JAKARTA, KOMPAS.com – Administrasi perpajakan Indonesia memasuki fase baru dengan implementasi penuh Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax.

Melalui sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menghentikan penggunaan platform lama seperti DJP Online dan aplikasi desktop e-Faktur.

Perubahan tersebut menandai integrasi digital yang lebih luas dalam pengelolaan administrasi perpajakan, termasuk transparansi data secara real-time.

FREEPIK/KATEMANGOSTAR Ilustrasi pajak.

Bagi perusahaan, implementasi sistem baru ini juga bertepatan dengan tenggat penting pelaporan pajak.

Tenggat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun pajak 2025 ditetapkan pada 30 April 2026. Pelaporan tersebut menjadi yang pertama kali wajib dilakukan sepenuhnya melalui kerangka kerja Coretax.

KKP Kusumanto & Rekan menilai perubahan ini tidak sekadar peningkatan sistem, tetapi juga mencerminkan pergeseran dalam cara korporasi berinteraksi dengan sistem administrasi perpajakan nasional.

Pelaporan pajak berbasis integrasi data

Dalam sistem Coretax, setiap transaksi perpajakan yang dilaporkan akan terhubung secara langsung ke sistem administrasi DJP.

Misalnya, setiap e-Faktur yang diterbitkan maupun bukti potong elektronik (e-Bupot) yang dibuat akan otomatis tercatat dalam buku besar wajib pajak korporasi.

Dengan mekanisme tersebut, data perpajakan perusahaan akan terintegrasi secara real-time.

Saat perusahaan menyusun SPT Tahunan, sebagian besar data telah tersedia secara otomatis atau pre-populated berdasarkan aktivitas pelaporan bulanan.

Dok. Freepik ilustrasi pajak. THR 2026 Digabung dengan Gaji Potongan Pajak Akan Lebih Besar, Ini Penjelasan DJP

Perubahan ini menggeser pola administrasi perpajakan dari pendekatan rekonsiliasi tahunan menuju pengelolaan data yang berkelanjutan.

Sistem Coretax juga dirancang untuk mengidentifikasi ketidakkonsistenan data bahkan sebelum SPT berhasil dikirimkan.

Managing Partner KKP Kusumanto & Rekan sekaligus Head of Tax BDO Indonesia Irwan Kusumanto mengatakan, implementasi Coretax menandai perubahan mendasar dalam tata kelola perpajakan nasional.

“Kehadiran Coretax bukan sekadar pembaruan sistem teknis, melainkan penataan ulang fundamental atas tata kelola perpajakan di Indonesia,” ujar Irwan dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).

Ia menambahkan, validasi data yang kini berlangsung secara real-time membuat kualitas data menjadi faktor penting bagi perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

“Dengan validasi yang kini bersifat real-time, integritas data menjadi aset strategis. ‘Kebersihan data’ atau data hygiene bukan lagi sekadar tugas administratif di belakang layar, melainkan keharusan strategis bagi kepemimpinan korporat untuk memitigasi risiko audit dan memastikan kepatuhan yang berkelanjutan,” kata Irwan.

Tiga pilar strategis bagi perusahaan

KKP Kusumanto & Rekan merekomendasikan tiga pilar utama yang perlu diperhatikan manajemen perusahaan dalam menghadapi ekosistem perpajakan baru berbasis CoreTax.

Pertama, memperkuat tata kelola data. Perusahaan perlu memastikan integritas data pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) vendor, Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), serta integrasi sistem enterprise resource planning (ERP).

Hal ini penting karena DJP kini memiliki visibilitas langsung terhadap transaksi yang dilaporkan.

pexels.com/@gabby-k Bupati Pasuruan menghapus utang PBB-P2 yang tertunggak. Nilainya capai Rp 24 miliar.

Kedua, mengamankan otoritas digital. Dalam sistem baru ini, kerangka kerja lama berbasis Electronic Filing Identification Number (EFIN) digantikan dengan mekanisme otentikasi menggunakan sertifikat digital yang terikat pada person-in-charge (PIC) yang terdaftar secara resmi.

Ketiga, meningkatkan fungsi tim pajak di dalam perusahaan. Perubahan sistem mendorong profesional pajak untuk beralih dari tugas manual menuju peran yang lebih strategis, seperti analisis data dan pemantauan kontrol internal.

Menurut Irwan, masa transisi menuju sistem baru ini memerlukan penyesuaian dari sisi proses bisnis maupun pengelolaan data di perusahaan.

“Tim pajak KKP Kusumanto & Rekan berkomitmen untuk membantu perusahaan melewati masa transisi ini melalui layanan yang komprehensif. Layanan kami mencakup dukungan implementasi Coretax, aktivasi sertifikat digital baru, hingga pemeriksaan kesehatan (health check) kepatuhan pajak untuk memastikan keselarasan catatan internal dengan data pre-populated yang disediakan oleh DJP,” ujar dia.

Ia menambahkan, perubahan sistem administrasi perpajakan nasional tersebut menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi serta pengelolaan data yang lebih terstruktur.

“Navigasi sistem pajak nasional yang baru ini menuntut pemahaman mendalam mengenai maksud regulasi serta manajemen data strategis. Dengan persiapan yang tepat, transisi menuju Coretax dapat menjadi peluang emas bagi perusahaan untuk memperkuat tata kelola serta meningkatkan ketahanan kepatuhan jangka panjang,” pungkas Irwan.

KOMPAS.com - Wajib Pajak (WP) bagi orang pribadi maupun Badan harus melaporkan SPT Tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Wajib pajak orang pribadi batas akhir pelaporan di tanggal 31 Maret 2026. Sementara bagi badan diberi tenggat sampai 30 April 2026.

Meski demikian, tak semua wilayah di Indonesia tersentuh jaringan internet yang stabil, sehingga menyulitkan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan.

Didasari hal itu, DJP memperluas cakupan layanan bagi wajib pajak yang wilayahnya terkendala jaringan internet stabil tetap bisa melaporkan SPT Tahunan dengan Coretax Form.

Cara kerja fitur Coretax Form ialah mengunduh formulir elektronik di sistem lalu mengisinya secara offline kemudian mengunggahnya kembali.

Coretax Form sudah tersedia sejak 25 Februari 2026 dan kini dapat digunakan wajib pajak pribadi dengan kriteria tertentu, misalnya memiliki penghasilan dari usaha selain pekerjaan utama dengan SPT status nihil.

Selain itu Coretax Form tidak dilengkapi Norma Penghitungan Penghasilan Neto, bagi wajib pajak yang memerlukan kolom tersebut harus melaporkan secara online.

Perlu diingat, jika penggunaan Coretax Form tetap menggunakan jaringan internet untuk mendownload dan mengunggahnya kembali usai formulir diisi secara offline.

"Coretax Form merupakan alternatif saluran penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi dengan situasi perpajakan yang tidak kompleks dan menghadapi kendala jaringan internet. Dengan Coretax Form, Anda dapat mengunduh formulir SPT kemudian mengisi dan melengkapinya secara offline sebelum melaporkan SPT tersebut (pelaporan membutuhkan koneksi internet)," jelas pajak.go.id.

Kriteria pengguna Coretax Form

Berikut kriteria wajib pajak yang bisa menggunakan Coretax Form dikutip dari pajak.go.id.

• Penghasilan Anda berasal dari pekerjaan, usaha, dan/atau pekerjaan bebas
• SPT yang Anda sampaikan berstatus nihil
• Anda tidak menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Bila masuk ketiga kriteria itu, wajib pajak bisa melanjutkan langkah mengunduh Coretax Form.

Cara unduh Coretax Form

Ada tiga tahap pelaporan SPT menggunakan Coretax Form, yaitu: mengunduh, mengisi, dan mengunggah.

Tahap 1: Pembuatan konsep SPT (perlu koneksi internet)

• Login pada akun Coretax DJP Anda dan akses menu Surat Pemberitahuan (SPT) > Coretax Form
• Pada layar SPT Belum Disampaikan, klik tombol Buat Konsep SPT
• Pilih SPT Tahunan dan masukkan tahun pajak yang akan dilaporkan. Klik tombol Lanjut
• Pilih model SPT: Normal kemudian klik tombol Buat Konsep
• Setelah konsep dibuat, Anda dapat mengajukan permintaan unduh formulir SPT dengan cara klik ikon berkas (file)
• Konfirmasi dengan klik tombol Ya
• Pilih tombol ? Refresh. Apabila berhasil, maka formulir SPT akan pindah dari kategori Konsep SPT menjadi SPT Diunduh pada panel sebelah kiri layar
• Pada layar SPT Diunduh, klik ikon ? untuk mengunduh formulir dalam format PDF
• Masukkan kode passphrase Anda kemudian klik tombol OK

Tahap 2: Pengisian formulir induk dan lampiran SPT (tidak memerlukan koneksi internet)

• Buka file PDF yang sudah Anda unduh kemudian isi dan lengkapi formulir induk dan lampiran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
• Isian pada formulir induk akan menentukan lampiran yang perlu Anda lengkapi
• Setelah selesai mengisi formulir SPT, pada bagian akhir dari formulir induk, beri tanda centang pada pernyataan, kemudian isi tanggal sesuai tanggal Anda melaporkan SPT

Tahap 3: Penyampaian SPT (perlu koneksi internet)

• Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan sistem ke alamat email Anda yang terdaftar, kemudian klik tombol Submit.
• Setelah berhasil dilaporkan, maka konsep SPT akan masuk ke dalam riwayat penyampaian Anda pada kategori SPT Dilaporkan

Perlu diperhatikan bila ada beberapa catatan sebelum dan setelah menggunakan Coretax Form, yakni:

• Diperlukan Adobe Acrobat Reader minimal versi 20 untuk membuka Coretax Form. Jika belum mempunyai aplikasi tersebut harap mengunduhnya terlebih dahulu
• Jika status SPT Anda adalah kurang atau lebih bayar, maka Anda harus menggunakan saluran web Coretax DJP untuk menyampaikan SPT
• Ketika Anda selesai membuat dan mengunduh Coretax Form, sistem secara otomatis akan mengirimkan email kode verifikasi ke alamat email Anda yang terdaftar. Anda dapat meminta kembali kode verifikasi pada Coretax DJP melalui menu Surat Pemberitahuan (SPT) > Coretax Form > SPT Diunduh dan klik pada ikon ? (amplop)

Demikian cara penggunaan Coretax Form untul lapor SPT Tahunan, semoga bermanfaat.

Dalam regulasi tersebut diatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi seperti badan amil zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak

Jakarta (ANTARA) - Bulan Ramadhan selalu menghadirkan suasana spiritual yang berbeda dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain menjadi momentum peningkatan ibadah personal, Ramadhan juga memperkuat dimensi sosial keagamaan melalui praktik berbagi, sedekah, dan terutama zakat.

Pada bulan inilah kesadaran umat untuk menunaikan kewajiban zakat meningkat secara signifikan, sekaligus membuka ruang bagi negara untuk melihat zakat bukan semata praktik ibadah individual, melainkan juga sebagai bagian dari ekosistem pembangunan sosial-ekonomi.

Dalam konteks kebijakan publik, zakat memiliki potensi besar untuk memperkuat upaya pengurangan kemiskinan dan memperluas akses kesejahteraan. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berbagai kajian memperkirakan nilai potensi zakat nasional dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat yang tercatat secara formal masih jauh di bawah angka tersebut.

Di sinilah pentingnya melihat zakat dalam perspektif yang lebih luas. Negara tidak perlu memosisikan zakat sebagai instrumen yang berdiri terpisah dari kebijakan fiskal. Sebaliknya, zakat dapat menjadi mitra strategis bagi negara dalam memperkuat pembangunan sosial. Hubungan sinergis antara zakat dan kebijakan fiskal bukanlah hal baru, tetapi membutuhkan desain kelembagaan dan regulasi yang lebih kuat agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Momentum Ramadhan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat gagasan tersebut. Ketika kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat meningkat, negara dapat memperkuat integrasi kebijakan agar zakat tidak hanya berdampak pada aspek spiritual dan sosial, tetapi juga menjadi bagian dari arsitektur fiskal nasional yang lebih inklusif.

Potensi zakat

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Kajian yang dilakukan oleh BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun. Namun realisasi penghimpunan zakat secara formal masih berada pada kisaran puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang sangat luas untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi.

Zakat memiliki karakteristik yang unik dibandingkan instrumen fiskal lainnya. Ia bersumber dari kewajiban religius yang melekat pada umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu dan memiliki tujuan sosial yang jelas, yaitu membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dalam ajaran Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan solidaritas ekonomi.

Jika dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan kebijakan publik, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga penguatan usaha mikro dan kecil. Banyak lembaga pengelola zakat di Indonesia yang telah mengembangkan berbagai program produktif, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, hingga program pemberdayaan berbasis komunitas.

Namun, optimalisasi zakat tidak cukup hanya mengandalkan semangat filantropi masyarakat. Dibutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengelolaan zakat secara lebih luas dan terintegrasi. Salah satu langkah penting adalah dengan memperkuat hubungan antara zakat dan sistem perpajakan nasional.

Hubungan antara zakat dan pajak pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa, yaitu menciptakan keadilan sosial melalui kontribusi ekonomi dari masyarakat. Oleh karena itu, integrasi keduanya bukanlah sesuatu yang kontradiktif, melainkan justru dapat saling melengkapi dalam mendukung pembangunan nasional.

Integrasi fiskal

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk memperkuat integrasi antara zakat dan sistem perpajakan. Salah satu langkah penting adalah melalui kebijakan yang memungkinkan zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib untuk menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak.

Kebijakan tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 yang memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai perlakuan fiskal terhadap zakat. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi seperti badan amil zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak.

Kebijakan ini memiliki makna strategis. Pertama, ia memberikan pengakuan bahwa zakat merupakan bagian dari kontribusi ekonomi masyarakat yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Kedua, kebijakan ini mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga yang resmi dan terdaftar, sehingga pengelolaannya dapat lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, kebijakan tersebut juga memperkuat hubungan kepercayaan antara negara dan masyarakat. Ketika negara mengakui zakat sebagai bagian dari kontribusi fiskal yang sah, masyarakat akan melihat bahwa kewajiban keagamaan mereka tidak berdiri terpisah dari sistem ekonomi nasional.

Pendekatan seperti ini telah diterapkan di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Di Malaysia misalnya, zakat bahkan dapat menjadi pengurang langsung terhadap kewajiban pajak bagi umat Islam yang telah menunaikannya melalui lembaga resmi. Model tersebut menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pajak dapat memperkuat efektivitas kedua instrumen tersebut secara bersamaan.

Di Indonesia, kebijakan yang memungkinkan zakat menjadi pengurang penghasilan bruto merupakan langkah penting menuju integrasi yang lebih kuat. Namun demikian, optimalisasi kebijakan ini masih membutuhkan sosialisasi yang lebih luas, penguatan tata kelola lembaga zakat, serta integrasi sistem administrasi antara lembaga pengelola zakat dan otoritas perpajakan.

Dengan pendekatan tersebut, zakat tidak lagi dipandang semata sebagai praktik keagamaan yang bersifat individual, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem fiskal yang mendukung pembangunan nasional.

Kemitraan sosial

Pada akhirnya, penguatan peran zakat dalam sistem fiskal bukan hanya soal regulasi, tetapi juga tentang membangun kemitraan sosial antara negara dan masyarakat. Negara memiliki peran dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat secara profesional, sementara masyarakat memiliki peran dalam menunaikan kewajiban zakat secara sadar dan bertanggung jawab.

Ketika kedua pihak tersebut berjalan seiring, zakat dapat menjadi instrumen yang sangat kuat untuk memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif. Program pemberdayaan yang dibiayai dari zakat dapat membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan, menciptakan usaha produktif baru, serta memperluas kesempatan kerja.

Dalam jangka panjang, penguatan zakat juga dapat membantu memperkuat fondasi ekonomi nasional. Masyarakat yang terbantu melalui program pemberdayaan zakat berpotensi tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang lebih mandiri, bahkan pada akhirnya menjadi wajib pajak yang berkontribusi bagi penerimaan negara.

Di sinilah letak pentingnya melihat zakat sebagai mitra fiskal negara. Zakat tidak menggantikan pajak, tetapi melengkapi peran negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Ia menjadi jembatan antara solidaritas keagamaan dan kebijakan pembangunan ekonomi.

Momentum Ramadhan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan aktivitas ibadah semata, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat kesadaran kolektif bahwa zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Ketika zakat dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan publik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima zakat, tetapi juga oleh masyarakat luas.

Dengan dukungan regulasi seperti PMK 114 Tahun 2025 dan penguatan kelembagaan zakat nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan zakat sebagai bagian penting dari arsitektur fiskal yang lebih inklusif. Negara memperoleh dukungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan, sementara masyarakat dapat menunaikan kewajiban keagamaannya dengan dampak ekonomi yang lebih luas.

Pada akhirnya, zakat bukan hanya tentang kewajiban spiritual, tetapi juga tentang membangun solidaritas sosial yang berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Ramadhan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat zakat sebagai mitra fiskal negara dan menjadi sinergi yang tidak hanya memperkuat nilai keagamaan, tetapi juga memperkokoh fondasi kesejahteraan bersama.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 6.691.081 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) telah dilaporkan melalui sistem Coretax DJP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.685.865 SPT dilaporkan melalui Coretax DJP, sementara 5.216 SPT lainnya dilaporkan melalui Coretax Form.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 6.691.081 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan wajib pajak yang menyampaikan laporan, untuk tahun buku Januari-Desember 2025, DJP merinci jumlahnya sebanyak 5.947.665 wajib pajak orang pribadi karyawan, 595.835 wajib pajak orang pribadi non-karyawan, 141.055 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 116 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sedangkan untuk beda tahun buku yang mulai dilaporkan pada 1 Agustus 2025, jumlahnya tercatat 1.173 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 21 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Lebih lanjut, DJP melaporkan jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax telah mencapai 15.616.605 wajib pajak.

Jumlah itu terdiri atas 14.594.724 wajib pajak orang pribadi, 931.532 wajib pajak badan, 90.124 wajib pajak instansi pemerintah, dan 225 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Untuk melaporkan SPT tahunan, wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax secara mandiri dengan mengikuti tutorial dan langkah-langkah yang tersedia melalui akun media sosial resmi DJP.

DJP juga menyediakan Coretax Form bagi wajib pajak orang pribadi dengan status Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Nihil.

Bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, DJP menyediakan kanal layanan Kring Pajak di 1500200 atau pendampingan petugas di kantor pajak terdekat.

DJP juga mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan agar segera mengaktivasi akun Coretax dan menyampaikan SPT secara tepat waktu.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dari wajib pajak badan masih relatif rendah hingga awal Maret 2026. DJP mengatakan, hingga 8 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT badan yang telah masuk baru sekitar 142 ribu laporan.

Berdasarkan data DJP, total pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 telah mencapai 6,69 juta SPT. Mayoritas laporan tersebut berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan sebanyak 5.947.665 SPT dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan dan 595.835 SPT oleh wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan untuk tahun buku Januari-Desember tercatat sebanyak 141.055 SPT dalam rupiah dan 116 SPT dalam dolar AS. Selain itu, terdapat 1.173 SPT badan dalam rupiah dan 21 SPT badan dalam dolar AS dari perusahaan dengan tahun buku berbeda.

“Per tanggal 8 Maret 2026 pukul 24.00 WIB tercatat 6.691.081 SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 telah dilaporkan,” kata Inge dalam keterangan resmi, Senin (9/3).

Hampir Seluruh Pelaporan SPT Lewat Coretax

DJP juga mencatat hampir seluruh pelaporan SPT dilakukan melalui sistem Coretax DJP. Dari total laporan yang masuk, sebanyak 6.685.865 SPT disampaikan melalui Coretax DJP, sedangkan 5.216 SPT melalui Coretax Form.

Selain pelaporan SPT, DJP mencatat jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 15,62 juta wajib pajak. Angka tersebut terdiri dari 14,59 juta wajib pajak orang pribadi, 931.532 wajib pajak badan, 90.124 instansi pemerintah, serta 225 pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Adapun, batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi jatuh pada 31 Maret 2026, sedangkan untuk wajib pajak badan hingga 30 April 2026.

Progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 6.691.081 SPT

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 6.691.081 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) telah dilaporkan melalui sistem Coretax DJP.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 6.691.081 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.685.865 SPT dilaporkan melalui Coretax DJP, sementara 5.216 SPT lainnya dilaporkan melalui Coretax Form.

Berdasarkan wajib pajak yang menyampaikan laporan, untuk tahun buku Januari-Desember 2025, DJP merinci jumlahnya sebanyak 5.947.665 wajib pajak orang pribadi karyawan, 595.835 wajib pajak orang pribadi non-karyawan, 141.055 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 116 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sedangkan untuk beda tahun buku yang mulai dilaporkan pada 1 Agustus 2025, jumlahnya tercatat 1.173 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 21 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Lebih lanjut, DJP melaporkan jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax telah mencapai 15.616.605 wajib pajak.

Jumlah itu terdiri atas 14.594.724 wajib pajak orang pribadi, 931.532 wajib pajak badan, 90.124 wajib pajak instansi pemerintah, dan 225 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Untuk melaporkan SPT tahunan, wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax secara mandiri dengan mengikuti tutorial dan langkah-langkah yang tersedia melalui akun media sosial resmi DJP.

DJP juga menyediakan Coretax Form bagi wajib pajak orang pribadi dengan status Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Nihil.

Bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, DJP menyediakan kanal layanan Kring Pajak di 1500200 atau pendampingan petugas di kantor pajak terdekat.

DJP juga mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan agar segera mengaktivasi akun Coretax dan menyampaikan SPT secara tepat waktu.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepatuhan formal wajib pajak masih menjadi tantangan serius pemerintah karena sampai dengan Minggu (8/3/2026) pukul 24.00 WIB jumlah wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan alias SPT Pajak tahun 2025 baru sebanyak 6,69 juta.

Jumlah itu setara dengan 47,78% dari target kepatuhan wajib pajak sebanyak 14 juta SPT pada tahun ini. Sebagian besar pelaporan SPT itu dilakukan melalui Coretax sebanyak 6,68 juta. Sedangkan Coretax Form 5.216 SPT.

Adapun wajib pajak orang pribadi karyawan masih mendominasi pelaporan SPT. Jumlahnya mencapai 5,94 juta. Angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang hanya 595.835 SPT.

Sementara itu wajib pajak badan masih di kisaran 141.055 untuk dalam negeri. Sementara itu wajib pajak asing di kisaran 116. Otoritas pajak juga mencatat adanya laporan SPT yang berbeda tahun buku sebanyak 1.194. Semuanya wajib pajak badan baik asing maupun domestik.

Selain pelaporan SPT, Ditjen Pajak juga mencatat sebanyak 15,61 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi Coretax. Sama dengan SPT, WP orang pribadi mendominasi aktivasi akun di sistem inti perpajakan dengan jumlah sebesar 14,59 juta. Sebaliknya WP Badan tercatat sebanyak 931.532, WP Instansi Pemerintah 90.124 dan WP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 225.

Strategi DJP

Adapun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) optimistis sebanyak 8,5 juta surat pemberitahuan alias SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sebelum libur Idulfitri.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memperkirakan tambahan sekitar 2,5 juta SPT sampai dengan 18 Maret 2026 mendatang bisa terwujud apabila rata-rata pelaporan setiap harinya yakni 250.000 SPT bisa dipertahankan.

"Katakan 10 hari x 250.000 itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta dari 6 juta sekarang berarti 8,5 [juta] gitu ya," terangnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Untuk bisa mencapai prediksi itu, Bimo memastikan pihaknya akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan sukarela WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Penggunaan Coretax Form bisa dimanfaatkan dengan mengunduh formulir yang bisa diisi offline oleh WP. Kemudian, pengisiannya bisa dilakukan secara offline sebelum nantinya membutuhkan akses internet untuk mengunggah ke sistem Coretax. Namun, fitur ini hanya bisa digunakan untuk WP dengan SPT nihil.

"Pada saat peak hours ketika sistem sedang di-hit misalnya tadi [diakses oleh] 350.000 sekian wajib pajak, [atau] apabila di daerah-daerah yang mungkin penetrasi internetnya masih kurang baik, itu bisa dilakukan secara manual offline dulu. Setelah lengkap, baru bisa di-submit-kan secara online," terang Bimo.

Coretax Mobile

Adapun untuk Coretax Mobile, Bimo menargetkan aplikasi anyar dari DJP itu bisa mulai tersedia baik di sistem operasi Android maupun iOS (iPhone) dalam dua minggu ke depan.

"Dengan adanya kanal pelaporan yang lebih fleksibel ini untuk memastikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan bisa diakses dari berbagai perangkat," pungkas eselon I Kemenkeu lulusan Taruna Nusantara itu.

Secara terperinci, total 6.002.570 SPT yang sudah masuk ke DJP itu mencakup pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025 dengan didominasi oleh 5.872.158 SPT dari WP OP. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah sebanyak 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS. Di sisi lain, sebanyak 15.268.493 WP sudah mengaktivasi akun Coretax.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk masa pajak 2025 pada 31 Maret 2026 untuk wajib pajak (WP) orang pribadi.

Apabila wajib pajak terbukti melewati batas pelaporan yang sudah ditetapkan, maka akan dikenakan denda.

Begitu juga dengan Pajak Badan yang batas pelaporannya lebih lama satu bulan yakni hingga 30 April 2026. Jika telat lapor juga sama, dikenakan denda.

Denda telat lapor SPT Tahunan tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pada pasal 7 ayat (1), ditetapkan bahwa wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Besaran denda yang dikenakan adalah:

-Wajib Pajak Orang Pribadi: Rp100.000

-Wajib Pajak Badan: Rp1.000.000

Meskipun begitu, sebelum dikenakan denda DJP akan terlebih dahulu mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT setelah batas waktu berakhir. Teguran tersebut bisa dikirimkan melalui email pribadi ataupun ke alamat rumah masing-masing wajib pajak.

Proses pengiriman surat teguran melalui email kerap disebut sebagai 'surat cinta' Dirjen Pajak kepada seluruh wajib pajak.

Setelah surat teguran diterbitkan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) biasanya akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap data wajib pajak. Jika diperlukan, KPP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

Pelaporan SPT Tahunan sendiri bisa dilakukan melalui online atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya IdulFitri 2026, Tunjangan Hari Raya (THR) kembali menjadi salah satu hal yang paling ditunggu oleh para pekerja. Namun, banyak yang masih bertanya-tanya mengapa THR tetap dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemotongan pajak pada THR bukanlah kebijakan baru yang menambah beban wajib pajak, melainkan bagian dari sistem perpajakan yang telah berlaku sejak 2025.

Alasan Pajak THR Tetap Dipotong

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan bahwa pemotongan pajak atas THR bertujuan agar pembayaran pajak tidak menumpuk pada akhir tahun.

“Yang terpenting, pada tahun lalu kan sebenarnya tidak ada beban pajak tambahan buat wajib pajak. Yang terjadi adalah perubahan perilaku, yang tadinya beban pajak itu ditumpuknya di bulan Desember, sekarang merata hampir setiap bulan,” kata Yon.

Menurutnya, sistem ini membuat potongan pajak pada bulan Desember tidak lagi terlalu besar karena sebagian kewajiban pajak telah dipotong secara bertahap sepanjang tahun, termasuk saat pembayaran THR.

Pemotongan tersebut menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang mulai diterapkan sejak 2025. Sistem ini dirancang untuk mendistribusikan pembayaran pajak secara lebih merata setiap bulan.

Secara aturan, THR merupakan bagian dari penghasilan tidak tetap yang tetap menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yang mengatur tata cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan terkait pekerjaan, jasa, maupun kegiatan orang pribadi.

Dengan adanya regulasi terbaru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, mekanisme pemotongan pajak kini menggunakan pendekatan tarif efektif rata-rata agar perhitungan menjadi lebih sederhana dan proporsional.

Mengapa Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER)?

Sebelum sistem TER diterapkan, pajak atas THR dihitung dengan metode penggabungan penghasilan dalam satu bulan. Cara ini sering membuat penghasilan pada bulan tertentu terlihat jauh lebih tinggi, sehingga tarif pajak yang dikenakan juga meningkat.

Dengan skema TER, tarif pajak disesuaikan dengan estimasi penghasilan tahunan pekerja. Hasilnya, potongan pajak menjadi lebih stabil dan tidak melonjak hanya karena adanya tambahan penghasilan seperti THR.

Pendekatan ini juga bertujuan memberikan keadilan bagi wajib pajak, terutama bagi pekerja dengan pendapatan menengah ke bawah agar tidak terkena potongan pajak yang terlalu besar dalam satu bulan.

Contoh Cara Menghitung Pajak THR

Sebagai ilustrasi, seorang pekerja dengan gaji Rp5 juta per bulan menerima THR sebesar satu kali gaji. Artinya, pada bulan pembayaran THR ia memperoleh penghasilan Rp10 juta.

Jika pekerja tersebut termasuk kategori tarif efektif bulanan dengan tarif 2 persen, maka perhitungannya adalah:

• 2% × Rp10.000.000 = Rp200.000

Dengan demikian, pajak sebesar Rp200.000 akan dipotong langsung oleh perusahaan dari total gaji dan THR yang diterima pada bulan tersebut. Setelah dipotong pajak, pekerja akan menerima penghasilan bersih sekitar Rp9.800.000.

Di akhir tahun pajak, seluruh penghasilan tetap akan dihitung kembali menggunakan tarif progresif sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Apakah THR Perlu Dilaporkan di SPT?

Meski pajaknya telah dipotong oleh perusahaan melalui mekanisme PPh 21, THR tetap menjadi bagian dari penghasilan yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pegawai dapat mencocokkan data tersebut melalui Bukti Potong 1721-A1 yang diberikan oleh perusahaan, atau Bukti Potong 1721-A2 bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri.

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa hingga 5 Maret 2026 pukul 08.00 WIB, sekitar 6 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025.

Laporan tersebut terdiri dari:

• 5.872.158 wajib pajak orang pribadi
• 129.231 wajib pajak badan dengan mata uang rupiah
• 113 wajib pajak badan dengan mata uang dolar AS

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan masih ada sekitar 9 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT. Dengan rata-rata pelaporan sekitar 250 ribu wajib pajak per hari dan sisa waktu sekitar 10 hari kerja di bulan Maret, jumlah pelaporan diperkirakan bisa mencapai sekitar 8,5 juta pada akhir bulan.

Pemotongan pajak pada THR merupakan bagian dari sistem perpajakan yang telah disederhanakan melalui skema tarif efektif rata-rata. Kebijakan ini tidak menambah beban pajak baru, melainkan mengatur agar pembayaran pajak lebih merata sepanjang tahun.

Dengan memahami mekanisme tersebut, pekerja dapat memperkirakan besaran potongan pajak yang dikenakan saat THR cair serta memastikan pelaporan pajak tahunan tetap sesuai aturan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberlakukan berbeda terhadap tunjangan hari raya (THR) yang diterima oleh karyawan swasta dan aparatur sipil negara alias ASN. Karyawan swasta dikenakan pajak, ASN hingga TNI-Polri pajaknya ditanggung oleh pemerintah alias penuh tanpa potongan.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan sejatinya THR secara keseluruhan dikenai pajak. Sebab, THR merupakan bagian dari penghasilan tidak teratur dalam setahun. Bedanya, pajak THR bagi abdi negara ditanggung oleh APBN sebagaimana pokok THR.

"THR ini kan bagian dari penghasilan tidak teratur dalam setahun, bisa satu kali atau dua kali. Kalau ASN dan TNI-Polri, itu juga dipotong [pajak], hanya karena pendanaannya dari APBN, itu ditanggung oleh pemerintah," ujar Bimo kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Tidak hanya ASN, Bimo menyebut pajak penghasilan (PPh) untuk beberapa sektor swasta juga ditanggung pemerintah melalui mekanisme insentif PPh 21 DTP.

Bimo juga merespons keluhan masyarakat terkait dengan pemajakan THR, yang dinilai disebabkan oleh skema tarif efektif rata-rata atau TER. Dia menjelaskan bahwa sejatinya skema TER hanya merupakan cara penghitungan baru PPh 21.

Penyederhanaan pemotongan pajak bulanan itu dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto langsung dengan persentase tarif TER A, B atau C berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

"Sebenarnya [TER] enggak masalah, justru itu memudahkan wajib pajak untuk membagi beban secara even per bulan," terangnya.

Skema Pemotongan Pajak

Sebagaimana diketahui, skema TER mulai berlaku 2024 lalu. DJP menjelaskan bahwa skema TER tidak memberikan beban pajak tambahan. Skema itu mengubah beban PPh 21 yang sebelumnya ditumpuk pada Desember setiap tahunnya, kini menjadi merata hampir setiap bulan.

Penerapan skema TER itu membuat THR yang diberikan turut dipotong pada bulan pemberiannya. Dengan demikian, nantinya potongan pajak Desember atau akhir tahun menjadi lebih kecil.

Adapun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewajibkan perusahaan untuk membayarkan THR kepada pegawainya maksimal tujuh hari sebelum Idulfitri. Hal ini tertuang pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) No.M/3/HK.04.00//III/2026 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Sementara itu, THR untuk ASN dan TNI Polri sudah mulai dibayarkan oleh Kemenkeu. Total anggaran yang disiapkan dari APBN yakni Rp55 triliun.

Buruh Tolak Pajak THR

Sementara itu, serikat buruh di Jawa Barat menolak keputusan pemerintah mengenakan pajak terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang lebaran 2026.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan buruh sudah lama menyuarakan hal tersebut namun tidak digubris pemerintah.

"Itu aspirasi lama yang sebelum bulan puasa sudah disuarakan beberapa kali. Pemerintah justru melakukan revisi itu terhadap PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang beberapa industri padat karya yang PPH 21 pajak penghasilan PTKP-nya di bawah 10 juta enggak kena pajak," ucap Roy Jinto dikutip Senin (9/3/2026).

Roy memastikan, kondisi di lapangan tetap berbeda yang mana para buruh tetap mendapatkan potongan pajak untuk THR meski diberikan bukan setiap bulan seperti gaji.

"Tetapi kan THR-nya enggak.THR-nya tetap kena pajak. Padahal kalau kita melihat di sana, THR itu kan bukan semacam penghasilan yang rutin itu setiap bulan didapatkan, kan itu dianggap bonus atau hadiah hari raya yang diterima satu tahun sekali gitu," ucap dia.

Serikat buruh di Jabar, kata dia, sudah menyampaikan keberatan soal potongan pajak THR ini sebelum masuk bulan ramadan, termasuk soal Jaminan Hari Tua (JHT) yang turut terkena potongan pajak.

"Itu sudah beberapa kali kita suarakan, tapi sampai hari ini memang belum direspons dan pemerintah masih tetap menetapkan THR itu dikenakan pajak PPh gitu," katanya.

Potongan pajak THR ini juga secara langsung berdampak kepada para buruh, perusahaan mengalami kondisi yang sama di mana mereka menginginkan agar buruh mendapatkan langsung hak THR secara utuh.

"Berdampak langsung karena kan langsung wajib perusahaan melakukan pemotongan itu. Karena kan perusahaan juga enggak mau kalau enggak dipotong, pasti perusahaan yang menanggung beban kan gitu," tutur dia.

Sementara dalam regulasi, pajak PPh itu harusnya dipotong jika diberikan dari perusahaan ke buruh secara berkala setiap satu bulan, sedangkan THR tidak diterima buruh seperti gaji.

"Ini satu bulan langsung dipotong. Bukan rutin dan kalau kita lihat statement dari pemerintah kan untuk tahun ini tetap pajak THR itu tetap dipotong, karena pemasukan negara sebagian besar dari situ ya," ujarnya.

Menurutnya jika diambil rata-rata semisal upah Kota Bandung 5% atau sekitar Rp200.000 per orang. "Kalau dari buruh formal hampir Rp52 juta kan, ya sekitar bisa Rp10 triliunlah," katanya.

Sementara untuk ASN dan TNI Polri sendiri pajak THR dibayarkan oleh negara dalam artian tidak dilakukan pemotongan atau utuh. Dia menilai ada diskriminasi terhadap sektor swasta meski semuanya mendapatkan potongan pajak.

"Ya, kalau ASN tidak dipotong pajak ke THR, sedangkan mereka juga mendapatkan itu ya berarti diskriminasi dong yang swasta yang dibebankan untuk membiayai negara ini. Pemerintah seharusnya tidak membeda-bedakan untuk urusan pajak THR. Pihak swasta jangan hanya dijadikan alat untuk memberikan keuntungan banyak, sementara uang pajak tersebut juga nantinya kembali ke rakyat. Harusnya kalau memang itu aturan untuk setiap orang yang menerima penghasilan ya, harus dipotong pajak kalau memang itu aturan setiap orang yang mendapatkan penghasilan atau bonus atau hadiah akhir tahun," ujarnya.

Apalagi, uang satu kali gaji ini sudah banyak ditunggu buruh dan mayoritas sudah dipersiapkan untuk memberikan kebutuhan kepada anggota keluarganya dan urusan lainnya.

"Di mana pada saat bulan puasa mau menjelang lebaran, masyarakat terutama buruh sangat membutuhkan dana yang besar untuk perayaan hari raya Idulfitri, menghadapi Lebaran, mudik dan lain sebagainya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat bahwa rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) alias tax ratio Indonesia paling rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang (emerging market) di kawasan Asia Pasifik.

Berdasarkan pemutakhiran data World Revenue Longitudinal Database (WoRLD) yang dirilis Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada 4 Maret 2026, penerimaan perpajakan Indonesia hanya mencapai 10,08% terhadap PDB pada 2024. Laporan itu juga mencatat bahwa tax ratio Indonesia juga masih sangat tergantung terhadap komoditas.

Secara historis rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia mengalami masa puncaknya pada periode commodity boom, yang mana rekor tertinggi sempat menyentuh angka lebih dari 18,13% dari PDB pada 2008—dengan tax ratio sebesar 12,16%.

Sebaliknya, pada 2020, rasio pendapatan negara terhadap PDB anjlok menjadi 10,67%—menjadi titik terendah dalam catatan WoRLD IMF. Sejalan dengan itu, tax ratio juga hanya tercatat sebesar 8,32%.

Perbandingan dengan Negara Asia Tenggara

Sebagai perbandingan, rasio pajak Thailand mampu menyentuh 15,95% terhadap PDB pada tahun yang sama. Disusul oleh Filipina sebesar 15,36%, Vietnam sebesar 12,96%, dan Malaysia di level 12,47% terhadap PDB.

Bahkan, jika disandingkan dengan raksasa ekonomi Asia lainnya maka kapasitas pemungutan pajak Indonesia masih tampak jauh tertinggal. India mencatatkan tax ratio sebesar 18,11% terhadap PDB, sementara China berada di level 12,97%.

Rendahnya rasio pajak ini berimbas langsung pada rasio pendapatan negara secara keseluruhan (total revenue to GDP ratio). Total pendapatan negara Indonesia tercatat hanya 12,84% terhadap PDB, terendah di antara negara setara utama: China (25,6%), Filipina (21,2%), Thailand (21,2%), India (20,9%), Vietnam (18,4%), dan Malaysia (16,6%).

Merinci data IMF tersebut, struktur penerimaan pajak Indonesia pada 2024 secara umum masih ditopang oleh dua komponen utama. Pertama, pajak penghasilan dan laba (income and profit tax) yang menyumbang 4,80% terhadap PDB; jauh lebih rendah dari Malaysia (8,56%), India (6,79%), Thailand (6,08%), Filipina (5,80%), dan Vietnam (5,38%), meski masih lebih baik dari China (4,11%).

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau sales & production tax, mencatatkan kontribusi sebesar 4,63% terhadap PDB. Realisasi ini juga jauh tertinggal dibandingkan India (9,66%), Thailand (8,92%), Filipina (7,63%), dan Vietnam (6,27%), meski masih lebih baik dari Malaysia (2,8%).

Ketiga, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau other revenue (non-tax) Indonesia mencapai 2,62% terhadap PDB. Angka itu menjadi yang terendah di antara negara setara seperti Vietnam (5,80%), Thailand (4,22%), Malaysia (4,19%), China (3,82%), Filipina (3,10%), dan India (2,78%).

Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Salah satu tantangan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak adalah kepatuhan wajib pajak yang masih jauh dari ekspektasi. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 5 Maret 2026 mencapai 6.002.570 surat pemberitahuan alias SPT.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan data tersebut ditarik pukul 08.00 WIB pagi. Dengan demikian, masih ada sisa sekitar 8 juta SPT yang harus masuk untuk memenuhi target 14 juta SPT.

"Per hari ini jam 8 tadi pagi alhamdulillah in total sudah masuk SPT tahunan pajak tahun 2025 ini 6.002.570 SPT tahunan," terang Bimo pada taklimat media di kantor DJP Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Secara terperinci untuk pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025, SPT PPh untuk orang pribadi (OP) mendominasi dengan 5.872.158 SPT yang sudah masuk. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS. Menurut Bimo, kinerja sampai dengan awal Februari 2026 ini tidak banyak berbeda dengan tahun lalu di periode yang sama yakni 6 juta SPT. "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain," terangnya secara terpisah usai acara.

Menurut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu, ada 250.000 WP yang melaporkan pajaknya setiap hari. Namun, dia meyakini ini belum mencapai periode puncak (peak) lantaran otoritas pajak pernah mencatat pelaporan sampai dengan 370.000 WP dalam satu hari.

"Bahkan di weekend saja kemarin, weekend Sabtu Minggu kemarin, itu di Sabtu ada sekitar 190.000. Minggu-nya ada 60.000 wajib pajak," terangnya.

Untuk memastikan masyarakat melaporkan SPT-nya, Bimo menyebut pihaknya akan terus membuka saluran-saluran pelayanan melalui agen dan relawan pajak. Kerja sama dengan tax center di seluruh Indonesia juga diharapkan bisa mendorong pelaporan SPT.

Bisnis.com, BANDUNG - Serikat buruh di Jawa Barat menolak keputusan pemerintah mengenakan pajak terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang lebaran 2026.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan buruh sudah lama menyuarakan hal tersebut namun tidak digubris pemerintah.

"Itu aspirasi lama yang sebelum bulan puasa sudah disuarakan beberapa kali. Pemerintah justru melakukan revisi itu terhadap PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang beberapa industri padat karya yang PPH 21 pajak penghasilan PTKP-nya di bawah 10 juta enggak kena pajak," ucap Roy Jinto dikutip Senin (9/3/2026).

Roy memastikan, kondisi di lapangan tetap berbeda yang mana para buruh tetap mendapatkan potongan pajak untuk THR meski diberikan bukan setiap bulan seperti gaji.

"Tetapi kan THR-nya enggak.THR-nya tetap kena pajak. Padahal kalau kita melihat di sana, THR itu kan bukan semacam penghasilan yang rutin itu setiap bulan didapatkan, kan itu dianggap bonus atau hadiah hari raya yang diterima satu tahun sekali gitu," ucap dia.

Serikat buruh di Jabar, kata dia, sudah menyampaikan keberatan soal potongan pajak THR ini sebelum masuk bulan ramadan, termasuk soal Jaminan Hari Tua (JHT) yang turut terkena potongan pajak.

"Itu sudah beberapa kali kita suarakan, tapi sampai hari ini memang belum direspons dan pemerintah masih tetap menetapkan THR itu dikenakan pajak PPh gitu," katanya.

Potongan pajak THR ini juga secara langsung berdampak kepada para buruh, perusahaan mengalami kondisi yang sama di mana mereka menginginkan agar buruh mendapatkan langsung hak THR secara utuh.

"Berdampak langsung karena kan langsung wajib perusahaan melakukan pemotongan itu. Karena kan perusahaan juga enggak mau kalau enggak dipotong, pasti perusahaan yang menanggung beban kan gitu," tutur dia.

Sementara dalam regulasi, pajak PPh itu harusnya dipotong jika diberikan dari perusahaan ke buruh secara berkala setiap satu bulan, sedangkan THR tidak diterima buruh seperti gaji.

"Ini satu bulan langsung dipotong. Bukan rutin dan kalau kita lihat statement dari pemerintah kan untuk tahun ini tetap pajak THR itu tetap dipotong, karena pemasukan negara sebagian besar dari situ ya," ujarnya.

Menurutnya jika diambil rata-rata semisal upah Kota Bandung 5% atau sekitar Rp200.000 per orang. "Kalau dari buruh formal hampir Rp52 juta kan, ya sekitar bisa Rp10 triliunlah," katanya.

Sementara untuk ASN dan TNI Polri sendiri pajak THR dibayarkan oleh negara dalam artian tidak dilakukan pemotongan atau utuh. Dia menilai ada diskriminasi terhadap sektor swasta meski semuanya mendapatkan potongan pajak.

"Ya, kalau ASN tidak dipotong pajak ke THR, sedangkan mereka juga mendapatkan itu ya berarti diskriminasi dong yang swasta yang dibebankan untuk membiayai negara ini. Pemerintah seharusnya tidak membeda-bedakan untuk urusan pajak THR. Pihak swasta jangan hanya dijadikan alat untuk memberikan keuntungan banyak, sementara uang pajak tersebut juga nantinya kembali ke rakyat. Harusnya kalau memang itu aturan untuk setiap orang yang menerima penghasilan ya, harus dipotong pajak kalau memang itu aturan setiap orang yang mendapatkan penghasilan atau bonus atau hadiah akhir tahun," ujarnya.

Apalagi, uang satu kali gaji ini sudah banyak ditunggu buruh dan mayoritas sudah dipersiapkan untuk memberikan kebutuhan kepada anggota keluarganya dan urusan lainnya.

"Di mana pada saat bulan puasa mau menjelang lebaran, masyarakat terutama buruh sangat membutuhkan dana yang besar untuk perayaan hari raya Idulfitri, menghadapi Lebaran, mudik dan lain sebagainya," pungkasnya.