Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memfasilitasi sebanyak 15 skema sertifikasi kompetensi bagi lulusan program Magang Nasional atau MagangHub Kemnaker.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan sertifikasi kompetensi berperan penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja.

“Sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan lulusan MagangHub memiliki pengakuan atas kompetensi yang dimiliki sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja,” kata Menaker Yassierli.

Adapun program Magang Nasional sendiri dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memberikan pengakuan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Yassierli menambahkan, berbagai skema yang disiapkan disusun berdasarkan kebutuhan industri saat ini, mulai dari bidang administrasi perkantoran, teknologi informasi, pelayanan, keuangan, SDM, pengelolaan data, hingga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Sebanyak 15 skema sertifikasi yang disiapkan, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Junior Secretary, Asisten Pengembang Web, Digital Marketing, Pembuatan Desain Grafis, Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal, dan Supervisor Sumber Daya Manusia.

Lebih lanjut, skema sertifikasi kompetensi lainnya adalah Pelayanan Pelanggan, Front Office, Operator Komputer, Digital Filing, Produksi Karya Audio Visual, Analis Data, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula.

Melalui berbagai skema tersebut, Menaker mengatakan lulusan Magang Nasional diharapkan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, mulai dari pengelolaan administrasi dan pelayanan, penguasaan teknologi digital, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, hingga kemampuan analisis data dan penerapan keselamatan kerja.

Pelaksanaan sertifikasi akan dilakukan oleh BNSP melalui jejaring lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan balai pelatihan vokasi Kemnaker di berbagai daerah.

Untuk mendukung program tersebut, Kemnaker telah memetakan kesiapan balai pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil pemetaan, BBPVP Makassar, BBPVP Medan, dan BPVP Surakarta masing-masing menyelenggarakan 15 skema sertifikasi. BBPVP Bekasi sebanyak 11 skema.

BBPVP Bandung, BBPVP Semarang, BPVP Aceh, BPVP Padang, BPVP Samarinda, dan BPVP Kendari masing-masing sebanyak 10 skema sertifikasi. BPVP Banyuwangi dan BPVP Ternate masing-masing sebanyak 9 skema, sedangkan BPVP Bantaeng sebanyak 8 skema.

Adapun BPVP Pangkajene dan Kepulauan serta BPVP Belitung masing-masing sebanyak 7 skema sertifikasi. BBPVP Serang sebanyak 6 skema. BPVP Lombok Timur, BPVP Ambon, dan BPVP Sorong masing-masing sebanyak 4 skema. Sementara BPVP Bandung Barat dan BPVP Sidoarjo masing-masing sebanyak 3 skema sertifikasi.

Secara keseluruhan, hasil pemetaan menunjukkan kapasitas penyelenggaraan mencapai 180 skema sertifikasi kompetensi di seluruh balai pelatihan vokasi Kemnaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan adanya pemberian fasilitas sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni peserta program Magang Nasional atau MagangHub.

"Pemerintah memfasilitasi sertifikasi bagi peserta MagangHub yang telah menyelesaikan program pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan komponen penting bagi lulusan program Magang Nasional, selain sertifikat kelulusan program magang yang telah dijalani peserta selama kurang lebih enam bulan.

Sertifikasi tersebut, lanjut Yassierli, menjadi bukti pengakuan atas kompetensi yang dimiliki peserta, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja.

Adapun sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) difasilitasi secara gratis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui balai-balai pelatihan vokasi yang tersebar di berbagai daerah.

Lebih lanjut, Menaker menjelaskan alumni Magang Nasional yang ingin memperoleh sertifikasi kompetensi BNSP harus melakukan pendaftaran secara daring dan memilih salah satu dari 15 skema sertifikasi yang tersedia sesuai bidang serta pengalaman kerja yang dimiliki selama mengikuti kegiatan magang.

Setelah menyelesaikan proses pendaftaran, peserta akan mengikuti uji kompetensi secara tatap muka di 21 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada dalam jaringan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker.

"Setelah mendaftar secara online, pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara offline atau tatap muka di 21 Lembaga Sertifikasi Profesi melalui jaringan UPTP Kemnaker yang tersebar di berbagai daerah," ujar Yassierli.

Adapun sebanyak 21 UPTP tersebut terdiri atas enam Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), yakni di Bandung, Bekasi, Makassar, Medan, Semarang, dan Serang.

Selain itu, terdapat 15 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), yaitu di Ambon, Banda Aceh, Bandung Barat, Bantaeng, Banyuwangi, Belitung, Kendari, Lombok Timur, Padang, Pangkep, Samarinda, Sidoarjo, Sorong, Surakarta, dan Ternate.

Yassierli menegaskan bahwa seluruh proses sertifikasi bagi alumni Magang Nasional tidak dipungut biaya dan diselenggarakan langsung di balai-balai pelatihan vokasi Kemnaker.

"Sertifikasi tersebut menjadi bukti valid atas keterampilan yang dikuasai sehingga memudahkan peserta untuk diserap oleh industri," katanya.

Sementara itu, program Magang Nasional 2026 terus diperluas oleh pemerintah dengan target menjangkau hingga 150 ribu peserta.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan sekaligus mendapatkan pengalaman kerja langsung di dunia industri maka bisa ikut dalam program ini

Kota Tangerang (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Banten, membuka Program On The Job Training (OJT) atau magang di dua perusahaan selama satu bulan dengan mendapatkan uang saku, sertifikat BNSP hingga peluang diangkat menjadi karyawan tetap.

Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan di Kota Tangerang, Jumat, mengatakan dua perusahaan yang membuka program tersebut adalah PT Arai Rubber Seal Indonesia dan PT High Tech Ancillaries Indonesia.

Bagi masyarakat yang tertarik, bisa pendaftaran secara daring melalui aplikasi Tangerang LIVE. Pendaftaran program ini dibuka mulai tanggal 26 Mei hingga 18 Juni 2026 dan dilanjutkan tahap seleksi pada 19 Juni 2026. Sementara pelaksanaan magang pada 22 Juni hingga 28 Juli 2026.

Program ini terbuka untuk laki-laki maupun perempuan ber-KTP Kota Tangerang dengan usia maksimal 27 tahun serta minimal lulusan SMA/sederajat. Bagi peserta yang masih menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) juga diperbolehkan mendaftar.

"Bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan sekaligus mendapatkan pengalaman kerja langsung di dunia industri maka bisa ikut dalam program ini," katanya.

Untuk penempatan di PT Arai Rubber Seal Indonesia, peserta dapat memilih menu “On the Job Training (OJT) PT LIRA Angkatan ke-1 atau ke-2 Tahun 2026”. Sedangkan untuk penempatan di PT High Tech Ancillaries Indonesia, peserta dapat memilih menu “On The Job Training PT LIRA Angkatan ke-3 Tahun 2026”.

Program ini menjadi salah satu upaya Pemkot Tangerang dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda sekaligus memperluas peluang kerja bagi masyarakat Kota Tangerang.

“Disnaker Kota Tangerang mengajak masyarakat yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut agar memiliki keterampilan kerja yang lebih siap bersaing di dunia industri,” katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com- Peserta Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Tahap 2 akan mendapatkan sejumlah fasilitas, mulai dari makan siang gratis, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, hingga sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kementerian Ketenagakerjaan membuka program tersebut di berbagai daerah dengan target 30.000 peserta.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan program ini dirancang untuk memperluas akses pelatihan vokasi, terutama bagi calon angkatan kerja muda.

“Pelatihan ini dirancang agar akses pelatihan vokasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan lebih dekat dengan domisili masing-masing, sehingga peserta dapat mengikuti pelatihan tanpa terkendala jarak maupun akses lokasi,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan pelatihan gratis dan makan siang gratis.

Mereka juga memperoleh bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), sertifikat pelatihan, serta sertifikat kompetensi BNSP.

Kemnaker juga menyediakan fasilitas asrama bagi peserta yang memenuhi kriteria.

Yassierli mengatakan Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Tahap 2 akan digelar melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

“Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 Batch 2 kami laksanakan di BBPVP, BPVP, Satpel, dan UPTD di berbagai daerah agar akses pelatihan semakin merata. Pada Batch 2 ini, Kemnaker menargetkan sebanyak 30 ribu peserta,” ujar Yassierli.

Program ini mencakup berbagai wilayah Indonesia melalui jaringan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker.

UPTP penyelenggara meliputi BBPVP Bandung, Bekasi, Makassar, Medan, Semarang, dan Serang.

Pelatihan juga digelar melalui BPVP Ambon, Banda Aceh, Bandung Barat, Bantaeng, Banyuwangi, Belitung, Kendari, Lombok Timur, Padang, Pangkep, Samarinda, Sidoarjo, Sorong, Surakarta, dan Ternate.

Pelaksanaan Pelatihan Vokasi Nasional Tahap 2 turut didukung Satpel Bengkulu, Lampung, Sofifi, Kupang, Bantul, Jambi, Lubuk Linggau, Majene, Mamuju, dan Palu.

Program ini juga melibatkan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai wilayah.

BBPVP dan BPVP Kemnaker berperan sebagai unit pelaksana teknis pembina teknis.

Pendaftaran dibuka hingga 9 Juni 2026

Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Tahap 2 dilakukan melalui portal SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker.

Pendaftaran berlangsung hingga 9 Juni 2026.

Seleksi peserta digelar pada 10 Juni sampai 17 Juni 2026 setelah masa pendaftaran ditutup.

Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 18 Juni 2026.

Kick off dan orientasi Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Tahap 2 akan dilaksanakan pada 22 Juni 2026.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bersiap mengguyur berbagai insentif ekonomi pada semester II/2026 demi menjaga laju pertumbuhan di tengah tekanan daya beli dan perlambatan aktivitas usaha. Paket stimulus yang disiapkan menyasar dua sisi sekaligus, yakni konsumsi rumah tangga dan sektor produksi.

Dari sisi konsumsi, stimulus diarahkan untuk meningkatkan belanja dan perjalanan masyarakat pada momentum libur panjang. Pemerintah menyiapkan diskon tiket kereta api dan penyeberangan saat libur sekolah serta periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, ada pula PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat ekonomi dan insentif pembelian kendaraan listrik yang mulai berlaku pada Juli 2026.

Nilai alokasi untuk diskon transportasi pun tidak kecil. Untuk periode libur sekolah, anggaran diskon kereta api dan penyeberangan mencapai Rp190,5 miliar dengan target 3,07 juta pengguna. Sementara itu, PPN DTP tiket pesawat ekonomi disiapkan sebesar Rp472,7 miliar yang diproyeksikan menjangkau sekitar 2,3 juta penumpang. Pada periode Nataru, alokasi insentif transportasi bahkan meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat.

Stimulus juga diarahkan untuk menopang kualitas sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja. Pemerintah menyiapkan program magang batch 4 dengan kuota 150.000 peserta dan anggaran Rp4,14 triliun. Selain itu, program vokasi nasional disiapkan bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan alokasi mencapai Rp2,12 triliun.

Kalangan dunia usaha menyambut positif rencana tersebut karena diyakini mampu mendongkrak permintaan dan aktivitas ekonomi. Namun, pelaku usaha mengingatkan bahwa insentif konsumsi saja belum cukup. Industri masih membutuhkan penurunan ongkos produksi seperti harga energi, biaya logistik, hingga kepastian regulasi agar ekspansi usaha dapat kembali berjalan dan menciptakan lapangan kerja baru.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com,JAKARTA — Langkah pemerintah menyiapkan program stimulus ekonomi yang rencananya disalurkan pada semester II/2026 mengundang reaksi beragam dari kalangan pengamat. Ada yang memandang bahwa program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua 2026, tetapi ada pula yang pesimistis.

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyampaikan, jika melihat dari nilai insentif, program tersebut tak signifikan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II/2026.

“Melihat nilai insentif, program ini tidak akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi semester II secara signifikan,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan beberapa stimulus meliputi insentif pajak tiket penerbangan hingga program magang.

Pertama, pemerintah berencana memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final royalti penulis sebesar 1,5%. Insentif diberikan kepada penulis buku dengan International Standard Book Number (ISBN) yang jelas.

Kedua, diskon tiket transportasi kereta api, laut dan penyeberangan. Rencananya, pemerintah menyalurkan diskon tiket angkutan udara atau pesawat baik untuk periode libur sekolah sekitar Juni-Juli 2026, serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah, sedangkan Rp161,4 miliar untuk libur Natal dan Tahun Baru.

Ketiga, pemerintah akan menggulirkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi.

Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP untuk periode Nataru itu disiapkan Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang.

Keempat, pemerintah juga akan kembali menggelar program magang nasional gelombang (batch) 4 untuk periode Juli dengan kuota 150.000 peserta. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

Kelima, program vokasi nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang mengalami PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun.

Sementara itu, Pengamat dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai stimulus ini cukup membantu menjaga pertumbuhan ekonomi semester II/2026 agar tidak melambat terlalu dalam, terutama di tengah ketidakpastian global, tekanan geopolitik, dan lemahnya perdagangan internasional.

“Tetapi saya tidak melihat stimulus ini cukup kuat untuk menjadi game changer besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Ronny kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Menurutnya, terdapat tiga alasan mengapa program ini tidak cukup kuat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertama, ukuran stimulus relatif masih terbatas dibandingkan dengan tekanan daya beli masyarakat dan pelemahan kelas menengah. Kedua, sebagian insentif bersifat temporer sehingga efeknya cenderung jangka pendek. Ketiga, transmisi kebijakan ke ekonomi riil sering kali tidak secepat yang direncanakan pemerintah.

Namun, Ronny melihat pemerintah sedang mencoba mengirim sinyal penting bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi perlambatan ekonomi.

“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, menjaga optimisme publik dan dunia usaha itu sendiri sudah menjadi bagian dari kebijakan ekonomi,” ungkapnya.

Ke depan, dia menilai bahwa pemerintah perlu memastikan stimulus tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Artinya stimulus harus makin diarahkan untuk menciptakan pekerjaan formal baru, meningkatkan produktivitas industri, memperkuat UMKM naik kelas, dan menjaga daya beli kelompok rentan serta kelas menengah secara bersamaan.

“Karena fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap ada pada konsumsi rumah tangga dan stabilitas pasar tenaga kerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menambah kuota Program Magang Nasional untuk lulusan baru perguruan tinggi menjadi 150.000 peserta pada 2026.

Program ini dinilai sebagai upaya untuk memperkuat kompetensi angkatan kerja di Tanah Air. Kendati demikian, kebijakan ini tidak luput dari sejumlah kritikan yang perlu diatasi, diantaranya mengenai pemetaan dan sistem seleksi serta penilaian.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program magang dengan skala yang lebih besar dari target 100.000 peserta pada tahun lalu. Yassierli mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto telah disepakati dalam rapat lintas kementerian bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

“Alhamdulillah arahan Bapak Presiden untuk tahun 2026 kita sudah bisa siapkan pelaksanaan magang untuk sebanyak 150.000 orang,” kata Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Dia menargetkan pelaksanaan program magang 2026 dapat dimulai pada Juli 2026 dengan target awal 50.000 peserta. Selanjutnya, program akan dibuka dalam dua gelombang lainnya hingga total peserta mencapai 150.000 orang.

Menurutnya, peserta akan menerima uang saku senilai upah minimum di kawasan mereka menjalankan magang. Pemerintah akan kembali menanggung uang saku magang tersebut secara penuh, alias belum akan berbagi beban dengan perusahaan penyelenggara magang sebagaimana pernah digagas sebelumnya.

Yassierli juga melaporkan bahwa sekitar 78.000 peserta telah menyelesaikan program magang nasional dari gelombang alias batch pertama dan kedua pada tahun pelaksanaan 2025. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 14.000 peserta pada batch pertama dan kurang lebih 62.000 peserta pada batch kedua.

Selain itu, sekitar 35% peserta magang batch pertama disebut telah mendapatkan tawaran pekerjaan di perusahaan tempat mereka menjalani magang.

Hal ini diiringi hasil evaluasi sementara yang menunjukkan tingkat kepuasan peserta dan perusahaan terhadap program tersebut relatif tinggi. Dari evaluasi batch pertama, sebanyak 85% peserta menyatakan puas dan sangat puas terhadap program magang, sedangkan 14% cukup puas.

“Dari segi perusahaan juga sama, kita lakukan evaluasi. Perusahaan yang puas dari batch satu itu sekitar 4.000 perusahaan, 81% mereka puas dan sangat puas,” ujarnya.

Yassierli berharap bahwa program ini dapat menjangkau lebih banyak lulusan baru perguruan tinggi untuk memperkuat pengalaman sebelum memasuki dunia kerja. Kemnaker juga menawarkan opsi bagi peserta yang telah merampungkan magang untuk mengikuti sertifikasi kompetensi.

Ketika ditanya perihal upaya untuk memastikan kesinambungan program magang dengan kesempatan kerja, dia menyebut Kemnaker tengah memperkuat integrasi pasar kerja melalui platform SIAPKerja. Yassierli mengakui implementasi wajib lapor lowongan kerja oleh perusahaan belum berjalan optimal, sehingga Kemnaker terus melakukan sosialisasi ke kawasan industri dan kawasan ekonomi.

“Kita ingin SIAPKerja itu menjadi umbrella. Jadi job portal-job portal swasta tidak kita akuisisi, tapi kita libatkan mereka,” imbuhnya.

Kemnaker mencatat integrasi dengan platform lowongan kerja swasta masih berlangsung. Dari total sejumlah platform yang ada, dia mengatakan sekitar 50%-60% telah terhubung dengan sistem tersebut.

Pihaknya pun menilai integrasi tersebut penting karena banyak lowongan kerja sebenarnya tersedia di pasar, tetapi tersebar di berbagai platform dan sulit diakses pencari kerja secara terpusat.

Pekerjaan Rumah

Sementara itu, kalangan dunia usaha memandang bahwa program magang ini merupakan upaya untuk menjawab salah satu tantangan utama ketenagakerjaan Tanah Air, yakni kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan riil dunia kerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan bahwa program tersebut dapat membantu pencari kerja memperoleh pengalaman. Dari sisi perusahaan, program magang juga dinilai membantu dunia usaha dalam membangun saluran talenta dan mengenali potensi tenaga kerja.

“Program seperti ini penting karena memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk memperoleh pengalaman kerja praktis, memahami budaya kerja profesional, membangun etos kerja, serta meningkatkan kesiapan mereka sebelum masuk ke pasar kerja formal,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis.

Menurutnya, Apindo telah berkoordinasi intensif dengan Kemnaker, termasuk melalui nota kesepahaman penguatan pemagangan nasional dan peningkatan kualitas SDM. Dunia usaha pun disebutnya juga dilibatkan dalam penyusunan panduan, harmonisasi kebijakan, serta pemetaan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri.

Namun demikian, Shinta menilai sejumlah aspek masih perlu diperkuat, mulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang lebih presisi, sistem seleksi dan asesmen peserta, standarisasi kualitas mentoring, hingga evaluasi berbasis hasil seperti tingkat serapan kerja setelah program selesai.

Apindo juga menilai cakupan program dapat diperluas tidak hanya untuk fresh graduate, tetapi juga pencari kerja muda lainnya selama sesuai dengan kebutuhan industri dan kapasitas perusahaan peserta.

“Program ini berpotensi memperkuat link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri, meskipun tentu hasilnya masih perlu terus dievaluasi secara bertahap,” ujar Shinta.

Di sisi lain, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti aspek kepastian karier peserta magang dan tata kelola program tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perusahaan penyedia magang tidak sekadar memanfaatkan program ini untuk memangkas biaya produksi.

“Program magang nasional ini harus ada jaminan bahwa perusahaan akan menjadikan peserta magang sebagai pekerja tetap,” katanya kepada Bisnis.

Menurut Huda, kepastian tersebut penting agar program magang tidak dipandang sebagai bentuk subsidi pemerintah kepada sektor swasta. Dia menyebut program magang memiliki hasil terhadap keberlangsungan perekonomian nasional, tetapi harus dirasakan oleh lebih banyak pihak.

Dia juga menilai skema pembayaran uang saku program magang tersebut perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan pembagian beban uang saku antara pemerintah dan perusahaan penyedia magang.

“Mereka secara output produksi meningkat, tetapi tidak mengeluarkan biaya. Jadi, secara tata kelola program, harusnya memang ada share [uang saku] juga dari perusahaan,” tegasnya.

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan Program Magang Nasional akan berlanjut pada 2026. Jumlah peserta ditargetkan meningkat 50 persen, dari 100 ribu orang pada 2025 menjadi 150 ribu peserta tahun ini.

Penambahan kuota dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Menurut Yassierli, program magang menjadi bekal penting bagi lulusan baru (fresh graduate) untuk memasuki dunia kerja.

“Arahan Bapak Presiden untuk 2026 kita sudah bisa menyiapkan pelaksanaan magang bagi sebanyak 150 ribu orang. Tahun lalu 100 ribu, sekarang menjadi 150 ribu,” ujar Yassierli dalam Konferensi Pers Penutupan Program Magang Nasional Batch 2 di Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (26/5/2026).

Program Magang Nasional 2026 akan dibuka secara bertahap dalam tiga gelombang (batch), dengan target masing-masing memfasilitasi 50 ribu lulusan baru. Pemerintah juga telah meminta perusahaan mitra membuka lowongan magang dan menyebarkannya melalui kanal resmi masing-masing.

Yassierli menjelaskan, batch pertama Program Magang Nasional 2026 dijadwalkan dimulai pada Juni mendatang dengan target 50 ribu peserta. Sementara itu, anggaran upah peserta telah disepakati bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan, dengan pendanaan berasal 100 persen dari APBN.

“Untuk uang sakunya tetap sama, yakni sebesar upah minimum di masing-masing lokasi magang. Apakah menggunakan upah minimum kabupaten/kota atau upah minimum provinsi. Khusus Jakarta menggunakan upah minimum provinsi, sedangkan daerah lain mengikuti upah minimum kabupaten/kota,” jelasnya.

Program Magang Nasional 2025

Program Magang Nasional 2025 resmi berakhir dengan ditutupnya batch kedua pada hari ini. Total peserta tercatat mencapai sekitar 76 ribu orang. Rinciannya, sebanyak 14 ribu peserta berasal dari batch pertama, sementara sekitar 62 ribu peserta lainnya mengikuti batch kedua.

Yassierli menegaskan tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya minat generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja langsung di lingkungan industri. “Melalui kegiatan ini, peserta dapat mengenal sistem kerja di perusahaan sekaligus membangun kesiapan menghadapi persaingan kerja yang semakin kompetitif,” kata Yassierli.

Sebagai bagian dari penguatan kompetensi, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyediakan sertifikasi kompetensi secara opsional bagi peserta. Proses asesmen dilakukan secara luring di balai pelatihan karena pengujian kemampuan harus dilaksanakan secara langsung sesuai standar yang berlaku.

Hasil evaluasi program menunjukkan capaian yang positif. Pada batch pertama, sebanyak 85 persen peserta menyatakan puas dan sangat puas terhadap penyelenggaraan program, sementara sekitar 14 persen lainnya mengaku cukup puas. Tingkat ketidakpuasan tercatat hanya sebesar 0,7 persen.

Penilaian positif juga datang dari perusahaan mitra. Dari sekitar 4 ribu perusahaan peserta batch pertama, sebanyak 81 persen menyatakan puas dan sangat puas terhadap pelaksanaan program magang. Adapun tingkat penilaian negatif hanya mencapai 0,4 persen.

Selain itu, Program Magang Nasional dinilai memberi manfaat signifikan bagi peserta. Sekitar 35 persen peserta batch pertama bahkan memperoleh tawaran kerja di tempat mereka menjalani program magang.

“Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan magang dapat membuka akses lebih cepat bagi generasi muda untuk masuk ke dunia kerja,” pungkas Yassierli.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan uang saku peserta program Magang Nasional 2026 masih akan dibayarkan penuh oleh pemerintah.

Perusahaan mitra belum ikut menanggung pembayaran uang saku peserta program tersebut.

“Iya, belum ada sharing (dengan perusahaan mitra Magang Nasional). Uang sakunya sama sebesar upah minimum dari masing-masing lokasi tempat magang. Jadi ada upah minimum kota/kabupaten (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP),” kata Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Yassierli sebelumnya telah mengonfirmasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan menyetujui anggaran serta kuota peserta Magang Nasional 2026.

Kuota peserta program tersebut ditetapkan sebanyak 150.000 orang.

Meski begitu, Kementerian Ketenagakerjaan masih mengkaji usulan pembagian kontribusi uang saku peserta Magang Nasional.

Skema yang dikaji membagi pembayaran uang saku antara pemerintah dan perusahaan mitra penyelenggara program.

“Tapi kita ingin keterlibatan dari perusahaan nanti lebih intens dan nanti mekanisme mentorship, mekanisme evaluasinya akan kita buat lebih dalam,” ujar Yassierli.

Pembagian peran pembayaran uang saku peserta Magang Nasional antara pemerintah dan perusahaan sebelumnya sempat disampaikan Yassierli pada akhir April.

“Komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya, dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya,” ujarnya.

Yassierli juga mengatakan pemerintah segera menyiapkan rangkaian kegiatan atau timeline bagi lulusan baru perguruan tinggi yang berminat mengikuti Magang Nasional 2026.

Ia menargetkan Program Magang Nasional 2026 Tahap I mulai berjalan pada Juli.

Tahap pertama program tersebut menyasar 50.000 peserta.

“Dan insya Allah, Juli kita bisa jalan ya, untuk batch pertama angkatan kedua kita (Magang Nasional) 2026 dengan target 50 ribu orang. Semoga ini menjadi satu kabar baik buat para fresh graduate lulusan satu tahun terakhir,” kata Yassierli.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Tapi kita ingin keterlibatan dari perusahaan nanti lebih intens dan nanti mekanisme mentorship, mekanisme evaluasinya akan kita buat lebih dalam

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan uang saku bagi peserta program Magang Nasional Tahun 2026 masih akan dibayarkan penuh oleh pemerintah dan belum melibatkan perusahaan mitra.

“Iya, belum ada sharing (dengan perusahaan mitra Magang Nasional). Uang sakunya sama sebesar upah minimum dari masing-masing lokasi tempat magang. Jadi ada upah minimum kota/kabupaten (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP),” kata Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Adapun Menaker sebelumnya sudah mengonfirmasi bahwa Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui anggaran dan kuota peserta Magang Nasional 2026 sebesar 150 ribu orang.

Meski demikian, ia mengatakan pihaknya juga masih mengkaji usulan terkait kontribusi uang saku untuk peserta Magang Nasional yang dibagi antara pemerintah dengan perusahaan mitra penyelenggara program.

“Tapi kita ingin keterlibatan dari perusahaan nanti lebih intens dan nanti mekanisme mentorship, mekanisme evaluasinya akan kita buat lebih dalam,” ujar Menaker Yassierli.

Adapun pembagian peran dalam pembayaran uang saku peserta Magang Nasional antara pemerintah dan perusahaan diungkapkan oleh Menaker pada akhir April lalu.

“Komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya, dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya,” ujarnya.

Di sisi lain, Yassierli mengatakan pemerintah juga segera mempersiapkan rangkaian kegiatan (timeline) bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi yang berminat mengikuti Magang Nasional 2026.

Adapun Menaker menargetkan pelaksanaan program Magang Nasional 2026 Tahap I bisa berjalan pada Juli.

“Dan insya Allah, Juli kita bisa jalan ya, untuk batch pertama angkatan kedua kita (Magang Nasional) 2026 dengan target 50 ribu orang. Semoga ini menjadi satu kabar baik buat para fresh graduate lulusan satu tahun terakhir,” kata Menaker Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com-Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah telah menyetujui kuota peserta Magang Nasional 2026 sebanyak 150.000 orang.

Persetujuan itu diberikan melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

“Alhamdulillah tadi juga saya umumkan, tadi kita sudah rapat di Kantor Kemenko (Perekonomian) dengan Menteri Keuangan, dengan Deputi Mensesneg, alhamdulillah arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk tahun 2026 kita sudah bisa siapkan pelaksanaan Magang (Nasional) untuk sebanyak 150 ribu orang,” kata Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Yassierli mengatakan kuota Magang Nasional 2026 meningkat dibandingkan pelaksanaan tahun lalu. Magang Nasional tahun lalu memiliki kuota 100.000 peserta.

Ia menambahkan, pemerintah telah menyetujui anggaran untuk pelaksanaan program tersebut tahun ini.

Kementerian Ketenagakerjaan segera menyiapkan rangkaian kegiatan atau timeline bagi lulusan baru perguruan tinggi yang berminat mengikuti Magang Nasional 2026.

“Kami segera siapkan timeline mulai dari pendaftaran perusahaan, pendaftaran peserta angkatan kedua (Magang Nasional 2026) Batch I segera akan kita luncurkan buat 50 ribu orang,” kata Menaker Yassierli.

Yassierli menjelaskan, pelaksanaan program akan dimulai dari koordinasi antara pemerintah dan perusahaan mitra.

Perusahaan mitra kemudian mengunggah lowongan magang yang dapat dipilih calon peserta.

“Dan kemudian kita berikan kesempatan seleksi secara administratif atau online dari perusahaan, baru kemudian kita bisa jalan,” ujar dia.

Yassierli menargetkan Program Magang Nasional 2026 Tahap I mulai berjalan pada Juli 2026.

Tahap pertama program tersebut ditargetkan menjangkau 50.000 peserta.

“Insya Allah, Juli kita bisa jalan ya, untuk batch pertama angkatan kedua kita (Magang Nasional) 2026 dengan target 50 ribu orang. Semoga ini menjadi satu kabar baik buat para fresh graduate lulusan satu tahun terakhir,” kata Menaker Yassierli.

“Magang Nasional 2026 nanti kita akan buka lagi nanti batch kedua, batch ketiga, dengan total nanti 150 ribu orang,” ujar dia menambahkan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kami segera siapkan 'timeline' mulai dari pendaftaran perusahaan, pendaftaran peserta Magang Nasional 2026 Batch I, segera kita luncurkan buat 50 ribu orang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui kuota peserta Magang Nasional 2026 sebanyak 150 ribu orang.

“Alhamdulillah tadi juga saya umumkan, tadi kita sudah rapat di Kantor Kemenko (Perekonomian) dengan Menteri Keuangan, dengan Deputi Mensesneg, alhamdulillah arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk tahun 2026 kita sudah bisa siapkan pelaksanaan Magang (Nasional) untuk sebanyak 150 ribu orang,” kata Menaker dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan angka ini meningkat bila dibandingkan dengan pelaksanaan Magang Nasional tahun lalu yang memiliki kuota sebanyak 100 ribu peserta.

Ia menambahkan pemerintah telah menyetujui anggaran bagi pelaksanaan program tersebut tahun ini, dan segera mempersiapkan rangkaian kegiatan (timeline) bagi lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi yang berminat mengikuti Magang Nasional 2026.

“Kami segera siapkan timeline mulai dari pendaftaran perusahaan, pendaftaran peserta angkatan kedua (Magang Nasional 2026) Batch I segera akan kita luncurkan buat 50 ribu orang,” kata Menaker Yassierli.

Lebih jauh, Yassierli mengatakan proses pelaksanaan program ini nantinya akan dimulai dari koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan mitra untuk kemudian mengunggah lowongan-lowongan magang yang bisa dipilih oleh calon peserta.

“Dan kemudian kita berikan kesempatan seleksi secara administratif atau online dari perusahaan, baru kemudian kita bisa jalan,” ujar dia.

Adapun Menaker menargetkan pelaksanaan Program Magang Nasional 2026 Tahap I bisa berjalan pada Juli.

“Insya Allah, Juli kita bisa jalan ya, untuk batch pertama angkatan kedua kita (Magang Nasional) 2026 dengan target 50 ribu orang. Semoga ini menjadi satu kabar baik buat para fresh graduate lulusan satu tahun terakhir,” kata Menaker Yassierli.

“Magang Nasional 2026 nanti kita akan buka lagi nanti batch kedua, batch ketiga, dengan total nanti 150 ribu orang,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026