Triwulan I-2026 ini diperkirakan ekonomi kita masih tumbuh di atas 5 persen, dan kami juga memperkirakan di atas itu, 5,2 persen. Kita masih bersyukur punya domestik ekonomi yang cukup kuat, cukup strong,

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, ekonomi Indonesia cukup kuat.

“Triwulan I-2026 ini diperkirakan ekonomi kita masih tumbuh di atas 5 persen, dan kami juga memperkirakan di atas itu, 5,2 persen. Kita masih bersyukur punya domestik ekonomi yang cukup kuat, cukup strong,” ucapnya dalam agenda Central Banking Forum 2026 di Jakarta, Senin.

Berdasarkan indeks penghasilan saat ini, kelompok masyarakat dengan pendapatan di atas maupun di bawah Rp5 juta menunjukkan tren peningkatan pada kuartal I-2026.

Di samping itu, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat kelas bawah yang terdampak dinamika ekonomi, sehingga fokus kebijakan saat ini diarahkan pada penguatan daya beli dan daya tahan ekonomi masyarakat di level tersebut.

Melihat dari sisi produsen, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur menunjukkan ekspektasi yang terus membaik. Kendati sempat muncul kekhawatiran akibat fluktuasi pasar belakangan ini, momentum pertumbuhan di sektor produksi disebut masih berada pada jalur yang positif.

Untuk menjaga momentum ini, dirinya menekankan urgensi sinergi kebijakan yang komprehensif, tak hanya terbatas pada koordinasi fiskal dan moneter, tetapi juga mencakup kebijakan sektor riil yang sedang dalam tahap eksekusi.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden RI Prabowo Subianto dinyatakan sering menyampaikan bahwa kekuatan dan daya tahan sebuah negara bergantung tiga pilar utama.

Pertama adalah ketahanan pangan yang diwujudkan melalui program seperti pembukaan lahan, pengembangan kampung nelayan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pilar kedua yaitu ketahanan energi dengan upaya membangun kilang-kilang baru dan mengoptimalkan sumber daya domestik, termasuk pemanfaatan batu bara yang melimpah sebagai sumber energi strategis.

Terakhir ialah ketahanan pertahanan dan keamanan yang menjadi utama di tengah ketidakpastian geopolitik.

“Ketahanan keamanan itu menjadi utama,, apalagi Indonesia sebuah negara yang besar dengan penduduk yang 280 juta, jadi tentunya pertahanan keamanan juga menjadi prioritas utama saat ini,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG – PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), memastikan ketersediaan pupuk di wilayah Sumatera Barat dalam kondisi aman dan distribusi tetap berjalan lancar, khususnya pada masa transisi penugasan rayon pupuk urea bersubsidi.

Sejak 1 April 2026, wilayah Sumatera Barat resmi menjadi rayon distribusi pupuk urea bersubsidi Pusri, sesuai dengan penugasan dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Dalam masa transisi ini, proses penyaluran tetap berjalan optimal dengan memanfaatkan stok eksisting dari rayon sebelumnya guna menjaga keberlanjutan distribusi kepada petani.

Hingga 10 April 2026, realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi di wilayah Sumatera Barat tercatat sebesar 27.215 ton atau sekitar 85% dari total alokasi sebesar 31.944 ton hingga bulan April.

Adapun posisi stok pupuk di wilayah Sumatera Barat per 10 April 2026 berada pada level yang aman, dengan ketersediaan pupuk urea bersubsidi sebesar 11.701 ton. Ketersediaan ini menjadi salah satu bentuk kesiapan Pusri dalam memastikan kebutuhan pupuk petani tetap terpenuhi, khususnya jelang musim tanam kedua.

Selain pupuk bersubsidi, Pusri juga terus mendorong optimalisasi penyaluran melalui skema ritel dan program Agrosolution yang telah mulai direalisasikan di wilayah Sumatera Barat.

VP Komunikasi & Administrasi Korporat Pusri, Rustam Effendi, menyampaikan bahwa Pusri berkomitmen penuh dalam memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi pupuk di wilayah Sumatera Barat, khususnya pada masa transisi rayon.

“Sejak penugasan efektif per 1 April 2026, kami memastikan proses distribusi tetap berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan petani di lapangan. Posisi stok pupuk di Sumatera Barat saat ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk mendukung kebutuhan musim tanam,” ujar Rustam.

Pupuk urea memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya dalam mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman melalui kandungan nitrogen yang tinggi. Dengan penggunaan yang tepat dan berimbang, pupuk urea dapat membantu petani meningkatkan hasil panen secara optimal.

Melalui sinergi yang kuat, Pusri berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran distribusi pupuk serta mendukung produktivitas sektor pertanian nasional, khususnya di wilayah Sumatera Barat.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah kembali menggelar operasi pasar murah di sejumlah daerah guna menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Riau Tetty Nurdianti, mengatakan kegiatan tersebut akan digelar di lima lokasi selama sepekan.

“Sama seperti pekan sebelumnya, operasi pasar murah dilaksanakan selama lima hari dalam sepekan. Namun, kali ini tidak hanya terpusat di Pekanbaru, tetapi juga menjangkau tiga kabupaten,” ujar Tetty, Senin (13/4/2026).

Dia merinci, kegiatan akan dimulai pada Senin (13/4/2026) di Halaman Kantor Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Selanjutnya Selasa (14/4/2026) digelar di Halaman Kantor Lurah Pebatuan, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru.

Kemudian pada Rabu (15/4/2026), pasar murah berlangsung di halaman Kantor Desa Tarai Bangun, Kecamatan Kampar. Pada Kamis (16/4/2026), kegiatan dilanjutkan di halaman Ramayana, Kabupaten Pelalawan.

“Untuk Jumat (17/4/2026), kembali digelar di Kota Pekanbaru, tepatnya di halaman Kantor Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya,” jelasnya.

Menurut Tetty, operasi pasar murah ini bertujuan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, serta menjaga kestabilan harga di tengah masyarakat.

“Dengan adanya operasi pasar murah ini, kami ingin menjaga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, dan kestabilan harga agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau,” katanya.

Dia juga mengimbau masyarakat yang ingin berbelanja untuk datang sesuai jadwal dan mengantre dengan tertib.

“Pasar murah akan dimulai pukul 08.30 WIB. Kami harapkan masyarakat dapat mengantre dengan tertib serta membawa kantong belanja dari rumah untuk mengurangi penggunaan plastik,” tambahnya.

Dalam operasi pasar murah ini, sejumlah bahan pokok dijual dengan harga terjangkau, di antaranya beras SPHP Rp60 ribu per 5 kilogram, beras Anak Daro dan Sokan kemasan 10 kilogram Rp165 ribu, serta kemasan 5 kilogram Rp83 ribu.

Selain itu, minyak goreng Minyakita dijual Rp15.500 per bungkus, garam kristal Rp2.000 per 200 gram, garam Nusantara Rp2.000 per 250 gram, serta tepung terigu Segitiga Biru Rp13.000 per bungkus.

Sementara itu, harga komoditas seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, kentang, dan telur ayam disesuaikan dengan harga petani dan kondisi pasar.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Ancaman musim kemarau yang diprediksi datang lebih awal pada 2026 mendorong Pemerintah Kabupaten Majalengka mengambil langkah antisipatif.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) setempat meminta petani segera mempercepat masa tanam musim tanam II (MT II) untuk menjaga stabilitas produksi pangan.

Prediksi tersebut merujuk pada rilis Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang menyebutkan awal kemarau tahun ini berlangsung lebih cepat dibanding pola normal.

Berdasarkan analisis data klimatologi periode 1991–2020, sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal dengan fase peralihan menuju kemarau terjadi bertahap sejak Maret hingga Juni 2026.Puncak musim kering diprakirakan mulai terasa di banyak daerah pada Mei.

Kepala DKP3 Kabupaten Majalengka Gatot Sulaeman mengatakan pihaknya telah menginstruksikan jajaran penyuluh pertanian lapangan untuk segera bergerak melakukan pendampingan intensif kepada kelompok tani.

"Saat ini kondisi di lapangan belum seragam. Sebagian petani masih dalam tahap panen MT I karena sebelumnya sempat terjadi keterlambatan tanam akibat distribusi hujan yang tidak merata," kata Gatot, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, percepatan tanam menjadi krusial untuk memanfaatkan sisa ketersediaan air sebelum memasuki periode kering.

Terlebih, sejumlah wilayah seperti Kecamatan Jatitujuh, Ligung, dan sebagian Kertajati telah lebih dulu menghadapi kendala pasokan air irigasi yang berdampak pada mundurnya jadwal tanam.

DKP3, lanjut Gatot, memberikan perhatian khusus pada areal persawahan tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan. Petugas lapangan diminta memastikan petani segera mengolah lahan dan melakukan penanaman begitu panen selesai dilakukan.

"Petugas kami sudah disiagakan, terutama di daerah yang rawan kekeringan. Waktu yang tersisa harus dimanfaatkan seefektif mungkin agar tanaman masih mendapatkan suplai air yang cukup," katanya.

Meski demikian, kondisi di tingkat petani masih diwarnai sejumlah kekhawatiran, terutama terkait ketersediaan air dan sarana produksi.

Dedi (45), petani asal Kecamatan Ligung, mengaku siap mengikuti imbauan percepatan tanam, tetapi tetap bergantung pada kondisi irigasi di wilayahnya.

"Kalau air masih mencukupi, kami siap tanam lebih cepat. Tapi kalau sudah mulai kering, tentu sulit. Kami berharap ada solusi, misalnya bantuan pompa atau pengaturan irigasi yang lebih baik," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ujang (50), petani dari Kecamatan Jatitujuh. Ia menilai langkah percepatan tanam merupakan strategi yang tepat, namun harus diiringi dengan kesiapan sarana pendukung di lapangan.

"Benih, pupuk, dan air harus tersedia. Kalau semua itu siap, kami optimistis tetap bisa panen dengan hasil baik meskipun kemarau datang lebih awal," kata Ujang.

Bisnis.com, PALEMBANG – Harga kebutuhan pangan di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) relatif fluktuatif pada hari ini, Senin (13/4/2026). Kenaikan tertinggi terjadi pada bawang putih, bawang merah, serta cabai merah besar.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Nasional Bank Indonesia pukul 09.30 WIB, kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas bawang putih sebesar Rp3.000 (7,64%) atau menjadi Rp42.250 per kilogram (kg).

Lonjakan harga juga terjadi pada bawang merah yang menjadi Rp43.150 per kg atau naik Rp2.750 (6,81%), diikuti cabai merah besar Rp38.500 per kg atau naik Rp2.500 (6,94%), serta cabai merah keriting Rp41.650 atau naik Rp2.250 (5,71%).

Di sisi lain, sejumlah komoditas yang mengalami penurunan, seperti cabai merah hijau turun Rp1.600 (3,28%) atau menjadi Ro47.150 per kg, cabai rawit merah turun Rp2.500 (0,47%), dan daging ayam ras yang turun Rp500 (1,35%) menjadi Rp36.650 per kg.

Sementara itu, berdasarkan pantauandi Pasar KM 5 Palembang, harga daging sapi masih cukup tinggi sejak pasca Lebaran, yakni Rp150.000 per kg.

Kemudian untuk daging agam ras Rp30.000 per kg, telur ayam Rp26.000 per kg, bawang merah dan bawang putih Rp40.000 per kg.

Adapun untuk cabai, tertinggi ada pada cabai buruh Rp60.000 per kg, cabai merah keriting dan cabai rawit Rp40.000 per kg, serta cabai merah besar Rp35.000 per kg.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga:

• Bawang putih: Rp39.250/kg → Rp42.250/kg (+Rp3.000 / 7,64%)
• Bawang merah: Rp40.400/kg → Rp43.150/kg (+Rp2.750 / 6,81%)
• Cabai merah besar: Rp36.000/kg → Rp38.500/kg (+Rp2.500 / 6,94%)
• Cabai merah keriting: Rp39.400/kg → Rp41.650/kg (+Rp2.250 / 5,71%)

Komoditas yang turun harga:

• Cabai merah hijau: Rp48.750/kg → Rp47.150/kg (−Rp1.600 / 3,28%)
• Cabai rawit merah: sekitar Rp53.250/kg → Rp50.750/kg (−Rp2.500 / 0,47%)
• Daging ayam ras: Rp37.150/kg → Rp36.650/kg (−Rp500 / 1,35%)

PERANG modern tidak hanya dipertarungkan di medan tempur. Ia juga berlangsung melalui jalur-jalur sunyi yang menentukan stabilitas ekonomi dunia: energi, logistik, dan pangan.

Ketika ketegangan geopolitik meningkat di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz kembali berada dalam bayang-bayang konflik, perhatian dunia biasanya tertuju pada potensi gangguan pasokan minyak.

Namun, di balik itu terdapat risiko lain yang jauh lebih senyap, tetapi tak kalah strategis: terganggunya pasokan pupuk global yang menjadi fondasi produksi pangan modern.

Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa krisis energi hampir selalu diikuti oleh tekanan pada sistem pangan.

Ketika harga gas alam melonjak dan jalur perdagangan pupuk terganggu, biaya produksi pertanian ikut meningkat, produktivitas tertekan, dan harga pangan global terdorong naik.

Dalam sistem pangan yang semakin terhubung, guncangan geopolitik di Selat Hormuz dapat merambat jauh hingga ke sawah-sawah Asia dan meja makan miliaran manusia.

Salah satu mata rantai yang paling sensitif terhadap gejolak geopolitik adalah pupuk. Bagi sistem pertanian modern, pupuk bukan sekadar input produksi, melainkan fondasi bagi stabilitas pangan dunia.

Berbagai studi menunjukkan bahwa hampir setengah produksi pangan global saat ini bergantung pada penggunaan pupuk sintetis berbasis nitrogen.

Tanpa pupuk modern, produksi pangan dunia diperkirakan dapat turun hingga tiga puluh sampai lima puluh persen.

Krisis Geopolitik dan Rantai Pasok Pupuk

Pengalaman beberapa tahun terakhir, menunjukkan betapa rapuhnya sistem pupuk global terhadap konflik geopolitik.

Ketika terjadi serangan Rusia terhadap Ukraina, pasar pupuk dunia langsung bergejolak. Rusia dan Belarus merupakan pemasok utama potash dan nitrogen dunia.

Sanksi ekonomi, gangguan logistik, serta pembatasan ekspor menyebabkan harga pupuk melonjak tajam dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas produksi pangan global.

Kini dunia menghadapi potensi krisis serupa dari kawasan berbeda. Ketegangan geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat membuka risiko baru bagi rantai pasok pupuk dunia.

Konflik militer di kawasan Teluk Persia tidak hanya berkaitan dengan minyak dan gas, tetapi juga menyangkut pupuk nitrogen yang menjadi fondasi produksi pangan modern.

Iran merupakan salah satu pemain penting dalam industri pupuk global. Negara ini memiliki kapasitas produksi amonia dan urea yang besar berbasis gas alam.

Dalam produksi amonia global, Iran menyumbang sekitar 2,9 persen kapasitas dunia dan menjadi salah satu eksportir urea utama di pasar internasional.

Urea merupakan pupuk nitrogen yang paling banyak digunakan dalam pertanian modern karena mampu meningkatkan produktivitas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan gandum secara signifikan.

Namun, peran Iran hanyalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Industri pupuk nitrogen dunia sangat terkonsentrasi pada beberapa negara produsen utama.

Produsen besar pupuk urea dunia antara lain China, Rusia, Qatar, Iran, Saudi Arabia, serta Mesir.

China sendiri memproduksi hampir tiga puluh persen urea dunia, sementara kawasan Timur Tengah menyumbang sekitar dua puluh persen ekspor global. Rusia juga memiliki peran penting dalam perdagangan nitrogen internasional.

Konsentrasi produksi ini membuat sistem pupuk global sangat sensitif terhadap konflik geopolitik. Gangguan yang terjadi secara bersamaan di beberapa kawasan produsen utama dapat mengguncang pasokan pupuk dunia dalam waktu singkat.

Risiko tersebut semakin besar karena distribusi pupuk global sangat bergantung pada jalur logistik tertentu. Salah satu titik paling kritis adalah Selat Hormuz, selat sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab.

Yang sering luput dari perhatian adalah bahwa pupuk khususnya pupuk nitrogen seperti urea dan amonia merupakan salah satu pilar paling fundamental dalam sistem pangan modern.

Berbagai studi menunjukkan bahwa hampir setengah produksi pangan dunia saat ini bergantung pada pupuk sintetis.

Gangguan pada rantai pasok pupuk global bukan sekadar persoalan industri kimia atau perdagangan komoditas. Ia menyentuh inti sistem pangan modern dan pada akhirnya menentukan stabilitas harga pangan yang dikonsumsi miliaran manusia.

Dalam diskursus ketahanan pangan, perhatian publik biasanya tertuju pada luas lahan pertanian, produksi beras, atau perubahan iklim. Namun, ada satu elemen penting yang kerap luput dari perhatian: pupuk.

Pupuk nitrogen seperti urea dan amonia memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian modern.

Tanpa pupuk tersebut, hasil panen berbagai komoditas utama mulai dari gandum, jagung, hingga padi dapat turun secara signifikan.

Sejak Revolusi Hijau pada pertengahan abad ke-20, penggunaan pupuk sintetis menjadi salah satu faktor utama peningkatan produksi pangan global.

Permintaan pupuk pun terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dunia yang diproyeksikan mendekati 10 miliar jiwa pada 2050.

Namun, industri pupuk memiliki ketergantungan yang sangat kuat pada energi, khususnya gas alam. Gas alam merupakan bahan baku utama dalam produksi pupuk nitrogen melalui proses Haber–Bosch.

Karena itu, setiap lonjakan harga gas hampir selalu diikuti oleh kenaikan biaya produksi pupuk.

Selat Hormuz: Titik Sempit yang Menentukan

Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia memiliki arti strategis bagi perekonomian global karena kawasan ini merupakan salah satu pusat produksi energi dan bahan baku industri kimia terbesar di dunia.

Di jantung kawasan tersebut terdapat Selat Hormuz, jalur pelayaran sempit yang menjadi salah satu chokepoint paling vital dalam perdagangan global. Pada titik tersempitnya, selat ini hanya memiliki lebar sekitar 21 mil laut.

Menurut Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia setiap hari melewati Selat Hormuz, menjadikannya salah satu jalur energi paling strategis di planet ini.

Selain energi, kawasan Teluk juga merupakan salah satu pusat produksi pupuk nitrogen global. Negara-negara seperti Qatar, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab merupakan produsen utama amonia dan urea dunia.

Sebagian besar ekspor pupuk dari kawasan ini harus melewati Selat Hormuz sebelum menuju pasar internasional di Asia, Afrika, maupun Amerika Latin.

Jika konflik geopolitik meningkatkan risiko keamanan pelayaran di kawasan tersebut, dampaknya tidak hanya terasa pada pasar energi, tetapi juga pada rantai pasok pupuk global.

Bahkan tanpa penutupan jalur sekalipun, kenaikan premi asuransi kapal, gangguan logistik, dan spekulasi pasar sudah cukup untuk mendorong lonjakan harga komoditas.

Hubungan antara energi, pupuk, dan pangan sebenarnya sangat erat. Produksi pupuk nitrogen merupakan salah satu sektor industri yang paling intensif menggunakan energi.

Ketika harga gas alam meningkat tajam, produsen pupuk di berbagai negara sering kali terpaksa mengurangi produksi karena biaya energi yang terlalu tinggi.

Kondisi ini pernah terjadi selama krisis energi global beberapa tahun terakhir, ketika sejumlah pabrik pupuk di Eropa menghentikan operasi sementara akibat lonjakan harga gas.

Dampaknya kemudian menjalar ke sektor pertanian. Harga pupuk yang tinggi meningkatkan biaya produksi petani, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga pangan.

Dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi, konflik geopolitik dapat menjalar melalui rantai transmisi yang jelas: dari energi ke pupuk, dari pupuk ke produksi pertanian, dan pada akhirnya ke harga pangan yang harus dibayar masyarakat.

Implikasi bagi Ketahanan Pangan Indonesia

Bagi Indonesia, dinamika geopolitik yang terjadi ribuan kilometer dari Nusantara bukan sekadar isu luar negeri. Ia memiliki implikasi nyata terhadap stabilitas ekonomi domestik, terutama dalam sektor pangan.

Indonesia memang memiliki industri pupuk nasional yang relatif kuat melalui holding Pupuk Indonesia, dengan kapasitas produksi sekitar 14 juta ton per tahun.

Namun, kebutuhan pupuk nasional diperkirakan mencapai lebih dari 20 juta ton per tahun, sehingga sebagian kebutuhan masih harus dipenuhi melalui impor maupun bahan baku impor.

Ketergantungan ini terutama terlihat pada komponen kalium dan fosfat, yang sebagian besar masih harus diperoleh dari pasar internasional.

Dalam situasi geopolitik yang tidak stabil, gangguan pasokan global dapat memengaruhi ketersediaan pupuk domestik sekaligus meningkatkan biaya produksi pertanian.

Jika harga pupuk global melonjak, tekanan biaya tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas harga pangan nasional.

Situasi ini menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh luas lahan atau produktivitas pertanian semata. Ia juga bergantung pada ketahanan sistem pasokan input pertanian, termasuk pupuk.

Karena itu, penguatan industri pupuk nasional menjadi langkah strategis yang semakin penting.

Diversifikasi sumber bahan baku pupuk, penguatan cadangan pupuk nasional, serta peningkatan efisiensi penggunaan pupuk melalui teknologi pertanian presisi dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Selain itu, diplomasi ekonomi dan diversifikasi rantai pasok global juga perlu diperkuat untuk mengurangi risiko gangguan pasokan akibat dinamika geopolitik.

Dalam dunia yang semakin terhubung, stabilitas pangan tidak lagi hanya ditentukan oleh luas lahan pertanian atau kemampuan produksi domestik.

Ia semakin dipengaruhi oleh dinamika energi, logistik global, dan ketegangan geopolitik yang terjadi jauh dari ladang-ladang tempat pangan diproduksi.

Gangguan pada jalur perdagangan energi dan pupuk dapat merambat cepat melalui sistem ekonomi global dari industri kimia, ke sektor pertanian, hingga ke harga pangan yang harus dibayar masyarakat.

Pada akhirnya, membaca dinamika geopolitik pupuk hari ini sesungguhnya adalah membaca masa depan ketahanan pangan dunia.

Dari Selat Hormuz hingga sawah-sawah Asia, stabilitas pangan global kini semakin ditentukan oleh interaksi kompleks antara energi, perdagangan, dan konflik geopolitik.

Ketika dunia berbicara tentang keamanan energi, sesungguhnya yang juga sedang dipertaruhkan adalah keamanan pangan umat manusia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyatakan ketahanan pangan Indonesia semakin kuat di 2026. Mayoritas kebutuhan pangan kini sudah dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, dari 10 komoditas strategis hanya dua hingga tiga yang masih bergantung impor. Komoditas utama seperti beras, jagung, cabai, bawang merah, hingga daging dan telur ayam sudah tidak perlu impor untuk konsumsi.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, produksi beras menjadi penopang utama. Stok nasional dinilai sangat besar dan aman.

“Beras kita sangat bagus, produksi tahun lalu 34,7 juta ton. Target 2026, carry over stock ke 2027 hingga 16 juta ton. Ini besar sekali,” kata Ketut.

Proyeksi menunjukkan stok awal 2026 sebesar 12,4 juta ton ditambah produksi 34,7 juta ton, dengan kebutuhan sekitar 31,1 juta ton. Perhitungan ini membuat stok akhir tetap tinggi dan memberi ruang pengamanan pasokan.

Pemerintah juga mengandalkan penyerapan gabah oleh Perum Bulog untuk menjaga stabilitas. Seluruh stok beras Bulog sejak 2025 disebut berasal dari produksi dalam negeri.

“Cadangan beras kita di Bulog sekarang ini lebih dari 4 juta ton. Kita akan menyerap lagi sampai 4 juta ton. Artinya dari sisi produksi, gabahnya sangat bagus,” ujar Ketut.

Di luar beras, jagung pakan juga sudah swasembada setelah impor dihentikan sejak 2025. Produksi domestik dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan industri pakan.

“Jagung pakan kita sudah swasembada. Daging ayam kita kuat, telur kita kuat, cabai kita kuat, bawang merah kita kuat,” ujar Ketut.

Samarinda (ANTARA) - Pijakan kaki terasa bergoyang pelan mengikuti irama arus sungai Mahakam saat melangkah meniti susunan ulin yang membingkai 36 petak keramba jaring apung di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Dari bawah permukaan air, suara kecipak riuh terdengar, bersahutan kala ribuan ikan nila menyambar pakan yang ditabur. Di atas keramba jaring apung yang berproduksi hingga satu ton per bulan inilah, Muhmajadi berdiri. Dia pembudidaya ikan dengan pengalaman 24 tahun.

"Nila-nila ini telah mengangkat ekonomi keluarga kami, meski pun perjalanan untuk mencapai posisi saat ini tidak mudah," ujar Muhmajadi sambil tersenyum.

Tahun 2005 adalah sebuah epos duka yang masih terekam jelas dalam ingatan para pembudidaya ikan di Loa Kulu. Tahun itu, dari keramba di sepanjang tepi Sungai Mahakam Kecamatan Loa Kulu, berhambur bangkai-bangkai ikan mas. Wabah Koi Herpes Virus (KHP) datang menyapu modal, tenaga, dan harapan para pembudidaya lokal.

Muhmajadi, yang telah merintis usaha budidaya ikan mas sejak tahun 2002, harus menyaksikan bagaimana jerih payahnya sia-sia hanya dalam hitungan minggu. Tak sedikit para pembudidaya setempat akhirnya gulung tikar.

Namun, menyerah pada keadaan bukanlah pilihan bagi pria yang kini menjabat sebagai Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Gawi Baimbai Sejahtera di Desa Jembayan tersebut.

Ia bersama anggota pokdakan memutar otak dan mengambil keputusan untuk melakukan banting setir. Muhmajadi menggeser komoditas utamanya dari ikan mas ke ikan nila yang terbukti lebih memiliki daya tahan, meski ia tetap menyisakan sedikit ruang untuk ikan mas dan baung.

"Kini, kecipak air di keramba-keramba Loa Kulu kembali riuh," kata Muhmajadi.

Dari 36 petak keramba jaring apung miliknya yang dialiri arus Sungai Mahakam, Muhmajadi secara rutin bisa memanen hingga satu ton ikan nila setiap bulannya. Untuk satu pokdakan, total panen nila mencapai lebih 10 ton.

Kampung Perikanan Budidaya Loa Kulu memiliki total 40 kelompok pembudidaya ikan. Kelompok itu terbagi dari spesialis pembibitan hingga penggemukan ikan.

Ikan nila kampung tersebut yang kini menjadi primadona dalam pemenuhan di Kalimantan Timur, menjadi potensi yang terus digenjot pemerintah setempat. Oleh karena itu, kekayaan alam yang melimpah tentu tidak akan optimal jika tak diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Menyadari hal ini, intervensi pendidikan menjadi langkah kunci.

Pada tahun 2025, Muhmajadi bersama delapan orang perwakilan lainnya dari berbagai desa di Kutai Kartanegara—termasuk dua orang dari Desa Jembayan—dikirim oleh pemerintah daerah untuk mengenyam pendidikan intensif selama tujuh bulan di Sekolah Perikanan Rakyat (SPR) Institut Teknologi Bandung (ITB).

Bagi para pembudidaya tradisional, ini adalah sebuah lompatan. Di bangku kuliah singkat tersebut, mereka tidak sekadar diajari cara memberi pakan ikan, melainkan digembleng secara komprehensif mengenai teknik budidaya modern, mitigasi penanganan penyakit secara saintifik, hingga manajemen bisnis secara kolektif.

Sebagai pokdakan percontohan, tanggung jawab Muhmajadi kini melampaui batas-batas keramba sendiri. Ia dan kelompoknya turun ke masyarakat, memberikan pendampingan langsung kepada kelompok pembudidaya lain.

Salah satu kisah mitra mereka adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sungai Payang yang akhirnya berhasil mencatatkan panen perdana ikan patin setelah mendapat pendampingan teknis dan manajerial secara intensif selama enam bulan.

Dalam praktik kesehariannya, Muhmajadi memegang prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Ia menolak tunduk pada ketergantungan pakan kimia perikanan. Alih-alih menggunakan obat-obatan kimia yang berpotensi merusak ekosistem jangka panjang, ia meracik sendiri obat herbal untuk menangkal penyakit pada ikan nila.

Upaya para pembudidaya di Loa Kulu kini menemukan momentum dengan pergeseran pusat pemerintahan negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Bonus demografi akibat masuknya ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pendatang di IKN adalah pasar potensial yang sudah berada di pelupuk mata.

Muhmajadi dan jejaring tidak tinggal diam. Mereka telah memulai penetrasi awal dengan rutin memasok setidaknya satu ton ikan nila setiap bulan ke sejumlah kolam pancing di wilayah Sepaku 2, kawasan yang bersinggungan langsung dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN.

Saat ini, kelompok pembudidaya ikan di Kampung Perikanan Budidaya Nila Loa Kulu hanya menunggu kerja sama kemitraan yang difasilitasi pihak Otorita IKN, dengan proyeksi kebutuhan pasar khusus IKN menyedot sekitar 12 ton ikan per bulan.

Penopang pangan

Apa yang berdenyut di sepanjang Sungai Mahakam ini pada akhirnya bukan sekadar urusan perut dan dompet para pembudidaya. Loa Kulu adalah benteng pertahanan pangan, sebuah antitesis dari narasi eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan yang selama ini lekat dengan citra Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur Irhan Hukmaidy memberi validasi atas peran vital kawasan ini. DKP kini tengah mengoptimalkan pengembangan kawasan Kampung Budidaya Ikan Nila di Loa Kulu sebagai instrumen utama untuk memperkuat ketahanan protein hewani.

"Pengembangan kawasan ini memiliki peran sangat strategis, yang bisa mencukupi kebutuhan protein antar-daerah di Kaltim," ungkap Irhan.

Data berbicara, bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara menguasai 79 persen dari total produksi perikanan budidaya di seluruh wilayah Kalimantan Timur, dengan total produksi mencapai angka 126.139 ton per tahun. Kecamatan Loa Kulu memberi sumbangsih produksi mencapai 10.229 ton per tahun.

Perikanan budidaya di Loa Kulu bahkan telah mendapat pengakuan secara nasional. Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 111 Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Loa Kulu sebagai Kampung Perikanan Budidaya Komoditi Nila.

"Fokus optimalisasi saat ini diarahkan pada pemanfaatan potensi 11.582 kotak keramba yang tersebar di sepanjang aliran sungai dan anak Sungai Mahakam," jelas Irhan.

Melengkapi metode keramba, pemerintah daerah juga mendorong produktivitas di lahan seluas 244,70 hektare yang dikhususkan untuk budidaya kolam air tenang.

Sektor budidaya keramba di Kutai Kartanegara telah menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, menyumbang 72.524 ton atau setara 57 persen dari total keseluruhan hasil produksi perikanan daerah.

Lebih dari sekadar tonase, sektor perikanan budidaya adalah penyambung hidup bagi 1.057 rumah tangga di Kecamatan Loa Kulu saja.

"Kami optimistis bahwa capaian produksi yang melimpah ini menjadi modal utama dalam menjamin ketersediaan pangan bagi penduduk di kawasan Ibu Kota Nusantara," tambah Irhan.

Namun, mengamankan ketahanan pangan bukan berarti tanpa rintangan. Di lapangan, para pembudidaya kerap dihantui oleh fluktuasi harga pakan komersial yang merangkak naik dan perlahan menggerus margin keuntungan mereka.

Selain itu, ancaman perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas air baku saat kemarau ekstrem atau banjir musiman seringkali memicu risiko kematian ikan dalam jumlah besar.

Merespons tantangan tersebut, DKP Kaltim mulai memperkenalkan adopsi teknologi tepat guna untuk memitigasi risiko lingkungan. Sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan kelompok masyarakat terus direkatkan demi menciptakan kepastian serapan pasar dan kemudahan akses permodalan.

Pembinaan standardisasi terus dilakukan, salah satunya dengan mendampingi semua unit usaha perikanan budidaya di Loa Kulu segera mengantongi sertifikat CBIB.

Penguatan ini diambil agar para pembudidaya tidak hanya unggul dalam jumlah produksi tahunan, tetapi juga memiliki daya saing harga yang stabil di pasaran.

Pada penghujung, kecipak air dari ribuan keramba di Loa Kulu adalah ceritera tentang upaya manusia merawat alam sembari menghidupi sesama. Mengawinkan kearifan lokal, teknologi tepat guna, dan tata kelola kelembagaan yang kuat adalah kunci.

Seperti yang diutarakan Irhan, upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak ganda, yakni meningkatkan kesejahteraan pembudidaya lokal sekaligus mengamankan cadangan protein hewani bagi wilayah penyangga ibu kota.

Bagi Muhmajadi dan ribuan pembudidaya lainnya, merawat ikan di aliran sungai Mahakam bukan sekadar profesi, melainkan ikhtiar untuk memastikan denyut pangan Kalimantan Timur tak pernah berhenti berdetak, sembari menopang pangan untuk Ibu Kota Nusantara.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Panen raya selalu menghadirkan dua wajah yang kontras dalam tata kelola pangan nasional, yakni harapan akan ketersediaan dan kecukupan, sekaligus kekhawatiran atas kemampuan sistem menyerap hasil produksi secara optimal.

Pengalaman pada 2025 bisa menjadi pelajaran penting, ketika lonjakan produksi padi justru berhadapan dengan keterbatasan kapasitas penyimpanan.

Situasi itu bukan sekadar persoalan teknis pergudangan, melainkan cermin dari kesiapan sistem pangan dalam mengelola keberlimpahan.

Memasuki panen raya 2026, pemerintah berupaya memperbaiki situasi tersebut melalui berbagai langkah strategis, termasuk penambahan kapasitas gudang, hingga 2 juta ton dan rencana pembangunan 100 gudang baru.

Target produksi beras nasional yang mencapai 34,77 juta ton menegaskan optimisme, sekaligus menuntut kesiapan infrastruktur pascapanen yang lebih kokoh.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara jujur adalah apakah langkah-langkah tersebut cukup untuk menghindari pengulangan masalah yang sama.

Keterbatasan kapasitas gudang menjadi isu klasik yang terus berulang. Ketika produksi meningkat, ruang penyimpanan tidak serta-merta bertambah secara proporsional.

Ketimpangan ini membuat hasil panen tidak terserap maksimal oleh negara, membuka ruang bagi distorsi harga dan melemahkan posisi tawar petani.

Oleh karena itu, gudang bukan sekadar fasilitas penyimpanan, melainkan instrumen stabilisasi ekonomi yang menentukan apakah hasil kerja petani akan bernilai atau terdepresiasi.

Lokasi gudang

Masalah tidak berhenti pada kapasitas. Distribusi lokasi gudang juga menjadi tantangan serius. Gudang yang tidak berada di titik produksi utama menyulitkan akses petani, sehingga biaya logistik meningkat dan efisiensi menurun.

Akibatnya, petani cenderung menjual gabah kepada tengkulak yang lebih dekat dan lebih cepat memberikan kepastian transaksi, meskipun dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Ketergantungan ini memperlihatkan bahwa persoalan pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang akses, jaringan distribusi, dan keadilan ekonomi.

Di sisi lain, kualitas gabah yang diserap juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Penyerapan gabah berkualitas rendah berdampak langsung pada kualitas beras dan pada akhirnya mempengaruhi harga jual di pasar.

Ini menunjukkan bahwa sistem penyerapan tidak hanya harus cepat dan masif, tetapi juga selektif dan berbasis standar mutu. Tanpa itu, peningkatan produksi tidak akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai ekonomi.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan target penyerapan yang cukup ambisius, yakni 7,41 juta ton gabah atau setara 4 juta ton beras pada 2026.

Target ini diperkuat dengan pendekatan jemput bola yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, mitra penggilingan, hingga unsur TNI dan Polri.

Pendekatan kolaboratif ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pengelolaan pangan adalah kerja bersama yang lintas sektor. Hanya saja, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sistem yang mendukung di lapangan.

Salah satu langkah penting yang direncanakan adalah pembangunan infrastruktur pascapanen, termasuk gudang dan rice milling unit. Kehadiran fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kapasitas penyimpanan, tetapi juga memperbaiki rantai nilai dari gabah menjadi beras.

Dengan rendemen giling yang lebih tinggi, nilai tambah yang diterima petani dan pelaku usaha dapat meningkat. Di sinilah peran teknologi dan modernisasi menjadi krusial dalam mentransformasi sektor pangan.

Biaya pengelolaan

Meskipun demikian, persoalan biaya operasional tidak boleh diabaikan. Tingginya biaya pengelolaan gudang menjadi hambatan tersendiri dalam upaya memperluas kapasitas penyimpanan.

Kerja sama dengan pihak lain untuk menyewa gudang memang menjadi solusi jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang dibutuhkan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan efisien. Tanpa itu, ekspansi infrastruktur berisiko tidak optimal.

Pernyataan bahwa masih terdapat sekitar 1.500 gudang dengan sebagian mengalami alih fungsi menunjukkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan aset.

Rencana untuk mengembalikan fungsi 400 gudang menjadi langkah penting, tetapi juga mengingatkan bahwa tata kelola aset negara perlu diperkuat agar tidak terjadi kehilangan kapasitas secara diam-diam.

Dalam hal ini, pengelolaan pangan harus dilihat sebagai sistem yang terintegrasi, bukan sekadar respons terhadap situasi sesaat.

Hal yang paling krusial adalah perubahan paradigma dari pendekatan reaktif menjadi preventif. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat “pemadam kebakaran” tidak cukup untuk menghadapi dinamika produksi pangan yang semakin kompleks.

Dibutuhkan sistem deteksi dini yang mampu memetakan potensi produksi, kapasitas penyimpanan, serta risiko distribusi sejak awal. Dengan demikian, setiap keputusan dapat diambil berdasarkan data dan proyeksi yang akurat.

Cuaca ekstrem dan fluktuasi harga pangan global juga menjadi faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan. Kesiapan menghadapi kondisi ini memerlukan kombinasi antara infrastruktur fisik, seperti gudang dan pengering mekanis, serta kebijakan yang adaptif.

Ketahanan pangan tidak lagi bisa dipahami sebagai kemampuan memproduksi, tetapi juga kemampuan mengelola risiko.

Maka persoalan gudang bukanlah isu sederhana yang berdiri sendiri, tapi adalah titik temu dari berbagai persoalan dalam sistem pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga tata kelola.

Ketika gudang tidak cukup, yang terganggu bukan hanya aliran barang, tetapi juga aliran nilai yang seharusnya dinikmati oleh petani.

Sebaliknya, ketika sistem penyimpanan kuat dan terencana, negara memiliki instrumen yang efektif untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan petani.

Momentum panen raya 2026 seharusnya menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa pelajaran dari masa lalu benar-benar diolah menjadi kebijakan yang lebih matang.

Bukan sekadar menambah kapasitas, tetapi membangun sistem yang adaptif, terintegrasi, dan berkeadilan. Jika itu dapat diwujudkan, maka panen raya tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran, melainkan perayaan atas keberhasilan kolektif dalam mengelola pangan sebagai fondasi kedaulatan bangsa.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Badan Pangan Nasional menilai ketahanan pangan Indonesia tetap kuat. Mayoritas kebutuhan konsumsi masyarakat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi PanganBapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan kondisi ini menjaga stabilitas pasokan di tengah tekanan geopolitik dan ancaman El Nino.

"Ketahanan pangan pokok strategis Indonesia tergolong kuat. Ini mengacu pada sebagian besar atau mayoritas kebutuhan konsumsi masyarakat ditopang dari produksi dalam negeri," kata Ketut.

Impor terbatas pada beberapa komoditas

Bapanas mencatat dari 10 komoditas pangan pokok strategis, hanya sebagian kecil yang masih bergantung pada impor.

"Berdasarkan data Proyeksi Neraca Pangan, kita ada minimal 10 (komoditas produksi dalam negeri)," ujarnya.

Komoditas seperti beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula diproyeksikan tidak memerlukan impor untuk konsumsi.

Sementara impor masih terjadi pada kedelai, bawang putih, dan daging sapi dalam porsi terbatas.

"Kita hanya mengimpor dua atau tiga yang dominan. Kedelai dan bawang putih, lalu daging sapi tapi tidak dominan," kata dia.

Stok beras diproyeksi meningkat

Produksi beras nasional menunjukkan kinerja tinggi. Realisasi tahun sebelumnya mencapai 34,7 juta ton.

Stok awal 2026 juga besar. Angkanya sekitar 12 juta ton.

Perhitungan Bapanas menunjukkan stok akhir 2026 berpotensi meningkat hingga 16 juta ton. Angka ini berasal dari stok awal 12,4 juta ton, ditambah produksi 34,7 juta ton, lalu dikurangi kebutuhan konsumsi 31,1 juta ton.

Serapan Bulog dan produksi domestik

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap gabah petani guna menjaga cadangan beras nasional.

"Cadangan beras kita di Bulog sekarang ini mencapai lebih 4 juta ton. Kita akan menyerap lagi sampai 4 juta ton. Artinya dari sisi produksi, gabahnya sangat bagus," kata Ketut.

Stok beras Bulog juga tidak lagi bergantung pada impor sejak 2025. Pasokan berasal dari hasil panen petani dalam negeri.

Selain beras, jagung pakan juga tidak lagi diimpor sejak 2025. Produksi dalam negeri dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Target peningkatan produksi

Pemerintah tetap mendorong peningkatan produksi, terutama untuk komoditas yang masih bergantung pada impor.

"Kita sudah mulai produksi dan Bapak Menteri Pertanian akan bergerak terus. Bagaimana bawang putih, kemudian termasuk juga penguatan produksi kedelai, susu, dan lain sebagainya," ujar Ketut.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan untuk komoditas utama.

"Pangan kita ini sudah swasembada pangan, protein dan karbohidrat. Jadi pangan yang dibutuhkan tubuh itu protein dan karbohidrat. Kita sudah swasembada hari ini," kata Amran.

Bulog berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bantuan pangan ini

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan keterjangkauan bantuan beras dan minyak goreng bagi keluarga penerima manfaat (KPM) melalui distribusi tepat sasaran, guna menjaga daya beli masyarakat serta mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Direktur Pemasaran Bulog Febby Novita mengatakan sebagai bentuk komitmen mewujudkan keterjangkauan bantuan tersebut, dirinya turun langsung mengawal bantuan pangan salah satunya di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Bulog berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bantuan pangan ini," kata Febby dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan, pihaknya mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di Desa Gili Indah dan Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, NTB, sebagai langkah konkret dalam menjaga ketahanan pangan serta stabilitas pasokan di daerah tersebut.

Febby yang didampingi Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah NTB Rizal P. Sukmaadijaya turun langsung ke lapangan guna memastikan proses distribusi berjalan efektif, transparan dan tepat sasaran.

Bantuan yang disalurkan berupa 20 kilogram (kg) beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi Februari-Maret 2026 kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) di wilayah itu.

Proses distribusi dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat, disertai dengan pendataan serta verifikasi guna menjamin akurasi penyaluran.

Dalam kegiatan itu, Febby mengaku dirinya juga berinteraksi dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi serta memastikan program bantuan memberikan dampak nyata.

“Kami ingin bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Febby.

Ia menambahkan ketersediaan stok pangan di wilayah NTB dalam kondisi mencukupi untuk mendukung kelancaran distribusi bantuan.

Lebih lanjut dia menyebutkan penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Lombok Utara ditujukan kepada 58.996 penerima manfaat.

Hingga saat ini, kata dia, distribusi telah terealisasi di Kecamatan Bayan sebanyak 14.736 penerima dan Kecamatan Pemenang sebanyak 8.950 penerima.

"Sementara itu, untuk Kecamatan Gangga, Kayangan dan Tanjung ditargetkan selesai dalam minggu ini,” jelas Febby.

Pelaksanaan kegiatan itu juga melibatkan aparat desa serta pemangku kepentingan setempat, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara Bulog dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

"Bulog punya peran sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional," kata Febby.

Diketahui, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi Februari-Maret 2026 secara nasional.

Secara kuantitas untuk penyaluran dua bulan secara sekaligus tersebut, Bulog akan mengeluarkan stok beras sejumlah 664,8 ribu ton dan minyak goreng 132,9 ribu kiloliter.

Anggaran yang disiapkan pemerintah dalam melaksanakan program itu sebesar Rp11,92 triliun.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menargetkan penyaluran bantuan pangan itu dapat rampung hingga akhir April 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita hanya mengimpor dua atau tiga yang dominan. Kedelai dan bawang putih, lalu daging sapi tapi tidak dominan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan ketahanan pangan strategis Indonesia dalam kondisi kuat karena mayoritas kebutuhan konsumsi masyarakat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sehingga mampu menjaga stabilitas pasokan dan ketersediaan nasional di tengah geopolitik dan ancaman El Nino.

"Ketahanan pangan pokok strategis Indonesia tergolong kuat. Ini mengacu pada sebagian besar atau mayoritas kebutuhan konsumsi masyarakat ditopang dari produksi dalam negeri," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 yang disusun Bapanas bersama kementerian/lembaga terkait, dari total 10 jenis pangan pokok strategis, hanya tiga komoditas yang membutuhkan importasi.

Sementara komoditas seperti beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula diproyeksikan tidak ada importasi untuk kebutuhan konsumsi.

"Berdasarkan data Proyeksi Neraca Pangan, kita ada minimal 10 (komoditas produksi dalam negeri)," ujarnya.

Ia menjelaskan produksi beras nasional menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian tahun sebelumnya mencapai 34,7 juta ton. Kondisi itu diperkuat stok awal tahun atau carry over stock tahun 2026 yang mencapai sekitar 12 juta ton.

Pemerintah menargetkan peningkatan ketersediaan beras secara nasional pada 2026, dengan proyeksi carry over stock ke 2027 bisa mencapai hingga 16 juta ton. Angka tersebut dinilai besar dan mencerminkan ketahanan pangan yang semakin kuat.

Perhitungan itu berasal dari stok awal 2026 sebesar 12,4 juta ton ditambah proyeksi produksi tahunan 34,7 juta ton, lalu dikurangi kebutuhan konsumsi setahun 31,1 juta ton, sehingga stok akhir tahun 2026 diperkirakan 16 juta ton.

Pemerintah memantapkan komitmen keberpihakan pada petani padi dengan menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan penyerapan gabah.

Sementara itu, stok beras yang dikelola Bulog dipastikan nihil impor karena sejak tahun 2025 sepenuhnya dipasok dari penyerapan gabah setara beras hasil panen petani Indonesia.

"Cadangan beras kita di Bulog sekarang ini mencapai lebih 4 juta ton. Kita akan menyerap lagi sampai 4 juta ton. Artinya dari sisi produksi, gabahnya sangat bagus," jelas Ketut.

Selain beras, jagung pakan juga dapat dikatakan telah swasembada karena Indonesia sudah setop impor jagung pakan sejak tahun 2025. Pangan pokok lain yang juga telah mampu dipenuhi dari panen dalam negeri antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, cabai, dan bawang merah.

"Kita hanya mengimpor dua atau tiga yang dominan. Kedelai dan bawang putih, lalu daging sapi tapi tidak dominan," tambah dia.

Kendati demikian, Ketut memastikan pemerintah akan berupaya meningkatkan produksi pangan dalam negeri, termasuk pangan pokok strategis yang belum berdikari. Kementerian Pertanian sudah memulai akselerasi untuk hal tersebut.

"Kita sudah mulai produksi dan Bapak Menteri Pertanian akan bergerak terus. Bagaimana bawang putih, kemudian termasuk juga penguatan produksi kedelai, susu, dan lain sebagainya," jelas Ketut.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia sudah meraih swasembada pangan, yakni pangan yang menjadi sumber karbohidrat dan protein.

Capaian itu menegaskan produksi pangan dalam negeri mampu menopang kebutuhan konsumsi nasional tanpa bergantung pada impor.

"Pangan kita ini sudah swasembada pangan, protein dan karbohidrat. Jadi pangan yang dibutuhkan tubuh itu protein dan karbohidrat. Kita sudah swasembada hari ini," kata Amran Sulaiman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta (7/4).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026