Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Bukit Darmo Property Tbk. (BKDP) memperoleh pinjaman afiliasi senilai Rp175,54 miliar dari Komisaris Utama perseroan, Endang Lestari Pujiastuti, guna mendukung modal kerja dan kebutuhan operasional perusahaan.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan, BKDP telah menandatangani akta pernyataan transaksi pinjaman tersebut pada 28 April 2026.

Pinjaman itu memiliki tenor selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, dengan tingkat bunga sebesar 0,5% per tahun tanpa kewajiban penyediaan jaminan.

Direktur Utama BKDP Hendro Sumampow mengatakan transaksi tersebut dilakukan untuk mendukung keberlangsungan usaha perseroan di tengah kebutuhan pendanaan operasional dan pengembangan proyek.

“Transaksi ini bersifat sangat mendesak untuk menjamin keberlangsungan usaha Perseroan dengan kondisi yang lebih menguntungkan dibandingkan alternatif pendanaan lain,” tulis Hendro dalam keterbukaan informasi, Jumat (22/5/2026).

Adapun dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan perseroan, antara lain pembiayaan pembangunan hotel sebesar Rp64,42 miliar, renovasi mal Rp81,35 miliar, pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp21,47 miliar, pembayaran listrik PLN Rp2,43 miliar, serta biaya operasional Rp5,85 miliar.

Perseroan menilai transaksi tersebut memberikan manfaat finansial karena tingkat suku bunganya lebih rendah dibandingkan bunga pasar dan tidak mensyaratkan jaminan aset.

Nilai transaksi tersebut setara sekitar 57% dari total ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audited per 31 Desember 2025.

BKDP menegaskan transaksi ini merupakan transaksi afiliasi karena pemberi pinjaman merupakan Komisaris Utama perseroan. Meski demikian, manajemen memastikan transaksi telah dilakukan sesuai prinsip kewajaran dan praktik bisnis yang berlaku umum.

“Tidak terdapat anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan yang turut serta dalam pengambilan keputusan atas transaksi ini,” tambah Hendro.

Perseroan juga memastikan transaksi pinjaman tersebut tidak memberikan dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha perusahaan. Sebaliknya, pendanaan tersebut dinilai dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan BKDP.

Bisnis.com, JAKARTA - Diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2026 masih tersedia bagi masyarakat atau wajib pajak di Kota Tangerang, hingga 31 Maret mendatang di kota Tangerang.

Selain potongan pembayaran, Pemkot Tangerang juga memberlakukan penghapusan sanksi administrasi pajak. Dengan demikian, masyarakat dapat melunasi kewajiban PBB tanpa dikenakan denda keterlambatan.

“Untuk memberikan kemudahan layanan, Bapenda Kota Tangerang bekerja sama dengan bank bjb menghadirkan loket keliling PBB di berbagai titik strategis permukiman warga. Yakni, periode loket keliling 5-7 Maret dengan waktu pelayanan 08.00 hingga 15.00 WIB,” papar Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa, dilansir dari laman resmi pemkot Tangerang.

Dia menjelaskan, masyarakat cukup membawa SPPT PBB dan melakukan pembayaran langsung di lokasi. Program jemput bola ini diharapkan dapat mempermudah warga dalam mengakses layanan pembayaran pajak tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

Untuk memudahkan masyarakat, Pemkot Tangerang menyediakan berbagai kanal pembayaran, baik secara tunai (offline) maupun nontunai (online).

Kanal Pembayaran Tunai (Offline)

1. Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang
2. bank bjb
3. Alfamart
4. Pos Indonesia

Kanal Pembayaran Nontunai (Online)

1. Tokopedia
2. OVO
3. Lazis/Link pembayaran LICIN
4. LinkAja
5. Shopee
6. GoPay
7. bjb DIGI
8. QRIS
9. PosPay
10. Aplikasi Tangerang LIVE

Loket Keliling Diskon PBB Periode 5-6-7 Maret 2026

1. Kantor Kelurahan Batuceper
2. Cluster Pinus – Royal (Tangerang)
3. Puri Beta (Larangan)
4. Alamanda RW 010 (Periuk)
5. Kantor Kelurahan Kedaung Baru

Berikut sederet diskon PBB-P2 dan BPHTB yang dihadirkan Pemkot Tangerang:

1. Diskon BPHTB 50% sertifikat PRONA/PTSL/PTKL
2. Diskon PBB-P2 25% pada PBB-P2 tahun 1994-2014
3. Diskon PBB-P2 20% pada Buku 1 Rp0 s/d Rp100 ribu
4. Diskon PBB-P2 10% pada Buku II Rp100.001 s/d RP500.000
5. Diskon PBB-P2 6% pada Buku III Rp500.001 s/d Rp2 Juta
6. Diskon PBB-P2 4% pada Buku IV Rp2.000.001 s/d Rp5 juta
7. Diskon PBB-P2 3% pada Buku V lebih dari Rp5 juta
8. Diskon PBB-P2 Bebas Denda PBB-P2 sampai tahun 2025

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung transformasi digital layanan publik melalui peluncuran layanan Smart Billing untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Karanganyar. Sinergi antara Bank Jateng dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar ini merupakan langkah strategis dalam mendorong Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Rabu (28/1/2026), Wakil Pemimpin Bank Jateng Cabang Karanganyar Anang Tri Widodo menyampaikan bahwa inovasi ini dirancang untuk menjawab tantangan zaman yang menuntut digitalisasi pembayaran.

“Bank Jateng berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan keuangan yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan daerah. Smart Billing ini kami rancang sebagai solusi pembayaran PBB yang praktis, nontunai, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Anang dalam siaran pers, Rabu (4/2/2026).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa melalui sistem ini, Nomor Objek Pajak (NOP) dapat dikonversi menjadi kode QRIS, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor bank atau kantor pelayanan pajak.

"Dengan sistem QRIS, masyarakat bisa membayar PBB kapan saja dan di mana saja. Bahkan warga Karanganyar yang berada di luar kota tetap bisa memenuhi kewajiban pajaknya secara mudah melalui mobile banking atau dompet digital," tambahnya.

Selain memberikan kemudahan bagi warga, layanan ini turut membawa dampak signifikan bagi efisiensi tata kelola di tingkat desa. Melalui satu aplikasi terintegrasi, perangkat desa kini dapat menerbitkan kode QRIS untuk banyak NOP sekaligus, sehingga proses pelayanan menjadi jauh lebih cepat. Selain itu, digitalisasi ini meningkatkan keamanan dan transparansi dengan meminimalkan praktik titipan uang tunai karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis di dalam sistem.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulato menyambut positif inovasi ini sebagai langkah penting dalam modernisasi sistem pembayaran pajak daerah.

“Digitalisasi pembayaran PBB melalui Smart Billing sangat membantu masyarakat. Wajib pajak kini tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan, sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Kami berharap inovasi ini mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Kurniadi Maulato.

Aplikasi Smart Billing Bank Jateng saat ini sudah dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Pengguna cukup memilih menu PBB, memasukkan nomor NOP, dan sistem akan menerbitkan barcode QRIS yang aktif untuk segera dilakukan pembayaran.