REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening dalam bentuk apa pun, merespons masih maraknya praktik tersebut di media sosial.

“Pemilik rekening tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap transaksi yang terjadi pada rekening tersebut, termasuk apabila digunakan untuk tindak pidana,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (15/2/2026).

Dian menyampaikan OJK telah meminta perbankan untuk terus meningkatkan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai adanya konsekuensi hukum atas praktik jual beli rekening.

Koordinasi juga terus dilakukan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), aparat penegak hukum (APH), dan penyedia jasa keuangan (PJK) melalui pertukaran informasi secara berkala dalam penanganan penyalahgunaan rekening guna menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi masyarakat.

Selain itu, OJK meminta bank senantiasa melakukan penguatan parameter yang dapat digunakan untuk mendeteksi secara dini penggunaan rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta secara berkala melakukan pengawasan terhadap rekening dan pengkinian profil nasabah sebagaimana selama ini telah dilakukan.

OJK menegaskan praktik jual beli rekening merupakan tindakan ilegal dan berisiko tinggi karena berpotensi digunakan untuk tindak pidana seperti penipuan dan pencucian uang.

Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM).

OJK telah mengatur secara tegas melalui POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, antara lain memastikan calon nasabah atau nasabah yang membuka usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat (beneficial owner).

Aturan tersebut juga mewajibkan PJK menerapkan prinsip mengenali nasabah (know your customer/KYC) secara ketat, khususnya dalam penerapan customer due diligence (CDD), pemantauan transaksi, dan profiling nasabah.

“Berdasarkan penilaian risiko APU, PPT, dan PPPSPM dengan merujuk terhadap POJK APU, PPT, dan PPPSPM, OJK terus mendorong bank untuk melakukan tindak lanjut terhadap pemilik rekening yang diidentifikasi diperjualbelikan antara lain dengan pembatasan akses terhadap fasilitas perbankan,” tutup Dian.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh perhatian serius terhadap fenomena jual beli nomor rekening bank yang marak ditawarkan melalui media sosial. Praktik ini ditegaskan sebagai tindakan ilegal yang melanggar prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae memperingatkan bahwa setiap rekening yang teridentifikasi diperjualbelikan akan dikenakan sanksi berat, termasuk pemutusan akses ke sistem keuangan.

"OJK terus mendorong bank untuk melakukan tindak lanjut terhadap pemilik rekening yang diidentifikasi diperjualbelikan antara lain dengan pembatasan akses terhadap fasilitas perbankan," tegas Dian Ediana Rae dalam keterangan resminya, Minggu (15/2/2026).

Dian menjelaskan bahwa OJK telah membentengi sektor keuangan melalui POJK Nomor 8 Tahun 2023. Aturan ini mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah (Know Your Customer/KYC) serta melakukan profiling yang ketat guna memastikan transaksi dilakukan oleh pemilik manfaat asli (Beneficial Owner).

OJK juga meminta perbankan untuk memperkuat parameter deteksi dini guna menangkap pola penggunaan rekening yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan profil nasabah aslinya.

"OJK meminta bank senantiasa untuk melakukan upaya penguatan parameter-parameter yang dapat digunakan untuk mendeteksi awal penggunaan rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta secara berkala melakukan pengawasan terhadap rekening dan pengkinian profil nasabah," jelas Dian.

Masyarakat diimbau untuk tidak tergiur dengan imbalan materi dari praktik jual beli rekening. Dian mengingatkan bahwa tanggung jawab hukum atas aktivitas rekening sepenuhnya berada di tangan pemilik nama yang terdaftar.

"Pemilik rekening tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap transaksi yang terjadi pada rekening tersebut, termasuk apabila digunakan untuk tindak pidana. OJK telah meminta perbankan untuk terus meningkatkan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai adanya konsekuensi hukum atas praktik jual beli rekening," ungkap Dian.

Langkah tegas OJK ini diambil menyusul maraknya isu di ruang publik mengenai pemanfaatan rekening "pinjaman" atau rekening yang dibeli dari warga untuk aktivitas ilegal.

Adapun banyak ditemukan sindikat judi online yang mencari masyarakat berpenghasilan rendah untuk membuka rekening bank, yang kemudian kartu ATM dan akses mobile banking-nya dibeli untuk dijadikan rekening penampung dana taruhan.

Kemudian, munculnya modus lowongan kerja palsu di media sosial di mana calon pelamar diminta membuka rekening bank baru sebagai syarat administrasi, namun akun tersebut justru dikuasai oleh penipu. Untuk memberantas hal ini, OJK kini memperkuat koordinasi dengan PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Aparat Penegak Hukum (APH) melalui pertukaran data secara berkala guna melacak aliran dana mencurigakan.

pengembangan wisata harus memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan

Majalengka (ANTARA) - Di tepian Situ Cipanten di Desa Gunung Kuning, Majalengka, Jawa Barat, seorang lelaki tampak duduk santai di bibir beton. Tangannya menabur pakan dan seketika air bergejolak.

Riak yang timbul bukan karena angin, melainkan nafsu makan yang gaduh. Ikan-ikan koi merubung dan mulutnya membuka serempak hingga menimbulkan bunyi kecipak.

Di bagian tengah, danau terlihat lebih teduh. Airnya tampak kebiruan dan ada dominan hijau tua di tengahnya, memantulkan rimbun pepohonan yang berdiri rapat di sekelilingnya.

Di sana perahu bebek melintas perlahan, mengangkut tawa keluarga yang ingin menukar penat dengan kesantaian. Langit menggantung kelabu, seperti tirai tipis yang menahan panas pada siang itu.

Daya tarik

Eki Yulianto, wisatawan asal Cirebon, datang ke Situ Cipanten pada akhir pekan bersama dua rekannya. Ia mengaku sengaja memilih tempat ini karena ingin mencari suasana yang lebih tenang dibanding objek wisata lain yang cenderung padat.

Untuk sampai ke destinasi tersebut, dirinya hanya memerlukan waktu sekitar satu jam dari pusat Kota Cirebon.

Menurut dia, begitu tiba di kawasan danau, kesan pertama yang terasa adalah udara yang sejuk dan suasana yang tidak terlalu bising.

Pepohonan yang mengelilingi danau membuat tempat itu terasa teduh, seperti ruang istirahat yang disiapkan alam.

Ia menghabiskan waktu dengan duduk di tepian danau, memperhatikan ikan yang bergerombol di dekat pengunjung.

Sesekali, ia berjalan menyusuri jalur setapak sambil memotret pemandangan air yang berwarna hijau tua.

“Tempatnya walau ramai, sangat sejuk, jadi enak buat santai. Duduk saja sudah cukup. Rasanya kepala lebih ringan setelah lihat air dan pepohonan,” kata Eki kepada ANTARA, Sabtu (14/2).

Ia berharap pengelolaan wisata tetap mempertahankan kesan alami tersebut. Baginya, daya tarik Situ Cipanten justru terletak pada suasana yang sederhana dan tidak berlebihan dalam pembangunan.

Sementara itu, Arif, pengunjung asal Sumedang, mengaku datang setelah melihat foto Situ Cipanten di media sosial. Ia tertarik karena suasananya tampak alami.

“Saya tahu dari media sosial, suasananya masih asri. Enak untuk melepas penat,” ujarnya.

Ia datang bersama keluarganya pada akhir pekan ini. Anak-anaknya langsung tertarik melihat ikan dan wahana air.

Bagi pengunjung, danau ini tempat melepas penat. Namun bagi warga Desa Gunung Kuning, Majalengka, tempat tersebut kini menjadi ruang untuk mempelajari program keuangan inklusif yang masuk lewat jalur wisata.

Dampak wisata

Direktur BUMDes Karya Mekar Desa Gunung Kuning Yosep Hendrawan mengatakan wisata Situ Cipanten menjadi salah satu tulang punggung ekonomi desa.

Pengelolaan destinasi ini dilakukan bersama dengan karang taruna setempat. Fasilitas dibangun bertahap, mulai dari mushala, area parkir, hingga wahana air. Saat ini tersedia tujuh wahana, dari perahu dayung hingga sepeda gantung.

Pendapatan dari sektor wisata terus meningkat. Pada 2024, pendapatan bruto BUMDes mencapai Rp2,4 miliar. Hingga September 2025, angkanya sudah menembus Rp2,5 miliar.

Dari sektor tersebut, BUMDes mampu menggaji sekitar 70 pekerja muda desa. Mereka menerima honor mingguan sekitar Rp1,5 juta.

Banyak di antara mereka yang sebelumnya bekerja serabutan atau merantau. Kini, mereka bisa bertahan di kampung sendiri.

Jumlah kunjungan wisata juga terus naik. Hingga September 2025, tercatat sekitar 139 ribu wisatawan datang ke Situ Cipanten.

Lambat laun, kunjungan wisatawan di destinasi tersebut tembus sampai 13.710 orang selama musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Bahkan tempat ini menjadi destinasi yang paling ramai dikunjungi turis di Majalengka pada periode tersebut.

Di tengah geliat wisata itu, Desa Gunung Kuning dipilih sebagai lokasi program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dampak program mulai terlihat di kawasan wisata. Yosep menyebut, 28 warung binaan di Situ Cipanten kini sudah menggunakan pembayaran digital melalui QRIS.

Jauh sebelum program EKI berjalan, kata dia, pelaku UMKM di kawasan tersebut sudah menerapkan sistem pembayaran non-tunai, tetapi tidak semasif sekarang.

“Saat ini tinggal diperkuat literasinya, supaya masyarakat lebih paham penggunaan uang digital,” katanya.

Selain penggunaan QRIS, masyarakat sekitar mendapat edukasi mengenai tabungan, kredit usaha, serta bahaya pinjaman online ilegal. Materi disampaikan secara bertahap, menyesuaikan kebutuhan warga.

Menurut Yosep, program tersebut memberi perubahan cara pandang masyarakat terhadap uang. Warga mulai terbiasa menabung, mengenal layanan bank, dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pinjaman informal.

Ia menilai penguatan literasi keuangan menjadi fondasi penting agar ekonomi desa tidak hanya tumbuh, tetapi juga bertahan.

Wisata memberi pemasukan, sementara inklusi keuangan menjaga agar perputaran uang tetap sehat.

Jejak inklusi

Program Desa EKI di Situ Cipanten saat ini mulai diarahkan untuk mendukung pengembangan desa wisata ramah difabel.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan, program EKI dapat memperkuat akses keuangan, sekaligus membangun potensi lokal di kawasan tersebut.

“Program Desa EKI ini memperkuat akses keuangan, dan kini mengembangkan desa wisata ramah difabel sebagai keunggulan lokal,” ujarnya.

Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMDes, serta industri jasa keuangan.

Pendekatannya tak sebatas soal penyaluran kredit, melainkan membangun ekosistem keuangan di tingkat desa.

Menurut Agus, peningkatan inklusi keuangan penting agar masyarakat lebih mandiri. Dengan akses ke layanan formal, warga diharapkan tidak lagi bergantung pada pinjaman ilegal atau rentenir.

Program Desa EKI di Gunung Kuning dilaksanakan dalam tiga tahap hingga 2026, yakni pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi. Pada tahap awal, OJK memetakan kebutuhan akses keuangan terhadap 108 peserta.

Hasilnya, 51 persen peserta membutuhkan tabungan, 19 persen kredit usaha, 4 persen deposito, dan 3 persen pembiayaan kendaraan. Tahap selanjutnya berupa product matching antara perbankan dan industri keuangan non-bank.

Melalui program tersebut, masyarakat juga mendapat edukasi tentang risiko pinjaman online ilegal dan pentingnya menggunakan layanan keuangan resmi. Bagi pengelola, literasi keuangan menjadi fondasi agar ekonomi desa tumbuh sehat.

Selain di Majalengka, Agus menuturkan OJK telah memperluas program Inkubasi Desa EKI di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat sekaligus mencegah praktik pinjaman dan rentenir ilegal.

Program tersebut digelar di Desa Karangtawang dengan melibatkan sekitar 200 UMKM. Kegiatan itu difokuskan pada penguatan pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan formal yang aman dan berizin.

Dalam program tersebut, para peserta mendapatkan pengenalan berbagai skema pendanaan dari perbankan, sehingga mereka memiliki alternatif pembiayaan yang legal untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.

Edukasi tersebut menjadi penting, karena masih banyak masyarakat yang terjebak penipuan berkedok lembaga keuangan.

Ia menyampaikan kurangnya pemahaman mengenai legalitas produk keuangan kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menjerat masyarakat.

Sasaran utama program ini adalah masyarakat produktif, khususnya pelaku UMKM yang menjadi penggerak ekonomi desa.

Dengan akses pembiayaan yang legal dan kemampuan usaha yang lebih baik, diharapkan produktivitas dan daya saing usaha mereka meningkat.

Program serupa juga telah dijalankan di Desa Kaduela, Kabupaten Kuningan. Inisiatif tersebut berhasil memperluas akses keuangan melalui agen Laku Pandai BUMDes Arya Kamuning, sekaligus menekan praktik rentenir, pinjaman ilegal, dan pungutan liar di desa tersebut.

Pada prinsipnya, program ini dirancang untuk mendukung kegiatan wisata maupun ekonomi di tingkat desa, dengan pendekatan edukasi serta inklusi keuangan.

Dukungan

Kembali ke Situ Cipanten, objek wisata tersebut kini diproyeksikan menjadi salah satu ikon wisata alam di wilayah Kabupaten Majalengka.

Pemerintah daerah setempat menilai destinasi wisata ini cocok dikembangkan sebagai objek wisata keluarga maupun ekowisata.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kawasan Situ Cipanten melalui penataan infrastruktur, peningkatan akses, serta penguatan kapasitas masyarakat sekitar.

Menurut dia, pengembangan wisata harus memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Warga pun dilibatkan dalam pengelolaan fasilitas, penyediaan jasa wisata, hingga pengembangan produk ekonomi kreatif.

Dengan cara itu, keberadaan objek wisata tidak hanya menjadi tempat rekreasi, melainkan sebagai sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, komunitas, serta lembaga pendidikan.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan inovasi dalam pengelolaan destinasi, mulai dari penataan kawasan, promosi digital, hingga penyelenggaraan kegiatan budaya dan lingkungan yang menarik minat wisatawan.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Pemilik rekening tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap transaksi pada rekening tersebut, termasuk jika digunakan untuk tindak pidana

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening dalam bentuk apa pun, merespons masih maraknya praktik tersebut di media sosial.

“Pemilik rekening tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap transaksi yang terjadi pada rekening tersebut, termasuk apabila digunakan untuk tindak pidana,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dian menyampaikan OJK telah meminta perbankan untuk terus meningkatkan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai adanya konsekuensi hukum atas praktik jual beli rekening.

Koordinasi juga terus dilakukan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), aparat penegak hukum (APH) dan penyedia jasa keuangan (PJK) melalui pertukaran informasi secara berkala dalam penanganan penyalahgunaan rekening guna menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi masyarakat.

Selain itu, OJK meminta bank senantiasa untuk melakukan upaya penguatan parameter-parameter yang dapat digunakan untuk mendeteksi awal penggunaan rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta secara berkala melakukan pengawasan terhadap rekening dan pengkinian profil nasabah yang selama ini telah dilakukan.

OJK menegaskan bahwa praktik jual beli rekening merupakan tindakan ilegal dan berisiko tinggi karena berpotensi digunakan untuk tindak pidana seperti penipuan dan pencucian uang.

Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Anti Pencucian uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

OJK telah mengatur secara tegas melalui POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, antara lain memastikan bahwa calon nasabah atau nasabah yang membuka usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat (beneficial owner).

Aturan tersebut juga mewajibkan PJK menerapkan prinsip mengenali nasabah (know your customer/KYC) secara ketat, khususnya dalam penerapan customer due diligence (CDD), pemantauan transaksi, dan profiling nasabah.

“Berdasarkan penilaian risiko APU, PPT, dan PPPSPM dengan merujuk terhadap POJK APU, PPT, dan PPPSPM, OJK terus mendorong bank untuk melakukan tindak lanjut terhadap pemilik rekening yang diidentifikasi diperjualbelikan antara lain dengan pembatasan akses terhadap fasilitas perbankan,” tutup Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencabut izin usaha tiga bank perekonomian rakyat (BPR) pada awal 2026 menambah panjang daftar BPR tutup dan bangkrut.

Pencabutan izin dilakukan OJK sebagai bagian dari tindak pengawasan sekaligus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Hingga bulan kedua 2026, OJK tercatat telah menutup tiga BPR, yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, dan BPR Bank Cirebon.

Dalam catatan Bisnis, otoritas mencabut izin usaha PT BPR Suliki Gunung Mas berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-1/D.03/2026 tanggal 7 Januari 2026.

“Mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas yang beralamat di Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/2/2026).

Kemudian untuk BPR Prima Master, sebelum memutuskan untuk mencabut izin usaha bak tersebut, OJK pada 20 Desember 2024 menetapkan BPR ini sebagai Bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP).

OJK menyebut, BPR Prima Master memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12% serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat. Kondisi inilah yang kemudian mendorong OJK untuk menetapkan BPR Prima Master dalam status pengawasan BDP.

Lalu pada 19 Desember 2025, OJK menetapkan BPR Prima Master sebagai bank dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR). Alasannya, karena OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Prima Master Bank untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 28/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Prima Master Bank tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” ungkap OJK.

Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-SR.2/ADK3/2026 tanggal 21 Januari 2026 Perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Prima Master Bank, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Prima Master Bank. Atas hal tersebut, LPS lantas meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Prima Master Bank.

Masih di bulan yang sama, OJK mencabut izin PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank. Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-9/D.03/2026 tanggal 27 Januari 2026, otoritas resmi mencabut izin BPR yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

Kemudian pada 9 Februari 2026, OJK mencabut izin BPR Bank Cirebon yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat. Menyusul langkah tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Bank Cirebon.

Berikut Daftar Bank Bangkrut Sepanjang 2024—2026:

Bank Tutup Tahun 2024

1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
5. BPR Purworejo
6. BPR EDC Cash
7. BPR Aceh Utara
8. BPR Sembilan Mutiara
9. BPR Bali Artha Anugrah
10. BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Agung
15. BPR Nature Primadana Capital
16. BPRS Kota Juang (Perseroda)
17. BPR Duta Niaga
18. BPR Pakan Rabaa
19. BPR Kencana
20. BPR Arfak Indonesia

Bank Tutup Tahun 2025

21. BPRS Gebu Prima
22. BPR Dwicahaya Nusaperkasa
23. BPR Disky Surya Jaya
24. BPRS Gayo Perseroda
25. BPR Nagajayaraya Sentrasentosa
26. BPR Artha Kramat
27. BPR Bumi Pendawa Raharja

Bank Tutup Tahun 2026

28. BPR Suliki Gunung Mas
29. BPR Prima Master Bank
30. BPR Bank Cirebon

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening dalam bentuk apa pun. Sebab, praktik tersebut merupakan tindakan ilegal dan berisiko tinggi karena berpotensi digunakan untuk tindak pidana seperti penipuan dan pencucian uang.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, menyusul masih maraknya praktik jual beli nomor rekening bank di media sosial.

“OJK menegaskan bahwa praktik jual beli rekening merupakan tindakan ilegal dan berisiko tinggi,” tulis Dian dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).

Dian menuturkan, praktik jual beli rekening bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

OJK sendiri juga secara tegas menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No.8/2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU, PPT, dan PPPSPM).

Melalui beleid ini, OJK menegaskan kewajiban penyedia jasa keuangan untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah secara ketat, termasuk memastikan nasabah bertindak untuk diri sendiri atau pemilik manfaat serta melakukan uji tuntas, pemantauan transaksi, dan profiling nasabah.

Otoritas juga mendorong bank untuk melakukan tindak lanjut terhadap pemilik rekening yang diidentifikasi diperjualbelikan antara lain dengan pembatasan akses terhadap fasilitas perbankan.

Tidak berhenti di situ, Dian mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening dalam bentuk apa pun. Pasalnya, pemilik rekening tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap transaksi yang terjadi pada rekening tersebut, termasuk apabila digunakan untuk tindak pidana.

“OJK telah meminta perbankan untuk terus meningkatkan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai adanya konsekuensi hukum atas praktik jual beli rekening,” ujar Dian.

Adapun, pihaknya terus berkoordinasi dengan PPATK, Komdigi, aparat penegak hukum, dan pelaku jasa keuangan untuk menangani penyalahgunaan rekening, melalui pertukaran informasi secara berkala.

Pihaknya juga meminta bank secara berkala melakukan upaya penguatan parameter-parameter yang dapat digunakan untuk mendeteksi awal penggunaan rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, bank diharapkan terus melakukan pengawasan terhadap rekening dan pengkinian profil nasabah yang selama ini telah dilakukan.

Empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan mundur dari jabatannya pada Jumat (30/1). Beberapa jabatan yang kosong saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas.

Pengunduran diri Pejabat OJK terjadi imbas anjloknya IHSG pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) hingga 8 persen.

Badai muncul setelah perusahaan pembobotan saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks saham-saham Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan kondisi dan arah reformasi pasar modal Indonesia. Pernyataan itu disampaikan setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok dalam beberapa pekan terakhir.

Ia menyinggung proyeksi arus modal asing, kritik tata kelola regulator, hingga usulan perombakan struktur pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Luhut menyebut arus dana asing berpotensi masuk ke Indonesia sebesar 40 miliar dollar AS hingga 70 miliar dollar AS. Dengan asumsi kurs Rp 16.845 per dollar AS, nilainya setara Rp 673,8 triliun hingga Rp 1.179 triliun.

Proyeksi itu merujuk pada perhitungan Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam diskusi arah reformasi pasar modal nasional. Jika transformasi berjalan maksimal, dana asing yang sempat keluar berpotensi kembali dalam jumlah lebih besar.

“Dan saya yakin seperti MSCI bilang, sembilan kali modal yang outflow akan kembali kira-kira 40-70 billion dollar,” ujar Luhut saat ditemui di kantor DEN, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Ia menilai kunci realisasi proyeksi tersebut terletak pada reformasi struktural yang konsisten. Fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih kuat. Pasar modal masih memiliki ruang untuk pulih dan tumbuh lebih sehat.

Luhut mengingatkan praktik manipulatif seperti “saham gorengan” tidak boleh terulang. Praktik itu merusak kredibilitas pasar dan mengganggu kepercayaan investor global.

Sorotan juga diarahkan ke tata kelola OJK. Luhut menilai pola kerja masih terpisah atau “silo-silo”. Model seperti itu dinilai menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan aturan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal.

Ia mengusulkan penguatan kewenangan Ketua OJK, terutama dalam fungsi investigasi. Ketua OJK dinilai perlu menjadi single investigator yang memiliki otoritas melakukan penyelidikan. Ketua juga perlu memiliki kewenangan membatalkan atau membantah keputusan anggota komisioner lain jika tidak sejalan dengan kepentingan pengawasan yang lebih luas.

Pengawasan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut disorot. Luhut mengaku telah mengirim tim berdiskusi dengan otoritas pasar modal terkait kesiapan sistem AI. Otoritas menyatakan telah memiliki teknologi tersebut. Luhut menilai implementasinya belum maksimal.

Ia mencontohkan pengalaman India. Negara itu dinilai berhasil membalikkan kondisi pasar saham melalui reformasi struktural dan penguatan independensi regulator. India sempat menghadapi praktik serupa. Setelah pembenahan, investasi masuk tercatat 60 miliar dollar AS hingga 70 miliar dollar AS.

“Nah pertanyaannya, kalau India bisa, masa kita nggak bisa? Apa bedanya India dengan kita?” papar Luhut.

Luhut optimistis prospek pasar modal Indonesia tetap cerah, selama praktik manipulatif harga saham tidak terulang. Fundamental makroekonomi dinilai tetap kuat dan mendukung pertumbuhan pasar.

“Jadi market kita saya kira akan bagus ke depan. Tapi tidak bisa lagi digoreng-goreng (saham) seperti yang kemarin,” katanya.

DEN telah melakukan serangkaian pembahasan untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pembenahan tata kelola dan penguatan independensi BEI serta OJK dinilai menjadi kunci memulihkan kepercayaan investor.

Pada Jumat (13/2/2026), Luhut dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo membahas isu pasar modal, termasuk rencana pergantian Komisioner OJK dan Direksi BEI.

Ia mengisyaratkan pendekatan berbeda dalam menentukan figur. Ruang lebih besar dinilai perlu diberikan kepada anak muda dengan rekam jejak profesional, pengalaman teknis, dan integritas teruji.

“Nah kita sekarang sedang menyiapkan dan finalisasi usulan kita kepada Presiden. Termasuk nanti ya usulan pejabat. Saya juga malah berpikir usulan saya mungkin nanti saya akan lapor Bapak Presiden. Nah cari aja anak muda,” ucap Luhut.

Figur yang dipilih dinilai harus memiliki kredibilitas kuat dan tidak mudah diintervensi kepentingan mana pun.

“Kenapa mesti orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman, yang punya kredibilitas, untuk menjadi misalnya di OJK, di pasar modal (BEI), yang tidak bisa diintervensi siapa-siapa,” lanjutnya.

Seluruh kandidat tetap harus mendapat persetujuan Presiden dan berada dalam garis koordinasi yang jelas. Kredibilitas pasar modal dinilai krusial, terutama terkait penilaian lembaga indeks global seperti MSCI.

“Tapi tentu harus punya blessing (persetujuan) dari Presiden, yang bisa laporan ke Presiden setiap waktu. Sehingga betul, karena kredibilitas di pasar modal kita MSCI ini, itu sangat-sangat penting. Dan itu akan membangun saya kira confidence yang besar,” beber Luhut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JEMBER - Indonesia resmi memasuki babak baru dalam tata kelola sektor pertanian nasional. Untuk pertama kalinya, skema asuransi pertanian berbasis teknologi presisi digagas dan dikembangkan melalui kolaborasi Universitas Jember (UNEJ) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Inisiatif strategis ini ditegaskan langsung oleh Kepala UPA TIK UNEJ, Prof. Bayu Taruna Widjaja Putra, S.TP., M.Eng., Ph.D., sebagai terobosan nasional yang mengubah wajah perlindungan risiko di sektor pangan.

“Ini pertama kali di Indonesia,” tegas Prof. Bayu saat diwawancarai seusai kegiatan Kuliah Umum Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) bertema “Insight For The Future” di Gedung R. Soedjarwo Lantai 5, Kamis (12/02/2026).

Berbeda dengan skema konvensional, asuransi pertanian ini bersifat fleksibel mengikuti masa tanam. Jika petani menanam padi selama empat bulan, maka periode asuransi dapat disesuaikan dengan masa tanam tersebut atau sepanjang kontrak lahan berlangsung. Model ini dirancang adaptif terhadap karakter pertanian yang bersifat musiman dan dinamis.

Namun, ada satu syarat utama: petani wajib berbasis teknologi. UNEJ menghadirkan sistem precision agriculture yang memanfaatkan sensor, data logger, dan pemantauan berbasis GPS untuk memastikan seluruh proses budidaya terdokumentasi secara akurat.

“Teknologi digunakan untuk monitoring. Apakah ada bencana, perubahan iklim, atau faktor force majeure seperti gunung meletus. Kalau itu terjadi, tentu berhak klaim. Tapi kalau karena kelalaian dan tidak ada data, tidak bisa,” tegasnya.

Artinya, praktik pertanian konvensional tanpa pencatatan digital tidak lagi relevan dalam skema ini. Setiap tahapan, mulai dari pemilihan bibit, proses tanam, hingga panen harus sesuai SOP dan terdokumentasi. Bahkan manipulasi lokasi atau fake GPS menjadi salah satu risiko yang diantisipasi sistem.

Prof. Bayu menjelaskan, teknologi yang digunakan merupakan produk riset UNEJ yang telah dipatenkan dan diproduksi melalui startup berbasis inovasi. Saat ini terdapat lebih dari 20 produk teknologi pertanian yang siap mendukung implementasi asuransi berbasis data tersebut.

“Kalau sudah paten, tidak bisa diperjualbelikan pihak lain. Produksinya melalui startup, karena UNEJ bukan lembaga komersial,” jelasnya.

Saat ini, pembahasan teknis terkait implementasi skema masih terus dimatangkan bersama para pemangku kepentingan dan lembaga terkait di bawah pengawasan OJK. Fokus utama pengembangan diarahkan pada penguatan sistem monitoring, standar tata kelola, serta kesiapan ekosistem pertanian berbasis teknologi sebelum implementasi nasional dilakukan secara penuh.

Mengapa pertanian? Karena sektor ini dikenal sebagai high risk sector. Serangan hama, cuaca ekstrem, hingga fluktuasi produksi sulit diprediksi tanpa sistem monitoring yang kuat. Dengan teknologi, risiko dapat diukur dan dinilai secara objektif.

Tak hanya itu, sistem ini juga dirancang terintegrasi dengan rantai pasok. Petani yang memenuhi standar tata kelola berpotensi memperoleh akses pasar yang lebih luas. Prof. Bayu mencontohkan kebutuhan industri kuliner nasional yang dapat mencapai enam ton cabai per hari sebagai gambaran besarnya peluang pasar pertanian modern.

“Semua komoditas bisa diasuransikan. Padi, cabai, kopi, semua bisa. Yang penting tata kelolanya benar dan berbasis teknologi,” tegasnya.

Beberapa wilayah di luar Jawa, termasuk Sumatera, disebut berpotensi menjadi proyek percontohan. Ke depan, sosialisasi dan diskusi teknis akan diperluas untuk memastikan implementasi berjalan secara terukur, akuntabel, dan berdampak nasional.

Dengan langkah ini, UNEJ dan OJK tidak sekadar menggagas produk asuransi, tetapi mendorong transformasi nasional: pertanian modern berbasis data, terstandar, dan terlindungi. Sebuah sinyal kuat bahwa masa depan pangan Indonesia tidak lagi bertumpu pada spekulasi, melainkan pada teknologi dan manajemen risiko yang presisi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tim Panitia Seleksi alias Pansel mulai menjaring sosok yang berpotensi menjadi pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sempat tersiar kabar nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara masuk dalam bursa, namun hal itu segera dibantah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengemukakan bahwa hingga saat ini sudah banyak yang mulai mendaftar sebagai calon ADK OJK. "[Nama Suahasil & Misbakhun] saya enggak tahu, saya belum melihat. Sudah banyak yang masuk, tetapi kan saya belum lihat semuanya," ujarnya belum lama ini.

Terkait dengan Suahasil, Purbaya menilai seharusnya tidak bisa mendaftarkan diri untuk ikut seleksi DK OJK, lantaran dirinya juga merupakan anggota Pansel bersama Purbaya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan unsur pemerintah maupun masyarakat lainnya.

Meski demikian, menurut Purbaya, Suahasil tak harus mengikuti seleksi DK OJK lantaran bisa saja masuk sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagaimana diketahui, jabatan ex-officio DK OJK diisi dari Kemenkeu dan BI. "Kan dia bisa jadi ex-officio di situ kalau mau," kata pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun pada sesi dialog yang dihadiri sebelumnya, Purbaya juga merespons isu politisi yang bisa mengikuti seleksi DK OJK. Dia menegaskan rumor yang beredar terkait dengan politisi DPR yang masuk bursa DK OJK itu salah. "Komisi XI? Enggak, itu kan politik. Enggak seperti itu, jadi rumor itu mungkin salah," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun telah merespons ihwal rumor yang beredar bahwa dia masuk ke dalam bursa DK OJK. Namun, dia memastikan belum ada penugasan yang diterima olehnya dari Partai Golkar mengenai hal tersebut.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan ketua umum partainya, Bahlil Lahadalia, hanya memberikan tugasnya untuk mengisi jabatan Ketua Komisi Keuangan DPR. "Tugas dari partai saya, dari ketua umum partai saya, Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI. Belum ada perintah selain perintah itu dan saya tidak mau berandai-andai," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (10/2/2026).

Usulan Luhut ke Prabowo

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pucuk pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas Bursa Efek Indonesia diisi oleh kalangan profesional muda yang independen.

Usulan tersebut akan disampaikan imbas gonjang-ganjing pasar modal Indonesia, menyusul keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) merubah bobot saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari lalu.

Luhut menegaskan bahwa langkah reformasi di pasar keuangan sangat krusial untuk mengembalikan kredibilitas makroekonomi Indonesia di mata investor global.

Saat ini, DEN tengah mematangkan rancangan usulan kebijakan, yang mana sebagian anggotanya tengah melakukan studi banding terkait model pengelolaan bursa efek di negara-negara Asean.

"Saya malah berpikir, usulan saya mungkin nanti saya akan lapor Bapak Presiden, cari saja anak muda. Kenapa mesti orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman, kredibilitas, untuk menjadi [pemimpin] misalnya di OJK, pasar modal, yang tidak bisa diintervensi siapa-siapa," tegas Luhut kepada wartawan di Kantor DEN, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Kendati demikian, dia menekankan bahwa sosok muda tersebut harus disetujui oleh restu Prabowo sehingga memiliki akses pelaporan langsung setiap saat. Menurutnya, itu merupakan prasyarat utama untuk memulihkan muruah dan tingkat kepercayaan pasar, terutama di hadapan penyedia indeks global sekelas MSCI.

Dari kacamata kebijakan makroekonomi dan arus modal, Luhut berkaca pada kesuksesan reformasi pasar di India. Dia mencatat, ketika otoritas di India berhasil membangun kredibilitas dan transparansi tata kelola, arus modal asing yang masuk melonjak tajam hingga sembilan kali lipat dibandingkan dana yang keluar.

Purnawirawan jenderal TNI ini meyakini kesuksesan serupa juga bisa direplikasi di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan perwakilan MSCI baru-baru ini, Luhut mengungkapkan bahwa investor global pada dasarnya sangat berminat menempatkan dananya di pasar domestik, asalkan pemerintah mampu menjamin independensi dan transparansi bursa.

"Kemarin Morgan Stanley waktu bicara sama saya, mereka juga bilang kalau pemerintah commit [berkomitmen] seperti itu, melakukan independensi lebih bagus, transparansi lebih bagus, itu saya kira juga tidak terlalu sulit buat Indonesia, karena orang ingin di Indonesia ini," klaimnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tata kelola keagenan kini menjadi ujung tombak reputasi industri asuransi di Indonesia. Meski perusahaan terlihat patuh secara administratif dan modal meningkat, pengelolaan agen masih minim pengawasan, berpotensi menimbulkan risiko bagi nasabah dan reputasi korporasi.

Kondisi ini menjadi tantangan utama bagi industri yang mengandalkan kepercayaan publik sebagai fondasi bisnisnya.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menekankan, industri asuransi jiwa tengah bertransisi menuju penguatan tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG).

"Banyak perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG, tetapi masih terdapat tantangan signifikan," kata Irvan kepada Kompas.com, Jumat (13/2/2026).

Lantas, apa tantangan perusahaan asuransi dari sisi tata kelola keagenan? Simak penjelasan berikut.

Kualitas agen tentukan reputasi perusahaan Asuransi

Praktisi asuransi Andreas Freddy Pieloor menyoroti, sebagian besar perusahaan menempatkan agen sebagai mesin produksi dengan target pertumbuhan premi semata.

Padahal, agen adalah wajah perusahaan di depan publik. Ketika tata kelola keagenan lemah, yang terdampak bukan hanya reputasi agen, tetapi reputasi korporasi secara keseluruhan.

Masalah utama dimulai dari proses rekrutmen yang dangkal. Banyak perusahaan memilih agen hanya karena jaringan luas dan kemampuan komunikasi, tanpa memastikan pemahaman produk dan prinsip perlindungan konsumen.

"Ini berisiko menimbulkan misselling, sengketa klaim, hingga pengaduan nasabah," tambah Andreas.

Kelemahan ini diperparah oleh struktur insentif yang masih berfokus pada premi tahun pertama (first year premium). Hal ini memicu perilaku mengejar target jangka pendek, mengorbankan kualitas layanan dan persistence polis.

Praktik tidak sehat berupa agent poaching atau pembajakan agen dari perusahaan lain pun masih terjadi, melanggar prinsip single agent yang mengharuskan satu agen hanya mewakili satu perusahaan.

"Dalam praktiknya, ada perusahaan yang menutup mata, tidak melakukan verifikasi serius apakah calon agen masih aktif di tempat lain, yang penting agen tersebut bawa portofolio bisnis," tambah Andreas.

Kondisi ini diperburuk karena divisi keagenan sering terpisah dari manajemen risiko dan kepatuhan. Padahal agen adalah sumber risiko operasional dan hukum paling nyata.

Tanpa integrasi yang baik, perusahaan bersifat reaktif dalam menghadapi masalah, baru sibuk memadamkan api setelah komplain muncul.

Andreas menegaskan, tata kelola keagenan bukan sekadar urusan internal atau pemenuhan SOP tertulis, melainkan soal menjaga napas industri asuransi, yaitu kepercayaan publik.

"Tanpa perbaikan proses seleksi, pelatihan, dan sistem insentif, industri asuransi akan tampak megah di laporan keuangan, tetapi rapuh di mata nasabah," ujarnya.

Penguatan GCG

Di tengah kelemahan tata kelola keagenan, perusahaan juga terus memperkuat manajemen risiko dan GCG.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2023 memperketat tata kelola dan kelembagaan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama (mutual insurance) untuk memperbaiki transparansi dan manajemen risiko, terutama setelah muncul kasus gagal bayar.

Irvan menambahkan, perusahaan yang memiliki tata kelola baik menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Salah satu indikator utama adalah kecukupan modal, terutama rasio risk based capital (RBC) minimal, yang menilai kesehatan keuangan dan kemampuan menahan risiko.

"Banyaknya aturan baru mendorong asuransi menjadi lebih hati-hati dalam pengelolaan risiko," ujarnya.

Pengamat asuransi Syariah Wahju Rohmanti menekankan, indikator nyata perusahaan menerapkan GCG adalah tidak pernah gagal klaim, baik dari jumlah, waktu, maupun manfaat yang dijanjikan.

"Alat utama untuk mitigasi risiko gagal klaim itu adalah penerapan asset liability management (ALM) dan tidak cukup hanya dengan rasio kecukupan modal," kata Wahju.

Ia berharap ada aturan yang mewajibkan implementasi ALM karena sistem ini mencakup semua aspek tata kelola sehat, mulai dari manajemen risiko, kepatuhan, hingga perlindungan konsumen.

Peraturan OJK untuk penguatan Industri Asuransi

Untuk memperkuat stabilitas industri, OJK juga menetapkan ekuitas minimum melalui POJK Nomor 23 Tahun 2023.

Tahap pertama mengharuskan perusahaan asuransi konvensional memiliki modal minimal Rp 250 miliar, asuransi syariah Rp 100 miliar, reasuransi Rp 500 miliar, dan reasuransi syariah Rp 200 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyebut, hingga November 2025, 115 dari 144 perusahaan telah memenuhi ketentuan ini, setara 79,86 persen.

"Konsolidasi melalui merger atau akuisisi juga dapat menjadi opsi sehat yang diharapkan memperkuat kapasitas industri secara jangka panjang," jelas Ogi.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat permodalan, tetapi juga mendorong perusahaan mengintegrasikan manajemen risiko, kepatuhan, dan tata kelola keagenan secara lebih menyeluruh.

Meski aturan dan modal perusahaan terus meningkat, tantangan terbesar tetap pada agen sebagai ujung tombak interaksi dengan nasabah.

Tanpa tata kelola keagenan yang matang, kepercayaan publik bisa rapuh, sementara angka di laporan keuangan terlihat sehat. Dengan demikian, perbaikan keagenan menjadi kunci bagi keberlanjutan industri asuransi nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pucuk pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas Bursa Efek Indonesia diisi oleh kalangan profesional muda yang independen.

Usulan tersebut akan disampaikan imbas gonjang-ganjing pasar modal Indonesia, menyusul keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) merubah bobot saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari lalu.

Luhut menegaskan bahwa langkah reformasi di pasar keuangan sangat krusial untuk mengembalikan kredibilitas makroekonomi Indonesia di mata investor global.

Saat ini, DEN tengah mematangkan rancangan usulan kebijakan, yang mana sebagian anggotanya tengah melakukan studi banding terkait model pengelolaan bursa efek di negara-negara Asean.

"Saya malah berpikir, usulan saya mungkin nanti saya akan lapor Bapak Presiden, cari saja anak muda. Kenapa mesti orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman, kredibilitas, untuk menjadi [pemimpin] misalnya di OJK, pasar modal, yang tidak bisa diintervensi siapa-siapa," tegas Luhut kepada wartawan di Kantor DEN, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Kendati demikian, dia menekankan bahwa sosok muda tersebut harus disetujui oleh restu Prabowo sehingga memiliki akses pelaporan langsung setiap saat.

Menurutnya, itu merupakan prasyarat utama untuk memulihkan muruah dan tingkat kepercayaan pasar, terutama di hadapan penyedia indeks global sekelas MSCI.

Dari kacamata kebijakan makroekonomi dan arus modal, Luhut berkaca pada kesuksesan reformasi pasar di India. Dia mencatat, ketika otoritas di India berhasil membangun kredibilitas dan transparansi tata kelola, arus modal asing yang masuk melonjak tajam hingga sembilan kali lipat dibandingkan dana yang keluar.

Purnawirawan jenderal TNI ini meyakini kesuksesan serupa juga bisa direplikasi di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan perwakilan MSCI baru-baru ini, Luhut mengungkapkan bahwa investor global pada dasarnya sangat berminat menempatkan dananya di pasar domestik, asalkan pemerintah mampu menjamin independensi dan transparansi bursa.

"Kemarin Morgan Stanley waktu bicara sama saya, mereka juga bilang kalau pemerintah commit [berkomitmen] seperti itu, melakukan independensi lebih bagus, transparansi lebih bagus, itu saya kira juga tidak terlalu sulit buat Indonesia, karena orang ingin di Indonesia ini," klaimnya.

Selain pembenahan otoritas pengawas, upaya mendongkrak transparansi ekonomi juga didorong melalui digitalisasi. Luhut menyoroti kemajuan program teknologi pemerintahan (GovTech) yang disebutnya sempat membuat pihak MSCI terkejut.

Saat ini, implementasi GovTech telah berjalan di Banyuwangi dan sedang dalam tahap uji coba di 40 kabupaten serta di tingkat provinsi di Bali. Pemerintah menargetkan peluncuran skala nasional dapat dieksekusi pada bulan Oktober mendatang.

Luhut meramalkan perpaduan antara perbaikan simpul-simpul tata kelola, komitmen program Presiden, serta transparansi berbasis digital akan membawa prospek solid bagi perekonomian dan pasar modal ke depan.

"Jadi, market kita saya kira akan bagus ke depan. Tapi tidak bisa lagi digoreng-goreng seperti yang kemarin-kemarin," tutup Luhut.