran.

Setelah Australia, Amran mengatakan pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh.

"Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton dan bebebrapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan," ujar Amran.

Menurutnya keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Amran mengatakan pada awal pemerintahan, Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Selanjutnya juga diambil kebijakan strategis berupa penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional juga dilakukan dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

IDXChannel- Pengamat kebijakan publik dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menegaskan Indonesia saat ini berada dalam kondisi swasembada pangan yang nyata dan tidak perlu diragukan lagi.

Menurutnya, berbagai langkah pembenahan sektor pangan yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Mentan Amran, mulai menunjukkan hasil konkret di lapangan.

“Jangan meragukan bahwa kita sudah swasembada pangan. Faktanya memang kita sedang menuju kondisi yang kuat dan nyata. Petani sekarang happy karena hasil dan perhatian pemerintah mulai dirasakan,” ujar Said Didu dalam Dialog Swasembada Pangan bersama Mentan Amran dikutip Kamis (14/5/2026).

Said Didu mengatakan, kemandirian pangan hanya bisa dicapai melalui dua langkah utama, yakni memberantas mafia pangan dan meningkatkan harkat serta martabat sektor pertanian. Menurut dia, langkah tersebut saat ini sedang dijalankan secara nyata oleh Mentan Amran.

“Saya hormat betul. Kemandirian pangan intinya ada dua, yaitu hentikan mafia pangan dan naikkan harkat serta martabat pertanian. Dan itu sedang berlangsung sekarang dilakukan oleh Mentan Amran,” katanya.

Ia menilai polemik mengenai swasembada pangan selama ini lebih banyak terjebak pada perdebatan istilah dan diksi, bukan pada substansi utama yang dirasakan masyarakat.

“Intinya sederhana, beras tersedia dan harga tetap terjangkau. Jangan habiskan energi pada perdebatan istilah, tetapi lihat substansi dan kondisi riil di lapangan,” kata dia.

Menurut Said Didu, salah satu persoalan utama sektor pangan selama bertahun-tahun adalah ketidaksinkronan data antar lembaga. Karena itu, langkah pemerintah menghadirkan sistem komando satu data dinilai sebagai terobosan penting untuk memperbaiki tata kelola pangan nasional.

“Dulu data sering berbeda-beda antar lembaga dan itu membuka ruang permainan mafia pangan. Sekarang mulai diluruskan melalui komando data satu. Ini langkah penting untuk menutup celah para pemain,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi keberanian pemerintah dalam membenahi rantai distribusi dan tata kelola pangan nasional. Menurut dia, upaya pemberantasan mafia pangan menjadi fondasi penting menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Selain itu, Said Didu menilai pendekatan pemerintah saat ini berbeda karena lebih fokus merangsang petani untuk meningkatkan produksi melalui jaminan pendapatan dan penyediaan sarana produksi yang memadai.

“Saya baru kali ini melihat pendekatan yang benar-benar merangsang petani untuk berproduksi. Petani dijamin pendapatannya dan disiapkan sarana produksinya,” ujarnya.

Ia mencontohkan, biaya benih untuk satu hektare sawah relatif kecil dibanding potensi hasil panen yang dapat diperoleh petani. Karena itu, menurut dia, percepatan produksi pangan bukan semata soal menaikkan produktivitas, tetapi juga mempercepat musim tanam.

“Menaikkan produksi pertanian tidak selalu harus menaikkan produktivitas, tetapi mempercepat musim tanam. Saya melihat program pompanisasi sekarang berjalan sangat baik untuk mempercepat tanam di berbagai daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Said Didu menilai kondisi geopolitik global dan tekanan ekonomi dunia saat ini membuat ketahanan pangan menjadi faktor penentu stabilitas negara. Karena itu, keberhasilan menjaga pangan nasional harus dipandang sebagai capaian strategis.

“Kalau pangan aman, negara aman. Indonesia sejahtera dan petani tertawa,” katanya.

Dia pun menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mentan Amran yang dinilai serius menjadikan pangan sebagai prioritas nasional.

“Saya melihat ada niat baik yang kuat untuknegeri ini, terutama di sektor pangan dan penyelamatan aset negara. Ini kebijakan nyata dan langka,” ujarnya.

Menurutnya, selama stok pangan tersedia, distribusi berjalan baik, dan petani mendapatkan manfaat ekonomi, maka masyarakat tidak perlu ragu terhadap arah kebijakan pangan nasional saat ini.

“Sekali lagi, jangan meragukan swasembada pangan Indonesia. Faktanya sedang berjalan dan dirasakan langsung oleh petani,” tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok atau ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menyampaikan ketersediaan hewan kurban masih surplus di atas 800 ribu ekor untuk seluruh jenis hewan.

"Potensi ketersediaan hewan kurban tahun 2026 mencapai 3.246.790 ekor, sedangkan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2026 sekitar 2.355.470 ekor, terdapat surplus sekitar 891.320 ekor," kata Agung dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Kendati demikian, Agung mengakui ada proyeksi lonjakan permintaan terhadap hewan kurban di 2026 ini. Di mana, pada tahun ini, permintaan terhadap kebutuhan hewan kurban ditaksir meningkat 3,82 persen dibandingkan 2025.

"Proyeksi kebutuhan hewan kurban tahun 2026 meningkat sekitar 3,82 persen atau sebanyak 86.727 ekor dibandingkan dengan tahun 2025," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Agung merinci jumlah ketersediaan hewan kurban tersebut dibagi berdasarkan jenisnya. Untuk hewan sapi dan kerbau, jumlahnya masih surplus sekitar 88 ribu ekor dari total ketersediaan yang ada.

"Untuk sapi ketersediaan 859.268 ekor, kebutuhannya 791.452 ekor, surplus 67.816 ekor. Untuk kerbau ketersediaan 33.952 ekor, kebutuhannya 12.914 ekor, surplus 21.038 ekor," ucap dia.

Sementara untuk hewan kambing ketersediannnya 1,4 juta ekor, kebutuhannya 1,08 juta ekor, sehingga masih surplus 332.861 ekor. Sedangkan untuk domba ketersediaan 935.690 ekor, kebutuhannya 466.086 ekor, sehingga surplus 469.604 ekor.

"Tentu ini adalah ternak-ternak yang bisa atau sudah memenuhi persyaratan sebagai hewan kurban," tutur Agung.

Pemerintah memastikan akan terus menjaga dan memastikan kesehatan seluruh hewan kurban yang ada. Terlebih, seluruh hewan kurban tersebut pada umumnya merupakan hewan ternak yang selalu dipantau kesehatannya dan dijaga vaksinasi serta pakannya.

"Pemerintah terus melakukan pengaturan distribusi hewan kurban dari daerah produksi dan daerah surplus ke daerah-daerah yang masih minus agar pasokan merata dan harga juga terkendali," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pelaksanaan Program Bongkar Ratoon Tebu Tahun 2025 di Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang menunjukkan hasil positif. Keberhasilan program ini tidak lepas dari sinergi petani, penyuluh pertanian, pemerintah desa, serta gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam mendukung peningkatan produktivitas tebu di wilayah tersebut.

Ini terungkap dalam koordinasi dan musyawarah yang digelar di Balai Desa Putukrejo pada Senin (4/5/2026). Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari kelompok tani, gapoktan, pemerintah desa, hingga penyuluh pertanian lapangan.

Dalam berita acara hasil musyawarah disebutkan, Gapoktan Tani Maju bersama Poktan Rojo Koyo dan Poktan Taruna Bakti telah melaksanakan Program Bongkar Ratoon sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.

Distribusi bantuan berupa bibit tebu dan dukungan dana Hari Orang Kerja (HOK) kepada petani juga dilaporkan berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain pelaksanaan teknis program, seluruh pihak berperan aktif menciptakan situasi kondusif guna menjaga keberlanjutan program. Upaya tersebut dilakukan melalui komunikasi intensif, baik lewat media sosial maupun pertemuan langsung di tingkat kelompok tani.

Bahkan, untuk memperkuat koordinasi dan menjaga semangat petani, telah direncanakan agenda pertemuan lanjutan secara maraton di tingkat dusun.

Komitmen kuat terhadap keberlanjutan program juga ditunjukkan oleh seluruh kelompok tani dan gapoktan di Desa Putukrejo. Mereka sepakat mendukung penguatan Program Bongkar Ratoon pada tahun 2026 melalui sosialisasi yang lebih masif serta pendekatan langsung kepada para petani.

Keberhasilan pelaksanaan Program Bongkar Ratoon di Desa Putukrejo, Kabupaten Malang menjadi contoh nyata pentingnya kolaborasi antara petani, penyuluh, dan pemerintah desa dalam mendorong peningkatan produktivitas tebu secara berkelanjutan.

Program Bongkar Ratoon yang dijalankan Kementerian Pertanian tahun 2025 dan 2026 itu sendiri merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan produksi tebu nasional lewat peremajaan tanaman.

Program ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih baik bagi petani sekaligus mendukung target swasembada gula nasional.

Adanya Program MBG ini justru adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di Tanah Air karena sebelum ada program ini harga di tingkat peternak sangat fluktuatif

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) meminta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan frekuensi penggunaan daging ayam dan telur dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung serapan kedua komoditas tersebut di Tanah Air.

Dalam konferensi pers di Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Jakarta, Rabu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan bahwa komoditas daging ayam dan telur berada dalam kondisi surplus dan bahkan sudah diekspor ke sejumlah negara.

"Adanya Program MBG ini justru adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di Tanah Air karena sebelum ada program ini harga di tingkat peternak sangat fluktuatif," kata Agung Suganda.

Terkait hal itu, dia menyampaikan Kementan telah mengadakan pertemuan dengan asosiasi terkait yang juga dihadiri oleh perwakilan BGN untuk mendukung penyerapan produk daging ayam dan telur dari peternak lokal.

Tidak hanya itu, Kementan juga sudah bersurat dengan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melakukan penyerapan kedua komoditas itu dari para peternak yang berada di lokasi masing-masing.

"Yang kedua juga meminta agar menu Makan Bergizi khususnya untuk daging ayam dan telur itu frekuensinya ditambah. Bukan dua kali per minggu, kita minta bahkan bila perlu setiap hari begitu untuk menambah serapan," tuturnya.

Tidak hanya itu, Kementan juga meminta agar harga yang digunakan sesuai harga acuan pemerintah. Langkah itu diambil karena saat ini harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak juga turun di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan penyerapan komoditas oleh 28.390 SPPG yang menjalankan Program MBG diharapkan mampu meningkatkan serapan dan menstabilkan harga kedua komoditas itu.

"Saat ini posisinya masih surplus mudah-mudahan kalau 30 ribu SPPG sudah beroperasi ini harapannya tentu bisa menyerap produksi daging ayam dan telur kita dan tidak mempengaruhi pada harga di tingkat peternak," demikian Agung Suganda.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta/Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan persediaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 2026 berada dalam kondisi aman dan terkendali untuk memenuhi kebutuhan yang mengalami peningkatan pada tahun ini.

"Secara nasional kondisi atau ketersediaan hewan kurban, cukup dan terkendali," kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa potensi ketersediaan hewan kurban pada tahun ini mencapai 3.246.790 ekor. Sedangkan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2026 adalah sekitar 2.355.470 ekor, atau terdapat surplus sekitar 891.320 ekor.

Secara rinci data Kementan memperlihatkan ketersediaan sapi mencapai 859.268 ekor dari kebutuhan 791.452 ekor.

Untuk kerbau terdapat ketersediaan 33.952 ekor dari kebutuhan 12.914 ekor, kambing terdapat 1,4 juta ekor dengan kebutuhan 1,08 juta ekor serta domba dengan jumlah 935.690 ekor dengan kebutuhan 466.086 ekor.

"Proyeksi kebutuhan hewan kurban tahun 2026 meningkat sekitar 3,82 persen atau sebanyak 86.727 ekor dibandingkan tahun 2025," tuturnya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan pengaturan distribusi hewan kurban dari daerah produksi atau mengalami surplus ke daerah dengan kebutuhan tinggi untuk memastikan pasokan merata dan harga yang terkendali.

Untuk memantau kesehatan dan pelaksanaan pemotongan kurban pada hari Idul Adha, pemerintah telah menyiapkan 9.743 petugas pemantau hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan.

Secara khusus, pemotongan hewan dam haji yang sudah mulai dilakukan di Tanah Air sejak 2025 juga akan dilakukan kembali tahun ini. Pada tahun 2025, pemotongan dilakukan oleh Kementerian Agama dan Baznas dengan total 8.447 ekor kambing atau domba dengan nilai manfaat sekitar Rp21,4 miliar.

"Untuk tahun 2026 jumlah pemotongan dam yang akan dilaksanakan di Indonesia tercatat sebanyak 10.779 ekor kambing atau domba dan ini nilainya sekitar kurang lebih Rp28 miliar atau mungkin sekarang bisa sampai Rp30 miliar dan tersebar di 17 provinsi," kata Agung Suganda.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggandeng asosiasi, koperasi, dan pelaku usaha peternakan ayam petelur untuk menjaga stabilitas harga telur yang belakangan turun di bawah harga acuan pemerintah (HAP) tingkat peternak.

"Tujuan rapat hari ini menyikapi beberapa hal khususnya terkait dengan stabilisasi harga telur di tingkat peternak yang belakangan ini memang harganya agak sedikit turun di bawah harga acuan pemerintah," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda di Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan hal itu usai Rapat Perunggasan Nasional khusus kondisi harga telur bersama Bapanas, asosiasi peternak, koperasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pertemuan tersebut difokuskan untuk menyikapi penurunan harga telur di tingkat peternak yang belakangan berada di bawah harga acuan penjualan sesuai ketentuan pemerintah bagi produsen atau on farm.

Agung menjelaskan harga telur nasional rata-rata berada di kisaran Rp24.500 per kilogram, sementara di sentra produksi seperti Jawa Timur mencapai sekitar Rp22.500 per kilogram saat ini.

Harga telur di Jawa Tengah tercatat sekitar Rp23.000 per kilogram, sedangkan Jawa Barat sedikit lebih tinggi, namun masih berada di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram.

Menurut Agung, penurunan harga telur dipengaruhi tingginya produksi nasional yang pada 2026 diproyeksikan mencapai 7,3 juta ton atau surplus sekitar 13 persen dibandingkan kebutuhan nasional.

Ia mengatakan surplus telur nasional sebenarnya masih dapat dikendalikan karena pemerintah terus mendorong ekspor telur serta memperkuat distribusi dari daerah surplus menuju wilayah yang masih mengalami defisit.

Pemerintah juga mendorong program makan bergizi gratis (MBG) meningkatkan penggunaan telur dalam menu mingguan guna memperluas penyerapan produksi telur dari peternak rakyat di berbagai daerah.

Agung menyebut populasi ayam petelur meningkat hampir 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya karena tingginya minat investasi peternakan lokal dan meningkatnya kebutuhan telur untuk mendukung program MBG.

Selain itu, kualitas genetik ayam petelur yang semakin baik dan tingkat pemanfaatan bibit ayam (day old chick/DOC) layer mendekati 100 persen turut menyebabkan peningkatan produksi telur nasional secara signifikan pada 2026.

Meski produksi meningkat, pemerintah menilai harga telur di tingkat peternak harus tetap dijaga agar memberikan keuntungan layak sehingga keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur tetap terjamin ke depan.

Menurutnya pula fluktuasi harga telur dipengaruhi mekanisme pasar dan praktik persaingan harga antarpelaku usaha sehingga pemerintah meminta asosiasi serta koperasi menjaga kekompakan stabilisasi harga peternak.

Pemerintah juga akan memfasilitasi distribusi telur dari Pulau Jawa sebagai sentra produksi menuju daerah defisit guna menjaga keseimbangan pasokan serta memperkuat stabilitas harga di tingkat peternak nasional.

"Besok kami meminta agar harga (telur) di tingkat peternak sudah naik menuju harga acuan. Dan tentu Satgas Pangan juga akan melakukan pemantauan. Ini merupakan arahan dan instruksi dari Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas (Andi Amran Sulaiman)," kata Agung.

Di tempat yang sama, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan pihaknya sebelumnya telah menugaskan Perum Bulog mendistribusikan jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagai bantalan untuk membantu menekan biaya produksi peternak ayam petelur.

Selain itu, Bapanas akan mengeluarkan surat edaran agar harga pembelian telur di tingkat produsen minimal berada pada kisaran Rp25.000 per kilogram sesuai kesepakatan bersama para pelaku usaha.

Menurut Ketut, pemerintah juga akan menata distribusi dan mendata para distributor telur guna mencegah permainan harga oleh perantara yang menyebabkan peternak menjual telur terlalu murah di pasaran.

Ketua Umum Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Herry Dermawan berharap pemerintah bersama seluruh pelaku usaha segera menata rantai distribusi telur agar harga di tingkat peternak kembali stabil dan wajar.

Herry menilai harga telur saat ini bukan mencerminkan kondisi pasar sebenarnya karena dipengaruhi permainan isu dan praktik middleman yang membuat peternak menjual telur dengan harga terlalu rendah.

Ia mengatakan harga telur di tingkat peternak sempat berada sekitar Rp21.000 per kilogram, sementara harga di konsumen tetap berkisar Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram di pasaran.

Menurut Herry, biaya produksi telur peternak saat ini mencapai sekitar Rp24.000 per kilogram sehingga kondisi harga jual di bawah biaya produksi menyebabkan banyak peternak mengalami kerugian usaha.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Herry Dermawan menemui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda terkait anjloknya harga telur ayam yang terjadi belakangan ini.

Herry mengatakan harga telur saat ini tidak mencerminkan kondisi pasar yang wajar. Dia melihat adanya middleman alias tengkulak yang melakukan permainan harga akibat kelebihan pasokan telur.

“Harga yang sekarang ini bukan harga asli. Ada middleman. Dari peternak butuh duit [cepat], dijual semurahnya, bisa dari middleman,” kata Herry di Kantor Kementan, Selasa (12/5/2026).

Pasalnya, harga telur di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, sedangkan harga pokok produksi (HPP) mencapai Rp24.000.

Angka tersebut pun jauh di bawah Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen untuk telur ayam ras yang ditetapkan senilai Rp26.500 per kilogram (kg).

Harga yang rendah itu pun tidak diikuti penurunan harga di tingkat konsumen, yang saat ini berkisar Rp29.000—Rp30.000 per kilogram.

“Siapa yang menikmati Rp8.000 [selisih Rp21.000 ke Rp29.000] itu? Harga sekarang ini bukan harga asli,” katanya.

Dengan kondisi harga jual di bawah biaya produksi, sejumlah peternak mengalami kerugian karena harus menurunkan harga. Mengingat, para peternak yang kelebihan pasokan telur melakukan aksi jual murah agar stok cepat habis.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda melihat memang ada surplus pasokan telur. Terlebih, produksi telur pun tidak dapat disetop.

“Kadang ada peternak yang nggak sabaran ingin cepat laku, sehingga terpaksa banting-bantingan harga dan inilah yang terjadi di lapangan sehingga kami tentu tadi sepakat untuk menjaga stabilitas,” tuturnya.

Agung menjelaskan produksi telur nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 7,3 juta ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan nasional berada di kisaran 6 juta ton lebih sehingga terdapat surplus sekitar 800.000 ton atau setara 13% dari kebutuhan nasional.

Kondisi surplus tersebut dinilai belum terlalu mengkhawatirkan secara nasional. Namun, distribusi produksi yang terkonsentrasi di Pulau Jawa membuat tekanan harga terjadi di daerah sentra produksi.

Dalam mendukung stabilitas, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa akan mengeluarkan surat edaran khusus.

“Kami akan mengeluarkan edaran sehingga harga beli telur di tingkat produsen minimal Rp25.000 per kg,” ujarnya.

Sementara terkait middleman, pihaknya juga akan turun tangan menata para tengkulak, bukan hanya sebatas harga di hulu dan hilir.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan peternak rakyat menjadi prioritas utama dalam pengembangan industri perunggasan nasional guna menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan peternak domestik.

"Pemerintah memastikan investasi perunggasan harus memberikan manfaat nyata bagi peternak dalam negeri, memperkuat produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga ketahanan pangan," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah dinamika industri perunggasan nasional, mulai dari fluktuasi harga hingga meningkatnya perhatian publik terhadap rencana investasi di sektor unggas.

Pemerintah menilai penguatan ekosistem nasional menjadi langkah penting agar industri perunggasan Indonesia tetap sehat, berdaya saing, dan tidak meninggalkan peternak rakyat sebagai tulang punggung produksi pangan nasional.

Ia mengatakan pembangunan subsektor peternakan harus dilakukan secara terukur melalui penguatan kemitraan nasional yang melibatkan peternak rakyat, koperasi, pelaku usaha lokal, dan BUMN sektor pangan.

"Ekosistem perunggasan nasional harus dibangun secara berkeadilan. Arahan Menteri Pertanian jelas, penguatan dilakukan melalui ekosistem nasional yang melibatkan BUMN, peternak rakyat, koperasi, dan mitra lokal," tutur Agung.

Menurutnya, pemerintah membuka ruang investasi, namun investasi tersebut harus memperkuat struktur industri nasional dari hulu hingga hilir dan tetap mengutamakan kepentingan peternak dalam negeri.

"Kita ingin industri ini tumbuh sehat. Karena itu pemerintah mendorong model kemitraan yang melibatkan pelaku lokal, peternak rakyat, dan BUMN sebagai bagian dari penguatan rantai pasok nasional," katanya.

Ia menegaskan arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman sangat jelas, yakni investasi tidak boleh membuat peternak rakyat tersisih di negaranya sendiri.

"Menteri Pertanian sudah berkali-kali mengingatkan bahwa investasi harus melibatkan mitra lokal. Investasi harus memberikan ruang tumbuh bagi peternak nasional, bukan justru memperlebar ketimpangan di dalam negeri," jelas Agung.

Saat ini, Kementerian Pertanian terus memperkuat model hilirisasi ayam terintegrasi (HAT) berbasis kemitraan nasional, mulai dari pembibitan, pakan, pengolahan, distribusi, hingga penyerapan produk pangan protein hewani.

Dalam skema tersebut, peternak rakyat ditempatkan sebagai bagian utama dalam rantai produksi nasional.

Pemerintah juga memperkuat peran BUMN sektor pangan dalam penyerapan hasil produksi peternak, stabilisasi harga, dan penguatan distribusi agar industri perunggasan nasional berjalan lebih sehat dan seimbang.

"Kita ingin investasi yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat produksi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Itu prinsip utamanya," ujarnya.

Penguatan ekosistem nasional dinilai penting karena kondisi produksi telur nasional saat ini berada dalam kondisi surplus. Karena itu, tantangan utama industri perunggasan bukan lagi pada peningkatan produksi, melainkan memperkuat pasar, distribusi, dan perlindungan terhadap peternak rakyat.

Kementerian Pertanian memastikan penguatan ekosistem perunggasan nasional akan terus diarahkan pada peningkatan produksi dalam negeri, hilirisasi, penguatan kemitraan usaha, dan perlindungan peternak rakyat agar subsektor peternakan nasional semakin kuat, modern, dan berdaya saing.

Sementara itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan industri unggas nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.

Tauhid mengatakan pemerintah dan dunia usaha perlu memprioritaskan penguatan industri peternakan unggas nasional untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk pemenuhan rantai pasok program makan bergizi gratis (MBG), baik untuk kebutuhan telur, daging ayam, maupun produk protein hewani lainnya.

"Saya kira industri dalam negeri dan peternak mandiri sebenarnya mampu menjalankan hal tersebut tanpa harus bergantung pada kerja sama dengan pihak luar negeri," ujar Tauhid.

Menurutnya, apabila peluang besar tersebut justru diberikan kepada investor asing pada sektor yang sebenarnya mampu dikerjakan industri nasional, maka potensi nilai tambah ekonomi domestik akan banyak keluar ke luar negeri.

Tauhid juga mengingatkan ketergantungan terhadap pihak luar berpotensi meningkatkan arus impor dan memberi tekanan terhadap perekonomian nasional.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Gadjah Mada Budi Guntoro menilai penguatan peternakan rakyat harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi produksi telur nasional yang saat ini mengalami surplus.

"Artinya, Indonesia tidak sedang kekurangan telur, melainkan menghadapi surplus yang bersifat struktural," katanya.

Menurut Budi, persoalan utama subsektor ayam petelur saat ini bukan kekurangan produksi, melainkan ketimpangan pasar dan lemahnya posisi tawar peternak rakyat.

Ia menilai penguatan koperasi peternak, distribusi, dan kemitraan nasional menjadi langkah yang lebih tepat untuk memperkuat peternak rakyat sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

"Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing," ujar Budi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmen untuk menjaga stabilisasi harga telur ayam ras di tingkat peternak.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda mengatakan pemerintah memperkuat peningkatan serapan pasar dan hilirisasi produk peternakan sebagai strategi utama menstabilkan harga telur ayam ras di tingkat peternak.

Dia menuturkan, upaya ini dilakukan menyusul fluktuasi harga telur di sejumlah daerah akibat tingginya pasokan dan melemahnya daya serap pasar dalam beberapa pekan terakhir.

Agung menuturkan bahwa pemerintah memahami tekanan yang dihadapi peternak layer rakyat akibat penurunan harga di tingkat produsen.

“Kami memahami tekanan yang dirasakan peternak layer rakyat akibat fluktuasi harga telur. Arahan Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman sangat jelas, negara harus hadir menjaga peternak rakyat agar tetap mampu berusaha dan berkembang,” kata Agung dikutip dari laman resmi Kementan, Senin (11/5/2026).

Menurut Agung, Kementan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, asosiasi peternak, hingga pelaku usaha guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan telur nasional.

“Kami terus mendorong penguatan serapan pasar, distribusi antardaerah, hilirisasi produk peternakan, serta optimalisasi pemanfaatan telur pada berbagai program pemenuhan gizi masyarakat. Langkah ini penting agar harga di tingkat peternak dapat kembali bergerak lebih stabil,” ujarnya.

Dia menambahkan, Indonesia memiliki kapasitas produksi telur yang kuat sebagai penopang ketahanan pangan nasional sehingga perlu dijaga melalui penguatan tata niaga dan distribusi.

“Produksi yang kuat adalah modal penting bangsa. Karena itu, yang perlu diperkuat adalah tata niaga, distribusi, dan hilirisasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh peternak rakyat,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperbesar penyerapan telur nasional.

Mentan Amran sebelumnya menyebut program MBG mampu menjadi bantalan pasar ketika terjadi kelebihan pasokan produksi.

Hilirisasi Produk Peternakan

Selain penguatan serapan, Kementan juga terus memperluas hilirisasi produk peternakan guna meningkatkan nilai tambah dan membuka pasar baru bagi hasil produksi peternak rakyat.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen PKH, Makmun, mengatakan hilirisasi menjadi strategi penting dalam menciptakan stabilitas usaha subsektor peternakan.

“Kami terus mendorong pengembangan produk olahan telur dan diversifikasi pemanfaatan hasil peternakan agar pasar semakin luas. Hilirisasi akan membantu menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat stabilitas usaha peternak,” kata Makmun.

Menurutnya, peningkatan konsumsi protein hewani juga menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan subsektor peternakan nasional.

“Kami optimistis konsumsi telur nasional masih sangat potensial untuk terus ditingkatkan. Dengan penguatan edukasi gizi dan perluasan pemanfaatan produk peternakan dalam berbagai program pemerintah, peluang pasar ke depan akan semakin besar,” ujarnya.

Kementan, imbuhnya, memastikan akan terus mengawal stabilisasi subsektor peternakan melalui penguatan distribusi, serapan pasar, hilirisasi, dan peningkatan konsumsi protein hewani agar peternak rakyat tetap kuat dan subsektor peternakan nasional semakin berdaya saing.

Kondisi Peternak

Di tengah dinamika harga telur, sejumlah asosiasi peternak memastikan kondisi di lapangan masih kondusif. Ketua Rumah Kebersamaan BKT NT Blitar, Eti, mengatakan aktivitas perdagangan telur di tingkat peternak tetap berjalan dengan mengacu pada harga yang telah disepakati bersama.

“Kondisi peternak ayam petelur di Blitar saat ini secara umum masih dalam situasi yang kondusif. Aktivitas perdagangan telur di tingkat peternak tetap berjalan dengan mengacu pada harga harmoni yang telah disepakati bersama,” ujar Eti.

Dia menyebut harga telur saat ini memang masih berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram akibat tingginya pasokan di tengah melemahnya daya serap pasar.

Hal serupa disampaikan Ketua Koperasi Unggas Sejahtera Kendal, Suwardi. Menurutnya, peternak di wilayah Kendal dan sekitarnya terus berupaya menjaga stabilitas harga di tingkat lapangan.

“Peternak layer di wilayah Kendal dan sekitarnya tetap berupaya menjaga situasi agar tetap kondusif, termasuk menjaga harga jual telur agar tidak terus mengalami penurunan,” ujar Suwardi.