Bisnis.com, JAKARTA - Narasi target pertumbuhan ekonomi 8% terus digaungkan oleh pemerintah. Daftar strategi yang sering disampaikan kepada publik tak jauh dari hilirisasi sumber daya alam, industri kendaraan listrik, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, sampai gentengisasi.

Semua strategi itu boleh jadi relevan. Namun ada satu faktor penting yang juga perlu masuk dalam diskusi strategis soal pertumbuhan ekonomi, yakni partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

Ini bukan soal kesetaraan gender semata. Ini soal logika ekonomi dasar. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Bagaimana mungkin meningkatkan laju konsumsi jika perahunya hanya dikayuh oleh satu orang? Dan bagaimana satu orang itu bisa tetap di pasar kerja jika sistem tidak mendukungnya?

Mengurus rumah tangga menjadi alasan tertinggi perempuan berhenti kerja (34,6%), jauh di atas alasan kontrak habis (14%). Pada laki-laki, alasan serupa hanya 2,5%. Artinya, banyak perempuan sebenarnya masih bisa bekerja, tapi terpaksa berhenti setelah punya anak karena tidak ada support system yang memadai.

Perempuan dengan gaji di atas Rp20 juta mungkin mampu membayar daycare swasta. Tapi bagi pekerja bergaji UMR? Itu kemewahan yang tak terjangkau. Bayangkan, dengan gaji Rp5 juta, biaya transportasi Rp500.000, daycare Rp2,5 juta per bulan, pendapatan yang tersisa hanya Rp1,5 juta. Ini bukan soal motivasi. Ini soal aritmetika sederhana yang memaksa jutaan perempuan keluar dari pasar kerja setiap tahunnya.

Indonesia hanya pernah tumbuh di atas 8% sekali, pada 1995. Tidak kebetulan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Indonesia stagnan di kisaran 50-54% selama 35 tahun terakhir, sementara TPAK laki-laki stabil di 82-84%. Ini berarti kesenjangan gender hampir 30%.

Bandingkan dengan Vietnam yang konsisten tumbuh di atas 8% pada 1993-1997 dengan TPAK perempuan sekitar 74%, atau China yang tumbuh 9-14% per tahun saat TPAK perempuannya mencapai 73% di awal 1990-an. Ketika China mengurangi dukungan daycare dan cuti berbayar, TPAK perempuan turun ke 69% dan pertumbuhan ekonominya melambat ke bawah 5,5% dalam tiga tahun terakhir.

Jepang mengambil pelajaran lebih awal lewat kebijakan Womenomics 2013 yang membangun 400.000 tempat daycare, TPAK perempuan Jepang naik dari 48% menjadi 55,9% pada 2025, menambahkan 3,3 juta perempuan baru ke angkatan kerja.

INVESTASI PERAWATAN ANAK

Pada 2022, Bank Dunia merilis laporan Economic Gains from Investing in Childcare: The Case of Indonesia. Investasi perawatan anak sebesar 0,1-0,5% PDB dapat membuka potensi produktif perempuan senilai US$62 miliar atau sekitar Rp1.023 triliun, berpotensi mengungkit pertumbuhan ekonomi sekitar 0,7%. Dengan PDB 2025 sebesar Rp23.800 triliun, nilai anggaran yang direkomendasikan berkisar Rp23-115 triliun. Apabila diambil nilai tengahnya, sekitar Rp69-70 triliun, berpotensi mendongkrak tambahan Rp1.000 triliun bagi perekonomian.

Sifat anggaran ini lebih tepat disebut investasi, bukan subsidi. Begitu fasilitas ada, perempuan produktif bisa langsung merespons, kembali bekerja, dan menggerakkan konsumsi. Prinsip ini sebenarnya sudah terbukti nyata dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.

Program PNM Mekaar, yang dirancang khusus untuk menjangkau perempuan pengusaha ultra mikro yang selama ini luput dari sistem keuangan formal, kini telah melayani lebih dari 22,9 juta perempuan di seluruh Indonesia. Tanpa agunan, tanpa birokrasi yang rumit, program ini membuktikan satu hal yang sederhana namun sering diabaikan, yakni ketika perempuan diberi akses dan kepercayaan, mereka mampu menggerakkan ekonomi dari tingkat paling bawah sekalipun.

Pola pemberdayaan yang mengombinasikan akses modal, pendampingan, dan penguatan kapasitas semacam ini seharusnya menjadi referensi dalam merancang kebijakan yang lebih luas, termasuk layanan perawatan anak.

Ada dua advokasi kebijakan yang mendesak. Pertama, Layanan Publik Perawatan Anak dengan model seperti rumah sakit umum, di mana fasilitas pemerintah dan swasta saling melengkapi dan bisa mendapat dukungan melalui skema BPJS.

Kedua, NPWP Individu bagi pasangan menikah. Dengan NPWP yang saat ini otomatis digabung ke suami, pasangan yang keduanya berpenghasilan justru menanggung beban pajak lebih tinggi dibanding ketika hidup sendiri. Kebijakan ini juga menyulitkan perempuan wirausaha yang harus menggunakan NPWP suami saat mengurus NIB atau PT Perseorangan, situasi yang makin rumit bagi mereka yang kondisi rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja.

Hampir mustahil Indonesia tumbuh 8% tanpa pemberdayaan perempuan. Vietnam, China, dan Jepang sudah membuktikannya. Abai terhadap potensi perempuan adalah kerugian nyata bagi seluruh perekonomian. Agenda ini bukan hanya penting bagi para perempuan, tetapi penting bagi kita semua sebagai satu bangsa yang ingin tumbuh lebih sejahtera, adil, dan sentosa.