SURABAYA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Regional Jawa Timur , Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus). Kunjungan kerja ini untuk memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal pelaksanaan program transisi energi pemerintah yang tengah dipercepat dalam beberapa tahun terakhir.

Kunjungan yang berlangsung mulai Senin (29/6/2026) hingga Jumat (3/7/2026) diawali dengan Management Walkthrough (MWT) ke Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal (IT) Surabaya.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap kesiapan operasional fasilitas energi strategis milik Pertamina.

Dalam kunjungannya ke AFT Juanda, Iriawan menekankan pentingnya kesiapan Pertamina dalam mendukung pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus menekan emisi karbon sektor penerbangan.

Iriawan mengatakan, langkah nyata dari Juanda ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission. "Tugas menjaga pasokan avtur juga menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok maupun jeda pelayanan," ujar Iriawan di AFT Juanda, Senin (29/6/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Iwan Bule itu, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi SAF sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan kemandirian energi nasional serta pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Usai meninjau AFT Juanda, dia melanjutkan kunjungannya ke IT Surabaya, salah satu terminal energi terintegrasi terbesar di Indonesia yang memiliki peran vital dalam distribusi energi di kawasan timur Indonesia.

Manager IT Surabaya Indriati Purba Lestari melaporkan seluruh fasilitas dan infrastruktur terminal telah siap mendukung penyediaan sekaligus distribusi biosolar B50 menjelang rencana peluncuran program tersebut oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

Menanggapi laporan tersebut, Iriawan meminta IT Surabaya menjadi pelopor pengembangan energi hijau di lingkungan Pertamina sekaligus menjadi contoh bagi terminal lainnya dalam mengimplementasikan program energi berkelanjutan.

"Kedaulatan energi yang sejati adalah ketika kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengolah apa yang dikaruniai Tuhan di bumi Nusantara menjadi energi bersih bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang menggantungkan nasibnya pada belas kasihan pasar global," ungkapnya.

Selain menyoroti pengembangan energi baru terbarukan, Iriawan juga meminta manajemen memperkuat sistem digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan mencegah potensi kebocoran distribusi energi yang dapat merugikan negara.

Di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi, Iriawan juga menekankan pentingnya menjaga keandalan aset-aset vital, mulai dari tangki timbun, dermaga (jetty), hingga jaringan pipa di IT Surabaya agar tetap beroperasi secara optimal.

Menurut dia, penguatan cadangan operasional (operational buffer) menjadi langkah penting agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi menghadapi gejolak pasar energi dunia serta memastikan pasokan tetap aman bagi masyarakat.

Meski mendorong transformasi dan efisiensi, Iriawan mendorong aspek keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional Pertamina. ”Budaya Corporate Life Saving Rules harus melekat dalam perilaku sehari-hari demi melindungi aset negara dan memastikan setiap pekerja pulang dengan selamat,” kata Iriawan.

Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok dan jeda pelayanan. Langkah nyata ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission

Jakarta (ANTARA) - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan menilai kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) guna menyambut era Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur hijau nasional penting untuk memutus ketergantungan pada impor minyak mentah global.

“Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok dan jeda pelayanan. Langkah nyata ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission (NZE),” kata Iriawan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia pun mengingatkan pentingnya peran Pertamina dan para pemangku kepentingan serta mitra strategis terkait, termasuk bandara internasional, sebagai etalase transisi energi hijau berbasis potensi domestik.

Menurut Iriawan, hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian energi.

Lebih jauh, ia melakukan kunjungan kerja maraton ke wilayah Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara pekan ini sebagai tindak lanjut perseroan guna memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal program strategis pemerintah dalam transisi energi bersih.

Selain menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan SDM untuk menyambut era SAF di Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda, Iriawan juga melakukan kunjungan ke Integrated Terminal (IT) Surabaya, salah satu terminal terintegrasi terbesar di Indonesia.

Di lokasi ini, ia menerima laporan yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur IT Surabaya telah sepenuhnya siap untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar biodiesel 50 persen (B50), menyusul rencana peresmian yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini.

Iriawan berharap kesiapan IT ini dapat menjadi salah satu episentrum transformasi energi baru terbarukan, mulai dari optimalisasi pemanfaatan B35, B40, hingga penyediaan B50, green gasoline, dan green diesel secara berkelanjutan.

Di sisi lain, ia juga meminta manajemen untuk memaksimalkan keandalan sistem digitalisasi yang telah dibangun, seperti Pertamina Integrated Command Center (PICC) dan Terminal Automation System, guna menjamin akuntabilitas serta meminimalkan potensi kerugian (zero loss) dalam proses distribusi.

Mengingat situasi geopolitik global yang dinamis dan berpotensi mengganggu rantai pasok minyak dunia, Iriawan menilai pemeliharaan aset vital seperti tangki timbun, dermaga (jetty), dan jalur pipa di IT Surabaya wajib dipastikan dalam kondisi prima.

“Penguatan operational buffer atau cadangan operasional dinilai krusial agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi terhadap gejolak pasar internasional,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten EBT milik Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar US$30,5 juta atau setara 23% dari laba bersih tahun buku 2025 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (24/6/2026).

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$132,2 juta.

Dari jumlah tersebut, sebesar US$1,32 juta atau 1% disisihkan sebagai dana cadangan. Selanjutnya, sebesar US$30,5 juta atau sekitar 23% ditetapkan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

Adapun sisa laba bersih Barito Renewables Energy sebesar US$100,4 juta atau sekitar 76% ditetapkan sebagai laba ditahan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan usaha perseroan.

Selain menyetujui penggunaan laba, RUPST juga memutuskan mengangkat kembali seluruh anggota direksi dan dewan komisaris untuk masa jabatan sejak penutupan rapat hingga penutupan RUPS tahunan tahun ketiga berikutnya sesuai ketentuan anggaran dasar perseroan.

Pemegang saham BREN mengangkat kembali Tan Hendra Soetjipto sebagai Direktur Utama. Adapun Agus Sandy Widyanto, Kenneth Lee Riedel, dan Hsing Chee Chiam kembali menjabat sebagai direktur perseroan.

Di jajaran dewan komisaris, Agus Salim Pangestu, putra Prajogo Pangestu, kembali dipercaya sebagai Komisaris Utama. Sementara itu, Tan Suan Swee, David Kosasih, dan Merly diangkat kembali sebagai komisaris. Adapun Tan Ek Kia dan Cholanat Yanaranop kembali menjabat sebagai Komisaris Independen.

Susunan manajemen BREN untuk periode jabatan baru adalah sebagai berikut:

Direksi

• Direktur Utama: Tan Hendra Soetjipto
• Direktur: Agus Sandy Widyanto
• Direktur: Kenneth Lee Riedel
• Direktur: Hsing Chee Chiam

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Agus Salim Pangestu
• Komisaris: Tan Suan Swee
• Komisaris: David Kosasih
• Komisaris: Merly
• Komisaris Independen: Tan Ek Kia
• Komisaris Independen: Cholanat Yanaranop

Dari sisi kinerja, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) membukukan laba bersih sebesar US$43,01 juta atau sekitar Rp728,98 miliar (kurs Rp16.949 per dolar AS) pada Januari-Maret 2026. Laba bersih tersebut tumbuh dua digit secara tahunan, sejalan dengan pendapatan perseroan yang meningkat.

Melansir laporan keuangan kuartal I/2026 yang tidak diaudit, pendapatan BREN naik 9,8% year on year (YoY) menjadi US$165,16 juta. Mayoritas pendapatan tersebut didapat dari kontrak dengan pelanggan, senilai US$112,46 juta, atau tumbuh 10,1% YoY.

Perinciannya, penjualan listrik naik 15,4% YoY menjadi US$80,16 juta dan penjualan uap terkoreksi tipis 1,1% YoY menjadi US$32,30 juta.

Berikutnya, dari segmen pendapatan sewa operasi BREN membukukan kenaikan 10,2% YoY menjadi US$42,23 juta. Sedangkan dari segmen pendapatan sewa, pembiayaan meningkat 4,4% YoY menjadi US$10,47 juta.

Di sisi lain, BREN juga mencatat sejumlah pos beban, yakni beban depresiasi dan amortisasi naik 10,2% YoY menjadi US$25,75 juta, beban keuangan turun 4,9% YoY menjadi US$27,79 juta, lalu ada beban pajak penghasilan yang meningkat 11% YoY menjadi US$38,61 juta.

Kenaikan sejumlah pos beban yang diikuti dengan pertumbuhan solid pendapatan membuat laba periode berjalan BREN dalam triwulan pertama 2026 naik, tepatnya sebesar 24% YoY dari US$42,40 juta menjadi US$52,57 juta.

Sementara dari sisi bottom line, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih tercatat sebesar US$43,01 juta, meningkat 25,6% dari US$34,24 juta dalam periode yang sama tahun lalu.

Menilik neraca keuangan, BREN per akhir Maret 2026 membukukan kenaikan aset sebesar 1,9% year to date (YtD) sebesar US$3,94 miliar. Jumlah liabilitas perseroan naik 0,7% YtD menjadi US$3 miliar, sedangkan jumlah ekuitas tumbuh 6% YoY menjadi US$936,44 juta.

Bisnis.com, SEMARANG – Menjaga komitmen untuk terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, Bank Jateng menyambut Adnas sebagai Komisaris Utama Independen Bank Jateng.

Adnas, pria kelahiran Payakumbuh itu memulai karirnya di kepolisian dengan jabatan terakhir sebagai Kapolda Gorontalo, Sulawesi Utara. Setelah itu, ia ditunjuk sebagai Widyaiswara Utama Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespim Lemdiklat Polri).

Pada periode 2023-2024, Adnas terpilih menjadi Tenaga Ahli Bidang Hukum, Keamanan dan Kedaulatan Energi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai Komisaris Utama Independen Bank Jateng, Adnas menegaskan kesiapannya untuk memperketat fungsi pengawasan dan memberikan nasihat strategis kepada direksi, demi memastikan diterapkannya prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh di seluruh jenjang perusahaan.

Sebagai pengawas dan pemberi nasihat jalannya kebijakan dan operasional bank, Adnas membedah langkah taktisnya ke depan menggunakan pendekatan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT). Melalui pemetaan yang komprehensif ini, ia optimistis Bank Jateng mampu menjawab tantangan industri perbankan modern yang makin dinamis.

Menurut Adnas, modal utama Bank Jateng terletak pada fondasi bisnis yang solid dan relasi yang kuat dengan daerah.

"Bank Jateng memiliki dukungan kuat dari pemerintah daerah sebagai pemegang saham, jaringan layanan yang luas di Jawa Tengah, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Selain itu, Bank Jateng juga memiliki fondasi bisnis yang stabil dan sumber daya manusia yang terus berkembang, sehingga menjadi modal penting dalam memperkuat kinerja dan penerapan GCG," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (18/6/2026).

Kekuatan internal tersebut dinilai sinkron untuk menangkap berbagai peluang pasar yang terbuka lebar saat ini. Adnas melihat potensi besar pada digitalisasi dan sektor riil di Jawa Tengah.

Kendati memiliki posisi yang kuat, Adnas mengakui ada beberapa sektor internal yang harus terus dipacu, terutama menyangkut adaptasi teknologi modern yang berjalan begitu cepat.

"Transformasi digital masih perlu dioptimalkan agar Bank Jateng mampu memberikan layanan yang lebih efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Oleh karena itu, saya akan mendorong direksi untuk mempercepat digitalisasi proses bisnis dan peningkatan kompetensi SDM di bidang teknologi," kata Adnas.

Langkah akselerasi digital ini sekaligus menjadi benteng utama dalam menghadapi ancaman eksternal perbankan yang kian kompleks, mulai dari persaingan ketat hingga isu kejahatan siber.

Memasuki periode kinerja tahun 2026, Adnas menekankan bahwa target yang dibebankan kepada jajaran direksi tidak hanya melulu soal angka profitabilitas, melainkan kualitas dari pertumbuhan itu sendiri. Ia menginginkan target yang ditetapkan harus realistis, terukur, dan selaras dengan Rencana Bisnis Bank (RBB).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Tingkat Kesehatan Bank (TKB) akan menjadi barometer utama dalam mengukur sejauh mana direksi mampu merealisasikan rencana strategis di lapangan.

"Kinerja 2026 tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari kualitas pertumbuhan dan keberlanjutan bank dalam jangka panjang," pungkas Adnas.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) merombak jajaran pengurus perseroan. Perubahan itu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari proses regenerasi dan penguatan tata kelola yang dilakukan BUKA secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi perkembangan industri digital serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

BUKA resmi memperkuat Dewan Komisaris dengan mengangkat Sutarman sebagai Komisaris Independen sekaligus Komisaris Utama.

Komisaris Utama BUKA, RD. Adi Wardhana Sariaatmadja menyambut baik bergabungnya Sutarman ke dalam jajaran dewan pengawas.

Sebagai perusahaan yang menggunakan teknologi secara ekstensif, BUKA menyadari betul dinamika dan tantangan di ranah digital.

Oleh karena itu, keahlian spesifik Sutarman di bidang keamanan siber (cybersecurity) menjadi aset yang sangat dibutuhkan perusahaan.

Langkah ini menjadi sangat penting mengingat data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat kerugian akibat kejahatan siber mencapai Rp 476 miliar sepanjang November 2024-Januari 2025, dengan lonjakan laporan penipuan digital hingga 1,2 juta kasus pada pertengahan tahun 2025.

“Kami berharap kehadiran beliau dapat semakin memperkuat fungsi pengawasan dan memberikan perspektif strategis bagi BUKA dalam menghadapi perkembangan industri digital yang terus berkembang serta mendukung pertumbuhan perseroan yang berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/6/2026).

RUPST juga menyetujui pengangkatan Natalia Firmansyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama, menggantikan Willix Halim yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Di saat yang sama, rapat juga menyetujui pengangkatan kembali Victor Putra Lesmana sebagai Direktur BUKA.

“Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan strategi bisnis, operasional, dan tata kelola perseroan yang baik (Good Corporate Governance),” ungkapnya.

Natalia Firmansyah akan memimpin untuk sementara hingga pengangkatan Direktur Utama dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

“Perseroan juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yenny Wahid yang telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Komisaris Independen Sekaligus ESG Ambassador Perseroan,” paparnya.

Adi bilang, BUKA juga menghormati dan mendukung penuh keputusan serta komitmen Yenny Wahid untuk melanjutkan dedikasinya di ranah sosial, pendidikan, toleransi, dan pembangunan berkelanjutan melalui berbagai organisasi yang dipimpinnya di tingkat nasional maupun internasional.

“Melalui perubahan struktur manajemen ini, BUKA siap melangkah dan menjadi perseroan yang lebih inovatif, aman, dan terpercaya dalam melayani para konsumen dan pemangku kepentingan,” ungkapnya. (Oleh: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Gelar RUPS, Bukalapak (BUKA) Rombak Jajaran Pengurus

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Bukit Darmo Property Tbk. (BKDP) memperoleh pinjaman afiliasi senilai Rp175,54 miliar dari Komisaris Utama perseroan, Endang Lestari Pujiastuti, guna mendukung modal kerja dan kebutuhan operasional perusahaan.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan, BKDP telah menandatangani akta pernyataan transaksi pinjaman tersebut pada 28 April 2026.

Pinjaman itu memiliki tenor selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, dengan tingkat bunga sebesar 0,5% per tahun tanpa kewajiban penyediaan jaminan.

Direktur Utama BKDP Hendro Sumampow mengatakan transaksi tersebut dilakukan untuk mendukung keberlangsungan usaha perseroan di tengah kebutuhan pendanaan operasional dan pengembangan proyek.

“Transaksi ini bersifat sangat mendesak untuk menjamin keberlangsungan usaha Perseroan dengan kondisi yang lebih menguntungkan dibandingkan alternatif pendanaan lain,” tulis Hendro dalam keterbukaan informasi, Jumat (22/5/2026).

Adapun dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan perseroan, antara lain pembiayaan pembangunan hotel sebesar Rp64,42 miliar, renovasi mal Rp81,35 miliar, pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp21,47 miliar, pembayaran listrik PLN Rp2,43 miliar, serta biaya operasional Rp5,85 miliar.

Perseroan menilai transaksi tersebut memberikan manfaat finansial karena tingkat suku bunganya lebih rendah dibandingkan bunga pasar dan tidak mensyaratkan jaminan aset.

Nilai transaksi tersebut setara sekitar 57% dari total ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audited per 31 Desember 2025.

BKDP menegaskan transaksi ini merupakan transaksi afiliasi karena pemberi pinjaman merupakan Komisaris Utama perseroan. Meski demikian, manajemen memastikan transaksi telah dilakukan sesuai prinsip kewajaran dan praktik bisnis yang berlaku umum.

“Tidak terdapat anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan yang turut serta dalam pengambilan keputusan atas transaksi ini,” tambah Hendro.

Perseroan juga memastikan transaksi pinjaman tersebut tidak memberikan dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha perusahaan. Sebaliknya, pendanaan tersebut dinilai dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan BKDP.

BANDUNG, KOMPAS.com - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BJB Tahun Buku 2025 menyetujui pembagian dividen Rp 900 miliar atau setara Rp 85,54 per lembar saham.

Selain pembagian dividen, RUPST emiten berkode BJBR ini beragendakan perubahan direksi dan komisaris.

Sejumlah nama masuk dalam jajaran baru, termasuk Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama Independen.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya merekomendasikan figur berintegritas untuk mengisi posisi strategis.

“Saya merekomendasikan orang-orang yang memiliki integritas,” ujar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Bandung, Selasa (28/4/2026).

Menurut Dedi, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas dalam memberikan nasihat kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan.

Posisi Susi Pudjiastuti efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut susunan baru Dewan Komisaris dan Direksi Bank BJB:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama Independen: Susi Pudjiastuti (menunggu persetujuan OJK)
• Komisaris Independen: Novian Herodwijanto
• Komisaris Independen: Eydu Oktain Panjaitan (menunggu persetujuan OJK)
• Komisaris: Rudie Kusmayadi
• Komisaris: Herman Suryatman
• Komisaris: Tomsi Tohir

Direksi

• Direktur Utama: Ayi Subarna
• Direktur Kepatuhan: Asep Dani Fadillah
• Direktur Keuangan: Hana Dartiwan
• Direktur Korporasi dan UMKM: Mulyana
• Direktur Konsumer dan Ritel: Nunung Suhartini
• Direktur Teknologi Informasi: Muhammad As’adi Budiman
• Direktur Operasional: Herfinia

Aset Tembus Rp 221 Triliun

Sepanjang 2025, bank bjb mencatat total aset sebesar Rp 221,3 triliun.

Capaian tersebut menjadikan bank bjb sebagai bank pembangunan daerah dengan aset terbesar di Indonesia.

Kinerja ini didukung oleh penguatan teknologi, penguasaan pasar, serta kolaborasi dengan pemegang saham.

RUPST juga menjadi momentum bagi bank bjb untuk memperkuat komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat dan Banten.

Perusahaan menegaskan akan terus mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta memperluas layanan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penentuan jajaran baru manajemen Bank BJB hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 dilakukan dengan mengedepankan aspek integritas.

Dedi Mulyadi mengaku tidak menghafal seluruh nama yang masuk dalam struktur terbaru tersebut. Ia menyebut, rekomendasi yang diberikan lebih berfokus pada kualitas personal dibanding sekadar pengenalan individu.

“Nanti tanya saja langsung. Kan saya jujur saja tidak tahu satu-satu namanya, karena saya merekomendasikan orang-orang dalam BJB yang menurut saya memiliki integritas,” ujarnya di lokasi RUPST 2025 Bank Bjb di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (27/4/2026).

Saat disinggung mengenai kemungkinan masuknya Susi Pudjiastuti dalam jajaran, Dedi Mulyadi belum memberikan kepastian. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di forum RUPS.

“Kita lihat nanti setelah RUPS ya. Yang jelas beliau adalah orang yang memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat pada gubernur agar mengambil keputusan-keputusan yang tepat di Jawa Barat,” katanya.

Kabiro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Setda Jabar Deny Hermawan membenarkan jika Bu Susi akan diajukan sebagai calon Komisaris Utama bank BJB.

"Betul Bu Susi. Rencananya akan didampingi Pak Eydu [Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan]," katanya di lokasi RUPST.

Menurut Denny, nama Bu Susi dan Eydu akan diusulkan secara resmi dalam agenda RUPST yang membahas khusus terkait perubahan kepengurusan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) menyetujui seluruh mata acara rapat, termasuk perubahan susunan dewan komisaris perseroan. Dalam keputusan tersebut, pemegang saham menetapkan Mulya Effendi Siregar sebagai Komisaris Utama/Independen menggantikan Kemal Azis Stamboel yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Selain itu, RUPST juga menetapkan Sendiaty Sondy sebagai komisaris baru perseroan. Dengan keputusan tersebut, susunan Dewan Komisaris BTPN Syariah mengalami perubahan, sementara susunan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tetap.

Direktur Kepatuhan merangkap Corporate Secretary BTPN Syariah Arief Ismail menyatakan penunjukan komisaris baru diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan.

“Dengan bergabungnya Ibu Sendiaty Sondy sebagai Komisaris, BTPN Syariah semakin memperkuat komitmen perseroan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik [Good Corporate Governance],” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Seperti diketahui Sendiaty Sondy memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perbankan nasional dan bank asing, khususnya dalam bidang manajemen risiko dan tata kelola konglomerasi keuangan.

Dalam perjalanan kariernya, Sendiaty berperan dalam merancang dan mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) sejak 2012. Pengembangan tersebut mencakup penyusunan risk appetite, penetapan batas risiko, pelaksanaan stress testing, serta kebijakan risiko yang diterapkan secara menyeluruh di organisasi.

Dia juga terlibat dalam pembentukan sejumlah unit strategis, antara lain divisi manajemen risiko keamanan siber, unit manajemen risiko perubahan iklim, serta divisi manajemen risiko terintegrasi yang mendukung penguatan ketahanan operasional dan tata kelola risiko dalam konglomerasi keuangan.

Dalam lingkup pengawasan konglomerasi keuangan, Sendiaty tercatat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang mengawasi pengelolaan risiko pada sejumlah entitas anggota grup keuangan, termasuk BTPN Syariah, PT BTPN Syariah Ventura, PT OTO Multiarta, dan PT Summit Oto Finance. Peran tersebut mencakup koordinasi antara entitas utama dan entitas anggota untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator serta konsistensi penerapan manajemen risiko di tingkat grup.

Sedangkan Mulya Effendi Siregar memiliki rekam jejak panjang sebagai regulator dan industri perbankan syariah nasional. Dalam kariernya, Mulya pernah menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2014 hingga 2017.

Sebelumnya, ia berkarier di Bank Indonesia (BI), dengan posisi terakhir Asisten Gubernur. Dalam perjalanannya di BI, Mulya juga pernah menjabat Direktur Eksekutif di bidang riset dan regulasi perbankan dan perbankan syariah. Namanya juga pernah menjabat sebagai komisaris utama di sejumlah anak usaha bank syariah BUMN.

Susunan Manajemen BTPB Syariah:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama/Independen: Mulya Effendi Siregar
• Komisaris Independen: Dewie Pelitawati
• Komisaris: Ongki Wanadjati Dana
• Komisaris: Sendiaty Sondy
  

Dewan Direksi (tidak mengalami perubahan)

• Direktur Utama: Hadi Wibowo
• Direktur Kepatuhan: Arief Ismail
• Direktur: Fachmy Achmad
• Direktur: Dwiyono Bayu Winantio
• Direktur: Dewi Nuzulianti
  

Dewan Pengawas Syariah

• Ketua Dewan Pengawas Syariah: H. Ikhwan Abidin
• Anggota: H. Muhamad Faiz
• Anggota: H. Cecep Maskanul Hakim

Bisnis.com, JAKARTA - Bacelius Ruru mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA).

Berdasarkan keterbukaan informasi, dikutip Minggu (12/4/2026), manajemen TOBA menyatakan Perseroan telah menerima surat pemberitahuan pengunduran diri Bacelius Ruru pada 9 April 2026.

Disebutkan bahwa permohonan pengunduran diri tersebut sehubungan dengan pertimbangan komitmen Bacelius terhadap beberapa jabatan rangkap yang saat ini dijalankan dan masa bakti di Perseroan yang telah melampaui 10 tahun.

"...serta pertimbangan bahwa perlu adanya proses regenerasi kepemimpinan untuk mendukung pencapaian target dan arah strategis Perseroan," tulis Direktur TOBA Alvin Firman Sunanda dalam pengumuman resmi TOBA.

Adapun, pengunduran diri Bacelius akan efektif sesuai dengan persetujuan rapat umum pemegang saham TOBA.

Mengutip laman resmi TOBA, Bacelius menjabat sebagai komisaris utama dan komisaris independen Perseroan sejak 2019.

Saat ini, dia juga masih menjabat sebagai direktur utama PT Agung Podomoro Land Tbk dan presiden komisaris independen PT Polychem Indonesia Tbk.

Dalam perjalanan kariernya, ia juga pernah menduduki posisi-posisi kunci,seperti presiden komisaris PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Perseroan Pengelola Aset.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan memiliki pengalaman luas dalam pengawasan pasar modal dan manajemen BUMN, termasuk peran sebagai ketua Bapepam dan direktur jenderal di Kementerian Keuangan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Indonesia Tbk. merombak jajaran komisaris dan mengangkat Tae Doo Kwon sebagai Wakil Komisaris Utama perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung pada hari ini, Kamis (12/3/2026).

Keputusan tersebut diambil setelah pemegang saham menyetujui pengunduran diri Seng Hyup Shin dari jabatan Wakil Komisaris Utama yang berlaku efektif sejak penutupan rapat.

Sebagai penggantinya, perseroan menunjuk Tae Doo Kwon yang saat ini menjabat sebagai Head of Global Growth Support Division di KB Kookmin Bank, salah satu entitas utama dalam grup keuangan Korea Selatan KB Financial Group.

Tae Doo Kwon juga memiliki pengalaman panjang di KB Kookmin Bank, antara lain sebagai Managing Director of Global Business Group dan General Manager of Global Planning Department.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengatakan perubahan susunan pengurus tersebut merupakan bagian dari langkah strategis perseroan untuk memperkuat tata kelola dan mempercepat transformasi bisnis bank.

“Perubahan susunan pengurus ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta mendorong transformasi digital secara berkelanjutan,” ujar Kunardy dalam keterangan resmi, Kamis (12/3/2026).

Dengan keputusan RUPSLB tersebut, susunan Dewan Komisaris KB Bank menjadi Jerry Marmen sebagai Komisaris Utama, Tae Doo Kwon sebagai Wakil Komisaris Utama, serta Stephen Liestyo dan Hae Wang Lee sebagai Komisaris Independen.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KB Bank menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Jerry Marmen

• Wakil Komisaris Utama: Tae Doo Kwon*

• Komisaris Independen: Stephen Liestyo

• Komisaris Independen: Hae Wang Lee

Direksi

• Direktur Utama: Kunardy Darma Lie

• Direktur: Robby Mondong

• Direktur: Dodi Widjajanto

• Direktur: Henry Sawali

• Direktur: Jung Ho Han

• Direktur: Jang Hyuk Im

• Direktur: Widodo Suryadi

• Direktur: Ju Hwan Yi*

• Direktur: Yungki Prabowo*

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI menyampaikan keterbukaan informasi terkait masa jabatan Dewan Komisaris perusahaan. Hal ini menegaskan masa jabatan Said Aqil Siroj sebagai Komisaris Utama akan diputuskan pada RUPS terdekat.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi pasar modal serta komitmen perusahaan dalam menjaga transparansi kepada publik dan pemegang saham. Informasi tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (4/3/2026).

Kiai Said Aqil Siroj Ditunjuk Jadi Komisaris Utama IBFN, Masa Jabatan 5 Tahun



Diterangkan bahwa pengumuman ini merujuk pada sejumlah dasar hukum, salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.04/2015 mengenai keterbukaan informasi atau fakta material oleh emiten dan perusahaan publik.

Selain itu, KAI juga mengacu pada Keputusan Para Pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 29 Tahun 2026 tertanggal 5 Januari 2026 yang berkaitan dengan persetujuan pengalihan saham, perubahan struktur permodalan, serta perubahan anggaran dasar perusahaan.

Perseroan juga merujuk pada Surat Badan Pengelola BUMN Nomor S-12/WK2.BPU/01/2026 tertanggal 13 Januari 2026 tentang penegasan masa jabatan direksi dan dewan komisaris.

Dalam laporan tersebut, manajemen KAI menyampaikan bahwa masa jabatan Said Aqil Siroj, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, akan berlaku sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan terdekat. Selain Said Aqil, laporan ini juga mencakup status masa jabatan Diah Natalisa yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan, yang juga akan berakhir pada agenda RUPS yang sama.

"Kami menyampaikan bahwa masa jabatan Sdr. Said Aqil Siroj sebaga Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Sdri. Diah Natalisa sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan pada pelaksanaan RUPS Tahunan terdekat," tulis Laporan KAI kepada OJK dikutip dari keterbukaan informasi, Rabu (4/4/2026).

Jelang Muktamar ke-35 NU, Kiai Imam Jazuli Ungkap 4 Kriteria Calon Rais Aam PBNU



Terkait dampaknya, pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan bahwa berakhirnya masa jabatan tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha emiten secara keseluruhan. Perubahan ini dipandang sebagai bagian dari prosedur administratif dan organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Hingga saat ini, perseroan belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut maupun rincian mengenai siapa yang akan mengisi posisi tersebut ke depannya. Said Aqil Siroj sendiri telah menduduki kursi Komisaris Utama KAI sejak tahun 2021 sebelum akhirnya memasuki masa transisi jabatan tahun ini.