TULANG BAWANG BARAT - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kagungan Ratu, Yayasan Persaudaraan Bumi Sriwijaya, Desa Kagungan Ratu, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Barat, Lampung membuat terobosan dengan menjalin kerja sama kemitraan dengan Kelompok Wanita Tani (KWT). Selain mencukupi kebutuhan buah dan sayuran untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), inovasi itu juga memberikan manfaat ekonomi untuk warga sekitar.

Kemitraan ini menjadi bukti kalau SPPG menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program MBG dapat berdampak ekonomi dan sosial bagi warga masyarakat di sekitarnya. “Kami dapat masukan dari Yayasan Mitra untuk membeli produk lokal,” ujar Kepala SPPG Kagungan Ratu, Agus Hermawan dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).

Dia mengatakan langkah inovasi ini bagian dari upaya menerjemahkan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Program MBG dapat berdampak ekonomi dan sosial bagi warga masyarakat di sekitarnya.

Sementara Aulia Choirunnisa, selaku Ahli Gizi mengatakan, kerjasama dengan petani dapat menjamin bahan baku yang segar dan hasil panen dibeli dengan harga pasar. “Buah dan sayuran segar dipetik langsung dari kebun petani sangat dibutuhkan untuk pemenuhan gizi dan kelancaran produksi,” bebernya.

Penggerak Ekonomi

Program MBG menjadi penggerak ekonomi harus terus digencarkan agar adanya menfaat untuk masyarakat. Akuntan SPPG Kagungan Ratu, Achmad Fikri menambahkan, program MBG dapat menjadi penggerak ekonomi lokal.

Pihaknya berupaya agar penyerapan anggaran MBG dari dana APBN berdampak pada perbaikan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui sekaligus pertumbuhan ekonomi desa.

Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Kagungan Ratu, Riswanti Iriani menyambut positif kerja sama dengan SPPG Kagungan Ratu. Kerja sama ini sangat membantu para ibu di desanya.

Selain membuka lapangan kerja, penjualan hasil budidaya buah dan sayuran kata dia, bisa menambah penghasilan rumah tangga para ibu petani.

“Sejak ada MBG di desa Kagungan Ratu ibu rumah tangga yang tadinya menganggur sekarang punya kegiatan bertanam buah dan sayuran untuk dijual ke dapur MBG,” ujar Riswanti.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menggunakan bahan pangan lokal dan melibatkan UMKM atau komunitas lokal, bukan produk pabrikan. Hal itu untuk menggerakkan ekonomi warga sekitar.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya diversifikasi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan menekan potensi inflasi daerah.

“Sebagai solusi ahli gizi SPPG perlu segera memperluas pilihan bahan baku dalam penyusunan menu harian. Diversifikasi juga dianggap efektif untuk membantu petani, peternak, dan UMKM lokal,” kata Nanik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis disebut tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak, tetapi juga membuka lapangan kerja.

Badan Gizi Nasional mencatat hampir 1 juta tenaga kerja terserap melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menyebut satu SPPG membutuhkan sekitar 47 relawan dapur. Jumlah SPPG yang beroperasi mencapai sekitar 21.000 unit.

Dengan angka tersebut, tenaga kerja yang terserap mencapai 987.000 orang.

“15.000 menjadi hampir 1 juta tenaga kerja terserap. 15.000 menjadi, kurang lebih, Pak, kalau satu SPPG 15 suppiler, sekarang ada 22.000,” ujar Nanik lewat keterangan pers, Minggu (15/2/2026).

Dampak ekonomi disebut meluas ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Hasil pendalaman tim investigasi BGN menunjukkan setiap SPPG rata-rata melibatkan sekitar 15 pemasok bahan pangan. Pemasok itu mencakup produsen tahu, tempe, telur asin, hingga petani sayuran.

Jumlah SPPG yang telah mencapai lebih dari 21.000 sampai 22.000 unit diperkirakan menggerakkan sekitar 40.000 UMKM. Untuk memenuhi permintaan, masing-masing UMKM membutuhkan tambahan tiga hingga lima tenaga kerja.

“Kita sudah bisa menghidupkan mungkin 40.000 UMKM. Yang dia tadinya tidak mempekerjakan orang, sekarang bisa mempekerjakan tiga sampai lima orang. Yang nggak langsung berapa? 4 juta, 3-4 juta bisa kita serap. Duit 15.000 yang setiap hari dibuli di medsos itu melahirkan jutaan tenaga kerja,” paparnya.

Nanik menambahkan tujuan utama MBG sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh anak Indonesia mendapat akses makan bergizi gratis.

“Presiden Prabowo tidak ingin ada satu anak Indonesia pun yang tidak bisa makan,” paparnya.

Ia juga menjelaskan alasan bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada orang tua murid. Pengalaman bantuan sosial dinilai belum menjamin pemenuhan gizi anak jika uang disalurkan langsung.

“Kalau uang diberikan ke orang tua, nanti malah habis dipakai beli rokok, main judol, bayar kredit di bank keliling, sementara makanan anak-anak mereka kurang,” bebernya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang menegaskan pengawasan ketat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, terutama di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Kepala SPPG diminta tidak lepas tangan. Pengawasan harus dilakukan sejak proses memasak di dapur hingga makanan tiba di sekolah penerima manfaat.

Pesan itu disampaikan dalam pertemuan bersama mitra, yayasan, dan Kepala SPPG se-Kabupaten Purwakarta.

“Kepala SPPG harus mengawasi proses memasak di dapur hingga distribusi. Jangan hanya Pengawas Gizi saja yang anda kerjain, anda suruh dia begadang tiap hari di dapur. Justru Kepala SPPG yang harus mengawasi proses memasak sampai distribusi,” ujar Nanik lewat keterangan pers, Minggu (15/2/2026).

Sistem kerja di SPPG telah diatur agar pengawasan berjalan optimal. Siang hari, pengawas keuangan menyusun laporan anggaran belanja harian ke dashboard BGN. Pengawas memastikan akuntabilitas pembelian bahan makanan.

Sore hari saat bahan pangan tiba, pengawas keuangan wajib berada di dapur bersama pengawas gizi, asisten lapangan, dan jurutama masak. Mereka melakukan pengecekan bersama.

Pengawas keuangan memverifikasi harga dan kwitansi. Pengawas gizi memastikan bahan sesuai rencana menu. Tim dapur menilai kualitas bahan baku.

Tahap penerimaan bahan disebut sebagai titik kritis. Bahan yang tidak segar atau berkualitas buruk harus ditolak, meski direkomendasikan mitra atau yayasan.

“Kalau dari awal sudah ketahuan kualitasnya jelek, tidak segar, bau, jangan takut untuk menolak. Jangan takut sama mitra. Minta distributor untuk segera mengganti dengan bahan makanan yang baru dan lebih baik kualitasnya. Kalau ada mitra yang mengintervensi, laporkan saya. Akan saya suspend,” paparnya.

Bahan yang dinyatakan layak masuk tahap persiapan. Proses memasak berlangsung tengah malam hingga dini hari. Kepala SPPG mengambil alih pengawasan penuh mulai memasak, pemorsian, hingga distribusi ke sekolah.

Pengawasan tidak berhenti setelah makanan dikirim. Sekitar pukul 10 pagi, Kepala SPPG dianjurkan mendatangi sekolah untuk meminta umpan balik terkait menu. Edukasi gizi bersama guru juga dilakukan. Data penerima manfaat harus dipastikan akurat.

Operasional dapur berjalan hingga dini hari. Mitra dan yayasan diminta menyediakan fasilitas istirahat yang layak bagi Kepala SPPG, pengawas keuangan, pengawas gizi, serta relawan dapur. Fasilitas harus memadai, termasuk ruang berpendingin udara, agar kinerja tetap terjaga.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa sajian Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap disalurkan kepada para penerima selama libur lebaran Idulfitri 2026 mendatang.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa MBG tidak disalurkan per hari sepanjang periode 18–24 Maret 2026, tetapi dilakukan lebih awal dengan paket yang digabung alias bundling.

"Pendistribusiannya dilakukan pada hari terakhir pendistribusian sebelumnya, yaitu pada hari Selasa, 17 Maret 2026. Berupa satu paket kemasan makanan sehat ditambah dengan tiga paket bundling kemasan sehat untuk MBG alokasi hari Rabu, 18 Maret 2026 sampai Jumat, 20 Maret 2026," kata Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip pada Minggu (15/2/2026).

Lebih lanjut, dia menekankan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG bahwa batas waktu maksimal makanan paket bundling itu hanya selama tiga hari.

Menurut Dadan, SPPG juga bertanggung jawab untuk menyampaikan perubahan mekanisme penyaluran program MBG tersebut kepada para penerima.

Sementara itu, mekanisme khusus pelaksanaan MBG selama periode libur dan cuti bersama Idulfitri 2026 ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) BGN No. 3/2026.

"SPPG wajib menyampaikan edukasi singkat mengenai cara penyimpanan dan konsumsi bertahap paket bundling maksimal tiga hari, serta penegasan bahwa paket adalah khusus untuk sasaran penerima manfaat MBG," ujar Dadan.

BGN sebelumnya juga telah memastikan penyaluran MBG tetap berjalan selama periode libur Tahun Baru Imlek dan Ramadan.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program MBG telah mendistribusikan 4,5 miliar porsi makanan hingga saat ini.

Prabowo menuturkan saat ini program MBG telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat, yaitu anak-anak Indonesia, ibu hamil, serta penduduk lanjut usia yang hidup sendiri.

Menurutnya, jumlah kasus keracunan dari penyaluran MBG sejauh ini juga terbilang kecil, yakni sekitar 28.000 kasus. Sebagian besar, kata Prabowo, tidak memerlukan perawatan intensif, hanya sebagian kecil yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

“Jika dibandingkan 4,5 miliar porsi, statistiknya adalah, kalau tidak salah 0,0006% [kasus keracunan]. Saya matematik saya kurang, berarti 99,9994% berhasil,” kata Prabowo dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026, di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur Makan Bergizi Gratis di Purwakarta, Jawa Barat, menyerap sayuran hasil budidaya warga binaan Lapas Kelas II.

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menegaskan dapur yang menolak akan ditutup.

“Nanti masukkan ke SPPG, Korcam dan juga Korwil sampaikan. Kalau itu dari binaan Lapas harus diterima. Kalau nggak diterima saya tutup dapurnya. Tutup. Enggak ada cerita!” ujar Nanik lewat keterangan pers, Minggu (15/2/2026).

Penegasan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan pemberdayaan warga binaan menjadi petani lokal untuk mendukung program MBG di Purwakarta awal pekan ini.

Nanik berdialog dengan warga binaan yang terlibat berbagai kasus pidana. Ia meminta mereka tidak mengulangi kesalahan dan memanfaatkan pertanian sebagai peluang setelah bebas.

Selain soal penyerapan hasil tanam, BGN juga menekankan pengawasan ketat pelaksanaan MBG di tingkat SPPG.

Kepala SPPG diminta mengawal proses sejak memasak di dapur hingga makanan tiba di sekolah penerima manfaat.

“Kepala SPPG harus mengawasi proses memasak di dapur hingga distribusi. Jangan hanya Pengawas Gizi saja yang anda kerjain, anda suruh dia begadang tiap hari di dapur. Justru Kepala SPPG yang harus mengawasi proses memasak sampai distribusi,” paparnya.

Sistem kerja di SPPG telah diatur. Siang hari, pengawas keuangan menyusun laporan belanja harian ke dashboard BGN dan memastikan akuntabilitas pembelian bahan makanan.

Sore hari saat bahan tiba, pengawas keuangan berada di dapur bersama pengawas gizi, asisten lapangan, dan jurutama masak untuk melakukan pengecekan.

Pengawas keuangan memverifikasi harga dan kwitansi. Pengawas gizi memastikan bahan sesuai rencana menu dan menilai kualitas bahan baku bersama tim dapur.

Tahap penerimaan bahan disebut sebagai titik kritis. Bahan yang tidak segar atau berkualitas buruk harus ditolak meski direkomendasikan mitra atau yayasan.

“Kalau dari awal sudah ketahuan kualitasnya jelek, tidak segar, bau, jangan takut untuk menolak. Jangan takut sama mitra. Minta distributor untuk segera mengganti dengan bahan makanan yang baru dan lebih baik kualitasnya. Kalau ada mitra yang mengintervensi, laporkan saya. Akan saya suspend,” kata Nanik.

Bahan yang dinyatakan layak masuk tahap persiapan. Proses memasak berlangsung tengah malam hingga dini hari. Kepala SPPG mengawasi pemorsian dan distribusi ke sekolah.

Pengawasan berlanjut setelah distribusi. Sekitar pukul 10 pagi, Kepala SPPG diminta mendatangi sekolah untuk meminta umpan balik menu, melakukan edukasi gizi bersama guru, serta memastikan data penerima manfaat akurat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pemerintah memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui beragam kebijakan prioritas yang diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, menurunkan kemiskinan, serta memperluas kesempatan kerja seperti pada ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Makan Bergizi Gratis telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini, dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita," kata Presiden RI Prabowo Subianto saat memberi sambutan pada Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2).Prabowo menekankan, bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga yang dipicu oleh program MBG menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tingkat akar rumput. Program MBG tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat, tetapi juga menciptakan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi lokal, termasuk sektor pertanian, distribusi pangan, serta usaha mikro dan kecil.

Capaian positif lainnya dari program MBG, termasuk penurunan tingkat kemiskinan dan tren pengurangan pengangguran terbuka. Perkembangan itu disebut mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat."Dan di sinilah, dari lapisan paling bawah Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang dinamis. Kalau saya percaya bahwa ekonomi kita akan sangat baik tahun ini," tutur Prabowo.

Untuk jangka panjang, program MBG turut menjadi investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini merupakan bagian dari langkah transformasi struktural yang memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas kesehatan, produktivitas, dan daya saing generasi masa depan.

"Saya kira di dunia ini, ini adalah suatu prestasi yang membanggakan dari segi manjamen, dari segi logistik, dari segi pengendalian, saya kira ini sesuatu yang mungkin harus dicatat sebagai prestasi yang membanggakan kita," kata Prabowo.

Keberhasilan implementasi program prioritas MBG menegaskan arah kebijakan pembangunan nasional yang semakin berorientasi pada pemerataan dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Dengan menjadikan desa, komunitas lokal, dan kelompok masyarakat sebagai pusat pertumbuhan baru, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia akan semakin tangguh, inklusif, dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045.

Acara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini turut dihadiri oleh para Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara dan asosiasi dunia usaha, perwakilan perbankan, serta lembaga jasa keuangan nasional dan internasional, lembaga pemeringkat, hingga para ekonom dan akademisi. Seluruh langkah kebijakan dipastikan akan dijalankan secara terkoordinasi lintas kementerian/lembaga dengan tata kelola kuat dan arah kebijakan yang pasti.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong peningkatan kesejahteraan petani nasional. Hal tersebut tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang berada di angka 125.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan dampak berantai dari program MBG telah mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Dadan meyakini NTP yang berada di level 125 didorong oleh implementasi MBG.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, NTP mencapai 125,35 pada Desember 2025. Adapun, NTP merupakan indikator yang mencerminkan daya beli petani di perdesaan, sekaligus menggambarkan kemampuan mereka menukar hasil pertanian dengan barang dan jasa yang diperlukan.

“Program ini [MBG] betul-betul sekarang menumbuhkan gairah di masyarakat dan membuat petani menjadi berseri seperti yang disampaikan oleh Pak Amran [Menteri Pertanian] tadi, nilai tukar petani sudah naik menjadi 125, dan saya yakin dikontribusikan oleh program Makan Bergizi Gratis,” kata Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Dadan menuturkan implementasi MBG membuat permintaan telur, ikan, buah-buahan, hingga pakan ternak meningkat signifikan.

Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan kebutuhan produksi pangan dalam skala besar untuk menopang operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dia mencontohkan, satu SPPG membutuhkan pasokan pisang dalam jumlah besar. Dalam satu kali pemberian makan, diperlukan sekitar 3.000 buah pisang atau setara 150 sisir. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 15 tandan atau 15 pohon pisang untuk sekali makan.

“Kalau dua kali seminggu, artinya butuh 30 pohon pisang, satu bulan 120 pohon pisang, satu tahun 1.440 pohon pisang, satu hektare ada 1.000 pisang, jadi dibutuhkan 1,5 hektare kebun pisang untuk satu SPPG,” urainya.

Selain buah, Dadan menyebut kebutuhan protein hewani juga mengalami peningkatan signifikan. Jika MBG terdapat menu ikan lele, maka dalam satu kali pemberian makan membutuhkan sekitar 3.000 ekor lele, yang setara dengan dua kolam bioflok setiap kali penyajian.

Dia menuturkan jika menu lele dalam MBG diberikan empat kali dalam sebulan, maka dibutuhkan sekitar 32 kolam lele yang harus tersedia untuk menopang kebutuhan satu SPPG.

Kebutuhan serupa juga terjadi pada komoditas telur. Dadan menyebut, satu SPPG membutuhkan sekitar 3.000 butir telur. Dengan produktivitas ayam petelur sekitar 0,8 butir telur per hari, maka dibutuhkan sekitar 4.000 ekor ayam atau setara empat kandang ayam petelur untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Di samping itu, Dadan menuturkan bahwa efek MBG tidak hanya dirasakan peternak ayam, melainkan juga petani jagung sebagai penyedia bahan baku pakan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat pencairan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 32,1 triliun hanya dalam satu setengah bulan, rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kementerian/lembaga di Indonesia.

Kepala BGNDadan Hindayana mengatakan, realisasi dana ini langsung memicu perputaran ekonomi di berbagai daerah dan membuka banyak lapangan kerja baru.

“Hari ini BGN sudah mencairkan Rp 32,1 triliun dan belum pernah ada sepanjang sejarah republik ada sebuah kementerian yang mencairkan Rp 32,1 triliun dalam waktu satu setengah bulan,” ujar Dadan dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dari total dana yang dicairkan, sekitar 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku pangan, 20 persen untuk biaya operasional, dan 10 persen untuk insentif pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

“BPS tahun 2025 sudah memberikan kajian bahwa satu rupiah yang dikeluarkan oleh Badan Gizi akan menumbuhkan ekonomi kurang lebih tujuh kali lipat. Ini bahkan sejalan dengan prediksi World Bank bahwa investasi pada nutrisi bisa memberikan return hingga 23 kali dalam jangka panjang,” kata Dadan.

Ia menambahkan, MBG menciptakan permintaan baru terhadap komoditas pangan yang sebelumnya jarang dikonsumsi masyarakat, serta menyerap tenaga kerja lokal. Setiap SPPG membutuhkan sekitar 50 tenaga kerja, belum termasuk pemasok bahan baku dan pelaku usaha pendukung lainnya.

“Dengan program MBG ini lapangan kerja tercipta karena satu SPPG membutuhkan 50 orang. Supplier tumbuh, entrepreneur baru lahir, dan produktivitas lokal meningkat,” ujar Dadan.

Secara keseluruhan, BGN pada tahun ini mendapat alokasi Rp 268 triliun dengan tambahan dana cadangan Rp 67 triliun, sehingga total mencapai Rp 335 triliun. Sebanyak 93 persen anggaran disalurkan langsung melalui KPPN ke SPPG di seluruh provinsi dan daerah.

Lonjakan Penjualan Kendaraan dan Usaha

Program MBG juga mendorong sektor otomotif. Penjualan sepeda motor dan mobil meningkat karena kebutuhan operasional SPPG dan daya beli pegawai.

“Dari data AHM, angka penjualan motor mencapai 4,9 juta unit pada 2025 dan ini terdongkrak oleh program MBG. Kenapa? Karena saya mendapat laporan, di SPPG itu pegawainya sekarang 60 persen membeli motor,” kata Dadan.

Dengan rata-rata 50 pegawai per SPPG, sekitar 30 orang menjadi konsumen baru kendaraan roda dua. Selain itu, setiap SPPG membutuhkan setidaknya dua unit mobil operasional. Dengan 23.000 SPPG, kebutuhan mobil mencapai 46.000 unit, termasuk jenis yang sulit dicari di pasaran.

MBG juga mendorong sektor usaha pangan dan peternakan. Petani hidroponik melaporkan omzet meningkat hingga 100 persen. Setiap SPPG membutuhkan 450 liter susu per hari, mendorong produksi dan investasi di sektor sapi perah serta pembangunan cold storage.

“Ada pengusaha tahu yang sebelumnya hampir bangkrut, sekarang usahanya hidup kembali. Peternak dan pabrik susu di Boyolali dan Bandung sudah memproduksi susu pasteurisasi dan membangun cold storage untuk memenuhi kebutuhan,” jelas Dadan.

Permintaan Bahan Pangan Meningkat Signifikan

Selain otomotif dan usaha, MBG memacu permintaan pangan secara besar-besaran. Satu kali penyajian pisang membutuhkan 3.000 buah atau 15 pohon pisang. Jika disajikan dua kali seminggu, kebutuhan tahunan satu SPPG mencapai 1.440 pohon, setara satu setengah hektare kebun.

Protein hewani juga memicu pertumbuhan peternakan dan perikanan. Menu lele membutuhkan 3.000 ekor per kali penyajian, setara dua kolam bioflok. Dengan empat kali penyajian per bulan, dibutuhkan 32 kolam untuk satu SPPG.

“Kebutuhan telur per SPPG mencapai 3.000 butir. Dengan produktivitas ayam petelur rata-rata 0,8 butir per hari, diperlukan sekitar 4.000 ekor ayam atau empat kandang,” kata Dadan.

Pemeliharaan ayam juga meningkatkan permintaan jagung sebagai pakan, sehingga menimbulkan efek berantai pada sektor tanaman pangan. “Program ini betul-betul menumbuhkan gairah di masyarakat,” tambahnya.

Kenaikan Nilai Tukar Petani Jadi Bukti Dampak Ekonomi MBG

MBG turut meningkatkan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) kini tercatat mencapai 125, menandakan adanya peningkatan pendapatan bagi produsen lokal.

Dadan menegaskan, kenaikan NTP sebagian besar dipicu oleh permintaan bahan pangan dari program MBG. “Nilai Tukar Petani sudah naik menjadi 125, dan saya yakin program Makan Bergizi Gratis berkontribusi signifikan. Selain memanfaatkan produk pertanian sebagai bahan baku, program ini juga memberi efek luas terhadap sektor ekonomi lain,” ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan telah mencairkan anggaran sebesar Rp32,1 triliun kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya dalam waktu 1,5 bulan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pencairan dana MBG bernilai jumbo itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah kementerian dan lembaga di Indonesia.

“Hari ini Badan Gizi sudah mencairkan Rp32,1 triliun, dan belum pernah ada sepanjang sejarah Republik ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan Rp32,1 triliun dalam waktu 1,5 bulan,” kata Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Dadan menjelaskan, dana MBG yang dicairkan ke setiap SPPG rata-rata mencapai hampir Rp1 miliar per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% digunakan untuk pembelian bahan baku, 20% dialokasikan untuk biaya operasional termasuk gaji relawan, sementara 10% sisanya diberikan sebagai insentif bagi pihak yang membangun dan mengelola SPPG di setiap lokasi.

Dia menjelaskan, pencairan dana tersebut ditopang oleh besarnya alokasi anggaran BGN pada 2026. Tahun ini, BGN memperoleh pagu anggaran Rp268 triliun ditambah dana cadangan Rp67 triliun sehingga totalnya mencapai sekitar Rp335 triliun.

Adapun, sebanyak 93% dari total anggaran MBG itu disalurkan langsung oleh BGN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke SPPG yang tersebar di seluruh provinsi.

Dadan menilai sebaran jumlah SPPG di setiap provinsi mencerminkan besarnya perputaran uang di daerah. Di Aceh, misalnya, telah berdiri 608 SPPG atau setara dengan perputaran dana sekitar Rp608 miliar setiap bulan.

Sementara di Jawa Barat, sambung dia, terdapat 5.295 SPPG atau setara dengan perputaran dana sekitar Rp5,295 triliun per bulan.

Dengan pola penyaluran tersebut, BGN memproyeksikan uang yang sudah beredar di masyarakat dalam 1,5 bulan terakhir telah mencapai sekitar Rp29 triliun dan tersebar merata di seluruh provinsi.

Mengacu kajian Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Dadan menambahkan bahwa setiap Rp1 belanja BGN berpotensi menumbuhkan ekonomi hingga tujuh kali lipat. Menurutnya, proyeksi tersebut sejalan dengan kajian World Bank yang menyatakan investasi di sektor nutrisi dapat memberikan imbal hasil hingga 23 kali lipat dalam jangka panjang.

“Ini pasti jangka pendek, kita belum menghitung bagaimana anak sehat menjadi produktif 20 tahun ke depan,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional. Permintaan bahan pangan yang meningkat dari program ini memicu pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, MBG mendorong tiga komponen utama dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB): konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah.

“Kalau diperhitungkan dengan rumus PDB, itu sederhana sekali, consumption ditambah investment, ditambah government spending, kemudian ditambah ekspor dikurangi impor. Tiga faktor pertama itu didorong oleh program Makan Bergizi Gratis,” ujar Dadan dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dampak Langsung ke Pertanian dan Perkebunan

Dadan memaparkan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan bahan pangan dalam jumlah besar. Misalnya, satu kali penyajian pisang membutuhkan sekitar 3.000 buah pisang atau 15 pohon pisang.

Jika menu disajikan dua kali seminggu, kebutuhan satu SPPG mencapai 1.440 pohon per tahun. Dengan asumsi satu hektare kebun menampung 1.000 pohon, satu SPPG setara dengan satu setengah hektar kebun pisang.

Tak hanya pisang, kebutuhan protein hewani juga mendorong sektor peternakan dan perikanan. Untuk menu lele, satu kali penyajian membutuhkan 3.000 ekor lele, atau dua kolam bioflok. Jika disajikan empat kali sebulan, dibutuhkan 32 kolam untuk satu SPPG.

“Kebutuhan telur per SPPG mencapai 3.000 butir. Dengan produktivitas ayam petelur rata-rata 0,8 butir per hari, diperlukan sekitar 4.000 ekor ayam atau empat kandang,” kata Dadan.

Selain itu, pemeliharaan ayam membutuhkan jagung sebagai pakan, sehingga menimbulkan efek berantai pada sektor tanaman pangan. “Program ini betul-betul menumbuhkan gairah di masyarakat,” tambahnya.

Kontribusi terhadap Nilai Tukar Petani

Dadan meyakini efek berantai MBG turut meningkatkan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) kini tercatat mencapai 125.

“Nilai Tukar Petani sudah naik menjadi 125 dan saya yakin itu dikontribusikan oleh program Makan Bergizi Gratis. Ternyata program ini tidak hanya menyasar produk pertanian sebagai bahan baku, tapi juga berdampak terhadap sektor ekonomi lainnya,” tegas Dadan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur, erupsi pada Sabtu, (14/2/2026) pukul 05:54 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ( PVMBG ) mencatat erupsi berupa Awan Panas Guguran (APG) meluncur sejauh 6.000 meter atau 6 kilometer.

PVMBG pun mencatat tinggi kolom abu erupsi teramati ± 2.000 m di atas puncak (± 5.676 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut.

Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi ± 39 menit 48 detik.

"Erupsi berupa Awan Panas Guguran dengan jarak luncur 6.000 m, mengarah ke sektor tenggara (Besuk Kobokan), sebaran abu teramati mengarah ke timur laut-utara," tulis PVMBG dalam keterangan tertulisnya.

Saat ini Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

"Tidak beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)," ujar PVMBG.

PVMBG juga meminta masyarakat mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru.

"Terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan," imbau PVMBG.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui sempat merasa deg-degan saat dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjalankan program makan bergizi gratis (MBG).

Dadan menuturkan program tersebut menjadi salah satu pertaruhan langsung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

“Saya sebagai Kepala Badan Gizi mendapat tugas yang luar biasa, karena Pak Presiden pada sidang kabinet yang pertama saja sudah menyampaikan, mempertaruhkan kepemimpinannya untuk program ini [MBG] agar berjalan, dan saya agak deg-degan karena kalau program ini [MBG] tidak berjalan maka kepemimpinan beliaulah yang dipertaruhkan,” kata Dadan.

Dadan menyatakan MBG bukan sekadar program sosial, melainkan langkah strategis jangka panjang yang menyasar pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, Kepala Negara RI telah berada pada fase kepemimpinan sebagai brilliant commander, yakni pemimpin yang memikirkan pengembangan manusia sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi.

Terlebih, menurut Dadan, tantangan demografi Indonesia masih bertumbuh cepat. Jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar enam orang setiap menit atau setara tiga juta jiwa per tahun, dan diproyeksikan mencapai 324 juta jiwa pada 2045.

Kendati demikian, BGN menilai persoalan utama bukan pada jumlah penduduk, melainkan pada kualitas sumber pertumbuhannya.

“Yang kita tahu bahwa penduduk Indonesia mayoritas tumbuh atau lahir dari orangtua yang pendidikannya 9 tahun,” ujarnya.

Menurut Dadan, kondisi tersebut berdampak pada akses gizi anak, di mana sekitar 60% anak Indonesia belum memiliki akses terhadap menu gizi seimbang dan hampir tidak pernah mengonsumsi susu. “Jadi tidak heran kalau baru pertama kali minum susu ketika ada program ini,” sambungnya.

Setelah berjalan satu tahun, Dadan menyebut program MBG mulai menunjukkan hasil dan mendapatkan pengakuan dari kalangan akademisi maupun internasional.

Dia bahkan mengklaim ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang sebelumnya skeptis kini melihat MBG sebagai pendekatan ekonomi baru dalam pembangunan nasional.