REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 6.691.081 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) telah dilaporkan melalui sistem Coretax DJP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.685.865 SPT dilaporkan melalui Coretax DJP, sementara 5.216 SPT lainnya dilaporkan melalui Coretax Form.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 6.691.081 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan wajib pajak yang menyampaikan laporan, untuk tahun buku Januari-Desember 2025, DJP merinci jumlahnya sebanyak 5.947.665 wajib pajak orang pribadi karyawan, 595.835 wajib pajak orang pribadi non-karyawan, 141.055 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 116 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sedangkan untuk beda tahun buku yang mulai dilaporkan pada 1 Agustus 2025, jumlahnya tercatat 1.173 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 21 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Lebih lanjut, DJP melaporkan jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax telah mencapai 15.616.605 wajib pajak.

Jumlah itu terdiri atas 14.594.724 wajib pajak orang pribadi, 931.532 wajib pajak badan, 90.124 wajib pajak instansi pemerintah, dan 225 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Untuk melaporkan SPT tahunan, wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax secara mandiri dengan mengikuti tutorial dan langkah-langkah yang tersedia melalui akun media sosial resmi DJP.

DJP juga menyediakan Coretax Form bagi wajib pajak orang pribadi dengan status Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Nihil.

Bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, DJP menyediakan kanal layanan Kring Pajak di 1500200 atau pendampingan petugas di kantor pajak terdekat.

DJP juga mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan agar segera mengaktivasi akun Coretax dan menyampaikan SPT secara tepat waktu.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Hakam Naja mengatakan penutupan Selat Hormuz, yang merupakan titik sempit (choke point) di Teluk Persia, berpotensi meningkatkan tensi dan eskalasi konflik yang berdampak luas terhadap perekonomian global. Sekitar 20 persen suplai minyak dunia melewati jalur tersebut.

"Indonesia mesti waspada terhadap harga minyak yang terus melonjak hingga mencapai 92 dolar AS per barel, tertinggi sejak 2020," ujar Hakam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Hakam menyampaikan harga minyak dalam asumsi makro APBN 2026 ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel. Menurut dia, setiap kenaikan harga minyak sebesar satu dolar AS per barel berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp 6,8 triliun.

"Kenaikan harga minyak mendekati 100 dolar AS per barel dapat mendorong defisit APBN terhadap PDB mendekati empat persen. Angka ini melampaui batas tiga persen yang dipatok dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," ujarnya.

Ia menilai sejumlah langkah perlu dilakukan apabila konflik antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran terus berlanjut dan harga minyak melampaui 100 dolar AS per barel.

Pertama, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan sehingga belanja difokuskan pada kebutuhan yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat. "Belanja difokuskan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, energi, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik," kata Hakam.

Kedua, pemerintah perlu mengurangi konsumsi minyak dengan mempercepat program konversi energi dari minyak ke energi baru dan terbarukan. Misalnya melalui pengembangan energi surya melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi air melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta energi angin melalui pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Selain itu, pemanfaatan kendaraan listrik, baik sepeda motor maupun mobil termasuk untuk transportasi publik, perlu diperluas dengan dukungan insentif serta fasilitas pendukung seperti keringanan pajak dan penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Ketiga, stimulus ekonomi perlu digencarkan agar perekonomian tidak terpuruk. Hal ini dapat dilakukan melalui deregulasi dengan memangkas aturan yang menghambat kegiatan ekonomi serta debirokratisasi untuk menyederhanakan proses perizinan yang berbelit.

"Langkah ini juga dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi, khususnya bagi UMKM. Dengan insentif yang tepat, sektor ini dapat bangkit di tengah ketidakpastian global. Kita harus memperkuat ekonomi domestik karena dalam setiap krisis selalu ada peluang untuk bangkit dan berkembang," ujar Hakam.

Keempat, Hakam mendorong pembatalan perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat, yakni Agreement on Reciprocal Trade (ART), melalui pengajuan resmi pemerintah Indonesia kepada AS. Ia menilai dasar hukum kesepakatan tersebut berkaitan dengan kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

Menurut dia, kebijakan tarif tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada 20 Februari 2020 sehingga perjanjian ART perlu ditinjau ulang. "Pemberlakuan ART akan sangat memberatkan fiskal Indonesia yang juga harus menghadapi lonjakan harga minyak global," katanya.

Hakam menilai perundingan dengan AS sebaiknya dimulai kembali dari awal dengan tim negosiasi baru yang lebih kuat dan mampu memperjuangkan kepentingan nasional secara setara.

Ia juga mengingatkan tim negosiasi Indonesia harus memiliki mandat kuat untuk menjaga kedaulatan negara serta mengedepankan prinsip kesetaraan dan solusi yang saling menguntungkan.

Selain melalui jalur pemerintah, pembatalan juga dapat dilakukan melalui parlemen dengan menolak ratifikasi perjanjian tersebut di DPR. "Penolakan ratifikasi oleh DPR dapat terjadi jika muncul protes luas dari masyarakat terhadap ART," ujar Hakam.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara mengenai polemik pemotonga pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta. Sementara itu THR Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri tidak diberlakukan pemotongan pajak.

Direktur DJP, Bimo Wijayanto mengatakan bahwa THR ASN termasuk TNI/Polri turut dikenakan pajak, namun tidak mengalami pemotongan pajak secara langsung karena pajaknya ditanggung pemerintah melalui APBN.

"THR ini kan bagian dari penghasilan tidak teratur dalam setahun, bisa satu kali atau dua kali. Kalau ASN dan TNI-Polri, itu juga dipotong (pajak), hanya karena pendanaannya dari APBN, itu ditanggung oleh pemerintah," kata Bimo di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (7/3/2026).

Bimo menambahkan, pemerintah juga memiliki kebijakan insentif pajak berupa Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi upah karyawan pada sejumlah sektor industri tertentu.

Ia menjelaskan bahwa THR masuk dalam kategori penghasilan tidak teratur. Oleh karena itu, pemotongan pajaknya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Saat ini, mekanisme pemotongan pajak menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk penghitungan PPh Pasal 21.

"Sebenarnya [TER] enggak masalah, justru itu memudahkan wajib pajak untuk membagi beban secara even per bulan," terangnya.

Sebagai informasi, skema TER mulai diberlakukan sejak 2024. DJP menegaskan bahwa skema tersebut tidak menambah beban pajak bagi wajib pajak.

Melalui skema TER, beban PPh Pasal 21 yang sebelumnya biasanya menumpuk pada Desember setiap tahunnya kini menjadi lebih merata hampir setiap bulan. Dengan mekanisme tersebut, THR yang diterima pekerja akan dipotong pajak pada bulan saat THR dibayarkan.

Konsekuensinya, potongan pajak pada akhir tahun atau Desember menjadi lebih kecil dibandingkan sebelum penerapan skema TER.

Satuan barel sering kita dengar ketika membicarakan minyak dunia yang kini harganya telah menyentuh level US$92 per barel pada Sabtu (7/3). Tapi apa sebenarnya barel itu, dan kenapa dipakai untuk satuan dalam harga minyak?

Simak penjelasan tentang satuan tersebut berikut ini.

Istilah barel merupakan satuan yang paling umum digunakan untuk mengukur volume minyak mentah dan produk minyak lainnya dalam industri minyak dan gas.

Dikutip dari laman PGN, barel dalam industri minyak adalah satuan ukuran volume yang digunakan secara luas untuk menyatakan jumlah minyak mentah atau produk minyak yang dihasilkan, diproses, atau diperdagangkan.

Satuan ini tidak hanya digunakan di negara-negara penghasil minyak, tetapi juga di pasar minyak internasional.

Secara historis, penggunaan barel dalam industri minyak berasal dari masa awal industri minyak bumi di Amerika Serikat (AS).

Pada abad ke-19, ketika minyak mulai diekstraksi dan diperdagangkan, tong kayu atau barel digunakan sebagai wadah penyimpanan dan transportasi minyak mentah. Tong kayu tersebut yang kemudian dikenal sebagai barel minyak.

Meski saat ini minyak mentah tidak lagi dikirim menggunakan tong kayu tersebut, satuan barel tetap digunakan untuk memudahkan perhitungan dalam transaksi minyak.

Dalam konteks standar internasional, satu barel minyak mentah memiliki volume 42 galon AS, yang setara dengan sekitar 159 liter.

Angka tersebut merupakan ukuran standard yang digunakan di seluruh dunia ketika berbicara tentang volume minyak mentah.

Selain barel minyak, ada juga satuan lain yang digunakan dalam industri minyak tergantung pada produk yang diukur. Sebagai contoh, dalam pengukuran gas alam, satuan yang digunakan biasanya dalam bentuk MMBtu (Million British Thermal Units) atau cubic feet (ft³).

Namun, dalam konteks minyak mentah dan produk minyak seperti bensin, diesel, dan minyak berat, barel adalah satuan yang dominan.

Lebih lanjut, barel merupakan satuan pengukuran penting dalam industri minyak yang digunakan untuk menghitung produksi, cadangan, perdagangan, dan pemrosesan minyak mentah.

Dengan volume standar 42 galon AS atau sekitar 159 liter, barel disebut sebagai alat yang esensial dalam mengelola dan melaporkan aktivitas di industri minyak global.

Penggunaan barel tidak hanya memudahkan dalam pengukuran volume, tetapi juga membantu dalam penentuan harga minyak di pasar internasional, penghitungan emisi karbon, serta pengelolaan cadangan minyak global.

Harga minyak mentah terus naik imbas perang Iran dan penutupan Selat Hormuz sebagai lalu lintas utama perdagangan minyak.

Mengacu dari laman Oil Price, minyak mentah berjangka Brent melonjak 8,52 persen ke US$92,69 per barel. Sementara, harga minyak mentah berjangka WTI AS tembus US$90,90 usai naik 12,2 persen.

Harga minyak terus bergolak seiring berlarutnya perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Perang meluas di Timur Tengah hingga memicu gangguan pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital yang dilewati seperlima pengiriman minyak global.

Meski tak terlibat perang, Indonesia dan negara dipastikan terkena dampaknya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa lonjakan harga minyak akan mendorong pelebaran defisit APBN.

Berdasarkan simulasi fiskal Kemenkeu, apabila harga minyak rata-rata tahunan mencapai US$92 per barel, maka defisit APBN diperkirakan bisa meningkat hingga 3,6-3,7 persen terhadap PDB.

"Kalau harga minyak naik ke US$92 per barel, apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB," ujarnya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3).

Pemerintah masih memperkirakan rata-rata harga minyak sepanjang tahun berada di kisaran US$72 per barel sehingga dinilai masih dalam batas aman bagi APBN.

Harga minyak dunia terus melonjak hingga menyentuh level US$92 per barel pada perdagangan Sabtu (7/3).

Mengacu pada laman Oil Price, minyak mentah berjangka Brent melonjak 8,52 persen ke US$92,69 per barel. Sementara, harga minyak mentah berjangka WTI AS tembus US$90,90 usai naik 12,2 persen.

Harga minyak terus bergolak seiring berlarutnya perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Perang meluas di Timur Tengah hingga memicu gangguan pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital yang dilewati seperlima pengiriman minyak global.

Tren kenaikan harga minyak diprediksi akan terus berlanjut jika perang masih terjadi.

Qatar memperingatkan perang ini bakal membuat harga minyak melesat hingga US$50 per barel dan menjatuhkan perekonomian dunia.

Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi mengatakan aksi saling serang di kawasan tersebut dapat menghentikan seluruh ekspor energi negara-negara Teluk dalam hitungan hari.

"Jika perang ini berlanjut selama beberapa minggu, pertumbuhan PDB di seluruh dunia akan terdampak. Harga energi semua negara akan naik. Akan terjadi kekurangan sejumlah produk dan akan muncul reaksi berantai ketika pabrik-pabrik tidak dapat memasok barang," kata Saad al-Kaabi kepada Financial Times, Jumat (6/3).

Meski tak terlibat perang, Indonesia dan negara dipastikan terkena dampaknya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa lonjakan harga minyak akan mendorong pelebaran defisit APBN.

Berdasarkan simulasi fiskal Kemenkeu, apabila harga minyak rata-rata tahunan mencapai US$92 per barel, maka defisit APBN diperkirakan bisa meningkat hingga 3,6-3,7 persen terhadap PDB.

"Kalau harga minyak naik ke US$92 per barel, apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB," ujarnya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3).

Pemerintah masih memperkirakan rata-rata harga minyak sepanjang tahun berada di kisaran US$72 per barel sehingga dinilai masih dalam batas aman bagi APBN.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun pada dua bulan pertama 2026. Angka tersebut tumbuh 30,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak tersebut mencerminkan perbaikan aktivitas ekonomi dalam beberapa bulan terakhir.

"Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30,4 persen," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (6/3).

Ia menyebut, momentum pemulihan ekonomi akan terus dijaga pemerintah agar dapat menopang kinerja penerimaan negara sepanjang tahun.

Menurutnya, berbagai faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi telah mulai berjalan sejak awal tahun.

"Januari, Februari, Maret, April kita pastikan semua faktor pendukung pertumbuhan ekonomi sudah berjalan dengan baik," jelasnya.

Di sisi lain, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat melemah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah hanya mengumpulkan Rp44,9 triliun atau turun 14,7 persen.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp68 triliun atau turun 11,4 persen secara tahunan.

Dengan demikian, total penerimaan negara hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp358 triliun atau tumbuh 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan belanja negara sebesar Rp493,8 triliun atau meningkat 41,9 persen secara tahunan.

Belanja pemerintah pusat menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp346,1 triliun atau tumbuh 63,7 persen. Sementara transfer ke daerah tercatat Rp147,7 triliun atau naik 8,1 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan opsi melanjutkan pemberian insentif untuk kendaraan listrik.

Saat ini ia tengah menghitung dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati. Sebab, kebijakan insentif ini tersebut berpotensi memperlebar defisit.

"Saya hitung lagi. Kalau bagus, kita kasih," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (6/3).

Purbaya mengatakan pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global yang menekan APBN. Salah satunya, potensi kenaikan beban subsidi energi serta ketidakpastian kinerja ekspor.

Menurutnya, pemberian insentif tetap dimungkinkan sepanjang dampaknya terhadap defisit anggaran masih dapat dikendalikan.

"Bisa saja (diberikan), tapi kalau defisitnya melebar, kita harus hitung lagi. Kita harus hati-hati karena ada tekanan dari BBM dan ekspor juga mungkin terganggu," ujarnya.

Karena itu, Kementerian Keuangan akan menghitung kembali seberapa besar pengaruh insentif kendaraan listrik terhadap posisi defisit APBN.

"Jadi kita akan hitung seberapa besar dampaknya ke defisit. Kalau tidak terlalu besar ya enggak apa-apa," kata Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pihaknya telah mengusulkan pemberian insentif kendaraan bermotor kepada Kementerian Keuangan. Skema stimulus yang diusulkan kali ini lebih terperinci dibandingkan kebijakan insentif otomotif pada masa pandemi COVID-19.

Menurutnya, rancangan insentif mencakup sejumlah aspek seperti segmen kendaraan, teknologi yang digunakan, hingga tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Soal otomotif usulan insentif stimulus yang sudah kami kirim ke Pak Menkeu. Ada spill sedikit lah, ada perbedaan. Di sini kita akan kenakan, di sini yang kita usulkan itu lebih detail, lebih detail dibandingkan dengan periode kita menghadapi Covid yang lalu, dari segmen, dari teknologi, dari sisi TKDN, bobot TKDN dan sebagainya itu kita buat lebih detail," ujar Agus pada Sabtu (3/1) dikutip CNBC Indonesia.

Secara khusus, pemerintah juga berencana mendorong pembeli pertama kendaraan listrik agar adopsi electric vehicle (EV) di Indonesia semakin luas.

"Kalau bicara electric car, first buyers itu menjadi prioritas kami. Angka-angkanya nanti bisa spill pelan-pelan," ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah penempatan dana pemerintah di bank-bank umum sebesar Rp100 triliun.

Namun, dana Rp100 triliun tersebut akan ditempatkan dengan skema yang lebih fleksibel dibandingkan penempatan sebelumnya di bank-bank umum.

Purbaya menjelaskan dana tambahan itu tidak akan diikat dalam deposito jangka panjang, sehingga pemerintah dapat menarik atau menempatkan kembali dana tersebut sesuai kebutuhan.

"Yang Rp200 triliun kan ada jangka panjang. Nanti mungkin Rp100 triliun lagi yang bisa keluar masuk. Artinya tidak terikat dalam deposito jangka panjang, tetapi jangka pendek dan fleksibel," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3).

Menurutnya, fleksibilitas tersebut memungkinkan pemerintah menarik dana kapan saja apabila dibutuhkan untuk pembiayaan belanja negara. Dana itu bisa segera ditarik begitu pemerintah butuh.

"Pas kita mau belanjakan, bisa langsung keluar. Tapi sebelum dipakai, setidaknya bisa membantu sistem perekonomian," ujar Purbaya.

Berbeda dengan penempatan dana sebelumnya sebesar Rp200 triliun yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mengendap di Bank Indonesia (BI), tambahan Rp100 triliun ini rencananya akan menggunakan dana belanja pemerintah yang belum terserap.

Purbaya mengatakan langkah penempatan uang negara di bank umum bertujuan meningkatkan likuiditas dalam sistem perekonomian.

"Kalau yang sampai Rp300 triliun sudah agak menganggur, tapi yang tambahan mungkin iya. Daripada saya taruh di BI perbankan tidak punya akses, ya kita pindahkan ke situ untuk menambah uang di sistem perekonomian," katanya.

Meski demikian, Purbaya belum memastikan waktu realisasi penempatan dana tambahan tersebut. Ia telah meminta Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti untuk mengkaji waktu yang paling tepat untuk pelaksanaannya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa enggan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi meskipun harga minyak dunia tembus US$92 per barel.

"Enggak (menaikkan harga BBM bersubsidi). Provokatif banget lu!" jawab Purbaya sambil bercanda dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3). Saat itu, ia ditanya wartawan soal kemungkinan menaikkan harga BBM jika harga minyak melonjak ke US$92 per barel.

Ia sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari dampak lonjakan harga minyak demi menjaga defisit tetap di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya mengatakan salah satu strategi utama yang disiapkan adalah realokasi belanja negara, sebelum mempertimbangkan menaikkkan harga BBM subsidi. Pemerintah akan memprioritaskan belanja yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Pengeluaran yang tidak terlalu mendukung kebutuhan utama dapat ditunda, seperti pengadaan barang atau proyek tertentu," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan akan melakukan kurasi ketat terhadap berbagai program kementerian dan lembaga. Program yang dinilai tidak mendesak atau tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat akan ditunda atau dialihkan ke tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme refocusing.

Realokasi belanja tersebut juga mencakup penundaan sejumlah proyek infrastruktur yang belum memasuki tahap krusial, serta efisiensi pada pos pengadaan barang dan jasa.

Meski demikian, peluang menaikkan harga BBM bersubsidi tetap ada sebagai bagian dari skenario berbagi beban dengan masyarakat. Namun, opsi tersebut hanya akan ditempuh apabila kemampuan APBN benar-benar terbatas dan langkah realokasi belanja tidak lagi mencukupi.

"Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali dan tidak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM subsidi kalau memang harganya tinggi sekali," katanya.

Ia menjelaskan simulasi fiskal pemerintah menunjukkan defisit APBN bisa melebar jika harga minyak global meningkat tajam. Apabila harga minyak rata-rata tahunan mencapai US$92 per barel, defisit APBN diperkirakan bisa meningkat hingga 3,6-3,7 persen terhadap PDB.

"Kalau harga minyak naik ke US$92 per barel, apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB," ujarnya.

Saat ini pemerintah masih memperkirakan rata-rata harga minyak sepanjang tahun berada di kisaran US$72 per barel sehingga dinilai masih dalam batas aman bagi APBN.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat belum sepenuhnya terealisasi.

Purbaya menjelaskan pencairan THR bergantung pada proses pengajuan dari masing-masing instansi. Jika instansi belum mengajukan pencairan, maka pencairan belum dapat dilakukan.

"Kalau instansinya belum minta ya belum dicairkan. Tapi sejak pagi ini mereka sebenarnya sudah bisa mencairkan," kata Purbaya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Keuaangan, Jumat (6/3).

Kementerian Keuangan mencatat hingga Jumat (6/3) pukul 16.30 WIB, realisasi pembayaran THR bagi ASN pemerintah pusat telah mencapai Rp3 triliun. Dana tersebut telah dibayarkan kepada sekitar 631 ribu pegawai dari total sekitar 2,2 juta ASN.

Purbaya mengatakan selisih jumlah tersebut bukan berarti anggaran belum tersedia, melainkan sebagian instansi masih menyelesaikan proses administrasi pencairan.

"Aparatur negara pada pemerintah pusat, jumlah realisasi THR yang telah dibayarkan pada 6 Maret 2026 sebesar Rp3 triliun untuk 631 ribu pegawai, dari total 2,2 juta ASN," kata Purbaya dalam media briefing dan buka puasa bersama media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3).

Ia menambahkan pemerintah telah menyiapkan seluruh anggaran THR sehingga masing-masing kementerian dan lembaga dapat menyalurkannya secara bertahap kepada pegawai.

Menurutnya, sebagian pegawai kemungkinan belum menerima atau mengambil THR karena instansi terkait masih memproses pencairan.

"Mungkin sebagian besar sudah keluar sekarang. Saya tidak tahu kalau instansinya belum meminta atau belum mencairkan. Tapi mereka sudah bisa mencairkan sejak pagi ini," ujarnya.

Selain ASN aktif, pemerintah juga telah menyalurkan THR kepada para pensiunan. Hingga saat ini, pembayaran untuk pensiunan mencapai Rp11,4 triliun kepada 3.568.570 penerima atau sekitar 93,55 persen dari total penerima yang berhak.

Sementara itu, realisasi THR bagi ASN pemerintah daerah masih relatif kecil. Hingga waktu yang sama, tercatat baru tiga pemerintah daerah (pemda) dari total 546 pemda yang telah melakukan pembayaran.

Total THR yang telah dibayarkan oleh tiga pemerintah daerah tersebut mencapai Rp127,6 miliar kepada 16.848 pegawai daerah.

"THR bagi ASN daerah terealisasi Rp127,6 miliar untuk 16.848 pegawai yang telah dilakukan oleh tiga pemda dari 546 pemda. Jadi seperti itu, tapi semuanya sudah siap, tinggal seberapa cepat mereka mencairkan," kata Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah melakukan simulasi risiko (stress test) terkait lonjakan harga minyak mentah dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Berdasarkan perhitungan Kemenkeu, harga minyak berpotensi menekan fiskal jika mencapai rata-rata US$92 per barel sepanjang tahun, dari asumsi harga minyak dalam APBN yang berada di kisaran US$60 per barel.

Purbaya mengatakan dalam skenario tersebut, defisit APBN dapat melebar hingga sekitar 3,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Kita sudah exercise kalau harga minyak setahun rata-rata US$92 maka defisitnya 3,6 persen PDB, itu kita akan lakukan langkah-langkah supaya tidak terjadi di situ," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3).

Ia menambahkan tekanan harga minyak yang lebih moderat masih dapat dikendalikan pemerintah. Jika harga minyak sekitar US$72 per barel, kondisi fiskal masih relatif aman.

"Tapi let say asumsinya naik yang jeleknya itu minyaknya sampai US$72 masih aman defisitnya, masih bisa dikendalikan. Terburuk yang US$92 tadi," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga minyak yang jauh lebih tinggi. Ia mencontohkan harga minyak dunia pernah menembus US$150 per barel tanpa menyebabkan perekonomian nasional terpuruk.

"Kita pernah lewati keadaan harga minyak sampai US$150 per barel, jatuh enggak ekonominya? Angkanya melambat tapi enggak jatuh, jadi kita punya pengalaman," tuturnya.

Purbaya juga menilai lonjakan harga minyak yang terlalu tinggi umumnya tidak akan bertahan lama karena berisiko menekan perekonomian global. Saat harga terlalu mahal, daya beli masyarakat dan permintaan energi akan menurun sehingga harga berpotensi kembali turun.

"Karena kalau harga minyak terlalu tinggi masyarakat dunia enggak bisa bayar, demand melambat, ekonomi melambat, demand minyak turun, harga turun lagi," kata Purbaya

Selain itu, peningkatan produksi dari sejumlah negara produsen juga dapat membantu menahan lonjakan harga minyak di pasar global.

"Karena AS sudah bolehkan eksplorasi di Alaska, yang lain-lain juga sama, nanti Venezuela mulai kirim ke pasar akan turun juga, jadi naiknya kenceng sekarang tapi enggak gila-gilaan kan," pungkas Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perang antara Amerika Serikat dan Israel menghadapi Iran membawa kerugian ekonomi bagi Israel. Biaya yang harus ditanggung ekonomi Israel akibat perang dengan Iran diperkirakan mencapai 9,4 miliar shekel Israel (3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 46,5 triliun) per pekan jika pembatasan aktivitas ekonomi di seluruh negeri tetap diberlakukan.

Peringatan ini disampaikan Kementerian Keuangan Israel, pada Rabu (4/3/2026). Dalam surat yang dikirim kepada Kepala Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel, Mayor Jenderal Shai Klapper, Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Ilan Rom meminta pelonggaran pembatasan untuk memungkinkan pembukaan kembali bisnis dan tempat kerja secara bertahap mulai Kamis (5/3/2026).

“Tidak ada perselisihan mengenai perlunya mempertahankan kebijakan pertahanan yang disesuaikan dengan situasi keamanan. Namun, pada saat yang sama, penutupan ekonomi secara luas menimbulkan dampak ekonomi yang besar,” kata Rom.

“Kita membutuhkan solusi yang dapat menjawab kebutuhan keamanan Pertahanan Dalam Negeri sekaligus kebutuhan ekonomi, setelah dua setengah tahun perekonomian (Israel) harus membayar harga mahal akibat peningkatan kebutuhan keamanan dan dampak perang dengan Hamas,” ujarnya.

Komando Pertahanan Dalam Negeri IDF menolak berkomentar ketika dihubungi The Times of Israel.

Setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026), yang memicu serangan balasan rudal dari Republik Islam Iran, Komando Pertahanan Dalam Negeri IDF mengeluarkan pedoman nasional yang melarang semua pertemuan, kegiatan pendidikan, dan aktivitas tempat kerja, kecuali untuk bisnis penting.

Pedoman tersebut membatasi perjalanan ke tempat kerja dan memaksa karyawan bekerja dari rumah, sementara sekolah tetap ditutup.

Kini Rom meminta Klapper mengubah pembatasan Komando Pertahanan Dalam Negeri dari hanya mengizinkan aktivitas penting menjadi aktivitas terbatas, yang dikenal sebagai tingkat siaga oranye, menggantikan tingkat merah yang berlaku saat ini.