REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong penggunaan data yang lebih akurat untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Pendekatan berbasis nama dan alamat atau by name by address dinilai penting agar bantuan dan intervensi pemerintah tepat menyasar keluarga yang membutuhkan.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono mengatakan, data presisi menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas program penanganan stunting.

"Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih akurat individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian prioritas sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan," ujar Budi di Jakarta, Kamis (11/6/2026)

Menurut Budi, penguatan sistem data perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antarkementerian dan lembaga.

Budi menjelaskan, ketersediaan data yang berkualitas menjadi syarat penting dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti sehingga intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata terhadap percepatan penurunan stunting.

"Kemendukbangga/BKKBN selama ini telah membangun basis data keluarga berisiko stunting (KRS) hingga level desa/kelurahan yang dapat dilakukan sebagai basis intervensi oleh lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," ujar Budi.

Selain data yang akurat, koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah juga dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan program. Pemerintah daerah berperan langsung dalam pelaksanaan program karena berhadapan dengan masyarakat dan memahami kebutuhan wilayah masing-masing.

"Oleh karena itu, dukungan kebijakan, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program," tuturnya.

Budi menilai penanganan stunting merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak yang tumbuh dengan asupan gizi memadai dan lingkungan yang mendukung memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas ekonomi.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memanfaatkan bonus demografi dan mendukung target Indonesia Emas 2045.

Budi mengatakan, percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan akses air minum dan sanitasi layak, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) yang melibatkan Bank Dunia dan Bappenas disebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga agar penanganan stunting berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

"Upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial maupun sektoral, tetapi membutuhkan keselarasan kebijakan, sinkronisasi program, serta koordinasi yang kuat di seluruh tingkatan pemerintahan," ucap Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam upaya menurunkan angka stunting. Berdasarkan Survei Kesehatan Nasional, prevalensi stunting turun dari 30,8% pada 2018 menjadi 19,8% pada 2024. Penurunan ini memberikan manfaat ekonomi yang diperkirakan mencapai US$10 miliar.

Manfaat tersebut berasal dari berbagai dampak positif, a.l berkurangnya sekitar 9.300 kematian anak, terselamatkannya sekitar 5,3 juta poin IQ yang sebelumnya berpotensi hilang, serta berkurangnya kehilangan sekitar 854.000 tahun masa sekolah setiap tahunnya. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan laju penurunan stunting tercepat di dunia.

Kemajuan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan di bidang kesehatan. Dampaknya nyata bagi kehidupan anak-anak Indonesia. Makin sedikit anak yang memulai hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dan makin banyak yang memiliki fondasi fisik serta kognitif yang dibutuhkan untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara bermakna bagi masyarakat.

Seiring dengan berlanjutnya pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, serta komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan target Nutrition for Growth yang makin dekat, Indonesia perlu menjaga momentum dan kemajuan yang dicapai.

Stunting bukan semata-mata persoalan kesehatan. Berbagai studi menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih besar menghadapi hambatan dalam prestasi belajar, kesiapan memasuki dunia kerja, serta tingkat produktivitas.

Dalam skala nasional, kondisi ini membatasi daya saing jangka panjang dan menghambat pencapaian ambisi pembangunan. Saat ini, lebih dari 4,5 juta anak Indonesia di bawah usia 5 tahun masih mengalami stunting, atau hampir seperlima dari seluruh anak usia dini. Berdasarkan Cost of Inaction Tool yang dikembangkan oleh Nutrition International, stunting berkontribusi terhadap sekitar 26.000 kematian yang sebenarnya dapat dicegah setiap tahunnya.

Dampak ekonomi stunting juga sangat besar. Setiap tahunnya, stunting diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar US$29 miliar (>Rp490 triliun). Kerugian itu mencakup hilangnya lebih dari 2,4 juta tahun masa sekolah serta sekitar 15 juta poin IQ setiap tahun. Untuk itu, menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas bukanlah pilihan, tetapi keharusan.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk memprioritaskan perbaikan gizi sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. Pengalaman Indonesia dalam menurunkan angka stunting membuktikan bahwa kemajuan nyata dapat dicapai ketika penanganan stunting dijadikan agenda bersama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

Kemajuan Indonesia dalam menurunkan angka stunting dalam skala besar mencerminkan adanya strategi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, serta koordinasi yang konsisten dari tingkat kebijakan nasional hingga pelaksanaan di desa. Pendekatan ini menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas lintas sektor, mencakup kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan desa, dan sistem pangan, sehingga memungkinkan capaian tersebut terwujud.

Di tingkat lokal, para pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten, dan komunitas menyesuaikan kebijakan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2018–2024 dengan kondisi setempat. Penyesuaian ini memastikan bahwa intervensi yang dirancang secara nasional benar-benar menjangkau anak-anak, ibu hamil, dan remaja putri yang paling membutuhkan. Salah satu contohnya adalah proyek Better Investment for Stunting Alleviation (BISA) yang dilaksanakan oleh Nutrition International dan Save the Children sejak 2019. Proyek ini mendukung adaptasi kebijakan nasional ke tingkat lokal melalui penguatan kapasitas para pemimpin daerah dalam perencanaan, penganggaran, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Kemitraan teknis jangka panjang juga berperan penting dalam mengubah kebijakan menjadi hasil yang berkelanjutan. Sejak 2006, Nutrition International telah bekerja sama dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi berbasis bukti yang berbiaya rendah dan berdampak tinggi. Intervensi-intervensi ini secara langsung berkontribusi terhadap penurunan stunting di Indonesia.

Upaya tersebut mencakup peningkatan kesehatan ibu dan anak, promosi menyusui eksklusif sejak dini, pengobatan anemia dan malnutrisi akut berat, suplementasi mikronutrien, serta dorongan terhadap penerapan pola makan yang sehat dan beragam.

Indonesia kini memasuki babak baru dalam upaya menurunkan stunting. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting yang tengah disiapkan, serta pembentukan Badan Nasional Gizi, mencerminkan komitmen nasional yang kuat. Pada saat yang sama, pemerintah menetapkan target yang ambisius untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2% pada 2029.

Mencapai target ini membutuhkan komitmen politik berkelanjutan, koordinasi lintas sektor yang solid, peningkatan investasi dalam program gizi, serta implementasi efektif dan dalam skala besar.

Perjalanan Indonesia dalam menurunkan angka stunting menunjukkan: kepemimpinan, bukti ilmiah, dan kolaborasi berjalan seiring. Pencapaian tujuan nasional, mulai dari prioritas pembangunan jangka menengah hingga visi Golden Indonesia 2045, pada akhirnya bergantung pada kemampuan memastikan generasi saat ini tumbuh sehat, mendapatkan nutrisi yang cukup, dan siap berkontribusi bagi masyarakat. Berinvestasi dalam gizi berarti berinvestasi dalam daya saing, ketahanan, dan kemakmuran bersama Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, BANDUNG-- Kabupaten Sumedang mencatatkan capaian signifikan dalam menekan angka stunting, dengan prevalensi penurunan kasus menjadi 6,74% dari angka awal 17,1% berdasarkan data SIGIZI Kesga.

Meski menunjukkan tren positif, Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Ia menekankan bahwa penanganan stunting tidak hanya bergantung pada program, tetapi juga pada pengawasan ketat di lapangan.

“Tahun ini turun, tetapi masih banyak yang harus dibenahi. Penanganan stunting bukan hanya soal program, tetapi soal kedisiplinan kita mengawal lapangan,” ujarnya.

Fajar secara tegas menginstruksikan seluruh camat untuk memperketat pengawasan terhadap kepala desa (kades). Pengawasan ini bertujuan memastikan agar Kades lebih proaktif memantau ibu hamil, bayi, balita dan wilayah yang tergolong rawan stunting. Ia juga meminta jajaran di tingkat kecamatan dan desa untuk melakukan pendekatan langsung.

“Lakukan door to door. Jangan hanya menunggu laporan. Datangi rumah-rumah, lihat situasi nyata, dan pastikan tidak ada kasus stunting baru,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan pentingnya pembaruan data secara real time agar setiap intervensi dapat dilakukan tepat sasaran dan tidak ada kasus stunting yang terlewat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Fajar juga menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi seluruh anggota TPPS yang dinilai telah menjalankan tugas dengan baik.

“Tim ini orang-orang pilihan yang dipercaya untuk memastikan anak-anak Sumedang tumbuh kembang lebih baik. Terima kasih atas dedikasi selama ini. Semoga rakor ini menghasilkan strategi yang lebih tajam, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sumedang,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sumedang, Aceng Solahudin Ahmad, menyebutkan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama keberhasilan Sumedang menekan angka stunting secara signifikan.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus fokus pada penguatan edukasi keluarga dan intervensi gizi.

“Capaian penurunan stunting tidak lepas dari kerja bersama semua pihak mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, hingga kader dan masyarakat. Kami DPPKBP3A Kabupaten Sumedang akan terus memperkuat edukasi keluarga, pendampingan ibu hamil, serta intervensi gizi yang berkelanjutan,” tutup Aceng.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut mendapatkan tugas membangun 500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho menyebut, investasi SPPG yang dilakukan anggota kadin sebagai dukungan terhadap proyek pemerintah.

“Kami sudah jalankan 500 SPPG di daerah 3T. Ini adalah bukti nyata komitmen Kadin dalam mendukung agenda strategis nasional dan memastikan akses gizi untuk masyarakat tertinggal,” ujar Eko dalam agenda Rapimprov Kadin Riau 2025 di Pekanbaru Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, SPPG menjadi instrumen penting untuk mendukung keberlanjutan MBG yang kini telah mencapai 40 juta porsi setiap hari. Eko meyakini pemberian makan siang gratis memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan gizi dan penurunan stunting di Indonesia.

Taufan menjelaskan bahwa keberadaan 500 SPPG juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem rantai pasok pangan yang lebih kuat, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan telur, ayam, dan susu akibat program MBG.

“MBG ini sudah berjalan besar. Bahkan Singapura pun tidak memberikan program sebesar itu untuk seluruh warganya. Indonesia justru memberikan tujuh kali lipat lebih banyak. Dampak positifnya sudah mulai terasa,” katanya.

Selain program gizi, Kadin Indonesia juga fokus pada penguatan tiga sektor utama kemandirian ekonomi bangsa yaitu pangan, energi, dan air. Sektor-sektor tersebut diyakini menjadi penopang penting menghadapi ketidakpastian global pada 2026.

“Kami mendorong kemandirian ekonomi melalui food, energy, dan water security. Ini tiga fondasi penting agar ekonomi nasional tetap kokoh,” jelas Taufan.

Kadin Indonesia juga menegaskan dorongan terhadap hilirisasi industri, transformasi UMKM, serta percepatan ekonomi hijau dan sirkular. Menurut Taufan, inklusivitas menjadi kunci agar seluruh pelaku usaha dapat terlibat dalam pembangunan ekonomi nasional.

Selain SPPG, sejumlah program nyata Kadin juga berjalan, antara lain pembangunan dan perbaikan rumah layak huni, klinik gotong royong untuk layanan kesehatan komunitas, serta percepatan digitalisasi UMKM untuk memperkuat daya saing. Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi masyarakat dari akar rumput.

Untuk Provinsi Riau, Taufan menegaskan bahwa Kadin Indonesia akan melakukan evaluasi terhadap seluruh program sebelumnya serta menyiapkan program 2026 yang diselaraskan dengan agenda nasional.

“Tahun 2026 akan sangat menantang secara global. Karena itu kami akan memperkuat advokasi magang nasional agar dunia pendidikan benar-benar selaras dengan industri,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Riau Masuri menegaskan bahwa Rapimprov menjadi momentum memperkuat soliditas internal organisasi sekaligus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ia menyebut Kadin Riau memiliki komitmen untuk terus mendukung akselerasi pembangunan ekonomi, terutama melalui pemberdayaan sektor usaha.

“Kadin Riau berkomitmen menjadi mitra utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui Rapimprov ini, kami ingin memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha, khususnya UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya.

Masuri menegaskan, Kadin Riau akan terus mengambil peran aktif dalam menjaga iklim investasi tetap kondusif serta mendorong inovasi di sektor ekonomi. “Kami siap mendukung penuh langkah pemerintah untuk mendorong kemajuan ekonomi Bumi Lancang Kuning,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan dana insentif fiskal senilai Rp 300 miliar bagi pemerintah daerah yang berhasil menurunkan stunting di daerahnya.

Besaran dana ini ia tetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330 Tahun 2025. KMK itu ia tandatangani sejak 10 November 2025.

"Menetapkan alokasi Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting sebesar Rp 300 miliar," dikutip dari diktum kedua KMK 330/2025, Rabu (12/11/2025).

Kendati begitu, besaran nilai insentif bagi daerah yang berhasil menurunkan stunting itu turun dibandingkan pada 2024 yang senilai Rp 775 miliar, sebagaimana ditetapkan dalam KMK 353/2024.

Selain nilai insentif yang turun, jumlah pemda penerima insentif kategori ini juga lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, dengan rincian tiga provinsi, 38 kabupaten, dan sembilan kota.

Sedangkan, dalam KMK 353/2024 yang ditandatangani Menteri Keuangan era Sri Mulyani Indrawati, jumlah daerah penerima insentif sebanyak sembilan provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota.

Untuk tahun ini, provinsi yang menerima insentif itu adalah Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Sedangkan tingkat kabupaten, yakni Deli Serdang, Batu Bara, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Pringsewu, Bandung, Bogor, Garut, Karawang, Demak, Kudus, Pemalang, Sukoharjo, Bojonegoro, Jombang, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, dan Tuban.

Kemudian, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Morowali, Bantaeng, Gowa, Maros, Pinrang, Sinjai, Sidenreng Rappang, Takalar, Wajo, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Sumbawa Barat, Tangerang, dan Bintan.

Tingkat kota yang mendapat insentif, yakni Tebing Tinggi, Sukabumi, Blitar, Madiun, Mojokerto, Batu, Palu, Serang, dan Tangerang Selatan.

Dana isentif fiskal ini dialokasikan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam lampiran KMK 330/2025 terdapat jenis belanja penandaan stunting termasuk di antaranya untuk program pendidikan; penyediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman; penyediaan air minum; pengelolaan sampah dan limbah; pengembangan permukiman; hingga ketahanan pangan.

"Dalam hal terdapat sisa Dana Insentif Fiskal, sisa dana digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana insentif fiskal atas pencapaian kinerja daerah," sebagaimana tertulis dalam KMK 330/2025.