Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, serta tuntutan dunia terhadap pembangunan rendah karbon, Indonesia menghadapi momentum penting untuk mempercepat transisi menuju model ekonomi yang lebih berkelanjutan. Transformasi tersebut tidak lagi dapat dilakukan secara bertahap dan parsial, melainkan membutuhkan akselerasi lintas sektor agar Indonesia mampu tetap kompetitif sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya percepatan transisi berkelanjutan itulah yang mendorong Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menggelar Forum Ekonomi Hijau (FEH) pada 17 Juni 2026 di Gedung Kantor Pusat PLN, Jakarta. Forum ini menjadi ruang kolaboratif yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, pakar lingkungan, hingga pemimpin strategis nasional untuk membahas langkah konkret mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Ketua Umum IKA Unpad, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk menunda transformasi menuju ekonomi hijau. Menurutnya, dinamika global saat ini menuntut setiap negara segera beradaptasi dengan arah pembangunan yang lebih rendah karbon, efisien, dan berkelanjutan.

“Dunia sedang bergerak sangat cepat menuju ekonomi hijau dan transisi energi. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus mampu mempercepat transformasi pembangunan agar memiliki daya saing yang kuat di masa depan,” ujar Ferry.

Ia menjelaskan bahwa Forum Ekonomi Hijau diinisiasi sebagai wadah untuk mempercepat lahirnya kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi momentum untuk membangun akselerasi transisi berkelanjutan melalui kolaborasi nyata antara pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan masyarakat sipil,” tambahnya.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam sambutannya menekankan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pelaku utama ekonomi hijau dunia. Kekayaan sumber daya alam berupa hutan, laut, keanekaragaman hayati, energi, serta berbagai potensi ekonomi berbasis alam merupakan aset strategis yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Menurut Jumhur, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Karena itu, ekonomi hijau bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis yang memerlukan kerangka implementasi konkret, kebijakan yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor.

“Kita membutuhkan sinergi yang kuat agar transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga inklusif dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja baru, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Dewan Pakar BA Center, Prof. Laode M. Kamaluddin. Ia menilai ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan baru yang perlu segera diarusutamakan dalam kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya, model pembangunan konvensional yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam mulai menunjukkan berbagai keterbatasan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Prof. Laode juga menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan apabila mampu memanfaatkan momentum global saat ini secara tepat melalui kebijakan yang progresif dan dukungan investasi yang memadai.

Sementara itu, Head of Center for Environment and Sustainability Science (CESS) Unpad, Dr. Susanti Withaningsih, menegaskan bahwa urgensi transisi berkelanjutan semakin nyata seiring meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari meningkatnya bencana hidrometeorologi, degradasi lingkungan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan air.

Forum Ekonomi Hijau turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pemimpin strategis lintas sektor, di antaranya Komisaris Utama PLN sekaligus Ketua Dewan Pakar IKA Unpad Burhanuddin Abdullah, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Joko Tri Haryanto, serta berbagai pakar dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian dari forum, para pemangku kepentingan mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong kebijakan, inovasi, dan aksi nyata menuju pembangunan berkelanjutan.

Melalui Forum Ekonomi Hijau, IKA Unpad berharap lahir lebih banyak gagasan, kolaborasi, dan rekomendasi strategis yang dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju pembangunan yang berdaya saing, berketahanan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan generasi mendatang.

Iklim yang sedang berubah sekarang ini akan membutuhkan model pembangunan baru

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menargetkan kerja sama Green Indonesia Future Initiative (GIFT) dapat membawa masuk investasi hijau senilai 2 miliar dolar AS hingga 2030.

Ia mengatakan, peluncuran inisiatif kerja sama antara Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) tersebut bertujuan untuk mendukung ekonomi hijau (green economy), pekerjaan hijau (green jobs), hingga pembangunan berbasis lingkungan hidup di Indonesia.

“Iklim yang sedang berubah sekarang ini akan membutuhkan model pembangunan baru di mana pembangunan hijau tidak bisa dipandang sebelah mata,” kata Rachmat Pambudy dalam Peresmian Green Indonesia Future Initiative di Jakarta, Kamis.

Inisiatif GIFT merupakah tahap keempat dalam rangkaian kerja sama yang terjalin antara Bappenas dan GGGI. Fase pertama kolaborasi antara kedua lembaga tersebut berlangsung pada 2013 hingga 2015 dengan fokus pada integrasi pertumbuhan hijau melalui hibah GGGI.

Fase selanjutnya diimplementasikan pada 2016-2020 untuk mendorong investasi hijau di sektor energi, lahan dan hutan, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui dukungan teknis dan pengarusutamaan (mainstreaming) penggunaan energi terbarukan.

Fase ketiga berjalan pada 2021 hingga 2025 untuk memperkuat kebijakan, akses pendanaan, dan kapasitas nasional serta mendorong ambisi pertumbuhan hijau melalui investasi hijau di sektor energi terbarukan, kota hijau dan KEK, lanskap berkelanjutan, hingga keuangan hijau.

Sementara itu, inisiatif GIFT dilaksanakan berdasarkan kerangka GGGI Indonesia Country Planning Framework (CPF) 2026-2030 dengan fokus pada investasi hijau, aksi iklim, carbon pricing, kehutanan berkelanjutan, ekonomi biru dan pesisir, energi berkelanjutan, mobilitas berkelanjutan, serta bangunan dan industri hijau.

Rachmat menuturkan, program GIFT menggeser arah kerja sama Bappenas dan GGGI dari tahap konsolidasi menuju percepatan dampak pembangunan. Target investasi sebesar 2 miliar dolar AS setara dengan dua kali lipat total capaian investasi dari seluruh fase kolaborasi sebelumnya.

Untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan menyelaraskan kebutuhan pembangunan nasional Indonesia dengan dinamika pembiayaan dan prioritas regional melalui pendekatan demand-driven serta kemitraan jangka panjang.

Inisiatif tersebut juga dirancang untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kerja sama pembangunan hijau di kawasan Asia Tenggara dan menjadi ruang pembelajaran bagi negara berkembang lainnya.

“GIFT akan menjadi jembatan dinamis yang mengubah visi menjadi implementasi dan menyelaraskan kepentingan nasional dengan peluang investasi hijau global,” ujar Rachmat.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP, perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, terus memperkuat posisinya sebagai pelopor pembangunan hijau di Indonesia.

Melalui penerapan inovasi konstruksi ramah lingkungan dan efisiensi energi di berbagai proyek strategis nasional, PT PP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang tidak hanya kokoh secara fisik, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis dan sosial.

Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo menegaskan bahwa paradigma pembangunan kini telah bergeser.

“PT PP tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga masa depan yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan. Kami berkomitmen menjadikan setiap proyek sebagai perwujudan dari pembangunan berkelanjutan yang berdampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (27/10/2025).

Sebagai pelaku utama di sektor konstruksi nasional, PT PP telah menerapkan konsep green building dan efisiensi energi di sejumlah proyek ikonik, di antaranya Gedung IT Mandiri, Gedung BRI Tower, dan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo.

Selain itu, penerapan konsep pembangunan hijau juga terlihat pada proyek PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSI) Sunter, Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura di Jakarta, Gedung Kementerian PUPR, serta berbagai proyek ramah lingkungan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Setiap proyek dirancang dengan prinsip environmental efficiency, mencakup penggunaan material daur ulang, sistem pencahayaan hemat energi, water recycling system, serta penerapan building information modeling (BIM) untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi jejak karbon.

“Transformasi hijau bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kami ingin memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan oleh PT PP memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga bagi lingkungan dan generasi mendatang,” tambah Joko.

Selain itu, PT PP juga aktif berkolaborasi dengan startup teknologi konstruksi dan perguruan tinggi nasional dalam mengembangkan riset terkait efisiensi energi, smart building management, dan teknologi ramah lingkungan. Kolaborasi ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mempercepat adopsi teknologi hijau di sektor konstruksi Indonesia.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya pilar Memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Keberlanjutan Lingkungan, serta mendukung target nasional Net Zero Emission (NZE) 2060.

Melalui inovasi hijau dan efisiensi energi, PT PP berperan aktif memperkuat daya saing ekonomi hijau sekaligus mewujudkan ekosistem pembangunan yang rendah emisi dan berkeadilan.

Dengan semangat keberlanjutan, PT PP terus menegaskan diri sebagai pionir green construction nasional yang berfokus pada efisiensi energi, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, serta keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Langkah tersebut memperkuat posisi PT PP sebagai perusahaan konstruksi unggulan yang membangun fondasi bagi masa depan ekonomi hijau yang tangguh dan berdaya saing global.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berhasil membukukan kontrak baru senilai Rp6,19 triliun hingga September 2025. Capaian ini mencerminkan bisnis WIKA yang berkelanjutan sebagai perusahaan konstruksi nasional. Komposisi kontrak baru WIKA hingga September 2025 didominasi oleh sektor industri penunjang konstruksi sebesar 47,13%, sektor infrastruktur dan gedung 38,14%, sektor EPCC 6,57%, dan sektor properti 6,04%. Berdasarkan pemberi kerja, perolehan kontrak baru tersebut berasal dari BUMN sebesar 38,98%, swasta sebesar 30,95% dan Pemerintah sebesar 27,95%. Diversifikasi ini menunjukkan kekuatan portofolio WIKA yang adaptif terhadap berbagai peluang pembangunan di dalam negeri.

WIKA Kembali Dipercaya Garap Proyek Irigasi untuk Perkuat Swasembada Pangan

Sebagai wujud komitmen terhadap ketahanan pangan nasional yang selaras dengan program Asta Cita dan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance), WIKA berhasil meraih sejumlah proyek strategis di sektor irigasi. Proyek-proyek tersebut tidak hanya memperkuat infrastruktur sumber daya air, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas pertanian.

Di Provinsi Jawa Tengah, WIKA melaksanakan proyek pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditujukan untuk memperluas akses irigasi di kawasan pertanian produktif. Sementara di Sumatra, WIKA tengah mengerjakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahap II di Provinsi Jambi, Jaringan Irigasi Air Tanah di Kabupaten Muara Enim, dan di beberapa titik Kabupaten Muara Rawas. Di Kalimantan, WIKA berperan dalam pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, serta di beberapa titik Provinsi Kalimantan Utara yang tersebar di Kabupaten Tana Tidung, Nunukan, dan Bulungan.

Seluruh proyek tersebut bertujuan meningkatkan keandalan distribusi air bagi lahan pertanian dan memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan komitmen Perseroan terhadap pembangunan hijau dan efisiensi energi.

“Capaian kontrak baru hingga September ini menjadi bukti konsistensi WIKA dalam menjaga pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, menghadirkan multiplier effect bagi masyarakat, serta memperkuat peran Perseroan dalam pembangunan nasional,” ujar Agung Budi Waskito, Direktur Utama WIKA.

Ke depan, WIKA akan terus mengembangkan portofolio proyek yang kompetitif, memperluas peran di sektor-sektor strategis nasional, serta menggerakan ekonomi di area wilayah operasi. Berlandaskan inovasi dan prinsip keberlanjutan, WIKA optimistis dapat terus menjadi penggerak utama pembangunan di Indonesia.