Bisnis.com, SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan ultimatum supaya seluruh rangkaian penerimaan peserta didik di segenap satuan pendidikan dasar hingga menengah dapat berjalan secara objektif, transparan, adil, dan bebas dari segala bentuk praktik korupsi.

Hal tersebut ditegaskan komisi anti rasuah dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang telah diterbitkan pada 25 Mei 2026.

Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Abdul Aziz Suhendra menyatakan bahwa sektor pendidikan harus terhindar dari bermacam-macam praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam proses penerimaan murid baru.

"Seluruh penyelenggara pendidikan agar tidak melakukan praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru," beber Abdul dalam keterangan resmi.

Ia menyatakan bahwa pelaksanaan rangkaian SPMB harus diselenggarakan secara efisien, adil, dan wajar agar seluruh calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan surat edaran tersebut, seluruh unit pelaksana teknis di bidang pendidikan, pendidikan madrasah, dan pendidikan keagamaan diminta menjadi teladan dengan tidak meminta, memberi, maupun menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Lembaga antirasuah itu juga mengingatkan bahwa segala bentuk permintaan hadiah maupun pungutan dalam pelaksanaan SPMB merupakan tindakan terlarang dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

KPK menegaskan penyelenggaraan SPMB tidak diperkenankan menjadi wadah yang dimanfaatkan untuk terjadinya tindak pidana korupsi maupun praktik yang menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun pada kesempatan pertama.

“Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN maupun non-ASN, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi pendidikan kepada masyarakat atau pegawai negeri lainnya, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pidana,” tegas Abdul.

Pungutan Liar dan Manipulasi Data

Berdasarkan hasil pemetaan risiko oleh KPK, praktik pungutan liar masih ditemukan dalam proses penerimaan siswa baru. Modus yang muncul beragam, mulai dari biaya daftar ulang, uang bangku, hingga kewajiban membeli atribut tertentu tanpa dasar hukum yang jelas.

KPK turut menyoroti adanya praktik "titip" calon siswa oleh pihak tertentu untuk mendapatkan kursi di sekolah. Praktik tersebut dinilai mengancam prinsip keadilan dan meritokrasi dalam akses pendidikan. Selain itu, ditemukan praktik manipulasi data, seperti rekayasa domisili, penyalahgunaan jalur afirmasi, hingga perubahan daftar siswa yang diterima.

Tak hanya itu, KPK juga menemukan sejumlah permasalahan lain, seperti ketidakjelasan daya tampung sekolah, lambatnya penanganan pengaduan, hingga proses pengambilan keputusan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Terlebih, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 menunjukkan indeks integritas pendidikan masih berada pada level korektif dengan skor 69,50.

"Nilai tersebut menunjukkan budaya integritas mulai diterapkan. Namun, belum berjalan secara konsisten dan masih membutuhkan perbaikan signifikan," tuturnya.

Oleh karena itu, KPK mengimbau ASN maupun penyelenggara pendidikan yang menerima gratifikasi terkait jabatan untuk melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Merespons surat edaran yang resmi telah berlaku sejak tanggal ditetapkan tersebut, pemerintah daerah juga menyatakan bahwa penyelenggaraan SPMB di seluruh satuan pendidikan harus berjalan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Bagi mereka yang berani dan terbukti melakukan penyelewengan kekuasaan ataupun tindak pidana korupsi sekecil apa pun, maka hukuman pidana akan menanti.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menyatakan segenap satuan pendidikan harus mematuhi surat edaran KPK tersebut. Ia memperingatkan bahwa sifat transparansi harus dijaga, mulai dari petugas atau operator hingga petinggi sekolah dalam SPMB.

"Kami wajib melaksanakan seluruh ketentuan sesuai Surat Edaran KPK. Seluruh sekolah harus menjaga integritas, tidak boleh ada pungutan liar (pungli), termasuk yang melibatkan operator maupun seluruh sistem dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru, khususnya di tingkat SMA/SMK yang menjadi koridor kewenangan pemerintah provinsi, telah diselenggarakan lewat sistem berbasis daring untuk meminimalisir potensi penyimpangan yang dirisaukan terjadi. Selain itu, masyarakat maupun publik dapat dengan mudah memantau pelaksanaan SPMB oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

"Saya yakin karena sistemnya sudah online, prosesnya menjadi lebih terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat. Bahkan, tanpa adanya surat edaran sekalipun, upaya pencegahan sebenarnya sudah kami lakukan sejak lama," ucapnya.

Tak hanya itu, Aries juga telah menginstruksikan pembuatan pakta integritas bagi segenap pihak-pihak yang terlibat dalam penerimaan murid baru di Jawa Timur sebagai wujud komitmen untuk menjalankan SPMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi bila terbukti ditemukan pelanggaran.

"Artinya, seluruh pihak harus berkomitmen menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai instruksi dan surat edaran yang telah diterbitkan. Pada tahun lalu, misalnya, ada pihak yang menjalankan proses tidak sesuai ketentuan dan kami telah memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Surabaya Andalkan SPMB Daring untuk Cegah Gratifikasi

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan Kota Surabaya telah menerapkan SPMB berbasis daring secara penuh untuk penjaringan calon siswa tingkat TK hingga SMP negeri guna mencegah praktik korupsi maupun gratifikasi.

“Sejauh ini surat edaran itu memang kami jadikan pedoman untuk proses SPMB. Kita sudah menggunakan ini sistem online,” tutur Febrina.

Dia mengeklaim bahwa penerimaan calon peserta didik secara daring membuat wali murid tidak mendatangi sekolah tujuan untuk mendaftar. Sebab, orang tua bisa memasukkan berkas anaknya melalui kanal yang tersedia.

“Sudah beberapa tahun lampau menggunakan online, tidak ada lagi berkas fisik yang harus datang. Proses validasi data itu kita enggak sendiri, kita langsung integrasi data,” ujarnya.

Kanal itu, kata Febri, juga terhubung dengan organisasi perangkat daerah yang terdapat dalam Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMB.

Salah satunya, Dinas Sosial yang memeriksa data jalur afirmasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memverifikasi alamat domisili para pendaftar untuk menutup rapat celah praktik perpindahan alamat.

“Misalkan kalau ngomong penduduk kapan sih dia (murid) kapan tinggal di sini, juga menggandeng Dispendukcapil. Masalah afirmasi itu yang menentukan data sosial di Dinsos. Kita juga koordinasi dengan inspektorat, ada proses-proses yang memang digawangi juga inspektorat di SPMB. Yang pasti kan transparansi, digital semua bisa dilihat,” paparnya.

Oleh sebab itu, Febri menjamin bahwa tidak adanya kasus korupsi maupun gratifikasi selama proses berlangsungnya SPMB di Kota Pahlawan. Sebab, semua proses pendaftaran dilakukan secara daring dan berjalan transparan.

“Masyarakat yang memang mau daftar silahkan ada di dalam kanal tahapan. Jadi kalau ngobrolin apakah ada proses gratifikasi kami pastikan enggak ada,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, kini menghadapi tuntutan 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Kasus yang bermula dari program digitalisasi pendidikan pada 2020 itu berkembang menjadi salah satu perkara korupsi terbesar di sektor pendidikan dengan nilai proyek mencapai Rp9,9 triliun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai proyek pengadaan Chromebook tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,18 triliun. Selain hukuman badan, Nadiem juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti sekitar Rp5,6 triliun.

Kasus ini bermula ketika Kemendikbudristek menyusun program bantuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk SD, SMP, dan SMA pada 2020. Program itu menjadi bagian dari agenda digitalisasi pendidikan nasional yang didorong pemerintah saat pandemi Covid-19.

Salah satu fokus pengadaan saat itu adalah laptop berbasis Chromebook. Namun sebelum proyek besar dijalankan, pemerintah sebenarnya telah melakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook pada 2018–2019 melalui Pustekom Kemendikbudristek.

Dari hasil evaluasi uji coba tersebut, ditemukan sejumlah kendala. Chromebook dinilai hanya efektif digunakan jika tersedia jaringan internet yang stabil, sementara akses internet di banyak wilayah Indonesia saat itu masih belum merata.

Akibatnya, perangkat tersebut dianggap kurang optimal untuk mendukung kegiatan belajar maupun pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di sekolah-sekolah daerah.

Berdasarkan hasil kajian awal atau “buku putih”, tim teknis sebenarnya merekomendasikan agar pengadaan perangkat TIK menggunakan sistem operasi Windows. Namun dalam perjalanannya, rekomendasi tersebut berubah dan pengadaan tetap menggunakan sistem operasi Chrome OS atau Chromebook.

Perubahan kajian inilah yang kemudian menjadi sorotan Kejaksaan Agung. Penyidik menduga ada persekongkolan atau pemufakatan jahat dalam proses pengadaan sehingga perkara dinaikkan ke tahap penyidikan.

Total nilai proyek pengadaan bantuan TIK Kemendikbudristek disebut mencapai Rp9,9 triliun. Nilai itu terdiri dari:

• Rp3,58 triliun anggaran pengadaan tahun 2020–2022
• Rp6,39 triliun dana alokasi khusus (DAK)

Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung mulai memeriksa sejumlah mantan pejabat Kemendikbudristek. Salah satu yang diperiksa adalah mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Hamid Muhammad.

Selain itu, Kejagung juga menerbitkan pencekalan terhadap tiga staf khusus mantan Mendikbudristek terkait perkara tersebut.

Setelah namanya ramai disebut dalam kasus Chromebook, Nadiem akhirnya buka suara pada 10 Juni 2025 di The Darmawangsa, Jakarta. Dalam keterangannya, ia mengaku siap bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk membantu pengusutan perkara.

Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Ia juga mengaku siap memberikan klarifikasi apabila dibutuhkan penyidik.

Menurutnya, sikap kooperatif tersebut dilakukan agar perkara pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019–2022 dapat terungkap secara terang benderang.

Namun seiring berjalannya proses hukum, kasus Chromebook akhirnya masuk ke tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Nadiem diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama sejumlah pihak lain, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, serta Jurist Tan yang kini berstatus DPO.

Tuntutan Kasus Pengadaan Chromebook

Jaksa menilai pengadaan Chromebook tetap dipaksakan meski hasil kajian awal menunjukkan perangkat tersebut tidak efektif digunakan di sejumlah wilayah Indonesia dengan keterbatasan internet.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Nadiem melanggar:

1. Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional
2. juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Selain pidana penjara 18 tahun, Nadiem juga dituntut membayar:

1. denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan,
2. uang pengganti Rp809,59 miliar,
3. serta uang pengganti Rp4,87 triliun.

Jika dijumlahkan, total uang pengganti yang dibebankan mencapai sekitar Rp5,6 triliun dengan subsider sembilan tahun penjara apabila tidak dibayarkan.

Dalam persidangan, Nadiem membantah sejumlah tuduhan jaksa. Ia menegaskan tidak pernah menandatangani spesifikasi teknis Chromebook maupun penunjukan tim teknis pengadaan. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di level direktur dan dirjen.

Nadiem juga membantah perhitungan uang pengganti yang mencapai triliunan rupiah. Ia menyebut angka tersebut berasal dari valuasi saham GoTo saat IPO, bukan uang tunai yang dimilikinya secara pribadi.

Kini, kasus Chromebook menjadi salah satu perkara korupsi paling menyita perhatian publik karena menyeret mantan menteri sekaligus pendiri perusahaan teknologi besar di Indonesia. Publik pun menunggu putusan majelis hakim yang akan menentukan nasib hukum Nadiem Makarim dalam perkara pengadaan Chromebook tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah didakwa merugikan negara sebesar Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), perbuatan dugaan rasuah itu dilakukan bersama dengan tiga terdakwa lainnya seperti tenaga konsultan Ibrahim Arief alias IBAM.

Kemudian, eks Stafsus Nadiem Jurist Tan, mantan Direktur SD Paudasmen Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih dan mantan Direktur SMP Paudasmen Kemendikbudristek, Mulyatsyah.

Dalam hal ini, hasil perhitungan kerugian negara Rp2,1 triliun ini diperoleh dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun serta pengadaan Chrome Device Management (CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621 miliar.

"Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,56 triliun berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 sampai dengan 2022... Dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada Program Digitalisasi Pendidikan pada Kemendikbudristek RI Tahun 2019 sampai dengan 2022 sebesar US$44,05 juta atau setidak-tidaknya sebesar Rp621,38 miliar," ujar jaksa di PN Tipikor, Senin (5/1/2026).

Adapun, dalam kasus korupsi ini Nadiem diduga telah memerintahkan tim teknis untuk merubah hasil kajian terkait spesifikasi pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020.

Namun, kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS, sehingga mengarah langsung pada pengadaan Chromebook.

Singkatnya, proses pengadaan alat TIK untuk program di Kemendikbudristek ini dianggap melawan hukum dan menguntungkan berbagai pihak, baik di lingkungan Kementerian maupun penyedia barang dan jasa.

Jaksa juga menyampaikan setidaknya ada 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Atas perbuatannya itu, Nadiem Makarim didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bakal menentukan nasibnya pada kasus pengadaan laptop Chromebook dalam sidang dakwaan perdana.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kondisi kesehatan Nadiem Makarim dinyatakan telah pulih dan sehat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan kondisi kesehatan itu dilaporkan oleh dokter yang merawat Nadiem.

"Kalau menurut informasi dari penuntut umum, bahwa berdasarkan keterangan dokter yang bersangkutan sudah sehat, dan bisa melakukan aktivitas kembali," ujar Anang di Kejagung, Senin (22/12/2025).

Namun demikian, Anang masih belum bisa memastikan apakah Nadiem bakal bisa hadir dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa (23/12/2025) besok.

"Nanti kita lihat perkembangan besok," pungkasnya.

Nadiem sempat absen dalam sidang perdana atau dakwaan pada Selasa (16/12/2025). Kala itu, Founder Go-Jek ini masih dinyatakan dirawat di rumah sakit.

Alhasil, sidang perdana sidang perdana kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022 yang menyeret Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka, ditunda.

Penundaan dilakukan karena Nadiem masih dibantarkan (penangguhan masa penahanan) karena sakit.

"Jadi kami tunda pada persidangan selanjutnya hari Selasa 23 Desember 2025," ujar Hakim Ketua Purwanto Abdullah dalam sidang pembacaan surat dakwaan.

Namun demikian, sidang dakwaan untuk terdakwa lainnya mulai dari Sri Wahyuningsih selaku mantan Direktur SD Ditjen Paudasmen, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan tetap dilanjutkan.

Adapun, dalam sidang itu terungkap bahwa Nadiem Makarim diduga telah menerima aliran dana dalam perkara rasuah Chromebook ini sebesar Rp809 miliar.

Pembacaan dakwaan disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Roy Riady di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025). Jaksa mengatakan Nadiem bersama terdakwa lainnya melaksanakan pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan proses perencanaan yang berlaku.

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809,59 miliar," kata Roy.

Surat Nadiem dari Tahan

Sementara itu, dalam momen peringatan Hari Ibu, Nadiem sempat menuliskan surat untuk ibundanya, Atika Algadri.

Tulisan tangan Nadiem itu kemudian dibaca langsung oleh Atika. Momen pembacaan ini pun diunggah di Instagram @nadiemmakarim yang dikelola oleh tim penasihat hukum.

Dalam surat itu, Nadiem bercerita soal pengalamannya saat dididik Atika untuk menjadi pejuang anti-korupsi sejak kecil. Namun, kata Nadiem, kini ibunya harus menghadapi kenyataan pahit ketika anaknya dituding melakukan korupsi.

Meskipun demikian, Founder Go-Jek itu menegaskan bahwa apa yang diajarkan ibunya soal melawan korupsi itu akan terus ditanamkan ke anak-anaknya. Dia juga meminta kepada ibunya agar tetap tegar dalam menghadapi masalah ini.

"Sedih aku. Sampai jumpa," ujar Atika usai membaca surat dari anaknya itu.