Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp2.005 triliun pada 2029.

"Kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan meningkat sekitar 4 kali lipat, dari Rp469 triliun pada 2025 menjadi Rp2.005 triliun pada 2029," kata Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi, dalam taklimat media di Jakarta, Selasa.

Menurut Nizhar, upaya pembangunan menghadapi tantangan yang makin kompleks, salah satunya akibat triple planetary crisis.

Triple planetary crisis meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan.

Penguatan agenda mitigasi dan adaptasi iklim telah dilakukan melalui Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia 2031-2035 dan National Adaptation Plan (NAP) 2026-2030.

Sementara, pelindungan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dijalankan dengan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 serta transformasi pola produksi dan konsumsi berkelanjutan oleh Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia.

Namun, kata Nizhar, proyeksi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim bakal terwujud bila tidak ada aksi lanjutan.

Maka dari itu, Bappenas bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menjalankan Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026-2030.

"Kerja sama GIFT ini diharapkan dapat mendatangkan peluang pendanaan lain untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon di Indonesia," ujar Nizhar.

GIFT menargetkan mobilisasi investasi hijau sebesar 2 miliar dolar AS pada 2030, meningkat dua kali lipat dari akumulasi yang telah dicapai di semua fase sebelumnya.

GIFT berfokus pada tiga peran utama, yakni merintis model pembiayaan yang baru bagi Indonesia, mendukung kementerian dan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan dan praktik yang mendukung, serta membuka akses ke sumber pendanaan global.

Inisiatif ini juga mendorong penguatan kapasitas para pembuat kebijakan untuk menerapkan perspektif pertumbuhan hijau dalam pengambilan keputusan sehari-hari mereka.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Global Green Growth Institute (GGGI) menyiapkan mobilisasi investasi hijau sebesar 2 miliar dolar AS pada 2030 melalui kemitraan Green Indonesia Future Initiative (GIFT).

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo menjelaskan bahwa GIFT mencerminkan komitmen bahwa intervensi pembangunan tidak hanya mencakup kepentingan saat ini, melainkan juga untuk masa depan dan generasi mendatang.

“Transformasi ekonomi hijau bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan pembangunan Indonesia tetap mampu tumbuh sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Teguh dalam taklimat media di Jakarta, Selasa.

Bappenas telah menjalin kemitraan bersama GGGI sejak 2013 yang diwujudkan melalui Green Growth Program (GGP).

GGP telah berlangsung dalam tiga fase, dengan fase terakhir dijalankan pada rentang waktu 2021-2025.

Kontribusi kemitraan diukur dari hasil yang telah diwujudkan, bukan dari implementasi langsung, yang diperkirakan telah mendukung pengurangan emisi setara 183,54 juta ton CO₂ serta penciptaan 271.095 lapangan kerja ramah lingkungan.

Selain itu, investasi ramah lingkungan juga telah dihasilkan sebesar sekitar 776,5 miliar dolar AS yang dimobilisasi di berbagai sektor, mulai dari energi dan kawasan perkotaan hingga perhutanan sosial dan ekonomi biru.

Pada fase berikutnya, yakni rentang 2026-2030, Bappenas dan GGI meluncurkan inisiatif GIFT yang akan diresmikan pada 4 Juni 2026.

Melalui GIFT, Bappenas dan GGI membidik target ambisius dengan nilai investasi melampaui dua kali lipat dari akumulasi yang telah dicapai di semua fase sebelumnya.

GIFT berfokus pada tiga peran utama, yakni merintis model pembiayaan yang baru bagi Indonesia, mendukung kementerian dan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan dan praktik yang mendukung, serta membuka akses ke sumber pendanaan global.

Inisiatif ini juga mendorong penguatan kapasitas para pembuat kebijakan untuk menerapkan perspektif pertumbuhan hijau dalam pengambilan keputusan sehari-hari mereka.

“GIFT bertujuan untuk menghadirkan peluang guna meningkatkan ambisi iklim Indonesia sekaligus meminimalkan risiko investasi dan memperluas akses pembiayaan bagi inisiatif hijau yang layak didanai dan berdampak tinggi,” kata GGGI Indonesia Country Representative Rowan Fraser menambahkan.

Ke depan, inisiatif ini diharapkan dapat mendorong peluang penciptaan lapangan kerja hijau, memperkuat keamanan energi, dan mendukung praktik ekonomi sirkular di berbagai sektor.

Selain itu, juga memobilisasi investasi hijau dari berbagai sumber pendanaan menjadi pilar pendukung pertumbuhan hijau yang memberikan dampak konkret bagi masyarakat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri) menilai penghapusan fasilitas tarif PPh final 0,5% bagi sebagian pelaku usaha kurang tepat dilakukan di tengah kondisi bisnis yang masih lesu.

Ketua Umum Akumandiri Hermawati Setyorinny menyampaikan, saat ini banyak pelaku usaha masih menghadapi tekanan dari melemahnya daya beli masyarakat hingga persaingan yang semakin ketat dengan produk impor.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban psikologis pelaku UMKM yang sedang berupaya mempertahankan usahanya. Hermawati menilai pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam mengubah skema perpajakan bagi UMKM, terutama ketika kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih.

“Di kondisi ekonomi negara yang seperti ini, seharusnya [pemerintah] jangan bikin kebijakan yang membuat beban bagi UMKM,” kata Hermawati kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Dia juga mempertanyakan alasan di balik pembatasan penerima tarif PPh final 0,5%. Menurutnya, apabila pemerintah ingin menindak pelaku usaha yang menyalahgunakan fasilitas pajak, kebijakan tersebut seharusnya tidak berdampak pada seluruh UMKM yang selama ini patuh memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain itu, Hermawati menilai bahwa pemerintah perlu lebih fokus pada kebijakan yang dapat mendorong konsumsi masyarakat. Salah satu usulannya adalah menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) agar harga barang dan jasa menjadi lebih terjangkau sehingga daya beli masyarakat meningkat. Dengan meningkatnya konsumsi, aktivitas usaha UMKM dinilai akan ikut terdorong.

“Jangan hanya berpihak, tetapi pemerintah harus benar-benar berada di sisi masyarakat dan UMKM,” ujarnya.

Sementara itu, Ekonom sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita melihat dampak dari kebijakan ini tidak akan sama untuk seluruh pelaku usaha.

Bagi UMKM yang margin keuntungannya cukup besar dan administrasinya sudah rapi, dia menilai dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan karena mereka memang sudah siap masuk ke rezim pajak normal.

Namun, kebijakan ini berpotensi menjadi hambatan psikologis maupun administratif bagi UMKM yang sedang berada pada fase transisi. Misalnya, bagi usaha keluarga yang mulai berkembang dan ingin membentuk PT untuk memperoleh akses pembiayaan, mengikuti tender, atau menjalin kerja sama dengan perusahaan besar.

Dia menuturkan, kondisi ini akan membuat para pelaku usaha menghadapi biaya kepatuhan atau compliance cost yang lebih tinggi, mulai dari pembukuan yang lebih kompleks, kebutuhan tenaga administrasi, hingga kewajiban perpajakan yang lebih rumit. Akibatnya, kata dia, sebagian pelaku usaha bisa menunda perubahan status badan usaha atau bahkan memilih tetap berada dalam skala kecil.

“Jadi yang perlu diwaspadai bukanlah penurunan aktivitas bisnis secara langsung, melainkan berkurangnya insentif untuk melakukan formalisasi dan ekspansi usaha,” tuturnya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omzet hanya untuk usaha orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi.

Dalam catatan Bisnis, perubahan ini bertujuan menciptakan keadilan sistem perpajakan, sekaligus mempertegas restriksi subjek pajak badan dalam negeri yang berhak memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%.

Bagi koperasi, otoritas fiskal membatasi jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar. Lewat dari tenggat waktu tersebut, koperasi wajib beralih menggunakan skema perhitungan umum dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

Sementara itu, bagi jenis entitas badan hukum lain seperti persekutuan komanditer (CV), firma, serta perseroan terbatas (PT) umum yang hak fasilitasnya belum usai sejak aturan lama (PP No. 55/2022), pemerintah memberikan masa transisi. Kelompok badan usaha ini diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif final mereka sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Ini bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi Kepri melalui pengembangan industri berbasis sumber daya laut

Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy menyebutkan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki nilai jual tinggi karena didukung kemasan menarik serta penataan produk yang rapi dan modern.

"Saya sangat terkesan dengan produk-produk maupun budaya lokal yang ada di Kepri," kata Rachmat Pambudy saat berkunjung melihat produk UMKM unggulan di Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kepri di Kota Tanjungpinang, Kamis.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Bappenas melihat langsung pengembangan ekonomi kreatif, produk UMKM, hingga potensi budaya dan pariwisata daerah, khususnya di Kepri.

Beragam produk khas daerah dipamerkan di Gedung Dekranasda Kepri, mulai dari makanan olahan gonggong, batik khas Melayu, anyaman tikar pandan, hingga kerajinan berbahan kulit gonggong.

Rachmat Pambudy bahkan sempat melihat langsung proses penenunan kain oleh para perajin lokal.

Ia menilai pengelolaan produk UMKM di Dekranasda Kepri sudah terintegrasi dengan baik sebagai wadah pelayanan terpadu bagi pelaku usaha lokal.

Dalam kesempatan itu, Rachmat Pambudy turut menyoroti besarnya peluang produk olahan hasil laut Kepri untuk dikembangkan menjadi produk unggulan nasional.

Menurutnya, produk olahan ikan bahkan direkomendasikan untuk menunjang kebutuhan jamaah haji, termasuk produk suplemen berbahan dasar laut seperti minyak gamat.

"Ini bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi Kepri melalui pengembangan industri berbasis sumber daya laut," ujarnya.

Setelah dari Gedung Dekranasda, Menteri Racmat Pambudy didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta jajaran melanjutkan kunjungan ke Pulau Penyengat dengan mengunjungi sejumlah situs budaya dan sejarah, seperti masjid bersejarah, makam tokoh Melayu, serta balai adat.

Ia menyampaikan Kepri memiliki kekuatan besar di sektor budaya dan ekonomi kreatif yang masih dapat dikembangkan lebih optimal.

"Ekonomi oranye Kepri, termasuk Pulau Penyengat, cukup bagus. Jika dikelola dengan baik, Kepri bisa menjadi contoh," ujar Rachmat Pambudy.

Meski memiliki aset sejarah dan budaya yang kuat, lanjut dia, potensi besar Pulau Penyengat belum sepenuhnya berdampak terhadap penguatan ekonomi wisata kawasan.

Namun demikian ia mengapresiasi berbagai upaya penataan kawasan budaya Pulau Penyengat yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

"Alhamdulillah banyak kemajuan. Tinggal dicari ruang-ruang yang masih bisa ditingkatkan supaya dampaknya lebih besar lagi, karena sudah ada storytelling dan paket wisata, tinggal marketing-nya diperbesar," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Pewarta: Ogen
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi nasional semester II-2026 dan dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap ekosistem literasi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia pada tahun 2026 mengambil langkah bersejarah bagi dunia literasi nasional.

Melalui kebijakan baru yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah menetapkan skema Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1,5 persen bagi penulis dan pengarang buku yang memperoleh royalti atas karya ber-ISBN.

Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi nasional semester II-2026 dan dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap ekosistem literasi yang selama ini berjalan dalam tekanan ekonomi cukup berat.

Langkah tersebut bukan sekadar perubahan tarif pajak. Di balik angka 1,5 persen itu terdapat pesan penting bahwa negara mulai melihat literasi sebagai instrumen pembangunan manusia, bukan semata aktivitas budaya.

Dalam berbagai riset UNESCO, tingkat literasi suatu bangsa memiliki korelasi langsung terhadap produktivitas ekonomi, kualitas demokrasi, serta daya inovasi nasional. Negara-negara dengan indeks literasi tinggi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kualitas pendidikan yang lebih baik dibanding negara dengan budaya baca rendah.

Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam sektor literasi. Data Programme for International Student Assessment (PISA) beberapa tahun terakhir menunjukkan kemampuan membaca pelajar Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD.

Di sisi lain, riset Perpustakaan Nasional RI juga menunjukkan bahwa minat baca masyarakat meningkat, tetapi tidak selalu diikuti peningkatan produksi buku bermutu dan jumlah penulis profesional. Kondisi inilah yang mendorong pentingnya intervensi fiskal dari negara.

Dasar hukum

Secara normatif, kebijakan pajak terhadap royalti penulis selama ini berlandaskan beberapa regulasi utama perpajakan Indonesia. Pertama adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam ketentuan tersebut, royalti dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan.

Kedua, Pasal 23 UU PPh mengatur bahwa atas penghasilan berupa royalti dilakukan pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan. Tarif umum pemotongan sebesar 15 persen dari jumlah bruto atau berdasarkan norma tertentu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Ketiga, terdapat PER-1/PJ/2023 yang mengatur petunjuk teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas berbagai jenis penghasilan termasuk royalti penulis buku. Dalam praktiknya, aturan ini menjadi dasar perhitungan efektif royalti penulis selama beberapa tahun terakhir.

Keempat, perubahan kebijakan 2026 akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang secara khusus mengatur PPh final 1,5 persen untuk penulis dan pengarang buku ber-ISBN. Sampai saat ini PMK teknis masih disiapkan pemerintah, tetapi substansi utamanya telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Dalam perspektif hukum pajak, penggunaan skema PPh final sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pemerintah sebelumnya telah menerapkan PPh final untuk sektor UMKM, jasa konstruksi, persewaan tanah dan bangunan, serta pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Tujuan utamanya adalah simplifikasi administrasi dan peningkatan kepastian hukum perpajakan.

Sebelum muncul kebijakan PPh final 1,5 persen, penghasilan royalti penulis dikenai PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final. Berdasarkan ketentuan perpajakan sebelumnya, royalti dikenai pemotongan sebesar 15 persen dari perkiraan penghasilan neto. Dalam praktik administrasi perpajakan, formulasi umum yang digunakan adalah 15 persen dikalikan 40 persen dari jumlah bruto royalti sebagaimana diatur dalam PER-1/PJ/2023.

Karena bersifat tidak final, pemotongan tersebut hanyalah kredit pajak. Pada akhir tahun pajak, seluruh penghasilan penulis tetap digabungkan dengan penghasilan lain dan dikenai tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Akibatnya, banyak penulis masih menghadapi kemungkinan kurang bayar ketika menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Fenomena tersebut sesungguhnya juga ditemukan dalam berbagai kajian ekonomi kreatif. Laporan UNESCO mengenai industri penerbitan global menyebutkan bahwa penulis umumnya hanya menerima royalti antara 5 persen hingga 15 persen dari harga jual buku. Di Indonesia, angka efektifnya bahkan sering lebih kecil setelah dipotong biaya distribusi, promosi, dan pajak.

Dampak sosial

Kebijakan fiskal terhadap penulis bukan hanya berdimensi ekonomi, melainkan juga sosial dan budaya. Dalam teori pembangunan modern, literasi merupakan instrumen mobilitas sosial. Semakin tinggi akses masyarakat terhadap buku dan pengetahuan, semakin besar peluang peningkatan kualitas hidup.

Riset United Nations Development Programme (UNDP) menunjukkan bahwa tingkat literasi memiliki hubungan erat dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas demokrasi. Negara dengan budaya baca kuat umumnya memiliki partisipasi publik lebih tinggi dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam distribusi literasi. Banyak daerah masih kekurangan buku berkualitas, minim penulis lokal, dan memiliki keterbatasan akses penerbitan. Ketika profesi penulis tidak menjanjikan secara ekonomi, regenerasi penulis pun menjadi lambat.

Insentif pajak dapat menjadi salah satu katalis perubahan. Walaupun bukan solusi tunggal, kebijakan ini memberikan pengakuan simbolik bahwa profesi penulis memiliki nilai strategis bagi negara. Dalam psikologi ekonomi, pengakuan negara terhadap suatu profesi dapat meningkatkan legitimasi sosial dan minat generasi muda untuk menekuni bidang tersebut.

Sektor penerbitan merupakan bagian dari ekonomi kreatif nasional. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beberapa tahun terakhir menunjukkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus meningkat. Sub-sektor penerbitan, konten digital, dan intelektual menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi berbasis ide.

Namun sektor kreatif memiliki karakter unik. Produk kreatif tidak selalu menghasilkan keuntungan cepat, tetapi memiliki dampak jangka panjang terhadap budaya dan pendidikan bangsa. Karena itu banyak negara memberikan berbagai insentif fiskal kepada industri kreatif, termasuk pembebasan pajak, tax rebate, hingga subsidi produksi.

Kebijakan PPh final 1,5 persen dapat dibaca sebagai bagian dari paradigma baru kebijakan fiskal Indonesia yang lebih adaptif terhadap ekonomi kreatif. Negara mulai memahami bahwa pencipta karya membutuhkan perlindungan ekonomi agar tetap produktif menghasilkan pengetahuan.

Di berbagai negara maju, pemerintah bahkan memberikan hibah langsung kepada penulis dan peneliti. Kanada memiliki Canada Council for the Arts yang mendukung penulis melalui bantuan dana. Korea Selatan memberi insentif besar pada industri konten dan penerbitan untuk memperkuat ekspor budaya. Jepang memiliki berbagai skema subsidi penerbitan akademik dan penelitian.

Indonesia memang belum sampai pada tahap itu. Namun penurunan tarif pajak merupakan langkah awal yang cukup progresif.

Salah satu manfaat terbesar dari sistem PPh final adalah kepastian hukum. Dalam teori administrasi perpajakan modern, kepastian menjadi faktor utama peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Banyak penulis selama ini kesulitan memahami mekanisme pengkreditan pajak royalti, pelaporan SPT, hingga penghitungan tarif progresif. Kompleksitas tersebut membuat sebagian pelaku kreatif enggan masuk sistem formal perpajakan.

Dengan tarif final yang rendah dan sederhana, pemerintah sebenarnya sedang memperluas basis kepatuhan melalui pendekatan persuasif. Strategi ini sejalan dengan konsep compliance cost reduction yang dianut banyak negara modern.

Selain itu, sistem final juga mengurangi potensi sengketa perpajakan. Ketika tarif dan mekanisme sudah pasti sejak awal, ruang interpretasi menjadi lebih kecil. Bagi penulis independen, kepastian semacam ini sangat penting karena mereka umumnya tidak memiliki konsultan pajak profesional.

Walaupun disambut positif, kebijakan ini tetap menghadapi sejumlah tantangan. Pertama adalah implementasi teknis. Pemerintah perlu memastikan definisi “penulis” dan “buku” dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.

Kedua, perlu ada integrasi data ISBN, penerbit, dan sistem perpajakan digital agar pemotongan pajak berjalan efektif. Di era ekonomi digital, banyak penulis menerbitkan buku secara independen melalui platform daring sehingga mekanisme pengawasan harus adaptif.

Ketiga, pemerintah perlu memastikan bahwa insentif pajak benar-benar dinikmati penulis, bukan justru menjadi keuntungan tambahan pihak lain dalam rantai distribusi penerbitan.

Keempat, kebijakan fiskal sebaiknya diiringi penguatan ekosistem literasi secara menyeluruh. Pajak rendah tidak akan cukup jika harga buku tetap mahal, distribusi terbatas, dan budaya baca belum berkembang kuat.

Indonesia memiliki potensi besar menuju arah tersebut. Jumlah penduduk muda yang besar, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya konsumsi konten menjadi peluang penting. Namun tanpa keberpihakan kebijakan publik, profesi penulis akan tetap berada di pinggir arus pembangunan ekonomi.

Karena itu, insentif fiskal bagi penulis seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang negara terhadap kualitas manusia Indonesia. Negara tidak sedang “mengurangi pajak” semata, melainkan sedang menanam modal sosial dan intelektual untuk masa depan.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Tentu saja, reformasi basis pajak tidak dapat dilakukan secara drastis

Jakarta (ANTARA) - Dalam satu dekade terakhir, kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap APBN cenderung meningkat dan relatif lebih stabil dibandingkan Pajak Penghasilan (PPh) yang sangat dipengaruhi siklus ekonomi dan fluktuasi laba dunia usaha.

Ketika ekonomi melambat, penerimaan PPh biasanya ikut tertekan. Sebaliknya, PPN tetap mampu menopang penerimaan karena bertumpu pada aktivitas konsumsi masyarakat yang cenderung terus berjalan.

Di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara, tekanan ekonomi global, dan ruang fiskal yang semakin terbatas, pertanyaan penting saat ini bukan lagi apakah PPN masih relevan. Persoalannya bergeser pada seberapa optimal sistem PPN Indonesia mampu menangkap potensi konsumsi nasional yang sebenarnya sangat besar.

Di sinilah tantangan utamanya muncul. Berbagai indikator internasional menunjukkan bahwa produktivitas PPN Indonesia masih memiliki ruang perbaikan yang cukup lebar. Dua ukuran yang paling sering digunakan untuk menilai efektivitas PPN adalah C-efficiency ratio dan VAT Revenue Ratio (VRR).

Secara sederhana, kedua indikator tersebut mengukur seberapa dekat penerimaan aktual PPN dibandingkan dengan potensi ideal yang seharusnya dapat dipungut dari konsumsi nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja Indonesia memang menunjukkan perbaikan. C-efficiency ratio yang sempat berada di kisaran 42 persen pada masa pandemi meningkat mendekati 55 persen pada 2025. VRR juga bergerak naik dari sekitar 0,44 menjadi 0,58. Namun, angka tersebut masih relatif tertinggal dibandingkan negara-negara dengan sistem PPN yang lebih efisien.

Sebagai perbandingan, Selandia Baru memiliki VRR mendekati 0,96, yang menunjukkan hampir seluruh basis konsumsi berhasil masuk ke dalam sistem PPN. Jepang dan Korea Selatan juga mencatat rasio di atas 0,7. Sementara itu, Indonesia masih berada pada kelompok menengah bawah. Artinya, sebagian besar potensi konsumsi domestik belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan PPN.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama PPN Indonesia sesungguhnya bukan semata-mata tarif, melainkan masih sempitnya basis pajak. Ketika ruang politik untuk menaikkan tarif semakin terbatas, perluasan basis pajak (base broadening) menjadi pilihan kebijakan yang jauh lebih realistis dan berke

Fenomena “jebakan pertumbuhan”

Salah satu isu mendasar dalam desain PPN Indonesia terletak pada tingginya batas omzet untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada awalnya, kebijakan threshold tersebut dirancang untuk melindungi usaha kecil dari beban administrasi perpajakan yang terlalu berat. Secara konseptual, pendekatan ini memang memiliki justifikasi yang kuat.

Namun dalam praktiknya, threshold yang terlalu tinggi justru dapat menimbulkan distorsi ekonomi.

Banyak pelaku usaha akhirnya memiliki insentif untuk menahan omzet agar tetap berada di bawah batas registrasi PPN. Fenomena ini dikenal sebagai bunching. Berbagai studi internasional di Inggris, Finlandia, Jepang, hingga Thailand menunjukkan bahwa perilaku semacam ini memang nyata terjadi.

Sebagian pelaku usaha bahkan melakukan pemecahan usaha (firm splitting), mendirikan entitas baru, atau merekayasa pelaporan omzet agar tidak masuk ke dalam rezim PPN. Akibatnya, basis pajak menyempit dan pertumbuhan usaha justru menjadi terhambat.

Dalam konteks Indonesia yang tingkat informalitas ekonominya masih relatif tinggi, dampaknya berpotensi jauh lebih besar dibandingkan negara maju. Threshold yang terlalu tinggi tidak hanya menyebabkan banyak pelaku usaha berada di luar sistem PPN, tetapi juga memperkuat dualisme antara sektor formal dan informal.

Padahal, masuk ke dalam sistem PPN tidak selalu merugikan usaha kecil. Banyak pelaku usaha justru memperoleh manfaat ketika terintegrasi ke dalam rantai pasok formal, memiliki akses bermitra dengan perusahaan besar, serta dapat mengkreditkan pajak masukan yang sebelumnya menjadi biaya.

Karena itu, threshold yang terlalu tinggi berisiko menciptakan apa yang sering disebut sebagai growth trap atau “jebakan pertumbuhan”. Pelaku usaha menjadi enggan berkembang karena khawatir menghadapi administrasi perpajakan yang lebih kompleks ketika omzetnya meningkat.

Basis pajak yang masih sempit

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah masih luasnya pengecualian atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Secara konseptual, PPN dirancang sebagai broad-based consumption tax, yakni pajak konsumsi dengan basis yang luas dan tarif yang moderat. Pendekatan ini banyak direkomendasikan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) maupun World Bank karena dianggap paling efektif menjaga netralitas sistem perpajakan sekaligus meningkatkan produktivitas penerimaan.

Namun struktur PPN Indonesia masih dipenuhi berbagai fasilitas pembebasan dan pengecualian. Dalam laporan belanja perpajakan pemerintah, nilai tax expenditure PPN dan PPnBM bahkan menjadi salah satu yang terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya, dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Sebagian fasilitas tersebut tentu memiliki alasan sosial dan ekonomi yang kuat, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sektor tertentu. Akan tetapi, pengecualian yang terlalu luas juga menyebabkan PPN kehilangan karakter dasarnya sebagai pajak konsumsi yang netral.

Akibatnya, produktivitas penerimaan menjadi tidak optimal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sebenarnya mulai mengubah pendekatan kebijakannya. Sejumlah barang dan jasa yang sebelumnya sepenuhnya dikecualikan mulai dimasukkan ke dalam objek PPN, meskipun tetap diberikan fasilitas “dibebaskan” atau “tidak dipungut”.

Pendekatan ini menarik karena mencerminkan strategi gradual base broadening. Pemerintah tidak langsung mengenakan pajak penuh, tetapi terlebih dahulu memasukkan sektor tersebut ke dalam ekosistem administrasi PPN. Dengan demikian, ruang kebijakan di masa depan menjadi lebih fleksibel apabila diperlukan penyesuaian lebih lanjut.

Kenaikan tarif bukan solusi utama

Secara teoritis, kenaikan tarif PPN memang dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek. Namun pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ruang sosial dan politik untuk menaikkan tarif semakin terbatas.

PPN merupakan pajak konsumsi yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga barang dan jasa. Karena itu, setiap perubahan tarif hampir selalu memunculkan resistensi publik.

Dalam situasi seperti ini, memperluas basis pajak menjadi pendekatan yang jauh lebih rasional dibandingkan terus bergantung pada kenaikan tarif.

Perluasan basis memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, distorsi ekonomi yang ditimbulkan relatif lebih kecil dibandingkan kenaikan tarif secara menyeluruh. Kedua, sistem perpajakan menjadi lebih netral karena perlakuan antar sektor lebih setara. Ketiga, penerimaan negara dapat meningkat secara lebih berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang terlalu besar.

Tentu saja, reformasi basis pajak tidak dapat dilakukan secara drastis.

Penurunan threshold PKP, misalnya, perlu diterapkan secara bertahap dan terukur. Pemerintah dapat menyiapkan skema transisi tertentu bagi usaha kecil agar tidak menimbulkan guncangan terhadap arus kas maupun keberlangsungan usaha.

Demikian pula dengan perluasan objek PPN. Tidak semua sektor harus langsung dikenakan pajak penuh. Pemerintah dapat memulai dengan memasukkan sektor tertentu ke dalam objek PPN sambil tetap memberikan fasilitas pembebasan pada tahap awal.

Pendekatan gradual semacam ini penting untuk menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus meminimalkan resistensi sosial.

Reformasi

Namun demikian, perluasan basis pajak tidak akan efektif tanpa dukungan administrasi perpajakan yang kuat.

Masalah utama sistem PPN Indonesia bukan hanya siapa yang masuk ke dalam sistem, tetapi juga bagaimana memastikan tingkat kepatuhan dapat berjalan secara efektif.

Karena itu, reformasi PPN harus diiringi penguatan administrasi melalui digitalisasi, integrasi data transaksi, dan pengawasan berbasis risiko. Implementasi Coretax serta pemanfaatan data digital dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan kepatuhan sekaligus menekan praktik underreporting.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha kecil yang baru masuk ke dalam sistem PPN.

Simplifikasi administrasi menjadi faktor yang sangat menentukan. Misalnya melalui penyederhanaan pelaporan, frekuensi penyetoran yang lebih ringan, atau skema administrasi khusus bagi UMKM. Tanpa penyederhanaan, perluasan basis justru berpotensi meningkatkan beban kepatuhan dan memperbesar resistensi pelaku usaha.

Sistem perpajakan yang baik bukanlah sistem dengan tarif tertinggi, melainkan sistem yang mampu menjangkau basis pajak secara adil, luas, dan berkelanjutan. Ketika desain kebijakan mampu membaca dinamika tersebut, perpajakan tidak lagi sekadar menjadi instrumen penerimaan negara, tetapi juga fondasi penting bagi terciptanya ekosistem ekonomi yang sehat dan berdaya tahan.

*) Dr Eko Ariyanto, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mempercepat pengembangan Kilang Gasoline di Cilacap dan Dumai melalui Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II. Proyek tersebut diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga sekitar Rp20 triliun per tahun melalui pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM).

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M.V. Dumatubun mengatakan, pengembangan kilang dilakukan untuk memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah industri energi domestik. Proyek ini juga diarahkan untuk memperkuat stok BBM nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi.

“Melalui pendekatanDual Growth Strategy, Pertamina Patra Niaga memperkuat bisnis eksisting sekaligus meningkatkan kompleksitas kilang agar mampu menghasilkan produk bernilai tinggi yang memiliki daya saing global,” ujar Roberth dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Kamis (14/5/2026).

Kilang Gasoline Dumai ditargetkan memproduksi sekitar 0,9 juta kiloliter gasoline per tahun, 86 ribu ton LPG, serta 124 ribu ton propylene. Sementara Kilang Gasoline Cilacap diproyeksikan menghasilkan sekitar 1,1 juta kiloliter gasoline per tahun, 50 ribu ton LPG, dan 145 ribu ton propylene.

Pengembangan dua kilang tersebut mengusung konsephigh conversion refineryyang memungkinkan pengolahan produk energi bernilai tambah lebih tinggi. Kapasitas produksi tersebut diharapkan memberi kontribusi signifikan terhadap penurunan impor BBM sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Secara teknis, Kilang Gasoline Dumai akan memiliki kapasitas 30 ribu barel per hari (bph), sedangkan Kilang Gasoline Cilacap mencapai 32 ribu bph. Kedua fasilitas akan terintegrasi dengan infrastruktur eksisting guna meningkatkan efisiensi operasional.

“Inisiatif ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja layak, serta inovasi industri,” kata Roberth.

PPN juga menyiapkan produksi bensin ramah lingkungan dengan kandungan sulfur di bawah 50 ppm. Pengembangan kilang tersebut diarahkan untuk mendukung target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 30 persen.

Dari sisi ekonomi, proyek pengembangan kilang gasoline diproyeksikan menyerap hingga 6.000 tenaga kerja selama masa konstruksi dan operasional. Kehadiran proyek ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di sekitar wilayah kilang sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Pembangunan Kilang Gasoline Cilacap dan Dumai menjadi bagian dari groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II yang berlangsung pada April 2026 di bawah koordinasi Danantara dengan total investasi sekitar Rp116 triliun dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II tersebar di berbagai daerah, meliputi pembangunan tangki penyimpanan BBM, pengolahan komoditas kelapa dan pala di Maluku Tengah, peningkatan kapasitas baja karbon di Banten, proyek substitusi LPG menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, hingga optimalisasi Aspal Buton.

Proyek-proyek ini juga mendapat keuntungan dari program insentif PPN DTP , yang sebagian besar menarik pembeli untuk menghuni (end-user) dibanding investor,

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan konsultan properti Jones Lang Lasalle (JLL) mengungkapkan, kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan berdampak positif terhadap pasar kondominium.

Head of Research JLL James Taylor mengatakan, permintaan kondominium pada kuartal pertama tahun ini didorong utamanya oleh unit-unit yang telah selesai dibangun serta siap huni.

"Proyek-proyek ini juga mendapat keuntungan dari program insentif PPN DTP , yang sebagian besar menarik pembeli untuk menghuni (end-user) dibanding investor," kata James dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Hal senada juga disampaikan oleh Senior Director, Strategic Consulting JLL Milda Abidin bahwa kebijakan insentif tersebut membantu penyerapan properti di sektor perumahan.

"Ini sebenarnya menjadi selling point-nya terutama untuk produk-produk yang sudah jadi. Makanya kalau kita lihat sebenarnya pemerintah sudah menjalankan regulasi ini cukup lama dalam beberapa tahun, dan pergerakannya memang bukan kepada kenaikan harga, tetapi kepada penyerapannya lebih cepat, " kata Milda Abidin.

Menurut dia, dengan adanya insentif ini membuat penyerapannya (take-up) perumahan itu lebih tinggi dari biasanya. Ini yang diharapkan juga oleh para pengembang untuk menghabiskan produk-produk mereka yang sudah jadi.

"Jadi itu sebenarnya menurut saya memang suatu hal yang dampaknya positif. Tapi memang pemerintah juga melihat ini adalah produk untuk para end-user, artinya dominasi end-user makanya untuk insentif ini diberikan hanya kepada produk-produk yang sudah jadi," kata Milda Abidin.

JLL berharap adanya perpanjangan insentif PPN DTP terkait keringanan pajak untuk pembelian properti hingga tahun 2027 dapat meningkatkan aktivitas penjualan properti hunian.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

Menurut Purbaya, fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun.

Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa PPN DTP properti berlaku penuh untuk pembelian rumah atau properti baru siap huni dengan harga jual maksimal Rp2 miliar.

Sementara untuk properti seharga Rp2 miliar-Rp5 miliar, pembebasan PPN hanya berlaku pada bagian harga pertama Rp2 miliar, sedangkan sisanya tetap dikenakan tarif normal.

Fasilitas PPN DTP berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi ketentuan kepemilikan properti di Indonesia.

Insentif hanya bisa dimanfaatkan untuk satu unit hunian, tidak berlaku untuk pembelian lebih dari satu unit, pembayaran uang muka sebelum kebijakan berlaku, atau unit yang dijual kembali dalam waktu kurang dari satu tahun.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Pertamina Patra Niaga melalui armada kapal MT Balongan memperkuat distribusi energi nasional guna memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia di berbagai wilayah, terutama daerah dengan tantangan logistik tinggi. Kapal ini menjadi salah satu armada kunci dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat maupun sektor industri.

MT Balongan tercatat memiliki kapasitas angkut hingga 6.736 DWT dengan volume penyaluran mencapai 26.000 Kiloliter (KL) per bulan. Armada ini secara rutin menyalurkan energi ke wilayah Ampenan, Bima, Camplong, dan Benoa melalui proses pemuatan (loading) dari Terminal Transit Manggis dan Tanjung Wangi.

Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto, menegaskan strategisnya peran kapal ini dalam sistem logistik perusahaan.

“MT Balongan menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional, khususnya untuk wilayah kepulauan dan daerah dengan tantangan logistik yang tidak sederhana. Konsistensi operasional armada ini mendukung agar pasokan energi tetap tersedia secara andal dan tepat waktu bagi masyarakat maupun sektor industri di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Arif dalam keterangan resminya, Senin (12/5/2026).

Sejak mulai beroperasi pada tahun 2005, MT Balongan terus memperluas jangkauan operasionalnya. Tidak hanya melayani wilayah dengan infrastruktur memadai, armada ini juga menjangkau daerah-daerah dengan akses logistik yang menantang, yang sangat krusial bagi konektivitas energi di negara kepulauan seperti Indonesia.

Selain menjaga stabilitas pasokan, operasional MT Balongan juga difokuskan untuk mendorong efisiensi logistik dan percepatan penyaluran. Hal ini menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan distribusi yang sering dipengaruhi oleh kondisi cuaca laut yang dinamis serta keterbatasan infrastruktur di sejumlah titik.

PT Pertamina Patra Niaga menyatakan komitmennya untuk terus mengoptimalkan kinerja armada distribusi guna memastikan ketersediaan energi yang andal, merata, dan berkelanjutan di seluruh penjuru tanah air.

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Nyoman Parta meminta pemerintah meninjau kembali rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok.

Menurut Anggota Komisi III DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali I ini, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Dia menilai daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak berkepanjangan dari pandemi Covid-19. Karena itu, ia menegaskan sembako seharusnya tidak dimasukkan sebagai objek PPN.

“Situasi ekonomi sedang sangat sulit, dan daya beli juga menurun. Jangan masukkan sembako sebagai objek PPN,” kata Parta dikutip pada Sabtu (9/5/2026).

Ia berpandangan, kebijakan tersebut berpotensi kontraproduktif dengan langkah pemerintah sebelumnya yang justru memberikan berbagai insentif, termasuk penghapusan pajak untuk barang tertentu dan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Menurut Parta, jika PPN dikenakan dengan tarif signifikan, misalnya 12 persen, maka harga kebutuhan pokok akan ikut naik. Ia mencontohkan, harga beras yang semula Rp10.000 per kilogram bisa meningkat menjadi Rp11.200.

“Ini tentu memberatkan masyarakat, apalagi jika bahan pokok tersebut digunakan untuk produksi UMKM, dampaknya akan semakin luas,” ujarnya.

Lihat video: Duh! Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik, Sampai Kapan?



Dia pun mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada beras, tetapi juga mencakup minyak goreng, gula, kopi, dan berbagai bahan pokok lainnya. Jika seluruhnya dikenakan PPN, maka efeknya bisa meluas pada kenaikan harga barang konsumsi secara umum.

Parta pun menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dampak sosial dan ekonomi sebelum menerapkan kebijakan tersebut, agar tidak justru menekan masyarakat kecil.

Sekadar diketahui, terdapat sedikitnya 11 jenis barang kebutuhan pokok yang direncanakan masuk dalam skema pengenaan PPN sebagaimana tertuang dalam rumusan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Sementara itu, dalam ketentuan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU PPN, pemerintah telah menetapkan sejumlah bahan pokok sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sejumlah detail insentif kendaraan listrik yang rencananya mulai dikucurkan pada Juni 2026.

Ia menyiapkan kuota awal untuk 100 ribu motor listrik dengan subsidi sebesar Rp5 juta per unit.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk 100 ribu mobil listrik melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Besaran insentif PPN ini berbeda-beda tergantung jenis baterai kendaraan listrik tersebut.

Ia mengatakan saat ini masih menghitung kebutuhan anggaran untuk program tersebut.

"Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan," ujar Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berskala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Purbaya berharap implementasi insentif kendaraan listrik bisa dimulai pada awal Juni agar ikut mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.

Menurut dia, tujuan utama program ini bukan sekadar memberikan subsidi kendaraan listrik, tetapi juga mendorong orang berpindah dari mobil berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke listrik. Dengan begitu, dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

"Jangan dilihat subsidinya, tapi tujuan utamanya kita lebih tahan ekonomi dari sisi energi," ujar Purbaya.

Purbaya sebelumnya pernah mengatakan mobil listrik yang menggunakan baterai nikel bakal mendapat insentif diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP sebesar 100 persen. Model yang tak pakai nikel tetap mendapat diskon PPN tetapi jumlahnya lebih kecil.

"Kalau mobil yang pakai baterai nikel, PPN-nya ditanggung 100 persen. Kalau yang nonnikel di bawah itu," kata Purbaya saat diwawancara di Jakarta, dikutip CNBC Indonesia, Kamis (7/5).

Menurut Purbaya strategi ini untuk meningkatkan pemanfaatan nikel yang jumlahnya melimpah di Indonesia. Dia ingin mematahkan argumen di pemberitaan The Economist yang mengatakan mimpi penguasaan nikel Indonesia hancur karena China lagi tidak memakai baterai berbahan itu.

"Karena kita akan mendukung hilirisasi nikel di sini, supaya nikel kita dipakai betul," ucap dia.

"Saya mau hidupin mimpi itu lagi. Saya mau memastikan mimpi kita hidup terus," katanya.

Mobil listrik di Indonesia saat ini didominasi merek China yang kebanyakan menggunakan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) seperti Aion, BYD, Chery, DFSK, Geely, GWM, Jaecoo. Dari kubu Jepang, misal Lexus dan Toyota, juga memakai LFP untuk mobil listrik yang dijual di dalam negeri.

Sementara baterai nikel seperti jenis Nickel Manganese Cobalt (NMC) lebih banyak dipakai di model mobil listrik BMW, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Mini dan Volvo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hingga alas kaki menaruh harapan pada rencana pemerintah memberikan insentif guna menahan tekanan biaya produksi, sekaligus mencegah stagnasi industri di tengah ketidakpastian global.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada pemerintah terkait permohonan insentif. Langkah tersebut dinilai mendesak seiring meningkatnya tekanan biaya akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

APSyFI mengusulkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) selama satu tahun dengan mekanisme evaluasi berkala. Kebijakan ini dinilai dapat membantu menjaga likuiditas pelaku usaha sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk memantau kondisi industri secara periodik.

“Kami usul untuk adanya pembebasan PPN selama 1 tahun dan di evaluasi secara berkala,” ujar Aqil kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Tidak dipungkiri, konflik geopolitik memberi tamparan keras bagi industri tekstil yang masih bergantung pada impor bahan baku. Keterbatasan bahan baku utama, khususnya mono ethylene glycol (MEG) dari Timur Tengah, menjadi faktor utama yang menahan laju produksi industri saat ini.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi meskipun terdapat permintaan dari industri hilir seperti benang dan kain. Aqil menyebutkan utilisasi industri saat ini berada di kisaran 55%–60%, jauh di bawah kondisi normal yang dapat mencapai sekitar 90%.

Pasokan benang polyester juga saat ini terbatas. Produsen bahkan hanya memprioritaskan distribusi kepada pelanggan tertentu karena terbatasnya kapasitas produksi.

Dia menyebut kapasitas polimerisasi nasional telah turun signifikan dari sekitar 1,6 juta ton menjadi 800.000 ton dalam dua tahun terakhir akibat berhentinya operasi sejumlah produsen. Penurunan kapasitas tersebut mempersempit pasokan bahan baku bagi industri hilir.

Selain faktor kapasitas, Aqil menilai kebijakan perdagangan turut berkontribusi terhadap melemahnya industri dalam negeri. Penolakan penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas produk impor dinilai mempercepat tekanan terhadap produsen lokal.

“Di tengah kondisi geopolitik saat ini, ketergantungan pada impor justru meningkatkan biaya. Karena itu, diperlukan langkah cepat agar industri tidak mengalami stagnasi,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, pelaku industri berharap pemerintah tidak hanya merealisasikan insentif fiskal, tetapi juga memperkuat kebijakan perlindungan industri dalam negeri.

Percepatan implementasi insentif dinilai menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlangsungan industri TPT sekaligus menahan dampak lanjutan terhadap sektor manufaktur secara keseluruhan.

Dari sisi hilir, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto berharap adanya likuiditas di tengah kondisi ketidakpastian ini.

“Kenapa saya ngomong begitu? Karena industri ini mindset-nya belum jadi sunrise. Ini adalah industri padat karya yang perlu sunrise active dari seluruh pengambil kebijakan yang ada di mana-mana,” sebutnya dalam acara Katadata Policy Dialogue, Rabu (6/5/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pihaknya mengusulkan sejumlah stimulus atau insentif yang bisa diberikan kepada sektor alas kaki. Adapun yang paling mendesak adalah diskon tarif listrik dan harga gas, sebagai langkah cepat untuk menekan biaya produksi.

Menurutnya, komponen energi memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur biaya industri alas kaki. “Kalau ini diturunkan murah, ini dapat menutupi biaya operasional saat pasar lagi seperti ini. Jadi menutupi biaya produksi, untuk mengamankan cash flow dan margin perusahaan,” jelasnya ketika dihubungi, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, asosiasi juga mendorong insentif fiskal berupa penghapusan PPN Jasa Subkon di Kawasan Berikat. Pasalnya, pengenaan PPN ini membuat pabrik menganggarkan dana besar.

Usul berikutnya yakni adanya formulasi pengupahan bagi sektor padat karya. Billie menyebut saat ini tidak ada kepastian, biaya naik setiap tahun, dan upah sektoral kembali muncul. Asosiasi katanya berharap agar pada UU Tenaga Kerja yang akan datang, diatur formulasinya dengan tepat.

Aprisindo juga mengharapkan iuran sejenis jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) ditangguhkan jika pemerintah menggelontorkan insentif fiskal.

Terakhir, asosiasi meminta adanya penyederhanaan perizinan, termasuk penyederhanaan perizinan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Proses perizinan yang lebih cepat dan berbiaya rendah dinilai dapat mendorong investasi baru di sektor ini.

Billie berpandangan insentif bisa memulihkan kinerja sektor alas kaki. Adapun saat ini, pelaku usaha bersikap wait and see dan berupaya untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).