JAKARTA, iNews.id - Pertumbuhan transaksi digital di Indonesia tetap menunjukkan tren positif, bahkan di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan. Ketika berbagai negara menghadapi tekanan ekonomi, aktivitas transaksi domestik Indonesia justru tetap tumbuh, mencerminkan tingkat resiliensi yang tinggi dalam ekosistem ekonomi digital.

Salah satu indikatornya terlihat pada periode Lebaran 2026, di mana terjadi aktivitas transaksi yang tetap meningkat. Dalam hal ini, sebagai salah satu backbone industri pembayaran di Indonesia, PT ALTO Network (ALTO Network) mencatat kenaikan pertumbuhan volume transaksi sebesar 50% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. 

Tren ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pasar dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, skala transaksi digital berkembang pesat, dengan volume transaksi mencapai ratusan juta hingga miliaran per tahun.

Data Bank Indonesia menunjukkan transaksi digital banking tumbuh lebih dari 20–30% (YoY), sementara QRIS bahkan melampaui 100% pada fase awal adopsi, hal ini menegaskan kontribusinya terhadap ekosistem pembayaran nasional. Seiring dengan dinamika transaksi digital tersebut, kebutuhan akan stabilitas sistem menjadi semakin krusial. 

ALTO secara konsisten menjaga keandalan sistem dan layanan dengan capaian Service Level Agreement (SLA) uptime 99,99%, sebagai wujud komitmen dalam menghadirkan infrastruktur switching yang kuat dan terpercaya.

Tingginya adopsi pembayaran digital di Indonesia juga tercermin dari pertumbuhan signifikan transaksi QRIS yang diproses oleh ALTO Network, dengan volume transaksi meningkat sebesar 89,56% dan nilai transaksi tumbuh 94,18% secara tahunan (Maret 2025 dibandingkan Maret 2026).CEO ALTO Network, Gretel Griselda mengatakan meskipun kondisi global menghadirkan berbagai tantangan, ekosistem pembayaran di Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. 

Baca Juga

Bank Dunia Sebut Ekonomi Indonesia Kuat Hadapi Tekanan Harga Energi Global

“Di tengah kondisi ekonomi global saat ini yang cenderung memiliki volatilitas tinggi, kami melihat tren pembayaran di Indonesia masih stabil bahkan cenderung menguat. Ini ditandai dengan tetap tumbuhnya transaksi yang kami proses baik dari sisi jumlah transaksi maupun volume transaksi, ini dapat menjadi indikasi bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki daya konsumsi yang baik. Saat ini ALTO Network memproses hingga 30 juta transaksi per harinya," ucap dia.

Dengan pertumbuhan transaksi yang semakin pesat, muncul tantangan baru bagi pelaku industri dalam mengelola volume transaksi yang besar, tipe pembayaran yang semakin beragam, serta kebutuhan analisis bisnis yang harus dilakukan secara cepat, kapan saja dan di mana saja.

Di sisi lain, banyak institusi keuangan dan pelaku bisnis masih mengandalkan berbagai dashboard yang terpisah untuk memantau transaksi, mengelola klaim, dan menangani isu operasional. Kondisi ini menimbulkan risiko data yang tidak tersentralisasi, alur kerja yang tidak konsisten, dan pada akhirnya berpotensi memperlambat proses analisis dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, berbagai inovasi mulai diperkenalkan oleh pelaku industri, salah satunya ALTO Network, menghadirkan ASKARA Connect, yang menyatukan berbagai proses operasional dalam satu sistem terintegrasi. Dengan visibilitas yang lebih menyeluruh, tim operasional dapat merespons isu dengan lebih cepat dan mengambil keputusan berbasis data.

Chief Business Officer ALTO Network Rangga Wiseno menyoroti tantangan ke depan tidak hanya terletak pada teknologi, tetapi juga pada bagaimana sistem dapat beradaptasi dengan kompleksitas operasional. 

“Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana memproses transaksi dengan cepat, tetapi bagaimana memastikan seluruh proses di belakangnya. Mulai dari monitoring, koordinasi, hingga penanganan kendala bisa berjalan secara terintegrasi dan efisien," kata Rangga.

Editor: Puti Aini Yasmin

JAKARTA, iNews.id - Bank Mandiri menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah melalui optimalisasi struktur keuangan yang solid untuk menopang ekspansi bisnis berkelanjutan dan mendukung agenda pembangunan nasional.

Sepanjang 2025, penguatan struktur keuangan tersebut menjadi fondasi bagi peningkatan intermediasi yang sehat, sekaligus memastikan kontribusi perseroan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berbasis kerakyatan.

Di tengah stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional, optimalisasi struktur keuangan Bank Mandiri tercermin dari penguatan kinerja neraca melalui ekspansi aset dan kredit.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audited per 31 Desember 2025, total aset Bank Mandiri tercatat tumbuh 16,6 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp2.829,9 triliun, sejalan dengan penyaluran kredit yang meningkat 13,4 persen YoY menjadi Rp1.895,0 triliun.

Penguatan kinerja tersebut didorong oleh strategi ekspansi yang secara konsisten diarahkan pada pembiayaan sektor-sektor produktif guna memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Sepanjang 2025, kredit UMKM Bank Mandiri tumbuh 4,88 persen YoY, mencerminkan fokus perseroan dalam memperluas akses pembiayaan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kinerja ini sekaligus menegaskan peran Bank Mandiri dalam mendukung lebih dari 1,3 juta pelaku UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui penguatan ekosistem finansial yang terintegrasi.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan, pertumbuhan kredit yang solid dan konsisten mencerminkan efektivitas strategi penguatan ekosistem pembiayaan yang dijalankan perseroan secara menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan Bank Mandiri menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis, kualitas aset, serta kontribusi berkelanjutan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. 

“Kami terus mendorong pembiayaan yang selektif dan terukur di seluruh segmen, dengan fokus pada sektor produktif yang mendorong ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja. Pendekatan ini memungkinkan Bank Mandiri menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memastikan kualitas aset tetap terjaga,” ujar Riduan di Jakarta, Kamis (12/2).

Dari sisi pendanaan, ekspansi kredit tersebut didukung oleh struktur likuiditas yang kuat melalui pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp2.105,8 triliun atau tumbuh 23,9 persen YoY. Komposisi pendanaan tetap sehat dengan dana murah (CASA) meningkat 12,6 persen YoY menjadi Rp1.431,4 triliun, sehingga memberikan ruang yang memadai bagi Bank Mandiri untuk mendukung ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

Selaras dengan perannya sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri mengarahkan optimalisasi struktur keuangan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional melalui pembiayaan dan penguatan ekosistem yang terintegrasi. Sepanjang 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp41 triliun kepada sekitar 360 ribu pelaku UMKM secara terukur dan berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Pada agenda pembangunan sosial dan ketahanan pangan, dukungan Bank Mandiri diwujudkan melalui pembiayaan kepada 147 mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), disertai penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Penguatan ekonomi desa juga terus diperluas melalui pengelolaan lebih dari 4.700 rekening Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta pembukaan lebih dari 3.700 rekening BUMDes dan BUMDesma, sejalan dengan agenda pengembangan desa dan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.

Komitmen tersebut dilengkapi dengan realisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sepanjang 2025 melalui lebih dari 1.174 program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk bantuan kemanusiaan bagi wilayah terdampak bencana.

Optimalisasi kinerja keuangan Bank Mandiri juga tercermin dari kontribusi berkelanjutan kepada negara. Dalam 25 tahun terakhir, Bank Mandiri telah menyalurkan total dividen sebesar Rp225 triliun kepada masyarakat Indonesia. Pada 2025, dividen Bank Mandiri tumbuh signifikan mencapai Rp52,5 triliun, yang berasal dari Rp43,5 triliun atas porsi laba 2024 dan Rp9 triliun dividen interim atas porsi laba 2025 yang telah dibayarkan pada 14 Januari 2026.

Selain dividen, kontribusi terhadap penerimaan negara diwujudkan melalui setoran pajak yang secara akumulasi mencapai Rp277 triliun sepanjang 2000 hingga 2025. Pada tahun lalu, Bank Mandiri telah membayarkan pajak sekitar Rp27 triliun dengan tren yang terus meningkat, mencerminkan peran sistemik perseroan dalam memperkuat fondasi fiskal nasional.

“Bagi Bank Mandiri, mendukung program prioritas pemerintah bukan sekadar target bisnis, melainkan bagian dari tanggung jawab kami sebagai mitra strategis negara. Melalui pembiayaan yang terukur dan penguatan ekosistem usaha, kami berupaya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata,” tutur Riduan.

Editor: Rizqa Leony Putri

WAKIL Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aviliani menilai perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan pengurangan transfer ke daerah (TKD). Sebab, kebijakan ini dinilai berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

“Kami mendorong agar ke depan ada evaluasi atas pengurangan transfer daerah,” ucap Aviliani dalam forum Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Sabtu, 17 Januari 2026. Menurut dia, pemerintah pusat perlu melibatkan daerah agar mereka tetap merasakan manfaat dalam proses pengambilan kebijakan.

Anggaran TKD dalam APBN 2026 mengalami penurunan drastis dari 2025. Mulanya, pemerintah menetapkan anggaran TKD sebesar Rp 650 triliun untuk tahun depan—angka ini menurun 24,8 persen dari outlook 2025 sebesar Rp 864,1 triliun. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sudah menyepakati penambahan anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Kebijakan tersebut mendapat protes dari para gubernur. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah pusat masih ragu untuk menambah anggaran karena menganggap masih ada penyimpangan penggunaan anggaran. Pernyataan itu diungkap bendahara negara saat melakukan rapat secara hibrida dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah, Senin, 20 Oktober 2025.

Oleh karena itu, Purbaya sempat meminta ke para gubernur untuk terlebih dahulu memperbaiki tata kelola dan penyerapan uang daerah, khususnya di dua triwulan terakhir 2025. Dia pun membuka opsi untuk menaikkan TKD pada tahun depan. “Tapi dengan syarat tadi, tata kelolanya sudah baik. Kalau jelek, saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka kalau itu,” ucapnya.

KEPALA Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai tekanan inflasi nasional masih berada dalam kondisi yang terkendali. Penilaian ini sejalan dengan menguatnya konsumsi masyarakat pada akhir 2025 yang tidak diikuti lonjakan harga yang berlebihan.

Menurut Andry, capaian itu menunjukkan stabilitas harga tetap terjaga meski aktivitas ekonomi meningkat pada periode Natal dan tahun baru. “Inflasi masih dalam rentang yang aman. Ini mencerminkan konsumsi masyarakat yang menguat tanpa menimbulkan tekanan harga yang berlebihan,” kata Andry dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Januari 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Desember 2025 sebesar 2,92 persen. Angka tersebut masih berada dalam target inflasi pemerintah di kisaran 1,5–3,5 persen.

Secara bulanan, inflasi Desember 2025 tercatat sebesar 0,64 persen. Ia menilai kenaikan ini wajar karena akhir tahun memang menjadi periode dengan permintaan tinggi akibat momentum libur panjang. “Kenaikan ini mencerminkan menguatnya konsumsi masyarakat pada akhir tahun,” ujar Andry.

Penguatan daya beli juga terlihat dari pergerakan inflasi inti. Pada Desember 2025, inflasi inti tercatat sebesar 0,20 persen secara bulanan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan November yang sebesar 0,17 persen. Inflasi inti menggambarkan kondisi permintaan domestik yang lebih stabil.

Andry menyebut peningkatan inflasi inti didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga. Kenaikan harga emas juga turut memengaruhi pergerakan indikator tersebut.

“Aktivitas konsumsi tetap solid pada Desember. Ini terlihat dari kenaikan Mandiri Spending Index sebesar 17 persen secara bulanan,” katanya.

Di sisi lain, komponen harga yang diatur pemerintah juga ikut naik. Inflasi administered prices pada Desember tercatat 0,37 persen secara bulanan. Angka ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,24 persen. Kenaikan ini dipicu oleh penyesuaian tarif tiket pesawat dan harga bahan bakar selama libur Natal dan tahun baru.

Andry memperkirakan tekanan inflasi pada awal 2026 masih akan terjaga. Kondisi pasokan pangan yang relatif baik serta faktor musiman Ramadan dan Idul Fitri dinilai akan menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang.

“Tekanan inflasi diperkirakan tetap terkendali pada awal 2026. Ini memberi ruang bagi konsumsi masyarakat untuk tumbuh lebih stabil,” ujarnya.

Andry menambahkan angka inflasi yang stabil juga sejalan dengan kinerja intermediasi Bank Mandiri. Hingga akhir November 2025, penyaluran kredit Bank Mandiri secara bank only tumbuh 13,1 persen secara tahunan menjadi Rp 1.452 triliun.

Pertumbuhan ini didukung oleh likuiditas yang terkelola dan kualitas aset yang terjaga. Andry menyebut Bank Mandiri terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong transaksi dan pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan.

INDONESIAN Business Council memproyeklsikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak di kisaran 5 persen dan menghadapi tekanan pada kualitas pertumbuhan menjelang 2026. Penilaian tersebut tertuang dalam laporan IBC Business Outlook 2026 yang bertajuk Inflection: Breaking the Growth Plateau.

Chief Executive Officer IBC Sofyan A. Djalil menyatakan stabilitas makroekonomi tidak lagi cukup untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. “Indonesia berada pada titik infleksi, di mana keputusan kebijakan akan menentukan arah pertumbuhan ke depan,” ujar Sofyan Djalil dalam peluncuran laporan tersebut di Jakarta pada Rabu, 14 Januari 2026.

Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menilai penguatan arah pertumbuhan harus menjadi prioritas strategis di tengah fragmentasi perdagangan global. Ia menekankan pentingnya peningkatan produktivitas, kepastian berusaha, dan penguatan arus investasi untuk menjaga fondasi pertumbuhan jangka menengah.

Arsjad Rasjid menilai perekonomian Indonesia relatif resilien di tengah ketidakpastian global. Namun, konsumsi rumah tangga yang melemah, perlambatan investasi, serta terbatasnya ruang kebijakan fiskal dan moneter berpotensi menahan laju pertumbuhan.

IBC memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 4,95 persen pada 2026. Angka tersebut berada di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan berada di kisaran 2,4–3,1 persen, terdampak fragmentasi geopolitik, ketegangan perdagangan, dan perlambatan ekonomi Cina.

Dalam laporan tersebut, IBC mengusulkan tiga katalis utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni kepastian kebijakan (certainty), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (capability), dan pendalaman sektor keuangan (capital).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan laporan IBC menjadi masukan bagi pemerintah. Politikus Partai Golkar itu menyebut pemerintah tengah menyiapkan peta jalan untuk meningkatkan ekspor Indonesia hingga sepuluh kali lipat dalam 10 tahun ke depan.

KEMENTERIAN Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menilai e-sport memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di desa. Sektor ini dipandang relevan dengan karakter generasi muda desa yang akrab dengan teknologi digital dan permainan daring.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengatakan desa menyimpan banyak peluang ekonomi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurut dia, pengembangan e-sport merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi tersebut sekaligus mendorong partisipasi anak muda dalam kegiatan ekonomi produktif.

"Peringatan Hari Desa Nasional 2026 kami isi dengan berbagai kegiatan bernilai ekonomi, salah satunya melalui kompetisi e-sport,” kata Yandri seusai menghadiri final E-Sport Piala Mendes PDT di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa, 13 Januari 2026.

Yandri menjelaskan, kompetisi E-Sport Piala Mendes PDT diselenggarakan sebagai langkah awal untuk memetakan sekaligus menjaring talenta muda di desa. Ia menilai e-sport dapat menjadi ruang penyaluran minat dan bakat generasi Z yang selama ini banyak menghabiskan waktu bermain gim daring tanpa arah pembinaan yang jelas.

Menurut Yandri, industri e-sport memiliki perputaran ekonomi yang sangat besar. Ia menyinggung besarnya dana masyarakat Indonesia yang selama ini mengalir ke luar negeri akibat konsumsi gim daring.

“Ada sekitar Rp 30 triliun uang rakyat yang lari ke luar negeri melalui permainan game online. Potensi ekonomi ini seharusnya bisa kita kelola dan kembangkan di dalam negeri, terutama untuk kepentingan desa,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan pengelolaan yang terarah, e-sport tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membuka peluang usaha baru di desa, mulai dari penyelenggaraan turnamen, pembinaan atlet, hingga pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital.

Menurut dia, pendekatan ini juga dapat mengarahkan aktivitas anak muda ke kegiatan yang lebih positif dan produktif.

Ke depan, Kemendes PDT berencana menjadikan kompetisi E-Sport Piala Mendes PDT sebagai agenda tahunan. Yandri mengatakan skala penyelenggaraan akan diperluas secara bertahap dengan sistem kompetisi berjenjang.

“Tahun ini pesertanya memang belum maksimal. Ke depan, kita akan mulai dari tingkat provinsi, kemudian juara provinsi akan dipertandingkan di tingkat nasional,” katanya.

Melalui program tersebut, Kemendes PDT berharap e-sport dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi desa sekaligus sarana pengembangan sumber daya manusia berbasis digital di wilayah perdesaan.

HSBC memperkirakan pertumbuhan kredit di Indonesia akan meningkat tahun ini. Sebab, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan naik tahun ini.Chief Indonesia and India Economist HSBC Global Research Pranjul Bhandari mengatakan pertumbuhan kredit berkaitan erat dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal, yaitu pertumbuhan PDB riil yang telah disesuaikan dengan inflasi. Menurutnya, inflasi tahun lalu amat rendah karena turunnya harga-harga komoditas.Akan tetapi, kata Pranjul, harga komoditas akan mulai masuk masa normal pada tahun ini. Sehingga, pertumbuhan GDP nominal kemungkinan akan meningkat 1-1,5 persen lebih tinggi dibandingkan 2025. “Hal itu bisa meningkatkan permintaan kredit. Sehingga pertumbuhan kredit bisa 1-1,5 persen lebih tinggi dibandingkan 2025,” ucap Pranjul dalam media briefing daring bertajuk HSBC Indonesia Economy & Investment Outlook 2026, Senin, 12 Januari 2026.Pada November 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 7,74 persen year on year. Meski meningkat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 7,36 persen year on year, pertumbuhan kredit masih belum setinggi tahun lalu yang tumbuh hingga dua digit.Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan atau BI-Rate sebanyak 125 basis poin sepanjang 2025. Saat ini, BI-Rate berada di level 4,75 persen. Meski demikian, pertumbuhan kredit belum juga tumbuh dua digit.Pranjul berpendapat bahwa rendahnya pertumbuhan kredit lebih disebabkan oleh permintaan yang belum kuat. Meski demikian, HSBC mencatat ada peningkatan permintaan kredit korporasi, terutama dari perusahaan kecil. Permintaan ini didorong oleh kebutuhan investasi.Namun demikian, ada juga segmen kredit yang belum tumbuh kuat, seperti kredit rumah tangga. Pranjul mengatakan hal ini dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga serta permintaan terhadap barang tahan lama yang belum menguat. “Sejauh ini kami melihat penjualan mobil agak lemah, jadi saya tidak heran jika pinjaman konsumen juga agak lemah,” kata dia.

"Tahun 2025 menjadi ujian berat bagi ketahanan ekonomi kita, dan ujian itu berhasil kita lalui dengan cukup baik."

HSBC Global Research memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2 persen pada 2026. Prediksi HSBC ini lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 5,4 persen.

Chief Indonesia and India Economist HSBC Global Research Pranjul Bhandari menilai pertumbuhan ekspor berpotensi melambat tahun ini. Ia mengatakan, pertumbuhan ekspor pada 2025 lebih didorong oleh strategi front loading pengusaha dalam menghadapi tarif resiprokal Amerika Serikat.

“Jadi seiring waktu pada 2026 sebagian dari ekspor ini bisa mulai melambat,” kata Pranjul dalam media briefing daring pada Senin, 12 Januari 2026.

Ihwal kebijakan fiskal, Pranjul memandang kebijakan pemerintah masih akan terus bersifat akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026. Menurutnya, Produk Domestik Bruto Indonesia berpotensi meningkat tahun ini. Sehingga, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk belanja tanpa harus melebihi target defisit APBN. Adapun defisit APBN 2025 tercatat sebesar 2,92 persen dari PDB—jauh melebihi target 2,78 persen dari PDB.

Dalam hal kebijakan moneter, Pranjul menilai Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk memangkas suku bunga acuan. Ia menyebut bank sentral akan mencari celah untuk memangkas suku bunga acuan ketika nilai dolar Amerika Serikat melemah.

Terakhir, Pranjul menyoroti konsumsi rumah tangga sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan konsumsi hanya bisa dicapai melalui peningkatan upah dan lapangan kerja. “Bagaimana mencapai itu? Tidak ada jalan pintas. Harus ada reformasi di sektor manufaktur dan penanaman modal asing,” ucap dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 6 persen tahun ini. Menurut Purbaya, angka 6 persen tidak mustahil lantaran kebijakan fiskal dan moneter sudah tersinkronisasi.

“Kalau saya lihat kemarin fiskal dan moneter masih baru agak sinkron di akhir tahun. Sekarang sudah lebih sinkron sehingga ke depan mesin fiskal, mesin moneter, dan sektor swasta akan bertumbuh bergerak lebih cepat, akan hidup semua,” kata dia dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.

GREAT Institute memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar pada level 5,3 hingga 5,6 persen pada 2026. Peneliti ekonomi Great Institute Adrian Nalendra Perwira mengatakan tantangan utama pada 2026 adalah fragmentasi perdagangan global dan normalisasi harga komoditas.

“Jadi, sebagai pendorong pertumbuhan yang paling praktikal di tahun 2026, kemungkinan kita tidak bisa terlalu mengandalkan pada sektor perdagangan,” ucap Adrian di kantor Great Institute, Jakarta Selatan, Sabtu 10 Januari 2026. Menurutnya, hal itu terlihat dari surplus ekspor-impor energi yang mulai menipis dalam satu tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Januari hingga November 2025 mengalami surplus sebesar US$ 38,54 miliar. Surplus sepanjang Januari hingga November 2025 ini ditopang oleh surplus komoditas nonmigas sebesar US$ 56,15 miliar. Sementara komoditas migas masih mengalami defisit US$ 17,61 miliar.

Adrian juga mengatakan ada tiga syarat agar pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6 persen bisa tercapai. Pertama, konsumsi rumah tangga-yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi-harus terus ditopang. Menurutnya, diperlukan stimulus untuk kelas menengah serta reformasi lapangan kerja agar daya beli masyarakat bisa meningkat.

Kedua, dari sisi pengeluaran pemerintah. Ia mengatakan belanja negara harus produktif agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain produktif, Adrian menyebut timing juga menjadi faktor penting dalam belanja. Sebab, selama ini belanja pemerintah baru meningkat di penghujung tahun anggaran. “Tetapi, kami lihat ada indikasi untuk di tahun 2026 ini Menteri Keuangan melakukan frontloading dalam spending,” kata dia.

Syarat ketiga adalah transformasi dalam bidang ketenagakerjaan, struktural usaha, manajemen utang, dan program prioritas. Di bidang ketenagakerjaan, Adrian mengatakan transformasi harus dilakukan dari segi penawaran dan permintaan serta regulasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 6 persen tahun ini. Angka itu melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 5,4 persen.

Menurut Purbaya, angka 6 persen tidak mustahil lantaran kebijakan fiskal dan moneter sudah tersinkronisasi. “Kalau saya lihat kemarin fiskal dan moneter masih baru agak sinkron di akhir tahun. Sekarang sudah lebih sinkron sehingga ke depan mesin fiskal, mesin moneter, dan sektor swasta akan bertumbuh bergerak lebih cepat, akan hidup semua,” kata dia dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.

PEMERINTAH akhirnya mempublikasikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026 pada Rabu, 7 Januari 2026 melalui situs Kementerian Sekretariat Negara. Publikasi APBN 2026 baru terbit setelah operasional anggaran tahun ini berjalan tujuh hari.

UU APBN 2026 disahkan dan berlaku pada Kamis, 1 Januari 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto dan . “Menetapkan: Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026,” mengutip dokumen, pada Rabu.

Dalam undang-undang ini, pemerintah menargetkan anggaran pendapatan negara tahun 2026 sebesar Rp 3.153.580.466.863.000 alias tiga kuadriliun seratus lima puluh tiga triliun lima ratus delapan puluh miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga juta rupiah. Penerimaan negara itu bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.

Adapun pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada tahun ini dapat mencapai sebesar Rp 2.693.714.250.000.000 atau dua kuadriliun enam ratus sembilan puluh tiga triliun tujuh ratus empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah. Adapun penerimaan pajak tersebut terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Untuk penerimaan pajak dalam negeri, pemerintah menargetkan sebesar Rp 2.6O1.247.989.783.000 atau dua kuadriliun enam ratus satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah.

Penerimaan perpajakan dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan; pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; pendapatan pajak bumi dan bangunan; pendapatan cukai; dan pendapatan pajak lainnya.

Pada tahun ini, total APBN yang dialokasikan untuk dana belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) adalah sebesar Rp 3.842.728.369.471.000 atau tiga kuadriliun delapan ratus empat puluh dua triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

Adapun anggaran belanja pemerintahan pusat akan digelontorkan sebesar Rp 3.149.733. 390. 760.000 atau tiga kuadriliun seratus empat puluh sembilan triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah.

Sementara itu pemerintah menetapkan dana TKD tahun ini sebesar Rp 692.994.978.711.000 atau enam ratus sembilan puluh dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah.

Berikut merupakan target sasaran pembangunan Indonesia berdasarkan Undang-undang APBN 2026.

Undang-undang APBN 2026 akhirnya diterbitkan hampir tiga bulan sejak Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi UU APBN 2026 pada 23 September 2025.

Sebelumnya Yayasan Katalis Nusantara Lestari atau Kanal Foundation menyoroti ketidakpastian dan ketertutupan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 yang dinilai membuka ruang diskresi fiskal eksekutif yang semakin besar. "Tanpa transparansi dan pengawasan publik yang memadai, masyarakat hanya disuguhi informasi lisan dan paparan singkat terkait rencana pembangunan dan pemanfaatan anggaran, tanpa dapat memverifikasi kebenarannya secara langsung melalui dokumen resmi APBN," ujar Roy ketika dikonfirmasi Tempo pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Menurut dia, berdasarkan praktik siklus APBN yang berjalan relatif konsisten selama lebih dari satu dekade terakhir, rancangan APBN yang telah disetujui DPR pada akhir September 2025 lalu seharusnya disahkan dan diundangkan paling lambat bulan Oktober. “Tahap ini menjadi dasar bagi Presiden untuk menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN,” kata Roy.

Tahapan itu juga sekaligus menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan bersama kementerian/lembaga lainnya untuk menyusun dan menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran K/L dan non-K/L termasuk alokasi ke daerah dalam rentang November-Desember, untuk kemudian diserahkan kepada K/L dan pemerintah daerah sebelum akhir tahun.

Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

SEHARI sebelum 2025 berakhir, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan transfer dana Rp 276 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara dan satu bank pembangunan daerah belum maksimal mendorong laju perekonomian. Hal itu tidak sesuai dengan harapannya. “Dampak kebijakan injeksi uang yang kami taruh di sistem perbankan, itu enggak seoptimal yang saya duga sebelumnya,” ujar Purbaya.Kebijakan tersebut merupakan manuver Purbaya tak lama setelah menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Kehadiran mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu seolah-olah memberi angin segar, khususnya kepada Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia yang menerima dana Saldo Anggaran Lebih yang terpendam di bank sentral.Belakangan, Purbaya menarik lagi suntikan dana tahap kedua sebesar Rp 75 triliun yang sudah diberikan kepada perbankan. Dana tersebut akan dialihkan ke kementerian dan lembaga untuk belanja rutin.