Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Kesehatan mengusulkan agar penyesuaian iuran dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), apabila diterapkan, pada tahap awal difokuskan pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini sebagai upaya strategis untuk menjaga kesinambungan pendanaan program tanpa memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengatakan, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan, aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama.

Dia menilai bhawa penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang dapat secara langsung mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dalam paparannya, BPJS Kesehatan menyebut bahwa dengan mempertimbangkan sensitivitas kondisi sosial masyarakat serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, penyesuaian iuran pada tahap awal dapat difokuskan pada segmen PBI JK yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat.

Skema tersebut dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, namun dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam menjaga kesinambungan pendanaan Program JKN.

Usulan tersebut disampaikan di tengah pembahasan Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan yang sedang disusun Kementerian Kesehatan.

Dalam rancangan tersebut telah diatur sejumlah penyempurnaan, antara lain tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN.

“Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat dipokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat, namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis,” kata Prihadi.

BPJS Kesehatan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian awal, sejumlah perubahan dalam Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan berpotensi menambah biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun.

Adapun, potensi tambahan biaya tersebut berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya. Namun, menurut paparan BPJS Kesehatan, hingga saat ini belum terdapat poin mengenai penyesuaian iuran dalam rancangan Perpres tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengungkapkan beban pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga April 2026 mencapai Rp65,03 triliun, sementara pendapatan iuran tercatat sebesar Rp59,8 triliun.

Prihadi menyampaikan bahwa secara historis rasio klaim Program JKN telah berada di atas 100% sejak awal penyelenggaraan. Setelah sempat membaik pada 2019, rasio klaim kembali meningkat pada 2023 dan pada April 2026 telah mencapai 108,72%.

“Sampai dengan April 2026, beban pelayanan kesehatan mencapai Rp65,03 triliun, sedangkan pendapatan iuran hanya Rp59,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan program,” kata Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dia menambahkan, apabila tren tersebut terus berlanjut maka akan memberikan tekanan yang semakin besar terhadap ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial kesehatan, BPJS Kesehatan menjalankan dua pilar utama, yakni optimalisasi pendapatan iuran dan optimalisasi mutu serta efektivitas layanan.

Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen dan reaktivasi peserta, penguatan penagihan, serta pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut menghasilkan tambahan pendapatan sebesar Rp2,3 triliun pada 2025.

Sementara itu, penguatan layanan primer, pengelolaan rujukan yang tepat sasaran, serta peningkatan ketepatan verifikasi dan validasi penjaminan berkontribusi pada optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp13,18 triliun pada 2025.

Dalam kesempatan itu, Prihadi juga menyinggung rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang saat ini sedang berproses. Menurutnya, rancangan tersebut telah memuat penyempurnaan tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi KRIS, sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN, namun belum mencantumkan penyesuaian iuran.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi.

Dia mengatakan, berdasarkan kajian awal BPJS Kesehatan, sejumlah poin dalam rancangan Perpres tersebut berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun, yang berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya.

Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat difokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah, sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Meski penerimaan iuran terus meningkat, keuangan BPJS Kesehatan masih menghadapi tekanan akibat lonjakan biaya klaim yang tumbuh lebih tinggi.

Teranyar, pada Februari 2026 pendapatan iuran Rp29,26 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan mencapai Rp32,73 triliun. Alhasil, ada selisih Rp3,47 triliun yang menyebabkan beban terhadap pendapatan atau rasio klaim membengkak jadi 111,86%.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar tidak menampik bahwa saat ini posisi keuangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memburuk. Sejak 2013 hingga Februari 2026 rasio klaim selalu di atas 100%, artinya pembiayaan lebih tinggi daripada pendapatan iuran. Padahal, pendapatan JKN utamanya dari pendapatan iuran.

“Jadi mau enggak mau untuk mengatasi rasio klaim di atas 100% yaitu kenaikan iuran. Kenaikan iuran itu memang harus dilakukan untuk PBI saja, penerima bantuan iuran. Sementara itu, untuk yang mandiri itu jangan dinaikkan dulu sampai ekonomi pulih,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (10/4/2026).

Terlebih, lanjutnya, saat ini ada ancaman harga bahan bakar minyak (BBM) tinggi, sehingga akan memengaruhi daya beli masyarakat. Sebab itu, kenaikan iuran untuk mendukung JKN menjadi sebuah keniscayaan.

Timboel meneruskan dari sisi regulasi yang ada di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan pada Pasal 38 ayat (1), besaran iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali.

“Tapi sekarang kan dari 2020 sampai sekarang sudah 6 tahun enggak naik-naik,” sebutnya.

Dia menyoroti dari fakta yang ada, keuangan BPJS Kesehatan kini sudah mengarah kepada defisit total atau sama seperti periode 2014-2019 lalu. Sebab itu, harus ada besaran iuran yang dinaikkan misalnya Penerima Bantuan Iuran (PBI) dulu.

“Kalau Pekerja Penerima Upah [PPU] kan dia naik setiap tahun karena upah minimum naik walaupun 5%-nya tetap, nah peserta mandiri jangan dulu. Yang harus dilakukan adalah menghapus tunggakan iuran betul yang dijanjikan sejak Oktober 2025 yang sampai saat ini enggak dijalan-jalanin,” singgungnya.

Menurutnya, dengan dihapusnya tunggakan maka masyarakat atau peserta mandiri yang mau bayar iuran sudah tidak lagi terkendala dengan tunggakannya, sehingga bisa lagi membayar setiap bulannya dengan normal.

Lebih lanjut, Timboel menyoroti dana Rp20 triliun yang merupakan suntikan dana dari pemerintah ada baiknya digunakan sebagai kenaikan iuran PBI. Sementara, untuk yang penghapusan tunggakan ditujukan pada peserta mandiri supaya tidak lagi terkendala oleh tunggakan iuran dan bisa kembali bayar seperti biasanya.

“Nah, itu yang untuk meningkatkan pendapatan iuran, sehingga bisa menurunkan tingkat rasio klaim,” tegasnya.

Senada, praktisi jaminan kesehatan Hasbullah Thabrany menilai rasio klaim tahunan terus naik dan di atas 100% karena tidak ada penyesuaian iuran setiap dua tahun sekali. Padahal, biaya klaimnya semakin tinggi.

“Dan secara jujur memang sejak awal saya sampaikan iuran PBI kalau sekarang ini harusnya Rp70.000 per kapita per bulan dan juga kelas tiga sebesar itu harusnya sama, ya, yang sampai saat ini sejak tahun 2000 tidak dinaikkan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (10/4/2026).

Hasbullah menekankan yang bisa menaikkan iuran adalah pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres). Namun, dia menilai ada conflict of interest sehingga kenaikan iuran tidak pernah dilakukan selama 6 tahun terakhir.

Oleh karena itu, menurutnya jika kenaikan iuran tidak dilakukan pemerintah maka keuangan BPJS Kesehatan akan defisit. Meskipun, kondisi saat ini masih dapat ditopang oleh cadangan dana yang terbentuk selama pandemi Covid-19 karena klaimnya menurun.

“Tapi ini berbahaya kalau dibiarkan terus. Jadi pemerintah harusnya tahun ini sudah membayar iuran untuk PBI Rp70.000 per orang per kapita, bukan Rp42.000. Kelas 3 harusnya juga sudah sebesar itu, sehingga pemerintah mau subsidi yang PBPU, ya silakan PBPU suruh bayar Rp40.000, subsidi Rp30.000, boleh,” jelasnya.

Dia optimistis bahwa kemampuan masyarakat untuk membayar iuran itu sebenarnya ada. Yang penting adalah pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa pembiayaan JKN perlu didukung melalui semangat gotong royong.

“Jangan dininabobokan rakyat, dibuat rakyat, pokoknya nunggu segala macam dibayarin pemerintah. Rakyat harus dididik bahwa ada hak, ada kewajiban. Kalau cuma dengar dari suara-suara jangan dipakai dulu, cek dulu. Kalau orang ditanya mau bayar naik iuran, pasti maunya sih enggak naik, tapi apa akibatnya harus dijelaskan,” tegas Hasbullah.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyampaikan klarifikasi mengenai kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang beredar di masyarakat.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada perubahan besaran nominal iuran JKN.

“Besaran iuran yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang berlaku," keta Rizzky dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (8/3/2026).

Lalu apa saja fakta dari kabar kenaikan iuran ini? Berikut 6 detailnya:

• BPJS Kesehatan pastikan belum ada kenaikan iuran

BPJS Kesehatan memastikan hingga saat ini belum ada perubahan besaran iuran Program JKN.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan nominal iuran yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang saat ini berlaku.

• Besaran iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan 2026 masih sesuai kelas layanan

Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, besaran iuran yang berlaku saat ini adalah:

• • Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan
  • Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan
  • Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan
    Khusus peserta kelas III, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang per bulan sehingga peserta hanya membayar Rp35.000.
• Skema JKN tetap berbasis gotong royong

Program JKN merupakan asuransi sosial yang menerapkan prinsip gotong royong. Artinya, peserta yang sehat membantu membiayai peserta yang sedang sakit melalui iuran yang dibayarkan setiap bulan.

Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada keseimbangan antara iuran yang masuk dan biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan.

• Fungsi JKN melindungi dari biaya layanan kesehatan yang bisa sangat besar

Sebagai jaminan sosial nasional, JKN berfungsi melindungi keuangan warga negara. Sebagai gambaran, biaya operasi pemasangan ring jantung bagi satu pasien JKN dapat mencapai sekitar Rp150 juta.

Jika seseorang menabung Rp35.000 per bulan seperti iuran peserta kelas III, dibutuhkan waktu sekitar 357 tahun untuk mengumpulkan dana sebesar itu. Namun melalui skema JKN, biaya tersebut dapat ditanggung dari iuran sekitar 4.285 peserta kelas III lain yang sehat.

• Iuran juga digunakan untuk program pencegahan penyakit

Dana iuran peserta tidak hanya digunakan untuk membayar pengobatan, tetapi juga mendukung program promotif dan preventif agar peserta tetap sehat.

Program tersebut dijalankan bersama mitra fasilitas kesehatan guna meningkatkan pencegahan penyakit dan literasi kesehatan masyarakat.

• BPJS Kesehatan dorong masyarakat disiplin membayar iuran

BPJS Kesehatan mengajak masyarakat ikut menjaga keberlanjutan program JKN dengan cara disiplin membayar iuran serta meningkatkan literasi kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyampaikan klarifikasi mengenai kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang beredar di masyarakat.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada perubahan besaran nominal iuran JKN.

“Besaran iuran yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang berlaku," keta Rizzky dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (8/3/2026).

Lalu apa saja fakta dari kabar kenaikan iuran ini? Berikut 6 detailnya:

• BPJS Kesehatan pastikan belum ada kenaikan iuran

BPJS Kesehatan memastikan hingga saat ini belum ada perubahan besaran iuran Program JKN.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan nominal iuran yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang saat ini berlaku.

• Besaran iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan 2026 masih sesuai kelas layanan

Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, besaran iuran yang berlaku saat ini adalah:

• • Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan
  • Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan
  • Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan
    Khusus peserta kelas III, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang per bulan sehingga peserta hanya membayar Rp35.000.
• Skema JKN tetap berbasis gotong royong

Program JKN merupakan asuransi sosial yang menerapkan prinsip gotong royong. Artinya, peserta yang sehat membantu membiayai peserta yang sedang sakit melalui iuran yang dibayarkan setiap bulan.

Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada keseimbangan antara iuran yang masuk dan biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan.

• Fungsi JKN melindungi dari biaya layanan kesehatan yang bisa sangat besar

Sebagai jaminan sosial nasional, JKN berfungsi melindungi keuangan warga negara. Sebagai gambaran, biaya operasi pemasangan ring jantung bagi satu pasien JKN dapat mencapai sekitar Rp150 juta.

Jika seseorang menabung Rp35.000 per bulan seperti iuran peserta kelas III, dibutuhkan waktu sekitar 357 tahun untuk mengumpulkan dana sebesar itu. Namun melalui skema JKN, biaya tersebut dapat ditanggung dari iuran sekitar 4.285 peserta kelas III lain yang sehat.

• Iuran juga digunakan untuk program pencegahan penyakit

Dana iuran peserta tidak hanya digunakan untuk membayar pengobatan, tetapi juga mendukung program promotif dan preventif agar peserta tetap sehat.

Program tersebut dijalankan bersama mitra fasilitas kesehatan guna meningkatkan pencegahan penyakit dan literasi kesehatan masyarakat.

• BPJS Kesehatan dorong masyarakat disiplin membayar iuran

BPJS Kesehatan mengajak masyarakat ikut menjaga keberlanjutan program JKN dengan cara disiplin membayar iuran serta meningkatkan literasi kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyampaikan klarifikasi mengenai kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang beredar di masyarakat.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada perubahan besaran nominal iuran JKN.

“Besaran iuran yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang berlaku," keta Rizzky dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (8/3/2026).

Lalu apa saja fakta dari kabar kenaikan iuran ini? Berikut 6 detailnya:

• BPJS Kesehatan pastikan belum ada kenaikan iuran

BPJS Kesehatan memastikan hingga saat ini belum ada perubahan besaran iuran Program JKN.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan nominal iuran yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang saat ini berlaku.

• Besaran iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan 2026 masih sesuai kelas layanan

Untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, besaran iuran yang berlaku saat ini adalah:

• • Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan
  • Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan
  • Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan
    Khusus peserta kelas III, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang per bulan sehingga peserta hanya membayar Rp35.000.
• Skema JKN tetap berbasis gotong royong

Program JKN merupakan asuransi sosial yang menerapkan prinsip gotong royong. Artinya, peserta yang sehat membantu membiayai peserta yang sedang sakit melalui iuran yang dibayarkan setiap bulan.

Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada keseimbangan antara iuran yang masuk dan biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan.

• Fungsi JKN melindungi dari biaya layanan kesehatan yang bisa sangat besar

Sebagai jaminan sosial nasional, JKN berfungsi melindungi keuangan warga negara. Sebagai gambaran, biaya operasi pemasangan ring jantung bagi satu pasien JKN dapat mencapai sekitar Rp150 juta.

Jika seseorang menabung Rp35.000 per bulan seperti iuran peserta kelas III, dibutuhkan waktu sekitar 357 tahun untuk mengumpulkan dana sebesar itu. Namun melalui skema JKN, biaya tersebut dapat ditanggung dari iuran sekitar 4.285 peserta kelas III lain yang sehat.

• Iuran juga digunakan untuk program pencegahan penyakit

Dana iuran peserta tidak hanya digunakan untuk membayar pengobatan, tetapi juga mendukung program promotif dan preventif agar peserta tetap sehat.

Program tersebut dijalankan bersama mitra fasilitas kesehatan guna meningkatkan pencegahan penyakit dan literasi kesehatan masyarakat.

• BPJS Kesehatan dorong masyarakat disiplin membayar iuran

BPJS Kesehatan mengajak masyarakat ikut menjaga keberlanjutan program JKN dengan cara disiplin membayar iuran serta meningkatkan literasi kesehatan.

Bisnis.com, PEKANBARU — Tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II masih menjadi perhatian serius. Dari berbagai segmen peserta, peserta mandiri tercatat sebagai kelompok penunggak terbesar.

Deputi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II, Octovianus Ramba, mengungkapkan peserta mandiri mendominasi tunggakan dengan jumlah 358.778 peserta dan total piutang mencapai Rp289 miliar.

"Penunggak terbesar masih dari segmen peserta mandiri, yakni sebanyak 358.778 peserta dengan total tunggakan Rp289 miliar," ujar Octovianus, Kamis (26/2/2026).

Selain peserta mandiri, tunggakan juga tercatat dari segmen badan usaha. Sebanyak 64.919 peserta dari kelompok ini belum menyelesaikan kewajiban iurannya dengan total piutang senilai Rp43 miliar.

Sementara itu, dari segmen pekerja penyelenggara negara atau tenaga honorer, tunggakan tercatat sebanyak 29.365 peserta dengan total nilai Rp22 miliar.

Octovianus juga menyoroti tunggakan dari segmen iuran pemerintah daerah yang nilainya cukup signifikan, yakni mencapai Rp198,75 miliar.

"Dengan demikian, akumulasi tunggakan dari seluruh segmen tersebut membentuk piutang iuran JKN dalam jumlah besar yang perlu segera diselesaikan guna menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi peserta," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLKAvrist membidik pertumbuhan kepesertaan, baik dari sektor formal dan informal sebesar 15% pada 2026.

Ketua Pengurus DPLK Avrist, Firmansyah, mengatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan digitalisasi dan terus mengedukasi masyarakat, khususnya generasi Z bahwa menyiapkan finansial untuk masa depan atau pensiun penting dilakukan.

“Jadi, pertumbuhan kita kurang lebih kalau di ke depan sih memang di 15%-an, sekitar 15%. Untuk informal menyumbang kalau kemarin tuh sangat kecil sekali masih di bawah 10%-an, kita berharap bisa sekitar 20% gitu,” katanya seusai acara peluncuranSiPURNA by DPLK Avrist di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan data perusahaan per Desember 2025 (unaudited), jumlah peserta yang tergabung dalam DPLK Avrist ada 29.253 orang. Firmansyah mengatakan dari total tersebut, 80% didominasi oleh peserta korporasi atau dari perusahaan yang mendaftarkan karyawannya.

“Peserta mandiri sendiri itu kurang daripada 20%, itu sebagian diwakili oleh peserta dari informal. Jadi, sangat kecil sekali memang, itu yang menjadi concern kami untuk jangka menengah dan panjang fokus ke informal seperti itu,” sebutnya.

Firmansyah mengatakan perhatian itu menjadi fokus perusahaan karena pihaknya melihat peluang yang sangat besar di sektor pekerja informal. Namun, memang tantangan yang besar adalah perlu adanya edukasi.

Dia meneruskan, bila mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2025 sebanyak 154 juta orang, dengan sekitar 57,80% di antaranya bekerja di sektor informal.

“Jadi, peluang itu besar sekali, kami ingin sama-sama dengan pemerintah di Indonesia Emas 2045, semua masyarakat Indonesia bisa lebih sejahtera di masa pensiunnya. Karena kalau udah lewat itu berarti nanti dependency ratio akan tinggi, itu juga akan membebankan pemerintah kita ke depan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Firmansyah menegaskan DPLK Avrist akan lebih agresif menjangkau kalangan sektor informal pada 2026 ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi pentingnya dana pensiun.

Sebagai informasi, jumlah peserta program pensiun sukarela pada November 2025 mencapai 5,41 juta orang. Jumlah ini naik tipis 0,74% (month to month/MtM).

Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 4 syarat yang bisa membuat tunggakan BPJS Kesehatan Anda dihapuskan oleh pemerintah.

Kabar baik buat Anda yang memiliki masalah dengan tunggakan BPJS Kesehatan.

Sebab direncanakan pada November ini, pemerintah akan menghapus tunggakan BPJS Kesehatan.

Namun, tidak semua masyarakat bisa merasakan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

Berdasarkan rancangan kebijakan yang tengah disusun, program penghapusan iuran ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Secara khusus, kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa pemutihan tunggakan hanya akan diberikan kepada peserta tertentu, terutama mereka yang mengalami perubahan status atau kategori kepesertaan.

4 Syarat Agar Tunggakan BPJS Kesehatan Anda Dihapus

Antaranews sebelumnya menulis bahwa ada beberapa golongan masyarakat yang kemungkinan akan mendapat penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

Lanjut Halaman 2...

Syarat Lain Agar Tunggakan BPJS Kesehatan Dihapus

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Untuk Diketahui

Program pemutihan hanya berlaku untuk tunggakan hingga 24 bulan (2 tahun). Tunggakan lebih dari dua tahun tidak akan dihapus.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun dalam APBN 2026 untuk menutup tunggakan peserta miskin yang memenuhi syarat.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah empat golongan yang tunggakan BPJS Kesehatannya akan dibayar pemerintah.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan melaksanakan program baru bernama penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan.

Rencananya, program tersebut akan mulai dilakukan pada bulan November 2025 ini.

Namun, tidak semua orang berhak mengikuti program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

Berdasarkan rancangan kebijakan yang tengah disusun, program penghapusan iuran ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Secara khusus, kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa pemutihan tunggakan hanya akan diberikan kepada peserta tertentu, terutama mereka yang mengalami perubahan status atau kategori kepesertaan.

4 Golongan yang Berhak (lanjut halaman 2)...

4 Golongan yang Berhak

Antaranews sebelumnya menulis bahwa ada beberapa golongan masyarakat yang kemungkinan akan mendapat penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Itulah beberapa informasi tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah masih menggodok rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan pada tahun ini, sambil memastikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak akan naik sampai pertengahan 2026 atau tepatnya Juni 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun telah menyiapkan anggaran khusus untuk pemutihan utang itu pada tahun ini. Besarannya berbeda dengan nilai anggaran yang disiapkan untuk membantu tambahan anggaran operasional BPJS Kesehatan pada 2026 senilai Rp 20 triliun.

"(Rp 20 triliun) Itu kebutuhan baru," kata Purbaya di kantornya pada Kamis (23/10)/

"Jadi bukan (pemutihan). Itu kira-kira mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, kita ganti Rp 20 triliun, jadi cukup untuk tahun 2026," tegasnya.

BPJS Kesehatan mencatat, total tunggakan iuran itu sendiri sekitar Rp 10 triliun dengan jumlah peserta yang menunggak 23 juta orang. Terdiri dari tunggakan peserta mandiri yang kini masuk kategori tidak mampu, sehingga akan dialihkan untuk menjadi peserta penerima bantuan iuran alias PBI.

Untuk melaksanakan penghapusan tunggakan masyarakat yang tidak mampu itu, BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan resmi yang rencananya akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

"Sebagai badan hukum publik yang diberi amanah mengelola Program JKN, kami siap menjalankan segala keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator, termasuk soal penghapusan tunggakan iuran apabila regulasinya sudah ditetapkan," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah kepada detikcom, Sabtu (25/10/2025).

Seusai mengadakan pertemuan dengan Purbaya pada Rabu (22/10/2025), Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti juga mengaku sudah membahas soal pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

Ali menjelaskan pemutihan pada dasarnya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di tingkat Pemda yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri, namun sudah kehilangan kemampuan untuk pelunasan.

"Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ucap Ghufron.

Ia pun mengakui, program pemutihan ini masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final tentang besaran iuran yang dihapus atau persyaratan rincinya.

Namun, Ghufron memastikan, tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun.

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Ghufron mengungkapkan pihaknya tidak bisa menghapus keseluruhan karena ini akan membebani administrasi BPJS Kesehatan.

"Nah itu kan istilahnya kayak udah bertahun-tahun kan, nanti kayak kita write off gitu, jadi istilahnya hanya membebani administrasi dan lain sebagainya kayak gitu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menghapus atau memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Nurbaya Yudhi Sadewa menuturkan hal ini sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto.

Menyikapi hal tersebut, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kriteria yang menerima pemutihan ini harus disampaikan dengan objektif.

Timboel mengaku setuju bila peserta mandiri atau kelas III mandiri yang masih menunggak karena tidak memiliki daya beli dan daya iuran dihapuskan tunggakannya dan beralih ke Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, ini bisa mengembalikan hak konstitusional untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Nah tentunya saya berharap sih, pertama ini harus disegerakan supaya peserta mandiri kelas III khususnya, bisa kembali mendapatkan hak layanan JKN,” katanya kepada Bisnis (22/10/2025).

Selain itu, dia turut mengusulkan hal yang bisa dipertimbangkan pemerintah untuk masyarakat menengah ke atas yang mampu bayar iuran, tetapi menunggak karena willingness to pay-nya rendah.

Menurut Timboel, usulan itu bisa dilakukan dalam rangka membuat mereka yang kelas I dan kelas II untuk membayar tunggakan sisanya, sehingga tidak lagi dibebaskan begitu saja.

“Kalau sekarang kan yang dibayar 24 bulan, maka sebenarnya bisa saja pemerintah juga menstimulus untuk memberikan diskon 50%, sehingga bayarnya hanya 12 bulan. Nah tetapi anda harus bayar begitu,” sarannya.

Dia meneruskan, itu juga bisa menjadi penerimaan real pendapatan iuran untuk JKN. Menurutnya, jika pemerintah tidak ada upaya untuk itu maka tunggakan berpotensi tidak akan dibayar.

“Kalau pemerintah tidak ada upaya untuk itu maka ya itu [piutang tagihan Rp20 triliun] masih potensi terus namun tunggakannya tidak akan dibayar-bayar dan tentunya ini juga yang kita harapkan bisa masuk [menjadi pendapatan bagi badan] walaupun setengahnya kepada BPJS Kesehatan,” tutupnya.

Dalam catatan Bisnis, penghapusan tunggakan tanpa mekanisme suntikan dana atau aset dari pemerintah sebagai pengganti akan memperlebar defisit BPJS Kesehatan. Pasalnya piutang ini sudah diakui sebagai pendapatan walau belum tertagih.

Diberitakan sebelumnya, besaran pemutihan itu muncul dari pernyataan Menkeu seusai rapat bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada hari ini, Rabu (22/10/2025).

Purbaya menyampaikan bahwa pemutihan itu dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis.

Dia menyebut kebutuhan anggaran untuk pemutihan tunggakan diperkirakan sekitar Rp20 triliun. "Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Meski begitu, dia belum memerinci lebih lanjut berapa orang atau penerima BPJS Kesehatan yang akan dihapus tunggakannya. Termasuk apakah yang dianggarkan dibebankan dari dana badan atau suntikan langsung dari APBN.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa pemutihan nantinya ditujukan untuk penunggak tagihan BPJS yang sebelumnya membayar secara mandiri, kemudian beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran alias PBI.

"Ya tentu kita harapkan tepat sasaran ya, jadi dia desilnya itu desil yang katakanlah masuk dalam DTSEN [Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional]," terangnya usai bertemu Menkeu Purbaya.