Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng menandatangani Nota Kesepakatan dengan Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Jawa Tengah terkait dengan dukungan program pembangunan 3 juta rumah yang digulirkan oleh pemerintah.

Penandatanganan kerja sama antara Bank Jateng dan DPD REI Jateng telah dilaksanakan di Wisma Perdamaian, Semarang, pada Selasa (11/2/2026). Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Bank Jateng hadir sebagai mitra pembiayaan utama yang memberikan kemudahan akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP untuk tahun anggaran 2026.

Direktur Digital dan Bisnis Konsumer Bank Jateng Eko Tri Prasetyo menyampaikan bahwa Bank Jateng berkomitmen memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah melalui integrasi layanan digital serta jaringan kantor yang luas.

“Sinergi dengan REI ini adalah kunci untuk memastikan penyaluran KPR FLPP tepat sasaran, sehingga masyarakat Jawa Tengah tidak hanya mendapatkan rumah yang terjangkau, tetapi juga proses yang transparan dan efisien," ujar Eko dalam siaran pers, Sabtu (14/2/2026).

Melalui skema KPR Sejahtera FLPP di Bank Jateng, para debitur dapat mengakses pembiayaan rumah dengan suku bunga tetap 5% per tahun hingga masa tenor berakhir atau maksimal selama 20 tahun.

Selain itu, beban awal masyarakat semakin diringankan dengan uang muka mulai dari 1%, pemberian Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta, ditambah dengan fasilitas bebas PPN.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mendorong perputaran uang di masyarakat hingga Rp29 triliun dalam waktu sekitar satu setengah bulan.

Ia menyebut anggaran program yang disalurkan ke berbagai daerah memberikan dampak ekonomi langsung di tingkat lokal.

"Kalau kita lihat di proyeksi uang beredar saat ini satu setengah bulan itu kita sudah proyeksikan ada Rp29 triliun uang sudah beredar di masyarakat dan masing-masing ini dimiliki dan menyebar merata di seluruh provinsi," ujar Dadan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Dadan menjelaskan BGN pada tahun ini mengelola anggaran sekitar Rp268 triliun dengan tambahan dana cadangan Rp67 triliun.

Dari total anggaran tersebut, sekitar 93 persen disalurkan langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG di berbagai provinsi hingga tingkat desa.

Menurutnya, dana yang diterima setiap SPPG rata-rata mencapai hampir Rp1 miliar per bulan.

Dana tersebut digunakan sekitar 70 persen untuk pembelian bahan baku, 20 persen untuk biaya operasional termasuk gaji relawan, serta 10 persen sebagai insentif bagi pihak yang membangun SPPG.

Ia mencontohkan sebaran SPPG di berbagai daerah mencerminkan besarnya perputaran dana di wilayah tersebut.

Di Aceh, misalnya, terdapat 608 SPPG yang disebut menggerakkan sekitar Rp608 miliar per bulan, sementara di Jawa Barat dengan 5.295 SPPG perputaran dana mencapai sekitar Rp5,29 triliun setiap bulan.

Selain mendorong sektor pangan dan pertanian, Dadan mengklaim program MBG juga berdampak pada sektor ekonomi lain, termasuk penjualan kendaraan bermotor.

"Ternyata dari data AHM (Astra Honda Motor), kita melihat angka penjualan motor mencapai 4,9 juta tahun 2025 dan ini terdongkrak oleh program MBG. Karena saya dapat laporan, di SPPG itu pegawainya sekarang 60 persen beli motor," ujarnya.

Ia juga menyebut kebutuhan operasional SPPG berdampak pada peningkatan permintaan kendaraan roda empat. Menurut Dadan, setiap unit SPPG membutuhkan kendaraan operasional, sehingga bertambahnya jumlah SPPG mendorong permintaan mobil di pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berambisi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di atas target di tengah sempitnya ruang APBN untuk bergerak lebih jauh. Di tengah kinerja penerimaan yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah mengandalkan belanja agar konsumsi masyarakat meningkat.

Purbaya menginginkan pertumbuhan ekonomi 2026 bisa mencapai 6%, kendati pada APBN tahun ini yang juga dirancang olehnya hanya ditargetkan tumbuh 5,4%. Pada kuartal I/2026, kementeriannya berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,65%.

Salah satu cara yang diandalkan adalah dengan menggelontorkan belanja pada momen liburan Idulfitri. Masyarakat diberikan stimulus utamanya untuk memberikan ruang bagi mobilitas mereka. Contohnya, melalui insentif PPN DTP tiket pesawat serta diskon transportasi.

Hal ini bukan tanpa dasar. Pada Kamis (5/2/2026), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan distribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB mencapai 53,88% pada 2025. Hal ini didukung oleh mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun, sehingga terlihat dari pertumbuhan kuartal IV/2025 sebesar 5,39% merupakan yang tertinggi pascapandemi.

Capaian ini yang ingin diulang pemerintah pada kuartal I/2026. Stimulusnya diperbanyak, seperti insentif PPN tiket pesawat yang tahun lalu hanya ditanggung pemerintah 6%, kini menjadi keseluruhan atau 11%.

Purbaya mengaku fokus untuk memperbaiki ekonomi domestik. Selain belanja untuk konsumsi masyarakat, dia ingin memperbaiki iklim usaha dan memastikan likuiditas di pasar cukup agar dampaknya bisa terasa di sektor riil.

"Kami akan inject semua stimulus yang ada di pemerintah maupun bank pemerintah maupun yang lain-lain untuk belanja habis-habisan dan memperbaiki equilibrium besar supaya dunia usaha juga bisa ekspansi. Jadi harusnya kita akan Lumayan oke tahun ini, di APBN 5,4% pertumbuhannya, tetapi saya akan coba dorong ke arah 6%," tuturnya pada acara Economic Outlook di Financial Club, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Optimisme Purbaya juga bukan hanya dari data pertumbuhan ekonomi BPS. Menurutnya, kinerja penerimaan pajak APBN Januari 2026 yang tumbuh 30,8% dari Januari 2025 dinilai merepresentasikan perbaikan ekonomi yang diklaimnya sudah terjadi secara berangsur sejak kuartal IV/2025 lalu.

Bahkan, mantan ekonom berlatar belakang insinyur ITB itu pun memprediksi penerimaan pajak tahun ini bisa melampaui target Rp2.357,7 triliun. Syaratnya, pertumbuhannya harus konsisten sekitar 30% sepanjang 11 bulan ke depan.

"Kalau ini bisa saya jaga, ceteris paribus pertumbuhan ekonomi bagus, momentum pertumbuhannya bagus, segala macam kami tahan [pertumbuhan] 30% terus, itu aja udah melebihi target dari APBN. Defisit-nya [APBN] akan turun," terangnya.

Purbaya berkomitmen untuk tidak melanggar batas defisit APBN 3% terhadap PDB. Hal ini sudah berkali-kali disampaikan olehnya kepada wartawan maupun dalam forum terbuka publik. Dia pun membuka peluang untuk merasionalisasi belanja pada akhir kuartal II/2026 apabila penerimaan pajak ternyata tidak sesuai harapannya.

"Nanti habis triwulan kedua saya hitung berapa sih prediksi pajak saya sampai akhir tahun dengan data yang ada. Harusnya makin clear. Kalau itu kan saya bisa hitung berapa anggaran yang bisa saya kurangin. Jadi masalah defisit tuh bukan sesuatu yang tidak bisa kami kontrol," jelasnya.

Dari segi pembiayaan, ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden itu tidak mempermasalahkan besarnya kebutuhan penerbitan utang maupun pembayaran bunga utang.

Pada tahun ini, untuk menutup defisit yang ditargetkan Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB, pemerintah menargetkan pembiayaan penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp799,5 triliun. Di samping itu, ada kewajiban pembayaran bunga utang sebesar Rp599,4 triliun.

Purbaya hanya memastikan bahwa utang pemerintah Indonesia masih sustainable. Dia kembali mengingatkan bahwa lembaga asing pun turut melihat kondisi perekonomian Indonesia dalam memberikan rating kredit.

Dia meyakini dengan komitmen defisit dijaga di bawah 3%, serta rasio utang saat ini masih 40% terhadap PDB, maka SBN pemerintah masih akan diminati oleh investor.

"Kalau saya kondisinya masih oke dan dilihat ini masih stabil dan masih bayar utang, mereka akan mau beli bond-nya. Jadi yang dipakai adalah debt to GDP ratio dan deficit to GDP ratio, itu yang dilihat banyak orang yang saya tahu," tuturnya.

DERETAN PERSOALAN FISKAL

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai struktur persoalan fiskal Indonesia bukan semata-mata ihwal besarnya defisit APBN, yang pada 2025 lalu melebar hingga Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

Persoalan yang dihadapi adalah ketidakcocokan (mismatch) antara rigiditas belanja dan elastisitas penerimaan. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak sangat sensitif terhadap harga komoditas, bukan terhadap aktivitas ekonomi domestik.

Tidak seperti yang diyakini Purbaya, Rizal melihat bahwa ketika ekonomi tumbuh 5%, penerimaan belum tentu naik proporsional. Pada saat yang sama, belanja APBN dinilai semakin 'terkunci' untuk belanja wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, subsidi, bansos, serta belanja prioritas politik dan meningkatnya pembayaran bunga maupun utang jatuh tempo.

"Akibatnya ruang fiskal efektif kian menyempit, sehingga setiap shock kecil pelemahan rupiah, kenaikan yield SBN, atau perlambatan global langsung meningkatkan kebutuhan pembiayaan," terangnya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan otoritas fiskal, terang Rizal, adalah merasionalisasi belanja. Rasionalisasi dilakukan bukan hanya memotong anggaran, namun lebih penting yakni untuk melakukan rekomposisi kualitas belanja.

Saat ini, lanjutnya, APBN relatif berat di konsumsi pemerintah (program populis jangka pendek, bantuan bersifat karitatif, dan belanja operasional).

Sementara itu, belanja yang menaikkan kapasitas ekonomi seperti produktivitas industri, logistik pangan, hilirisasi berbasis teknologi, dan human capital yang benar-benar linked ke pasar kerja masih terbatas.

"Tanpa pergeseran kualitas belanja, masalah elastisitas pajak tidak akan pernah selesai karena basis pajak tidak ikut melebar," ujar ekonom yang juga dosen di Universitas Trilogi itu.

Kinerja penerimaan negara juga disorot oleh lembaga pemeringkat yakni Moody's Ratings, yang menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil ke negatif. Kendati peringkatnya masih Baa2 atau investment grade, lembaga itu mengingatkan salah satu alasan turunnya outlook kredit RI adalah pengelolaan fiskal.

Lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan. Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.

Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody's menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.

Perubahan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi, mandat tambahan untuk Bank Indonesia (BI) serta arah kebijakan dan investasi Danantara turut berkontribusi pada penurunan outlook kredit Indonesia.

"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody's, Kamis (5/2/2026).

PT Unilever Indonesia Tbk mengungkapkan telah mengantongi dana sebesar Rp8,5 triliun dari pelepasan dua unit usahanya, yakni bisnis es krim dan teh Sariwangi.

Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap mengatakan hasil tersebut berasal dari transaksi divestasi yang rampung pada 2025 dan menjadi bagian dari strategi penataan portofolio bisnis perusahaan.

"Total hasil penjualan, di luar PPN (pajak pertambahan nilai), mencapai Rp8,5 triliun, yakni Rp7 triliun dari bisnis es krim dan Rp1,5 triliun dari Sariwangi," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Kamis (12/2).

Menurut dia, dari transaksi tersebut perusahaan memperkirakan keuntungan bersih sekitar Rp4,6 triliun, terdiri dari Rp3,8 triliun dari divestasi es krim dan sekitar Rp800 miliar dari Sariwangi.

Benjie menyebut kontribusi unit usaha yang telah dilepas itu sebelumnya cukup signifikan terhadap kinerja penjualan.

Operasi yang kini dikategorikan sebagai bisnis yang dihentikan tersebut tercatat menyumbang sekitar 12,2 persen terhadap total penjualan berdasarkan laporan keuangan penuh 2025.

Setelah dipisahkan, margin kotor meningkat 21 basis poin dan margin laba sebelum pajak naik 63 basis poin, yang mencerminkan profil margin inti perusahaan menjadi lebih kuat.

Selain dampak divestasi, kinerja operasional perusahaan juga menunjukkan tren pemulihan. Penjualan domestik dari operasi berkelanjutan tercatat Rp7,7 triliun pada kuartal IV-2025 atau tumbuh 17,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun, penjualan domestik mencapai Rp31 triliun atau meningkat sekitar 4 persen dibanding 2024.

"Pemulihan laba sepanjang 2025 berlangsung kuat dan konsisten, mencerminkan perbaikan kinerja bisnis inti kami," kata Benjie.

Dari sisi laba, perusahaan membukukan laba bersih kuartal IV-2025 sebesar Rp538 miliar yang terdampak biaya transformasi senilai Rp460 miliar. Tanpa biaya tersebut, laba bersih kuartalan diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

Untuk sepanjang 2025, laba bersih tercatat Rp3,53 triliun atau tumbuh 21,8 persen secara tahunan.

Perusahaan menilai pelepasan bisnis non-inti tersebut memberi dampak finansial sekaligus strategis. Ia menambahkan meski pemisahan unit usaha mengurangi skala bisnis dalam jangka pendek, langkah itu justru memperjelas fokus strategi dan memperkuat kinerja operasi utama.

"Divestasi ini memberikan nilai tambah secara finansial dan strategis karena memperbaiki struktur margin, menghasilkan kas yang besar, serta menempatkan kami pada posisi yang lebih kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan," ujarnya.

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mencatat 442 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah menjual LPG hingga minyak tanah.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan hingga 1 Februari 2026, terdapat 2.592 KDMP yang telah teregistrasi dalam sistem. Dari jumlah tersebut sebanyak 442 menjual LPG dan juga minyak tanah.

"Ini terdapat 442 KDMP yang sudah menjual LPG dengan 429 KDMP menjadi outlet LPG, dan 13 KDMP menjadi outlet pangkalan minyak tanah, karena lokasinya memang belum konversi minyak tanah," ujar Mars Ega dalam Rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (11/2).

Pertamina, sambung Mars Ega, terus berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan kementerian lainnya untuk memverifikasi para pemohon KDMP yang mengajukan sebagai outlet LPG ini. Pasalnya, KDMP yang mendaftar mencapai 5.689.

Tak hanya itu, Mars Ega menekankan penjualan LPG dan minyak tanah melalui KDPM akan tetap sesuai aturan yakni wajib menggunakan tanda pengenal atau KTP.

"Tentunya sesuai dengan ketentuan di mana setiap transaksi di KDMP ini tetap akan melakukan pencatatan KTP menggunakan sistem MAP yang ada di Pertamina," tegasnya.

Pemerintah memang tengah menyusun aturan baru pendistribusian LPG, terutama subsidi. Tujuannya agar semua harga di seluruh Indonesia merata.

Saat ini, harga LPG 3 kg jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah masih banyak ditemukan. Selain itu, banyak pula orang menengah ke atas yang menggunakan padahal sasarannya adalah kelompok tak mampu atau miskin.

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster memanfaatkan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk meminta dukungan dalam pembangunan sejumlah infrastruktur.

"Saat ini kami fokus pada peningkatan infrastruktur di sejumlah wilayah seperti Buleleng, Karangasem, Tabanan dan lainnya, ini bertujuan untuk pemerataan, saya mohon Pak Menteri mendorong agar lebih mantap lagi," kata Koster.

Ia dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Kamis, terlebih dahulu memaparkan capaian Bali tahun 2025 seperti pertumbuhan ekonomi Bali yang secara kumulatif tercatat sebesar 5,82 persen, meningkat 0,34 persen dibandingkan tahun 2024.

Pendapatan per kapita masyarakat Bali pada 2025 juga meningkat mencapai Rp72,66 juta, naik Rp5,34 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp67,32 juta.

Di tengah peningkatan tersebut, Pemprov Bali terus memperkuat infrastruktur sebagai program prioritas, sehingga Koster membutuhkan bantuan pemerintah pusat.

Sebelumnya, Gubernur Koster sudah menemui Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta untuk mendapatkan dukungan, sehingga ia berharap dorongan juga datang dari Menteri PPN Rachmat Pambudy.

Adapun pembangunan infrastruktur yang menurutnya butuh dukungan adalah kepastian keberlanjutan Tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,84 km.

"Kami butuh kepastian keberlanjutan pembangunan jalan tol ini karena sangat penting untuk mengurai kemacetan," kata dia.

Tak hanya jalur darat, Pemprov Bali juga membutuhkan peningkatan kapasitas di tiga pelabuhan yaitu Celukan Bawang, Amed dan Kusamba sebagai jalur logistik.

Gubernur Koster menilai ini sangat penting, agar kendaraan logistik dari Ketapang bisa turun di Pelabuhan Celukan Bawang.

Jika keberadaan tiga pelabuhan ini bisa diperkuat, maka akan mengurangi volume kendaraan logistik yang melalui jalur darat dan selama ini sering menimbulkan kemacetan.

“Ini (tiga pelabuhan) akan mengurai kemacetan yang biasanya terjadi akibat tingginya mobilitas angkutan logistik," ucapnya.

Atas permintaan dukungan pembangunan infrastruktur ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan untuk membantu Bali lebih maju dan berkembang.

Menurut dia, Bali adalah cermin Indonesia di mata dunia, sehingga pemerintah siap mendukung pembangunan infrastruktur yang merupakan penunjang di daerah.

"Bukan hanya darat dan laut, udara juga, termasuk infrastruktur digitalisasi juga mesti dipercepat," kata Menteri Pambudy.

Sebagai bukti keseriusan, di tengah pertemuan Menteri Pambudy langsung menelepon beberapa menteri terkait.

Namun, ia tetap mengingatkan Pemprov Bali agar memperkuat sektor lain seperti pertanian, sebab dari catatannya ketika COVID-19 sektor pertanian menjadi penyangga perekonomian Bali.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN Eka Chandra Buana menambahkan, sejumlah proyek infrastruktur Bali dipastikan sudah masuk agenda perencanaan nasional termasuk keberlanjutan Tol Gilimanuk-Mengwi.

"Ada LRT (Lintas Raya Terpadu), sementara untuk bandara baru masih dalam tahap skema," ucapnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan berbagai masukan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Bappenas.

Dia menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi juga membangun budaya pengelolaan keuangan yang lebih disiplin dan transparan.

“Kondisi ini tercermin dari capaian Kementerian PPN/Bappenas yang secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa tahun berturut-turut. Meski demikian, capaian tersebut tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai pengingat untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan,” ungkapnya dalam entry meeting bersama Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing di Kantor Bappenas, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, pihaknya menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran (TA) 2025. Pemeriksaan atas LK Kementerian PPN/Bappenas TA 2025 dilaksanakan selama 77 hari, terhitung sejak 26 Januari hingga 29 Mei 2026.

Febrian mengungkapkan bahwa Tahun Anggaran 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi Kementerian PPN/Bappenas.

Selain mengawal agenda perencanaan pembangunan nasional, pihaknya juga mengemban mandat besar untuk mengawal program prioritas Presiden, salah satunya program Makan Bergizi Gratis. Program MBG disebut memiliki skala yang besar dan menuntut ketelitian perencanaan, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas pelaksanaan yang tinggi.

Di samping itu, Kementerian PPN/Bappenas turut berperan penting dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan World Expo 2025 di Osaka. Ajang internasional itu dinilai menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk menampilkan kekayaan budaya, kreativitas, dan potensi bangsa di tingkat global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

Sejalan dengan berbagai tanggung jawab tersebut, Wamen PPN memandang pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sebagai ruang dialog dan pembelajaran bersama. Melalui proses pemeriksaan ini, kata dia, potensi permasalahan diharapkan dapat diantisipasi lebih dini dan ditangani secara lebih tepat, sehingga pengelolaan keuangan negara semakin akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemeriksaan BPK bukanlah sekadar kewajiban formal. Pemeriksaan ini kami pandang sebagai bagian penting dari upaya kita bersama untuk terus memperbaiki tata kelola, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara tertib dan bertanggung jawab,” ujar Wakil Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemudik yang berencana pulang kampung menggunakan pesawat pada Lebaran 2026 wajib memahami syarat tiket pesawat bebas PPN dari pemerintah.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 6 Februari 2026. Pemerintah menegaskan bahwa PPN tiket pesawat ditanggung hingga 100% sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.

Syarat Tiket Pesawat Mudik Lebaran Bebas PPN 2026

Berikut ketentuan utama PPN DTP tiket pesawat mudik Lebaran 2026 sesuai PMK Nomor 4 Tahun 2026:

1. Jenis penerbangan yang mendapat fasilitas gratis PPN

- Jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

- Kelas ekonomi.

2. Komponen tiket pesawat yang ditanggung pemerintah

PPN DTP hanya diberikan atas:

- Tarif dasar (base fare).

- Fuel surcharge.

Sementara itu, komponen biaya lain tetap dikenai PPN sesuai ketentuan umum.

3. Besaran fasilitas

PPN DTP ditanggung pemerintah sebesar 100% untuk tahun anggaran 2026.

4. Periode pembelian tiket

Tiket harus dibeli pada 10 Februari 2026 sampai 29 Maret 2026.

5. Periode pelaksanaan penerbangan

Penerbangan harus dilakukan pada 14 Maret 2026 sampai 29 Maret 2026.

Jika salah satu periode tersebut tidak terpenuhi, maka PPN tiket pesawat tetap dikenakan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Kondisi yang Membuat PPN Tidak Ditanggung Pemerintah

PMK juga mengatur sejumlah kondisi yang menyebabkan fasilitas PPN DTP tidak berlaku, yaitu apabila:

- Penerbangan bukan kelas ekonomi.

- Tiket dibeli di luar periode yang ditetapkan.

- Penerbangan dilakukan di luar periode yang ditetapkan.

- Badan usaha angkutan udara tidak menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP sesuai batas waktu.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan biaya tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama mudik Lebaran 2026 menjadi lebih murah dan terjangkau, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di momen Idulfitri 1447 Hijriah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas tiket pesawat kelas ekonomi dalam negeri untuk pembelian mulai hari ini, Selasa (10/2/2026).

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional sepanjang periode libur Lebaran 2026.

Adapun, pengaturan insentif itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 4/2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Idulfitri 1447 Hijriah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Dalam beleid tersebut, Pasal 2 ayat (3) menegaskan bahwa PPN yang terutang atas penyerahan jasa angkutan udara kelas ekonomi di dalam negeri akan ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk tahun anggaran 2026.

Adapun, komponen biaya yang mendapatkan fasilitas PPN DTP meliputi tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Ketentuan mengenai cakupan komponen ini diatur secara spesifik dalam Pasal 2 ayat (4).

Periode Pembelian dan Penerbangan Tiket Pesawat Gratis PPN

Kendati demikian, insentif ini tidak berlaku sepanjang tahun. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), PPN DTP hanya diberikan kepada penerima jasa yang memenuhi dua kriteria.

Pertama, periode pembelian tiket dilakukan sejak tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan 29 Maret 2026. Kedua, periode penerbangan dilakukan pada rentang tanggal 14 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 2026.

Sebagai contoh, jika masyarakat membeli tiket pada tanggal 9 Februari 2026 (sebelum periode pembelian) untuk penerbangan tanggal 19 Maret 2026 maka PPN tetap terutang dan tidak ditanggung pemerintah. Demikian pula apabila penerbangan dilakukan di luar jendela waktu 14-29 Maret 2026.

Selain itu, Pasal 6 ayat (1) memerinci kondisi di mana PPN tidak ditanggung pemerintah. Fasilitas ini gugur apabila jasa diserahkan di luar periode yang ditentukan, penerbangan dilakukan dengan kelas non-ekonomi (bisnis/pertama), atau jika maskapai (badan usaha angkutan udara) terlambat menyampaikan daftar rincian transaksi. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberikan insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi selama periode libur Idulfitri 1447 Hijriah.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026 yang ditetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 6 Februari 2026.

Melalui beleid tersebut, PPN atas tiket pesawat ekonomi dalam negeri ditanggung pemerintah sebesar 100 persen untuk tahun anggaran 2026.

Insentif ini diberikan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional selama periode mudik dan balik Lebaran.

“PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung pemerintah sebesar 100 persen untuk tahun anggaran 2026.,” tulis pasal 2 ayat 3 dalam PMK tersebut dilansir Selasa (10/2/2026).

PPN yang ditanggung pemerintah mencakup PPN terutang atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge tiket pesawat kelas ekonomi.

Dengan insentif ini, penumpang tidak dibebani PPN atas dua komponen utama harga tiket tersebut, selama memenuhi ketentuan periode yang ditetapkan.

Adapun insentif PPN DTP berlaku untuk tiket yang dibeli mulai 10 Februari 2026 hingga 29 Maret 2026. Sementara itu, periode penerbangan yang mendapatkan fasilitas ini adalah penerbangan yang dilakukan sejak 14 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 2026.

PMK ini menegaskan bahwa fasilitas PPN DTP hanya berlaku untuk penerbangan domestik kelas ekonomi. Penumpang yang menggunakan kelas selain ekonomi tidak mendapatkan insentif tersebut.

Selain itu, insentif tidak berlaku apabila pembelian tiket atau jadwal penerbangan berada di luar periode yang telah ditentukan.

Dalam aturan tersebut juga diatur kewajiban badan usaha angkutan udara selaku pengusaha kena pajak (PKP).

Maskapai wajib tetap membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, serta melaporkan PPN dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai ketentuan perpajakan.

Untuk penerbangan yang memenuhi kriteria PPN DTP, maskapai harus melaporkan PPN terutang pada bagian penyerahan yang mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah.

Selain itu, maskapai juga diwajibkan menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Daftar rincian transaksi tersebut paling lambat disampaikan pada 31 Mei 2026. Apabila terjadi kendala sistem, penyampaian secara langsung ke kantor pelayanan pajak masih dimungkinkan hingga 30 Juni 2026.

Sebagai catatan, PPN DTP tidak mencakup layanan tambahan di luar tiket utama, seperti pembelian bagasi tambahan atau pemilihan kursi. PPN atas layanan tambahan tersebut tetap dipungut kepada penumpang sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap biaya perjalanan udara selama periode Lebaran dapat ditekan, sehingga mobilitas masyarakat meningkat dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah ikut terdorong.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menerbitkan aturan insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 4/2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Idulfitri 1447 Hijriah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Beleid ini diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 6 Februari 2026 dan diundangkan pada hari yang sama.

"[Insentif digulirkan] untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah," jelas poin pertimbangan PMK 4/2026 tersebut, dikutip Senin (9/2/2026).

Dalam beleid tersebut, Pasal 2 ayat (3) menegaskan bahwa PPN yang terutang atas penyerahan jasa angkutan udara kelas ekonomi di dalam negeri akan ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk tahun anggaran 2026.

Adapun, komponen biaya yang mendapatkan fasilitas PPN DTP meliputi tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Ketentuan mengenai cakupan komponen ini diatur secara spesifik dalam Pasal 2 ayat (4).

Kendati demikian, insentif ini tidak berlaku sepanjang tahun. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), PPN DTP hanya diberikan kepada penerima jasa yang memenuhi dua kriteria.

Pertama, periode pembelian tiket dilakukan sejak tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan 29 Maret 2026. Kedua, periode penerbangan dilakukan pada rentang tanggal 14 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 2026.

Sebagai contoh, jika masyarakat membeli tiket pada tanggal 9 Februari 2026 (sebelum periode pembelian) untuk penerbangan tanggal 19 Maret 2026 maka PPN tetap terutang dan tidak ditanggung pemerintah. Demikian pula apabila penerbangan dilakukan di luar jendela waktu 14-29 Maret 2026.

Selain itu, Pasal 6 ayat (1) merincikan kondisi di mana PPN tidak ditanggung pemerintah. Fasilitas ini gugur apabila jasa diserahkan di luar periode yang ditentukan, penerbangan dilakukan dengan kelas non-ekonomi (bisnis/pertama), atau jika maskapai (Badan Usaha Angkutan Udara) terlambat menyampaikan daftar rincian transaksi.

Terkait kewajiban administrasi, maskapai penerbangan tetap diwajibkan membuat faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan. Sesuai Pasal 5 ayat (5), maskapai wajib melaporkan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 31 Mei 2026.

Apabila terjadi kendala sistem pada laman DJP, Pasal 5 ayat (6) memberikan kelonggaran pelaporan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 30 Juni 2026.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," tutup Pasal 8 aturan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen pada 2026 mulai menunjukkan dampak terhadap pasar properti, tercermin dari meningkatnya transaksi hunian di sejumlah kawasan penyangga Jakarta dan koridor industri Jawa Barat. Aktivitas pasar menguat, terlihat dari pertumbuhan jumlah transaksi, meningkatnya kunjungan calon pembeli, serta membaiknya kualitas prospek konsumen, khususnya dari kelompok keluarga muda.

Regional Marketing Director Agung Podomoro Tedi Guswana mengatakan, Parkland Podomoro Karawang menjadi salah satu proyek yang mencatat kenaikan penjualan setelah kebijakan tersebut diterapkan, terutama pada segmen rumah tapak dan ruko. Manajemen menilai insentif fiskal menurunkan hambatan awal kepemilikan rumah sehingga keputusan membeli menjadi lebih terukur secara finansial.

Dampak kebijakan ini juga dirasakan di wilayah sekitar proyek seperti Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta. Parkland Podomoro Karawang memanfaatkan momentum tersebut melalui program serah terima unit pada 2026.

“Diproyeksikan 60 unit yang sesuai dengan kriteria program Free PPN DTP akan diserahterimakan tahun ini di klaster Evergreen dan klaster Emory dengan dominasi unit satu lantai dan shophouse La Promenade,” kata Tedi dalam siaran pers, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan catatan internal, peningkatan minat paling terlihat pada konsumen end user usia muda dan produktif serta investor jangka menengah, terutama pada unit Viola yang masuk skema PPN DTP. Manajemen mencatat calon pembeli mulai membahas faktor yang lebih strategis, seperti fasilitas kawasan, potensi kenaikan nilai properti, hingga aspek lingkungan.

“Setelah Free PPN DTP 2026 terealisasi, pola percakapan dengan konsumen berubah. Mereka datang dengan mindset membeli hunian atau ruko di momentum yang tepat, bukan menunggu. Ini indikasi pasar yang semakin matang bahkan pada segmen usia muda dan produktif,” ujar Tedi.

Pada proyek ini, rumah satu lantai yang sebelumnya berada di kisaran Rp1 miliar tercatat turun ke level sekitar Rp900 jutaan setelah insentif pajak diterapkan. Penyesuaian harga tersebut berkontribusi terhadap peningkatan minat, di tengah penyediaan fasilitas kawasan seperti ruang terbuka hijau, area olahraga, dan fasilitas komunal.

Selain faktor harga, percepatan pembangunan kawasan turut memengaruhi keputusan beli. Progres infrastruktur internal, penyediaan fasilitas lingkungan, serta rencana pengembangan area komersial dinilai memberi kepastian tambahan terkait jadwal serah terima unit pada 2026.

Dia mengatakan, lokasi proyek yang berada di koridor industri Karawang juga menjadi pertimbangan konsumen, seiring dukungan akses jalan tol dan rencana integrasi dengan transportasi massal. Kombinasi antara insentif fiskal, lokasi, dan reputasi pengembang membentuk daya tarik tersendiri di tengah persaingan pasar hunian menengah.

Manajemen menilai peningkatan konversi dari kunjungan menjadi transaksi mencerminkan kesiapan fundamental konsumen. Dengan demikian, insentif PPN DTP 2026 tidak hanya berdampak pada penjualan jangka pendek, tetapi juga memperkuat pemulihan sektor properti di kawasan industri Jawa Barat.