M - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap hampir 200.000 anak Indonesia telah terpapar judi online (Judol), termasuk sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Angka tersebut disebut menjadi alarm serius bagi masa depan generasi bangsa.

Hal itu disampaikan Meutya saat kegiatan Indonesia GOID Menyapa Gass Pol Tolak Judol - Jauhi Judol, Anak Medan Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online di Kota Medan, pada Rabu, 13 Mei 2026.

“Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Karena itu, kita semua harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak-anak kita dari maraknya praktik ilegal ini,” terang Meutya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Menurut Meutya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemutusan akses dan penindakan hukum. Pemerintah juga terus memperkuat literasi digital dan melibatkan masyarakat sebagai benteng utama pencegahan.

“Kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini, sehingga kesadaran tumbuh dari dalam keluarga dan komunitas,” ujarnya.

Meutya menyampaikan keprihatinannya atas dampak judi online terhadap perempuan dan anak. Meutya menyebut banyak istri dan ibu menjadi korban tidak langsung ketika suami atau ayah mereka terjerat judi online, mulai dari kehilangan ekonomi keluarga hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Lihat video: Markas Judi Online Hayam Wuruk Digerebek, 321 WNA Ditangkap!



“Kami mendengar banyak cerita pilu dari masyarakat. Ini bukan hanya soal uang, tapi kehancuran masa depan anak dan ketenangan keluarga. Kita harus hentikan ini bersama,” katanya.

Kementerian Komunikasi dan Digital, lanjut Meutya, terus menggencarkan pemblokiran situs dan konten judi online. Namun, ia menilai diperlukan kerja sama lintas sektor yang lebih kuat untuk memberantas praktik tersebut.

“Kami akan terus memerangi aksesnya. Tapi kalau pelakunya tidak ditindak tegas, situs baru akan terus muncul. Karena itu, kami butuh dukungan penuh dari Polri, PPATK, OJK, perbankan, dan seluruh platform digital,” jelasnya.

Meutya juga menyoroti maraknya iklan judi online di media sosial yang dinilai semakin agresif menyasar pengguna Indonesia. Kementerian telah meminta platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk segera menurunkan konten terkait judi online.

“Judi online dilarang di Indonesia. Semua pihak harus punya tanggung jawab moral dan hukum yang sama,” tandasnya.

Meutya menambahkan, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dan keluarga sangat strategis dalam membangun budaya anti-judi online.

“Terutama para ibu dan seluruh keluarga, jadilah benteng utama di rumah. Lindungi anak-anak kita dari bahaya judi online sejak dini. Tolak judol, jaga keluarga, selamatkan masa depan anak,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Game Indonesia (AGI) menilai sosialiasi PP Tunas pada industri game masih sangat minim. AGI berharap agar sosialisasi dilakukan lebih masif sehingga memberikan kepastian kepada para investor gim yang ingin berbisnis di Tanah Air.

Industri game di Indonesia merupakan salah satu industri yang mengalami perkembangan pesat, hal ini sejalan dengan besarnya jumlah pengguna game di Indonesia yang mencapai lebih dari 72 juta pengguna.

Presiden Asosiasi Game Indonesia Shafiq Husein, mengatakan pelaku industri game masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan terkait penerapan PP Tunas.

Menurutnya, hambatan utama penerapan PP Tunas bagi para developer game adalah belum adanya kejelasan serta kesiapan implementasi di kalangan developer maupun industri.

“Kabarnya masih simpang siur sekali di luar, sedangkan informasi yang turun ke kami juga memang masih lumayan minim untuk itu,” kata Shafiq dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Selain itu, Shafiq juga menjelaskan sebenarnya banyak potential developer dan potential publisher dari luar negeri yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Namun, mereka masih menunggu kepastian aturan terkait PP Tunas.

Tantangan industri game di Indonesia sebenarnya tidak hanya berasal dari PP Tunas semata. Terdapat banyak faktor eksternal lain yang turut mempengaruhi perkembangan industri game lokal.

Salah satu penyebabnya adalah banyak developer lokal yang lebih memilih menjual game mereka ke pasar luar negeri dibandingkan fokus di pasar Indonesia.

Shafiq menjelaskan, salah satu contohnya adalah soal lokalisasi harga. Misalnya, sebuah game dijual di luar negeri dengan harga US$12. Namun ketika dijual di Indonesia, harganya disesuaikan menjadi sekitar Rp108 ribu.

Akibatnya, pendapatan dari satu pembeli di luar negeri bisa setara dengan dua pembeli di Indonesia. Dengan demikian, meskipun jumlah pemain di Indonesia besar, nilai pendapatan per pengguna jauh lebih kecil dibandingkan pasar global.

Selain itu, pasar game Indonesia saat ini juga didominasi oleh game-game besar dari luar negeri seperti Mobile Legends: Bang Bang dan Free Fire. Game seperti ini sangat populer karena memiliki fitur multiplayer dan interaksi sosial antar pemain.

Sementara itu, banyak developer lokal belum mampu membuat game dengan skala dan kualitas serupa. Akibatnya, produk game lokal sering kali kurang diminati oleh pasar Indonesia. Dalam industri game, kebutuhan pasar dan kemampuan produksi lokal dinilai masih belum seimbang.

Developer lokal juga merasa persaingan saat ini belum berjalan secara adil. Perusahaan game asing dapat masuk dan memperoleh keuntungan besar di Indonesia, tetapi kontribusinya terhadap industri lokal dinilai masih minim.

Sebaliknya, developer lokal mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dan ikut membangun kemampuan industri dalam negeri. Namun, mereka harus bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki dana promosi sangat besar, mulai dari membayar media, menggunakan KOL atau influencer, hingga menggelar event besar di pusat perbelanjaan dan berbagai lokasi lainnya.

“Sedangkan kita bisa mengembangkan game sampai rilis saja itu sudah syukur alhamdulillah sebenarnya,” ujar Shafiq. (Nur Amalina)

Bisnis.com, MEDAN - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut judi online atau yang disingkat judol makin merambah segala usia dan strata, bahkan anak-anak.

"Data terbaru dari PPATK (pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan), saat ini hampir 200.000 anak-anak kita terlibat judi online," ujar Meutya dalam kegiatan sosialiasi bertema 'Gass Pol Tolak Judol' di Medan, Rabu (13/5/2026).

Meutya mengungkapkan hasil analisis PPATK menunjukkan bahwa pemain aktif judol di kalangan anak-anak ialah mereka yang berusia kurang dari 10 tahun dengan jumlah mencapai 80.000 orang.

Kemudahan akses terhadap teknologi digital yang tidak diimbangi dengan pengawasan ketat dari orang tua disebut memicu peningkatan jumlah anak yang terjerumus ke dalam judi online. Hal ini lantaran situs-situs judol biasanya tidak memberlakukan syarat umur untuk mengakses sehingga dapat dibuka oleh anak-anak dengan sangat mudah.

Meutya menegaskan judi online ialah bentuk lain dari scamming atau penipuan online.

"Tidak ada bedanya dengan ditipu. Menang sekali dan dapat hadiah, lalu disuruh transfer terus. Sama saja [dengan penipuan], hanya bentuknya yang berbeda," kata Meutya.

Meutya mengatakan pemerintah dalam hal ini Komdigi terus memerangi masalah judi online yang berpotensi besar merusak generasi emas bangsa.

Pemerintah pun telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) untuk menunda anak-anak berkecimpung dalam dunia media sosial yang berisiko tinggi.

Meutya menyebut aturan itu bertujuan untuk memotong target penipuan, termasuk judol, kepada anak-anak yang merupakan kelompok rentan.

Tak hanya itu, pemberantasan terhadap situs-situs judol juga terus dilakukan. Meutya menyampaikan hingga saat ini sudah 3,2 juta situs yang diblokir Komdigi.

Komdigi juga terus memperbaiki dan berbagai teknologi baru untuk semakin mempercepat pemberantasan.

"Saya juga meminta kepada para orang tua di rumah, kami tolong dibantu untuk mengawasi anak-anak dalam mengakses teknologi digital. Karena menutup situs judol saja tidak cukup, saking mudahnya mereka untuk membuka situs kembali," pintanya.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Komdigi memberantas judol.

Rico menyebut judol adalah masalah serius yang harus menjadi perhatian bersama untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia, termasuk di Sumut.

"Tentu kami mendukung upaya Komdigi. Tapi yang perlu ditekankan, ini tentu membutuhkan peran dari seluruh elemen, mulai dari masyarakat hingga pemerintah," ujar Rico.

Rico mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan melibatkan seluruh jajaran hingga ke tingkat kecamatan dan kepala lingkungan untuk menggencarkan upaya pemberantasan judi online, termasuk meningkatkan edukasi ke masyarakat.

"Namun, yang paling penting adalah peran dari masyarakat itu sendiri. Laporkan apabila ada keluarga, kerabat, atau menemukan praktek judi online di wilayah masing-masing," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan seluruh platform digital untuk segera melakukan penilaian mandiri atauself assessmentdalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Analisis Hukum Ahli Pertama Komdigi sekaligus penyusun regulasi PP Tunas, Hendro Sulistiono, mengatakan tenggat waktu penyampaian hasil penilaian mandiri tersebut akan berakhir pada 6 Juni 2026.

“Kami juga izin reminder [mengingatkan] teman-teman platform untuk melaksanakan penilaian mandiri dan menyampaikannya kepada kami melalui sekretariat.tunas@komdigi.go.id yang jika melihat regulasinya terakhir adalah di 6 Juni 2026,” kata Hendro dalam acara Bisnis Indonesia Forum: Menciptakan Ekosistem Gim yang Sehat pada Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan penilaian mandiri menjadi bagian penting dalam implementasi PP Tunas untuk memetakan tingkat risiko platform digital terhadap anak. Menurutnya, kategori risiko tinggi dalam regulasi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran hukum ataupun label negatif terhadap suatu platform.

Hendro menekankan kategori risiko tinggi menunjukkan bahwa suatu platform memiliki tingkat risiko tinggi apabila digunakan oleh anak pada kelompok usia tertentu sehingga penggunaannya perlu dibatasi.

Adapun kategori tinggi berlaku untuk anak usia hingga 18 tahun dengan pendampingan orang tua, kategori menengah untuk usia 16—18 tahun, dan kategori rendah untuk anak di bawah 16 tahun.

Hendro menegaskan prinsip utama dalam PP Tunas adalah memastikan setiap aktivitas anak di ruang digital tetap berada dalam pengawasan dan persetujuan orang tua. Regulasi itu juga mendorong platform menerapkan pendekatansafety by designdanprivacy by design.

Menurut Hendro, tujuan utama PP Tunas adalah memberikan perlindungan bagi anak dan memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi ketika mengakses ruang digital.

Dalam implementasinya, Komdigi telah menetapkan sejumlah platform dengan profil risiko tinggi, salah satunya Roblox. Hendro mengatakan penetapan tersebut dilakukan berdasarkan kajian internal pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi penggunaan di Indonesia.

“Di Indonesia Roblox itu memiliki pengguna anak yang signifikan dan sudah ada anak yang terdampak di situ. Selain melihat itu, maka kami menetapkan Roblox sebagai salah satu media sosial,” kata Hendro.

Dia menambahkan banyak gim saat ini telah memiliki fiturchat, komunikasi video,live streaming, sistem komunitas, hinggauser-generated contentyang membuat anak tidak hanya berinteraksi dengan sistem, tetapi juga dengan pengguna lain.

Selain Roblox, sejumlah platform lain yang masuk kategori serupa antara lain TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube.

Adapun pemerintah menggunakan tujuh indikator dalam menentukan platform dengan kategori risiko tinggi dalam PP Tunas. Pertama, memungkinkan anak berhubungan dengan orang tidak dikenal. Kedua, memuat paparan konten pornografi, kekerasan, maupun konten berbahaya lainnya.

Ketiga, mengeksploitasi anak sebagai konsumen. Keempat, mengancam keamanan data pribadi anak. Kelima, menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Keenam, menyebabkan gangguan kesehatan psikologis anak. Ketujuh, memicu gangguan kesehatan fisiologis anak.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan cakupan PP Tunas tidak hanya menyasar delapan platform besar yang telah dikategorikan berisiko tinggi. Menurutnya, regulasi tersebut berlaku bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) publik maupun PSE lingkup privat.

“Termasuk search engine, termasuk e-commerce marketplace, termasuk layanan fintech, termasuk juga perbankan kemudian termasuk juga layanan yang memang mengumpulkan data pribadi secara besar,” kata Mediodecci.

Dia menjelaskan seluruh platform tersebut wajib melakukan penilaian profil risiko berdasarkan tujuh indikator yang telah ditetapkan pemerintah.

“Baru nanti berdasarkan hasil jawaban itu akan diukur apakah dia termasuk profil risiko tinggi atau risikonya rendah,” katanya.

Mediodecci menambahkan PP Tunas membedakan dua jenis PSE, yakni PSE publik dan PSE lingkup privat. Namun, tidak seluruh PSE otomatis masuk dalam cakupan regulasi. Kewajiban hanya berlaku bagi layanan yang dirancang khusus untuk anak atau berpotensi diakses oleh anak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 142 Tahun 2025 (KM 142).

Jika suatu layanan memang didesain khusus untuk pengguna dewasa, maka layanan tersebut dapat dikecualikan dari kewajiban regulasi.

“Karena pertama dia memang sudah didesain untuk orang dewasa misalnya 18 tahun ke atas. Batasan minimum usia mereka 18 tahun ke atas,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan terdapat sejumlah mekanisme pembatasan akses yang dapat menjadi indikator suatu platform tidak diperuntukkan bagi anak, seperti autentikasi berlapis maupun persyaratan identitas dan metode pembayaran tertentu.

Contohnya, layanan yang mewajibkan pengguna memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga aplikasi yang mensyaratkan kepemilikan kartu kredit atau metode pembayaran tertentu. Menurutnya, mekanisme tersebut secara tidak langsung membatasi akses anak terhadap layanan digital tertentu.

Dia menekankan seluruh mekanisme tersebut harus dibuktikan melalui kertas kerja dalam KM 142 guna memastikan apakah suatu PSE masuk dalam cakupan regulasi dan wajib melakukan penilaian profil risiko.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut, status profil risiko sejumlah platform digital, seperti Roblox, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube, masih dapat berubah dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Perubahan profil risiko ini sepanjang hasil penilaian ulang menunjukkan platform tersebut tidak lagi memenuhi kategori risiko tinggi.

Analisis Hukum Ahli Pertama Komdigi sekaligus penyusun regulasi PP Tunas, Hendro Sulistiono mengatakan, perubahan profil risiko dimungkinkan apabila platform dapat menunjukkan bukti dan dokumen terbaru yang mendukung hasil evaluasi baru tersebut.

“Sehingga nantinya kemungkinan ke depannya bisa jadi Roblox diakses kembali oleh anak dengan usia 16 tahun ke bawah selama dia sudah menjadi profil risiko rendah,” kata Hendro dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Terdapat tujuh indikator yang digunakan pemerintah untuk menentukan platform dengan kategori risiko tinggi. Pertama, memungkinkan anak berhubungan dengan orang tidak dikenal. Kedua, memuat paparan konten pornografi, kekerasan, maupun konten berbahaya lainnya.

Ketiga, mengeksploitasi anak sebagai konsumen. Keempat, mengancam keamanan data pribadi anak. Kelima, menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Keenam, menyebabkan gangguan kesehatan psikologis anak. Ketujuh, memicu gangguan kesehatan fisiologis anak.

Hendro menjelaskan platform gim maupun platform digital lain yang belum ditetapkan sebagai kategori risiko tinggi tetap diwajibkan melakukan penilaian mandiri atau self assessment. Hasil penilaian tersebut nantinya akan diverifikasi dan diklarifikasi pemerintah.

Hendro mengatakan, batas waktu penyampaian penilaian mandiri ditargetkan paling lambat 6 Juni 2026. Setelah itu, pemerintah akan memetakan apakah profil risiko platform tergolong tinggi atau rendah.

“Jika memang tinggi maka dia perlu menyesuaikan konfigurasinya, termasuk salah satunya adalah memastikan tidak ada anak di bawah 16 tahun untuk mengakses atau memiliki akun di platform tersebut,” kata Hendro.

Sementara itu, platform dengan profil risiko rendah tetap wajib memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam PP Tunas, termasuk terkait perlindungan data pribadi dan keamanan pengguna anak.

Menurut Hendro, pendekatan yang digunakan pemerintah ialah penilaian mandiri oleh platform yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi dan klarifikasi. Pemerintah, kata dia, memahami tidak mungkin seluruh rahasia perusahaan dibuka kepada regulator.

Namun, pemerintah juga menilai penilaian tidak bisa hanya berdasarkan deklarasi sepihak dari platform. Karena itu, hasil penilaian mandiri harus didukung bukti dan dokumen yang menunjukkan kondisi sebenarnya. Jika hasil verifikasi sesuai, maka profil risiko dapat dipertahankan sesuai penilaian platform tersebut.

Hendro menegaskan tujuan utama PP Tunas ialah melindungi anak dan memastikan kepentingan terbaik anak tetap terjaga di ruang digital. Dalam implementasinya, PP Tunas mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk melindungi anak di ruang digital, termasuk melalui mekanisme verifikasi usia pengguna.

Berdasarkan Pasal 7, PSE diwajibkan menyediakan sistem verifikasi usia serta menerapkan langkah teknis dan operasional untuk memastikan pengguna sesuai dengan batas usia minimum pada produk, layanan, dan fitur yang disediakan.

Verifikasi dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan penyedia teknologi pihak ketiga. Namun, seluruh mekanisme tersebut wajib memenuhi standar perlindungan data pribadi serta menjamin keamanan dan keandalan teknologi yang digunakan.

PP Tunas juga mengatur klasifikasi usia anak, mulai dari di bawah 13 tahun, 13 tahun hingga di bawah 16 tahun, serta 16 tahun hingga di bawah 18 tahun. Setiap kelompok usia memiliki ketentuan berbeda, termasuk terkait persetujuan orang tua dan pembatasan akses fitur tertentu.

Selain itu, regulasi tersebut memuat sanksi administratif bagi PSE yang tidak patuh, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses.

Dari sisi urgensi, Komdigi mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 80,66% dengan jumlah pengguna sekitar 229,94 juta orang. Tingginya akses tersebut diiringi besarnya paparan anak terhadap ruang digital dengan tingkat penggunaan pada kelompok anak mencapai sekitar 79,73%.

Sejumlah indikator juga menunjukkan peningkatan risiko terhadap anak di ruang digital dalam beberapa tahun terakhir. Proporsi anak yang mengalami paparan risiko tertentu meningkat dari 5,4% pada 2015 menjadi 8,5% pada 2023 atau naik sekitar 1,6 kali lipat.

Pada indikator lain, peningkatan tercatat lebih tinggi, yakni dari 3,9% pada 2015 menjadi 10,7% pada 2023 atau meningkat sekitar 2,7 kali lipat.

Selain itu, gejala depresi dan kecemasan pada anak perempuan dilaporkan tiga kali lebih besar dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut dinilai semakin menegaskan dampak serius aktivitas digital terhadap kesehatan mental anak dan memperkuat urgensi penerapan PP Tunas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait pengungkapan kasus dugaan judi online yang beroperasi di Gedung Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan perkembangan penanganan kasus tersebut akan lebih banyak disampaikan oleh pihak kepolisian karena saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Jadi kami tunggu hasilnya,” kata Meutya usai menghadiri acara peresmian pengoperasian Satelit Nusantara Lima di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dia memastikan pengawasan terhadap aktivitas judi online terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui penindakan terhadap situs-situs yang terindikasi melanggar hukum. Hingga saat ini, Komdigi mengungkap telah melakukan take down atau pemblokiran terhadap 3 juta situs judi online.

Bersama Polri, Komdigi juga memastikan perkembangan terkait kasus di Hayam Wuruk akan terus diperbarui.

“Ini bukti bahwa pemerintah serius, dan ini juga bukti bahwa kami saling bekerja sama antar instansi, untuk kemudian bisa menanggulangi ini bersama,” katanya.

Menurut Meutya, kasus di Hayam Wuruk menunjukkan praktik judi online merupakan jaringan berskala luas dan melibatkan lintas negara sehingga membutuhkan kolaborasi banyak pihak.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap 321 orang terkait kasus dugaan perjudian online di Gedung Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Wira Satya Triputra mengatakan para pelaku yang diamankan merupakan warga negara asing (WNA) dari sejumlah negara.

Secara rinci, para WNA tersebut berasal dari China sebanyak 57 orang, Vietnam 228 orang, Laos 11 orang, Myanmar 13 orang, Malaysia 3 orang, Thailand 5 orang, serta Kamboja 3 orang.

“Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang,” ujar Wira di Gedung Hayam Wuruk, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Wira menjelaskan para pelaku tertangkap tangan tengah menjalankan operasional judi online di lantai atas Gedung Hayam Wuruk. Mereka memiliki peran berbeda-beda, mulai dari telemarketing, keuangan, hingga customer service.

Sejauh ini, Bareskrim telah menetapkan 275 orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

“Hal tersebut dilakukan secara terstruktur dengan memanfaatkan sarana elektronik serta pola operasional digital lintas negara yang terorganisir,” kata Wira.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) resmi mengoperasikan Satelit Nusantara Lima (N5) untuk memperluas jangkauan konektivitas internet di Indonesia sekaligus memperkuat ekspansi layanan satelit ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Malaysia. Satelit berkapasitas lebih dari 160 Gbps itu diprioritaskan untuk mendukung pemerataan akses internet di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan pengoperasian Satelit Nusantara Lima menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat kemandirian infrastruktur digital nasional di tengah meningkatnya kebutuhan konektivitas dan dinamika geopolitik global.

“Hari ini kami dengan bangga meresmikan operasional Satelit Nusantara Lima sebagai simbol penting bagi Indonesia dalam mempertahankan kemandirian nasional,” ujar Adi dalam acara peresmian di Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Adi menjelaskan mayoritas kapasitas satelit difokuskan untuk pasar domestik, terutama mendukung pemerataan internet di berbagai wilayah Indonesia. Namun, PSN juga mulai memperluas pemanfaatan layanan ke pasar regional.

Perseroan mengalokasikan masing-masing 20 Gbps kapasitas untuk kebutuhan konektivitas di Filipina dan Malaysia. Saat ini, layanan satelit telah mulai dimanfaatkan di Filipina, sementara peluang kerja sama dengan Malaysia masih dalam tahap penjajakan.

Menurut Adi, meningkatnya perhatian negara-negara di kawasan terhadap infrastruktur konektivitas menunjukkan satelit kini menjadi bagian penting dari ketahanan digital dan ekonomi.

“Ini bukti bahwa negara-negara tetangga kita mementingkan kemandirian konektivitas di tengah dinamika global politik dunia saat ini,” katanya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus berkoordinasi dengan Polri dalam menangani kasus judi online atau judol jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan oleh pihak Polri.

"Jadi kami terus berkoordinasi dengan Polri, tim kami di bawah Dirjen (Direktorat Jenderal) Pengawasan Ruang Digital juga terus berkoordinasi dengan Polri," kata Meutya saat ditemui usai acara peresmian operasional Satelit Nusantara Lima di Jakarta Selatan, Senin (12/5).

Karena masih dalam proses penyelidikan, dia mengemukakan perkembangan terbaru mengenai kasus tersebut akan lebih banyak diumumkan oleh Polri.

"Kami bekerja sama dengan Polri selalu dan dalam hal ini perkembangan-perkembangan yang terkait dengan kasus di Hayam Wuruk akan terus dilakukan updating (penyampaian informasi terbaru)," ujar Meutya.

Hingga hari ini Kementerian Komdigi tercatat telah menangani sekitar tiga juta konten negatif termasuk judol. Meutya menegaskan, kerja sama antar-instansi merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik judi online.

"Kami tahu bahwa ini jaringan yang cukup luas ya, sampai ke internasional, dan oleh karena itu berbagai stakeholder (pemangku kepentingan) di dalam negeri juga perlu kemudian bergandengan tangan," ujar Meutya.

Sebelumnya, Polri menangkap 321 orang terkait tindak pidana judi daring jaringan internasional pada Sabtu (9/5). Kemudian, Polri mengumumkan pada Minggu (10/5), bahwa 320 di antaranya merupakan warga negara asing (WNA) dan penahanannya dititipkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Sebanyak 320 WNA yang ditangkap itu terdiri atas 228 warga Vietnam, 57 warga Cina, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, lima warga Thailand, tiga warga Malaysia, dan tiga warga Kamboja. Sementara itu, seorang lainnya merupakan WNI dan diproses lebih lanjut di Bareskrim Polri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) menilai pembangunan bandar antariksa di Biak, Papua, menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian antariksa nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global dan persaingan teknologi dunia. Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan akses menuju luar angkasa kini menjadi kebutuhan penting bagi setiap negara yang ingin menjaga kedaulatan dan ketahanan nasionalnya.

“Antariksa bukan lagi menjadi sekadar pilihan,” ujar Adi saat peresmian operasi Satelit Nusantara Lima (SNL) atau N5 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut Adi, globalisasi dan perkembangan teknologi telah mengubah peta geopolitik dunia. Sejumlah negara bahkan mulai membatasi layanan komunikasi, navigasi, hingga akses citra penginderaan jauh dari satelit.

Dengan kondisi saat ini, kata Adi, teknologi satelit menjadi salah satu indikator kekuatan dan kemandirian bangsa. Adi menilai Indonesia harus berani mengandalkan kapasitas sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain.

Ia menegaskan negara-negara besar kini berlomba membangun sistem, jaringan, dan teknologi satelit sendiri karena infrastruktur digital bukan lagi sekadar urusan bisnis.

“Mereka membangun sistem sendiri, satelit sendiri, teknologi sendiri, jaringan sendiri. Mengapa? Karena mereka memahami infrastruktur digital dan komunikasi masa depan bukan hanya soal bisnis, tetapi juga mencakup masalah pertahanan, keamanan, dan masa depan negara itu sendiri,” sambung Adi.

Dalam konteks itu, Adi menyebut pembangunan bandar antariksa nasional menjadi sangat penting. Ia mengatakan posisi Indonesia di garis khatulistiwa memberikan keuntungan strategis untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner.

“Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang merupakan lahan parkir paling strategis untuk meluncurkan satelit orbit ekuatorial, termasuk geostasioner,” lanjut dia.

Adi menyambut positif rencana pembangunan bandar antariksa di Biak melalui kerja sama internasional bersama Rusia, India, dan Turki. Adi mengatakan Biak memiliki keunggulan teknis dibanding sejumlah lokasi peluncuran satelit lain di dunia.

“Peluncuran dari Biak dapat menghemat bahan bakar sampai 15 persen dan menambah berat muatan hingga 25 persen, apalagi dibandingkan dengan lokasi peluncuran seperti Cape Canaveral, Florida,” ungkap Adi.

Namun demikian, Adi menegaskan pembangunan akses menuju luar angkasa tidak bisa dilakukan sendiri oleh sektor swasta. Menurut dia, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan mitra internasional.

“Access to space adalah hal yang tidak dapat diperjuangkan oleh pihak swasta sendiri. Misi besar ini memerlukan orkestrasi bersama,” ucap Adi.

Adi mengatakan PSN selama ini telah berinvestasi besar di sektor antariksa nasional. Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan telah menjalankan tiga program satelit geostasioner dengan nilai investasi lebih dari Rp 23 triliun.

“Menuju kemandirian antariksa, kita tidak bisa tetap menjadi pengguna, namun harus menjadi pemain,” kata Adi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) resmi meluncurkan operasi Satelit Nusantara Lima (SNL) atau N5 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian digital dan kapasitas satelit nasional Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso mengatakan, kehadiran Nusantara Lima menjadi simbol penting bagi penguatan kapasitas nasional Indonesia di sektor antariksa dan telekomunikasi.

“Hari ini, kami dengan bangga meresmikan operasi Nusantara 5. Sebuah simbol penting bagi negara kita untuk mempertahankan kemandirian nasional,” ujar Adi saat peresmian operasi SNL di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Adi menjelaskan, Satelit Nusantara Lima memiliki cakupan layanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Menurut dia, satelit tersebut tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di kawasan ASEAN, tetapi juga menunjukkan pentingnya sovereign capacity atau kapasitas nasional di sektor konektivitas digital.

“Nusantara 5 memiliki cakupan Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk meningkatkan kekuatan Indonesia serta menghadirkan konektivitas digital di ASEAN,” kata Adi.

Ia menyebut sejumlah negara di kawasan kini mulai menaruh perhatian besar terhadap kemandirian konektivitas nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dunia. Adi mengatakan, N5 akan diakui sebagai kapasitas nasional oleh Filipina dan saat ini juga tengah dibahas dengan Malaysia.

Dalam kesempatan tersebut, Adi juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama industri satelit di Asia Pasifik. Ia menyebut kapasitas satelit Indonesia saat ini menjadi yang terbesar di kawasan.

“Bersama satelit Indonesia lainnya, kita bisa melaporkan Indonesia memiliki kapasitas 400 Gbps, sangat besar. Kita bisa terus berperan di panggung dunia dengan kapasitas terbesar di Asia,” lanjut Adi.

Menurut Adi, pengembangan teknologi satelit kini bukan lagi sekadar bisnis, melainkan bagian penting dari pertahanan dan masa depan sebuah negara. Karena itu, Indonesia perlu membangun kemampuan teknologi sendiri agar tidak bergantung pada pihak asing.

Ia menambahkan, PSN Group telah menjalankan tiga program satelit geostasioner dalam 10 tahun terakhir dengan nilai investasi lebih dari Rp 23 triliun. Adi menegaskan pentingnya membangun ekosistem antariksa nasional secara berkelanjutan, termasuk pengembangan talenta muda Indonesia di sektor teknologi dan antariksa.

“Dengan peluncuran Nusantara 5 pada 2025, PSN Group ingin menunjukkan Indonesia mampu tampil di panggung global dan membuka babak baru pengembangan industri antariksa nasional,” kata Adi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Satelit Nusantara Lima (N5) resmi mengantongi izin Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Satelit (JARTUPSAT) dan Very Small Aperture Terminal (VSAT) dari Kementerian Komunikasi dan Digital setelah lulus Uji Laik Operasi (ULO). Perizinan ini membuka jalan bagi pengoperasian komersial satelit untuk memperkuat kapasitas konektivitas nasional, terutama di wilayah tertinggal.

Uji laik operasi dilakukan di Gateway Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 23–24 April 2026 oleh tim layanan telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital. Pengujian mencakup kesiapan jaringan satelit, keandalan sistem transmisi, keamanan jaringan, serta kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan telekomunikasi.

Dengan kapasitas mencapai 160 Gbps, Satelit N5 diproyeksikan menambah pasokan bandwidth nasional yang selama ini masih menjadi tantangan utama pemerataan akses internet di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Adi Rahman Adiwoso mengatakan kelulusan ULO menjadi tahap krusial sebelum layanan satelit dioperasikan secara komersial untuk masyarakat.

“Kami siap menjalankan misi besar selanjutnya sekaligus mendukung terwujudnya program Asta Cita untuk mengakselerasi pemerataan konektivitas dan mengeliminasi kesenjangan akses internet di pelosok Nusantara,” kata Adi dalam siaran pers, Senin (11/5/2026).

Pelaksanaan ULO turut ditinjau jajaran pimpinan Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah. Pemerintah menilai tambahan kapasitas satelit diperlukan untuk mempercepat pemerataan konektivitas sekaligus mendukung target peningkatan kecepatan internet nasional.

“Pemerintah terus mendorong percepatan pemerataan konektivitas di seluruh Indonesia. Kelulusan ULO Satelit N5 ini membuktikan infrastruktur ini telah siap secara teknis untuk mendukung agenda besar transformasi digital nasional. Kami berharap kehadiran kapasitas sebesar 160 Gbps ini dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat layanan publik di daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses digital,” ujar Edwin.

Ketua Kelompok Kerja Layanan Telekomunikasi, Falatehan, mengatakan seluruh tahapan pengujian dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan sistem satelit dapat dioperasikan secara aman dan sesuai ketentuan regulasi.

“Proses pemeriksaan yang kami lakukan di Gateway Banjarbaru ini mencakup berbagai parameter kritikal, mulai dari keandalan transmisi hingga keamanan jaringan VSAT sesuai dengan standar dan ketentuan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem Satelit N5 memiliki performa yang laik untuk dioperasikan secara komersial. Kepastian kelayakan ini sangat penting demi melindungi hak-hak pengguna jasa telekomunikasi di masa depan agar mendapatkan layanan yang berkualitas dan andal,” jelasnya.

Satelit Nusantara Lima merupakan satelit Very High Throughput Satellite (VHTS) berkapasitas 160 Gbps dengan teknologi spot beam Ka-band yang dirancang memperluas jangkauan layanan internet berkecepatan tinggi di seluruh Indonesia, termasuk wilayah yang belum terjangkau jaringan terestrial. Operasional satelit ini diharapkan menjadi salah satu penopang utama penguatan infrastruktur digital nasional.

Presiden Prabowo Subianto tiba di Pulau Miangas, titik paling utara Indonesia pada Sabtu (9/5). Pada kesempatan ini, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi membagikan ratusan modem Starlink dan ratusan ponsel pintar alias HP.

Presiden memastikan langsung ketersediaan layanan internet dan perangkat digital bagi masyarakat di Miangas. Penguatan jaringan dinilai sangat penting agar warga dapat beraktivitas digital tanpa kendala.

"Kami akan memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ibu Menteri Komdigi akan memberikan Starlink dan Handphone untuk semua KK," ujar Presiden di hadapan masyarakat Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5), dikutip dari keterangan pers, Minggu (10/5).

Mendampingi Presiden, Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa pemerintah terus memperluas akses digital hingga ke pulau terluar. “Hari ini, kami bersama-sama mewujudkan koneksi yang tidak terbatas dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas,” kata Meutya Hafid.

Untuk merealisasikan arahan tersebut, Kementerian Komdigi telah menyiapkan sejumlah dukungan infrastruktur dan perangkat telekomunikasi. Ratusan unit modem Starlink serta ratusan unit telepon seluler dibagikan kepada masyarakat.

Selain pendistribusian perangkat, Kementerian Komdigi telah melakukan penguatan sinyal Base Transceiver Station (BTS) secara menyeluruh melalui kerja sama BAKTI dan Telkomsel.

Langkah ini diharapkan memberikan koneksi yang lebih stabil bagi seluruh warga di Pulau Miangas.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menambahkan bahwa konektivitas merata menjadi fondasi utama pemerataan kesempatan.

“Anak-anak di Miangas berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak di Pulau Jawa. Pelaku usaha kecil di sini juga harus bisa mengembangkan usahanya ke pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Kementerian Komdigi menargetkan seluruh 2.500 desa yang belum terhubung dapat menikmati layanan internet pada akhir tahun ini, sebagai bagian dari percepatan pembangunan Indonesia Digital.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Pulau Miangas menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).