Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakantarif impor terbaru Amerika Serikat (AS) memicu dinamika dalam perdagangan global setelah terbit putusan Mahkamah Agung setempat yang membatalkan kebijakan tarif sebelumnya sehingga mengubah peta negosiasi perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri, menilai pembatalan tarif lama yang sebelumnya sangat tinggi, bahkan dalam beberapa skema mencapai 60% hingga 90%, memberikan sinyal positif bagi stabilitas ekonomi global.

Dia menyebut kebijakan tarif ekstrem sebelumnya menyerupai perang dagang dan praktik merkantilisme yang bertentangan dengan semangat liberalisme perdagangan.

“Tarif besar-besaran itu seperti perang dagang. Dengan kembali ke 10%, setidaknya tekanan berkurang dan pasar merespons lebih positif,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, tarif impor pada dasarnya dibayar oleh konsumen di negara tujuan karena eksportir cenderung menaikkan harga untuk menutup biaya tambahan. Ketika harga naik, permintaan bisa menurun dan berdampak pada volume ekspor.

Dampak terhadap Indonesia, dia menilai, sangat bergantung pada skenario tarif yang diterapkan. Jika Indonesia dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, daya saing produk ekspor akan menurun.

Hal ini berpotensi menekan volume ekspor dan mengurangi permintaan terhadap rupiah, sehingga nilai tukar bisa melemah.

Sebaliknya, jika tarif Indonesia setara dengan negara lain, daya saing relatif tetap terjaga. Ekspor dapat dipertahankan, bahkan meningkat jika permintaan stabil.

“Kalau ekspor meningkat, permintaan terhadap rupiah naik dan itu bisa memperkuat nilai tukar. Tapi kalau kalah bersaing, rupiah bisa tertekan,” jelasnya.

Dari sisi UMKM, Wildan menilai dampaknya tidak selalu langsung. Sebagian besar UMKM Indonesia tidak banyak terlibat dalam ekspor langsung ke AS, tetapi terdampak melalui harga bahan baku impor seperti kedelai dan tepung terigu. Jika tarif rendah membuat bahan baku lebih murah, biaya produksi UMKM bisa turun dan meningkatkan daya saing produk.

“Kalau bahan baku impor lebih murah, itu bisa menguntungkan UMKM, terutama sektor makanan. Tapi tetap tergantung komoditas dan kebijakan, akhirnya seperti apa,” kata Wildan yang juga Ketua ISEI Malang itu.

Dia juga menekankan pentingnya strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing nasional, seperti perbaikan kualitas produk, sertifikasi internasional, kemudahan perizinan, akses pembiayaan ekspor, serta percepatan hilirisasi komoditas unggulan agar memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Persoalan Legal, Bukan Politik

Sementara itu, dosen FISIP UB, Pantri Muthriana Erza Killian, menjelaskan bahwa kebijakan tarif yang sebelumnya diumumkan pemerintah AS pada April 2025 terdiri atas dua jenis, yakni tarif universal dan tarif resiprokal. Namun, Mahkamah Agung AS menyatakan kebijakan tersebut ilegal karena penetapan tarif seharusnya melalui persetujuan Kongres, bukan kewenangan sepihak presiden.

“Penetapan tarif itu harus melalui Kongres. Presiden AS tidak memiliki hak untuk mengeluarkan keputusan tersebut secara sepihak. Jadi ini persoalan legalitas, bukan semata-mata motif politik,” ujarnya.

Setelah pembatalan itu, pemerintah AS kembali mengeluarkan kebijakan baru berupa tarif 10% dengan menggunakan dasar hukum berbeda. Erza menilai langkah tersebut memperlihatkan konsistensi arah proteksionisme AS yang telah terlihat sejak periode pertama kepemimpinan Donald Trump.

Dia menyebut komitmen AS terhadap sistem perdagangan multilateral dan WTO telah melemah. Kebijakan tarif sepihak dinilai bertentangan dengan prinsip dasar WTO, terutama terkait prediktabilitas dan kewajiban konsultasi dengan mitra dagang sebelum menetapkan kebijakan baru.

“Dalam sistem WTO, perubahan tarif idealnya dinegosiasikan bersama, bukan diputuskan sepihak. Ini jelas memperlihatkan pelemahan komitmen terhadap rezim perdagangan bebas global,” katanya.

Erza juga menjelaskan bahwa jika negara lain menggugat kebijakan tersebut ke WTO, proses penyelesaian sengketa bisa berlangsung lama, bahkan hingga lima tahun.

Selain itu, tidak ada jaminan bahwa negara yang kalah akan patuh sepenuhnya terhadap putusan karena hukum internasional tidak memiliki mekanisme pemaksaan yang kuat.

Dia menambahkan bahwa dampak kebijakan tarif terhadap negara berkembang tidak bisa digeneralisasi. Setiap negara memiliki karakteristik komoditas dan tingkat ketergantungan yang berbeda terhadap pasar AS. Indonesia, misalnya, memiliki komoditas mineral kritis seperti nikel yang dibutuhkan AS, sementara negara lain memiliki keunggulan di sektor berbeda.

“Negara yang memiliki komoditas strategis akan punya daya tawar lebih tinggi. Jadi dampaknya sangat tergantung pada struktur ekspor masing-masing negara,” jelasnya.

Erza menambahkan pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan langkah renegosiasi jika kesepakatan dagang sebelumnya didasarkan pada ancaman tarif tinggi yang kini telah dibatalkan. Menurutnya, perubahan kondisi hukum di AS membuka ruang evaluasi ulang perjanjian yang telah disepakati.

“Kalau basis ancamannya sudah hilang, seharusnya ada ruang untuk renegosiasi. Jangan langsung menerima kesepakatan lama tanpa mempertimbangkan situasi terbaru,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam negara mana pun yang ingin "bermain-main" setelah putusan penting Mahkamah Agung AS terkait tarif akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi. Seperti diketahui, Mahkamah Agung AS menyatakan tarif yang diberlakukan Trump tahun lalu berdasarkan undang-undang keadaan darurat nasional adalah ilegal. Putusan ini kembali memunculkan ketidakpastian di sejumlah negara terkait kesepakatan dagang yang telah ditandatangani maupun yang masih dalam proses dengan Amerika Serikat.

"Negara mana pun yang ingin 'bermain-main' dengan putusan Mahkamah Agung yang konyol itu, terutama mereka yang telah 'merugikan' AS selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi dan lebih buruk dari yang baru saja mereka sepakati. Pembeli harap waspada!" tulis Trump di platform Truth Social seperti dikutip dari TRT News, Selasa (24/2/2026).

Sejak putusan tersebut, Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif baru sebesar 15 persen terhadap impor ke Amerika Serikat. Kebijakan ini dapat berlaku selama 150 hari sementara pemerintahannya menyiapkan langkah yang lebih permanen.

Trump juga melontarkan kritik keras terhadap Mahkamah Agung. Ia menyebut putusan yang membatasi kewenangannya dalam kebijakan tarif sebagai keputusan yang "bodoh" dan justru mengeklaim bahwa putusan tersebut memberinya lebih banyak kekuasaan.

Dalam unggahan panjang di Truth Social, Trump menyatakan putusan pengadilan pada Jumat pekan lalu itu sebagai keputusan yang "konyol, bodoh, dan sangat memecah belah secara internasional."

Tanpa penjelasan detail, Trump menambahkan bahwa ia dapat menggunakan lisensi untuk melakukan tindakan yang sangat keras terhadap negara-negara asing, terutama negara yang menurutnya telah merugikan Amerika Serikat selama beberapa dekade.

Tuntutan Pengembalian Dana

Setelah putusan pengadilan tersebut, sejumlah politisi Partai Demokrat menuntut pengembalian dana tarif. Gubernur Illinois JB Pritzker mengirimkan tagihan kepada Trump yang menuntut pengembalian hampir 9 miliar dolar AS kepada keluarga di Illinois. Tuntutan ini diajukan setelah Mahkamah Agung AS dalam putusan 6-3 menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan kekuasaan darurat untuk memberlakukan tarif yang mengubah lanskap perdagangan global dan mendorong kenaikan harga di dalam negeri. Pritzker mendesak Gedung Putih untuk segera mencairkan dana tersebut.

Gubernur California Gavin Newsom juga menyampaikan tuntutan serupa. Ia menyatakan dana yang terkumpul dari tarif tersebut berasal dari kantong warga AS dan seharusnya dikembalikan.

"Sudah saatnya membayar, Donald. Tarif ini tidak lebih dari pungutan ilegal yang mendorong kenaikan harga dan merugikan keluarga pekerja, demi merusak aliansi lama dan menekan mereka," ujar Newsom.

"Setiap dolar yang diambil secara melawan hukum harus segera dikembalikan, lengkap dengan bunganya."

Pritzker dan Newsom dipandang luas sebagai calon potensial dari Partai Demokrat dalam pemilihan presiden 2028. Tuntutan mereka menambah dimensi politik dalam persoalan hukum dan ekonomi yang kompleks.

Diumumkan dengan sorotan besar pada April lalu, tarif Trump telah mengumpulkan lebih dari 130 miliar dolar AS dari para importir. Sebagian besar beban tambahan tersebut diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan keraguannya bahwa warga Amerika biasa akan menerima kompensasi langsung.

Skala potensi pengembalian dana sangat besar. Model Anggaran Penn-Wharton memperkirakan pengembalian dana bisa mencapai 175 miliar dolar AS, meski belum jelas siapa yang pada akhirnya akan menerima dana tersebut.

Trump sendiri mengakui bahwa proses pengembalian dana dapat memakan waktu bertahun-tahun.

Hal ini menjadi perubahan tajam bagi warga yang sebelumnya berharap menerima cek "dividen tarif" setelah Trump, yang kini berusia 79 tahun, berulang kali menyatakan tahun lalu bahwa jutaan warga Amerika akan mendapatkan "sedikit pengembalian dana" karena pemerintah menerima begitu banyak pemasukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan di pasar spot Senin (23/2/2026).

Mengutip data Bloomberg, mata uang Garuda naik 0,51 persen ke level Rp 16.802 per dollar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan rupiah berpotensi menguat terhadap dollar Amerika Serikat, setelah pelemahan tajam mata uang Negeri Paman Sam.

Tekanan terhadap dollar terjadi setelah data pertumbuhan ekonomi AS dirilis jauh di bawah ekspektasi pasar.

“Rupiah berpotensi menguat terhadap dollar AS yang melemah tajam setelah data pertumbuhan ekonomi yang jauh di bawah ekspektasi,” ujar Lukman kepada Kompas.com.

Sentimen negatif terhadap dollar semakin diperkuat oleh keputusan Mahkamah Agung AS yang menganulir kebijakan tarif Presiden Donald Trump, sehingga menurunkan tensi perang dagang dan mengurangi permintaan terhadap aset safe haven berbasis dollar.

Kombinasi faktor fundamental dan sentimen global tersebut membuka ruang penguatan rupiah dalam jangka pendek, terutama jika aliran dana asing kembali masuk ke pasar emerging markets.

Di lain sisi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ditutup ke zona hijau pada perdagangan Senin sore ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup di posisi 8.396,082 atau naik 124,315 poin setara 1,50 persen.

Sepanjang sesi, indeks dibuka di level 8.334,543 dan sempat menyentuh angka terendah 8.327,567, sebelum bergerak menguat hingga mencetak angka tertinggi harian di 8.397,065.

Dari sisi aktivitas perdagangan, volume transaksi mencapai 49,609 miliar saham dengan nilai transaksi (turnover) sebesar Rp 24,167 triliun dan frekuensi perdagangan menembus 3.041.661 kali transaksi.

Adapun, 468 saham menguat, 206 saham melemah, dan 142 saham stagnan.

Sehingga membuat kapitalisasi pasar BEI menyentuh Rp 15.175,492 triliun.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC -- Diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat membuahkan hasil konkret bagi perekonomian dan kedaulatan energi Indonesia. Diketahui, Prabowo melaksanakan sejumlah agenda dalam kunjungan tersebut termasuk di antaranya mengikuti pertemuan perdana Board of Peace (BoP).

"Di tengah padatnya agenda Board of Peace, Presiden Prabowo menjadi satu-satunya kepala negara yang menggelar pertemuan bilateral secara langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump," ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui konferensi pers, Jumat (20/2/2026) malam.

Teddy menyampaikan, pertemuan Prabowo dan Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Berikut ini adalah daftar kesepakatan tersebut seperti dikutip dari Instagram resmi Sekretariat Kabinet:

1. Tarif perdagangan berhasil diturunkan hampir 50 persen dari 32 persen menjadi 19 persen. Serta terdapat pemberian fasilitas tarif 0 persen bagi 1.819 produk unggulan Indonesia, khususnya sektor pertanian dan industri strategis yang membuka ruang ekspansi lebih luas di pasar global.
2. Indonesia membuka pintu investasi bagi perusahaan AS di sektor mineral kritis, dengan tetap mengedepankan regulasi nasional, kedaulatan sumber daya alam, serta agenda hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
3. Pemerintah mengalokasikan pembelian energi dari AS senilai USD 15 miliar. Ini bagian dari strategi nasional untuk menjaga ketahanan energi dan keseimbangan neraca perdagangan tanpa menambah ketergantungan impor melalui optimalisasi dan penataan ulang sumber pasokan dari berbagai negara mitra. Pertamina juga merintis kerja sama teknologi dengan mitra AS untuk mengoptimalkan ladang minyak nasional.
4. Porsi saham Indonesia di PT Freeport Indonesia ditargetkan dari 51 persen naik menjadi 63 persen pada tahun 2041, dengan skema penerimaan negara dan royalti untuk Papua. Di sektor migas, komunikasi lanjutan dilakukan dengan ExxonMobil untuk perpanjangan operasi hingga 2055, dengan rencana investasi tambahan sekitar 10 miliar dolar AS guna menjaga dan meningkatkan produksi nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh negosiasi, baik di sektor tambang maupun migas dilakukan dengan tetap mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat (20/2/2026) bergerak cepat mengganti tarif impor yang dibatalkan Mahkamah Agung dengan bea masuk global sementara sebesar 10 persen selama 150 hari. Ia juga memerintahkan penyelidikan baru berdasarkan undang-undang lain yang memungkinkan tarif tersebut diberlakukan kembali.

Trump menandatangani perintah eksekutif pada Jumat malam untuk memberlakukan tarif baru mulai Selasa berdasarkan Pasal 122 Trade Act 1974. Kebijakan ini sebagian menggantikan tarif 10 persen hingga 50 persen yang sebelumnya diterapkan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act 1977, yang oleh Mahkamah Agung dinyatakan ilegal. Pemerintah juga menghentikan pemungutan tarif yang telah dibatalkan tersebut.

Perintah tersebut tetap mempertahankan pengecualian yang sudah berlaku bagi produk kedirgantaraan, mobil penumpang dan sejumlah truk ringan, barang dari Meksiko dan Kanada yang sesuai dengan perjanjian perdagangan AS-Meksiko-Kanada, produk farmasi, serta sejumlah mineral kritis dan produk pertanian tertentu.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bea masuk baru sebesar 10 persen dan potensi peningkatan tarif berdasarkan Pasal 301 terkait praktik perdagangan tidak adil serta Pasal 232 terkait keamanan nasional akan menghasilkan penerimaan tarif yang relatif tidak berubah pada 2026.

"Kita akan mendapatkan level tarif yang sama," ujar Bessent kepada Fox News. Ia menambahkan, putusan Mahkamah Agung telah mengurangi daya tawar Trump dalam negosiasi dengan mitra dagang.

Kewenangan Pasal 122, yang belum pernah digunakan sebelumnya, memungkinkan presiden mengenakan tarif hingga 15 persen selama maksimal 150 hari terhadap semua negara untuk mengatasi persoalan defisit neraca pembayaran yang “besar dan serius”. Ketentuan ini tidak mewajibkan penyelidikan terlebih dahulu maupun batasan prosedural lainnya. Setelah 150 hari, perpanjangan tarif harus mendapat persetujuan Kongres.

"Kita masih punya alternatif," kata Trump. "Akan ada lebih banyak uang. Kita akan mendapatkan lebih banyak uang dan kita lebih kuat lagi," ujarnya terkait instrumen alternatif tersebut.

Dalam perintah tarif 10 persen itu disebutkan bahwa AS menghadapi defisit neraca pembayaran yang “besar dan serius” dan situasinya dinilai semakin memburuk.

Meski pemerintahan Trump kemungkinan akan menghadapi gugatan hukum, tarif berdasarkan Pasal 122 diperkirakan akan berakhir sebelum ada putusan akhir pengadilan, kata Josh Lipsky, Ketua Ekonomi Internasional di Atlantic Council, lembaga pemikir yang berbasis di Washington.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan tarif global baru sebesar 10% setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian besar tindakan sebelumnya.

Dalam keputusan 6-3 pada hari Jumat, pengadilan tertinggi memutuskan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977 tidak memberi Trump wewenang memberlakukan apa yang ia sebut sebagai tarif timbal balik terhadap hampir setiap negara.

Trump menanggapi dengan berjanji menandatangani perintah eksekutif pada hari Jumat menggunakan undang-undang lain, Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, untuk memberlakukan tarif tambahan.

“Mahkamah Agung tidak membatalkan tarif, mereka hanya membatalkan penggunaan khusus tarif IEEPA,” kata Trump kepada wartawan. “Sekarang saya akan mengambil arah yang berbeda, mungkin arah yang seharusnya saya ambil sejak awal,” ujar dia.

Trump mengecam putusan pengadilan yang “mengerikan” tersebut, menyatakan semua tarifnya tetap “berlaku penuh.”

Ia menyebut para hakim yang memutuskan menentangnya sebagai "sangat tidak patriotik dan tidak setia pada konstitusi kita."

Setelah kembali ke Gedung Putih tahun lalu, Trump memberlakukan tarif 25% untuk barang-barang dari Kanada dan Meksiko, dan kemudian mengumumkan tarif dasar 10% untuk banyak negara lain yang ia tuduh "menipu" AS.

Ia telah menggunakan perdagangan sebagai pengaruh politik, mengancam akan memberlakukan tarif tambahan terhadap negara-negara Eropa yang menentang rencananya untuk mencaplok Greenland dari Denmark.

Uni Eropa telah memperingatkan tarif Trump akan merusak ekonomi global dan pada akhirnya merugikan konsumen di AS. "Konsekuensinya akan mengerikan bagi jutaan orang di seluruh dunia," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tahun lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan meningkat setelah penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dilakukan pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Budi mengatakan, tarif impor Indonesia ditetapkan sebesar 19 persen untuk masuk ke Amerika Serikat (AS). Namun, terdapat kurang lebih 1.819 pos tarif produk asal Indonesia yang mendapatkan fasilitas bea masuk 0 persen.

"Harapan kita naik ya, target kita naik, harus naik. Karena kan begini, sekarang kan sudah beberapa komoditas 0 persen, komoditas unggulan kita itu yang bisa masuk ke sana. Nah otomatis seharusnya naik dong," kata Budi di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Menteri Perdagangan berharap proses ratifikasi dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) dapat dirampungkan tahun ini sehingga implementasinya dapat segera berjalan.

"Saya kira ratifikasi tahun ini mungkin selesai lah, ini kan masih awal tahun. Jadi bisa tahun ini bisa implementasikan, 90 hari kan setelah ratifikasi. Ya mudah-mudahan, ya harus kita kejar secepatnya lah," ujarnya.

Adapun komoditas yang mendapatkan tarif 0 persen ke pasar AS antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, serta komponen pesawat terbang.

Selain itu, Indonesia dan AS juga menyepakati skema tarif 0 persen untuk produk tekstil dan garmen (apparel) melalui mekanisme tariff rate quota (TRQ).

Skema tersebut memungkinkan volume tertentu ekspor tekstil dan garmen Indonesia masuk ke pasar AS tanpa bea masuk. Namun, besaran kuota akan ditentukan berdasarkan jumlah bahan baku tekstil yang diimpor Indonesia dari AS, seperti kapas (cotton) dan serat buatan (man-made fiber).

Pada Januari–Desember 2025, Amerika Serikat menyumbang surplus sebesar 21,12 miliar dolar AS. Komoditas penyumbang surplus terbesar adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesori (rajutan), serta alas kaki.

Nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tercatat sebesar 30,96 miliar dolar AS, dengan pendorong utamanya mesin/peralatan mekanis dan sejenisnya, kendaraan dan bagiannya, serta besi dan baja.

Sementara itu, nilai impor Indonesia dari Amerika Serikat tercatat 9,84 miliar dolar AS, dengan komoditas utamanya mesin/peralatan mekanis dan bagiannya, biji dan buah mengandung minyak, serta mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya.

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan menandatangani kesepakatan tarif dagang pada hari ini, Kamis (19/2) di AS.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tekah tercapai deal tarif dan dituangkan dalam penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara RI dan AS.

"Rencana kalau sesuai jadwal di tanggal 19," ujar Prasetyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).

Ia menjelaskan penandatanganan ART dijadwalkan berlangsung setelah Prabowo menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

"Ya, setelah BoP baru kemudian akan ada rencana tanda tangan kerja sama tarif," katanya.

Prasetyo juga menyampaikan hingga saat ini belum ada perubahan terkait tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap Indonesia. Tarif tersebut masih berada di level 19 persen.

"Untuk sementara belum ya. Untuk sementara belum ada perubahan, tapi tentunya mari kita semua berharap barangkali nanti di dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump mungkin ada perubahan yang itu bermanfaat bagi bangsa dan negara kita," ujarnya.

Meskipun tak ada pembahasan pemangkasan tarif dari 19 persen, tetapi pemerintah Indonesia masih berharap tarif impor tersebut dapat ditekan lebih rendah dari yang ditetapkan AS.

"Tidak ada briefing ya kalau mengenai penginnya ke angka berapa. Mungkin kita hanya melihat negara-negara lain aja, kalau ada yang bisa turun 18 persen, ya mungkin kita pengin turun ke 18 persen, tapi kan bukan kita yang menentukan hal tersebut," pungkasnya.

Pada Juni 2025, Trump menetapkan mengenakan tarif impor atas produk Indonesia sebesar 19 persen. Besaran tarif itu turun dibandingkan ancaman yang ia berikan ke Indonesia saat awal melakukan serangan dagang ke sejumlah negara, yakni 32 persen.

Namun, tarif 19 persen itu tidak gratis untuk bisa dinikmati Indonesia. Ada beberapa syarat yang harus dipatuhi Indonesia bila ingin menikmati tarif itu.

Pertama, Indonesia membebaskan tarif atas semua produk yang diekspor AS. Kedua, Indonesia harus mematuhi komitmen membeli energi senilai US$15 miliar dari AS atau Rp244,074 triliun (kurs Rp16.271 per dolar AS).

Ketiga, Indonesia harus menjalankan komitmen mengimpor produk pertanian AS bernilai US$4,5 miliar atau Rp73 triliun. Keempat, Indonesia harus membeli 50 pesawat buatan Boeing.

"Sebagai bagian dari Perjanjian tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli Energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing Jet, banyak di antaranya adalah 777," tulis Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya kala itu.

"Kesepakatan hebat, untuk semua orang, baru saja dibuat dengan Indonesia. Saya berurusan langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/2/2026) sore.

Pertemuan membahas strategi ekonomi nasional. Fokus utama mengarah pada perundingan ekonomi internasional, termasuk dengan Amerika Serikat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden menekankan pentingnya posisi Indonesia dalam setiap negosiasi. Hasilnya harus memberi manfaat maksimal bagi kepentingan nasional.

"Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakannya diambil harus segera dan baik sebanyak mungkin memberikan keuntungan konkrit untuk Indonesia," tulis Teddy dikutip dari akun @Sekretariat.kabinet, Senin (16/2/2026).

Prabowo menegaskan posisi Indonesia dalam perundingan ekonomi harus menjadi yang terbaik dan paling menguntungkan bagi perekonomian nasional. Penekanan itu terkait agenda perundingan dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat.

Presiden juga meminta setiap hasil perundingan memberi dampak nyata bagi penguatan industri dalam negeri. Perundingan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas industri nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Langkah itu dinilai penting agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar. Indonesia harus masuk dalam sistem produksi global, termasuk sektor manufaktur dan industri strategis.

Prabowo menekankan pendekatan cepat dan terukur. Hasil perundingan harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kapasitas industri, serta penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

Sejumlah menteri hadir dalam pertemuan tersebut. Hadir antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Prabowo dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat pada 19 Februari 2026. Agenda kunjungan mencakup penandatanganan agreement on reciprocal trade bersama Presiden Donald Trump dan menghadiri pertemuan perdana Board of Peace.

Sebelumnya, Airlangga belum mengungkap hasil terbaru perundingan terkait tarif impor Amerika Serikat. Ia meminta publik menunggu kesepakatan yang akan diteken Prabowo.

Indonesia dan Amerika Serikat masih bernegosiasi agar kesepakatan tercapai.

"Kan kita sudah turun dari (tarif) 32 ke 19, kemudian ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100 persen selesai," kata Airlangga di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) menilai langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menabuh genderang perang dagang lewat kebijakan proteksionis, termasuk tarif impor, adalah upaya menyaingi China.

CT menyebut AS berupaya mengejar laju pertumbuhan ekonomi China yang semakin cepat. Kondisi ketertinggalan tersebut menjadi tantangan serius bagi Washington sebagai negara dengan perekonomian terbesar dunia.

"Amerika ternyata tumbuh jauh lebih lambat dibanding China dalam perdagangan global. Tahun 2000, nilai perdagangan AS mencapai US$2 triliun, sementara China baru US$474 miliar. Pada 2024, AS meningkat menjadi US$5,3 triliun, naik 167 persen, tetapi China melonjak menjadi US$6,2 triliun, naik 1.200 persen," jelas CT dalam CNBC Indonesia Economic Outlook 2026, Selasa (10/2/2026) di Jakarta Pusat.

CT mengatakan fenomena serupa terlihat pada neraca perdagangan China dengan Indonesia. Nilai perdagangan AS dengan Indonesia meningkat dari US$12,7 miliar pada 2000 menjadi US$38,2 miliar (pada 2024). Sedangkan nilai perdagangan Indonesia dengan China tumbuh 1.882 persen dari sebelumnya US$7,4 miliar menjadi US$147,9 miliar.

Menurutnya, lonjakan ekspansi China ini menunjukkan agresivitas ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut, sekaligus menjadi peringatan bagi AS bahwa tanpa langkah serius dalam memperkuat ekonomi domestik, Washington berisiko kehilangan dominasi global dalam waktu dekat.

CT menduga kondisi inilah yang mendorong Trump melancarkan perang dagang dengan memberlakukan berbagai tarif untuk melindungi perdagangan serta bisnis dalam negerinya.

"Oleh karenanya, Trump harus melakukan pembelaan diri dengan melakukan trade war. Jangan lupa Trump adalah seorang businessman, seorang yang sangat praktikal dalam melakukan kebijakannya," ucap CT.

"Dia (Trump) tidak melihat permasalahan hal-hal yang di luar kontekstualnya, masalah ekonomi adalah masalah surviving. Inilah yang dilakukan oleh Trump," imbuhnya.

IDXChannel- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan Selasa (3/2/2026), naik 44 poin atau sekitar 0,26 persen ke level Rp16.754 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan rupiah ini salah satunya didorong sentimen eksternal yaitu Presiden AS Donald Trump mengatakan Iran "serius berbicara" dengan Washington, diperkirakan melanjutkan pembicaraan nuklir pada hari Jumat di Turki, kata para pejabat dari kedua pihak kepada Reuters pada hari Senin, dan Trump memperingatkan bahwa dengan kapal perang besar AS yang menuju Iran, hal-hal buruk dapat terjadi jika kesepakatan tidak tercapai.

“Pembicaraan dengan AS harus dilanjutkan untuk mengamankan kepentingan nasional Iran selama ‘ancaman dan harapan yang tidak masuk akal’ dihindari, kata Presiden Iran Masoud Pezeshkian di X pada hari Selasa,” kata Ibrahim dalam risetnya.

Di bidang perdagangan, Trump pada hari Senin mengumumkan kesepakatan dengan India yang memangkas tarif AS atas barang-barang India menjadi 18 persen dari 50 persen sebagai imbalan atas penghentian pembelian minyak Rusia oleh India dan penurunan hambatan perdagangan.

Trump mengumumkan kesepakatan itu di media sosial setelah melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, dan mencatat bahwa India telah setuju untuk membeli minyak dari AS dan mungkin juga Venezuela.

Kemudian, Presiden AS Donald Trump menominasikan mantan gubernur Federal Reserve Kevin Warsh sebagai ketua bank sentral berikutnya.

Meskipun nominasi tersebut menghilangkan poin ketidakpastian utama bagi pasar, mengurangi permintaan aset aman, Warsh juga dipandang sebagai pilihan yang kurang lunak daripada yang diharapkan pasar.

Warsh sebagian besar mendukung tuntutan Trump untuk suku bunga yang lebih rendah. Tetapi ia juga mengkritik aktivitas pembelian aset Fed dan menyerukan neraca yang lebih kecil – tema yang dapat membuat kebijakan moneter tetap relatif ketat dalam beberapa tahun mendatang.

Dari sentimen domestik, S&P Global Market Intelligence mencatat Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di level 52,6 pada Januari 2026. Angka tersebut naik dari level 51,2 pada Desember 2025.

Kenaikan tergolong sedang dan pertumbuhan terus meningkat dengan indeks di atas 50. Kenaikan itu didorong oleh peningkatan berkelanjutan pada output dan permintaan baru.

Data tersebut berdasarkan survei yang dilakukan pada 12-23 Januari 2026 dengan cara menyebar kuesioner kepada para manajer pembelian dari panel terpilih yang berasal dari 400 perusahaan manufaktur. Mereka dipilih agar mencerminkan kondisi industri yang sebenarnya.

Dalam survei tersebut, perusahaan sering mengaitkan kenaikan dengan permintaan pasar atas barang yang meningkat. Kondisi permintaan terlihat didorong oleh perekonomian domestik, karena permintaan internasional menurun selama lima bulan terakhir di tengah penurunan laporan bahwa tarif menghambat permintaan luar negeri.

Sejalan dengan permintaan baru yang terus bertumbuh, produksi naik pada bulan Januari. Output naik selama tiga bulan berjalan dan merupakan yang tercepat kedua dalam 11 bulan.

S&P melihat kenaikan kebutuhan produksi dan kondisi permintaan yang membaik mendorong perusahaan untuk menaikkan pembelian input selama enam bulan berturut-turut. Perusahaan juga melaporkan upaya menaikkan inventaris pra dan pasca produksi untuk mempersiapkan kenaikan produksi di tengah permintaan yang terus naik.

Berdasarkan analisis tersebut, Ibrahim memprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya dan berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp16.750 - Rp16.780 per dolar AS.


(kunthi fahmar sandy)

Nilai tukar rupiah menguat 0,13% ke level 16.776 per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Selasa (3/2). Rupiah menguat di tengah kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan India.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 38 poin di level 16.760 pada perdagangan hari ini. Namun, bergerak melemah ke level 16.776 per dolar AS hingga pukul 10.00 WIB.

Mayoritas mata uang Asia menguat terhadap dolar AS. Rupee India menguat 0,52%, yuan Cina 0,07%, baht Thailand 0,14%, yen Jepang 0,06%, dan won Korea Selatan 0,07%.

Analis Doo Financial Futures menilai, kesepatan dagang antara AS dan Cina menekan dolar AS sehingga mendorong penguatan rupiah.

“Namun penguatan mungkin terbatas mengingat dolar indeks masih naik menyusul data manufaktur yang jauh lebih kuat dari perkiraan,” kata Lukman kepada Katadata, Selasa (3/2).

Di sisi lain, ia menilai investor juga memantau sejumlah sentimen di pasar ekuitas domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rontok sejak pekan lalu dan masih berlanjut padsa Senin (2/2).

Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan India telah mencapai kesepakatan perdagangan dan akan segera menurunkan tarif barang masing-masing.

"Perdana Menteri Narendra Modi juga setuju untuk membeli produk Amerika dalam jumlah yang jauh lebih besar sebagai bagian dari kesepakatan tersebut," kata Trump dalam unggahan Truth Social pada Senin (2/2), setelah melakukan panggilan telepon dengan pemimpin India itu, seperti dikutip dari CNBC.

Modi juga berkomitmen untuk berhenti membeli minyak Rusia, dan membeli lebih banyak dari Amerika Serikat dan berpotensi dari Venezuela.

Pengumuman Trump menegaskan bahwa kesepakatan yang dicapai dalam panggilan telepon tersebut akan berlaku tanpa penundaan, tetapi teks kesepakatan tersebut belum terwujud. Hingga kini belum jelas apakah ada yang telah ditandatangani antara kedua negara. Gedung Putih dan Kantor Perwakilan Dagang AS tidak segera menanggapi permintaan CNBC untuk informasi tambahan.

Para ahli hukum dan beberapa anggota parlemen Demokrat mempertanyakan apakah Trump dapat mengamankan perjanjian perdagangan yang mengikat tanpa persetujuan Kongres, seperti yang telah ia lakukan beberapa kali sejak kembali menjabat. Trump dan para pendukungnya berpendapat bahwa Kongres telah menyerahkan wewenang kepada cabang eksekutif untuk mengamankan kesepakatan tersebut.

Catatan Redaksi: Judul mengalami perubahan karena kesalahan redaksi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.