REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak para pengusaha perikanan mulai menggunakan "Stelina" atau Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional agar ikan hasil tangkapan lebih mudah masuk dan bersaing di pasar global.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan kriteria produk unggulan di pasar internasional telah bergeser. Saat ini, kualitas fisik saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan bukti legalitas dan keberlanjutan.

“Produk perikanan yang dibutuhkan saat ini bukan lagi sekadar produk yang berkualitas, tetapi juga yang berasal dari rantai pasok yang legal, transparan, tertelusur, serta menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial,” ujar Didit dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Menurut dia, seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, konsumen global kini menuntut informasi detail mengenai asal-usul produk, metode penangkapan, hingga dampak budidaya terhadap ekosistem.

Stelina, lanjut dia, hadir sebagai instrumen untuk merekam setiap tahapan perjalanan ikan secara transparan.

KKP sebelumnya telah menggelar Seafood Traceability Technical Alignment and Industry Engagement Workshop pada 8 April 2026.

Forum ini bertujuan menyelaraskan pemahaman teknis antara pemerintah dan pelaku usaha mengenai pentingnya sistem ketertelusuran dalam memenangkan kepercayaan pembeli internasional.

Menurut Didit, sistem pelacakan ini juga akan diterapkan pada Kampung Nelayan Merah Putih agar hasil tangkapan nelayan di desa-desa tidak hanya laku di pasar lokal, tetapi juga punya profil ketertelusuran yang jelas agar mampu menembus pasar ekspor.

Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Machmud menjelaskan Stelina bekerja dengan basis interoperabilitas antarsistem. Produk akhirnya berupa teknologi QR Code yang merangkum data dari hulu hingga hilir.

“Sistem ini memberikan gambaran menyeluruh kepada konsumen dan sekaligus menepis isu negatif bahwa produk perikanan Indonesia berasal dari praktik illegal fishing atau cara-cara yang merusak lingkungan,” ucap Machmud.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak para pengusaha perikanan mulai menggunakan "Stelina" atau Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional agar ikan hasil tangkapan lebih mudah masuk dan bersaing di pasar global.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan kriteria produk unggulan di pasar internasional telah bergeser. Saat ini, kualitas fisik saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan bukti legalitas dan keberlanjutan.

“Produk perikanan yang dibutuhkan saat ini bukan lagi sekadar produk yang berkualitas, tetapi juga yang berasal dari rantai pasok yang legal, transparan, tertelusur, serta menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial,” ujar Didit dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, konsumen global kini menuntut informasi detail mengenai asal-usul produk, metode penangkapan, hingga dampak budidaya terhadap ekosistem.

Stelina, lanjut dia, hadir sebagai instrumen untuk merekam setiap tahapan perjalanan ikan secara transparan.

KKP sebelumnya telah menggelar Seafood Traceability Technical Alignment and Industry Engagement Workshop pada 8 April 2026.

Forum ini bertujuan menyelaraskan pemahaman teknis antara pemerintah dan pelaku usaha mengenai pentingnya sistem ketertelusuran dalam memenangkan kepercayaan pembeli internasional.

Menurut Didit, sistem pelacakan ini juga akan diterapkan pada Kampung Nelayan Merah Putih agar hasil tangkapan nelayan di desa-desa tidak hanya laku di pasar lokal, tetapi juga punya profil ketertelusuran yang jelas agar mampu menembus pasar ekspor.

Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Machmud menjelaskan Stelina bekerja dengan basis interoperabilitas antarsistem. Produk akhirnya berupa teknologi QR Code yang merangkum data dari hulu hingga hilir.

“Sistem ini memberikan gambaran menyeluruh kepada konsumen dan sekaligus menepis isu negatif bahwa produk perikanan Indonesia berasal dari praktik illegal fishing atau cara-cara yang merusak lingkungan,” ucap Machmud.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) sehari dalam sepekan setiap Jumat.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin membenarkan implementasi kebijakan tersebut.

"Sudah (mulai menerapkan WFH di lingkungan KKP)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/4).

Ia menjelaskan kebijakan WFH tak berlaku seragam untuk seluruh unit kerja, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Unit-unit tertentu tetap dapat menjalankan aktivitas dari kantor atau diatur secara bergiliran.

"Pelaksanaan WFH bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dikecualikan bagi unit organisasi sesuai tugasnya melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan atau fungsi khusus dapat diterapkan secara bergilir (shift)," ujarnya.

Pengaturan teknis pelaksanaan WFH tersebut ditetapkan melalui surat perintah atau tugas dari pimpinan masing-masing unit organisasi. Penjadwalan kerja juga disesuaikan dengan kebutuhan operasional.

"Yang pelaksanaannya ditetapkan dengan surat perintah atau tugas dari pimpinan unit organisasi dan dapat disiapkan untuk periode hari, bulan, triwulan, dan/atau semester," lanjutnya.

Dengan skema tersebut, aktivitas pelayanan publik tetap berjalan, sementara pegawai lain dapat menjalankan tugas secara fleksibel sesuai kebijakan WFH yang berlaku.

Kebijakan WFH bagi ASN diterapkan pemerintah sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini berlaku untuk ASN pusat dan daerah dengan skema satu hari kerja dari rumah setiap Jumat.

Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas hingga 50 persen serta mendorong penggunaan transportasi publik.

Perjalanan dinas turut dibatasi hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap harus siaga.

Dalam hal ini, ASN diminta menjaga perangkat komunikasi tetap aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat, dengan pengawasan berbasis geo-location selama jam kerja.

[Gambas:Youtube]

KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, proyeksi produksi ikan nasional periode April hingga Desember 2026 mencapai 10,57 juta ton untuk menjaga ketersediaan protein masyarakat.

"Prognosa produksi ikan nasional untuk periode April hingga Desember 2026, kami memproyeksikan total produksi ikan nasional mencapai 10,57 juta ton," kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.

Dia menyebutkan, angka itu terdiri dari kontribusi produksi ikan tangkap sebesar 5,42 juta ton serta produksi ikan budidaya sebesar 5,15 juta ton.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional tetap aman hingga Juni 2026, di tengah tekanan geopolitik global dan potensi dampak fenomena El Nino.

KKP mencatat Pada tahun 2020-2025, produksi kelautan dan perikanan secara konsisten mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8 persen.

Ia menuturkan, KKP terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi dampak dari geopolitik global dan dinamika iklim yang terjadi.

“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik," ujarnya.

Trenggono menegaskan, pihaknya terus memantau secara ketat komoditas utama perikanan yang menjadi kebutuhan masyarakat di delapan kota besar. Dari hasil pemantauan, status ketersediaan ikan berada pada kategori aman hingga Juni 2026.

Terkait fenomena El Nino, Menteri Trenggono menyebut adanya potensi ancaman di wilayah laut dan pesisir. Dampaknya antara lain risiko kerusakan ekosistem akibat tingginya evaporasi yang memicu kenaikan salinitas air.

"Kondisi ini (tingginya evaporasi) berpotensi meningkatkan risiko wabah penyakit pada komoditas budi daya serta mempercepat degradasi ekosistem karbon biru dan dapat meningkatkan emisi karbon secara signifikan," lanjut Trenggono.

Menyikapi kondisi tersebut, KKP menyiapkan langkah penguatan ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan, seperti mendorong pengembangan budidaya, meningkatkan kualitas benih dan pakan, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto meminta KKP agar mengantisipasi dampak perubahan iklim dan dinamika global dalam sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

“Komisi IV DPR RI meminta KKP mengantisipasi melalui peningkatan produktivitas, penguatan sarana prasarana, serta memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan, penguatan sistem rantai dingin dan logistik guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga ikan di masyarakat,” kata Titiek.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kemitraan ini memiliki signifikansi strategis dan menjadi salah satu pelopor dalam penerapan 'area-based management tools'

Jakarta (ANTARA) - Indonesia memperkuat kolaborasi internasional melalui partisipasi aktif dalam peluncuran Living High Seas Partnership di New York, Amerika Serikat (AS), yang merupakan inisiatif global dalam menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut, khususnya di wilayah laut lepas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Miftahul Huda menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam kemitraan ini merupakan bentuk penguatan kerja sama multilateral dalam menjaga kesehatan laut dunia.

“Kemitraan ini memiliki signifikansi strategis dan menjadi salah satu pelopor dalam penerapan area-based management tools,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa.

Miftahul menyatakan Indonesia berkomitmen mengimplementasikan area-based management tools (ABMTs) dengan memanfaatkan pengalaman pengelolaan kawasan konservasi nasional.

Menurut dia, sebagai negara kepulauan terbesar yang berbatasan langsung dengan laut lepas di Samudera Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut global sekaligus memperkuat posisi diplomasi kelautan internasional.

Living High SeasPartnership merupakan inisiatif global yang mendukung implementasi kesepakatan global terkait keanekaragaman hayati di luar yuridiksi nasional, yakni Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) melalui penguatan kerja sama lintas negara, lembaga internasional dan komunitas ilmiah.

Fokusnya adalah penerapan ABMTs, termasuk kawasan konservasi laut (marine protected areas/MPAs), sebagai instrumen utama perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di laut lepas.

Inisiatif ini melibatkan sejumlah negara pelopor, termasuk Indonesia, dalam pengembangan kawasan pengelolaan berbasis area di Samudera Atlantik, Hindia dan Pasifik.

Kolaborasi ini diyakini dapat memperkuat kapasitas, tata kelola, serta pertukaran pengetahuan antarnegara guna memastikan pengelolaan laut lepas yang lebih efektif, inklusif dan berbasis sains.

Peluncuran Living High Seas Partnership berlangsung beriringan dengan Preparatory Commission III (PrepCom III) untuk Perjanjian BBNJ di Markas Besar PBB, New York, pada 22 Maret–2 April 2026.

Perjanjian BBNJ, yang diadopsi Juni 2023, merupakan instrumen hukum global pertama untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional.

Perjanjian ini mencakup hampir dua pertiga wilayah laut dunia, yang sebagian besar belum terlindungi. Inisiatif ini merupakan upaya dalam memenuhi target global seperti 30x30 (melindungi 30 persen laut pada 2030).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Melalui kegiatan ini, kami berharap kesadaran nelayan semakin meningkat untuk tidak melintas batas negara saat melaut

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australia Fisheries Management Authority (AFMA) menggelar kampanye edukasi publik di Buton dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai upaya mencegah nelayan Indonesia melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Australia.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif menjelaskan kampanye ini menyasar tidak hanya nelayan, tetapi juga istri nelayan, pemilik kapal, hingga siswa sekolah dasar.

Menurut dia, pendekatan ini dilakukan untuk membangun pemahaman yang lebih luas di masyarakat pesisir mengenai risiko dan dampak pelanggaran batas wilayah laut.

“Upaya ini menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional dalam menekan pelanggaran oleh nelayan di perairan negara lain yang berpotensi mengganggu hubungan baik Indonesia dengan negara tetangga,” ungkapnya dalam siaran pers resmi di Jakarta, Selasa.

Lotharia menyampaikan bahwa berdasarkan data AFMA, masih ada nelayan asal Buton dan Wakatobi yang ditangkap otoritas Australia karena melanggar batas wilayah.

Untuk itu, ia menyebut kampanye yang berlangsung 27–30 Maret ini memberikan materi tentang batas laut Indonesia-Australia, risiko hukum, aspek keselamatan melaut, serta pentingnya pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Ia menambahkan nelayan juga dibekali peta tahan air berisi informasi batas wilayah laut dan tata kelola pemanfaatan sumber daya ikan di perbatasan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap kesadaran nelayan semakin meningkat untuk tidak melintas batas negara saat melaut. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam melindungi nelayan sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara tetangga,” kata Lotharia.

Lebih lanjut, ia menyatakan pemerintah terus berkomitmen melindungi nelayan Indonesia melalui pendekatan preventif dan kolaboratif.

Edukasi, pengawasan, serta kerja sama internasional diyakini menjadi kunci untuk menekan praktik penangkapan ikan ilegal sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Selain KKP dan AFMA, kampanye edukasi ini melibatkan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia siap berkontribusi sebagai mitra yang andal dalam menyediakan tenaga kerja terampil, tersertifikasi, dan sesuai dengan kebutuhan industri

Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) perikanan.

Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan kerja sama ini tidak hanya memperkuat kapasitas SDM kelautan dan perikanan Indonesia, tetapi juga menjawab kebutuhan tenaga kerja sektor perikanan di Jepang.

“Indonesia siap berkontribusi sebagai mitra yang andal dalam menyediakan tenaga kerja terampil, tersertifikasi, dan sesuai dengan kebutuhan industri,” ujar Lilly dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Senin.

KKP sebelumnya menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari para ahli JICA di Jakarta pada 30 Maret 2026, yang sekaligus menandai dimulainya kerja sama strategis ini.

Lily menjelaskan, proyek ini bertujuan memperkuat kapasitas SDM kelautan dan perikanan Indonesia agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di Jepang, sekaligus membangun sistem penyiapan tenaga kerja yang lebih baik.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan dalam kerja sama ini mencakup pengadaan sarana pembelajaran modern, penugasan tenaga ahli termasuk pengajar bahasa Jepang, serta program pelatihan di Jepang.

Adapun kerja sama tersebut akan berlangsung selama tiga tahun sejak kedatangan para ahli JICA, dengan lokasi pelaksanaan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.

Melalui kolaborasi ini, KKP berharap terjalin kerja sama yang harmonis dalam meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan Indonesia.

KKP juga berharap kegiatan tersebut dapat mendukung program prioritas nasional serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor perikanan di Jepang yang saling menguntungkan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Kami sangat fokus terkait penyiapan SDM, khususnya masyarakat Sumba Timur

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan dan operasional tambak udang terintegrasi Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Proyek strategis senilai Rp7,2 triliun itu diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP, I Nyoman Radiarta, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, menyampaikan KKP akan memastikan tenaga kerja lokal menjadi bagian utama dari program tersebut.

“Kami memastikan penyiapan tenaga kerja lokal ikut berkontribusi. Kami sangat fokus terkait penyiapan SDM, khususnya masyarakat Sumba Timur yang tidak berpengalaman. Kami akan memberikan pelatihan melalui kelas khusus selama 12–16 bulan,” ujarnya.

Berdasarkan kajian awal KKP, tambak udang terintegrasi ini berpotensi menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja lokal.

Selain itu, KKP memperkirakan tahap konstruksi dan operasional mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 55 persen serta meningkatkan kesejahteraan sekitar 35.820 jiwa, termasuk keluarga para pekerja.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu menambahkan tambak udang di Waingapu dirancang sebagai model percontohan budidaya modern dan berkelanjutan dengan penerapan praktik akuakultur baik.

“Kami menerapkan SOP dari praktik terbaik, mulai dari pengambilan intake, proses ke tandon, tata kelola di petakan budi daya, hingga pengelolaan IPAL agar tidak berdampak negatif pada lingkungan,” tuturnya.

Ia menjelaskan pembangunan tambak ini merupakan pengembangan dari model sebelumnya di Kebumen, Jawa Tengah, yang masih berbasis kawasan dan belum terintegrasi dari hulu ke hilir.

Namun, menurutnya, sistem tambak udang di Waingapu ditingkatkan menjadi terpadu untuk memastikan keberlanjutan produksi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Kawasan tambak udang Waingapu berlokasi di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawal, Kabupaten Sumba Timur.

Dengan luas lahan sekitar 2.150 hektare dan lahan terbangun 1.361 hektare, ISF Waingapu diproyeksikan mampu menghasilkan 52.000 ton udang per tahun.

Hingga saat ini, pembangunan tambak udang Waingapu masih sebatas petakan-petakan tambak. Dokumentasi terbaru per 31 Maret 2026 menunjukkan sejumlah alat berat sudah beroperasi di lokasi.

Pemerintah menargetkan proyek ini dapat sepenuhnya rampung dalam tiga tahun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong percepatan pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), agar proyek strategis tersebut dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb. Haeru Rahayu, mengungkapkan bahwa progres pembangunan saat ini masih berada pada tahap awal, namun pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaiannya.

“Kita memang baru memulai. Kalau ditanya progresnya, kemungkinan belum mencapai 10 persen dari keseluruhan pekerjaan,” ujar Haeru di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Meski demikian, KKP menargetkan percepatan pembangunan agar kawasan tambak udang terintegrasi tersebut dapat segera dimanfaatkan.

“Kami ingin melakukan percepatan-percepatan supaya bisa diselesaikan lebih awal. Kenapa? Karena kami ingin program ini bisa secepatnya berjalan dengan baik,” katanya.

Untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana, KKP juga terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak konsorsium yang terlibat dalam pembangunan.

“Setelah agenda ini, kami akan menggelar rapat dengan tim konsorsium untuk memastikan proses pelaksanaan di lapangan, termasuk desain dan aspek teknis lainnya tetap terkawal dengan baik,” ujar Haeru.

Sebelumnya, KKP menargetkan pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun, dengan sebagian area sudah mulai dioperasikan lebih awal.

Haeru menyatakan bahwa percepatan pembangunan menjadi fokus utama agar manfaat ekonomi dari proyek ini dapat segera dirasakan.

“Kita harapkan dalam dua tahun ini bisa kita tuntaskan. Di tahun depan, Insya Allah sudah ada yang bisa kita operasionalkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai langkah percepatan saat ini tengah dikonsultasikan bersama konsorsium pelaksana guna memastikan proses pembangunan berjalan optimal.

“Kita ingin lakukan percepatan-percepatan. Ini yang sedang kami konsultasikan, kami diskusikan dengan kawan-kawan konsorsium yang memang sudah diberikan mandat untuk melakukan pembangunan ini,” tegas dia.

Berbagai benchmark kami pelajari, kelebihannya kami ambil, kelemahannya kami tinggalkan. Intake air laut diarahkan ke pompa reservoir, lalu ke tandon, sebelum masuk ke petakan tambak,

Jakarta (ANTARA) - Pembangunan tambak udang terintegrasi Waingapu di Nusa Tenggara Timur (NTT), dirancang dengan memperhatikan aspek lingkungan melalui penerapan best practices dan benchmark internasional, kata pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, desain tambak dibuat dengan sistem pengelolaan air yang ketat agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap ekosistem sekitar.

“Berbagai benchmark kami pelajari, kelebihannya kami ambil, kelemahannya kami tinggalkan. Intake air laut diarahkan ke pompa reservoir, lalu ke tandon, sebelum masuk ke petakan tambak,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Untuk menjaga kualitas lingkungan, kawasan tambak dilengkapi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) seluas 60 hektare. Menurutnya, sistem IPAL dirancang baik secara kluster maupun komunal sehingga limbah budidaya tidak mencemari ekosistem laut.

“IPAL ini saya lihat luar biasa besar, dengan pendekatan mekanik, biologi, dan bila diperlukan sedikit sentuhan kimia,” katanya.

Tb Haeru menambahkan bahwa pembangunan tambak udang Waingapu dilakukan di areal terbuka yang tidak produktif dan bukan kawasan konservasi maupun hutan lindung.

Selain itu, ia menyatakan praktik akuakultur berkelanjutan akan diterapkan di setiap proses produksi, mencakup penggunaan pakan bermutu, benih berkualitas, biosekuriti ketat, serta monitoring penyakit dan kualitas air secara berkala.

Potensi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berupa panel surya juga diyakini terbuka lebar, mengingat ketersediaan lahan yang luas.

KKP meyakini EBT dapat mengurangi biaya operasional sekaligus memperkuat komitmen keberlanjutan.

Tb Haeru menambahkan bahwa proyek tambang udang di Waingapu menggunakan pendekatan design and build agar desain bisa terus disesuaikan dengan dinamika lapangan.

“Kalau lelang desain dilakukan di awal, fleksibilitas terbatas. Dengan rancang bangun, kami bisa mengawal dan menyesuaikan desain sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Kawasan tambak udang Waingapu berlokasi di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawal, Kabupaten Sumba Timur.

Proyek strategis senilai Rp7,2 triliun ini diharapkan menjadi model budidaya udang berkelanjutan dengan penerapan praktik akuakultur terbaik.

Proyek ini dikembangkan dengan konsep Integrated Shrimp Farming (ISF), mencakup pembangunan sarana hulu hingga hilir seperti intake air laut, tandon utama, kolam budidaya, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), fasilitas industri pendukung, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Dengan luas lahan sekitar 2.150 hektare dan lahan terbangun 1.361 hektare, kawasan ISF Waingapu diproyeksikan mampu menghasilkan 52.000 ton udang per tahun.

KKP memproyeksikan proyek ini menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja, baik pada fase konstruksi maupun operasional.

Hingga saat ini, pembangunan tambak udang Waingapu masih sebatas petakan-petakan tambak. Dokumentasi terbaru per 31 Maret 2026 menunjukkan sejumlah alat berat sudah beroperasi di lokasi.

Pemerintah menargetkan proyek ini dapat sepenuhnya rampung dalam tiga tahun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, rampung dalam dua tahun.

Sebagian kawasan ditargetkan mulai beroperasi lebih awal.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu menyebut percepatan dilakukan melalui koordinasi dengan konsorsium pelaksana.

“Kita harapkan dalam dua tahun ini bisa kita tuntaskan, dan di tahun depan Insya Allah sudah ada yang bisa kita operasionalkan,” kata Haeru di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia mengatakan proses percepatan masih dibahas bersama konsorsium yang telah mendapat mandat pembangunan.

“Kita ingin lakukan percepatan-percepatan. Ini yang sedang kami konsultasikan, kami diskusikan dengan kawan-kawan konsorsium yang memang sudah diberikan mandat untuk melakukan pembangunan ini,” katanya.

KKP juga menyiapkan langkah pengawasan teknis. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai rencana.

“Setelah agenda ini, kami akan menggelar rapat dengan tim konsorsium untuk memastikan proses pelaksanaan di lapangan, termasuk desain dan aspek teknis lainnya tetap terkawal dengan baik,” ujar Haeru.

Proyek ini dirancang sebagai model budidaya udang terintegrasi. Sistem mencakup seluruh rantai produksi hingga pengelolaan limbah.

Kawasan ini menggunakan pendekatan ramah lingkungan. Proses meliputi pengambilan air, pengolahan di tandon, kegiatan budidaya, hingga instalasi pengolahan air limbah.

Proyek dibangun di atas lahan 2.150 hektare. Nilai investasi mencapai Rp 7,2 triliun.

Anggaran tersebut mencakup kebutuhan manajemen konstruksi dan konstruksi utama sekitar Rp 7,1 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan skema pendanaan asing untuk membangun kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Nilai investasi proyek ini mencapai Rp 7,2 triliun. Proyek ini menjadi salah satu pengembangan budidaya perikanan terbesar di Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu mengatakan, pembiayaan berasal dari kombinasi pinjaman luar negeri dan dana dalam negeri.

“Pinjamannya, pinjaman luar negeri. Kita pakai KSA, Kredit Swasta Asing,” ujar Haeru di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia menyebut skema pendanaan tersebut diperoleh melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan.

“Ini memang ada skema-skema yang kami dapatkan dari Kementerian Keuangan,” katanya.

Pendanaan proyek terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 6,1 triliun dan rupiah murni pendamping sebesar Rp 1,1 triliun.

“Pendanaannya cukup luar biasa, mencapai Rp7,2 triliun, yang terdiri dari kebutuhan manajemen konstruksi dan konstruksi utama sekitar Rp7,1 triliun,” jelasnya.

Kawasan tambak udang akan dibangun di lahan dengan potensi 2.150 hektare. Luas area terbangun mencapai sekitar 1.361 hektare.

“Di luas lahan yang potensinya ada 2.150 hektare, luas lahan terbangun nanti kurang lebih 1.361 hektare,” ujar Haeru.

Proyek ini dirancang sebagai model budidaya udang terintegrasi. Sistemnya mencakup pengambilan air, pengolahan di tandon, proses budidaya, hingga pengelolaan limbah.

“kami membangun kawasan ini sebagai model budidaya terintegrasi yang ramah lingkungan, mulai dari proses pengambilan air (intake), pengolahan di tandon, kegiatan budidaya, hingga pengelolaan limbah melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL),” tuturnya.

Ia menegaskan penerapan standar operasional dilakukan di setiap tahapan untuk menekan dampak lingkungan.

“Proyeksinya, kita ingin memastikan bahwa best practice itu bisa tercapai dengan baik,” tegas Haeru.