Kami memperpanjang masa pendaftaran agar lebih banyak masyarakat, khususnya para lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat bisa memanfaatkan program ini sebaik-baiknya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional Batch 1 tahun ini hingga 24 Maret 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan perpanjangan pendaftaran ini dilakukan agar kesempatan akses pelatihan benar-benar bisa dijangkau lebih banyak masyarakat.

“Kami memperpanjang masa pendaftaran agar lebih banyak masyarakat, khususnya para lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat bisa memanfaatkan program ini sebaik-baiknya,” ujar Darmawansyah.

Lebih lanjut, ia mengatakan perpanjangan ini juga memberi waktu lebih luas bagi masyarakat terutama calon peserta yang ingin meningkatkan keterampilan kerja untuk mendaftar secara daring melalui skillhub.kemnaker.go.id, setelah sebelumnya pendaftaran dijadwalkan berakhir pada 6 Maret 2026.

Adapun Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1 menyediakan kuota 20.000 peserta dan diselenggarakan gratis di 21 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), 13 Satuan Pelayanan (Satpel) Kemnaker, serta beberapa UPT Daerah Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia.

Program ini terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun yang telah memiliki akun SIAPkerja, dengan prioritas lulusan SMA/SMK/MA sederajat tahun 2023 hingga 2025.

Seiring perpanjangan pendaftaran, tahapan seleksi Batch 1 ikut disesuaikan. Pendaftaran dibuka hingga 24 Maret 2026, dengan batas akhir pengisian asesmen Siap Latih pada 24 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

Proses seleksi dan wawancara calon peserta dijadwalkan pada 25–28 Maret 2026, pengumuman peserta yang lolos seleksi pada 29 Maret 2026, sedangkan kick off dan orientasi Program Pelatihan Vokasi Nasional Batch 1 tetap dilaksanakan pada 1 April 2026.

Calon peserta terlebih dahulu membuat akun SIAPkerja, lalu mengikuti tahapan yang tersedia di sistem mulai dari pengisian Asesmen Kecocokan Kerja, Asesmen Penilaian Diri/Self Potential Inventory (SPI), hingga memilih program pelatihan yang diminati.

Fasilitas yang diberikan meliputi pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari Balai Pelatihan, serta Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan.

Pada Batch 1, bidang kejuruan yang tersedia antara lain Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kewirausahaan, manufaktur, otomotif, pariwisata, dan konstruksi.

Program pelatihan yang ditawarkan antara lain Internet of Things (IoT), instalasi panel surya, pengelasan, pengoperasian mesin CNC, otomasi industri, kendaraan listrik, cyber security, digital marketing, smart farming, hingga pengolahan pangan industri, serta berbagai kejuruan lainnya.

“Program Pelatihan Vokasi Nasional ini dirancang langsung untuk menjawab kebutuhan dunia industri. Lulusannya tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi juga kompetensi yang siap pakai di dunia kerja. Kami mendorong masyarakat untuk segera mendaftar sebelum batas waktu yang telah ditentukan,” ujar Darmawansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 untuk pekerja swasta atau buruh diberikan paling lambat H-7 lebaran.

Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2026 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan kita imbau agar dapat membayarnya lebih awal sebelum batas waktu tersebut," ujar Yassierli dalam konferensi pers, Selasa (3/3).

Selain itu, ia menekankan THR keagamaan wajib dibayarkan oleh perusahaan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih dan pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sedangkan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja bulan dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

Terkait pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sementara bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

"Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan," disebutkan dalam SE.

Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR keagamaan yang disebutkan dalam SE, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.

Untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR tahun 2026, Menaker meminta para gubernur untuk mengupayakan agar perusahaan di wilayahnya membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, setiap daerah diminta untuk membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan Tahun 2026.

Agar masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan Tahun 2026 yang nanti terintegrasi dengan poskothr.kemnaker.go.id," pungkas Menaker.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak segan untuk menindak perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut.

"THR dan BHR adalah hak pekerja yang wajib dipenuhi. Kami tidak akan segan menindak pemberi kerja yang mengabaikan kewajiban ini. Negara hadir untuk memastikan setiap pekerja dapat merayakan hari raya dengan tenang dan bergembira bersama keluarga," kata Yassierli dikutip dari keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan, pekerja atau buruh yang mengalami permasalahan terkait dengan THR atau BHR dapat menyampaikan aduan ke Posko THR yang berlokasi di Kantor Kemnaker. Posko THR berlokasi di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker, Gedung B Lantai 1, Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan, Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 menyediakan dua layanan utama, yaitu layanan konsultasi dan layanan pengaduan. Layanan konsultasi telah dibuka sejak 2 Maret 2026, melayani pertanyaan-pertanyaan seputar hak THR dan BHR, mulai dari kelayakan penerima, cara penghitungan, hingga permasalahan yang timbul dalam kondisi khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Yassierli mengaku banyak mendapatkan pertanyaan dari para pekerja di Posko ini terkait dengan hak dan mekanisme penghitungan THR, termasuk dalam situasi PHK.

"Yang biasanya ditanyakan itu, apakah saya layak mendapatkan THR ketika saya bekerja tapi tiba-tiba ada kasus PHK dan seterusnya. Kemudian cara menghitungnya seperti apa. Posko ini hadir untuk menjawab semua pertanyaan itu," ujarnya.

Selain layanan konsultasi, Posko juga menyediakan layanan pengaduan yang mulai diaktifkan pada H-7 sebelum Hari Raya, sesuai dengan batas waktu pembayaran THR yang ditetapkan pemerintah. Layanan pengaduan ini beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, termasuk Sabtu, Minggu, bahkan saat hari raya sekalipun. Melalui layanan ini, pekerja dapat melaporkan berbagai permasalahan pembayaran THR, seperti THR yang belum dibayar atau dibayarkan secara dicicil.

Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di Posko. Dengan mekanisme ini, Kemnaker memastikan setiap laporan dari pekerja mendapatkan respons cepat dan penanganan yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan THR

Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan surat edaran (SE) terbaru yang mengatur perihal pemberian tunjangan hari raya (THR) menjelang hari raya lebaran Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2026. Edaran ini mengacu pada kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

“THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih,” kata Yassierli saat membacakan poin pertama SE tersebut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, SE tersebut menegaskan bahwa THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) alias karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak.

Poin kedua, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, tetapi perusahaan diimbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut.

Berikutnya, Menaker juga memerinci bahwa THR senilai satu bulan upah diberikan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang dari ketentuan tersebut diberikan secara proporsional. Perhitungan proporsional yang dimaksud adalah masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikali nilai upah satu bulan.

Aturan BHR

Selain itu, pemerintah melalui Kemnaker juga telah menerbitkan aturan BHR untuk ojek online dan kurir online. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/4/HK.04.00/III/2026. Ketentuan pemberian BHR oleh perusahan aplikator kepada mitra pengemudi ini bersifat imbauan.

“Pemerintah menghimbau kepada perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan BHR,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Dalam surat tersebut, Menaker menjelaskan bahwa BHR keagamaan 2026 diberikan dengan memperhatikan sejumlah hal. Pertama. BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada dalam jangka waktu 12 bulan terakhir.

Poin kedua, pemberian BHR dilakukan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih pengemudi atau kurir selama 12 bulan terakhir. Berikutnya, perusahaan aplikasi diimbau agar transparan dalam perhitungan besaran BHR, serta diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lima perusahaan swasta, dan sembilan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) menggelar program mudik gratis bagi 11.121 orang pekerja/buruh.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan program dengan tema “Mudik Aman Family Happy” ini dijadwalkan akan diberangkatkan menggunakan 227 unit bus.

“Mudik bagi pekerja/buruh ini juga bentuk kepedulian dan partisipasi perusahaan yang diharapkan dapat menciptakan ketenangan dalam bekerja dan keberlangsungan usaha, sehingga terwujud hubungan industrial harmonis, dinamis, berkeadilan, dan transformatif,” kata Wamenaker.

Pria yang akrab disapa Ferry itu mengatakan, tujuan mudik bersama bagi pekerja/buruh dan keluarganya adalah untuk mengurangi risiko kecelakaan dalam berkendara, meningkatkan nilai budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) demi peningkatan produktivitas, serta mengurangi biaya transportasi bagi pekerja/buruh dalam merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan mudik bareng pekerja/buruh sesuai amanah pasal 100 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

“Mudik bagi pekerja/buruh dan keluarganya merupakan salah satu bentuk penyediaan fasilitasi kesejahteraan pekerja/buruh,” ujar Wamenaker Ferry.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa sebanyak 10 bus dengan 500 pekerja/buruh bersama keluarganya yang difasilitasi SP/SB dengan tujuan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, akan diberangkatkan serentak dari halaman kantor Kemnaker, pada 17 Maret 2026.

Lebih lanjut, sebanyak 28 unit bus lainnya akan membawa 1.385 orang pekerja bersama keluarganya dengan tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Palembang, Padang, dan Jambi.

Pelepasan akan dilakukan di luar kantor Kemnaker mulai 15-18 Maret 2026.

“Total 38 bus yang didonasikan oleh tujuh Perusahaan untuk memberangkatkan pekerja/buruh bersama keluarganya. Sebanyak 10 bus berangkat dari kantor Kemnaker dan 28 bus diberangkatkan dari luar Kemnaker,” kata Indah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kepada seluruh pemberi kerja agar menunaikan kewajiban Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026 tepat waktu dan sesuai ketentuan.

"THR dan BHR adalah hak pekerja yang wajib dipenuhi. Kami tidak akan segan menindak pemberi kerja yang mengabaikan kewajiban ini. Negara hadir untuk memastikan setiap pekerja dapat merayakan hari raya dengan tenang dan bergembira bersama keluarga," kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Tak hanya memastikan hal tersebut, Kemenaker juga membuat posko layanan aduan THR dan BHR Keagamaan 2026, salah satunya di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemenaker, Gedung B Lantai 1, Jakarta Selatan.

Posko itu menyediakan dua layanan utama, yaitu layanan konsultasi dan layanan pengaduan. Layanan konsultasi telah dibuka sejak 2 Maret 2026, melayani pertanyaan-pertanyaan seputar hak THR dan BHR, mulai dari kelayakan penerima, cara penghitungan, hingga permasalahan yang timbul dalam kondisi khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Yassierli menjelaskan pertanyaan yang paling banyak diajukan pekerja di posko ini berkisar pada hak dan mekanisme penghitungan THR, termasuk dalam situasi PHK.

Selain layanan konsultasi, posko juga menyediakan layanan pengaduan yang mulai diaktifkan pada H-7 sebelum Hari Raya, sesuai dengan batas waktu pembayaran THR yang ditetapkan pemerintah.

Layanan pengaduan ini beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, termasuk hari Sabtu, Minggu, bahkan saat hari raya sekalipun. Melalui layanan ini, pekerja dapat melaporkan berbagai permasalahan pembayaran THR, seperti THR yang belum dibayar atau dibayarkan secara dicicil.

Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di posko.

Dengan mekanisme ini, Kemenaker memastikan setiap laporan dari pekerja mendapatkan respons cepat dan penanganan yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperluas jangkauan layanan, Kemenaker juga menyediakan akses konsultasi dan pengaduan secara daring melalui laman poskothr.kemnaker.go.id dan layanan pesan WhatsApp di nomor 081280001112.

Menaker menegaskan kemudahan akses ini dirancang agar seluruh lapisan pekerja dapat memanfaatkan layanan Posko tanpa harus datang secara langsung.

"Saya juga mengimbau agar Posko THR dan BHR ini ada di setiap Dinas Ketenagakerjaan provinsi, kota dan kabupaten, serta kawasan industri,” kata Yassierli.

"Semua posko tersebut harus terintegrasi dengan Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan. Masyarakat juga tidak juga harus datang langsung ke posko, tapi bisa melalui WhatsApp terlebih dahulu," imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Simak update informasi pencairan BSU Rp600.000 bulan Maret 2026 sebelum lebaran.

Sebelumnya, penyaluran terakhir BSU berlangsung pada Agustus 2025. Namun, hingga awal Januari 2026, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban para pekerja serta menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Jadwal Pencairan BSU Maret 2026

Kemnaker akhirnya buka suara soal jadwal pencairan BSU Rp600.000 2026.

Dilansir dari laman resminya, Kemnaker menyampaikan bahwa masyarakat diimbau untuk waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, terutama yang memuat tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi penipuan.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya berbagai unggahan di media sosial, pesan berantai, hingga berita di media massa yang mencatut program BSU 2026, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menegaskan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menyikapi informasi BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Faried melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (7/1/2026).

Kapan BSU Rp600.000 Cair Lagi?

Belum ada informasi resmi terkait hal tersebut. Penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 16.048.472 pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Faried menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan maupun informasi resmi terkait penyaluran BSU pada tahun 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegas Faried.

Faried juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat.

Cara Cek Penerima BSU (lanjut halaman 2)...

Syarat dan Cara Cek Penerima BSU Rp600.000 Maret 2026

Syarat Umum Penerima BSU

Dikutip dari laman resmi kemnaker.go.id dan bpjsketenagakerjaan.go.id, syarat umum penerima BSU antara lain:

- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid.

- Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah.

- Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama.

Cara Cek Penerima BSU

1. Melalui Situs Kemnaker

• Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
• Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
• Lengkapi kode keamanan yang muncul.
• Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
• Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

2. Melalui JMO

• Unduh aplikasi JMO
• Daftar akun
• Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
• Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status
• penyaluran dan informasi rekening tujuan.
• Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima
  BSU.

Cara Daftar BSU

Anda harus sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebab data penerima diambil dari sana.

Itulah update info terbaru pencairan BSU Rp600.000 bulan Maret 2026 jelang lebaran yang mungkin sedang Anda cari.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai Bantuan Hari Raya (BHR) bagi driver ojek online (ojol) sebesar minimal 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih pengemudi selama 12 bulan tidak layak karena pendapatan kotor saja pas-pasan.

"Tentu saja tidak mencukupi kebutuhan hari raya bagi pengemudi ojol karena pendapatan ojol sudah tergerus akibat tidak diakui sebagai pekerja, sehingga pendapatan hanya berdasarkan upah satuan hasil dari setiap order yang selesai," kata Ketua SPAI Lily Pujiati dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3).

Lily memandang Surat Edaran Menteri Ketenegakerjaan tentang pemberian BHR Ojol justru semakin menjauhkan pengakuan negara terkait status ojol sebagai pekerja. Hal itu akan semakin membuat kondisi pengemudi menjadi rentan karena kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.

"Salah satu hak pekerja yang hilang adalah Tunjangan Hari Raya (THR). Hak THR ini, dengan dalih status mitra, diubah menjadi Bonus Hari Raya (BHR)," ujar Lily.

Lily menjelaskan, sehari-hari pengemudi ojol rata-rata mendapatkan Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Pendapatan harian ini belum dipotong biaya operasional yang mencakup BBM, parkir, pulsa, paket data, cicilan atribut (helm, jaket, tas), serta biaya lainnya yang nilainya bisa mencapai Rp100 ribu.

"Pendapatan pas-pasan itu terjadi karena status pekerja bagi pengemudi ojol selalu ditutupi dengan status mitra, yang mengakibatkan munculnya aturan platform sepihak seperti tarif murah/promo (Bike Hemat, GoRide Hemat/Langganan Gacor), double order, slot, hub, prioritas dan lainnya," ujar Lily.

Selain itu, ia melihat pola pemberian BHR akan berulang seperti tahun lalu. Pada 2025, pihak platfrom melakukan diskriminasi terhadap pengemudi ojol, taksol, kurir karena disertai target kinerja yang mewajibkan pengemudi ojol untuk bekerja selama 12 bulan terakhir.

Setiap bulannya, ojol wajib bekerja antara 100-200 jam online, tingkat penerimaan order minimal 90 persen, dan tingkat penyelesaian order minimal 90 persen. Bila satu syarat tidak terpenuhi, misalnya penyelesaian order hanya 89 persen, Lily menyebut pengemudi tidak akan mendapatkan BHR.

"Akibatnya, jutaan pengemudi ojol tidak mendapatkan BHR yang telah dijanjikan oleh platform," ucapnya.

Oleh karena itu, SPAI menuntut Kemnaker untuk mengeluarkan aturan pemberian THR wajib bagi perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, Lalamove, Shopee Food, InDrive, Deliveree, Borzo dan lainnya untuk membayarkan THR ojol sebesar satu kali upah minimum (UMP). Contohnya UMP di Jakarta sebesar Rp5,7 juta, maka THR ojol setara itu.

Menurut dia, aturan THR tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya bagi Pekerja. Lily melayangkan tuntutan THR ini berdasarkan status pengemudi ojol sebagai pekerja.

"Hal ini terbukti dari realitas sehari-hari status hubungan yang tercipta antara perusahaan platform dengan pengemudi adalah hubungan kerja," ungkap Lily.

Hubungan kerja tersebut, kata dia, terlihat dari pekerjaan pengantaran penumpang, barang dan makanan yang mendapatkan upah atau pendapatan disertai adanya sanksi bila perintah pengantaran tidak diselesaikan.

"Ketiga unsur hubungan kerja berupa pekerjaan, upah dan perintah yang diatur dalam UU 13/2003 Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 15, telah terpenuhi di dalam aplikasi driver ojol," pungkas Lily.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebanyak 850 ribu pengemudi ojek online (ojol) akan menerima Bantuan Hari Raya (BHR) dengan total mencapai Rp220 miliar pada Lebaran tahun ini. Pemberian BHR tersebut telah melalui koordinasi intensif dengan para aplikator.

"Bonus hari raya ini telah dilakukan dengan komunikasi intensif dengan para aplikator dan alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir pada pagi hari ini," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Pada tahun ini, GoTo dan Grab masing-masing akan menyalurkan BHR ojol kepada sekitar 400 ribu mitra pengemudi.

Sementara itu, Maxim memberikan BHR kepada 51 ribu mitra, meningkat dari sekitar 1.000 penerima pada tahun sebelumnya. InDrive juga menyalurkan bantuan kepada sekitar 500 mitra pengemudinya.

"Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal. H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan pada Rabu (4/3/2026). Aksi demo dilakukan untuk memprotes kebijakan tunjangan hari raya (THR) hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa aksi demo buruh terkait dengan THR dilakukan karena buruh belum menerima THR hingga saat ini. Selain itu, dia juga menyoroti sejumlah perusahaan bermasalah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada karyawannya.

“Usulan dari buruh H-21 [THR cair], tetapi THR belum juga dibayarkan. Ini banyak perusahaan-perusahaan yang sudah diancam karyawan kontraknya, dihentikan kontraknya,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (4/3/2026).

Menurutnya, pekerja memiliki hak yang sama dalam menerima THR untuk kebutuhan hari raya, baik kebutuhan sandang, pangan, maupun transportasi.

Dia juga menyoroti tidak adanya tindakan atau sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi pemberian THR kepada pekerjanya. Selain itu, Said juga meminta agar pemberian THR tak dikenakan pajak.

“Akumulasi THR plus upah kan jadinya besar, sehingga dikenakan pajak progresif, karena itu, sekali lagi kami minta THR tidak dikenakan pajak,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menyoroti ancaman PHK massal dari rencana pemerintah mengimpor 105.000 unit mobil pikap asal India, untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Terdapat pula tuntutan lainnya terkait dengan penghapusan tenaga kerja alih daya (outsourcing) dan upah murah, revisi Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan dan Rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) agar segera disahkan, hingga pencegahan oleh pemerintah terkait dampak geopolitik global.

Menurut Said, situasi terkini konflik antara Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran berpotensi menekan aktivitas ekspor-impor Indonesia, memicu efisiensi produksi, dan dapat berujung pada PHK.

“Kami meminta pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah PHK akibat perang Iran dengan Amerika plus Israel,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker telah menerbitkan surat edaran (SE) terbaru yang mengatur perihal pemberian THR menjelang hari raya lebaran Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2026.

Edaran ini mengacu pada kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

“Kita meminta THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan kita imbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut,” kata Yassierli di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan pada Rabu (4/3/2026) untuk memprotes kebijakan tunjangan hari raya (THR) hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa aksi demonstrasi terkait dengan THR dilakukan karena buruh belum menerima THR hingga saat ini. Selain itu, dia juga menyoroti sejumlah perusahaan bermasalah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada karyawannya.

“Usulan dari buruh H-21, tetapi THR belum juga dibayarkan THR. Ini banyak perusahaan-perusahaan yang sudah diancam karyawan kontraknya, dihentikan kontraknya,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (4/3/2026).

Menurutnya, pekerja memiliki hak yang sama dalam menerima THR untuk kebutuhan hari raya, baik kebutuhan sandang, pangan, maupun transportasi.

Dia juga menyoroti bahwa penindakan bagi perusahaan yang tak memenuhi pemberian THR juga terbilang nihil. Selain itu, Said juga meminta agar pemberian THR tak dikenakan pajak.

“Akumulasi THR plus upah kan jadinya besar, sehingga dikenakan pajak progresif, karena itu, sekali lagi kami minta THR tidak dikenakan pajak,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menyoroti potensi PHK massal dari rencana pemerintah mengimpor 105.000 unit mobil pikap asal India, untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Terdapat pula tuntutan lainnya terkait penghapusan tenaga kerja alih daya (outsourcing) dan upah murah, revisi Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan dan Rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) agar segera disahkan, hingga pencegahan oleh pemerintah terkait dampak geopolitik global.

Menurut Said, situasi terkini konflik antara Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran berpotensi menekan aktivitas ekspor-impor Indonesia, memicu efisiensi produksi, dan dapat berujung pada PHK.

“Kami meminta pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah PHK akibat perang Iran dengan Amerika plus Israel,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker telah menerbitkan surat edaran (SE) terbaru yang mengatur perihal pemberian THR menjelang hari raya lebaran Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2026.

Edaran ini mengacu pada kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

“Kita meminta THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan kita imbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut,” kata Yassierli di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Perusahaan aplikasi agar transparan dalam perhitungan besaran BHR Keagamaan kepada pengemudi dan kurir online

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No. M/4/HK.04.00/III/2026 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi di Jakarta, Selasa.

“Sebagai wujud kepedulian kepada pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi (pengemudi dan kurir online) dalam menyambut Hari Raya Keagamaan dan untuk mendorong peningkatan produktivitas pengemudi dan kurir online, pemerintah mengimbau kepada perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi (perusahaan aplikasi) untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam SE tersebut.

Adapun BHR Keagamaan 2026 bagi pengemudi dan kurir online diberikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir.

Lebih lanjut, BHR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir.

“Perusahaan aplikasi agar transparan dalam perhitungan besaran BHR Keagamaan kepada pengemudi dan kurir online,” kata Menaker.

Sama seperti pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja, BHR untuk ojol dan kurir online diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Menaker mengatakan pemberian BHR tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan Bonus Hari Raya (BHR) akan diberikan kepada 850 ribu mitra ojek daring (ojol) dengan total nilai mencapai Rp220 miliar.

Adapun rincian dari masing-masing aplikator, yakni GoTo dan Grab, menyiapkan dana agregat sebesar Rp100-110 miliar pada 2026. Nilai tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp50 miliar.

Masing-masing platform menyalurkan BHR kepada sekitar 400 ribu mitra, sehingga total penerima dari keduanya mencapai sekitar 800 ribu mitra.

Sementara itu, Maxim menetapkan 51.000 mitra produktif sebagai penerima BHR tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar 1.000 mitra.

Selain itu, inDrive juga menyatakan komitmennya untuk membagikan BHR kepada sekitar 500 pengemudi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Selasa, menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2026 Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemberian THR keagamaan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam menyambut Hari Raya Keagamaan.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh,” kata Yassierli.

Pemberian THR keagamaan tersebut dilaksanakan dengan sejumlah ketentuan sebagai berikut.

Pertama, THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih; pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Lebih lanjut, THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan, tapi perusahaan diimbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut.

“Kami meminta THR dibayarkan paling lambat, perusahaan diimbau lebih cepat,” kata Menaker.

Sementara itu, besaran nominal THR keagamaan kepada pekerja pun wajib diberikan melalui ketentuan yang sudah diatur dalam regulasi.

“Selain itu, THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil,” ujar Menaker Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Bantuan Hari Raya atau BHR 2026 yang diberikan untuk pengemudi ojek online (ojol) selain Grab dan Gojek rata-rata sebesar Rp150.000 sampai dengan Rp200.000.

Airlangga menjelaskan bahwa pengemudi Ojol Grab-Gojek mendapatkan BHR rata-rata Rp400.000 per orang. Kendati demikian, pengemudi Ojol di aplikasi lain seperti Maxim dan InDrive menerima BHR yang lebih rendah.

"Yang lain mengikuti saja, tergantung berapa jumlah pengemudi aktif, dan pengemudi aktif itu rata-rata bisa dapat Rp150.000, roda dua; roda empat bisa sampai Rp200.000," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Secara total, mantan menteri perindustrian itu mengatakan pemberian BHR Ojol senilai total Rp220 miliar pada tahun ini. Pemerintah juga mendorong agar aplikator transportasi daring untuk mencairkan BHR mulai H-14 lebaran Idulfitri 2026.

“Jumlah yang diberikan BHR tahun 2026 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima," jelasnya.

Menurut Airlangga, pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan aplikator terkait pemberian BHR kepada mitra pengemudi, kendati hanya berupa imbauan.

Dia lantas memerinci bahwa aplikator seperti Gojek dan Grab masing-masing akan memberikan BHR senilai total Rp100 miliar hingga Rp200 miliar kepada sekitar 400.000 mitra pengemudi.

Sisanya akan diberikan oleh aplikator lainnya seperti Maxim, yang mencanangkan pemberian BHR kepada 51.000 mitra pengemudi, serta InDrive kepada sekitar 500 mitra pengemudi.

“Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” ujar Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa aturan pemberian BHR ojol dan kurir online tertuang dalam SE terbaru yang diterbitkan Kemnaker.

Dalam SE tersebut, Menaker mengimbau perusahaan aplikasi memberikan BHR kepada pengemudi atau kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan dalam waktu 12 bulan terakhir.

"BHR diberikan dalam bentuk uang tunai, paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir," ujarnya.

Selain itu, perusahaan aplikasi diminta transparan dalam perhitungan besaran BHR ojol dan kurir online. Kemudian, pencairan diminta dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran.