Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 di sejumlah ruang publik mulai babak semifinal.
Rencana tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang mengimbau pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat untuk menyaksikan ajang sepak bola terbesar dunia tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Pemprov Jabar akan menyiapkan sejumlah lokasi nobar ketika kompetisi memasuki fase semifinal. Menurutnya, pada tahap tersebut antusiasme masyarakat biasanya meningkat dibandingkan babak-babak awal.

"Kami mulai semifinal akan ada nobar-nobar," katanya dikutip Jumat (19/6/2026).

Menurutnya pemerintah sebenarnya bisa saja menggelar nobar sejak fase grup. Namun, ia menilai minat masyarakat untuk menyaksikan pertandingan pada tahap awal masih belum terlalu tinggi.

"Kalau sekarang bikin nobar jam dua malam, sudah dipasang layar belum tentu banyak yang datang. Warga biasanya memilih menonton tim-tim favorit," katanya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penggunaan Sarana Olahraga (SOR) Arcamanik sebagai lokasi nobar, Dedi mengatakan hal tersebut masih dalam tahap koordinasi. Meski demikian, ia memastikan Pemprov Jabar siap menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk menyaksikan pertandingan bersama.

Selain mendukung kegiatan nobar yang digelar pemerintah, Dedi mengaku dirinya juga rutin mengikuti pertandingan Piala Dunia bersama keluarga dan kerabat di rumah.

"Saya setiap malam juga nobar bareng di rumah," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jabar akan segera menindaklanjuti arahan Kemendagri terkait penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026.

Menurut Herman, surat edaran tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah agar masyarakat dapat menikmati pertandingan dalam suasana kebersamaan di ruang-ruang publik.

"Kami dari provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat memberikan dukungan penuh. Bagaimanapun tugas pemerintah adalah membahagiakan dan menyejahterakan rakyat," kata Herman, Rabu (17/6/2026).

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan jajaran Polri akan ikut menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 bersama masyarakat di seluruh Indonesia. Kegiatan nobar rencananya dilaksanakan mulai dari tingkat Markas Besar (Mabes) Polri, Polda, Polres, hingga Polsek.

Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan menilai program nobar Piala Dunia merupakan langkah yang sangat strategis dalam membangun silaturahmi antara Polri dan masyarakat. ”Program nobar Piala Dunia 2026 bakal disambut baik oleh masyarakat,” katanya, Sabtu (13/6/2026)

Dosen pascasarjana ini menyebut, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola, tetapi juga menjadi media yang efektif untuk memperkuat komunikasi dan kedekatan antara aparat kepolisian dengan warga.

"Kami menyambut baik arahan Kapolri agar seluruh jajaran Polri menggelar nobar Piala Dunia bersama masyarakat. Kegiatan sosial ini merupakan program yang sangat strategis untuk membangun silaturahmi, memperkuat hubungan sosial, dan semakin mendekatkan polisi dengan masyarakat," ujarnya.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menjelaskan saat ini Polri dituntut tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Polisi harus kerap silaturahmi dan hadir setiap saat bersama masyarakat. Karena itu, berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung perlu terus didorong.

Lihat video: LET THE GAMES BEGIN! Pembukaan Piala Dunia 2026 Pecahkan Rekor Dunia!



Menurut Edi, kegiatan nobar yang dilaksanakan secara serentak mulai dari Mabes Polri hingga Polsek di seluruh Indonesia menunjukkan komitmen Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat di berbagai daerah.

”Melalui kegiatan seperti ini, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan anggota Polri dalam suasana yang santai dan penuh kekeluargaan. Kedekatan emosional yang terbangun akan berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian," katanya.

Direktur Eksekutif Lemkapi juga menilai Piala Dunia merupakan ajang olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan masyarakat. Karena itu, momentum tersebut sangat tepat dimanfaatkan untuk mempererat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

"Kegiatan nobar ini bukan sekadar menonton pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Ini merupakan bentuk pendekatan humanis yang sangat positif dan patut diapresiasi," ujar pemerhati kepolisian ini.

JAKARTA - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan bahwa sejumlah gelanggang olahraga (GOR) telah disiapkan sebagai lokasi nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026. Hal ini untuk memberikan ruang bagi masyarakat pecinta sepak bola sekaligus mempererat kebersamaan.

"Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang berkumpulnya warga. Sehingga, tercipta suasana yang semakin guyub serta mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya," kata Andri dalam keterangannya dikutip Sabtu (13/6/2026).

Ia mengaku telah menginstruksikan seluruh pengelola gelanggang remaja dan fasilitas olahraga di Jakarta untuk menyiapkan lokasi Nobar selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. "Setiap GOR kami instruksikan untuk menyelenggarakan nonton bareng, khususnya pada malam Sabtu dan malam Minggu," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Jakarta Timur Dedy Dwi Widodo mengaku telah menunjuk GOR Pondok Bambu sebagai lokasi nobar. Sebab, GOR itu berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.

"Kami telah menyiapkan GOR Pondok Bambu sebagai lokasi Nobar Piala Dunia karena letaknya strategis di tengah permukiman warga dan memiliki area yang luas," kata Dedy.

Ia menyampaikan, pemanfaatan GOR sebagai lokasi Nobar diharapkan dapat menjadi sarana edukasi kepada warga dan lebih mengenal fasilitas olahraga yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. "Warga juga tidak perlu menempuh perjalanan jauh atau menggunakan kendaraan bermotor karena lokasi GOR berada dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka," pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, kami bersama TVRI Kepri menyiapkan dua kali nobar Piala Dunia, yaitu 14 Juni di pukul 02.00 WIB dinihari, lalu 15 Juni di pukul 00.00 dinihari

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) bersama TVRI memadukan agenda wisata dengan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 sebagai daya tarik bagi wisatawan nusantara hingga mancanegara.

Kepala Dispar Kepri Hasan mengatakan nobar Piala Dunia perdana akan dipusatkan di kawasan Taman Gurindam 12, Kota Tanjungpinang, yang diselaraskan dengan event"Kemilau Nusantara Kepri" tanggal 13-15 Juni 2026.

"Dalam kegiatan ini, kami bersama TVRI Kepri menyiapkan dua kali nobar Piala Dunia, yaitu 14 Juni di pukul 02.00 WIB dinihari, lalu 15 Juni di pukul 00.00 dinihari," kata Hasan di Tanjungpinang, Sabtu.

Hasan juga menjelaskan ajang Kemilau Nusantara Kepri menjadi ruang perjumpaan budaya yang mempertemukan kekayaan tradisi Nusantara dengan karakter khas Melayu dalam satu panggung kolaboratif.

Selama tiga hari pelaksanaan, kata dia, masyarakat dan wisatawan akan disuguhkan parade wisata budaya Nusantara, tari kreasi Melayu dan Nusantara, seni pertunjukan budaya, musik tradisional Melayu, penampilan grup musik lokal, bazar UMKM, hingga nobar Piala Dunia FIFA 2026 yang didukung TVRI Kepri.

Kemilau Nusantara Kepri 2026 menargetkan sedikitnya 2.900 pengunjung, terdiri atas wisatawan lokal, wisatawan nusantara, dan wisatawan mancanegara.

"Mudah-mudahan kegiatan ini ikut mendongkrak perekonomian di Tanjungpinang, khususnya pelaku UMKM," ujar Hasan.

Lanjut Hasan menyampaikan berikutnya akan digelar agenda Penyengat Heritage 2026 di Pulau Penyengat yang disejalankan dengan nobar Piala Dunia di Balai Adat, sekitar pukul 01.00 WIB dinihari.

Beragam agenda unggulan telah disiapkan, mulai dari Penyengat Indra Sakti Jong Festival, Penyengat Internasional Gasing Festival, tari kreasi Melayu, pertunjukan budaya Melayu, Kampoeng Permainan Tradisional Melayu, penanaman mangrove dan Gerakan Indonesia Asri Kepri, bazar rakyat.

"Ajang ini akan diikuti peserta lomba Jong dari Malaysia, Singapura dan Provinsi Riau, serta partisipasi tim gasing dari Malaka dan Singapura," ungkapnya.

Hasan menambahkan perpaduan ajang pariwisata dan nobar Piala Dunia merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah kepada TVRI selaku pemegang hak siar tayangan Piala Dunia 2026.

Program nasional ini diharapkan dapat menjadi magnet hiburan yang kuat serta memberikan dorongan ekonomi langsung bagi destinasi wisata, khususnya di Kepri.

"Bagi hotel-hotel yang tidak mendaftarkan tayangan resmi piala dunia, bisa ikut bergabung nobar Piala Dunia yang telah kita siapkan di Tanjungpinang," demikian Hasan.

Sementara itu, TVRI Stasiun Kepri telah merilis daftar titik nobar Piala Dunia 2026 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota setempat.

Untuk Kota Batam dipusatkan di The Lounge Batam Marriott Harbour Bay, lalu Hotel Wyndhan Panbil Batam Artotel Batam, kemudian Bajawa Batam, Nagoya Foodcourt, War Aceh 99, Tim Kopi, Bandrek Mie Aceh Angkasa dan Angkringan Tikungan Rasa.

Selanjutnya di Kabupaten Bintan tersebar di Hotel Indigo + Holiday Inn Resort, lalu di STAIN Sultan Abdurrahman Bintan, Kebun Rekoh, Kampung Sidomulyo dan The Bar.

Kemudian di Kota Tanjungpinang, antara lain Tuah Kopi, Polresta Tanjungpinang, Lanudal Tanjungpinang, Balai Adat Pulau Penyengat, Kawasan Gurindam 12, Toko Evi dan TVRI Stasiun Kepri.

Berikutnya, Kabupaten Karimun di Kantor Lurah Harjosari, lalu Kabupaten Lingga di Lapangan Hang Tuah Daik dan Minctory.

Sedangkan di Kabupaten Natuna, nobar Piala Dunia digelar di Polres Natuna.

TVRI Kepri juga mengajak masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin mengadakan nobar Piala Dunia 2026 untuk mendaftar tayangan resmi melalui scan QR code atau bisa menghubungi kontak TVRI Kepri di nomor telefon 082391473116.

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ratusan peserta agenda Nonton Bareng (Nobar) Film Dokumenter Pesta Babi mulai berdatangan di Sekretariat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat. Acara nobar ini sendiri digelar oleh Gerakan Gen Z, Speak Up, Take Part! bertajuk “Orang Muda Bareng-Bareng Nobar dan Diskusi”.

Menurut pantauan SindoNews, para peserta satu per satu datang dari arah gerbang dan langsung menuju titik pemeriksaan terlebih dahulu yang telah disiapkan oleh panitia. Pemeriksaan itu dilakukan demi kondusifitas acara.

Ada beberapa barang yang dilarang untuk dibawa ke dalam ruangan, di antaranya adalah air minum, rokok, dan senjata tajam. Selain itu, para peserta juga diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dan diberi tanda cap oleh panitia.



Air minum sendiri tidak diperbolehkan dibawa masuk karena telah disediakan langsung oleh panitia. Sementara itu, suasana di dalam ruangan juga sudah dipenuhi oleh para peserta yang sedang menunggu dimulainya pemutaran film Pesta Babi.

Ratusan peserta itu memenuhi tempat duduk di atas karpet yang telah disediakan. Suasana di dalam ruangan juga penuh dengan spanduk bertuliskan nada perlawanan.

Selain itu, layar besar juga sudah terpasang di bagian depan. Meski demikian, tidak semua peserta yang akan menonton bisa masuk secara langsung. Ada sebagian dari mereka yang harus menunggu terlebih dahulu karena pertimbangan kapasitas.

Mereka yang menunggu merupakan peserta yang melakukan registrasi secara on the spot (di tempat). Namun, hal itu tidak menyurutkan rasa penasaran mereka untuk menonton film Pesta Babi. Mereka tampak sabar menunggu giliran di luar ruangan untuk menonton film tersebut.

Sebagai informasi, acara itu akan dihadiri oleh berbagai penanggap dari konten kreator dan influencer ternama. Seperti Virdian Aurelio, Indah G, Eky Priyagung, Virdinda, Tommy Wibowo, Pitengz dan Kevin Nguyen.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Maruli Simanjuntak menepis pembubaran nonton bareng film Pesta Babi oleh TNI karena instruksi langsung dari institusi tersebut. Dirinya menyebut kewenangan pembubaran berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah.

Hal itu dia sampaikan usai menjalani rapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa (19/5/2026). Dia lebih dulu menjelaskan setiap orang dapat dengan bebas menyampaikan pendapat. Dia membantah adanya pihak yang dirugikan seperti yang disampaikan dalam film.

Maruli mengatakan masih banyak masyarakat di wilayah terpencil yang hidup dengan keterbatasan, mulai dari tidak memiliki akses air bersih hingga persoalan pendidikan yang belum memadai.

Dia menilai kondisi tersebut jarang diketahui banyak pihak karena belum melihat langsung situasi di lapangan. Menurutnya, kehadiran TNI di daerah-daerah tersebut justru untuk membantu masyarakat, termasuk kelompok warga terpencil yang selama ini masih mengandalkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami justru banyak hadir ke sana banyak membantu mereka. Ya coba saja apa namanya komunikasi langsung dengan orang-orang di sana. Kelompok-kelompok masyarakat yang terpencil-terpencil yang selama ini ambil airnya ke sungai. Sungainya juga pasti jorok lah sudah zaman sekarang ini," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen.

Ketika ditanya urgensi pembubaran nonton bareng di sejumlah lokasi, dia menjelaskan pembubaran berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah untuk keamanan wilayah setempat dan mengklaim bahwa TNI tidak anti kritik

"Enggak, bukan TNI-nya, pemerintah daerahnya. Pemerintah Daerahnya memutuskan untuk itu kan instruksinya tidak ada, gitu loh." ungkapnya.

Maruli kemudian menyinggung kebenaran dalam video yang belum sepenuhnya sesuai fakta. Dia bahkan menyoroti bagaimana bisa sebuah film digarap tanpa adanya dukungan biaya.

"Permasalahannya orang sampai membuat video bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Coba saja, sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana, orang berduit lah," ucapnya.

JAKARTA - Kepala Staf Angakatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak buka suara ihwal pembubaran nonton bareng (nobar) film Pesta Babi yang dilakukan prajurit TNI. Dia menegaskan bahwa hal itu atas dasar permintaan pemerintah daerah (Pemda).

Hal ini sekaligus membantah isu yang menyebut jika pembubaran Nobar Film Babi ini menjadi bagian dari instruksi dari pimpinan TNI.

"Ya, itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya apa namanya, koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan," kata Maruli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Maruli mengatakan, Pemda meminta bantuan Dandim untuk meningkatkan pengamanan di wilayahnya, termasuk potensi kericuhan yang muncul dari film tersebut.

"Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah, gitu loh, mengamankan situasi-situasinya. Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga, kan belum tentu benar," ujarnya.

Ia pun membantah, pembubaran nobar film tersebut bagian dari instruksi pimpinan. Hal ini juga Maruli menepis anggapan bahwa TNI antikritik terhadap muatan film itu. "Ya itu mereka (Pemda), tidak ada instruksi," tuturnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang Bidang Indonesia Timur Natan Kuwan buka suara merespons pembubaran dan pelarangan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di sejumlah daerah. Menurut Natan, pelarangan pemutaran film pesta babi sama saja dengan berniat jahat menutupi ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di tanah Papua.

“Semua hal tentang Papua tidak boleh ditutup tutupi, mulailah bertindak adil untuk Papua, jangan hanya kekayaan dan keindahan yang terus menurus ditampilkan, hal rusak seperti ini pun harus ditayangkan agar semua mata terbuka soal Papua,” kata Natan dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Selain itu, Natan yang merupakan putra OAP (Orang Asli Papua) ini juga menyoroti oknum pembubar nobar film Pesta Babi untuk membuka alasan rasional terkait pembubaran yang dilakukan. “Oknum TNI yang bubarkan film ini harus diperiksa. Apa motif, kewenangan bahkan kepentingan dia melakukan pembubaran, karena jika memang hanya bersumber dari inisiatif jelas ini merugikan ke pemerintahan yang semakin dituduh rezim subversif padahal pembubaran itu murni inisiatif oknum TNI”.

Maka itu, dia mengajak anak muda menonton film dokumenter tersebut. “Jadi mari anak muda sekalian untuk ramai-ramai kita menonton film yang sangat spesial di tahun ini, Pesta Babi,” pungkas Natan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan yang melarang pemutaran atau kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril, Kamis, 14 Mei 2026.

Yusril menilai pola yang terjadi menunjukkan bahwa pembatasan kegiatan nobar di sejumlah tempat tidak dapat dikaitkan dengan instruksi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara terpusat. “Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.

TANGSEL - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Ciputat menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Penayangan film ini menjadi sorotan menyusul pelarangan nobar di beberapa wilayah.

Pantauan di lokasi pada pukul 19.46 WIB, sejumlah penonton mulai mendatangi tempat nobar yang berada di pelataran Asrama IMM Ciputat. Di lokasi, peralatan nobar seperti proyektor, layar putih, hingga speaker sudah terpasang.

Sebagai pemanis, terdapat tulisan Kepala Babi dari pilok hitam di atas spanduk putih yang terletak di samping layar.

Sembari menunggu pemutaran film, puluhan penonton yang sudah tiba di lokasi terlihat duduk santai mengobrol dengan rekan penonton lainnya. Hingga berita ini ditulis, tidak ada upaya pelarangan penayangan film ini.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan yang melarang pemutaran atau kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Lihat video: Respons Puan Maharani Terkait Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan di Sejumlah Daerah



“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril, Kamis, 14 Mei 2026.

Yusril menilai pola yang terjadi menunjukkan bahwa pembatasan kegiatan nobar di sejumlah tempat tidak dapat dikaitkan dengan instruksi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara terpusat.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.

JAKARTA - Praktisi Hukum dan Kolumnis Agus Widjajanto berpendapat bahwa film dokumenter sebagai karya independen memang memiliki ruang untuk menyampaikan kritik sosial dan realitas yang dianggap penting oleh pembuatnya. Namun, menurut dia, publik juga perlu memahami bahwa distribusi film di luar jalur bioskop komersial dan tanpa proses sensor resmi, menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam ruang diskusi publik.

Maka itu, dia menilai polemik terkait film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita perlu dilihat secara objektif dan proporsional dalam kerangka demokrasi, kebebasan berekspresi, serta tanggung jawab sosial. “Dalam negara demokratis, karya dokumenter adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan artistik. Tetapi kebebasan itu tetap harus berjalan bersama tanggung jawab moral, akurasi data, dan sensitivitas sosial,” ujar Agus Widjajanto, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai narasi “tanpa sensor” yang berkembang di media sosial tidak boleh dimaknai secara hitam-putih, seolah setiap bentuk kritik pasti benar atau sebaliknya, yakni setiap respons terhadap kritik dianggap anti-demokrasi. Sebab, bisa saja tayangan tanpa sensor menimbulkan framing tidak bertanggungjawab yang implikasinya masalah opini publik dan politik, serta hukum.

“Demokrasi bukan ruang hitam-putih. Demokrasi adalah ruang dialog yang memberi tempat pada kritik, tetapi juga membuka ruang klarifikasi, verifikasi, dan tanggung jawab terhadap fakta, dan tanggung jawab kepada masyarakat bangsa dan negara sebagai warga negara,” ujarnya.

Agus menegaskan bahwa karya dokumenter tidak cukup hanya kuat secara sinematografi atau emosional, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan konstruksi narasi yang dibangun kepada publik. “Dokumenter bukan sekadar membangun emosi penonton. Dokumenter juga membawa tanggung jawab akademik dan etik, terutama ketika berbicara tentang isu sensitif seperti Papua, kolonialisme, ketimpangan sosial, dan relasi negara dengan masyarakat, maka harus berbasis data dan fakta,” jelasnya.

Menurutnya, masyarakat perlu menilai film tersebut secara jernih dengan melihat berbagai perspektif dan data yang lebih utuh. Ia mengingatkan bahwa Papua tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang visual atau narasi tertentu.

“Publik harus melihat Papua secara komprehensif. Ada kritik dan persoalan yang memang harus didengar, tetapi juga ada realitas pembangunan, investasi negara, pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan masyarakat Papua yang tidak boleh diabaikan, dan itu fakta,” imbuhnya.

Agus juga menyoroti pentingnya literasi media di era digital. Menurutnya, media sosial sering membuat publik lebih cepat bereaksi secara emosional dibanding melakukan verifikasi informasi secara mendalam. “Ruang digital hari ini membuat opini bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Karena itu masyarakat harus lebih kritis agar tidak mudah masuk dalam polarisasi atau kesimpulan sepihak,” katanya.

Ia menambahkan perdebatan mengenai film tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat budaya diskusi yang sehat di kampus dan ruang publik dan bidang seni budaya. Jangan sampai, kata Agus, menimbulkan framing penggiringan opini publik yang menimbulkan kegaduhan.

“Kalau ada pihak yang tidak setuju dengan isi film, jawab dengan data, riset, dan argumentasi. Jangan dengan intimidasi atau pelabelan. Sebaliknya, pembuat karya juga harus siap menerima kritik secara terbuka fan tanggung jawab baik moral maupun hukum,” tegasnya yang juga pemerhati sosial budaya dan sejarah bangsa ini.

Agus menilai kebebasan berekspresi dalam demokrasi tidak berarti bebas dari kritik dan tanggung jawab. Agus menyatakan semua pihak, baik negara, masyarakat, akademisi, seniman maupun pembuat karya, memiliki tanggung jawab menjaga ruang publik tetap sehat dan rasional.

“Yang dibutuhkan demokrasi bukan sekadar keberanian berbicara, tetapi juga kedewasaan mendengar, menguji fakta, dan rasa tanggung jawab baik moral maupun hukum publik,” pungkas Agus.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengkritisi pembubaran menonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ di Kota Ternate, Maluku Utara, yang dilakukan Dandim 1501/Ternate. Adapun pembubaran dilakukan dengan alasan adanya penolakan masyarakat, terutama di media sosial (medsos), lantaran judul film dianggap provokatif.

Menurut TB Hasanuddin, tindakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi serta melampaui tugas pokok dan fungsi TNI. “Dalam negara demokrasi, ruang diskusi dan penyampaian informasi harus dilindungi selama tidak terbukti melanggar hukum,” kata TB Hasanuddin, dikutip Rabu (13/5/2026).

Dia menuturkan bahwa Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. “Pasal 28F UUD RI 1945 menjamin hak asasi setiap orang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada putusan atau bukti berkekuatan hukum yang menyatakan film tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. “Kalau ada pihak yang menilai isi film tidak tepat atau provokatif, maka seharusnya dibantah dengan data, klarifikasi, dan argumentasi," imbuhnya.

Dia pun menekankan bahwa pembubaran kegiatan masyarakat bukan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI. “Dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan UU TNI telah diatur daftar tugas OMSP," ungkapnya.

"Tidak ada satu pun tugas OMSP yang menyebut TNI berwenang membubarkan kegiatan nonton bareng atau diskusi masyarakat dengan alasan apa pun,” sambungnya.

Dia mengatakan, apabila terdapat indikasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka langkah yang tepat adalah berkoordinasi dengan aparat kepolisian. “Kalau memang ada potensi gangguan kamtibmas, seharusnya TNI segera berkoordinasi dengan kepolisian sesuai aturan UU. TNI tidak perlu melakukan tindakan langsung yang melampaui tupoksinya,” ujarnya.

Dia berpendapat bahwa peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, terutama dalam menjalankan proyek-proyek strategis nasional (PSN) maupun program besar yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Ini konsekuensi apabila pemerintah kurang melakukan sosialisasi dan kurang melibatkan masyarakat sejak awal," kata dia.

"Proyek besar yang menyentuh ruang hidup masyarakat harus dibicarakan secara terbuka dan melibatkan publik secara maksimal,” tambah dia.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dan transparansi dalam setiap kebijakan strategis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun resistensi di masyarakat. “Pemerintah harus hadir dengan penjelasan yang utuh kepada masyarakat. Sosialisasi itu penting agar publik memahami tujuan proyek, dampaknya, dan manfaatnya," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani buka suara menanggapi peristiwa pembubaran menonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah daerah. Diketahui, dalam pelarangan ini publik juga menyoroti keterlibatan aparat militer dalam penindakan di lapangan.

Puan mengaku juga telah mendengar adanya polemik mengenai judul dan isi film yang dianggap sensitif oleh sebagian kalangan masyarakat. "Terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif,” kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

“Dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindak lanjuti di DPR," sambungnya.

Puan menekankan pentingnya langkah antisipasi jika sebuah karya dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan. Namun, ia juga menegaskan bahwa setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

"Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga. Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut," ujarnya.