Bisnis.com, JAKARTA - Berawal dari kesuksesan mengembangkan bisnis kuliner Aldi's Burger, Aldi Taher kini memperluas kontribusinya terhadap industri makanan dan minuman dengan menggagas Festival Burger Dunia yang berlangsung pada 5–7 Juni 2026 di Chillax Sudirman, Jakarta.

Festival yang digelar bekerja sama dengan GrabFood melalui program Grab Puas Food Market tersebut menghadirkan 18 tenant burger lokal dalam satu lokasi. Tidak hanya menjadi ajang bagi pecinta burger, acara ini juga dirancang sebagai wadah promosi bagi pelaku usaha kuliner untuk memperkenalkan produk mereka secara langsung kepada konsumen.

Aldi Taher mengatakan ide penyelenggaraan festival muncul setelah melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap burger serta perkembangan bisnis Aldi's Burger yang semakin diterima pasar.

Menurutnya, burger merupakan jenis makanan yang memiliki pasar luas dan mampu menjangkau berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga keluarga. Karena itu, ia ingin menghadirkan sebuah festival yang tidak hanya berfokus pada produknya sendiri, tetapi juga memberi ruang bagi pelaku usaha burger lainnya untuk berkembang bersama.

"Burger itu makanan yang semua orang bisa relate, dari anak muda sampai keluarga. Saya ingin Festival Burger Dunia ini menjadi tempat yang seru, ramai, dan menyenangkan, bukan hanya untuk makan burger bareng, tetapi juga untuk mendukung teman-teman pelaku kuliner burger agar semakin dikenal," kata Aldi.

Melalui kolaborasi dengan Grab Puas Food Market, festival tersebut menghadirkan beragam merek burger lokal, antara lain Aldi's Burger, Burger Bangor, Munch Club, Burger Garage, The Buffalo, dan The Good Mess. Sejumlah tenant juga menawarkan menu spesial yang hanya tersedia selama festival berlangsung.

Bagi para merchant, kehadiran festival menjadi kesempatan untuk memperluas eksposur merek sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Seluruh tenant yang berpartisipasi juga merupakan mitra merchant GrabFood, termasuk yang tergabung dalam program Grab Bintang 5 dan Grab Dine Out.

Country Marketing and Communications Head Grab Indonesia Melinda Savitri mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan mendukung pertumbuhan pelaku usaha kuliner lokal melalui pengalaman yang menghubungkan platform digital dan aktivitas luring.

Menurutnya, burger menjadi salah satu kategori makanan yang banyak diminati konsumen dan terus berkembang melalui berbagai inovasi menu.

"Melalui kolaborasi Grab Puas Food Market bersama Aldi Taher, kami ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang memudahkan konsumen menemukan pilihan burger yang menarik, sekaligus mendukung visibilitas para pelaku usaha kuliner dengan cara yang unik dan relevan dengan kebiasaan konsumen masa kini," ujar Melinda.

Festival Burger Dunia resmi dibuka melalui seremoni mencicipi burger bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Melinda Savitri, dan Aldi Taher. Kehadiran pemerintah dalam acara tersebut menunjukkan dukungan terhadap pengembangan subsektor kuliner yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi kreatif nasional.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan kuliner merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang memiliki ruang inovasi luas sekaligus dekat dengan kehidupan masyarakat.

"Festival Burger Dunia menunjukkan bagaimana produk kuliner yang familiar seperti burger dapat dikemas secara kreatif, melibatkan banyak pelaku usaha, dan menjadi pengalaman yang menarik bagi publik. Kolaborasi seperti ini penting untuk memperkuat promosi pelaku kuliner lokal dan membuka peluang pasar yang lebih luas," ujarnya.

Ke depan, GrabFood menyatakan akan terus membuka peluang kolaborasi dengan pelaku usaha kuliner untuk membantu mereka menjangkau lebih banyak konsumen melalui berbagai pengalaman yang relevan dengan gaya hidup masyarakat saat ini.

Festival Burger Dunia terbuka untuk umum tanpa biaya masuk. Acara berlangsung pukul 10.00–22.00 WIB pada Jumat dan Sabtu, serta pukul 09.00–21.00 WIB pada Minggu.

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), Solihin, merespons kebijakan di sejumlah daerah yang mengatur minimarket dengan pasar tradisional minimal memiliki jarak 1 km.

Solihin menilai kebijakan yang diterapkan Pemerintah Daerah, termasuk yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, merupakan langkah yang baik karena mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pasar tradisional dan kepastian bagi investor.

"Lombok Tengah adanya Perda 7 tahun 2021, yang mengatur jarak antara pasar tradisional dengan minimarket itu 1 km. Pemerintah Kabupaten Lombok luar biasa. Dia juga tidak mau mengecewakan investor," kata Solihin saat dijumpai di Alfa Tower, Alam Sutera, Tangerang pada Kamis (4/6/2026).

Di tengah rencana ekspansi ritel modern yang masih berlangsung, Solihin memastikan pembukaan gerai baru akan tetap menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di setiap daerah. Dia mejamin pelaku ritel tidak akan mengabaikan regulasi daerah, termasuk terkait pengaturan zonasi maupun jarak pendirian gerai dari pasar tradisional.

"Saya pastikan, saya sebagai Ketum Aprindo ya. Seluruh peritel saya, anggota, yang punya toko hampir 90 ribu di Indonesia ya. Akan mematuhi seluruh aturan yang berlaku di satu daerah," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Solihin juga membantah anggapan bahwa penutupan sejumlah gerai minimarket berkaitan dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, ritel modern dan koperasi memiliki segmen usaha yang berbeda.

"Nggak ada kaitan, saya bilang pasti nggak ada kaitan dengan itu ya. Segmennya beda. Kita lebih fokus terhadap meningkatkan pelayanan," ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar modal Elandry Pratama mengatakan bahwa investor saat ini tengah berada dalam fase penyesuaian valuasi (repricing) dan penurunan risk appetite atautingkat keberanian mengambil risiko.

Ia menjelaskan, hal tersebut tercermin dari pelemahan signifikan yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama tiga hari berturut-turut yaitu tanggal 3-5 Juni 2026.

“Pelemahan yang terjadi beberapa hari terakhir menunjukkan pasar sedang berada dalam fase penyesuaian valuasi dan penurunan risk appetite,” ujar Elandry saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Elandry menyebut investor asing saat ini cenderung masih berhati-hati terhadap pasar saham Indonesia, yang tercermin dari berlanjutnya arus dana keluar (capital outflow) dan meningkatnya preferensi terhadap aset yang dianggap lebih aman.

“Bukan berarti kepercayaan terhadap fundamental Indonesia hilang, namun, pasar saat ini membutuhkan katalis positif yang lebih kuat untuk mengembalikan risk appetite dan menarik kembali capital inflow (arus dana masuk),” ujar Elandry.

Dalam jangka pendek, Ia memproyeksikan IHSG masih berpotensi bergerak volatil seiring sentimen pasar yang masih didominasi oleh faktor psikologis dan aliran dana, utamanya asing.

Selama tekanan terhadap Rupiah dan capital outflow belum mereda, menurutnya, ruang pemulihan kemungkinan masih terbatas, namun, apabila nilai tukar Rupiah mulai stabil, maka kekhawatiran pasar akan mereda dan arus dana asing kembali membaik.

“IHSG berpeluang mengalami technical rebound setelah koreksi yang cukup dalam,” ujar Elandry.

Elandry menjelaskan, bahwa pelemahan IHSG pada perdagangan hari ini, masih dipengaruhi oleh kombinasi sentimen domestik, terutama pelemahan Rupiah, berlanjutnya foreign outflow, serta meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap prospek ekonomi dan arah kebijakan ke depan.

"Kondisi tersebut membuat sentimen pasar cenderung negatif dan mendorong investor mengurangi eksposur pada aset berisiko," ujar Elandry.

Selain itu, lanjutnya, Rupiah yang belum menunjukkan penguatan dan justru terus mengalami pelemahan turut menambah kekhawatiran investor terhadap stabilitas pasar keuangan domestik.

"Ditambah munculnya berbagai kekhawatiran terkait pertumbuhan ekonomi, kondisi fiskal, serta isu-isu politik yang ramai diperbincangkan, investor memilih bersikap lebih defensif," ujar Elandry.

Ia melanjutkan, tekanan semakin besar setelah IHSG menembus level psikologis dan area support penting di kisaran 6.000 hingga 5.800, yang memicu aksi jual lanjutan baik dari investor institusi maupun ritel.

"Di tengah penurunan yang cukup tajam, potensi terjadinya margin call juga turut menambah tekanan jual, sehingga mempercepat pelemahan indeks dalam beberapa hari terakhir," ujar Elandry.

Sebagai informasi, pada perdagangan Rabu (03/06), IHSG ditutup melemah 254,36 poin atau 4,11 persen ke posisi 5.941,07, kemudian koreksi IHSG berlanjut dengan penurunan 3,48 persen ke posisi 5.734,25 pada perdagangan sesi I pada Kamis (04/06), namun sedikit membaik dan ditutup melemah 1,70 persen ke posisi 5.839,78 pada akhir perdagangan.

Kemudian, koreksi berlanjut pada perdagangan Jumat (05/06), yang melemah hingga 147,62 poin atau 2,53 persen ke posisi 5.692,15 pada perdagangan sesi I, dan berlanjut melemah 3,22 persen ke posisi 5.651,70 pada perdagangan pukul 15.10 WIB.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pjs Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik membantah kabar yang menyebut pasar modal Indonesia berpotensi turun status menjadi frontier market.

Menurut Jeffrey, Indonesia memiliki peluang besar untuk tetap mempertahankan status sebagai emerging market, berdasarkan berbagai diskusi yang telah dilakukan dengan penyedia indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International).

"Belakangan ini beredar informasi yang tidak akurat di pasar berupa tangkapan layar yang seolah-olah menunjukkan adanya pengumuman MSCI bahwa Indonesia ditempatkan sebagai frontier market. Setelah kami telusuri, informasi tersebut tidak benar," ujar Jeffrey saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (4/6/2026).

Dia mengimbau para investor untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang beredar sebelum mengambil keputusan investasi. Langkah tersebut dinilai penting agar investor tidak mengambil keputusan yang keliru akibat informasi yang tidak valid.

"Terkait MSCI, yang dapat kami sampaikan adalah dari berbagai langkah konkret yang telah dilakukan, kami memiliki ekspektasi yang sangat tinggi bahwa Indonesia akan tetap berada dalam kategori emerging market," katanya.

Sebagai informasi, peninjauan klasifikasi pasar merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh penyedia indeks global, termasuk MSCI, untuk mengevaluasi aksesibilitas dan perkembangan pasar modal di berbagai negara.

Sebelumnya, pada 13 Mei 2026, MSCI mengumumkan hasil evaluasi sejumlah indeks saham global, termasuk MSCI Global Standard Indexes, MSCI Global Small Cap Indexes, MSCI Micro Cap Indexes, MSCI Value & Growth Indexes, MSCI Frontier Markets Indexes, hingga MSCI China All Shares Indexes.

Adapun pembaruan terkait status dan aksesibilitas pasar modal Indonesia diperkirakan akan disampaikan MSCI melalui publikasi Market Accessibility Review yang dijadwalkan terbit pada Juni 2026.

Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, sebelumnya justru menilai Indonesia memiliki peluang untuk naik kelas dari kategori emerging market menjadi developed market atau advanced market dalam jangka panjang.

Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa peningkatan status tersebut masih membutuhkan berbagai pembenahan yang terukur dan berkelanjutan, di luar agenda reformasi integritas pasar modal yang saat ini tengah dijalankan regulator.

"Sebetulnya reformasi integritas pasar modal ini tidak berhenti di reformasi integritas. Jika mencermati delapan rencana aksi yang telah disusun, terdapat aspek pendalaman pasar, peningkatan likuiditas, hingga penguatan enforcement yang akan terus kami dorong. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kriteria yang digunakan untuk penilaian developed market maupun advanced market," ujar Hasan dalam konferensi pers di BEI pada 13 Mei 2026.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki keyakinan indeks saham Indonesia akan tetap berada di kelas emerging market penyedia indeks global MSCI Inc.

Hal tersebut disampaikan oleh Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik sekaligus menepis kebenaran isu beredar di media sosial yang menyatakan Indonesia turun kasta ke frontier market.

"Kemarin kita ikuti bersama ada informasi yang tidak akurat beredar di pasar terkait dengan tangkapan layar. Seolah-olah ada pengumuman MSCI bahwa Indonesia ditempatkan di frontier market, yang ternyata itu adalah informasi yang salah," kata Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Adapun, pengumuman MSCI perihal tata kelola pasar hingga potensi penurunan kasta Indonesia ke kelas frontier market pada awal tahun ini belum mengangkat beban di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pasar terpantau masih lesu dengan IHSG melemah 1,82% ke level 5.831 pada Kamis (6/4/2026) pukul 15.44 WIB. Sejak awal tahun, IHSG jeblos 32,59%.

Jeffrey melanjutkan bahwa pihaknya optimis dengan langkah transformasi pasar modal yang dilakukan BEI bersama OJK sejak awal tahun ini dapat mempertahankan posisi Indonesia di indeks MSCI.

"Terkait dengan MSCI, yang dapat kami sampaikan adalah bahwa dari hal-hal konkret yang sudah kami lakukan, kami memiliki ekspektasi yang sangat tinggi bahwa Indonesia akan tetap di emergingmarket," tegasnya.

Mengulas kembali dinamika pasar yang disebabkan MSCI, penyedia indeks global pada 27 Januari 2026 merilis pengumuman pembekuan rebalancing indeks saham Indonesia. Dalam pengumuman tersebut terdapat pernyataan bahwa Indonesia berisiko turun ke frontier market apabila tidak dilakukan pembenahan tata kelola pasar. MSCI memberikan tenggat waktu sampai Mei 2026.

Saat itu, regulator bergerak cepat dengan meluncurkan delapan aksi reformasi pasar modal yang di antaranya seperti transparansi data ultimate beneficial owner (UBO), granulasi data pemegang saham, hingga peningkatan batas minimum ketentuan free float. Langkah-langkah tersebut juga disampaikan BEI dalam proposal perbaikan pasar kepada MSCI.

Pada 12 Mei 2026, MSCI merilis hasil peninjauan indeks saham global periode Mei 2026. Dalam reviu itu, sejumlah emiten Indonesia dikeluarkan dari indeks MSCI Global Standard maupun MSCI Global Small Cap. Namun, tidak ada keterangan tentang perubahan kelas indeks Indonesia dari emerging market.

Selain mengumumkan hasil review Mei 2026, MSCI juga merilis jadwal peninjauan indeks reguler berikutnya. Untuk MSCI August 2026 Index Review, tanggal pengumuman dijadwalkan pada 12 Agustus 2026, sedangkan perubahan indeks akan efektif berlaku pada 1 September 2026.

Pada pemberitahuan terpisah, MSCI dalam pengumumannya April lalu menyampaikan pembaruan lebih lanjut mengenai nasib pasar modal RI bakal diputuskan dalam Market Accessibilty Review yang dijadwalkan jatuh pada Juni 2026.

Stockbit dalam risetnya, menilai agenda Market Accessibilty Review jauh lebih substansial dibandingkan rebalancing yang secara rutin dilakukan penyedia indeks global yang berpusat di New York, AS itu.

Menurut data Stockbit, review tersebut selayaknya menjadi perhatian pasar lantaran berisi keputusan mengenai pembekuan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), penambahan ke Investable Market Index (IMI), dan migrasi size segment untuk review berikutnya pada Agustus 2026.

Selain itu, keputusan ini penting lantaran pasar menunggu penegasan bahwa risiko penurunan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market sudah tidak lagi menjadi ancaman.

“Yang perlu dicermati ke depan adalah MSCI Market Accessibility Review pada Juni 2026 sebagai katalis yang lebih substansial dibandingkan index review Mei kali ini,” tulis Stockbit.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Supra Boga Lestari Tbk. (RANC) memastikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang tengah digencarkan pemerintah belum memberikan dampak material terhadap bisnis perseroan.

Direktur RANC Hady Purnama menilai kehadiran koperasi desa akan menciptakan dinamika baru dalam industri ritel Indonesia. Namun demikian, perseroan memilih menyikapinya secara positif dan optimistis.

"Bagi RANC, kehadiran koperasi desa kami sikapi dengan cermat tetapi optimistis berpotensi memperkuat daya beli masyarakat di tingkat menengah ke bawah. Pada akhirnya hal itu justru dapat memperluas basis konsumen ritel modern secara keseluruhan," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (3/6/2026).

Selain itu, pengelola jaringan Ranch Market dan Farmers Market itu menilai segmen pasar yang dibidik KDMP berbeda dengan target konsumen yang dilayani perseroan.

Dia meyakini koperasi desa dan ritel modern tidak berada dalam posisi saling meniadakan. Kedua model bisnis tersebut justru dinilai dapat berkembang secara berdampingan karena menyasar kebutuhan dan segmen konsumen yang berbeda.

"Kami percaya koperasi desa dan ritel modern dapat berjalan berdampingan secara komplementer, bukan saling menggantikan. Segmen, kualitas layanan, dan pengalaman berbelanja yang ditawarkan memiliki karakteristik yang berbeda," ujarnya.

Rencana Ekspansi Gerai

Sisi lain perseroan tetap akan menjalankan strategi ekspansi secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan tingkat persaingan di masing-masing wilayah. Untuk mendukung ekspansi bisnis, RANC mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp130 miliar pada 2026.

Dana capex tersebut digunakan selain untuk pembukaan toko baru, juga untuk mendukung renovasi toko serta peremajaan equipment. Perseroan menegaskan bahwa setiap pembukaan gerai baru akan melalui kajian yang matang agar tetap sejalan dengan profil konsumen yang menjadi target perusahaan.

Pada tahun ini, perseroan menargetkan membuka empat gerai baru. Tiga gerai telah beroperasi pada kuartal pertama 2026, sementara satu gerai tambahan dijadwalkan dibuka pada Juni di Jakarta.

Sementara itu, sepanjang 2025, RANC menutup tiga gerai yang dinilai tidak memberikan kontribusi optimal. Perseroan tercatat mengoperasikan 57 gerai yang tersebar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Makassar, hingga Ambon per akhir 2025.

Emiten terafiliasi dengan grup Djarum menargetkan perolehan pendapatan bersih sebesar Rp 3,39 triliun pada 2026, atau bertumbuh16,30% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara dari sisi bottom line, Supra Boga Lestari diproyeksikan masih tetap membukukan kerugian senilai Rp19,97 miliar. Angka tersebut menurun jika dibandingkan rugi tahun berjalan tahun 2025 yang sebesar Rp53,96 miliar.

Per kuartal I/2026, RANC tercatat membukukan pendapatan sebesar Rp823,45 miliar, lebih tinggi 9,23% dibandingkan Rp753,19 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya.

Perusahaan juga berhasil membalikan keadaan dengan mencetak laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp7,17 miliar, dari posisi rugi Rp5,21 miliar pada kuartal I/2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com-PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) tidak membagikan dividen dari tahun buku 2025.

Keputusan itu disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (3/6/2026).

RANC tidak membagikan dividen karena perseroan membukukan rugi bersih pada 2025.

“Perseroan tidak melakukan penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2025, dikarenakan perseroan tidak membukukan laba bersih pada 2025,” kata Direktur RANC Hadi Purnama di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

“Perseroan juga tidak melakukan pembagian dividen, karena perusahaan fokus pada penguatan atus kas dan kebutuhan pertumbuhan perseroan,” lanjut dia.

Hadi mengatakan RANC telah melakukan sejumlah penyesuaian strategi di berbagai aspek.

Langkah tersebut bertujuan menegaskan arah pertumbuhan usaha dan menjadikan 2025 sebagai tahun yang penuh peluang.

Strategi bisnis RANC berfokus pada ekspansi untuk menjaga eksistensi merek Ranch Market dan Farmers Market sebagai destinasi belanja kebutuhan sehari-hari.

RANC juga melakukan optimalisasi strategi keberlanjutan pada 2025.

Fokusnya berada pada peningkatan ketahanan operasional dan rantai nilai produk.

Strategi itu diarahkan untuk meningkatkan kepastian pasokan, mendorong inovasi dan pertumbuhan, serta menjaga biaya operasional tetap efisien.

Fokus utama RANC sepanjang 2025 mencakup efisiensi penggunaan energi, pengurangan limbah produk dan kemasan, serta pengadaan yang bertanggung jawab.

RANC juga berupaya menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif melalui rantai pasoknya.

Rugi bersih Rp 53,08 miliar

RANC mencatat rugi bersih sebesar Rp 53,08 miliar pada 2025.

Kinerja tersebut berbalik dari 2024, saat perseroan masih membukukan laba bersih Rp 27,38 miliar.

Pendapatan bersih RANC tercatat sebesar Rp 2,91 triliun. Angka itu tumbuh 1,41 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Pencapaian target perseroan pada 2025 mencapai 89,83 persen.

Pertumbuhan pendapatan mendorong laba bruto RANC naik menjadi Rp 724 miliar. Tahun sebelumnya, laba bruto perseroan tercatat Rp 706 miliar.

Total ekuitas RANC turun 18 persen menjadi Rp 265 miliar. Total aset perseroan tercatat sebesar Rp 1,18 triliun. Angka itu turun 1,7 persen dibandingkan 2024.

Total liabilitas RANC naik 4,2 persen dari Rp 875,05 miliar menjadi Rp 911 miliar.

“Kami menganalisa bahwa pertumbuhan ekonomi 5,11 persen sepanjang tahun 2025 secara kumulatif menurut BPS selaras dengan pertumbuhan Perseroan secara keseluruhan, terutama apabila dilihat dari segmen pasar menengah ke atas yang menjadi target Perseroan,” kata Direktur Utama RANC Johartono Susilo.

Johartono mengatakan kondisi geopolitik global berdampak pada daya beli masyarakat.

RANC merespons tantangan tersebut dengan analisis mendalam dan pendekatan yang berhati hati.

Perseroan juga melanjutkan komitmen untuk menyediakan produk makanan berkualitas tinggi sesuai kebutuhan konsumen.

“Kami juga merestrukturisasi gerai-gerai yang dipandang tidak lagi berpotensi, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang kami,” ujar Johartono.

Jumlah gerai turun menjadi 57

Johartono mengatakan 2025 menjadi periode yang penuh dinamika.

Ketidakpastian ekonomi global ikut memengaruhi Indonesia.

Konsumsi rumah tangga tumbuh 2,62 persen, tetapi pertumbuhan tersebut belum merata karena lebih terfokus pada segmen menengah ke atas.

Kondisi itu menjadi peluang bagi RANC untuk mempertajam fokus pada segmen tersebut sebagai bagian dari strategi pertumbuhan berkelanjutan.

RANC juga berhasil menekan kerugian usaha sebesar 51 persen menjadi Rp 27 miliar.

Sebelumnya, kerugian usaha perseroan mencapai Rp 54 miliar.

RANC kini mengoperasikan 57 gerai dari lima merek supermarket.

Lima merek tersebut yakni Ranch Market, Farmers Market, The Gourmet, Day2Day, dan Pasarina.

Jumlah gerai RANC sebelumnya mencapai 60 gerai.

Penyesuaian menjadi 57 gerai merupakan bagian dari strategi restrukturisasi untuk meningkatkan profitabilitas setiap gerai.

“Secara keseluruhan, kinerja operasional dan keuangan Perseroan mengalami peningkatan yang terukur dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Johartono.

Pertumbuhan pendapatan, perbaikan profitabilitas gerai, dan efisiensi operasional yang kami capai mencerminkan komitmen kami untuk terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan demi menjaga kepercayaan konsumen, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Johartono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan bahwa penerbitan Peraturan BPOM (PerBPOM) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain bertujuan memperkuat sistem pengawasan obat nasional sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di kampus Universitas Gadjah Mada.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM RI, Wiliam Adi Teja, menjelaskan bahwa regulasi tersebut tidak mengatur kewajiban penempatan apoteker di setiap minimarket maupun supermarket.

"Regulasi ini bukan mengatur kewajiban penempatan Apoteker di setiap minimarket atau supermarket, melainkan memastikan seluruh proses pengelolaan obat dilakukan sesuai standar dan berada dalam pengawasan tenaga kefarmasian," ujar Wiliam dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, sesuai arahan Kepala BPOM, Taruna Ikrar, keberadaan obat bebas dan obat bebas terbatas di hypermarket, supermarket, maupun minimarket telah berlangsung lama sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Namun, sebelum PerBPOM 5/2026 diterbitkan, BPOM memiliki keterbatasan dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada fasilitas non-kefarmasian yang melakukan pelanggaran.

Dengan adanya aturan baru tersebut, BPOM kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan pembinaan dan penegakan hukum administratif secara lebih efektif tanpa harus selalu mengedepankan pendekatan pidana.

Tidak Semua Minimarket Bisa Menjual Obat

Dalam forum yang sama, Wiliam juga meluruskan sejumlah informasi yang berkembang di masyarakat terkait penjualan obat di jaringan ritel modern.

Ia menegaskan tidak semua hypermarket, supermarket, dan minimarket dapat menjual obat bebas maupun obat bebas terbatas. Hanya jaringan ritel yang telah memenuhi persyaratan pengawasan tenaga kefarmasian yang diperbolehkan melakukan pengelolaan dan penjualan obat sesuai ketentuan.

Untuk jaringan ritel modern berskala besar, pengadaan obat wajib berada di bawah supervisi apoteker yang bertugas di distribution center.

Sementara itu, minimarket atau supermarket yang berdiri sendiri (stand alone) harus mendapatkan pengampuan dari tenaga teknis kefarmasian melalui toko obat yang telah memenuhi persyaratan regulasi.

"Setiap pengadaan obat wajib melalui mekanisme pengawasan tenaga kefarmasian. Tanpa persetujuan dan dokumentasi yang sah dari tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab, pengadaan obat tidak dapat dilakukan dan tidak akan dilayani oleh perusahaan farmasi maupun distributor resmi," kata Wiliam.

Menurut dia, ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan rantai distribusi obat hingga sampai ke tangan masyarakat.

Berikan Kepastian Hukum

BPOM menilai PerBPOM Nomor 5 Tahun 2026 juga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, pelaku usaha ritel, tenaga kefarmasian, serta masyarakat sebagai konsumen.

Regulasi ini menghadirkan instrumen pengawasan yang lebih proporsional melalui pembinaan, pengawasan administratif, dan penguatan tata kelola distribusi obat yang bertanggung jawab.

Melalui kebijakan tersebut, BPOM menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh obat yang beredar di Indonesia tetap memenuhi aspek mutu, keamanan, dan khasiat.

Di saat yang sama, BPOM juga berupaya menjaga keseimbangan antara kemudahan akses masyarakat terhadap obat bebas dan perlindungan kesehatan publik melalui sistem pengawasan yang lebih kuat dan terukur.

Bisnis.com, JAKARTA – BRI Danareksa Sekuritas merevisi target Indeks harga saham gabungan (IHSG) ke level 7.200 hingga akhir tahun. Revisi ini didasarkan pada berbagai sentimen yang belakangan menekan kinerja pasar modal RI.

Dalam risetnya yang bertajuk Equity Strategy: Repricing the Risk; Potential Tactical Reliefs to Emerge, analis BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) menegaskan bahwa penurunan IHSG yang terjadi sepanjang tahun berjalan 2026 mencerminkan meningkatnya premi risiko Indonesia.

Artinya, kondisi ini bukan sekadar aksi jual yang terjadi secara luas dan bersamaan di pasar negara berkembang atau emerging market (EM).

Sedikitnya, terdapat empat faktor yang dinilai menurunkan minat investor terhadap pasar saham RI, antara lain risiko fiskal dari memanasnya harga minyak lantaran penutupan Selat Hormuz, menurunnya prediktabilitas kebijakan, outlook negatif terhadap peringkat utang RI, hingga rebalancing MSCI yang menghapus sejumlah saham dalam negeri.

Arus keluar dana asing dari pasar saham sebesar US$3,1 miliar sepanjang tahun ini juga dinilai mencerminkan langkah investor asing untuk mengurangi risiko.

Analis menilai, valuasi indeks saat ini telah mencerminkan tekanan secara jangka pendek. Spread antara earnings yield IHSG dan imbal hasil obligasi saat ini berada di level 242 bps atau 270 bps lebih lebar dari rata-rata jangka panjanganya.

”Karena pertumbuhan EPS konsensus FY26 sebesar 14% secara umum sejalan dengan proyeksi BRIDS sebesar 13,4%, spread yang lebih lebar tersebut merupakan kompensasi atas premi risiko yang lebih tinggi,” kata para analis dalam risetnya, Selasa (2/6/2026).

Meskipun begitu, masih terdapat risiko jangka pendek berupa revisi outlook oleh S&P pada Juli mendatang, yang dinilai telah tecermin dalam harga pasar.

Belum lagi, MSCI Market Accessibilty review pada Juni mendatang dinilai turut membayangi langkah IHSG ke depan.

”Kami merevisi target IHSG Desember 2026 menjadi 7.200 dari sebelumnya 9.440. Penurunan target ini mencerminkan dihapuskannya premi aliran dana saham konglomerat sebesar 40% yang sebelumnya mempengaruhi target lama,” katanya.

Analis menerangkan, target anyar itu didasarkan pada pertumbuhan EPS BRIDS pada 2026—2027 sebesar 13—14%. Namun, pertumbuhan sektor perbankan dipangkas menjadi 4—5% seiring outlook yang lebih berhati-hati.

Selain itu, target anyar ini juga mempertimbangkan spreadearnings yield terhadap obligasi sebesar 220 bps. Skenario bullish target ini berada pada level 8.600, dengan bearish pada level 6.550.

Potensi Pasar Pulih

Dalam waktu dekat, BRIDS menyoroti tiga faktor utama yang berpotensi mendorong laju pasar saham RI.

Pertama, setelah aksi jual rebalancing MSCI terjadi, saham-saham berkapitalisasi jumbo seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mengalami net sell senilai US$162,6 juta. Kondisi itu hampir memenuhi estimasi BRIDS yang memprediksi arus keluar dana senilai US$176 juta untuk keseluruhan proses rebalancing.

Kedua, BRIDS memprediksi pelemahan rupiah akan kembali mereda saat memasuki kuartal III/2026. Hal itu terjadi lantaran selama kuartal II, merupakan periode terburuk bagi rupiah karena repatriasi dividen dan kebutuhan valas untuk haji.

Meskipun hal ini tidak menyelesaikan sentimen domestik yang membayangi rupiah, tetapi setidaknya dapat memberikan sedikit ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengatur kebijakan moneter.

Ketiga, narasi perang dan memanasnya harga minyak diprediksi mencapai puncaknya, meskipun harga rata-rata masih tetap pada level yang tinggi. Dengan begitu, sebagian premi risiko yang dibebankan kepada negara pengimpor minyak dapat berkurang.

”Faktor-faktor ini memang tidak menyelesaikan risiko terkait peringkat utang negara maupun ketidakpastian kebijakan yang lebih luas, tetapi menurut kami cukup untuk mendorong pemulihan pasar,” katanya.

Di tengah kondisi ini, terdapat sejumlah saham yang direkomendasikan analis BRIDS, yang dinilai dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan potensi rebound.

• Buy PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dengan target harga Rp10.900. Analis menilai, PBV BBCA saat ini mendekati level -2 standar deviasi, sementara rata-rata 10 tahun sebesar 2,1 kali. Kualitas bisnis BBCA juga dinilai solid dengan neraca yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan yang lebih moderat.
• Buy PT Indosat Tbk. (ISAT) dengan target harga Rp3.000. Analis menilai, proyeksi pertumbuhan ISAT yang solid belum tecermin sepenuhnya dalam valuasinya saat ini. Selain itu, sektor telekomunikasi dinilai tidak memiliki katalis regulasi spesifik seperti logam atau batu bara yang menjadi penentu utama kinerja sektoral.
• Buy PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) target harga Rp9.400 dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) pada target harga Rp10.500. Menurut analis, diskon valuasi kedua saham ini tidak mencerminkan risiko pelemahan permintaan dan tekanan biaya pada 2026.
• Buy PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) pada target harga Rp3.300. Analis menilai, valuasi EV/EBITDA MIKA berada di level -3 standar deviasi.
• Buy PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) dengan target harga Rp5.900. Menurut analis, sektor ini telah diperdagangkan pada level -2 standar deviasi dari rentang valuasi 10 tahunan. Namun, premi risikonya setara dengan IHSG.
• Buy PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL) pada target harga Rp550 dan PT Elnusa Tbk. (ELSA) pada target harga Rp1.110.
• PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Timah Tbk. (TINS) menilai jika proyeksi BRIDS terealisasi, meskipun hanya setengahnya, sektor ini dinilai masih mengalami mispriced yang signifikan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Belakangan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) tengah ramai diperbincangkan publik karena beredar informasi di sosial media soal gerai yang kompak tutup saat libur nasional, tepatnya pada 31 Mei dan 1 Juni 2026.

Penutupan gerai disebut terjadi sebagai tindak lanjut kesepakatan antara pekerja dan Indomaret setelah demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara untuk menagih pembayaran upah lembur pada Selasa (26/5) lalu.

Adapun Direktur Operasional PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Andreas Djajaputra menyebutkan terdapat sebanyak 2.728 gerai yang tutup di seluruh Indonesia saat libur nasional kemarin. Hal ini karena karyawan tidak bersedia masuk.

Berikut berbagai fakta terkait tutupnya gerai Indomaret:

Karyawan Indomaret yang tergabung PUK SPAI Indomaret menggelar demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara pada Selasa (26/5) lalu.

Berdasarkan laporan Detikcom di lokasi, massa mulai berkumpul pukul 09.40 WIB dengan mengenakan atribut organisasi buruh masing-masing untuk menagih pembayaran upah lembur.

Peserta demo menyuarakan beberapa tuntutan yang telah tertulis di berbagai spanduk.

"Bayarkan lembur kami!" teriak massa.

Adapun 6 tuntutan para karyawan Indomaret dalam demo tersebut antara lain, pertama, menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja.

Kedua, menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur. Ketiga, menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan.

Keempat, menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan. Kelima, menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi. Keenam, jangan rusak hubungan industrial.

Manajemen Indomaret yang diwakili Direktur Operasional Indomaret Andreas Djajaputra berdialog bersama Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan.

Dialog ini difasilitasi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Dialog tersebut menghasilkan lima poin kesepakatan terkait perselisihan pekerja terkait upah kerja pada hari libur nasional. Kesepakatan tersebut diklaim krusial bagi masa depan 250 ribu karyawan Indomaret di seluruh Indonesia.

Selain itu, dialog juga menyoroti adanya laporan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepala toko hingga manajer area.

Terdapat data yang menyebutkan 98 persen karyawan setuju dengan sistem ganti hari, tetapi serikat pekerja menduga adanya paksaan di balik angka tersebut.

Merespons hal tersebut, pendataan disepakati akan diulang kembali melalui kuesioner pada 28-30 Mei 2026 untuk memastikan pilihan karyawan bersifat netral dan sukarela.

Afriansyah menjelaskan bila merujuk regulasi dan undang-undang yang berlaku karyawan yang bekerja pada hari libur nasional wajib mendapatkan upah lembur.

Ia mengatakan tidak diperbolehkan sistem penggantian hari atau tukar hari sebagai kompensasi bekerja di hari libur nasional.

"Prinsipnya adalah mandatori undang-undang. Jika hari libur nasional masuk bekerja, maka harus dibayar lembur tanpa terkecuali," kata Afriansyah dalam siaran pers.

Adapun lima poin komitmen yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut:

1. Manajemen akan melakukan pendataan ulang terkait kesediaan pekerja untuk bekerja pada tanggal tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2026 yang pendataannya akan dilakukan pada tanggal 28, 29, dan 30 Mei 2026, dengan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh yang bertempat di HRD masing-masing cabang.

2. Manajemen akan memberikan tindakan dan sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan intimidasi kepada pekerja.

3. Manajemen akan segera menindaklanjuti permintaan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diawali dengan proses verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh di PT Indomarco Prismatama.

4. Untuk pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 26 Mei 2026 Manajemen PT Indomarco Prismatama tidak akan melakukan tindakan apapun dan membayarkan upahnya.

5. Manajemen PT Indomarco Prismatama akan membayarkan upah lembur bagi pekerja yang bekerja pada tanggal 27 Mei 2026.

"Dengan adanya kesepakatan ini, Kami berharap kesejahteraan pekerja dapat terjamin dan iklim industri di Indonesia tetap berjalan kondusif," ujar Afriansyah.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Selain itu, Afriansyah menyampaikan terkait tuntutan upah lembur, terdapat dua keputusan yang disepakati. Pertama, saat libur nasional, bagi pekerja yang tidak mau bekerja, maka perusahaan harus memberikan libur. Kedua, bagi karyawan yang ingin bekerja, maka akan diganti libur, bukan upah uang.

"Bagi teman-teman yang mau bekerja pada saat libur nasional, mereka diberikan ganti hari libur pada hari yang lain. Kalau tiga hari (masuk saat libur nasional), tiga hari libur dan ini disepakati dalam kesepakatan tertulis. Nah, ini sudah disepakati kedua belah pihak dan alhamdulillah tadi sudah selesai dan ada naskah perjanjiannya," ujar Wamen ditemui di kantornya, Selasa (26/5).

Menurutnya, dalam aturan yang ada, saat libur nasional memang seharusnya dihitung sebagai lembur, serta dibayar dengan upah uang. Namun, dalam kondisi tertentu hal tersebut bisa dipertimbangkan, asal ada kesepakatan.

Dengan dua kesepakatan tersebut, artinya tuntutan pekerja Indomaret yang meminta upah dibayar dengan uang tidak terfasilitasi.

Afriansyah menyebutkan para pekerja yang sebelumnya tetap masuk saat libur nasional pada 14 Mei 2026 kemarin akan didata dan ditawarkan hasil kesepakatan tersebut, dengan syarat tanpa ada intimidasi oleh atasan seperti dugaan sebelumnya.

"Mereka minta pendataan ulang karena ada yang dianggap teman-teman serikat ini ada anak buah Pak Andreas (Manajemen Indomaret) yang mengintervensi dan mengintimidasi. Nah, kami buat sepakat juga itu oknum harus ditindak tegas, dipecat," jelasnya.

"Artinya kami kesepakatan hari ini, teman-teman serikat pekerja yang diwakili oleh SPN dan SPMI ya, ini juga dengan teman-teman manajemen sudah sepakat untuk tanggal 14 (Mei), 27 (Mei), 31 Mei dan 1 Juni itu kesepakatannya adalah mereka libur kalau yang tidak mau diganti rugi dengan libur yang lain," ujarnya.

Kabar operasional Indomaret tutup pada 31 Mei dan 1 Juni 2025 pun sempat ramai di sosial media X.

"Pemberitahuan kami sampaikan kepada seluruh konsumen setia, Indomaret tutup operasional 31 Mei & 1 Juni 2026," tulis pengumuman yang beredar.

Menanggapi kabar tersebut, Iwan mengatakan penutupan gerai terjadi sebagai tindak lanjut kesepakatan antara pekerja dan Indomaret sebelumnya.

Menurut Iwan, kedua pihak sepakat untuk melakukan perundingan ulang. Dalam kesepakatan itu juga ditegaskan status karyawan ketika bertepatan dengan libur nasional.

Karyawan yang menolak bekerja pada libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk. Adapun karyawan yang bekerja pada hari libur nasional harus diperhitungkan sebagai lembur sesuai peraturan.

[Gambas:Photo CNN]

"Jadi sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut kedua pihak sepakat akan melakukan perundingan ulang dan sudah disepakati juga bahwa bagi karyawan yang menolak untuk masuk di tanggal libur nasional tetap tidak diwajibkan masuk karena lembur dan mereka libur seperti biasa, tapi apabila ada karyawan yang pada libur nasional masuk maka harus diperhitungkan lemburnya sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku tanpa kecuali," tutur Iwan pada Minggu (31/5), dilansir Detikfinance.

Iwan menambahkan gerai ditutup karena tidak ada karyawan yang masuk kerja saat libur nasional. Ia menyebut pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai jumlah gerai yang tutup.

"Gerai ditutup karena tidak ada karyawan yang masuk kerja di saat libur nasional. Kalau jumlahnya saya belum mendapat laporan resmi tapi data yang disampaikan pihak manajemen Indomarco itulah datanya," kata Iwan.

IHSG menguat dimana para pelaku pasar juga mencerna data ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup naik dipimpin oleh penguatan saham-saham sektor energi.

IHSG ditutup menguat 68,04 poin atau 1,11 persen ke posisi 6.195,42. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 8,10 poin atau 1,33 persen ke posisi 619,27.

"IHSG menguat dimana para pelaku pasar juga mencerna data ekonomi," ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus alias Nico dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

Dari mancanegara, pelaku pasar tetap berhati-hati di tengah ketidakpastian seputar negosiasi Amerika Serikat (AS) dengan Iran, yang membuat pasar minyak mentah bergejolak.

Di tengah ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan, laporan menunjukkan bahwa Teheran telah menangguhkan pembicaraan dengan Washington, sebagai tanggapan atas serangan Israel di Lebanon, meskipun Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa negosiasi masih berlangsung.

"Pasar juga fokus perhatian pernyataan yang saling bertentangan dari Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai diskusi baru-baru ini tentang konflik di Lebanon," ujar Nico.

Dalam negeri, S&P Global melaporkan bahwa indeks Purchasing Managers' Index (PMI) naik dari sebelumnya 49,1 pada April 2026 menjadi 50,0 pada Mei 2026, menunjukkan dukungan sektor domestik yang kuat di tengah tekanan global berdampak pada volume ekspor.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulan Mei 2026 tercatat 0,28 persen month to month (mtm) dan sebesar 3,08 persen year on year (yoy), atau masih di rentang target Bank Indonesia (BI) berkisar 2,5 plus minus 1 persen.

BPS juga melaporkan neraca perdagangan Indonesia surplus 90 juta dolar AS, yang disebabkan nilai ekspor sebesar 25,30 miliar dolar AS, sedangkan impor 25,31 miliar dolar AS.

Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, lima sektor menguat dipimpin sektor energi yang naik sebesar 1,78 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor barang baku yang masing-masing naik sebesar 0,64 persen dan 0,58 persen.

Sedangkan enam sektor melemah yaitu sektor transportasi & logistik turun paling dalam sebesar 3,20 persen, diikuti oleh sektor kesehatan dan sektor properti yang masing-masing turun sebesar 2,65 persen dan 1,13 persen.

Adapun saham-saham yang mengalami penguatan harga terbesar yaitu BEER, NZIA, KUAS, DSSA, dan BREN. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan harga terbesar yakni TRUE, ELPI, APIC, KJEN dan EPAC.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.572.956 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 31,25 miliar lembar saham senilai Rp25,47 triliun. Sebanyak 281 saham naik, 389 saham menurun dan 147 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei melemah 330,33 poin atau 0,49 persen ke 66.604,00, indeks Shanghai menguat 17,36 poin atau 0,43 persen ke 4.075,10, indeks indeks Hang Seng menguat 640,14 poin atau 2,52 persen ke 26.038,32, dan indeks Strait Times menguat 51,13 poin atau 1,01 persen ke 5.088,99.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Penutupan sejumlah gerai ritel modern di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikaitkan dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal ini menimbulkan dua perbedaan pendapat terkait dengan penegakan aturan zonasi dan tata ruang dengan potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ketika gerai tutup.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai, isu yang mengaitkan penutupan sejumlah gerai Alfamart dan Indomaret dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak tepat.

Unsplash Ilustrasi belanja di ritel modern.

Menurut dia, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan pelanggaran aturan zonasi, tata ruang, hingga dugaan praktik monopoli usaha.

Suroto menjelaskan, jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret telah berkembang sangat masif hingga menjangkau gang-gang dan wilayah perkampungan.

Jumlah gerai kedua perusahaan itu disebut telah melampaui 40.000 outlet di berbagai daerah.

Padahal ia bilang, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 mengatur kepemilikan gerai oleh satu perusahaan maksimal 150 outlet.

Selain itu, keberadaan gerai ritel modern juga wajib menyesuaikan aturan zonasi dan tata ruang yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Pengaturan tata ruang dan larangan monopoli merupakan amanat undang-undang untuk melindungi masyarakat dan menciptakan keadilan ekonomi,” ujar Suroto dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, aturan zonasi dibuat untuk memberikan ruang hidup bagi toko tradisional dan usaha ritel nonjaringan agar tetap dapat berkembang di tengah ekspansi pasar modern.

Ia berpandangan, kebijakan serupa juga diterapkan secara ketat di sejumlah negara maju di Eropa dan Amerika Serikat (AS).

KOMPAS.com/HERU DAHNUR Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kelurahan Kejaksaan, Kota Pangkalpinang belum beroperasi, Selasa (26/5/2026).

Cegah dominasi usaha bermodal besar

Selain itu, Suroto menyinggung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Regulasi tersebut, lanjutnya, bertujuan mencegah dominasi pelaku usaha bermodal besar yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Jika dibiarkan tanpa kontrol, pelaku usaha besar dapat menentukan harga, mengarahkan pola konsumsi masyarakat, hingga mematikan usaha-usaha kecil. Bahkan pada tingkat tertentu mampu memengaruhi dan membeli aturan pasar itu sendiri,” kata dia.

Suroto juga menjelaskan KDKMP dibentuk sebagai jalur distribusi kebutuhan pokok masyarakat yang terhubung langsung dengan pabrikan atau prinsipal produk.

Koperasi itu juga diarahkan menjadi saluran distribusi berbagai barang subsidi pemerintah, seperti gas melon, beras SPHP, Minyakita, pupuk, benih, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya agar tepat sasaran, tepat harga, dan tepat kualitas.

Suroto berpandangan, keberadaan KDKMP bertujuan menciptakan keseimbangan pasar sekaligus menjadi alat koreksi terhadap praktik monopoli dan dominasi usaha besar.

Seluruh usaha yang dijalankan KDKMP, termasuk gerai minimarket, dimiliki oleh masyarakat desa atau kelurahan setempat.

Dengan demikian, masyarakat dinilai dapat mengontrol langsung jalannya usaha dan menikmati manfaat ekonominya.

Jaringan minimarket di luar negeri

Unsplash Ilustrasi belanja di supermarket.

Suroto mencontohkan koperasi NTUC FairPrice di Singapura yang berhasil menjadi jaringan minimarket dominan dan memiliki pangsa pasar besar dibandingkan banyak ritel swasta.

Koperasi yang pada awalnya hanya bergerak di bidang minimarket itu kini telah berkembang ke berbagai sektor lain, seperti keuangan, konstruksi, hingga jasa transportasi.

Mereka tumbuh pesat karena masyarakat menyadari kepemilikan bersama atas usaha ekonomi merupakan cara paling efektif untuk mengoreksi pasar.

“Sekaligus melindungi kehidupan rakyat dari dominasi mafia kartel yang hanya berorientasi pada keuntungan dan akumulasi kekayaan segelintir orang,” ujar dia.

Oleh karena itu, Suroto menegaskan KDKMP sejatinya merupakan instrumen kontrol masyarakat terhadap pasar yang selama ini dikuasai konglomerasi besar.

Ketika program ini mulai dibangun, Suroto menilai kehadiran program tersebut berpotensi banyak pihak yang merasa terganggu.

“Termasuk sebagian birokrasi yang selama ini terbiasa memberikan berbagai fasilitas istimewa kepada kelompok usaha besar tertentu,” ucap dia.

Gelombang PHK di balik pembatasan gerai ritel

Di sisi lain, penutupan dan pembatasan gerai ritel modern setelah peresmian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan meningkatkan pengangguran dan memunculkan masalah sosial di masyarakat.

Pengamat ketenagakerjaan dari BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai kebijakan yang memosisikan gerai modern sebagai kompetitor KDMP berisiko menimbulkan dampak ekonomi luas jika tidak dikaji secara matang.

“Dengan kebijakan pemerintah ini maka akan semakin banyak PHK terjadi. Di tengah kondisi pengangguran terbuka meningkat karena pemerintah belum mampu membuka lapangan kerja, kebijakan terhadap gerai modern ini justru akan menambah jumlah pengangguran,” ujar Timboel.

PEXELS/ Marianne Tang Ilustrasi belanja di supermarket.

Timboel mengatakan penutupan gerai ritel modern di Lombok Tengah setelah peresmian KDMP tidak tepat jika hanya didasarkan pada pembatasan izin maupun jarak antargerai.

Ia menilai seluruh proses perizinan sebelumnya telah melalui pemeriksaan pemerintah daerah.

“Kalau sejak awal dianggap melanggar aturan, tentu izin tidak akan diterbitkan. Faktanya gerai-gerai tersebut sudah beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata dia.”

Ritel modern penyerap tenaga kerja formal

Timboel menilai ritel modern selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja formal, terutama bagi pekerja muda.

Sektor tersebut tidak hanya membuka lapangan kerja.

Ritel modern juga memberi kepastian penghasilan, jam kerja, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta kontribusi pajak kepada negara.

“Gerai modern membuka pekerjaan formal yang memiliki kepastian upah layak, jaminan sosial, keselamatan kerja, serta kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak pekerja maupun pajak usaha,” ujar dia.

Timboel menambahkan pemerintah seharusnya tidak mempertentangkan KDMP dengan ritel modern.

Kedua model usaha tersebut dinilai bisa berjalan berdampingan dan bersaing sehat untuk memberi layanan terbaik kepada masyarakat.

“Biarkan gerai modern dan KDMP sama-sama beroperasi dan bersaing sehat. Masyarakat nantinya yang menentukan pilihan berdasarkan kualitas layanan maupun harga produk,” kata Timboel.

Timboel mengingatkan pembatasan maupun penutupan gerai modern berpotensi memicu persoalan hubungan industrial.

SHUTTERSTOCK/ANDRII YALANSKYI Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Peningkatan PHK akan berdampak pada lonjakan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kondisi itu juga berisiko menekan ketahanan dana jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kalau PHK meningkat, maka persoalan sosial juga akan ikut naik. Daya beli masyarakat menurun, konsumsi rumah tangga melemah, bahkan potensi kriminalitas di masyarakat bisa meningkat,” ujar dia.

Timboel juga menilai kebijakan tersebut dapat memengaruhi persepsi investor terhadap iklim usaha di Indonesia.

Ketidakpastian kebijakan berpotensi membuat investor baru menahan ekspansi maupun investasi baru di sektor perdagangan dan ritel.

Gerai modern telah beroperasi kembali

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan mengatakan, sebagian gerai Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah kembali beroperasi.

Informasi itu Busan sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI di DPR RI.

“Terkait ritel minimarket tadi disampaikan misalnya di Lombok, tadi disampaikan memang kalau enggak salah ada 25. Tetapi sekarang sebagian sudah beroperasi kembali,” kata Busan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2026).

Busan mengaku menyayangkan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah yang baru melakukan penataan wilayah baru-baru ini sehingga berujung penutupan 25 gerai minimarket.

Padahal, kata Busan, 25 gerai Alfamart dan Indomaret itu sudah lama beroperasi.

“Kami juga menyayangkan ketika ritel ini sudah berdiri lama tetapi kenapa penataannya baru sekarang,” ujar Busan.

Pihaknya juga sudah mendorong Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah daerah memperhatikan keberlangsungan dan kepastian berusaha.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

“Tetapi ke depan kami wanti-wanti kepada pemerintah daerah ketika usaha apapun termasuk ritel seharusnya dari awal diberikan kepastian berusaha kepada para pelaku usaha,” tutur Busan.

Penutupan 25 gerai minimarket di Lombok

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menutup 25 gerai minimarket waralaba Alfamart dan Indomaret yang berada dalam radius kurang dari satu kilometer dari pasar tradisional.

Penutupan tersebut memicu aksi sejumlah pegawai yang terancam dirumahkan.

Mereka menggelar aksi damai di Kantor Bupati Lombok Tengah pada Rabu (20/5/2026).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah Dalilah mengatakan, penutupan dilakukan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.

Dalilah menjelaskan, Pasal 22 ayat 2 dalam perda tersebut mengatur jarak minimal antara minimarket waralaba dengan pasar rakyat sejauh satu kilometer.

“Katakanlah minimarket kurang dari 1 kilometer (dari pasar) akan ada sanksi administratif teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan perizinan berusaha,” ujar Dalilah saat dikonfirmasi, Kamis (21/5/2026).