JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Usulan ini diajukan lantaran masa pemulihan Aceh pascabencana memerlukan waktu paling cepat tiga tahun.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). Awalnya, Tito mengaku banyak menerima usulan terkait perpanjangan Dana Otsus Aceh.

"Memang ada dalam kunjungan-kunjungan dan juga menerima delegasi dari Aceh, selalu menyampaikan meminta agar, karena tingkat kemiskinan masih tinggi di atas nasional dan Sumatera, pengangguran juga tinggi, meskipun IPM membaik tapi di bawah nasional, masih perlu, mereka masih memerlukan Dana Otonomi Khusus," kata Tito.

Masukan ini tak lain karena masyarakat Aceh melihat dari Papua yang bertambah 2,25% Dana Otsus-nya sampai tahun 2041. Karena itu, kata dia, masyarakat juga mengharapkan Otsus ini diperpanjang.

"Dan dananya, besarannya juga ya kalau enggak bisa sama seperti Papua 2,25% kembali ke 2%. Itu permintaannya dari teman-teman di sana," ujarnya.

Menurutnya, usulan tersebut cukup rasional. Terlebih, kata Tito, saat ini Aceh masih dalam kondisi pemulihan pascabencana. Meskipun, dia mengatakan jika upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah kerap terkendala bencana susulan.

"Kemarin minggu lalu Aceh Tengah hujan lebat jalan-jalan longsor lagi, jembatan juga banyak yang ada beberapa yang kemudian terseret lagi ini. Kemudian juga dua hari yang lalu di Pidie Jaya banjir lagi, Bupatinya lapor sama saya 50 cm sampai 80 cm lumpur di sana. Padahal sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan ya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan pemulihan pascabencana Aceh memerlukan waktu setidaknya 3 tahun. Sebab, skala kerusakan akibat bencana cukup besar.

"Ini mungkin sambil itu juga mungkin salah satu pendorong kalau menurut kami perlu adanya dana otsus ini diperpanjang di Aceh dan kalau memang kemampuan fiskal negara memungkinkan, mungkin dikembalikan ke 2%, saran kami," sebut Mendagri.

SULUT - Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut). Kunjungan tersebut untuk menyerahkan bantuan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kunjungan itu sekaligus peninjauan kondisi warga terdampak banjir bandang. Tito menegaskan program perumahan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan yang sejalan dengan mandat Presiden untuk memperkuat keadilan sosial, ketahanan wilayah, serta menumbuhkan rasa kebangsaan masyarakat perbatasan, khususnya di Kabupaten Sitaro.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir juga karena program rumah tidak layak huni. Tahun ini, Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Diketahui, BNPP mengusulkan penanganan 700 unit RTLH di kawasan perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara. Usulan tersebut disetujui Menteri PKP dan diperkuat dengan tambahan 300 unit di luar kawasan perbatasan, sehingga total bantuan perumahan bagi Kabupaten Sitaro mencapai 1.000 unit.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi 98 rumah pascabanjir di lahan seluas 2,5 hektare yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sitaro. Tito menambahkan, secara nasional pemerintah mengalokasikan 15.000 unit bedah rumah khusus untuk kawasan perbatasan negara.

Lonjakan tersebut dinilai sangat besar dimana sebelumnya belum terdapat alokasi khusus RTLH untuk wilayah perbatasan. “Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih daerah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa, karena sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen percepatan pelaksanaan program Peningkatan RTLH di Kabupaten Sitaro. “Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan kita siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro," katanya.

Maruarar mengatakan, terdapat tiga pertimbangan utama penetapan alokasi program di Kabupaten Sitaro, yakni posisi strategis Sitaro sebagai wilayah perbatasan negara, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi berdasarkan data statistik, serta dampak banjir bandang yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur. “Tiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan,” katanya.

Melalui sinergi BNPP dan Kementerian PKP, program bedah rumah di Sitaro diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan. Lebih dari sekadar perbaikan hunian, langkah ini menegaskan kehadiran negara yang berkelanjutan dalam memperkuat kesejahteraan, ketahanan sosial, dan rasa kebangsaan di wilayah terdepan Indonesia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/ WFH) satu hari dalam sepekan setiap Jumat.

Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.

Kepala Biro Humas Kemendag Ni Made Kusuma Dewi memastikan kebijakan tersebut sudah mulai dijalankan di internal kementerian.

"Betul, sudah mulai sesuai edaran MenPANRB," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/4).

Ia menjelaskan penerapan WFH tidak mengganggu layanan publik karena sebagian besar sistem pelayanan telah berbasis digital. Perizinan, pengaduan, hingga konsultasi tetap dapat diakses masyarakat secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor.

"Layanan publik tetap karena sistem perizinan kami online, sistem pengaduan bisa dilakukan secara online maupun layanan konsultasi sudah tersedia sejak dulu secara online," katanya.

Menurutnya, pegawai yang bertugas di sektor pelayanan tetap menjalankan fungsinya meski bekerja dari lokasi yang berbeda.

"Oleh karenanya setiap pegawai yang bertugas di pelayanan tetap bisa melakukan layanan kepada masyarakat," ujarnya.

Penerapan WFH ini merupakan bagian dari penyesuaian pola kerja ASN yang mengombinasikan empat hari kerja dari kantor (work from office/ WFO) dan satu hari kerja dari rumah.

Pemerintah menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini juga diiringi pembatasan penggunaan mobil dinas hingga 50 persen serta dorongan penggunaan transportasi publik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap harus siaga dan responsif.

Dalam hal ini, ASN diwajibkan menjaga perangkat komunikasi tetap aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat, dengan pengawasan berbasis geo-location selama jam kerja.

[Gambas:Youtube]

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menggelar penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan (TPP) terhadap impor produk evaporator tipe roll bond dan tipe fin mulai Selasa (7/4).

Secara detail, produk evaporator yang dimaksud mencakup satu nomor harmonized system (HS) 8-digit, yaitu ex8418.99.10, sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022. Penyelidikan ini merupakan respons atas permohonan perpanjangan pengenaan TPP yang diajukan PT Fujisei Metal Indonesia (PT FMI) selaku produsen evaporator.

"Berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan PT FMI, KPPI menemukan indikasi terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon," kata Ketua KPPI, Julia Gustaria Silalahi.

Julia melanjutkan, indikasi tercermin dari penurunan sejumlah indikator kinerja industri dalam negeri pada periode 2023-2025. Selain itu, PT FMI masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural.

Manager Marketing PT FMI, Dwi Widodo menyampaikan harap agar langkah permohonan ini dapat memberi manfaat bagi industri nasional.

"Dengan penyelidikan perpanjangan ini, kami berharap industri dalam negeri mampu bertahan dari ancaman kerugian yang bisa mengakibatkan terhentinya operasional. Selain itu, diharapkan industri dalam negeri dapat makin berdaya saing dibandingkan produk impor, khususnya dari Tiongkok," ujar Dwi Widodo.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat bahwa produk impor evaporator pada 2025 didominasi dari negara Republik Rakyat Tiongkok (97,69 persen), Thailand (2,05 persen), Meksiko (0,18 persen), Jepang (0,06 persen), serta negara lainnya sebesar 0,02 persen.

Produk impor evaporator banyak digunakan pada industri produsen lemari es dan penyejuk udara (air conditioner) sebagai media atau alat sirkulasi freon dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (freezer).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memberlakukan dua regulasi baru di bidang ekspor untuk mempercepat deregulasi dan memberikan kemudahan berusaha per 1 April 2026.

Kebijakan itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, serta Permendag Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyampaikan, penerbitan kedua Permendag merupakan upaya menyederhanakan proses ekspor, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha di tengah dinamika perdagangan global.

"Pemerintah melakukan deregulasi dan penyederhanaan perizinan ekspor untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan memperbaiki iklim investasi. Kedua Permendag tersebut merelaksasi kebijakan ekspor dengan menghapus sejumlah kewajiban dan sanksi, serta mengurangi dokumen larangan dan pembatasan (lartas)," ujar Busan.

Dalam kegiatan sosialisasi kedua Permendag terbaru secara daring pada Senin (30/3), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana mengatakan, perbaikan pada kebijakan ekspor ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha yang menginginkan proses ekspor lebih cepat dan efisien.

Adapun ajang sosialisasi tersebut diikuti 683 orang, terdiri atas perwakilan kementerian dan lembaga teknis, asosiasi, pelaku usaha, hingga surveyor.

"Revisi ini bertujuan menyederhanakan regulasi serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika perdagangan global dan kebutuhan pelaku usaha," ujar Tommy, Senin (30/3).

Relaksasi kebijakan ekspor kedua Permendag antara lain diwujudkan melalui penyederhanaan instrumen ekspor pada sejumlah komoditas strategis. Pada komoditas timah industri, persyaratan cukup melalui Persetujuan Ekspor (PE) dan Laporan Surveyor (LS), sedangkan persyaratan Eksportir Terdaftar (ET) dihapus.

Sementara itu, pada sektor minyak dan gas bumi, ketentuan hanya menjadi PE dan LS dari yang sebelumnya mensyaratkan ET, PE, dan LS. Namun, ekspor gas bumi melalui pipa tetap mensyaratkan adanya ET.

Ekspor batu bara juga disederhanakan melalui penghapusan persyaratan perjanjian kerja sama dalam pengajuan ET, serta kewajiban realisasi ekspor minimal satu kali dalam dua tahun berikut sanksinya. Kebijakan ini diikuti pemberian fleksibilitas sumber bahan baku untuk mendukung hilirisasi timah industri.

Di sisi lain, ketentuan spesifikasi teknis untuk timah solder, seperti batasan kandungan besi (Fe), dimensi, berat, dan metode pengemasan, dihapus agar proses lebih simpel, dan meningkatkan efisiensi bagi para pelaku usaha.Kemudian, pemerintah mendorong digitalisasi dan otomasi layanan perizinan ekspor melalui modernisasi sistem yang terintegrasi antarkementerian dan lembaga. Salah satu langkah adalah dengan penerapan penerbitan PE secara elektronik dan otomatis untuk komoditas tertentu, seperti beras dan produk perikanan.

Sistem perizinan ekspor pun telah terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (SINSW) demi percepatan proses verifikasi data teknis dari kementerian dan lembaga terkait. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data secara real-time guna meminimalisasi hambatan administratif, dan mempercepat arus barang ekspor.

"Regulasi baru ini juga mencakup harmonisasi hukum melalui penyesuaian nomenklatur dan pengalihan kewenangan penerbitan dokumen perizinan ekspor antarinstansi. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih kebijakan, serta meningkatkan kepastian hukum bagi eksportir," tambah Tommy.

Salah satu perubahan utama adalah pengalihan kewenangan penerbitan dokumen angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TASL) perairan dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Selain itu, PE untuk konsentrat ilmenit dan rutil hanya dapat diajukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. Ketentuan baru ini menghapus persyaratan Izin Usaha Industri (IUI), karena komoditas itu dikategorikan sebagai produk sampingan tambang.

Penyesuaian yang bertujuan meningkatkan kepastian dan efektivitas regulasi turut diterapkan terhadap komoditas lainnya. Pada komoditas sarang burung walet, pemerintah mengubah nomenklatur Sertifikat Sanitasi dari kode KH-12 menjadi KH-2 sesuai ketentuan Badan Karantina Indonesia.

Adapun untuk komoditas kratom, masa berlaku ET ditetapkan selama tiga tahun dari yang sebelumnya berlaku seumur hidup. Kebijakan ini untuk menjaga kapasitas produksi, serta melalui pertimbangan akan umur ekonomis mesin dalam kegiatan usaha ekspor.

Tommy menyatakan, penyusunan aturan terbaru ini telah melalui proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk masukan dari asosiasi pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja neraca perdagangan nasional, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global saat ini.

"Kami berharap, eksportir dapat terus menjaga kinerja neraca perdagangan dan menjadi stabilisator perekonomian Indonesia," pungkas Tommy.

IDXChannel – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan evaluasi Kementerian Perdagangan terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selama hampir tiga dekade berlaku, dia menilai UUPK masih sejalan untuk diterapkan. Namun, dia memandang perlu dilakukan pembaruan dengan menerbitkan undang-undang baru agar semakin relevan dengan kondisi saat ini.

Hal itu dia ungkapkan saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Selasa, (7/4/2026). Raker membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Keberadaan UUPK selama hampir 27 tahun masih memiliki kelemahan, di antaranya dari sisi tata bahasa, sistematika, penyelesaian sengketa, kelembagaan, dan pelaksanaan. Hal ini menyebabkan terdapat beberapa norma yang sulit diimplementasikan, serta ada pula norma yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini,” ujar Mendag.

Mendag menjelaskan, berkembangnya dinamika perdagangan di ranah digital turut memperkuat urgensi penyempurnaan UUPK. Dalam hal ini, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), telah mendorong munculnya berbagai masalah baru seperti maraknya penipuan (scam), kasus pinjaman daring (pinjol) ilegal, peredaran barang ilegal dan palsu yang tidak sesuai standar, hingga praktik iklan yang menyesatkan (misleading advertisement) dan penggunaan pola manipulatif (dark patterns) yang merugikan konsumen.

Sementara itu, Indeks Keberdayaan Konsumen Nasional (IKK) 2025 ada di poin 63,44, menunjukkan konsumen Indonesia telah berada dalam kategori kritis atau mampu berperan aktif memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajibannya serta mengutamakan produk dalam negeri. Skor ini meningkat dari 2024 yang sebesar 60,11.

Mendag memaparkan, dalam lima tahun terakhir, tren pengaduan konsumen didominasi transaksi daring. Dari total 37.813 aduan yang diterima sejak 2021 hingga Maret 2026, sebanyak 35.820 aduan atau 94,73 persen berasal dari transaksi daring, sedangkan 1.993 aduan berasal dari transaksi luring.

“Sektor lain-lain diantaranya pakaian dan alat rumah tangga menjadi sektor yang paling banyak diadukan dengan total 14.737 aduan atau 51,1 persen dari keseluruhan laporan,” ucap Mendag.

Menjawab tantangan tersebut, Kemendag terus memperkuat perlindungan konsumen melalui berbagai langkah strategis. Dari sisi regulasi dalam perdagangan daring, pemerintah telah menyusun dan berupaya menegakkan regulasi secara lebih komprehensif.

Salah satunya melalui “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”.

“Permendag Nomor 31 Tahun 2023 mewajibkan pelaku usaha lokapasar (marketplace) untuk mendaftarkan usahanya, melarang peredaran barang berbahaya dan ilegal, serta menetapkan tanggung jawab platform niaga elektronik atas barang yang diperdagangkan,” kata Mendag.

Selain itu, pengawasan dan penindakan dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain, melalui pembentukan Tim Asistensi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tim Asistensi Pengawasan PMSE. Pengawasan juga dilakukan terhadap pelaku usaha daring lokal dan lintas batas yang menjual barang palsu, berbahaya, atau tidak sesuai dengan ketentuan perdagangan.

Secara kelembagaan sebetulnya Indonesia sudah memiliki struktur kelembagaan yang kuat dan lengkap, antara lain, Kemendag, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Dalam aspek kerja sama, Kemendag terus memperkuat sinergi lintas sektoral dan lintas negara dengan berbagai pemangku kepentingan. Kerja sama dilakukan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menindak platform yang menyebarkan konten atau iklan penipuan, BPKN dalam mengadvokasi hak-hak konsumen, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawasi arus barang dari luar negeri agar barang berbahaya atau tidak sesuai standar tidak masuk ke pasar domestik.

“Kerja sama juga dilakukan di tingkat internasional, termasuk dengan ASEAN dan mitra dagang lainnya, untuk menyusun kerangka perlindungan konsumen lintas batas,” ujar Mendag.

Dia menambahkan, pemerintah telah menyusun kebijakan strategis melalui “Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen” yang melibatkan 18 kementerian, 9 badan dan lembaga, serta 2 badan usaha milik negara. Kemudian, ada “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen”.

“Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan konsumen melalui penyelarasan dan optimalisasi program lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyampaikan, konsumen Indonesia masih berada dalam posisi yang relatif lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, regulasi perlu dirancang lebih proaktif untuk melindungi hak-hak konsumen agar dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

"Kemendag memiliki peran strategis dalam konteks tersebut, mengingat perlindungan konsumen berkaitan erat dengan pengawasan perdagangan barang dan jasa, termasuk perdagangan lintas batas. Tanpa regulasi yang jelas, konsumen berpotensi dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak sehat, sementara pelaku usaha juga dapat kehilangan kepercayaan,” ujar Filep.

Filep juga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi untuk mendukung agenda Indonesia Emas 2045. Dia melanjutkan, konsumen yang berdaya akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

"Konsumen yang berdaya akan mendorong iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan, sementara perlindungan konsumen yang kuat akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ucapnya.

Dalam raker tersebut, Komite III DPD RI mengharapkan Kemendag RI untuk menerapkan pendekatan yang lebih adaptif, inklusif, dan proaktif dalam perlindungan konsumen, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah dan yang tinggal di daerah terpencil, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, serta anak-anak.

Selain itu, Komite III DPD RI menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan evaluasi Kementerian Perdagangan terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 atau UUPK. Selama hampir tiga dekade berlaku, dia menilai UUPK masih sejalan untuk diterapkan. Namun, dia memandang perlu dilakukan pembaruan dengan menerbitkan undang-undang baru agar semakin relevan dengan kondisi saat ini.

Hal itu dia ungkapkan saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Selasa, (7/4/2026). Raker membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Keberadaan UUPK selama hampir 27 tahun masih memiliki kelemahan, di antaranya dari sisi tata bahasa, sistematika, penyelesaian sengketa, kelembagaan, dan pelaksanaan. Hal ini menyebabkan terdapat beberapa norma yang sulit diimplementasikan, serta ada pula norma yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini,” ujar Mendag.

Mendag menjelaskan, berkembangnya dinamika perdagangan di ranah digital turut memperkuat urgensi penyempurnaan UUPK. Dalam hal ini, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), telah mendorong munculnya berbagai masalah baru seperti maraknya penipuan (scam), kasus pinjaman daring (pinjol) ilegal, peredaran barang ilegal dan palsu yang tidak sesuai standar, hingga praktik iklan yang menyesatkan (misleading advertisement) dan penggunaan pola manipulatif (dark patterns) yang merugikan konsumen.

Sementara itu, Indeks Keberdayaan Konsumen Nasional (IKK) 2025 ada di poin 63,44, menunjukkan konsumen Indonesia telah berada dalam kategori kritis atau mampu berperan aktif memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajibannya serta mengutamakan produk dalam negeri. Skor ini meningkat dari 2024 yang sebesar 60,11.

Mendag memaparkan, dalam lima tahun terakhir, tren pengaduan konsumen didominasi transaksi daring. Dari total 37.813 aduan yang diterima sejak 2021 hingga Maret 2026, sebanyak 35.820 aduan atau 94,73 persen berasal dari transaksi daring, sedangkan 1.993 aduan berasal dari transaksi luring.

“Sektor lain-lain diantaranya pakaian dan alat rumah tangga menjadi sektor yang paling banyak diadukan dengan total 14.737 aduan atau 51,1 persen dari keseluruhan laporan,” ucap Mendag.

Menjawab tantangan tersebut, Kemendag terus memperkuat perlindungan konsumen melalui berbagai langkah strategis. Dari sisi regulasi dalam perdagangan daring, pemerintah telah menyusun dan berupaya menegakkan regulasi secara lebih komprehensif.

Salah satunya melalui “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”.

“Permendag Nomor 31 Tahun 2023 mewajibkan pelaku usaha lokapasar (marketplace) untuk mendaftarkan usahanya, melarang peredaran barang berbahaya dan ilegal, serta menetapkan tanggung jawab platform niaga elektronik atas barang yang diperdagangkan,” kata Mendag.

Selain itu, pengawasan dan penindakan dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain, melalui pembentukan Tim Asistensi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tim Asistensi Pengawasan PMSE. Pengawasan juga dilakukan terhadap pelaku usaha daring lokal dan lintas batas yang menjual barang palsu, berbahaya, atau tidak sesuai dengan ketentuan perdagangan.

Secara kelembagaan sebetulnya Indonesia sudah memiliki struktur kelembagaan yang kuat dan lengkap, antara lain, Kemendag, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Dalam aspek kerja sama, Kemendag terus memperkuat sinergi lintas sektoral dan lintas negara dengan berbagai pemangku kepentingan. Kerja sama dilakukan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menindak platform yang menyebarkan konten atau iklan penipuan, BPKN dalam mengadvokasi hak-hak konsumen, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawasi arus barang dari luar negeri agar barang berbahaya atau tidak sesuai standar tidak masuk ke pasar domestik.

“Kerja sama juga dilakukan di tingkat internasional, termasuk dengan ASEAN dan mitra dagang lainnya, untuk menyusun kerangka perlindungan konsumen lintas batas,” ujar Mendag.

Dia menambahkan, pemerintah telah menyusun kebijakan strategis melalui “Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen” yang melibatkan 18 kementerian, 9 badan dan lembaga, serta 2 badan usaha milik negara. Kemudian, ada “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen”.

“Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan konsumen melalui penyelarasan dan optimalisasi program lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyampaikan, konsumen Indonesia masih berada dalam posisi yang relatif lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, regulasi perlu dirancang lebih proaktif untuk melindungi hak-hak konsumen agar dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

"Kemendag memiliki peran strategis dalam konteks tersebut, mengingat perlindungan konsumen berkaitan erat dengan pengawasan perdagangan barang dan jasa, termasuk perdagangan lintas batas. Tanpa regulasi yang jelas, konsumen berpotensi dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak sehat, sementara pelaku usaha juga dapat kehilangan kepercayaan,” ujar Filep.

Filep juga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi untuk mendukung agenda Indonesia Emas 2045. Dia melanjutkan, konsumen yang berdaya akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

"Konsumen yang berdaya akan mendorong iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan, sementara perlindungan konsumen yang kuat akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ucapnya.

Dalam raker tersebut, Komite III DPD RI mengharapkan Kemendag RI untuk menerapkan pendekatan yang lebih adaptif, inklusif, dan proaktif dalam perlindungan konsumen, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah dan yang tinggal di daerah terpencil, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, serta anak-anak.

Selain itu, Komite III DPD RI menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Berita tentang harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus berjalan hingga penyelesaian persoalan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh, mewarnai pemberitaan bidang ekonomi, Selasa (7/4/2026).

Berikut rangkuman berita selengkapnya.

Purbaya pastikan BBM bersubsidi terus jalan ikuti Instruksi Presiden

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan seluruh kebijakan strategis yang diambil, termasuk harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus berjalan hingga akhir 2026 yang merupakan hasil koordinasi di bawah Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Menkeu meluruskan persepsi publik mengenai pengambilan keputusan di tingkat kementerian dan lembaga. Ia menegaskan langkah-langkah yang diambil bukanlah inisiatif pribadi atau sektoral semata, melainkan mandat dari pimpinan tertinggi negara.

Simak berita selengkapnya di sini.

Kemendag terbitkan dua regulasi permudah ekspor komoditas strategis

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan dua regulasi baru di bidang ekspor untuk mempercepat deregulasi dan memberikan kemudahan berusaha, terutama pada sejumlah komoditas strategis seperti timah, batu bara serta minyak dan gas bumi melalui melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 5 dan 6 Tahun 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, penerbitan kedua Permendag menjadi bagian dari upaya menyederhanakan proses ekspor sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha di tengah dinamika perdagangan global.

Simak berita selengkapnya di sini.

Pemerintah fokus jaga daya beli di tengah lonjakan harga minyak dunia

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan, salah satu fokus utama pemerintah dalam merespons lonjakan harga minyak dunia adalah menjaga tingkat daya beli masyarakat.

Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Ibnu Yahya di Jakarta, Selasa menjelaskan, pertumbuhan ekonomi perlu dijaga tetap stabil agar perekonomian nasional tidak tertekan.

Simak berita selengkapnya di sini.

Kementerian ESDM proyeksikan harga tembaga naik hingga tahun 2032

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan harga tembaga akan naik sampai dengan tahun 2032 yang disebabkan oleh ketimpangan antara pasokan dan permintaan (supply and demand).

“Sampai dengan tahun 2032, maka suplai tembaga dibanding dengan demand tembaga itu sudah mulai nggak imbang, maka harga pasti naik,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno dalam acara bertajuk “Unlocking Growth in The Middle Income Trap” di Jakarta, Selasa.

Simak berita selengkapnya di sini.

BP BUMN: Restrukturisasi utang Whoosh selesai, akan segera diumumkan

Badan Pengelola (BP) BUMN menyatakan penyelesaian persoalan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh telah selesai dan akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan proses penyelesaian telah mencapai tahap final setelah dilakukan pembahasan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Simak berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tidak berpuas diri serta tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi ke depan, meski inflasi nasional sedang turun menjadi 3,48 persen dan masih berada dalam rentang target pemerintah.

"Kita bersyukur karena inflasi kita terjaga, cukup baik turun ke angka, masuk dalam angka target di bawah 3,5 persen, 3,48 persen, tapi jangan kita berpuas diri," kata Tito di Jakarta, Senin.

Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.

Meski capaian tersebut dinilai membaik, kondisi inflasi ini masih belum merata di seluruh wilayah.

Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya pemda tidak hanya mengacu pada inflasi tahunan (year on year), tetapi juga mencermati inflasi bulanan (month to month) yang dinilai lebih mencerminkan tren terkini.

"Yang lebih utama sekali sebetulnya adalah month to month, waktu dari bulan ke bulan Februari ke Maret itu yang lebih menggambarkan tren dibanding dari membandingkan di tahun lalu," jelasnya.

Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyoroti sejumlah daerah yang masih mengalami tekanan inflasi bulanan dan meminta kepala daerah segera mengambil langkah konkret.

"Kepala daerah (agar menggelar) rapat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Ini month to month-nya Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, NTB, Kaltim, Papua, Sulsel, Jawa Tengah, Kaltara, Bali, itu pada posisi yang enggak boleh diam, harus segera bergerak," kata Tito.

Ia menjelaskan sumber tekanan inflasi umumnya berasal dari tiga faktor utama, yakni keterbatasan pasokan, lonjakan permintaan, atau hambatan distribusi.

Oleh karena itu, pemda diminta responsif dalam mengidentifikasi akar masalah dan mengambil langkah cepat, termasuk berkoordinasi dengan distributor maupun melakukan pengawasan terhadap potensi penimbunan.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti komoditas pangan strategis, seperti daging ayam ras dan telur ayam ras, yang masih mengalami kenaikan harga di banyak daerah meskipun mulai menunjukkan tren penurunan.

"Daging ayam ras sudah (terjadi) penurunan, tapi masih cukup tinggi (di) 148 daerah, telur ayam ras juga menurun dari 256 daerah, tapi masih di 145 daerah terjadi kenaikan," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Satgas Damai Cartenz menangkap anggota KKB Pulan Wonda alias Kamenak. Pulan diduga terlibat dalam insiden penembakan rombongan eks Kapolda Papua kala itu Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani mengungkapkan, Pulan diketahui masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selama kurang lebih tujuh tahun. Seluruh rangkaian penindakan hingga penanganan tersangka dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Seluruh proses, mulai dari penangkapan hingga pemindahan, dilaksanakan secara profesional dan sesuai prosedur. Kami memastikan setiap tahapan berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Adarma Sinaga menambahkan proses penyidikan akan terus dikembangkan oleh tim investigasi.

“Penyidikan masih berjalan dan akan terus dikembangkan untuk mendalami peran tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, sesuai prosedur hukum yang berlaku,” katanya.

Lihat video: Dua Anggota KKB Penebar Teror Ditangkap, Aparat Ungkap Perannya



Saat ini, tersangka tengah menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Subsatgas Investigasi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan pengungkapan perkara secara menyeluruh dan objektif.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha dengan menghadirkan program coaching clinic pengembangan usaha dan pitching dengan perwakilan perdagangan untuk memasuki pasar internasional.

Kegiatan ini bertujuan mengakselerasi daya saing pelaku usaha nasional dan menjadi bagian dari rangkaian peluncuran Program Campuspreneur yang berlangsung pada 1–2 April 2026 di Surakarta, Jawa Tengah.

Melalui kegiatan tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar global.

"Kementerian Perdagangan berkomitmen penuh untuk terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemberdayaan pelaku usaha di berbagai skala. Hari ini, kami kembali memfasilitasi para pelaku usaha melalui program coaching clinic dan sesi pitching di sela-sela peluncuran program Campuspreneur yang ditujukan kepada para wirausahawan muda,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim, dikutip dari siaran pers Kemendag, Sabtu (4/4).

Lebih lanjut, Isy menjelaskan, melalui sesi coaching clinic, para peserta mendapatkan bimbingan teknis mendalam mengenai berbagai hal terkait pengembangan usaha. Dalam kesempatan ini, disediakan dua bidang konsultasi perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, yaitu terkait perdagangan dalam negeri dan juga perdagangan luar negeri. Keduanya menghadirkan konsultan yang kredibel dari unit-unit terkait di Kementerian Perdagangan.

“Di sini, kami memberikan konsultasi empat mata guna membedah kesiapan operasional setiap unit usaha. Fokus utama dari klinik ini di antaranya penguatan branding dan kemasan hingga perizinan berusaha,” jelas Isy.

Selama dua hari penyelenggaraannya, coaching clinic Campuspreneur ini diikuti sekitar 150 peserta secara luring dan daring yang terdiri atas pelaku usaha, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang tertarik untuk menggeluti dunia usaha.

Owner Deepcleane, Danang Priananto, salah satu pelaku usaha yang hadir memberikan kesan positif terhadap program coaching clinic yang diikutinya. Melalui kegiatan ini, ia merasa mendapatkan wawasan baru untuk memperbaiki kualitas produknya, terutama setelah mendapatkan masukan mendalam dari para pelatih mengenai detail teknis seperti penetapan produk dan pemilihan warna stiker yang sesuai. Meski sempat harus mengantre karena ramainya peserta, Danang merasa materi yang disampaikan sangat bermanfaat.

Sedangkan, dalam sesi pitching hadir secara daring dua perwakilan perdagangan di luar negeri, yaitu Atase Perdagangan RI Canberra, Agung Haris Setiawan dan Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Osaka, Didit Akhdiyat Suryo.

Isy menuturkan, melalui sesi pitching ini, para peserta mendapatkan kesempatan berharga untuk berinteraksi langsung dengan Atase Perdagangan dan Kepala ITPC. Interaksi ini dirancang agar pelaku usaha dapat memahami preferensi konsumen global secara spesifik, standar kualitas yang berlaku di pasar mancanegara, serta strategi penetapan harga yang kompetitif.

“Dengan adanya pendampingan intensif ini, diharapkan produk-produk inovatif karya wirausahawan muda Indonesia tidak hanya mampu menembus pasar internasional, tetapi juga memiliki daya tahan dan keberlanjutan dalam menghadapi persaingan global yang makin ketat,” imbuhnya.

CFO Tescopave, Mufti Muammarul Haq, pelaku usaha yang mengikuti sesi pitching menyampaikan, sesi ini sangat bermanfaat karena memberikan kesempatan bagi pelaku usaha pemula untuk memperkenalkan produk inovatif mereka kepada audiens yang lebih luas. Pihaknya merasa sangat terbantu dalam menjajaki potensi kerja sama baru, terutama untuk tujuan eskalasi bisnis ke tingkat internasional (ekspor).

“Semoga kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali di tahun-tahun mendatang agar kami dapat mengenalkan lebih luas lagi produk ini, mengingat potensi pasar produk ramah lingkungan sedang berkembang pesat. Untuk saat ini, kami membuka diri untuk kolaborasi dan kerja sama yang lebih dalam dengan berbagai pihak,” tuturnya.

Kepala ITPC Osaka, Didit Akhdiyat Suryo mengapresiasi dan mendukung langkah Kementerian Perdagangan dalam memperkuat hubungan antara wirausaha muda di lingkungan perguruan tinggi dengan ITPC sebagai salah satu garda terdepan promosi produk Indonesia di pasar luar negeri.

"Pada kegiatan pitching ini, kami melihat antusiasme yang tinggi dari para peserta untuk memasuki pasar ekspor, khususnya Jepang, melalui produk-produk inovatif yang merepresentasikan karakter, kreativitas, dan potensi kewirausahaan kampus," tutup Didit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mendorong ekspor produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui diplomasi pelayaran KRI Bima Suci milik TNI Angkatan Laut.

Roro menghadiri resepsi keberangkatan kapal di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta Utara, Selasa (31/3/2026). Pelayaran muhibah dinilai menjadi momentum untuk memperkuat diplomasi perdagangan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkenalkan produk-produk unggulan nasional kepada dunia internasional sekaligus membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha, khususnya UMKM,” kata Roro dalam keterangan resminya, Kamis (2/4/2026).

KRI Bima Suci akan menjalankan misi Kartika Jala Krida 2026 selama 197 hari. Kapal layar latih ini akan berlayar ke sejumlah negara, antara lain Singapura, Sri Lanka, Jepang, Tiongkok, dan Rusia.

Pelayaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama internasional di berbagai sektor. Kementerian Perdagangan memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan produk unggulan nasional.

Sejumlah produk UMKM terpilih dibawa dalam pelayaran yang diikuti 26 negara. Produk tersebut telah melalui proses pendampingan sehingga memenuhi standar ekspor.

“Keikutsertaan UMKM dalam pelayaran ini merupakan langkah konkret untuk mendorong produk Indonesia menembus pasar global,” ujar Roro.

Produk UMKM akan dipamerkan di berbagai negara tujuan. Langkah ini diharapkan membuka peluang kerja sama dagang dan akses pasar baru.

“Kami optimistis interaksi langsung dengan berbagai negara akan membuka peluang kerja sama yang lebih luas,” tutur Roro.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pelayaran ini menempuh jarak 16.877 nautical mile. Kapal akan singgah di delapan negara sahabat.

KRI Bima Suci membawa 79 taruna Akademi Angkatan Laut beserta perwira pendamping. Pelayaran juga diikuti 52 delegasi ASEAN Plus Cadet Sail dari 24 negara.

"Mereka semua merasa sangat senang untuk bisa bergabung membangun persahabatan di antara para pelaut, jadi membangun seaman brotherhood di antara mereka," kata Ali di Dermaga Kolinlamil, Selasa (31/3/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang