DPR RI mengingatkan perlunya mitigasi dalam pembentukan holding BUMN logistik yang rencananya akan di bawah naungan PT Pos Indonesia. Merger ini melibatkan 21 BUMN di sektor losistik.

Anggota Komisi VI DPR RI Askweni mengatakan perubahan struktur organisasi besar-besaran itu pasti akan memicu gejolak di internal perusahaan yang harus segera dimitigasi.

Ia pun menekankan pentingnya kesiapan manajemen dalam menghadapi potensi penolakan atau resistensi dari para karyawan yang terdampak oleh perubahan posisi maupun hierarki.

Selain aspek sumber daya manusia, mitigasi risiko melalui penguatan digitalisasi menjadi poin krusial yang disoroti Askweni guna menjamin keamanan transaksi masyarakat di ribuan titik layanan.

Askweni mengingatkan agar jangan sampai nama besar BUMN disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk tindak kriminal yang merugikan publik.

"Jangan sampai aset kita, nama baik kita, Pos Indonesia ini dipakai oleh orang-orang penipu melalui SMS-SMS penipuan. Pengawasan itu penting, jangan sampai di ribuan titik itu barang atau titipan masyarakat hilang atau dananya hilang," ujar Askweni dalam keterangan resmi, Junat (17/4).

Ia juga meminta pembentukan holding BUMN logistik di bawah PT Pos Indonesia tidak boleh terjebak pada urusan komersial atau sekadar mencari keuntungan semata.

Askweni mengapresiasi langkah merger BUMN logistik. Apalagi, urgensi pembentukan holding ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa ekosistem logistik BUMN masih terpecah ke dalam lebih dari 20 entitas yang berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya, fragmentasi ini mengakibatkan inefisiensi operasional yang serius, yang berdampak pada penurunan pendapatan PT Pos Indonesia hingga 21 persen dan laba bersih yang merosot tajam sebesar 56 persen.

Ia menilai tanpa integrasi yang kuat yang didukung dengan moda transportasi lain seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), biaya logistik nasional akan tetap tinggi dan terus membebani daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

Untuk memutus rantai inefisiensi tersebut, Askweni mendorong pemerintah untuk mengambil langkah berani dengan menyatukan sistem logistik di bawah satu kendali yang terpusat.

Ia menyarankan pemanfaatan aset historis PT Pos yang telah berusia lebih dari 200 tahun sebagai modal utama, mulai dari lahan, bangunan, hingga sumber daya manusia yang sudah mumpuni.

"Kita menggunakan kekuasaan negara untuk memaksa ini jadi satu sistem, sistem bagaimana terpadu, terpusat ke layanan logistik menggunakan kekuatan yang kita miliki," pungkasnya.

Holding BUMN Logistik rencananya akan di bawah kendali PT Pos Indonesia. Tujuan merger BUMN ini adalah mengintegrasikan layanan logistik end-to-end (gudang, truk, kapal, pesawat) guna menurunkan ongkos logistik nasional dan meningkatkan efisiensi.

Konsolidasi ini melibatkan 21 perusahaan/anak usaha BUMN pada 2026, mencakup pergudangan, pengiriman, dan transportasi darat-laut.

[Gambas:Youtube]

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku menerima laporan dari petani mengenai gula rafinasi impor yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri, tetapi justru membanjiri pasar.

Kondisi tersebut muncul setelah terungkap produksi gula nasional masih menurun, sedangkan produk turunannya seperti molase justru sulit terserap pasar.

Amran mengungkap harga molase terus turun sejak awal 2025 hingga Maret 2026. Setelah sempat mencapai Rp1.980 per liter pada Februari 2025, harga melemah hingga sekitar Rp1.024 per liter pada Maret 2026.

"Produksi kita kurang, tapi molase gula tidak bisa laku. Di Jawa Timur itu terjadi di Oktober, tidak bisa laku. Ada anomali di situ," kata Amran dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (8/4).

Gula rafinasi yang seharusnya untuk kebutuhan industri justru masuk ke pasar konsumsi. Bahkan, menurut Amran, bukan sekadar bocor, tetapi membanjiri pasar.

"Kalau bocor (jumlahnya) sedikit. Ini banjir. Nah itu terjadi, kami langsung ditelepon, ada laporan dari petani, itu rafinasi yang langsung masuk ke lapangan, ke pasar," ujar Amran.

Amran mengatakan laporan banjir gula rafinasi datang dari sejumlah wilayah seperti Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Rembesan gula rafinasi tersebut kemudian dijual sebagai gula konsumsi.

Menurut dia, hal tersebut terjadi karena tingkat keputihan gula rafinasi impor memiliki standar International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) yang mirip dengan gula putih produksi lokal.

"Rembesannya kita ditangkap di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Selatan dan beberapa daerah lainnya. Gula rafinasi, tetapi dimasukkan ke pasar sebagai white sugar atau gula konsumsi. Ini membahayakan," ujar Amran.

Selain itu, Amran juga menemukan tebu ratoon sudah dalam kondisi tidak layak produksi sebesar 70 hingga 80 persen.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan pembongkaran ratoon seluas 300 ribu hektare dari total sekitar 500 ribu hektare tanaman lama.

Rencana bongkar akan dilakukan bertahap sekitar 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun. Anggaran yang disiapkan untuk 2025 sebesar Rp1,7 triliun. Tahun ini, ia tidak menjelaskannya secara detail.

Melalui revitalisasi ini, pemerintah menargetkan Indonesia bisa swasembada gula putih paling lambat pada 2027.

Amran menyebut saat ini selisih antara produksi dan kebutuhan gula konsumsi nasional tinggal sekitar 200 ribu ton. Produksi gula berada di kisaran 2,6 juta ton-2,7 juta ton, sedangkan konsumsi mencapai sekitar 2,8 juta ton-2,9 juta ton per tahun.

[Gambas:Youtube]

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mencatat 442 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah menjual LPG hingga minyak tanah.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan hingga 1 Februari 2026, terdapat 2.592 KDMP yang telah teregistrasi dalam sistem. Dari jumlah tersebut sebanyak 442 menjual LPG dan juga minyak tanah.

"Ini terdapat 442 KDMP yang sudah menjual LPG dengan 429 KDMP menjadi outlet LPG, dan 13 KDMP menjadi outlet pangkalan minyak tanah, karena lokasinya memang belum konversi minyak tanah," ujar Mars Ega dalam Rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (11/2).

Pertamina, sambung Mars Ega, terus berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan kementerian lainnya untuk memverifikasi para pemohon KDMP yang mengajukan sebagai outlet LPG ini. Pasalnya, KDMP yang mendaftar mencapai 5.689.

Tak hanya itu, Mars Ega menekankan penjualan LPG dan minyak tanah melalui KDPM akan tetap sesuai aturan yakni wajib menggunakan tanda pengenal atau KTP.

"Tentunya sesuai dengan ketentuan di mana setiap transaksi di KDMP ini tetap akan melakukan pencatatan KTP menggunakan sistem MAP yang ada di Pertamina," tegasnya.

Pemerintah memang tengah menyusun aturan baru pendistribusian LPG, terutama subsidi. Tujuannya agar semua harga di seluruh Indonesia merata.

Saat ini, harga LPG 3 kg jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah masih banyak ditemukan. Selain itu, banyak pula orang menengah ke atas yang menggunakan padahal sasarannya adalah kelompok tak mampu atau miskin.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerima sebanyak 7.887 aduan konsumen sepanjang Januari hingga Desember 2025.

Aduan terbanyak berasal dari transaksi daring (online).  Tercatat sebanyak 7.836 aduan atau 99,35 persen berkaitan dengan transaksi online, sedangkan transaksi offline hanya menyumbang 32 aduan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, dari total aduan tersebut, sebanyak 7.853 laporan atau sekitar 99,56 persen telah diselesaikan.

"Untuk periode Januari-Desember 2025, Kementerian Perdagangan telah melayani 7.887 aduan yang masuk dari berbagai saluran, termasuk 7.853 aduan telah selesai ditangani atau sekitar 99,56 persen," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (4/2) lalu.

Berdasarkan sektornya, sebagian besar keluhan terkait kluster barang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor dengan 1.861 aduan. Disusul sektor jasa keuangan sebanyak 1.321 aduan, jasa transportasi 657 aduan, serta sektor obat dan makanan 523 aduan.

Selanjutnya, sektor jasa telekomunikasi menerima 485 aduan, jasa pariwisata 319 aduan, listrik dan gas 114 aduan, layanan kesehatan 75 aduan, serta sektor perumahan 71 aduan. Sementara itu, aduan dari sektor lain-lain tercatat sebanyak 2.462 laporan.

Menurut Budi, penanganan pengaduan dilakukan melalui pemberian respons kepada konsumen lewat saluran resmi, serta klarifikasi kepada pelaku usaha guna membantu para pihak menemukan solusi.

Kemendag juga terus memperkuat perlindungan konsumen melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, penguatan kelembagaan, layanan pengaduan, edukasi konsumen dan pelaku usaha, serta penguatan regulasi.

"Upaya ini dilakukan untuk menjamin hak-hak konsumen, meningkatkan kepercayaan pasar, dan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan," pungkas Budi.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mengungkap produk baja murah asal China telah menekan industri baja nasional, hingga membuat produksi dalam negeri melemah. Masuknya baja impor berharga rendah dinilai mendistorsi pasar dan menggerus daya saing produsen baja nasional.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan mengatakan dampak paling nyata terlihat dari rendahnya tingkat utilisasi pabrik baja di Indonesia yang hingga kini masih berada di bawah 60 persen.

"Ini karena pasar diisi produk-produk baja murah dari Tiongkok. Kami hitung kurang lebih potensi impor Indonesia dari kebutuhan baja kurang lebih ekuivalen hampir mencapai Rp80 triliun per tahun," kata Akbar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2).

Selain impor, Akbar menyoroti relokasi pabrik baja asal China ke Indonesia yang telah berlangsung sekitar 10-12 tahun terakhir dengan penggunaan teknologi induction furnace (tungku induksi).

Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperketat persaingan dan menambah tekanan bagi industri baja nasional di tengah ketidakpastian global.

"Induction furnace ini yang kemarin juga ada hubungannya dengan mengimpor scrap yang tercemar bahan nuklir. Ini dampaknya bisa kemana-mana," ucap Akbar.

Tekanan itu turut berdampak pada operasional industri baja dalam negeri. Akbar mengungkapkan salah satu joint venture Krakatau Steel, Krakatau Osaka Steel, akan menghentikan operasinya pada April mendatang. Sebelumnya, penutupan pabrik baja long product juga terjadi di Surabaya karena tidak mampu bersaing dengan maraknya impor baja murah.

Untuk merespons kondisi tersebut, Krakatau Steel mengajukan lima dukungan kepada pemerintah, mulai dari penataan tata niaga impor, percepatan bea masuk anti-dumping, penerapan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), hingga perluasan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) guna melindungi industri baja nasional.

Di tengah tekanan industri, Krakatau Steel mencatatkan perbaikan kinerja keuangan.

Akbar menyebut perseroan membukukan pendapatan sebesar US$955 juta atau sekitar Rp16 triliun (asumsi kurs Rp16.790 per dolar AS) pada 2025 atau tumbuh 0,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didukung transformasi operasional, efisiensi biaya, dan fokus pada segmen dengan margin tinggi.

Selain pendapatan, volume penjualan baja Krakatau Steel juga tumbuh signifikan sebesar 29 persen menjadi 945 ribu ton sepanjang satu tahun terakhir, seiring upaya perseroan memperkuat fundamental perusahaan dan memperluas kembali akses pasar.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria membeberkan kondisi terkini PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) usai menerima suntikan dana sebesar Rp4,9 triliun dari PT Danantara Aset Management (Persero).

Dony mengatakan Krakatau Steel saat ini bergerak menuju kondisi finansial yang lebih sehat setelah menjalani berbagai langkah transformasi.

"Krakatau Steel hari ini sudah memasuki fase menuju sehat secara finansial," kata Dony dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Dony menjelaskan perbaikan dilakukan secara menyeluruh melalui intervensi keuangan, operasional, hingga tata kelola perusahaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya restrukturisasi untuk memulihkan kinerja Krakatau Steel.

Sebagai pemegang saham, Danantara melalui PT Danantara Aset Management memberikan dukungan pendanaan kepada Krakatau Steel dengan skema pinjaman pemegang saham (shareholder loan) senilai Rp4,9 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung penyehatan perusahaan.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dana pinjaman dialokasikan untuk modal kerja sebesar Rp4,18 triliun serta program pengunduran diri sukarela atau golden handshake (GHS) dan penyehatan dana pensiun senilai Rp752,8 miliar.

Modal kerja tersebut akan digunakan untuk pembelian bahan baku pabrik Hot Strip Mill (HSM), Cold Rolled Coil (CRM), serta mendukung pasokan bahan baku pabrik pipa. Sementara itu, pendanaan untuk program GHS dan dana pensiun dilakukan melalui mekanisme lump sum window.

"Transaksi ini sangat dibutuhkan oleh Perseroan untuk mendukung pemulihan bisnis baja pasca penyelesaian perbaikan HSM serta menjaga keberlanjutan program Restrukturisasi Utang yang telah efektif pada Oktober 2025. Dukungan pendanaan ini menjadi sangat krusial agar kegiatan operasional dapat berjalan secara optimal sesuai rencana," tulis Manajemen Krakatau Steel dikutip dari Keterbukaan Informasi BEI, pada Rabu (24/12/2025) lalu.

Manajemen Krakatau Steel menyatakan dukungan pendanaan ini krusial untuk menjaga keberlanjutan operasional dan mendukung pemulihan bisnis baja setelah perbaikan fasilitas produksi, sekaligus menopang program restrukturisasi utang yang telah efektif sejak Oktober 2025.

Krakatau Steel dan Danantara Aset Management juga telah menandatangani perjanjian pinjaman pada 19 Desember 2025. Pinjaman tersebut terdiri dari dua skema, yakni pinjaman modal kerja Rp4,18 triliun dengan tenor minimal lima tahun dan pinjaman Rp752,8 miliar dengan tenor minimal enam tahun.

"Dengan adanya dukungan pendanaan melalui Pinjaman Pemegang Saham, Perseroan akan memiliki likuiditas yang lebih kuat, sehingga mampu menjalankan kegiatan operasional secara lebih optimal. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan biaya produksi serta peningkatan daya saing produk Perseroan," tulis manajemen.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkapkan rencana pembangunan pabrik baja baru di Indonesia.

Proyek tersebut dijadwalkan masuk tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking bulan depan, dan diharapkan mampu menambah kapasitas 3 juta ton baja.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pembangunan pabrik baja baru merupakan bagian dari roadmap pengembangan industri nasional yang tengah disiapkan Danantara, khususnya di sektor hilirisasi dan penguatan industri hulu baja.

"Salah satu proyek hilirisasi yang dilakukan Danantara tahun ini adalah pengembangan upstream industri baja yang akan segera kita groundbreaking bulan depan, dengan penambahan kapasitas 3 juta ton baja," ujar Dony dalam rapat kerja dan dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2).

Dony menyebut, pengembangan industri baja diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor, seiring meningkatnya kebutuhan baja dalam negeri. Selama ini, konsumsi baja nasional masih didominasi oleh produk impor.

Selain pembangunan pabrik baja baru, Danantara juga melakukan perbaikan terhadap PT Krakatau Steel Tbk yang dinilai telah memasuki fase pemulihan kondisi keuangan. Menurut Dony, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk mendorong pertumbuhan industri strategis nasional.

"Sebenarnya ke depan kita ingin industri kita bertumbuh dan berkembang dengan baik. Karena itu beberapa proyek sedang kami lakukan, berkaitan dengan baja, termasuk perbaikan terhadap Krakatau Steel. Krakatau Steel hari ini sudah memasuki fase menuju sehat secara finansial, Danantara sudah melakukan intervensi dan perbaikan terhadap kesehatan Krakatau Steel," kata Dony.

Danantara juga mendorong industrialisasi perusahaan-perusahaan yang berada dalam lingkup pengelolaannya, termasuk di sektor perkapalan dan perkeretaapian, guna memperkuat rantai pasok industri nasional.

"Kami berharap kebutuhan baja kita hari ini masih didominasi impor, dengan mengembangkan pabrik baja kita ke depan di upstream yang akan groundbreaking bulan depan dengan kapasitas produksi 3 juta ton per tahun, tentu harus ada keberpihakan pemerintah untuk melindungi industri yang sedang kita kembangkan," ucap Dony.

Dony menegaskan, pengembangan industri baja memerlukan dukungan dan keberpihakan pemerintah agar industri dalam negeri mampu bersaing dan menjadi pemasok utama bagi sektor-sektor turunan di dalam negeri.

"Karena tanpa daripada keberpihakan tentu industri ini akan sulit bersaing ke depan. Kami berharap ada keberpihakan kita memajukan industri baja yang ke depannya tentu jadi suplai bagi industri turunannya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan tidak boleh dipandang semata sebagai aset komersial PT Pertamina, melainkan harus ditempatkan sebagai infrastruktur strategis negara.

Menurutnya, kilang tersebut memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan energi nasional sehingga desain operasionalnya harus mencakup kapasitas cadangan yang memadai, skenario kedaruratan serta mitigasi risiko geopolitik regional.

"RDMP Balikpapan harus dirancang untuk kepentingan strategis jangka panjang negara, bukan hanya hitungan bisnis semata," kata Nurdin dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

Diketahui, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (29/1).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Nurdin itu sebagai bagian dari pengawasan terhadap proyek strategis sektor energi nasional, khususnya pengembangan RDMP Balikpapan.

Nurdin juga menekankan pentingnya optimalisasi kilang dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Ia menilai keberhasilan RDMP Balikpapan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, di mana kebutuhan energi dalam negeri dapat dipenuhi dari kapasitas produksi nasional.

Dalam konteks tersebut, Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang memperkuat peran Pertamina sebagai BUMN strategis di sektor energi.

Nurdin juga menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI siap memberikan dukungan penuh kepada Pertamina, baik dari sisi regulasi maupun pengawasan agar proyek RDMP Balikpapan berjalan optimal dan tepat sasaran.

"Dalam rangka mewujudkan kemandirian energi nasional, kami dari Komisi VI akan terus mendukung Pertamina agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor BBM dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan energi nasional secara mandiri," ucapnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membukukan pertumbuhan kredit dua digit, ditopang kucuran dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp25 triliun.

Likuiditas tersebut membuat ruang gerak perbankan semakin longgar, terutama pada kuartal IV 2025.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bantuan likuiditas dari pemerintah itu berperan langsung terhadap penurunan biaya dana (cost of fund) dan mendorong penyaluran kredit perseroan.

"Pemerintah masih memberikan bantuan likuiditas berupa SAL di BTN sebesar Rp25 triliun, dan ini menciptakan kuartal IV likuiditas di market lebih longgar, yang menyebabkan cost of fund bank-bank BUMN di kuartal terakhir mengalami penurunan," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Ia menjelaskan likuiditas dari SAL tersebut benar-benar disalurkan BTN ke sektor kredit, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembiayaan perumahan.

"Begitu ada dana SAL, itu jadi kredit. Jadi ini membuktikan bahwa di BTN dana SAL itu jadi kredit dan KPR, jadi duit ini benar-benar diserap oleh konsumen kami di perkreditan. Kalau ada pertanyaan apakah dana SAL itu jadi kredit, kalau di BTN jadi kredit," katanya.

Didorong oleh likuiditas tersebut, BTN mencatat pertumbuhan kredit hampir 12 persen pada akhir 2025. Sementara aset perseroan juga tumbuh dua digit sebesar 12,7 persen.

"Aset kami masih tumbuh double digit, bahkan di akhir tahun 12,7 persen. Kredit masih tumbuh double digit, hampir 12 persen di akhir tahun, terdorong oleh likuiditas ini," ujar Nixon.

Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN tumbuh 16 persen, sementara fee based income masih meningkat sekitar 14 persen. Nixon menyebut kinerja ini mencerminkan fungsi intermediasi BTN yang berjalan seimbang antara likuiditas dan penyaluran kredit.

Seiring membaiknya fungsi intermediasi, kinerja profitabilitas BTN juga menguat. Nixon menyampaikan laba bersih perseroan meningkat 16,8 persen, bahkan mendekati 18 persen di akhir tahun, dengan total pendapatan tumbuh 18 persen.

"Laba bersih kami masih naik 16,8 persen, bahkan 18 persen di akhir tahun. Total revenue tumbuh 18 persen, ini sedikit membaik dibanding 2024," kata Nixon.

Ia menjelaskan tahun 2024 menjadi fase terakhir penurunan laba akibat restrukturisasi kredit dampak pandemi Covid-19 yang tidak dapat diselamatkan.

"2024 adalah masa terakhir kami downgrade korban restrukturisasi Covid yang tidak bisa diselamatkan, makanya laba 2024 turun dibanding 2023. Tapi 2025 karena sudah bersih, angka-angkanya kembali normal dan laba tumbuh double digit lagi," ujarnya.

BTN juga mencatat perbaikan pada sejumlah rasio keuangan utama. Nixon menyebut, return on equity (ROE) BTN telah mencapai 12 persen, sementara net interest margin (NIM) berada di atas 4 persen.

Ia menambahkan penguatan permodalan juga dipengaruhi oleh penerbitan additional tier 1 capital yang dibeli oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

"Kami menerbitkan additional tier 1 capital yang dibeli oleh Danantara. Ini menyebabkan CAR kami naik di akhir tahun," ucap Nixon.

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) BTN menurun menjadi 3,08 persen, disertai perbaikan rasio biaya terhadap pendapatan (cost to income ratio) menjadi 47 persen.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menempatkan dana pemerintah di perbankan umum hingga mencapai Rp276 triliun. Penempatan tambahan sebesar Rp76 triliun dilakukan per 10 November 2025.

Rinciannya, Bank Mandiri menerima penempatan dana sebesar Rp25 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp25 triliun, dan Bank Negara Indonesia (BNI) Rp25 triliun. Selain itu, Bank DKI juga menerima penempatan dana sebesar Rp1 triliun.

Sebelum penempatan tambahan tersebut, pemerintah telah lebih dulu menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Hingga 22 Oktober 2025, realisasi penyerapan dana itu tercatat mencapai Rp167,6 triliun atau sekitar 85 persen.

Adapun rinciannya, Bank Mandiri dan BRI masing-masing menyerap 100 persen atau Rp55 triliun. BNI menyerap Rp37,4 triliun atau sekitar 68 persen dari alokasi Rp55 triliun. Sementara BTN menyerap Rp10,3 triliun atau 41 persen dari porsi Rp25 triliun, dan BSI menyerap Rp9,9 triliun atau 99 persen dari porsi Rp10 triliun.

Pemerintah menyebut penempatan dana tersebut dilakukan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan biaya dana perbankan, sehingga membantu menekan cost of fund bank.

Dalam skema ini, bank diberi keleluasaan memanfaatkan dana tersebut untuk mendorong aktivitas ekonomi, dengan catatan tidak digunakan untuk membeli surat utang negara.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengungkapkan mayoritas pembeli rumah saat ini berasal dari generasi milenial.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebut sekitar 85 persen pembeli rumah yang menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berasal dari kelompok usia tersebut.

"85 persen pembelinya sekarang perumahan-perumahan itu adalah yang pembayarnya adalah para milenial," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

"Jadi memang secara clear kami juga mengembangkan transaksi nanti di digitalnya sangat terkait dengan kelompok milenial karena memang customer kami terbesar mereka hari ini, karena yang beli rumah biasanya yang pakai KPR justru adalah para milenial," tambah dia.

Menurut Nixon, generasi milenial memang menjadi tulang punggung pertumbuhan sektor perumahan nasional. Karena itu, BTN secara sadar mengarahkan pengembangan layanan, termasuk transaksi digital, agar selaras dengan kebutuhan dan kebiasaan generasi tersebut.

Ia menjelaskan fokus BTN terhadap milenial juga tercermin dari komposisi internal perusahaan. Sekitar 80 persen pegawai BTN saat ini berasal dari kalangan milenial, dengan komposisi pegawai pria dan wanita yang relatif seimbang.

"Pegawai kami komposisinya menarik, hampir 50-50 pria dan wanita, dan 80 persen adalah milenial pegawai kita. Jadi memang sengaja mengejar milenial karena memang milenial lah yang menjadi tulang punggung pertumbuhan perumahan Indonesia," katanya.

BTN sendiri telah melayani sektor perumahan selama lebih dari 75 tahun. Nixon menyebut hingga kini hampir 6 juta nasabah telah mengambil KPR melalui BTN, dengan pangsa pasar sekitar 39-40 persen secara nasional dan sekitar 70 persen untuk KPR subsidi.

"Portofolio kami 75 sampai 80 persen setiap tahun ada di bidang perumahan, hampir 6 juta customer yang sudah ambil KPR di BTN dan market share kami 39 sampai 40 persen dan ini stabil," tutur Nixon.

Dari sisi kinerja, Nixon memaparkan bahwa hingga akhir 2025, aset BTN masih tumbuh dua digit sekitar 12,7 persen, sementara kredit tumbuh hampir 12 persen dan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 16 persen.

"Di akhir tahun aset kami masih tumbuh double digit, kredit hampir 12 persen, DPK 16 persen, dan laba bersih kami masih naik 16,8 persen bahkan 18 persen di akhir tahun," ujarnya.

Ia menambahkan kinerja 2025 menunjukkan pemulihan setelah tekanan akibat restrukturisasi kredit selama pandemi.

"Tahun 2025 karena ini sudah bersih, maka angka-angkanya kembali normal, tumbuh labanya juga sudah double digit kembali," kata Nixon.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengungkap skema baru kredit perumahan (KPR) khusus bagi kalangan wiraswasta.

Hal ini sebagai upaya memperluas akses kepemilikan rumah yang selama ini dinilai lebih sulit dijangkau oleh pelaku usaha non-fixed income.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan skema tersebut hadir melalui Kredit Program Perumahan (KPP) yang sebelumnya dikenal sebagai KUR Perumahan.

Program ini dirancang untuk memberi jalur khusus bagi wiraswasta yang selama ini porsinya relatif kecil dalam pembiayaan perumahan subsidi alias Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"KPP itu dulu namanya KUR perumahan lalu diganti jadi KPP. Nah, ini adalah memberikan semacam KPR kepada wiraswasta karena selama ini wiraswasta agak susah masuk ke paket FLPP," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Menurut Nixon, pemerintah kini memisahkan jalur pembiayaan antara kelompok fixed income dan wiraswasta. Jika masyarakat berpenghasilan tetap tetap masuk melalui skema FLPP, maka KPP disiapkan khusus bagi pelaku usaha agar tidak bersaing dalam satu skema yang sama.

"Pemerintah membuat khusus namanya KPP jadi ini buat wiraswasta, jadi fixed income enggak boleh," ujarnya.

Skema KPP menyasar dua sisi sekaligus, yakni dari sisi pasokan dan permintaan. Untuk sisi supply, KPP menyasar developer kecil dengan plafon hingga Rp5 miliar dan dapat diputar hingga empat kali, sehingga total pembiayaan bisa mencapai Rp20 miliar.

Sementara untuk sisi demand, KPP menyasar pedagang dan pelaku usaha kecil dengan pembiayaan hingga Rp500 juta dalam bentuk KUR perumahan.

"Ini akan menyelesaikan persoalan karena ini hanya buat wiraswasta," ujar Nixon.

Ia menjelaskan kebutuhan wiraswasta terhadap hunian juga berbeda dengan kelompok pekerja formal. Rumah bagi pelaku usaha kerap sekaligus menjadi tempat usaha, gudang, atau kios, sehingga sulit dipisahkan antara fungsi hunian dan aktivitas bisnis.

"Karena kalau wiraswasta itu rumah juga biasanya merangkap gudang atau merangkap tempat usaha jadi sulit dibedakan antara tempat tinggal dan tempat usaha," tuturnya.

Selain mendorong kepemilikan rumah bagi wiraswasta, BTN juga memperkuat strategi keberlanjutan lewat pengembangan rumah rendah emisi. Nixon menyebut BTN mengintegrasikan prinsip ESG langsung ke dalam proses bisnis melalui program perumahan ramah lingkungan.

"Kami sebut programnya adalah rumah rendah emisi, di mana kami bekerja sama dengan para developer lalu para startup yang membangun material bahan baku perumahan itu bercampur sampah atau limbah masyarakat paling banyak plastik," katanya.

Material berbasis limbah plastik itu diolah menjadi bata, batako, genteng, hingga paving block, dengan kandungan plastik yang bisa mencapai 40 persen. Nixon menegaskan penggunaan material daur ulang tersebut tidak membuat harga rumah lebih mahal, bahkan justru meningkatkan kekuatan material.

"Harganya juga enggak bertambah mahal, tapi kualitasnya kuat," ujarnya.

BTN menargetkan hingga 2029 akan terbangun sekitar 150 ribu unit rumah rendah emisi di berbagai daerah. Program ini sekaligus menjadi kontribusi BTN dalam pengurangan emisi karbon dari sektor perumahan.

Selain bahan bangunan, konsep rumah rendah emisi juga menyasar desain hunian yang lebih hemat energi dan air, seperti jendela yang lebih lebar untuk mengurangi penggunaan listrik, atap yang lebih tinggi untuk sirkulasi udara alami, serta penggunaan keran otomatis guna menghemat air.

"Ini energi efisien banget," kata Nixon.

Ia menambahkan proyek rumah rendah emisi BTN bahkan telah menarik perhatian internasional. Tahun lalu, proyek ini dikunjungi oleh utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Putri Mahkota Belanda, Putri Maxima.

"Putri Maxima datang khusus melihat proyek ini, dan beliau bukan atas nama Belanda, ternyata beliau adalah utusan khusus PBB," ujarnya.

Perum Bulog buka suara soal penyebab kerugian yang membengkak hingga Rp550 miliar sepanjang 2025.

Direktur Keuangan Bulog Hendra Susanto menyebut kerugian tersebut tidak lepas dari skema penugasan pemerintah yang belum disertai margin keuntungan memadai.

Hendra mengatakan kerugian ratusan miliar itu merupakan angka sementara yang terjadi karena margin keuntungan Bulog saat ini masih sangat kecil, yakni hanya Rp50 per kilogram.

"Kemarin memang waktu RDP (rapat dengar pendapat) kita ditanya, kita kan enggak bisa tutup-tutupin yang kerugian Rp550 miliar. Itu baru angka sementara karena marginnya masih Rp50," ujar Hendra dalam konferensi pers di Bulog Business District, Jakarta Selatan, Jumat (23/1).

Ia menjelaskan jika pemerintah menyetujui usulan margin 7 persen, kondisi keuangan Bulog akan berubah signifikan. Dengan skema tersebut, Bulog justru diproyeksi mencetak keuntungan hingga triliunan rupiah.

"Kalau nanti disetujui pemerintah Bulog diberikan margin 7 persen maka Bulog akan membukukan keuntungan Rp2,4 sampai Rp2,5 triliun. Jadi akan sangat sehat bagi Bulog," katanya.

Hendra menuturkan dalam setiap penugasan yang diberikan pemerintah, idealnya terdapat dua komponen utama yang harus dipenuhi, yakni biaya operasional dan margin keuntungan.

Hal itu juga telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

"Memang pada prinsipnya sebuah penugasan yang diberikan pemerintah harus ada dua komponen, yaitu cost plus margin. Di dalam Inpres 6 Tahun 2025 untuk penugasan 2025 itu sudah disebutkan Bulog diberikan kompensasi dan margin yang wajar," ujarnya.

Ia menambahkan besaran margin wajar tersebut telah dihitung bersama para ahli, termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan hasil rata-rata di kisaran 7 persen. Angka itu dinilai sejalan dengan margin yang diterima badan usaha penerima subsidi lainnya.

"Yang wajarnya setelah kita hitung, setelah kita minta pendapat dari ahli UGM itu average antara 7 persen. Itu sama dengan penerima subsidi yang lain. Nah, ini makanya kita usulkan," jelas Hendra.

Ia berharap kebijakan margin tersebut dapat segera ditetapkan agar Bulog memiliki ruang fiskal yang lebih sehat dalam menjalankan mandat negara, terutama untuk mendukung program ketahanan dan swasembada pangan.

"Supaya Bulog ini bisa sehat dan terus mendukung mimpi besar Presiden kita untuk tetap menjaga swasembada pangan, dan tetap bisa mendukung penyerapan yang besar dan juga penyaluran yang besar, maka Bulog juga harus didukung dengan margin yang baik," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani juga mengungkapkan kondisi keuangan Bulog saat melaporkan hasil pembukuan akhir 2025 di DPR RI. Ia menyebut Bulog masih mencatat kerugian ratusan miliar rupiah.

"Sesuai dengan hasil pembukuan per tanggal 31 Desember 2025 yang lalu kami laporkan bahwa kerugian Bulog sekitar Rp600 miliar, mohon maaf Rp550 miliar," ujar Rizal dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).

Kerugian tersebut, menurut Rizal, terjadi dalam rentang 2024 hingga tutup buku 2025, di tengah beban penugasan publik Bulog yang terus meningkat, mulai dari penyerapan gabah hingga penyaluran beras ke masyarakat.