Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin menggelontorkan subsidi untuk memangkas suku bunga kredit bagi pelaku usaha ultra mikro hingga di bawah 9%. Keringanan bunga ini akan dieksekusi dengan merelokasi sebagian porsi anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, langkah tersebut diambil guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti terlampau tingginya beban bunga bagi nasabah kelas bawah.

"Itu disubsidi. Cuma digeser sebagian dari [anggaran] KUR ke sana. Nanti juga kita tambah, tapi pada dasarnya langkah pertama adalah memastikan yang super mikro tadi bisa dapat bunga rendah di bawah 9%, seperti arahan Presiden," ujar Purbaya kepada wartawan usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Lebih lanjut, bendahara negara menyebutkan bahwa wacana awal target suku bunga yang dicanangkan berada di kisaran 8%. Kendati demikian, kalkulasi pasti mengenai besaran tarif dan kebutuhan alokasi anggarannya saat ini telah diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Adapun sebelumnya, Prabowo Subianto menyoroti tingginya beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh pelaku usaha di level bawah, khususnya pada program PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar.

Prabowo menyoroti adanya anomali, yang mana pengusaha-pengusaha besar bisa menikmati fasilitas kredit dari lembaga keuangan dengan bunga sekitar 9%, sementara rakyat kecil yang mengajukan plafon pinjaman hingga Rp10 juta justru dikenakan bunga hingga menyentuh level 24%.

Prabowo pun meminta bawahannya, mulai dari Purbaya hingga CEO Danantara Rosan Roeslani, untuk memangkas rasio bunga tersebut demi meringankan beban keluarga prasejahtera.

"Ini keputusan politik yang saya ambil. Bahwa bunga untuk PNM, kredit keluarga prasejahtera, dari 24% kita turunkan harus di bawah 9%," ujar Prabowo dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung RI, Rabu (13/5/2026).

Ekspor pupuk urea ke Australia menembus angka Rp7 triliun. Ini merupakan catatan tonggak baru transformasi industri pupuk nasional

Dalam keterangan tertulis Kementerian Pertanian, capaian ini menjadi simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global. Ini sekaligus menandai perubahan dari negara yang sebelumnya menghadapi persoalan pasokan menjadi negara dengan surplus produksi pupuk nasional.

Hal ini dinyatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri dan meninjau langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur (14/5).

Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250 ribu ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500 ribu ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

Menurutnya keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

"Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya," kata Amran.

Setelah Australia, Amran mengatakan pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh.

"Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton dan bebebrapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan," ujar Amran.

Menurutnya keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Amran mengatakan pada awal pemerintahan, Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Selanjutnya juga diambil kebijakan strategis berupa penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional juga dilakukan dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan dana setoran itu bisa digunakan untuk renovasi 5.000 puskesmas.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas PKH pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI.

"Jadi, rakyat kita harus lihat. Ini loh uang hari ini Rp10 triliun," kata Prabowo.

Prabowo pun bercerita bahwa dirinya berkeliling ke beberapa daerah terpencil dan dapat laporan dari Menteri Kesehatan RI, terdapat 10.000 puskesmas yang belum pernah diperbaiki.

"Saya bilang kau [Menteri Kesehatan] butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000 [puskesmas]. Kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih Rp20 triliun. Saudara-saudar hari ini, artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, Rp10 triliun," tuturnya.

Terbaru, Satgas PKH memang kembali menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.

"Pada hari itu tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan buki nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Uang Rp10,27 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektare. Sementara, pada sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 2,37 juta hektare.

"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) melayangkan protes kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ihwal kebijakan di sektor pertambangan.

Para pengusaha China itu pun mengirim surat kepada Prabowo untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor asal negara tersebut.

Adapun, protes dari pengusaha China itu bukan tanpa alasan. Belakangan pemerintahan Prabowo mengutak-atik kebijakan di sektor pertambangan demi mengerek pendapatan negara.

Kebijakan itu mulai dari wacana menaikkan tarif royalti mineral, kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), hingga perubahan pedoman penetapan harga patokan mineral (HPM) nikel dan bauksit. Kebijakan-kebijakan baru itu rencananya berlaku mulai tahun ini.

Sejatinya, dalam surat Kadin China kepada Prabowo, mereka menyatakan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan melaksanakan pengoperasian bisnis maupun investasi sesuai dengan aturan ketat yang berlaku.

Namun demikian, dalam beberapa waktu belakangan, para pengusaha ini secara umum menilai kebijakan Prabowo terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Setidaknya terdapat enam poin utama yang disampaikan pebisnis dari Negeri Panda itu kepada Presiden Prabowo. Pertama, pemberlakuan kenaikan pajak dan pungutan yang substansial. Mereka mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan inspeksi pajak dan denda besar yang mencapai puluhan juta dolar AS turut dinilai menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, kebijakan wajib retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) selama satu tahun sebesar 50% di Himbara. Beleid baru kebijakan ini ditargetkan berlaku 1 Juni 2026. Pemberlakuan aturan ini dikhawatirkan semakin membahayakan likuiditas perusahaan dan pengoperasian usaha dalam jangka panjang.

Ketiga, pengurangan secara drastis kuota produksi bijih nikel. Para pebisnis China, yang notabenenya banyak terlibat di industri penghiliran nikel, menyoroti penurunan tajam kuota produksi lebih dari 70% untuk tambang-tambang besar.
Pembatasan itu disebut telah memicu penurunan tajam produksi sekitar 30 juta ton sehingga mendisrupsi pengembangan industri hilirisasi energi maupun baja tahan karat.

Keempat, pengetatan atas penegakan hukum pada sektor kehutanan yang dinilai berlebihan.

"Satuan Tugas Khusus Pengelolaan Hutan Indonesia [Satgas Penertiban Kawasan Hutan] telah menjatuhkan denda rekor sebesar US$180 juta kepada perusahaan-perusahaan investasi China dengan alasan tidak memiliki Izin Kehutanan Pinjam-untuk-Gunakan [Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/PPKH] yang sah," bunyi surat tersebut.

Kelima, penangguhan proyek-proyek besar. Otoritas disebut telah melakukan intervensi paksa terhadap pengoperasian perusahaan serta menuduh proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besar asal China merusak lahan hutan. Proyek-proyek dimaksud juga dituding memperburuk bencana banjir sehingga memicu penangguhan pekerjaan dan penjatuhan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja yang semakin diperketat. Beberapa pengawasan dimaksud meliputi biaya yang meningkat, ambang batas yang lebih tinggi, dan pembatasan yang dinilai tidak masuk akal seperti lokasi kerja yang ditentukan, sehingga menghambat mobilitas personel teknis dan manajerial.

Pengusaha China juga menyoroti sejumlah rencana pemerintah untuk pengenaan bea ekspor baru terhadap produk-produk tertentu, penghapusan insentif kendaraan listrik, serta pengurangan insentif pajak untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

HPM Nikel

Di sisi lain, pengusaha China dalam surat tersebut juga mengeluhkan kenaikan harga patokan mineral (HPM) bijih nikel dan revisi kebijakan pengaturan harga termasuk untuk kobalt dan besi.
Perubahan kebijakan yang dinilai secara tiba-tiba ini disebut telah memicu kenaikan ongkos bijih nikel secara keseluruhan sebesar 200%. Kamar Dagang menyebut, sebagai operator dan investor terbesar industri nikel di Indonesia, perusahaan-perusahaan investasi China kini menghadapi ongkos produksi yang meningkat, melebarnya kerugian operasional, serta ketidakseimbangan rantai industri.
"Hal ini tidak hanya akan sangat merusak proyek-proyek yang sudah ada, tetapi juga akan memengaruhi investasi masa depan, ekspor, dan lapangan kerja lebih dari 400.000 orang di sepanjang rantai industri, yang secara serius akan melemahkan kepercayaan investor global terhadap sektor nikel Indonesia," bunyi surat tersebut.
Para pengusaha pada Kamar Dagang China di Indonesia ini menyatakan masih optimistis terhadap potensi pembangunan dan siap untuk mengintegrasikan lebih jauh kerja sama bilateral dalam bentuk praktik, dalam rangka mendorong peningkatan industri serta kesejahteraan ekonomi Indonesia.
Akan tetapi, berbagai kebijakan terkini oleh sejumlah pihak berwenang di Indonesia dinyatakan kurang dalam hal stabilitas dan keberlanjutan. Standar penegakan hukum di bidang perpajakan, perlindungan lingkungan, kehutanan, dan bidang lainnya dipandang tidak transparan dan serta memiliki kekuasaan yang berlebihan.
Para pebisnis China lalu menyebut kesulitan untuk melakukan upaya hukum lanjutan atau banding terhadap penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia. Beberapa otoritas terkait dituding menghindari tanggung jawab dan menunda tanggapan.
"Beberapa masalah hanya dapat diselesaikan melalui perantara pihak ketiga yang mengenakan biaya selangit," bunyi surat tersebut.
Oleh sebab itu, Presiden Prabowo diharapkan untuk menindaklanjuti keresahan dari perusahaan investasi asal China ini. Harapannya, pemerintah Indonesia terus membina lingkungan bisnis yang stabil, adil, transparan, dapat diprediksi; menstabilkan ekspektasi kebijakan; sekaligus menstandarisasi penegakan hukum; dan melindungi hak dan kepentingan sah dari perusahaan penanaman modal asing.
Pihak berwenang juga diminta untuk memerhatikan permohonan perusahaan guna memperbaiki kebijakan serta penegakan hukum yang tidak wajar. Pihak-pihak relevan juga diminta secara efektif mengurai kesulitan praktik yang dihadapi perusahaan.
Di sisi lain, mekanisme komunikasi pemerintah dan pengusaha diharapkan membaik guna membuka sumbatan penyelesaian masalah.
"Apabila Yang Mulia berkenan untuk menindaklanjuti masalah ini, Kamar Dagang China di Indonesia siap untuk memberikan laporan langsung kepada Anda," pungkas surat tersebut.

Respons Pemerintah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China itu. Meski begitu, dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).
"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," katanya.
Bahlil juga berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mendengar langsung adanya surat tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi itu sesuai dengan kepentingan nasional.
Mengenai DHE SDA, Purbaya menyebut negara-negara yang tidak memiliki utang di Indonesia bakal dikecualikan dari kewajiban retensi devisa ekspor hasil SDA. Menurutnya, China seharusnya tidak terdampak secara negatif oleh kebijakan tersebut.
Sebagai catatan, revisi PP No.8/2025 ini belum diunggah ke publik setelah melalui revisi sejak akhir 2025 lalu.
"Harusnya China enggak ada masalah," ujarnya.
Di sisi lain, mengenai royalti mineral, Purbaya menyebut pemerintah belum mengenakan kenaikan tarif royalti SDA. Beberapa hari yang lalu, Kementerian ESDM juga mengumumkan bahwa kebijakan tersebut belum jadi diberlakukan.
Meski demikian, Purbaya justru menyoroti sejumlah perusahaan China yang disebut olehnya menjalankan bisnis tanpa taat aturan.
"Saya udah komplain ke mereka banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji. Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah," tuturnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta seluruh pihak agar tidak mengganggu jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini merupakan motor penggerak ekonomi, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

Amran mengatakan, jika terdapat kendala dalam pelaksanaan MBG, maka hal tersebut akan diperbaiki. Bila ada penyelewengan atau korupsi, maka hal itu juga akan ditindak. Hal itu merupakan komitmen pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi MBG ini jangan diganggu. Ini adalah motor penggerak ekonomi di desa. Ada salah, iya itu yang kita perbaiki. Ada korupsi ditangkap, kita tangkap. Kita masukkan penjara. Dan itu komitmen Bapak Presiden," kata Amran saat meninjau Gudang Penyangga Bulog di Surabaya, Rabu (13/5) kemarin.

Selain sebagai penggerak ekonomi, Amran menjelaskan bahwa MBG berperan strategis sebagai penampung hasil produksi atau off-taker dari para petani atau peternak. Ia mencontohkan komoditas telur yang produksinya mencapai angka masif dan kini memiliki kepastian pasar melalui peningkatan konsumsi dalam program MBG.

"Inilah hebatnya MBG. MBG itu adalah off-taker. Produksi petani (peternak telur ayam) itu 160 juta [ton]. Ini menjadi off-taker ini. Kami sudah minta ke Pak Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) konsumsi telur tambah yang dulu satu kali satu minggu, tambah menjadi dua kali," ucapnya.

Amran memprediksi, dengan terserapnya produksi telur oleh sekitar 60 juta penerima manfaat MBG, harga di tingkat produsen yang sempat merosot akan segera pulih dalam waktu singkat. Hal ini dinilai sebagai langkah untuk menjaga kesejahteraan petani dan peternak di daerah.

"InsyaAllah mungkin satu minggu ke depan atau lima hari, dua hari, tiga hari langsung naik. Karena 60 juta orang konsumsi," katanya.

Di akhir, Amran pun menekankan program MBG ini adalah bentuk investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Indonesia. Meski dampaknya tidak instan, ia menyebut pemenuhan gizi anak sejak dini adalah visi presiden untuk keberlangsungan bangsa hingga ribuan tahun ke depan.

"Anak-anak bergizi ini investasi jangka panjang. Kalau segi politik itu tidak menguntungkan. Kenapa? Anak dalam kandungan, anak SD, 3 tahun sekarang baru umurnya berapa kalau dalam kandungan? 3 tahun [pada] 2029. Ini demi Merah Putih bertahan dan maju, Indonesia tetap ada ribuan tahun ke depan. Itu mimpi Bapak Presiden," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah tekanan geopolitik global, ancaman krisis energi, dan tuntutan transisi menuju ekonomi rendah karbon, Presiden Prabowo Subianto mulai membuka kembali lembar lama yang selama puluhan tahun hanya berputar sebagai wacana yakni energi nuklir.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (12/5/2026) bukan sekadar agenda diplomasi energi biasa. Di balik pembahasan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR), hingga pembangkit terapung, tersimpan pertaruhan besar mengenai arah ketahanan energi Indonesia, kemampuan industri nasional menyerap teknologi tinggi, serta konsekuensi ekonomi dan fiskal yang menyertainya.

Bagi pemerintahan Prabowo, nuklir tampak mulai diposisikan sebagai bagian dari strategi besar membangun kemandirian energi nasional. Namun di saat yang sama, proyek nuklir juga membawa sederet pertanyaan mendasar: apakah Indonesia benar-benar siap memasuki era energi atom? Siapa yang akan membiayai investasi jumbo tersebut? Dan apakah nuklir akan menjadi solusi masa depan atau justru beban mahal baru bagi negara?

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev di Istana Kepresidenan Jakarta menjadi sinyal terbaru bahwa pemerintah mulai serius membuka kembali opsi energi nuklir sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.

Dalam keterangan resmi Rosatom pada Selasa (12/5/2026), kedua pihak membahas peluang kerja sama pengembangan energi nuklir sipil antara Indonesia dan Rusia. Pembicaraan itu mencakup pembangunan PLTN skala besar, pengembangan small modular reactor (SMR), pembangunan infrastruktur nuklir, penguatan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi nuklir non-energi.

Rosatom bahkan menawarkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berhenti pada pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga mencakup transfer teknologi, pengembangan kapasitas industri nasional, serta pembangunan ekosistem ketenaganukliran Indonesia secara menyeluruh.

Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev mengatakan Indonesia memiliki target ambisius dalam pengembangan energi nuklir sehingga membutuhkan kemitraan jangka panjang yang strategis.

“Indonesia saat ini memiliki target ambisius dalam pengembangan energi nuklir. Karena itu, kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga penciptaan kemitraan jangka panjang yang berfokus pada pembangunan industri baru bagi negara, pelatihan tenaga nasional, lahirnya kompetensi baru, dan penguatan kedaulatan teknologi negara,” ujar Likhachev.

Sekadar informasi, Rosatom selama ini dikenal sebagai salah satu perusahaan energi nuklir terbesar dunia yang menguasai rantai industri dari hulu hingga hilir, mulai dari desain reaktor, pengayaan uranium, konstruksi pembangkit, hingga pengelolaan limbah.

Menurut data World Nuclear Association, Rusia melalui Rosatom saat ini menjadi pemain dominan dalam ekspor teknologi PLTN global dengan puluhan proyek di berbagai negara, termasuk Turki, Bangladesh, Mesir, India, China, Belarus, hingga Hungaria. Rosatom juga aktif mengembangkan teknologi SMR yang mulai dipromosikan sebagai solusi energi masa depan karena dinilai lebih fleksibel dan dapat dibangun di wilayah terpencil maupun kepulauan.

Bagi Indonesia, tawaran tersebut datang pada saat pemerintah sedang menghadapi tekanan besar untuk menjaga ketahanan energi jangka panjang. Konsumsi listrik nasional terus meningkat seiring pertumbuhan industri, digitalisasi ekonomi, dan ekspansi kendaraan listrik.

Data Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi listrik Indonesia tumbuh rata-rata sekitar 4% hingga 5% per tahun dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, target net zero emission pada 2060 memaksa pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada batu bara sebagai tulang punggung pembangkit listrik nasional.

Di sisi lain, energi terbarukan seperti surya dan angin masih menghadapi persoalan intermitensi atau ketergantungan pada kondisi cuaca. Dalam konteks itulah nuklir mulai kembali dipandang sebagai opsi baseload atau sumber listrik stabil yang mampu menyuplai energi dalam jumlah besar tanpa emisi karbon langsung.

Peluang Perkuat Ketahanan Energi

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai kerja sama dengan Rosatom memang dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia, terutama karena nuklir memiliki karakteristik berbeda dibanding energi terbarukan lain.

“Kerja sama dengan Rosatom bisa memperkuat ketahanan energi, terutama karena nuklir mampu menjadi sumber listrik rendah karbon yang stabil atau baseload, tidak bergantung pada cuaca seperti surya dan angin,” ujar Rizal kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, posisi nuklir memang unik dalam peta transisi energi global. Di satu sisi, pembangkit nuklir mampu menghasilkan listrik dalam skala besar dengan emisi karbon sangat rendah. Namun di sisi lain, teknologi ini membutuhkan investasi awal yang sangat mahal dan proses pembangunan yang panjang.

Data International Energy Agency (IEA) menunjukkan PLTN memiliki capacity factor atau tingkat utilisasi pembangkit tertinggi dibanding sumber energi lain, mencapai lebih dari 90%. Angka tersebut jauh di atas tenaga surya maupun angin yang rata-rata berada di bawah 40%.

Keunggulan itulah yang membuat banyak negara tetap mempertahankan bahkan memperluas penggunaan nuklir di tengah transisi energi global. China misalnya, saat ini menjadi negara dengan pembangunan PLTN tercepat di dunia. India juga terus memperluas kapasitas nuklirnya untuk mendukung industrialisasi jangka panjang.

Namun Rizal mengingatkan bahwa manfaat ekonomi nuklir baru akan terasa apabila Indonesia mampu keluar dari jebakan impor teknologi semata.

“Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi baru akan terasa jika proyek ini tidak berhenti pada impor teknologi, tetapi disertai alih teknologi, penguatan SDM, industri komponen, dan rantai pasok domestik,” katanya.

Rizal pun menyentuh persoalan paling krusial dalam proyek nuklir Indonesia yakni tingkat kandungan lokal dan kemampuan teknologi nasional. Mengingat, selama ini Indonesia memang sudah memiliki pengalaman panjang dalam riset nuklir, tetapi belum pernah masuk ke tahap pembangunan PLTN komersial. Indonesia memiliki tiga reaktor riset utama yakni RSG-GAS Serpong, TRIGA Bandung, dan Kartini Yogyakarta yang selama puluhan tahun digunakan untuk penelitian, pelatihan SDM, dan produksi radioisotop.

Namun membangun PLTN komersial merupakan tantangan yang jauh lebih kompleks.

Berdasarkan data International Atomic Energy Agency (IAEA), pembangunan PLTN membutuhkan sistem regulasi ketat, kesiapan institusi pengawas independen, rantai pasok industri presisi, hingga sumber daya manusia bersertifikasi internasional dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, Rizal menilai multiplier effect industri nuklir hanya akan optimal jika Indonesia mampu membangun ekosistem industri pendukung secara serius.

“Multiplier effect terbesar jika industri nuklir sipil dikembangkan secara serius akan muncul di sektor konstruksi, manufaktur komponen presisi, metalurgi, kelistrikan, instrumentasi, keamanan radiasi, riset, pendidikan teknik, dan jasa operasi-pemeliharaan,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa efek pengganda tersebut tidak akan otomatis besar jika tingkat kandungan lokal rendah.

“Dengan demikian, kuncinya adalah desain kerja sama, dimana harus ada local content, pelatihan insinyur dan sarjana yang kompeten, pusat riset, sertifikasi industri, dan keterlibatan BUMN serta swasta nasional,” kata Rizal.

Peringatan tersebut penting karena banyak proyek PLTN di berbagai negara berkembang justru berujung pada ketergantungan jangka panjang terhadap vendor asing.

Kasus Bangladesh misalnya, pembangunan PLTN Rooppur senilai sekitar US$12,6 miliar atau setara dengan sekitar Rp220,80 triliun sebagian besar masih bergantung pada pembiayaan dan teknologi Rusia. Sementara Turki juga menghadapi tantangan besar terkait ketergantungan teknologi dalam proyek Akkuyu Nuclear Power Plant yang dibangun Rosatom.

Dalam konteks geopolitik, kerja sama dengan Rosatom juga mencerminkan arah diplomasi energi Prabowo yang lebih pragmatis dan terbuka terhadap berbagai kekuatan global.

Rusia sendiri selama ini aktif menggunakan diplomasi nuklir sebagai instrumen pengaruh geopolitik, terutama di negara berkembang.

Melalui pembiayaan jangka panjang, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur strategis, Rosatom kerap menjadi pintu masuk penguatan hubungan bilateral Rusia dengan berbagai negara.

Bagi Indonesia, kerja sama tersebut dapat membuka peluang diversifikasi mitra strategis di sektor energi. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam ketergantungan teknologi baru.

Apalagi pembangunan PLTN bukan proyek jangka pendek.

Rata-rata pembangunan PLTN besar di dunia membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun sejak tahap perencanaan hingga operasi komersial. Bahkan banyak proyek mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya.

Proyek Olkiluoto-3 di Finlandia misalnya, mengalami keterlambatan lebih dari satu dekade dengan biaya melonjak hampir tiga kali lipat dari rencana awal.

Karena itu, sejumlah ekonom menilai posisi paling realistis bagi nuklir di Indonesia adalah sebagai pelengkap sistem energi, bukan tulang punggung utama dalam waktu dekat.

Rizal Taufikurahman menilai nuklir lebih tepat diposisikan sebagai opsi jangka panjang.

“Nuklir lebih realistis diposisikan sebagai opsi jangka panjang dan pelengkap sistem kelistrikan, bukan pengganti cepat bagi surya, hidro, panas bumi, atau efisiensi energi,” ujarnya.

Di Indonesia sendiri, tantangan pembiayaan menjadi persoalan serius.

Risiko Investasi Mahal

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai proyek nuklir berisiko menjadi investasi mahal dengan tingkat ketidakpastian tinggi.

“Soal nuklir ya, ini wacana lama. Tapi problemnya sekarang, apakah nuklir termasuk dalam pengembangan 100 gigawatt transisi energi? Belum tentu,” ujar Bhima.

Lebih lanjut, dia menilai dibanding energi surya, angin, atau mikrohidro, nuklir membutuhkan biaya investasi awal yang jauh lebih besar.

Menurut laporan Lazard Levelized Cost of Energy 2024, biaya listrik nuklir memang masih lebih mahal dibanding sebagian besar energi terbarukan baru, terutama tenaga surya utilitas skala besar yang terus mengalami penurunan harga drastis dalam satu dekade terakhir.

IRENA bahkan mencatat 91% proyek energi terbarukan baru pada 2024 memiliki biaya lebih murah dibanding pembangkit fosil termurah.

“Nuklir bisa dipersepsikan membutuhkan biaya investasi awal yang sangat mahal,” kata Bhima.

Selain biaya, Bhima juga menyoroti persoalan lokasi dan penerimaan publik.

“Lokasi lahannya di mana? Masyarakat juga perlu memahami risiko terhadap nuklir ini,” ujarnya.

Persoalan sosial memang menjadi salah satu hambatan terbesar pembangunan PLTN di Indonesia sejak era Orde Baru. Rencana pembangunan PLTN Muria di Jawa Tengah misalnya, selama bertahun-tahun menghadapi resistensi masyarakat karena kekhawatiran terhadap risiko gempa bumi dan bencana nuklir.

Trauma global terhadap kecelakaan Chernobyl di Ukraina pada 1986 dan Fukushima Jepang pada 2011 masih membentuk persepsi publik terhadap energi nuklir hingga sekarang.

Bhima juga mempertanyakan siapa yang akan menjadi off taker atau pembeli listrik dari proyek SMR jika nantinya dibangun.

“Apakah PLN dengan investasi yang mahal mau menjadi off taker dari investasi small modular nuclear reactor? Saya kira enggak,” katanya.

Menurut Bhima, kondisi keuangan PLN saat ini juga sedang menghadapi tekanan besar akibat berbagai kebijakan subsidi dan kompensasi tarif listrik.

Menurutnya, data laporan keuangan PLN menunjukkan perusahaan listrik negara itu masih menanggung beban kompensasi besar akibat penugasan tarif listrik yang tidak sepenuhnya mengikuti keekonomian pasar.

Oleh karena itu, Bhima melanjutkan bahwa proyek SMR yang masih relatif mahal dan belum sepenuhnya teruji secara komersial dianggap berisiko tinggi.

“Small modular nuclear reactor ini sebenarnya teknologi yang juga belum banyak teruji,” ujar Bhima.

SMR memang sedang menjadi tren baru industri nuklir global. Teknologi ini dirancang dengan kapasitas lebih kecil dibanding PLTN konvensional sehingga dianggap lebih fleksibel dan murah.

Namun hingga kini implementasi komersial SMR masih terbatas. Beberapa proyek di Amerika Serikat bahkan mengalami pembengkakan biaya dan penundaan jadwal.

Bhima mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam proyek feasibility study yang akhirnya menjadi sunk cost.

“Jangan sampai uji kelayakan dengan teknologi yang masih menimbulkan tanda tanya di Indonesia menjadi sunk cost,” katanya.

Ia bahkan menilai pemerintah sebaiknya fokus pada energi terbarukan yang lebih realistis dan cepat diterapkan.

“Yang pasti-pasti saja, 100 gigawatt itu disusun dari panel surya untuk mengganti desa-desa yang masih menggunakan genset diesel,” ujar Bhima.

Menurutnya, pembangunan pembangkit surya skala besar akan memberikan dampak ekonomi lebih cepat sekaligus mengurangi impor bahan bakar minyak untuk pembangkit diesel di wilayah terpencil.

Kekhawatiran lain yang disoroti Bhima adalah tingginya ketergantungan impor komponen nuklir.

“Teknologi patent-nya juga tidak dimiliki Indonesia sehingga ada kekhawatiran importasi komponen nuklir tinggi,” katanya.

Jika hal itu terjadi, proyek nuklir justru berpotensi memperbesar tekanan terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah akibat kebutuhan impor teknologi serta komponen bernilai tinggi.

Sebelumnya, BRIN justru mendorong percepatan pengembangan nuklir nasional. Kepala BRIN Arif Satria sebelumnya menyatakan Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan energi masa depan melalui pengembangan teknologi nuklir.

“Diskusi kami dengan Rosatom bukan sekadar pertemuan formal, melainkan upaya menjajaki langkah-langkah nyata untuk menghadirkan energi masa depan yang stabil dan bersih bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Arif.

Menurut BRIN, fokus kerja sama bukan hanya membeli teknologi, tetapi membangun kapasitas riset nasional.

“Kita dorong adanya transfer teknologi yang masif,” tandas Arif.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh diganggu, meski dalam implementasi terdapat sejumlah persoalan yang timbul di lapangan.

Walau tidak dapat dihambat, Amran menegaskan bila terdapat pihak-pihak yang terbukti berani melakukan penyelewengan dan pelanggaran dalam menjalankan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, maka pelakunya sudah sepatutnya dijatuhi hukuman pidana sesuai putusan pengadilan yang berlaku.

Tak hanya itu, Amran juga menyanjung bahwa kehadiran program MBG dapat semakin menggerakkan roda perekonomian desa. Selain itu, hasil produksi dari para petani dan peternak juga dapat terserap secara maksimal, khususnya komoditas telur ayam yang banderolnya sempat anjlok di tingkat peternak.

"Jadi, MBG ini jangan diganggu. Ini adalah motor penggerak ekonomi di desa. Ada yang salah, iya itu yang kita perbaiki. Ada korupsi ditangkap, kita tangkap. Kita masukkan penjara, dan itu komitmen Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Logic enggak?," ungkap Amran saat meninjau Gudang Sewa Bulog kawasan Romokalisari, Kota Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Tak hanya itu, Amran secara khusus telah meminta kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menambah jadwal konsumsi menu telur ayam dalam setiap porsi MBG yang disajikan oleh seluruh SPPG di tanah air.

Hal tersebut, lanjut dia, dimaksudkan untuk menyerap produksi dari para peternak serta untuk mengangkat banderol telur agar mendekati Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram di tingkat produsen, dan di tingkat konsumen maksimal senilai Rp30.000 per kilogram.

"Inilah hebatnya MBG. MBG itu adalah off-taker produksi petani itu, 160 juta. Ini menjadi off-taker ini. Kami sudah minta ke Pak Kepala BGN (Dadan Hindayana), [supaya] konsumsi telur tambah yang dulu satu kali satu minggu, tambah menjadi dua kali. InsyaAllah mungkin satu minggu ke depan atau lima hari, dua hari, tiga hari langsung naik harganya [mendekati HAP] karena 60 juta orang konsumsi. Benar? Logic enggak?," paparnya.

Menurut Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu, kebijakan tersebut pernah dijalankan BGN sebelumnya ketika banderol telur ayam di tingkat produsen maupun konsumen merosot. Saat itu, menu olahan telur ditambah frekuensi penggunaannya agar permintaan di tingkat produsen meningkat dan harga dapat merangkak naik.

"Dulu pernah agak turun langsung tambah [frekuensi penggunaan telur ayam dalam MBG], yang dulu satu kali konsumsi dalam satu minggu jadikan dua kali. Kalau [harga telur] belum [kembali ke HAP] jadikan tiga kali [menu olahan telur dalam MBG selama seminggu]," jelasnya.

Lebih lanjut, Amran juga menepis anggapan sejumlah pihak yang menilai bahwa pelaksanaan program MBG hanya untuk kepentingan elektoral semata. Dia mengklaim bahwa program tersebut diinisiasi Presiden Prabowo itu sebagai investasi jangka panjang dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas baik.

"Kalau segi politik itu tidak menguntungkan. Kenapa? Anak dalam kandungan, anak SD, tiga tahun sekarang baru umurnya berapa kalau dalam kandungan? 3 tahun, 2029. Ini demi merah putih bertahan dan maju. Indonesia tetap ada ribuan tahun ke depan. Itu mimpi Bapak Presiden," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, usai menjenguk langsung anak-anak korban keracunan MBG yang masih menjalani perawatan di RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Surabaya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa program MBG saat ini masih dalam proses pembangunan dan perbaikan menuju standar yang ideal.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menilai surat dari Kamar Dagang China In Indonesia atau China Chamber of Commerce di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan mereka akan iklim investasi di Indonesia merupakan hal yang wajar.

Menurut Todotua, surat tersebut mencerminkan keresahan pengusaha asal China terhadap sejumlah tantangan investasi di Indonesia.

"Surat itu kan adalah surat kerisauan yang ada pada pelaku investasi China yang terkorelasi dengan China Chambers. Itu hal yang wajar-wajar aja," kata Todotua ketika ditemui di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Ia menilai masukan dari investor asing justru menjadi hal positif bagi pemerintah.

"Bahkan, mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah, kita anggap itu adalah sesuatu hal yang positif yang memberikan masukan kepada pemerintah," ujar Todotua.

Saat ditanya apakah pemerintah akan melakukan komunikasi dengan investor China untuk meredam kekhawatiran tersebut, Todotua memastikan langkah itu akan dilakukan.

"Iya pasti, pasti kalau ada itu," ucap Todotua.

Ia menegaskan pemerintah akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor. Menurut dia, Indonesia memiliki berbagai keunggulan yang menjadi daya tarik investasi, mulai dari sumber daya alam hingga pasar domestik yang besar.

Pemerintah pun menginginkan Indonesia bisa menjadi tujuan utama investasi, terutama lewat program hilirisasi yang masuk dalam agenda Asta Cita Pemerintahan Prabowo.

Todotua menyebut hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Harapannya adalah berbagai komoditi yang ada di negara kita itu, baik batubara, oil and gas, agrikultur, fishery, itu pengolahannya bisa ada di sini, sehingga asas manfaatnya bisa ada dan juga bisa menciptakan lapangan kerja, menaikkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Dalam surat yang dilayangkan Kamar Dagang China ke Prabowo, mereka menyoroti perusahaan Negeri Tirai Bambu yang beroperasi di Indonesia menghadapi berbagai persoalan.

Persoalan itu seperti regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, hingga praktik korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait.

"Masalah-masalah itu telah mengganggu kegiatan usaha secara normal, secara langsung melemahkan kepercayaan investasi jangka panjang, serta memicu kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi asal China terhadap iklim usaha dan prospek pengembangan mereka di Indonesia," tulis surat tersebut.

Ada enam hal yang disoroti oleh Kamar Dagang China. Pertama, terjadi kenaikan pajak dan pungutan yang signifikan.

Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, disebut naik berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin ketat bahkan denda besar hingga puluhan juta dolar AS, sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor dinilai menimbulkan ketidakpastian tinggi bagi eksportir sumber daya alam.

Eksportir diwajibkan menempatkan 50 persen devisa hasil ekspor di bank-bank BUMN Indonesia minimal selama satu tahun, yang disebut dapat mengganggu likuiditas perusahaan dan operasional jangka panjang.

Ketiga, kuota bijih nikel disebut dipangkas drastis. Sejak tahun ini, kuota penambangan bijih nikel disebut turun tajam, dengan pengurangan di tambang besar mencapai lebih dari 70 persen atau total sekitar 30 juta ton, sehingga mengganggu pengembangan industri hilir seperti energi baru dan baja nirkarat.

Keempat, penegakan hukum kehutanan dinilai terlalu diperketat. Satuan Tugas Khusus Penertiban Kawasan Hutan (PKH) disebut menjatuhkan denda rekor sebesar 180 juta dolar AS kepada perusahaan investasi asal China dengan alasan tidak memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang sah.

Kelima, sejumlah proyek besar disebut dihentikan. Otoritas disebut melakukan intervensi terhadap operasional perusahaan dengan menuduh proyek PLTA besar yang dibangun dan dibiayai perusahaan China merusak kawasan hutan dan memperparah banjir, sehingga proyek diperintahkan berhenti dan dikenakan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja disebut diperketat. Proses persetujuan visa kerja dinilai semakin rumit, dengan biaya lebih tinggi, persyaratan lebih ketat, serta pembatasan yang dianggap tidak masuk akal seperti penentuan lokasi kerja tertentu, sehingga menghambat mobilitas tenaga teknis dan manajerial.

JAKARTA - Kamar Dagang China di Indonesia menyurati Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah keluhan terkait iklim investasi dan kepastian usaha di Indonesia. Dalam surat tersebut, perusahaan-perusahaan investasi asal China meminta pemerintah memperbaiki lingkungan bisnis agar lebih stabil, transparan, dan dapat diprediksi.

"Namun, dalam beberapa periode terakhir, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia umumnya menghadapi masalah-masalah yang menonjol, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, dan bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas yang berwenang," demikian isi surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo, dikutip pada Rabu (13/5/2026).

Dalam surat tersebut, Kamar Dagang China menyebut perusahaan-perusahaan asal China selama ini aktif berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri, dan program tanggung jawab sosial. Namun, berbagai kebijakan terbaru dinilai memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan investasi dan operasional usaha di Indonesia.

Sejumlah persoalan yang disoroti antara lain kenaikan pajak dan pungutan, peningkatan inspeksi perpajakan, serta rencana kewajiban retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 50 persen di bank milik negara selama satu tahun. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengganggu likuiditas dan operasional jangka panjang perusahaan.

Kamar Dagang China juga menyoroti pengurangan kuota bijih nikel yang disebut mencapai lebih dari 70% untuk sejumlah tambang besar dengan total penurunan sekitar 30 juta ton. Kondisi itu dinilai berdampak terhadap industri hilir, termasuk sektor energi baru dan baja nirkarat yang banyak melibatkan investasi asal China.

Selain itu, perusahaan investasi China mengeluhkan pengetatan penegakan hukum kehutanan, penghentian sejumlah proyek strategis, hingga aturan visa kerja yang dianggap semakin kompleks dan membatasi mobilitas tenaga teknis serta manajerial. Mereka juga menyoroti kenaikan Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel yang disebut meningkatkan biaya produksi secara signifikan.

Menurut surat tersebut, perubahan kebijakan yang dinilai mendadak dan kurang konsisten berpotensi mengganggu investasi masa depan serta mempengaruhi lapangan kerja lebih dari 400 ribu orang di sepanjang rantai industri nikel. Para investor juga menilai mekanisme penyelesaian masalah dan pengaduan perusahaan belum berjalan optimal.

Kamar Dagang China meminta pemerintah Indonesia memperkuat kepastian hukum, menstandarkan penegakan regulasi, dan meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha. Mereka berharap pemerintah dapat segera memperbaiki kebijakan yang dianggap memberatkan investor serta menjaga hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara tetap kondusif.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah berkomitmen memperbaiki hambatan investasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029 dengan peran dominan sektor swasta.

"Banyak orang menyarankan agar saya memperbaiki kerangka regulasi di negara saya. Tetapi saya mengatakan kepada mereka bahwa jika saya mulai dari hal-hal administratif, yaitu memperbaiki regulasi, saya mungkin akan melewatkan kondisi sebenarnya yang dihadapi sektor swasta," ujar Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, Selasa (13/5).

JAKARTA - Wacana mengenai perlunya pembatasan jabatan Kapolri kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah pengamat hukum menilai tidak diperlukan aturan baru yang secara khusus membatasi jabatan Kapolri, karena pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan konstitusional Presiden.

Akademisi sekaligus pengamat hukum dan kepolisian Edi Hasibuan mengatakan, sistem ketatanegaraan Indonesia telah memberikan ruang yang jelas kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk menentukan figur Kapolri sesuai kebutuhan organisasi dan situasi nasional.

"Sejauh ini, aturan hanya memberikan pedoman bahwa Presiden akan ganti Kapolri ketika memasuki masa pensiun atau Presiden menilai Kapolri tidak mampu lagi menjalankan tugasnya," ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Anggota Kompolnas 2012-2016 ini menyebutkan mekanisme yang berlaku saat ini sudah cukup karena pengangkatan Kapolri tetap harus melalui persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian. Dengan demikian, terdapat mekanisme checks and balances yang menjamin proses berjalan secara demokratis dan akuntabel.

“Kapolri adalah pembantu Presiden di bidang keamanan dan penegakan hukum. Karena itu, Presiden harus diberikan keleluasaan untuk menentukan siapa yang dianggap mampu menjalankan visi pemerintahan serta menjaga stabilitas nasional. Kalau Presiden masih membutuhkan, saya kira tidak ada masalah untuk itu," katanya.

Apabila dibuat aturan pembatasan yang terlalu kaku justru dapat mengurangi fleksibilitas Presiden dalam melakukan manajemen kelembagaan Polri, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang. Penulis buku politik hukum kepolisian ini menegaskan evaluasi terhadap Kapolri sejatinya dapat dilakukan setiap saat oleh Presiden tanpa harus menunggu batas waktu tertentu.

Hal itu dinilai lebih efektif dibandingkan membuat pembatasan jabatan yang bersifat administratif. “Sejak dahulu system ini berjalan baik. Jika Presiden menilai Kapolri masih efektif, profesional, dan mampu menjaga keamanan nasional, maka tidak ada alasan harus dibatasi oleh aturan tambahan,” ujarnya.

Edi mengingatkan dalam sistem presidensial, loyalitas, dan sinkronisasi kebijakan antara Presiden dan Kapolri menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan serta efektivitas penegakan hukum.

"Karena itu fokus utama seharusnya bukan pada pembatasan masa jabatan Kapolri, melainkan pada penguatan profesionalisme, transparansi, dan pengawasan terhadap institusi Polri agar tetap bekerja sesuai prinsip demokrasi serta supremasi hukum," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga dari program Permodalan Nasional Madani (PNM) diturunkan hingga di bawah 9 persen.

"Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen," kata Presiden Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini justru membebani pelaku usaha mikro dengan bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyebut pengusaha besar ada yang mendapat bunga sekitar 9-10 persen. Sedangkan pelaku usaha mikro justru mendapat bunga hingga 24 persen.

"Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham," katanya.

Presiden bahkan meminta agar skema bunga baru dapat ditekan hingga di bawah angka 9 persen. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung beban pembiayaan lebih berat dibanding kelompok ekonomi atas.

"Kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya," imbuh Presiden Prabowo.

Pengelolaan PNM sendiri diusulkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

PNM merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang kini menjadi anggota Danantara Indonesia.

Kemenkeu berencana untuk menjadikan PNM sebagai anak usaha di salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Rencana akuisisi PNM tersebut diajukan sebagai salah satu solusi untuk memperlancar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyentil para eksportir kelapa sawit hingga batu bara yang tidak menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri. Padahal, dana tersebut dibutuhkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, pemerintahannya mewajibkan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

Menurutnya, apabila tidak ada aturan ini, maka kekayaan dalam negeri hanya akan habis dijual tanpa memberikan nilai tambah bagi negara.

"Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, kelapa sawit kita diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Batu bara kita dijual, diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia," kata Prabowo dalam Pidato Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026).

Begitu juga dengan hasil kekayaan alam Indonesia lainnya, seperti timah dan juga emas. Prabowo mengatakan semuanya diekspor, namun hasilnya tidak pernah kembali ke dalam negeri. Hal tersebut yang membuat pemerintah memutuskan membuat kebijakan wajib simpan DHE hingga hilirisasi.

"Berat bagi kita melaksanakan dengan berani dan dengan optimis, dan dengan kemajuan. Saya tidak akan panjang lebar, tapi ini semua adalah bukti kepada rakyat dan saya kira di hari-hari yang akan datang. Kita juga akan terus memberi memberi bukti ke rakyat dan akan melaporkan ke rakyat langkah-langkah yang kita ambil," tegasnya.

Ia berjanji pemerintahannya akan berpihak kepada rakyat dan mengambil langkah tegas atas segala tindakan kecurangan. Prabowo ingin membuat Indonesia bangkit hingga membuat dunia kaget akan capaian Tanah Air.

"Kita akan buktikan ke rakyat sampai tahun depan, saya kira dunia akan kaget bangkitnya bangsa Indonesia. Kita jangan euforia, kita tidak boleh sombong. Ilmu nenek moyang kita, kita semakin berisi semakin menunduk. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan," pungkasnya.