Bisnis.com, JAKARTA — PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) memutuskan sejumlah agenda penting dalam Rapat Umum Pegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB dan RUPST, mulai dari pembagian dividen hingga akan mengganti namanya menjadi PT MDS Retailing Tbk. yang digelar Rabu (15/4/2026).

Dalam risalah yang RUPSLB yang diterbitkan dalam keterbukaan informasi publik tersebut menyetujui perubahan nama perseroan dari PT Matahari Department Store Tbk menjadi PT MDS Retailing Tbk.

Perubahan nama tersebut dilakukan dengan ketentuan mendapatkan restu dari Kementerian Hukum.

"Jika tidak mendapat persetujuan negara, maka Direksi berwenang menetapkan dan menggunakan nama alternatif lain dengan substansi yang sama, tanpa memerlukan mekanisme RUPS," bunyi risalah RUPSLB yang dikutip pada Jumat (17/4/2026).

Tercatat, suara yang hadir mencapai 1.704.467.856 saham. Dari jumlah tersebut, suara yang menyetujui perubahan nama sebanyak 1.588.241.118 saham atau setara 93,181 persen. Sementara itu, suara tidak setuju sebanyak 116.226.738 saham dan abstain sebanyak 1.606.200 saham.

Selain perubahan nama, dalam RUPSLB yang berlangsung, pemegang saham menyepakati penarikan saham treasuri sebanyak 31 juta saham atau setara 1,37% dari total saham beredar. Langkah ini berdampak pada penurunan modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Seiring dengan keputusan tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar perseroan, khususnya pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) terkait struktur permodalan serta Pasal 1 ayat (1) mengenai perubahan nama perusahaan.

Sementara itu, dalam RUPST yang digelar pada hari yang sama, salah satu agenda utama adalah penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025. Perseroan memutuskan membagikan dividen sebesar Rp250 per saham.

Dividen tersebut akan diberikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham hingga 27 April 2026.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Irwan Abuthan dari posisinya sebagai Direktur Independen. Rapat turut menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dengan batas maksimal sebesar 0,3% dari total penjualan bersih perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) memutuskan sejumlah agenda penting dalam Rapat Umum Pegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB dan RUPST, mulai dari pembagian dividen hingga akan mengganti namanya menjadi PT MDS Retailing Tbk. yang digelar Rabu (15/4/2026).

Dalam risalah yang RUPSLB yang diterbitkan dalam keterbukaan informasi publik tersebut menyetujui perubahan nama perseroan dari PT Matahari Department Store Tbk menjadi PT MDS Retailing Tbk.

Perubahan nama tersebut dilakukan dengan ketentuan mendapatkan restu dari Kementerian Hukum.

"Jika tidak mendapat persetujuan negara, maka Direksi berwenang menetapkan dan menggunakan nama alternatif lain dengan substansi yang sama, tanpa memerlukan mekanisme RUPS," bunyi risalah RUPSLB yang dikutip pada Jumat (17/4/2026).

Tercatat, suara yang hadir mencapai 1.704.467.856 saham. Dari jumlah tersebut, suara yang menyetujui perubahan nama sebanyak 1.588.241.118 saham atau setara 93,181 persen. Sementara itu, suara tidak setuju sebanyak 116.226.738 saham dan abstain sebanyak 1.606.200 saham.

Selain perubahan nama, dalam RUPSLB yang berlangsung, pemegang saham menyepakati penarikan saham treasuri sebanyak 31 juta saham atau setara 1,37% dari total saham beredar. Langkah ini berdampak pada penurunan modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Seiring dengan keputusan tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar perseroan, khususnya pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) terkait struktur permodalan serta Pasal 1 ayat (1) mengenai perubahan nama perusahaan.

Sementara itu, dalam RUPST yang digelar pada hari yang sama, salah satu agenda utama adalah penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025. Perseroan memutuskan membagikan dividen sebesar Rp250 per saham.

Dividen tersebut akan diberikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham hingga 27 April 2026.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Irwan Abuthan dari posisinya sebagai Direktur Independen. Rapat turut menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dengan batas maksimal sebesar 0,3% dari total penjualan bersih perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prime Agri Resources Tbk. (SGRO) menyatakan telah menyiapkan dana untuk melunasi obligasi dan sukuk ijarah yang akan jatuh tempo pada 17 Maret 2026 dengan total nilai Rp205,2 miliar.

Kesiapan dana tersebut mencakup pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp46,95 miliar serta pokok Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp158,25 miliar.

Direktur SGRO Heri Harjanto menegaskan perseroan telah mengalokasikan dana untuk memenuhi kewajiban tersebut.

“Perusahaan telah menyiapkan dana untuk melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp46.950.000.000 dan pokok Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II 2021 Seri B sebesar Rp158.250.000.000 yang masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2026,” ujar Heri dalam keterbukaan informasi, Selasa (24/2/2026).

Langkah tersebut dilakukan merujuk pada Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Dengan kesiapan dana itu, perseroan memastikan komitmennya dalam menjaga reputasi dan kredibilitas di pasar modal, sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap instrumen surat utang yang diterbitkan.

Pelunasan obligasi dan sukuk ini juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan liabilitas perseroan di tengah perubahan struktur kepemilikan dan transformasi korporasi yang tengah berlangsung.

SGRO Ganti Nama Perusahaan & Rombak Komisaris

Sebelumnya, emiten perkebunan sawit dan CPO ini resmi berganti nama dari PT Sampoerna Agro Tbk menjadi PT Prime Agri Resources Tbk. setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 13 Januari 2026.

“Rapat menyetujui perubahan nama perseroan dari semula PT Sampoerna Agro Tbk. menjadi PT Prime Agri Resources Tbk.,” papar manajemen dalam keterbukaan informasi, Selasa (13/1/2026).

Perseroan juga menyiapkan alternatif nama apabila tidak mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM, yakni PT Prime Agro Resources Tbk. atau PT Premier Agri Resources Tbk.

Dalam RUPSLB tersebut, perseroan turut menyetujui pengunduran diri Eka Dharmajanto Kasih dari jabatan Komisaris Utama. Selanjutnya, Byoungsun Kong diangkat sebagai Komisaris Utama, sementara Raden Bagus Permana Agung Dradjattun dan Saud Usman Nasution tetap menjabat sebagai Komisaris Independen.

Perombakan manajemen dan perubahan nama dilakukan setelah perusahaan asal Korea Selatan, Posco International Corporation, resmi menjadi pemegang saham pengendali SGRO melalui anak usahanya, AGPA Pte. Ltd.

Pada 23 November 2026, Posco mengakuisisi 65,721% saham SGRO yang sebelumnya dimiliki Grup Sampoerna melalui Twinwood Family Holdings Limited dengan nilai transaksi Rp9,44 triliun atau Rp7.903 per saham untuk sekitar 1,19 miliar lembar saham.

Dalam pernyataannya, Posco menyebut akuisisi tersebut melengkapi rantai nilai bisnis minyak sawit perseroan, mulai dari pengembangan benih hingga produksi minyak sawit sebagai bahan baku biofuel. Perusahaan itu juga menambah basis perkebunan global menjadi sekitar 150.000 hektare, termasuk aset yang telah dimiliki di Papua, Indonesia.

Posco menilai bisnis kelapa sawit merupakan industri jangka panjang dengan imbal hasil tinggi, mengingat tanaman sawit dapat dipanen dalam tiga hingga empat tahun setelah tanam dan berproduksi selama lebih dari 20 tahun.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Sederet emiten tercatat melakukan aksi penggantian nama perusahaan sepanjang 2025, menandai dinamika strategi korporasi di pasar modal Indonesia. Aksi itu dilakukan dengan latar belakang yang beragam, mulai dari perubahan arah bisnis hingga masuknya investor anyar ke tubuh perusahaan.

Bisnis mencatat terdapat 14 emiten yang mengganti nama perusahaan sepanjang periode Januari–Desember 2025. Emiten-emiten tersebut berasal dari beragam sektor, mulai dari infrastruktur, pertambangan, telekomunikasi, hingga perbankan.

Aksi penggantian nama emiten pada 2025 dibuka oleh PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. (PACK), yang sebelumnya bernama PT Solusi Kemasan Digital Tbk. Pergantian nama tersebut dilakukan seiring masuknya pengendali baru yang memperluas portofolio bisnis perseroan ke perdagangan besar dan pengangkutan logam. Sebelumnya, PACK hanya menjalankan usaha di bidang perdagangan pembungkus berbahan plastik.

Di sektor perbankan, perubahan identitas juga terjadi pada sejumlah bank nasional. PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN), yang sebelumnya bernama PT Bank BTPN Tbk., resmi mengganti nama perusahaan pada Februari 2025. Pergantian nama tersebut telah memperoleh persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2024.

Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar menjelaskan, perubahan nama tersebut dilakukan untuk mengintegrasikan reputasi global Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dengan kekuatan lokal Bank BTPN.

“Dengan memadukan keahlian global dan keunggulan lokal, kami menawarkan solusi finansial yang komprehensif dan inovatif yang selaras dengan berbagai kebutuhan nasabah dari semua segmen,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

President & CEO SMBC Akihiro Fukutome menilai transformasi tersebut sebagai langkah strategis untuk mempertegas eksistensi SMBC di Indonesia. Menurutnya, dukungan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam proses perubahan tersebut guna menyesuaikan diri dengan dinamika pasar sekaligus memperkuat posisi perseroan di sektor perbankan.

Selain BTPN, PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) juga melakukan penggantian nama dari sebelumnya PT Bank KB Bukopin Tbk. Penanggalan nama Bukopin terjadi seiring terbitnya Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-54/D.03/2025 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank KB Indonesia Tbk.

Tak hanya dipicu perubahan kepemilikan dan strategi, pergantian nama perusahaan juga terjadi akibat aksi penggabungan usaha. Pada Maret 2025, merger antara PT XL Axiata Tbk. (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN), dan PT Smart Telecom (ST) resmi memperoleh pernyataan efektif dari OJK.

Pasca-merger tersebut, rencana perubahan nama EXCL disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 25 Maret 2025. Hasilnya, pemegang saham menyetujui perubahan nama PT XL Axiata Tbk. menjadi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

Masuknya Pengendali Baru

Masuknya pengendali baru juga menjadi salah satu faktor pendorong pergantian nama emiten sepanjang 2025. PT Futura Energi Global Tbk. (FUTR), yang sebelumnya bernama PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk., diakuisisi oleh PT Aurora Dhana Nusantara (Ardhantara) pada September 2025.

Ardhantara mengakuisisi 45% saham atau sekitar 2,29 miliar saham FUTR dari PT Digital Futurama Global selaku pengendali sebelumnya dengan harga Rp11 per saham. Transaksi tersebut berlangsung pada Selasa (9/9/2025). Selain mengubah nama perusahaan, masuknya Ardhantara turut membawa portofolio bisnis baru ke sektor energi hijau. Saat itu, Ardhantara tengah mengembangkan proyek panas bumi di kawasan Gunung Slamet, Jawa Tengah, dengan estimasi kapasitas mencapai 220 megawatt (MW).

Sementara itu, aksi penggantian nama juga dilakukan sebagai bagian dari strategi rebranding perusahaan. Emiten tambang batu bara PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) resmi mengganti nama perseroan menjadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk.

Manajemen ADRO menjelaskan bahwa perubahan nama tersebut merupakan langkah untuk memperkenalkan identitas baru sebagai entitas induk yang akan lebih berfokus pada bisnis hijau dan pengembangan proyek ramah lingkungan. Nama “Alam” merepresentasikan komitmen perseroan dalam mengelola kekayaan alam Indonesia yang mencakup tanah, air, dan udara dengan mengedepankan tanggung jawab serta inovasi berkelanjutan.

Berikut daftar emiten yang mengganti nama perusahaan sepanjang 2025:

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin usaha pialang asuransi kepada delapan perusahaan sepanjang bulan ini, mulai dari 14 hingga 24 November 2025. Izin tersebut terkait dengan perubahan nama perusahaan.

Berdasarkan informasi yang tersaji di laman resmi OJK, Kamis (27/11/2025), salah satu yang terbaru adalah pada PT Adhi Lintas Tanase yang kini menjadi PT Adhilintas Reinsurance Brokers. Dewan Komisioner OJK resmi memberlakukan izin usaha di sektor Pialang Reasuransi bagi PT Adhilintas Reinsurance Brokers, melalui KEP-604/PD.02/2025 tertanggal 13 November 2025. Pergantian nama tersebut efektif sejak keputusan tersebut ditetapkan.

Dengan berlakunya izin usaha ini, PT Adhilintas Reinsurance Brokers diwajibkan menjalankan operasional secara sehat serta selalu mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Selain PT Adhilintas Reinsurance Brokers, OJK juga memberi izin usaha pada PT Mitra Ibisnis Terapan yang kini berubah nama menjadi PT MIT Insurance Brokers.

Melalui surat Nomor KEP-587/PD.02/2025 pada tanggal 4 November 2025 nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT MIT Insurance Brokers diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Selain perusahaan-perusahaan tersebut, ada banyak perusahaan bidang pialang asuransi lainnya yang mendapat izin dari OJK.

Berikut daftar pialang asuransi yang mendapatkan izin OJK pada November 2025:

• Perubahan Nama PT Adhi Lintas Tanase menjadi PT Adhilintas Reinsurance Brokers
• Perubahan Nama PT Partnerindo Inti Cipta menjadi PT Partnerindo Inti Cipta Insurance Brokers
• Perubahan Nama PT Tri Dharma Proteksi menjadi PT Tri Dharma Proteksi Pialang Asuransi dan Konsultan
• Perubahan Nama PT Magnus Mitra Sejahtera menjadi PT Magnus Pialang Asuransi
• Perubahan Nama PT Fokus Solusi Proteksi menjadi PT Cermati Pialang Asuransi
• Perubahan Nama PT Cipta Integra Duta menjadi PT IBS Benefits Insurance Brokers
• Perubahan Nama PT Artha Dana Mandiri menjadi PT Artha Reinsurance Brokers
• Perubahan Nama PT Mitra Ibisnis Terapan menjadi PT MIT Insurance Brokers

(Putri Astrian Surahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pada 1930-an, Bentoel termasuk pemain besar nomor 3 dalam pasar rokok Indonesia. Berbasis di Malang, produsen rokok ini berdiri dengan PT Perusahaan Rokok Tjap Bentoel.

Bentoel didirikan oleh Ong Hok Liong bersama Tjoa Sioe Bian. Sukses menjadi produsen rokok terbesar ketiga di Indonesia, ternyata, rahasia sukses Bentoel berawal dari mimpi Ong Hok Liong.

"Awalnya, perusahaan ini bernama Strootjes-Fabriek Ong Hok Liong. Kemudian nama itu diubah menjadi Hien An Kongsie," tulis Rudy Badil dalam Kretek Jawa: Gaya Hidup Lintas Budaya (2011:107). Pabrik itu mulanya memproduksi rokok tjap Burung, tjap Klabang, dan Djeroek Manis.

Semula, nama perusahaan Bentoel sejak 1951 adalah NV Pertjetakan Liem An. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 1954 berubah menjadi PT Perusahaan Rokok Tjap Bentoel. Sejak itu, usaha rokok Ong Hok Liong berkembang dengan cepat.

Sebelum 1960 saja, karyawannya mencapai 3.000 orang. Bentoel tak ragu berpromosi. Dalam iklannya, tertulis: memang betul merokok tjap Bentoel.

Transformasi nama dari NV Pertjetakan Liem An menjadi Bentoel rupanya melalui cara yang unik. Ini bermula ketika Ong Hok Liong tertidur di dekat makam dan bermimpi melihat ubi talas saat sedang berziarah.

Setelah bangun, dia bertanya kepada juru kunci makam tentang mimpinya dan juru makam berkata bahwa Ong Hok Liong dapat petunjuk dari Mbah Djugo agar mengganti nama pabriknya.

Ong Hok Liong memang seorang yang suka berziarah. George Quinn dalam Bandit Saints of Java (2019) menyebut pada 1954 Ong Hok Liong berziarah ke makam keramat Mbah Djugo di sekitar Gunung Kawi.

Kala itu, merek rokok yang dibuatnya dirasa masih kurang laku. Pabriknya kemudian mengganti merek rokoknya juga. Nama yang dipilih adalah sebutan Jawa untuk ubi talas, yakni bentul, yang sebelum ada Ejaan Yang Disempurnakan (1973) masih sering ditulis sebagai Bentoel.

"Ketika dia (Ong Hok Liong) meninggal pada tahun 1967 dia adalah seorang multi jutawan dan Bentoel telah tumbuh menjadi rokok pribumi terbesar kedua di Indonesia," tulis George Quinn dalam Bandit Saints of Java (2019).

Pada akhirnya, anak-anak Ong Hok Liong lalu menggantikannya. Budhiwijaya Kusumanegara, anak sang pendiri menjadi Presiden Direktur Bentoel.

Akan tetapi, setelah 1980-an, PT Perusahaan Rokok Tjap Bentoel tidak mampu membayar pinjamannya ke BRI dan Bank Bumi Daya senilai US$ 170 juta. Utang Bentoel dengan kreditor asing bahkan kemudian menggelembung menjadi US$ 350 juta.

Akhirnya 70% saham keluarga Ong Hok Liong dilego. Hutomo Mandala Putra gagal membelinya. Kemudian Bentoel dipegang Peter Sondakh dan Rajawali Wira Bhakti Utama.

Pada tahun 1997, aset Bentoel diserahkan kepada perusahaan baru bernama PT Bentoel Prima dan PT Perusahaan Rokok Tjap Bentoel bubar.

Bentoel Prima pada 2000 ganti nama menjadi PT Bentoel Internasional Investama Tbk.

Belakangan saham perusahaan itu dipegang oleh British American Tobacco, sebagai pemegang saham 92,48% dan sisa saham lain dipegang oleh masyarakat.

Itu dia perjalanan panjang kesuksesan Bentoel di Tanah Air. Semoga kisah sejarah ini membuka cakrawala pengetahuan baru bagi Anda.