Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencetak level 5,61 persen pada triwulan I-2026 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga.

“Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa pemahaman terhadap struktur pertumbuhan ekonomi perlu dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kontribusi pertumbuhan dihitung dari pertumbuhan masing-masing komponen dikalikan dengan pangsanya terhadap perekonomian. Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 2,94 persen.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja konsumsi rumah tangga utamanya didorong oleh meningkatnya mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi serta stimulus yang digelontorkan pemerintah turut mendorong konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75 persen.

Selain konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi memberikan kontribusi sebesar 1,79 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka ini didorong oleh investasi pemerintah, antara lain pembangunan terkait prioritas nasional dan investasi swasta.

Di sisi lain, belanja pemerintah berkontribusi sebesar 1,26 persen pada kinerja pertumbuhan triwulan I, dengan pertumbuhan sebesar 21,81 persen.

Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi percepatan belanja negara agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.

Menurut dia, pola belanja pemerintah yang sebelumnya cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun kini diarahkan agar terealisasi lebih awal sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal.

Pemerintah juga terus menjalankan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya beli masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan antara lain melalui percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga dan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sejak awal tahun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sepertinya sudah menjadi strategi pemerintah untuk jor-joran belanja pemerintah di kuartal I

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi menilai peran sektor swasta perlu diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional setelah ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 yang ditopang lonjakan belanja pemerintah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai kenaikan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi front loading untuk menjaga aktivitas ekonomi domestik.

“Sepertinya sudah menjadi strategi pemerintah untuk jor-joran belanja pemerintah di kuartal I,” kata Dipo kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah pada kuartal I turut ditopang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pencairan tunjangan hari raya (THR) yang membantu menjaga konsumsi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen pada kuartal I 2026, tertinggi dalam sekitar 10 tahun terakhir.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,96 persen, ekspor tumbuh 0,9 persen, dan impor meningkat 7,18 persen.

Lonjakan belanja negara tersebut merupakan bagian dari strategi jump start economy pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan efek berganda terhadap konsumsi maupun investasi domestik.

Dipo menilai strategi tersebut cukup membantu menopang aktivitas ekonomi dan investasi pada awal tahun.

“Belanja pemerintah naik sekitar 22 persen ditopang oleh MBG dan THR, sementara PMTB sebesar 28 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) didorong oleh pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Namun, Dipo mengingatkan ruang fiskal pemerintah tetap terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal berikutnya perlu semakin ditopang investasi sektor swasta.

Menurut dia, kepastian usaha dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha agar investasi terus tumbuh.

Dipo juga menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 sangat terbantu momentum Lebaran yang mendorong belanja masyarakat. Namun, menurut dia, kondisi sektor manufaktur masih perlu dicermati.

“Konsumsi sepertinya sangat dibantu oleh periode Lebaran, namun, dari Februari hingga April, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur turun. Angka terakhir bahkan di bawah level 50, artinya ada kontraksi di industri manufaktur,” ujarnya.

Karena itu, ia mengingatkan penguatan sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja formal perlu terus ditingkatkan untuk menjaga konsumsi domestik secara berkelanjutan.

“Peran swasta jelas harus ditingkatkan. Kepastian usaha juga menjadi faktor kunci agar swasta bisa terus berinvestasi,” ucap Dipo.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga mengatakan belanja pemerintah yang ekspansif memang dapat mempercepat pemulihan ekonomi.

Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah pada dasarnya bertujuan meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan menopang pertumbuhan ekonomi.

“Jika disalurkan tepat sasaran, ini mempercepat pembangunan,” ujar Esther.

Namun, ia menilai efek berganda dari belanja negara sekitar Rp815 triliun masih perlu dioptimalkan untuk mendorong investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

“Uang hasil pajak dan penerbitan utang negara tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan menciptakan investasi yang menghasilkan lapangan kerja dan memberi insentif bagi sektor-sektor produktif,” ungkapnya.

Ia menambahkan belanja pemerintah yang ekspansif tetap perlu dijaga agar tidak memperbesar tekanan terhadap defisit anggaran dalam jangka panjang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan lonjakan belanja pemerintah di kuartal I 2026 untuk menjaga momentum ekonomi supaya tak melambat di awal tahun.

"Lonjakan belanja pemerintah di kuartal I ini memang sengaja didorong lebih awal. Pemerintah tampaknya membaca bahwa tekanan ekonomi global mulai terasa ke domestik. Ekspor belum kuat, investasi swasta masih tertahan, sementara rupiah juga sedang mengalami tekanan. Dalam situasi seperti itu, fiskal akhirnya dipakai untuk menjaga momentum ekonomi supaya tidak melambat terlalu dalam di awal tahun," ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen di kuartal I 2026. Di balik angka ini, terdapat lonjakan belanja pemerintah sebesar 21,81 persen, tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dibandingkan kuartal I pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut dia, lonjakan belanja ini ditopang momen Lebaran, tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial, dan berbagai program pemerintah termasuk makan bergizi gratis (MBG) yang mulai berjalan lebih masif.

Hal ini berarti pemerintah sedang mengambil peran besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan total belanja.

Efek dari keputusan tersebut terasa ke konsumsi rumah tangga, perdagangan, transportasi, hingga makanan dan minuman.

"Langkah ini cukup wajar dalam kondisi sekarang. Ketika sektor swasta belum terlalu kuat bergerak, pemerintah memang biasanya menjadi penyangga sementara. Kalau belanja negara tidak dipercepat di awal tahun, kemungkinan pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi itu," kata Yusuf.

Kendati demikian, lanjutnya, hal yang perlu dilakukan pemerintah ialah menjaga agar ruang fiskal tak terlalu longgar, mengingat defisit APBN di awal tahun sudah cukup berat.

Selain itu, menimbang efek stimulus THR dan momentum Lebaran yang sifatnya sementara, dia berpendapat tantangan sesungguhnya justru mulai terlihat pascakuartal I 2026.

Dalam konteks ini, pemerintah dinilai harus bisa memastikan mesin pertumbuhan berikutnya datang dari sektor swasta melalui investasi, ekspor, maupun konsumsi masyarakat agar benar-benar pulih.

"Jadi, saya melihat kuartal I ini lebih seperti dorongan awal supaya ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan global yang cukup berat. Tetapi, untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat sampai akhir tahun, yang lebih penting nanti adalah bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan investor, stabilitas rupiah, dan kepastian kebijakan supaya sektor swasta mulai kembali ekspansif," ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Karena itu, perdebatan mengenai angka pertumbuhan seharusnya tidak dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai tanda bahwa kualitas diskursus ekonomi Indonesia semakin matang

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahunan pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen.

Angka tersebut menjadi pertanda optimisme ekonomi nasional. Di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, ketidakpastian pasar keuangan, dan lemahnya perdagangan internasional, capaian itu merupakan bukti bahwa ekonomi Indonesia masih cukup tangguh menghadapi guncangan eksternal.

Tetapi dalam ekonomi empiris, angka pertumbuhan tidak pernah berdiri sendiri. Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar soal "berapa persen", melainkan juga tentang bagaimana angka itu terbentuk, sektor mana yang menopangnya, aspek keberlanjutan, dan konsistensi dengan indikator ekonomi lainnya.

Secara historis, pola pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif dapat diprediksi. Kuartal I biasanya menjadi periode pertumbuhan yang moderat karena aktivitas ekonomi baru bergerak kembali setelah akhir tahun. Sebaliknya, pertumbuhan umumnya menguat pada Kuartal III dan terutama pada Kuartal IV ketika belanja pemerintah dicairkan seluruhnya, proyek infrastruktur dikebut, dan konsumsi masyarakat meningkat menjelang akhir tahun.

Karena itu, pertumbuhan 5,61 persen pada Kuartal I 2026 terlihat tidak biasa. Secara empiris terjadi semacam overshooting growth pada awal tahun. Pertumbuhan tampak melampaui pola normal historisnya. Penjelasan paling rasional adalah adanya kombinasi beberapa faktor temporer yang bekerja bersamaan.

Percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun memberikan stimulus permintaan agregat yang besar. Momentum Ramadhan, Idulfitri, dan liburan panjang mendorong konsumsi rumah tangga, mobilitas masyarakat, transportasi, hotel, restoran, dan perdagangan ritel. Pembayaran THR pada Maret 2026 memperkuat daya beli jangka pendek. Subsidi dan belanja sosial juga dicairkan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

Di saat yang sama, beberapa sektor manufaktur mengalami peningkatan produksi, terutama pengolahan migas dan makanan-minuman yang memang secara tradisional sangat sensitif terhadap momentum konsumsi domestik.

Beberapa lembaga seperti LPEM, CELIOS, dan INDEF secara terbuka mempertanyakan keabsahan perhitungan dan konsistensi sumber pertumbuhan tersebut. Menariknya, mereka tidak menggunakan data alternatif untuk mengkritik BPS. Kritik justru dibangun menggunakan data resmi BPS sendiri.

LPEM memperkirakan pertumbuhan riil kemungkinan lebih dekat ke kisaran 4,89 persen dan menilai angka 5,61 persen berpotensi overestimate. CELIOS menilai headline GDP tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat karena terdapat gap antara pertumbuhan makro dan tekanan ekonomi yang dirasakan rumah tangga. Sementara INDEF menyebut fenomena ini sebagai "pertumbuhan infus" - ekonomi tumbuh karena suntikan fiskal pemerintah, bukan karena mesin ekonomi bergerak secara organik.

Argumen yang paling banyak mendapat perhatian adalah kontradiksi antara sektor listrik dan manufaktur. Menurut data BPS, sektor listrik, gas, dan air mengalami kontraksi sebesar −0,99 persen, sementara sektor manufaktur justru tumbuh 5,04 persen.

Listrik dan energi merupakan pendukung utama produksi manufaktur. Secara umum, ketika konsumsi energi industri melemah, output manufaktur juga cenderung melambat. Dari sinilah muncul dugaan bahwa pertumbuhan manufaktur yang memiliki kontribusi 19 persen terhadap PDB mengalami overestimasi.

Namun, ekonomi modern tidak lagi bekerja secara linier seperti model industri lama.

Intensitas listrik terhadap output terus menurun akibat efisiensi teknologi, digitalisasi produksi, otomasi industri, penggunaan captive power, dan transformasi struktur industri. Banyak negara mengalami pertumbuhan output manufaktur meskipun konsumsi energinya stagnan atau menurun.

Apalagi pada awal 2025 terdapat diskon tarif listrik, sedangkan pada 2026 kebijakan tersebut tidak lagi berlaku. Ini juga faktor yang membuat pertumbuhan PDB sektor listrik menurun.

Faktor temporer

Secara empiris, Ramadhan dan Idulfitri hampir selalu meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek. Liburan panjang meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengangkat sektor jasa.

Belanja pemerintah yang dipercepat sejak awal tahun memberikan tambahan stimulus fiskal. Alokasi subsidi sosial dan program MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya ikut memperkuat permintaan domestik.

Karena itu, pertumbuhan Kuartal I 2026 memang memiliki karakter yang lebih bersifat demand-driven dibanding productivity-driven. Percepatan belanja negara, terutama MBG dan belanja sosial, bisa jadi akan membuat pertumbuhan ekonomi kuartal II dan seterusnya melandai.

Namun menyebut seluruh pertumbuhan tersebut sebagai "semu" atau "artificial" juga terlalu simplistis.

Program MBG misalnya, tidak hanya menciptakan konsumsi jangka pendek. Dalam jangka menengah, program ini berpotensi menciptakan multiplier effect melalui penguatan UMKM pangan, rantai pasok lokal, penyerapan tenaga kerja informal, peningkatan partisipasi kerja perempuan, hingga perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Ekonomi tidak hanya bergerak melalui investasi besar dan ekspor, tetapi juga melalui penguatan permintaan domestik dan sirkulasi ekonomi lokal.

Isu lain yang paling menarik dalam perdebatan ini adalah lonjakan inventori dalam komponen GDP. Data menunjukkan perubahan inventori meningkat sangat tajam dari sekitar Rp4 triliun menjadi lebih dari Rp100 triliun hanya dalam satu tahun.

Dalam praktik national accounts internasional, inventori memang sering menjadi ruang penyesuaian statistik untuk menyeimbangkan pendekatan produksi dan pengeluaran. Namun sejak revisi sistem neraca nasional tahun 2010, inventori Indonesia sebenarnya tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai residual balancing item. Inventori benar-benar dihitung sebagai barang yang diproduksi tetapi belum terjual, baik berupa bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi.

Jika inventori tersebut nantinya terserap pasar pada kuartal berikutnya, maka ia justru dapat menjadi sumber pertumbuhan lanjutan. Tetapi jika tidak terserap, maka inventori berpotensi menjadi indikasi lemahnya permintaan riil.

Pada titik ini, perdebatan mengenai pertumbuhan ekonomi berubah dari sekadar persoalan teknis statistik menjadi persoalan kelembagaan dan kredibilitas publik.

Kredibilitas BPS sangat penting karena statistik resmi merupakan fondasi pengambilan keputusan ekonomi nasional. Bank Sentral, kementerian, investor, pelaku usaha, pasar keuangan, hingga rumah tangga membangun ekspektasi ekonomi berdasarkan data resmi pemerintah.

Dalam era digital, publik tidak lagi menerima statistik secara pasif. Masyarakat kini membandingkan GDP dengan konsumsi listrik, penerimaan pajak, transaksi digital, PMI manufaktur, mobilitas penduduk, hingga data satelit malam hari.

Transparansi metodologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan institusional.

Karena itu, respons terbaik terhadap kritik bukan defensif, melainkan memperkuat keterbukaan metodologi statistik. BPS perlu menjelaskan secara lebih rinci mengenai metode seasonal adjustment, estimasi inventori, balancing discrepancy, dan sumber data agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Sebaliknya, kritik akademik juga harus menjaga disiplin metodologis. Skeptisisme penting dalam ilmu ekonomi, tetapi skeptisisme tanpa robustness empiris dapat berubah menjadi risiko reputasi bagi akademisinya sendiri.

Pada akhirnya, perdebatan ini mungkin bukan soal apakah angka 5,61 persen "benar" atau "salah". Secara definisi statistik, angka tersebut tetap valid sebagai ukuran peningkatan output ekonomi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya pada harga konstan.

Namun pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut cukup kuat untuk bertahan ketika stimulus fiskal mulai normal, efek Ramadhan menghilang, dan tekanan global kembali meningkat.

Di sinilah tantangan ekonomi Indonesia sesungguhnya berada.

Tetapi justru di tengah perdebatan itulah optimisme perlu dibangun secara rasional. Indonesia masih memiliki pasar domestik besar, stabilitas fiskal yang relatif terjaga, transformasi hilirisasi industri, bonus demografi, dan digitalisasi ekonomi yang terus berkembang.

Karena itu, perdebatan mengenai angka pertumbuhan seharusnya tidak dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai tanda bahwa kualitas diskursus ekonomi Indonesia semakin matang. Kritik empiris yang sehat justru akan memperkuat kualitas kebijakan publik, meningkatkan transparansi statistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kredibel, inklusif, dan berkelanjutan.

*) Anggito Abimanyu, Dosen UGM

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat kondisi pertumbuhan ekonomi Ranah Minang positif yakni 5,02% dan kondisi ini ternyata tidak dibarengi dengan angka pengangguran.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan kondisi yang tidak sejalan antara pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran itu membuat wilayahnya menjadi perbincangan banyak pihak. Baginya, angka pengangguran akan menjadi perhatian lebih serius untuk Pemprov Sumbar.

"Data BPS mencatat angka pengangguran Sumbar tertinggi ketiga di Pulau Sumatra. Kondisi terus disorot banyak pihak, padahal ekonomi Sumbar juga tumbuh positif," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Dia mengakui bahwa masalah pengangguran di Sumbar memang masih menjadi tantangan. Agar angka pengangguran bisa ditekan, Pemprov Sumbar akan mencari cara supaya selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. "Poin itu yang akan menjadi fokus kami," tegasnya.

Selain itu, ada tantangan yang bakal dihadapi Sumbar, terutama terkait momentum hari raya kurban atau Iduladha yang akan datang.

Mahyeldi menilai sejak dari sekarang, penting untuk melakukan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat.

Dia menilai sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dunia usaha sangat menentukan stabilitas ekonomi Sumbar ke depan.

"Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan inflasi di Ranah Minang hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5% plus minus 1%.

"Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya," katanya.

Meski inflasi masih terkendali, lanjut Majid, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Tantangan tersebut mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.

"Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatra Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap," ujarnya.

Majid juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi itu dinilai positif, namun tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu kenaikan konsumsi dan tekanan inflasi.

"Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama," sebut dia.

Selain itu, BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

Sebelumnya, data BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumbar berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026 adalah sebesar 5,51%. Pada Februari 2026, TPT mengalami penurunan sebesar 0,18% poin dibandingkan dengan Februari 2025.

Dari angka tersebut, jumlah TPT laki-laki sebesar 5,44%, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,60%. Jika dibandingkan Februari 2025, TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,21% poin dan 0,14% poin.

Kemudian apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan 6,83%, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan 3,83%.

Dibandingkan Februari 2025, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,51% poin dan 0,02% poin.

TPT tertinggi adalah tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 9,84%, diikuti tamatan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 8,48%, dan SMA sebesar 7,19%.

Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 2,2%.

Pada Februari 2026, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SMA yang mencapai 31,99%. Sementara itu, distribusi pengangguran terendah adalah tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 6,79% pada Februari 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengandalkan percepatan penyelesaian hambatan investasi melalui satgas debottlenecking untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin dicapai hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah.

Sebab, kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap ekonomi nasional hanya sekitar 10 persen, sementara sisanya ditopang sektor swasta.

“Tanpa partisipasi signifikan dari sektor swasta, hampir mustahil untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, sementara target kita 8 persen pada tahun 2029,” ujar Purbaya dalam seminar internasional di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Karena itu, pemerintah kini fokus memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan hambatan usaha, kepastian hukum, dan percepatan penyelesaian persoalan yang dihadapi investor.

Salah satu langkah yang ditempuh ialah pembentukan satgas percepatan program pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Satgas tersebut bertugas menangani berbagai hambatan investasi atau debottlenecking yang selama ini menghambat realisasi proyek.

Menurut Purbaya, hingga saat ini satgas telah menerima 142 pengaduan dari pelaku usaha dan investor.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 kasus telah dibahas secara terbuka, sedangkan 45 kasus di antaranya sudah berhasil diselesaikan.

Ia mengatakan pendekatan pemerintah kali ini berbeda karena melibatkan komunikasi langsung dengan dunia usaha untuk mencari solusi konkret atas masalah investasi.

“Saya mendengarkan langsung dari sektor swasta mengenai masalah yang mereka hadapi, lalu kami menyelesaikan masalah tersebut. Pada akhirnya kami juga akan memperbaiki regulasinya,” katanya.

Purbaya menilai pendekatan tersebut membuat penyelesaian hambatan investasi menjadi lebih cepat dan efektif.

Pemerintah bahkan mengeklaim mampu menyelesaikan satu hingga empat kasus investasi setiap pekan.

Selain melalui satgas debottlenecking, pemerintah juga terus memperbaiki iklim usaha lewat kebijakan investasi yang dinilai lebih kredibel dan transparan agar kepercayaan investor tetap terjaga.

“Kendati demikian, upaya menghadirkan iklim usaha harus diperkuat melalui mekanisme yang lebih praktis dan transparan,” ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Bank DBS Indonesia melalui DBS Group Research menilai fundamental ekonomi Indonesia pada awal 2026 masih sangat solid kendati tantangan volatilitas global pada semester II tahun ini tetap perlu diantisipasi secara hati-hati.

“Di tengah eskalasi geopolitik global dan fluktuasi harga energi, ekonomi Indonesia menunjukkan daya tahan kuat dengan pertumbuhan sebesar 5,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal pertama 2026. Angka ini membuktikan pertumbuhan tercepat sejak kuartal ketiga 2022,” kata Senior Economist DBS Bank Radhika Rao dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun 2026 didorong oleh konsumsi domestik yang tetap kuat, stimulus fiskal pemerintah, peningkatan belanja negara, serta momentum musiman selama periode hari besar keagamaan.

Konsumsi rumah tangga dan pemerintah tumbuh hingga 7 persen yoy, sementara investasi tetap solid di kisaran 6 persen yoy.

Menurut Radhika, Indonesia memulai 2026 dengan fondasi ekonomi yang positif, tetapi risiko eksternal membuat proyeksi pertumbuhan tahunan perlu disesuaikan.

“Indonesia memasuki 2026 dengan percaya diri didukung fundamental yang kuat. Namun, proyeksi pertumbuhan setahun penuh tetap perlu disesuaikan menjadi 5,1 persen (dari sebelumnya 5,3 persen) guna mengantisipasi risiko kenaikan harga energi global dan tekanan pada nilai tukar rupiah,” ujar dia.

DBS Research menilai kuartal I-2026 kemungkinan menjadi titik tertinggi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Ke depan, aktivitas ekonomi juga diperkirakan menghadapi tekanan dari tingginya harga energi global, volatilitas pasar keuangan, serta kebutuhan menjaga disiplin fiskal nasional.

Lebih lanjut, stabilitas makroekonomi disebut menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global saat ini.

Sebagaimana dalam pemaparan DBS Research, diperlukan pengendalian inflasi, disiplin fiskal, dan komunikasi kebijakan yang konsisten dalam menjaga stabilitas pasar.

Dari sisi pengambil kebijakan, pemerintah diperkirakan tetap berupaya menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui pengendalian belanja, efisiensi program prioritas, serta optimalisasi penerimaan negara.

Selain itu, implementasi kebijakan yang konsisten, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan harmonisasi regulasi pusat-daerah, dinilai penting untuk menciptakan kepastian usaha dan meningkatkan kepercayaan investor.

“Menjaga stabilitas makro ekonomi tetap menjadi faktor kunci dalam menopang pertumbuhan nasional, terutama melalui pengendalian inflasi dan disiplin fiskal yang konsisten. Kepastian serta konsistensi regulasi, didukung komunikasi kebijakan yang jelas dan dapat diprediksi, akan menjadi faktor penting dalam menjaga sentimen pasar dan meningkatkan daya tarik investasi,” ujar dia.

Melihat situasi tersebut, DBS menganggap langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu menjaga stabilitas makroekonomi melalui pengendalian inflasi dan disiplin fiskal, menjaga daya beli domestik karena menjadi prioritas utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah perlu memastikan stimulus fiskal tetap tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kemudian juga pelaku usaha disarankan mulai mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi global pada semester kedua 2026, kepastian dan konsistensi regulasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya tarik investasi, serta komunikasi kebijakan yang jelas dan dapat diprediksi penting untuk menjaga sentimen pasar.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengeklaim kian mempercepat realisasi investasi melalui penyederhanaan proses bisnis serta penyelesaian berbagai hambatan investasi secara efektif, praktis, dan transparan.

Langkah penguraian hambatan aliasdebottleneckingini bertujuan untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Proses tersebut dilakukan oleh pemerintah, salah satunya, melalui KanalDebottleneckingSatuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE). Penguraian hambatan itu juga dikatakan akan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih ada.

Skema penguraian hambatan investasi dan bisnis yang dilakukan pemerintah kini mencakup penyelesaian berbagai kendala, mulai dari perizinan, regulasi, perpajakan, logistik, infrastruktur, akses energi hingga koordinasi lintas sektor, baik pemerintahan pusat maupun daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pada Selasa (12/5/2026) bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kuat, Indonesia perlu meningkatkan investasi dan partisipasi sektor swasta dalam perekonomian.

“Oleh karena itu, iklim usaha yang lebih baik, kebijakan investasi yang kredibel, kerangka hukum yang kuat, serta konsistensi penegakan aturan menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi sektor swasta di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Meski begitu, Purbaya menyebut bahwa implementasi hal-hal tersebut masih perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih praktis dan transparan. Hal itu, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan para investor dalam menjalankan usaha dan berinvestasi di Indonesia.

Dia pun mengatakan bahwa pembentukan KanalDebottleneckingmenjadi salah satu pendekatan praktis untuk mewujudkan kondisi itu.

Purbaya melihat bahwa mekanisme KanalDebottleneckinglebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi. Hal itu disebabkan oleh perbaikan regulasi yang langsung berasal dari permasalahan nyata yang memang dihadapi dunia usaha di Indonesia.

Dia dan pihaknya mengaku telah mendengar langsung permasalahan dari sektor swasta dan telah menyelesaikannya. Tidak lupa, dia menyebut bahwa peraturan yang ada akan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno juga menegaskan pentingnya penguatan diplomasi ekonomi Indonesia dalam mendukung peningkatan investasi nasional.

Dia menggarisbawahi dinamika ekonomi global saat ini, termasuk adanya fenomena penggunaan hubungan ekonomi sebagai senjata. Tren itu kemudian yang mengharuskan negara-negara untuk makin adaptif dan cerdik dalam menjaga daya saing ekonominya.

Havas mengatakan bahwa Indonesia saat ini tidak sekadar bersaing dalam aspek lahan, insentif pajak, maupun fasilitas investasi semata dengan negara-negara lain. Namun, persaingan juga terjadi dalam hal pembangunan kepercayaan, kapasitas, efisiensi, ketahanan, kepastian hukum dan strategi investasi yang kredibel serta berkelanjutan.

Berhubungan dengan itu, upayadebottleneckingdisebut sebagai aspek penting untuk menciptakan proses investasi yang lebih transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan investor.

Havas menekankan bahwa isu investasi, perdagangan, serta hubungan ekonomi internasional kini telah menjadi bagian penting dari kekuatan diplomasi Indonesia. Isu-isu itu pun turut dibahas dalam berbagai proses negosiasi internasional.

Dia pun menyatakan bahwa para Perwakilan Indonesia di luar negeri memiliki peran yang sangat krusial dalam memfasilitasi investasi, baik menuju (inboundmaupun dari Indonesia (outbound). Para wakil juga menjadi pihak penerima pengaduan hambatan investasi serta menjadi fasilitator penyelesaian masalah investasi.

Maka, dia menilai bahwa Satgas P3-MPPE dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh Perwakilan RI di luar negeri dalam menemukan, memantau, dan menindaklanjuti potensi investasi dari berbagai aktor internasional lain secara terarah dan terkoordinasi.

Pemerintah pun menegaskan komitmen mereka untuk terus memperkuat fasilitasi investasi, kepastian hukum, serta kemitraan antara pemerintah dan para pelaku usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah juga menekankan komitmen Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai masyarakat tidak perlu khawatir atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang sudah menyentuh level Rp17.500.

Purbaya menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan ikut membantu upaya Bank Indonesia (BI) menstabilkan rupiah. Akan tetapi, dia menilai fondasi ekonomi yang kuat seharusnya membuat masyarakat tidak perlu khawatir.

"Enggak perlu panik, karena fondasi ekonomi bagus, kami tahu betul kelemahan di mana dan bisa kami betulin. Kita enggak akan sejelek seperti 98 lagi, enggak akan jelek malah. Kami akan cari langkah yang tepat, dengan fondasi ekonomi kuat, enggak akan terlalu susah sepertinya," jelasnya kepada wartawan usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,61% (yoy) didorong oleh konsumsi dan investasi. Komponen konsumsi atau belanja pemerintah yang tumbuh 21,81% (YoY) mencetak rekor tertinggi sejak 2010 dan ikut memacu kegiatan ekonomi melalui stimulus Idulfitri serta program-program prioritas pemerintah.

Meski demikian, kini nilai tukar rupiah telah melemah di hadapan dolar AS hingga melampaui Rp17.500. Posisi nilai tukar saat ini sudah mengalami deviasi sekitar 6% dari asumsi APBN yakni Rp16.500 per dolar AS.

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa saja strategi pemerintah untuk membantu BI menstabilkan rupiah. Dia hanya mengatakan bakal menjaga stabilitas pasar obligasi pemerintah sehingga terdapat perbaikan ke depannya.

"Kami ada masuk [untuk] stabilize bond market. Kalau bond [SBN/obligasi pemerintah] tidak stabil orang itu menjual, takut capital loss yang keluar juga berkurang, itu hitungan saya. Apalagi kalau bond menguat menguat, ada potensi capital gain selain itu mereka biasa dapatnya capital gain," tuturnya.

Dalam catatan Bisnis, kendati secara nominal sudah melampaui periode krisis 1998, kondisi yang menyertai level nilai tukar jauh berbeda. Cadangan devisa kini ada di level US$146,2 miliar, utang pemerintah masih 40,75% terhadap PDB, serta inflasi sebesar 2,42% pada April 2026.

Berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), utang luar negeri Indonesia pada akhir Desember 1997 mencapai US$140 miliar atau sepertiga dari PDB. Sebesar US$20 miliar di antaranya merupakan utang jangka pendek.

Perekonomian Indonesia membuka tahun 2026 dengan catatan yang cukup impresif. Pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,61% secara tahunan, menguat dari 5,39% pada kuartal IV-2025. Ini menjadi laju pertumbuhan tertinggi sejak kuartal III-2022 dan sekilas memberi sinyal bahwa mesin ekonomi nasional kembali bekerja lebih kencang.

Namun, di balik angka yang terlihat solid tersebut, ada sejumlah faktor yang perlu dicermati lebih dalam. Momentum Ramadan dan Idul Fitri jelas memberi dorongan signifikan melalui meningkatnya konsumsi masyarakat, mobilitas publik, serta aktivitas perdagangan. Selain itu, pertumbuhan tahunan yang tinggi juga terbantu oleh efek low-base, mengingat pada kuartal pertama 2025 ekonomi hanya tumbuh di bawah 5%.

Dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan masih ditopang oleh kuatnya permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52%, sementara investasi meningkat 5,96%. Meski demikian, jika ditelusuri lebih jauh, penguatan pada kedua komponen tersebut masih sangat dipengaruhi oleh peran fiskal pemerintah.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi saat ini masih didorong oleh strategi fiscal-driven growth, sebuah pendekatan yang mulai terlihat konsisten sejak semester II-2025.

Belanja pemerintah, termasuk berbagai stimulus fiskal, mengalir ke masyarakat melalui bantuan sosial, pencairan tunjangan hari raya bagi aparatur negara, hingga berbagai program belanja publik. Sementara di sisi investasi, dorongan besar datang dari belanja modal pemerintah, terutama melalui proyek-proyek strategis seperti SPPG maupun KDMP/KKMP. Tidak mengherankan jika komponen konsumsi pemerintah sendiri melonjak signifikan hingga 21,81%.

Pertanyaannya, sampai kapan pola pertumbuhan seperti ini dapat terus dipertahankan? Memasuki sisa tahun 2026, strategi pertumbuhan berbasis fiskal mulai menghadapi ujian yang tidak ringan. Ketidakpastian global kembali meningkat, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak dunia naik tajam.

Kondisi ini tidak hanya menekan ruang fiskal pemerintah untuk terus ekspansif, tetapi juga memunculkan risiko inflasi yang lebih tinggi. Pada akhirnya kondisi ini dapat mempersempit ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk melanjutkan penurunan suku bunga kebijakan.

Dalam situasi seperti ini, APBN menghadapi peran yang semakin kompleks. Di satu sisi, anggaran negara dituntut tetap menjadi shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam dampak kenaikan harga energi terhadap inflasi. Namun di sisi lain, peran tersebut justru dapat mengurangi ruang untuk mendorong stimulus pertumbuhan yang lebih agresif.

Risiko akan menjadi lebih besar jika konflik geopolitik di Timur Tengah berlangsung lebih lama. Pemerintah dan BI pada akhirnya harus menjaga keseimbangan yang semakin sulit, yakni antara mempertahankan momentum pertumbuhan dan menjaga stabilitas.

Pasalnya, tekanan eksternal berpotensi memperlebar twin deficit, yakni defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal, yang dapat memicu sentimen risk-off, mendorong arus keluar modal, dan meningkatkan tekanan depresiasi terhadap rupiah.

Di sinilah tantangan utama dari strategi fiscal-driven growth mulai terlihat. Secara teori, pendekatan ini memang efektif dalam jangka pendek. Pemikiran Keynesian menegaskan bahwa ketika ekonomi menghadapi tekanan atau perlambatan, belanja pemerintah dapat menjadi stimulus yang mampu mengangkat permintaan agregat dan menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak. Efek pengganda (multiplier effect) dari belanja fiskal bahkan bisa cukup besar, terutama ketika ekonomi berada dalam kondisi output gap negatif.

Namun teori pertumbuhan jangka panjang memberikan pesan yang berbeda. Dalam kerangka Solow Growth Model, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak ditentukan oleh besarnya konsumsi atau stimulus semata, melainkan oleh akumulasi modal, kualitas tenaga kerja, dan kemajuan teknologi.

Artinya, belanja pemerintah hanya mampu memberi dorongan sementara. Tanpa peningkatan produktivitas dan investasi yang berasal dari sektor swasta, ekonomi pada akhirnya berisiko kembali menuju titik steady state atau fase ketika pertumbuhan mulai kehilangan momentum.

Inilah keterbatasan utama dari pendekatan fiscal-driven growth. Jika belanja pemerintah tidak mampu menciptakan efek crowding in, yakni mendorong investasi swasta untuk ikut terakselerasi, maka APBN berisiko terus menjadi satu-satunya motor penggerak ekonomi. Ketergantungan seperti ini tentu tidak ideal, terutama ketika ruang fiskal semakin terbatas.

Tantangan lain juga datang dari kualitas belanja itu sendiri. Efektivitas stimulus fiskal dapat menurun apabila porsi anggaran lebih banyak terserap untuk aktivitas konsumtif dengan dampak produktivitas yang relatif rendah.

Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, memiliki potensi manfaat sosial yang besar, tetapi efek penggandanya terhadap ekonomi bisa terbatas. Terutama, apabila tidak diintegrasikan dengan penguatan kapasitas produksi domestik, pengembangan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Di sisi lain, dominasi fiskal yang terlalu besar juga dapat menimbulkan efek samping. Ketika pemerintah menjadi pemain utama dalam aktivitas ekonomi, ruang ekspansi sektor swasta justru bisa menyempit. Kondisi ini menjadi semakin rentan di tengah struktur penerimaan negara yang masih cukup bergantung pada komoditas, sementara permintaan global tengah tertekan oleh perang dagang dan meningkatnya tensi geopolitik.

Pada akhirnya, kebijakan fiskal ekspansif memang mampu mengangkat level PDB dalam jangka pendek. Namun kebijakan tersebut tidak otomatis menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan jangka panjang hanya dapat tercapai jika stimulus fiskal berhasil memicu investasi swasta, mempercepat adopsi teknologi, dan meningkatkan produktivitas nasional.

Dengan kata lain, APBN dapat menjadi pemantik, tetapi tidak bisa selamanya menjadi mesin utama. Tanpa peningkatan signifikan pada investasi dan produktivitas, terutama dari sektor swasta, pertumbuhan ekonomi yang terlihat kuat hari ini berisiko hanya menjadi momentum sementara, bukan fondasi bagi akselerasi jangka panjang.

Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Rini memeriksa dompetnya dua kali. Bukan karena ia miskin. Ia punya pekerjaan tetap, tinggal di kontrakan yang layak di pinggiran Jakarta, dan selama bertahun-tahun masuk dalam golongan yang disebut kelas menengah. Tapi belakangan, sesuatu bergeser.

Harga telur naik. Ongkos transportasi naik. Cicilan terasa lebih berat. Gajinya, seperti bulan-bulan sebelumnya, tidak ke mana-mana. Di kantor, beredar kabar soal efisiensi karyawan. Rini tidak tahu apakah namanya ada dalam daftar. Yang ia tahu, bulan ini ia kembali menggeser sebagian tabungan ke rekening harian, bukan untuk kesenangan, tetapi untuk bertahan.

Rini bukan nama nyata. Tapi kisahnya adalah kisah jutaan orang Indonesia hari ini.

Di saat yang sama, pemerintah mengumumkan kabar yang tampaknya bertolak belakang. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61% secara tahunan, melampaui capaian periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87%. PDB atas dasar harga berlaku menembus Rp6.187,2 triliun. Para pejabat menyebutnya sinyal optimisme, bukti ketangguhan ekonomi nasional di tengah guncangan global. Lantas, mengapa Rini masih harus menghitung ulang isi dompetnya setiap pagi?

Lalu, dari mana angka itu datang? Jawaban atas pertanyaan itu dimulai dari membongkar isi angka 5,61% itu sendiri. Dari sisi pengeluaran, menurut data BPS konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% dan menyumbang 54,36% terhadap PDB. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,96%. Dua komponen ini bersama-sama berkontribusi 82,65% terhadap total PDB. Sejauh ini tampak wajar.

Yang perlu diperhatikan adalah lonjakan konsumsi pemerintah yang mencapai 21,81%. Lonjakan ini didorong oleh pencairan gaji ke-14 dan Tunjangan Hari Raya (THR) aparatur negara, ditambah belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipercepat di awal tahun anggaran. Ini bukan ekspansi yang tumbuh dari produktivitas atau inovasi. Ini adalah suntikan fiskal yang bersifat musiman, yang tidak akan hadir dengan skala yang sama di kuartal berikutnya.

Sisi lapangan usaha pun bercerita serupa. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14%, sebagian besar karena momen Idul Fitri dan program MBG. Transportasi tumbuh 8,04% karena lonjakan mobilitas hari raya. Pertumbuhan ini nyata, namun bersifat siklikal. Sementara sektor pertambangan yang menyumbang 8,69% terhadap PDB justru mengalami kontraksi 2,14%. Ekspor, cerminan daya saing riil, hanya tumbuh 0,90%. Impor justru tumbuh 7,18%, menjadi faktor pengurang yang signifikan.

Dengan kata lain, pertumbuhan 5,61% ini sebagian besar adalah hasil belanja negara yang diakselerasi dan efek musiman yang tidak akan bertahan. Mesin ekonomi yang sesungguhnya, yaitu ekspor, industri pengolahan bernilai tambah tinggi, dan penciptaan lapangan kerja formal, belum berputar sekencang yang diharapkan.

Membaca data-data di atas, sejenak kita perlu berhenti dan melihat ulang gambaran yang lebih dalam, bahwa ada gambaran tentang kemanusiaan dan kesejahteraan semu di balik angka-angka itu.

Selama bertahun-tahun, kelas menengah Indonesia menjadi bantalan sekaligus mesin konsumsi nasional. Mereka membayar pajak, berbelanja, menyekolahkan anak, dan menggerakkan perekonomian dari dalam. Pada 2024, kelas menengah bersama kelompok menuju kelas menengah menyumbang 81,49% dari total konsumsi rumah tangga nasional. Bisa ditegaskan kelas menengah adalah fondasi yang selama ini menopang angka pertumbuhan itu.

Namun fondasi itu sedang retak. BPS mencatat jumlah penduduk kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024, dan turun lagi menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Dalam enam tahun, hampir 10,6 juta orang keluar dari lapisan menengah. Kelompok rentan miskin, mereka yang berada tepat di tepi jurang kemiskinan, meningkat dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta orang pada periode yang sama.

Mereka yang turun kelas bukan karena tidak bekerja keras. Mereka adalah pekerja formal yang terkena PHK, lalu beralih ke pekerjaan informal tanpa jaminan perlindungan. Mereka adalah kepala keluarga yang pendapatannya stagnan sementara pengeluaran untuk pajak, perumahan, pendidikan, dan kesehatan terus merayap naik. Mereka adalah orang-orang yang, meminjam istilah peneliti CELIOS, “makan tabungan” karena pengeluaran sudah melampaui pemasukan.

Melihat kondisi seperti ini, rasanya saya tidak salah jika menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berjalan di jalur yang berbeda.

Ekonom yang Berani Mengkritik Alatnya Sendiri

Kemudian saya ingat seorang peraih Nobel Ekonomi tahun 2001, Joseph Stiglitz. Ia pernah mengajukan pertanyaan yang mengusik banyak pemerintah di dunia. Dalam laporan berpengaruhnya bersama Amartya Sen dan Jean-Paul Fitoussi yang diterbitkan pada 2009, ia berargumen bahwa PDB adalah alat ukur yang sudah usang untuk memotret kesejahteraan masyarakat modern. “Kita mengukur hal yang salah,” tulisnya, “dan akibatnya, kita mengambil keputusan yang salah.”

PDB, menurut Stiglitz, hanya menghitung total nilai produksi, bukan distribusinya. Ia tidak membedakan apakah kekayaan yang dihasilkan dinikmati oleh banyak orang atau terkonsentrasi di tangan segelintir pihak. Ia tidak mencatat apakah seseorang kehilangan pekerjaan dan terpaksa membuka warung kaki lima sebagai sumber penghasilan baru, karena keduanya sama-sama masuk sebagai aktivitas ekonomi yang menambah PDB. Ia juga tidak mengukur kerentanan, ketimpangan, atau kualitas hidup yang sesungguhnya.

Kritik Stiglitz bukan hanya relevan untuk Amerika Serikat atau Eropa tempat ia berteori. Ia sangat relevan untuk Indonesia hari ini, di mana PDB tumbuh 5,61%, tetapi kelas menengah terus menyusut, PHK terus terjadi, dan jutaan orang merasa bahwa kehidupan mereka tidak ikut tumbuh bersama angka itu. Ketika indikator kesejahteraan nyata bergerak berlawanan arah dengan angka PDB, kita sedang menghadapi bukan sekadar paradoks statistik, melainkan pertumbuhan yang eksklusif secara struktural.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Memahami akar masalah adalah langkah pertama. Tapi pemahaman saja tidak cukup. Pertanyaan selanjutnya adalah: apa yang harus berubah, dan siapa yang harus bergerak?

Bagi pemerintah, sudah waktunya PDB tidak lagi menjadi satu-satunya barometer keberhasilan. Indonesia perlu mengadopsi dasbor indikator kesejahteraan yang lebih luas, mencakup pertumbuhan upah riil, kualitas pekerjaan formal, indeks mobilitas kelas sosial, dan tekanan biaya hidup terhadap rumah tangga.

Belanja negara perlu dirancang bukan hanya untuk mendongkrak angka agregat melalui suntikan musiman, melainkan untuk membangun kapasitas struktural jangka panjang. Pelatihan vokasi, penguatan UMKM, dan perlindungan sosial yang menjangkau kelas menengah rentan, bukan hanya kelompok miskin. Jika kelas menengah terus menyusut, mesin konsumsi domestik yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan itu sendiri yang akan berhenti berputar.

Bagi kita sebagai masyarakat, ada hal yang juga perlu berubah. Pertama, membangun ketahanan finansial yang tidak bertumpu pada satu sumber penghasilan saja. Gelombang PHK mengajarkan bahwa kerentanan terbesar berasal dari ketergantungan tunggal. Mengembangkan keterampilan baru, membangun jaringan penghasilan tambahan, dan mengelola pengeluaran dengan lebih sadar adalah langkah-langkah kecil yang bermakna besar dalam jangka panjang.

Kedua, memperkuat ekosistem ekonomi lokal dengan cara yang paling sederhana: memilih produk dan jasa dari pelaku usaha kecil di sekitar kita, karena uang yang berputar di komunitas sendiri jauh lebih berdampak daripada yang mengalir keluar. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, meningkatkan literasi ekonomi agar kita tidak mudah puas dengan satu angka. Masyarakat yang mampu membaca data dengan kritis adalah masyarakat yang lebih sulit dibungkam oleh statistik yang menyesatkan.

Rini, dan jutaan orang sepertinya, tidak membutuhkan perayaan atas angka PDB. Mereka membutuhkan kebijakan yang benar-benar meringankan beban hidup mereka, dan mereka membutuhkan sesama warga yang cukup peduli untuk menuntut hal itu bersama-sama. Pertumbuhan yang sesungguhnya bukan yang hanya terlihat di atas kertas, melainkan yang terasa di meja makan, di kantong pekerja, dan di masa depan anak-anak mereka.

Kelas menengah merupakan mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan lebih dari setengah Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari konsumsi rumah tangga, kelas menengah menjadi kontributor terbesar dan andalan ekonomi Indonesia. Namun BPS mencatatkan penurunan signifikan populasi kelompok ini, dari 57,3 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,2 juta jiwa pada 2024.

Riset Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) oleh Katadata Insight Center (KIC) mengungkap kemunculan fenomena side-hustle di kelas menengah. Fenomena ini merupakan respons terhadap tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Sehingga, semakin maraknya side-hustle perlu menjadi alarm bahwa kelas menengah Indonesia, mesin penggerak ekonomi bangsa, memang sedang tidak baik-baik saja.

Riset KIMCI yang diluncurkan KIC pada April 2026 menunjukkan 6 dari 10 kelas menengah Indonesia pernah mengalami “besar pasak daripada tiang” sepanjang 2025. Namun defisit yang mereka alami bukan karena pengelolaan keuangan yang buruk, melainkan tekanan ekonomi yang semakin berat.

Riset yang sama menunjukkan kelas menengah sebenarnya sudah semakin cakap mengalokasikan keuangannya, bahkan sudah memikirkan tabungan. Sayangnya, pertumbuhan pendapatan tidak mampu mengimbangi tingginya harga kebutuhan pokok. Akibatnya, lebih dari setengah pendapatan kelas menengah dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari serta membayar berbagai cicilan.

Ekonomi kelas menengah juga terbebani oleh upaya mereka memperoleh pelayanan dasar yang sesuai harapan mereka. Riset KIMCI menemukan penurunan 21,4% dalam kepercayaan kelas menengah terhadap rumah sakit pemerintah, serta peningkatan 22,2% dalam preferensi terhadap sekolah swasta.

Turunnya kepercayaan terhadap layanan pemerintah ini mendorong mereka beralih ke penyedia swasta, baik untuk pelayanan kesehatan maupun untuk pendidikan. Artinya, pemenuhan pelayanan dasar ini semakin membebani keuangan mereka.

Tingginya beban ekonomi yang perlu ditanggung, upaya memperoleh pelayanan publik yang baik, serta keinginan menikmati hari tua inilah yang menyebabkan pendapatan dari satu pekerjaan saja dirasa tidak lagi cukup. Alhasil, mendorong maraknya side-hustle atau kerja sampingan di kalangan kelas menengah.

Riset KIMCI mengungkapkan bahwa saat ini satu dari dua kelas menengah Indonesia memiliki pekerjaan sampingan. Kerja sampingan ini bukanlah sarana kelas menengah untuk menyalurkan hobi atau mengisi waktu. Fenomena ini bermotif kebutuhan ekonomi, di mana 53,1% melakukan kerja sampingan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan 41,5% melakukannya untuk menambah tabungan.

Pekerjaan sampingan yang dilakukan kelas menengah pun beragam. Mulai dari berjualan, menjadi pengemudi taksi atau ojek online, hingga konten kreator.

Peran teknologi sebagai enabler tidak hanya sebagai penunjang produktivitas dalam pekerjaan. Teknologi juga sebagai solusi mengelola energi dan waktu untuk menjalani dua pekerjaan. Ini merupakan salah satu faktor mengapa kelas menengah Indonesia begitu terbuka dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).

Fenomena side-hustle ini tidak bisa dianggap sebagai tren sesaat. Riset KIMCI menemukan bahwa 9 dari 10 kelas menengah yang saat ini memiliki pekerjaan sampingan berencana untuk terus melanjutkannya setidaknya hingga 5 tahun ke depan. Motif ekonomi masih menjadi pendorongnya.

Situasi ini bukan merupakan indikasi negara dengan semangat kewirausahaan yang tumbuh. Sebaliknya, pertanda sebuah negara dengan pasar lapangan kerja primer yang menuju kegagalan. Lantaran, satu pekerjaan saja sudah tidak lagi cukup untuk memberikan kehidupan yang layak.

Akibat tekanan ekonomi dan kerja sampingan, kelas menengah Indonesia juga menjadi semakin “defensif” dalam menggunakan uangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, proporsi pengeluaran untuk barang tahan lama (durable goods) dan jasa menurun. Hal ini untuk mengimbangi kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok. Bahkan ketika berbelanja, kelas menengah kini lebih memprioritaskan barang yang tahan lama dan bernilai, lebih dari sekadar mengikuti tren dan mengejar harga murah.

Kelas menengah yang defensif seperti ini tidak dapat menjadi mesin yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah. Ketika kelas menengah harus menghabiskan pendapatannya untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar cicilan, sektor-sektor seperti ritel dan otomotif akan terhambat.

Kelas menengah yang tidak berbelanja akan menyebabkan ekonomi yang stagnan, sehingga muncul urgensi bagi pemerintah dan dunia usaha untuk membantu kelompok ini.

Urgensi pemerintah dan dunia usaha untuk membantu kelas menengah semakin kuat. Hal ini mengingat bonus demografi Indonesia akan berakhir pada 2035. Jika tidak terjadi perbaikan yang signifikan pada penyusutan kelas menengah, Indonesia akan menghadapi beban demografi.

Angkatan kerja akan terbebani dengan berbagai pengeluaran. Akan semakin banyak generasi sandwich bermunculan akibat kesulitan kelas menengah saat ini dalam mengumpulkan cukup tabungan untuk hari tua mereka. Situasi seperti ini akan menyebabkan mimpi Indonesia menjadi negara maju, visi Indonesia Emas 2045, akan semakin jauh untuk digapai.

Fenomena side-hustle yang muncul di kelas menengah seharusnya jangan diromantisasi sebagai resilien dan adaptifnya kelas menengah dalam menghadapi tekanan ekonomi. Tren ini seharusnya juga menjadi alarm bagi pemerintah dan dunia usaha bahwa kelas menengah sedang dalam ancaman.

Riset KIMCI oleh KIC dirancang untuk membantu berbagai pemangku kepentingan untuk memahami realita kelas menengah Indonesia, dan bagaimana kita semua dapat membantu kelompok ini. Indonesia masih harus mengandalkan kelas menengah sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan mereka harus dijaga. Karena jika tulang punggung ekonomi ini mati, maka mimpi Indonesia Emas 2045 akan terkubur bersama mereka.