Bisnis.com, Batam – Kota Batam semakin mempertegas perannya sebagai salah satu destinasi utama investasi digital di Asia Tenggara, menyusul penandatanganan sejumlah kerja sama strategis yang menandai ekspansi besar infrastruktur pusat data (data center) berskala global.

Kesepakatan tersebut melibatkan Badan Pengusahaan (BP) Batam, PT PLN Batam, dan PT Digitalland Service One (DayOne), yang berlangsung di Balairung Sari BP Batam, Jumat, (17/4/2026).

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan kampus pusat data hyperscale kedua di Batam, sekaligus memperkuat posisi daerah tersebut sebagai hub digital regional.

Dalam kerja sama itu, ditandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) untuk pelanggan data center terbesar di Indonesia dengan kapasitas mencapai 511 MVA atau setara 450 megawatt (MW). Pasokan listrik tersebut akan digunakan secara bertahap untuk mendukung operasional pusat data DayOne di kawasan Kabil Industrial Tech Park (KITP) pada periode 2026 hingga 2027.

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur dan kemudahan regulasi menjadi faktor kunci dalam menarik investasi global.

Menurutnya, integrasi antara ketersediaan lahan, kepastian hukum, serta keandalan energi yang dikelola BP Batam mampu menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif di kawasan.

“BP Batam berkomitmen menghadirkan iklim investasi yang kondusif melalui percepatan perizinan dan penyediaan infrastruktur terintegrasi. Masuknya proyek pusat data berskala besar ini membuktikan Batam siap menjadi hub digital dunia,” ujarnya.

Ekspansi DayOne di Kabil ini melanjutkan keberhasilan proyek serupa di Nongsa Digital Park. Pengembangan terbaru ini dirancang sebagai platform berperforma tinggi yang mendukung kebutuhan komputasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan layanan komputasi awan (cloud) di kawasan Asia-Pasifik.

Chief Executive Officer DayOne, Jamie Khoo, menyebut kemudahan administrasi yang diberikan BP Batam menjadi faktor penting dalam keputusan ekspansi perusahaan.

Dia menjelaskan, proyek ini juga menjadi bagian dari penguatan model konektivitas regional Singapura–Johor–Batam (SIJORI) yang mengintegrasikan pusat data lintas negara di Asia Tenggara.

Selain memperkuat infrastruktur digital, kerja sama tersebut juga mencakup komitmen pengembangan energi hijau. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara BP Batam dan PT PLN Batam untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas di atas 200 megawatt peak (MWp).

Proyek energi surya ini digadang-gadang menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, sekaligus menjadi nilai tambah bagi investor yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, menyatakan bahwa sinergi antara pihaknya, DayOne, dan BP Batam menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi unggulan.

“Kami meyakini kolaborasi ini akan semakin memperkuat posisi Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara,” katanya.

Selain itu, turut ditandatangani nota kesepahaman terkait layanan solusi infrastruktur terintegrasi ekosistem data center, termasuk pengembangan jaringan fiber optik dan pemeliharaan infrastruktur kritis.

Dengan sinergi lintas sektor ini, Batam kini semakin mengukuhkan perannya dalam jaringan ekonomi digital kawasan SIJORI. Kehadiran pusat data hyperscale tersebut diharapkan mampu memberikan dampak berganda bagi perekonomian lokal, membuka lapangan kerja di sektor teknologi, serta memperkuat kedaulatan digital nasional.

Bisnis.com, SURABAYA – Emiten data center PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) meresmikan E2 Data Center Surabaya sebagai langkah strategis perseroan dalam menghadirkan infrastruktur pusat data berstandar global di kawasan Indonesia Timur.

Founder sekaligus CEO PT DCI Indonesia Tbk (DCII) Toto Sugiri menyampaikan infrastruktur pusat data yang dikelola pihaknya telah beroperasi sepenuhnya dengan tingkat keandalan tertinggi melalui Service Level Agreement (SLA) sebesar 99,999% atau maksimal 5 menit downtime per tahun sejak 2013 tanpa rekam jejak downtime.

"Kami percaya bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk memperluas kehadiran infrastruktur pusat data berstandar global di luar Jakarta, sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan kapasitas pusat data nasional yang selama ini masih terkonsentrasi di Jakarta," kata Toto, Senin (6/4/2026).

Dia mengungkapkan fasilitas pusat data terbaru milik perseroan tersebut mempunyai kapasitas IT sebesar 9 megawatt (MW). Walau angka tersebut terbilang kecil bila dikomparasi dengan hyperscale bertingkat internasional, E2 Surabaya merupakan pijakan penting dari komitmen jangka panjang DCII guna memperkuat fondasi infrastruktur pusat data Indonesia.

"Kehadiran fasilitas ini memperkuat distribusi infrastruktur pusat data nasional, menyiapkan skalabilitas untuk kebutuhan AI workloads yang haus daya atau high-density sekaligus menyediakan redundansi terhadap Jakarta, sehingga memungkinkan untuk meminimalkan risiko melalui diversifikasi geografis atau geo-resilience, dan distribusi lalu lintas data berlatensi rendah," bebernya.

Adapun proyek tersebut dapat rampung hanya dalam waktu kurang dari 12 bulan, dengan lebih dari satu juta jam kerja tanpa insiden. Seluruhnya dikerjakan melibatkan industri dan tenaga kerja lokal, yang menjadi bukti pengembangan infrastruktur pusat data berstandar global dapat berjalan seiring pemberdayaan ekonomi daerah.

"Seiring dengan ekosistem digital di kawasan Indonesia Timur yang tengah mengalami perkembangan, perseroan melihat pentingnya menghadirkan kapasitas dan kualitas layanan sejak dini sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan tersebut ke depan," tegas Toto.

Namun, ambisi tersebut tak lepas dari satu faktor krusial, yakni energi. Pengembangan pusat data dalam skala besar pastinya membutuhkan pasokan listrik yang stabil serta masif. Toto menegaskan pengembangan pusat data selanjutnya akan diprioritaskan di wilayah pinggiran kawasan industri, yang memiliki potensi suplai energi lebih besar.

"Dengan beroperasinya E2, pusat data kami kini tersebar di Jakarta, Cibitung, Karawang, dan Surabaya. Seluruh fasilitas ini berperan dalam mendorong pemerataan infrastruktur digital, memperkuat ekosistem teknologi lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut kehadiran fasilitas pusat data berstandar global tersebut di Jawa Timur sebagai momentum penting.

“Dengan data center, pelaku usaha tidak perlu lagi investasi mahal untuk infrastruktur IT. Mereka bisa langsung memanfaatkan komputasi awan, machine learning, hingga AI secara efisien,” ujar Emil.

Dia menyebut Provinsi Jawa Timur yang bertumpu pada sektor perdagangan, manufaktur, hingga jasa, membutuhkan akselerasi digital agar dapat bertahan hingga bersaing di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

"Kehadiran E2 Surabaya diharapkan dapat semakin memperkuat ekosistem teknologi di Jawa Timur dan Indonesia bagian timur," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan membutuhkan pendanaan sebesar Rp37,47 triliun untuk mempercepat transformasi digital dalam sistem pemerintahan (e-government).

Dia menyebut alokasi anggaran itu cukup penting, sembari memberi komentar terkait pembelian 'mobil' seperti yang belakangan menjadi polemik.

"Angka-angka ini juga akan sangat penting. Saya pikir mengenai server ini tadi perlu nanti dilihat, memang angka yang besar. Tapi ya beli mobil aja bisa, masa beli ginian enggak bisa gitu," kata Luhut, dikutip Jumat (27/2/2026).

Pernyataan purnawirawan jenderal TNI ini disampaikan usai belakangan muncul polemik terkait keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara yang memborong 105.000 unit mobil pikap dari India. Rencana impor utuh (completely built up/CBU) senilai Rp24,66 triliun untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih itu saat ini tengah menuai badai penolakan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah meminta pemerintah untuk menunda rencana impor tersebut sembari menunggu Presiden Prabowo Subianto kembali dari Amerika Serikat untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Senada, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga memperingatkan bahwa impor kendaraan niaga secara masif akan mengkanibal industri otomotif domestik dan bertolak belakang dengan visi industrialisasi yang digaungkan Presiden.

"Seharusnya kita dukung keinginan Bapak Presiden [mengejar pertumbuhan 8%] tersebut, bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada. Perusahaan otomotif di dalam negeri menyatakan siap melayani permintaan Kopdes," tegas Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin dalam keterangannya, Minggu (22/02/2026).

Digitalisasi sebagai Pengungkit Pertumbuhan

Di samping itu, Luhut menggarisbawahi pentingnya perbaikan Pusat Data Nasional (PDN) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta penguatan sistem keamanan siber di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dia menyebut infrastruktur digital ini sebagai 'center of gravity' (pusat gravitasi) pertahanan dan ekonomi negara.

"Saya mohon Bappenas itu harus sudah mulai membuat perencanaan, berapa yang dibutuhkan dana dan harus diprioritaskan untuk Komdigi dan berapa untuk BSSN. Karena ini harus paralel, kalau infrastrukturnya enggak kuat, takut kita nanti down," katanya.

Dia juga mengingatkan agar insiden peretasan sistem pemerintah di masa lalu tidak terulang kembali karena minimnya pertahanan berlapis. Luhut mengemukakan bahwa transformasi digital adalah pengungkit utama agar Indonesia terhindar dari jebakan negara berpenghasilan menengah alias middle income trap.

Dia memperingatkan, bonus demografi Indonesia akan habis pada kisaran tahun 2042. Oleh karena itu, target pertumbuhan ekonomi 8% 2029 merupakan keharusan yang harus dipertahankan selama dua dekade berturut-turut.

"Ini saya minta bahasa kita supaya satu. Jadi ada tantangan di hadapan kita. Sekarang kita yang ada dalam pemerintahan ini, kita harus mati-matian bekerja supaya jangan sampai kita terperangkap di middle income trap," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa Pusat Data Nasional I (PDN I) telah mulai beroperasi secara terbatas.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mirra Tayibba menjelaskan pengoperasian terbatas tersebut dilakukan setelah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaksanakan uji keamanan terhadap PDN I pada periode Juli hingga 23 Desember 2025.

“Pada periode bulan Juli sampai 23 Desember tahun lalu BSSN sudah melakukan uji kelaikan keamanan atas PDN I,” kata Mirra dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (26/1/2026).

Uji kelaikan tersebut mencakup penilaian menyeluruh terhadap aspek keamanan sistem, termasuk pelaksanaanIT Security Assessment. Hasil pengujian kemudian disampaikan secara resmi oleh Kepala BSSN kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada 14 Januari 2026.

Mirra menuturkan serangkaian kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan secara menyeluruh kesiapan keamanan PDN I sebelum memasuki tahap operasional awal, baik dari aspek tata kelola, manajemen, fungsionalitas, maupun implementasinya.

Dalam proses penilaian, BSSN membagi evaluasi ke dalam dua tahapan, yakni tahap penilaian desain dan tahap implementasi. Namun, karena PDN I belum beroperasi penuh saat dilakukan evaluasi, BSSN memberikan sejumlah rekomendasi lanjutan yang harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu.

“Untuk tahap implementasi karena kami belum beroperasi, BSSN memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam enam sampai 12 bulan ke depan. Atas hasil tersebut kami memutuskan untuk mengoperasikan PDN I secara terbatas,” katanya.

Pengoperasian terbatas tersebut dilakukan dengan memprioritaskan layanan berisiko rendah guna memastikan sistem berjalan dengan baik, aman, dan stabil. Seiring dengan operasional awal tersebut, Komdigi juga melakukan evaluasi terhadap standar operasional prosedur (SOP).

“Kami akan mengajukan ISO dan memenuhi rekomendasi BSSN,” kata Mirra.

Setelah seluruh rekomendasi terpenuhi, Komdigi akan meningkatkan layanan PDN I secara bertahap ke level risiko yang lebih tinggi. Mirra mengatakan pendekatan bertahap tersebut dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada seluruh pihak, baik Komdigi sebagai penyelenggara, BSSN sebagai regulator keamanan siber, maupun kementerian/lembaga/daerah (KLD) selaku tenant PDN I.

Dalam operasional ke depan, Komdigi akan berkoordinasi secara berkala dengan BSSN untuk melakukan audit keamanan. Mirra menegaskan bahwa keamanan pusat data nasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait.

“Kami juga memahami keamanan ini adalah tugas bersama, bukan hanya Komdigi, BSSN, tapi juga tenan, KLD. Untuk itu kami perkuat tata kelola dan mempersiapkan playbook penyelenggaraan BSSN,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) memproyeksikan adanya penambahan kapasitas pusat data nasional sebesar 80–120 megawatt (MW) sepanjang 2026.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan, berdasarkan survei internal organisasi serta masukan dari para anggota, sebagian besar operator pusat data memiliki agenda peningkatan kapasitas pada tahun ini.

“Secara agregat, diperkirakan akan ada penambahan kapasitas minimal sebesar 80–120 MW tahun ini, tergantung pada kesiapan infrastruktur, permintaan pasar, serta kestabilan ekonomi makro,” kata Hendra kepada Bisnis pada Selasa (20/1/2025).

Hendra menjelaskan, terdapat sejumlah pertimbangan utama yang mendorong ekspansi kapasitas pusat data di Indonesia. Faktor tersebut meliputi peningkatan permintaan layanan cloud dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dari sektor publik maupun swasta. Selain itu, kewajiban penyimpanan data di dalam negeri sesuai regulasi.

“Serta komitmen perusahaan untuk mengadopsi konsep green data center sebagai bagian dari target dekarbonisasi,” kata Hendra.

Diberitakan sebelumnya, IDPRO juga mencatat tingginya minat pelaku global untuk memasuki pasar pusat data Indonesia. Berdasarkan pemantauan dan data yang dihimpun, diperkirakan akan ada sekitar 5–8 pemain baru yang masuk ke Indonesia dalam kurun waktu 1–3 tahun ke depan.

Hendra menyebut, para calon investor tersebut berasal dari berbagai kawasan, mulai dari Asia Timur, Amerika Utara, hingga Eropa. Menurut dia, masuknya pemain global didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital nasional yang terus meningkat.

“Tahun 2030 diperkirakan gross merchandise value akan mencapai USD350 milyar [atau setara sekitar Rp5.943], meningkatnya kebutuhan cloud lokal, serta kebijakan pemerintah yang semakin pro-investasi terutama di bawah Menkeu Purbaya,” kata Hendra.

Dalam mendukung masuknya investasi pusat data, IDPRO menjalankan peran sebagai penghubung antara pemerintah, pelaku industri, penyedia teknologi, serta investor, baik domestik maupun global.

Peran tersebut dilakukan melalui sejumlah strategi utama. Pertama, advokasi regulasi dengan bekerja sama bersama instansi pemerintah untuk mendorong kebijakan yang mendukung iklim investasi, termasuk kemudahan perizinan, ketersediaan lahan industri, serta pemberian insentif fiskal.

Kedua, promosi kolaboratif. IDPRO bersama mitra, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), memfasilitasi forum investasi serta diskusi terbuka dengan calon investor global guna memperkenalkan potensi pasar Indonesia secara menyeluruh.

Ketiga, penguatan sumber daya manusia dan ekosistem pendukung. IDPRO mendorong peningkatan kapasitas SDM lokal serta pengembangan ekosistem yang mencakup penyedia energi hijau, konektivitas jaringan, dan logistik.

Keempat, standardisasi dan sertifikasi pusat data nasional.

“Kami juga mendorong adopsi standar yang mengacu ke standar internasional seperti ISO dan Uptime Tier Certification untuk meningkatkan daya saing pemain lokal dalam menghadapi pasar global,” ujar Hendra.

Hingga April 2025, tercatat sebanyak 180 pusat data telah beroperasi di Indonesia dari berbagai skala. Delapan di antaranya dikategorikan sebagai Tier 4 dengan kemampuan operasional tertinggi, sementara tiga pusat data lainnya berfokus pada teknologi AI.

Dari sisi kapasitas, total kapasitas pusat data nasional tercatat sebesar 190 MW pada Oktober 2024. Angka tersebut meningkat menjadi 290 MW pada Juni 2025.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan dengan target 2025 yang berada pada kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen Renstra tersebut, kapasitas pusat data nasional per kapita ditargetkan meningkat secara bertahap hingga 2029. Setelah mencapai 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas direncanakan naik menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027, kemudian 5,53 watt per kapita pada 2028, dan mencapai 6,87 watt per kapita pada 2029.

Dengan demikian, kapasitas pusat data nasional per kapita dalam periode lima tahun tersebut diproyeksikan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan dengan posisi awal pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap merosotnya skor ketahanan siber nasional pada 2025 dipicu oleh kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi pada 2024.

National Cybersecurity Index (NCSI) mencatat skor ketahanan siber Indonesia sebesar 47,50 poin. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan skor pada 2023 yang mencapai 63,64 poin. Penurunan ini membuat posisi Indonesia merosot ke peringkat ke-84 dari sebelumnya berada di urutan ke-48 dari total 136 negara di dunia.

Ketua BSSN Nugroho Sulistyo Budi menjelaskan laporan NCSI tersebut memotret kondisi pada tahun sebelumnya.

“Nah, 2025 itu kan dia [NCSI] memotret tahun 2024. Tahun 2024 ada apa? Ada kasus PDNS,” kata Nugroho ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Selasa (20/1/2026).

Menurut Nugroho, serangan ransomware yang menimpa layanan PDNS 2 berdampak besar terhadap penurunan skor ketahanan siber nasional. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa berdasarkan Global Cybersecurity Index, Indonesia masih berada pada kategori tier 1.

Untuk meningkatkan kembali ketahanan siber nasional, Nugroho menekankan pentingnya kerja sama kolaboratif antartim tanggap insiden siber di seluruh pemangku kepentingan.

“Itu kan akan membuat layer pertahanan berlapis,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa sistem pengamanan siber seharusnya terbangun secara menyeluruh, mulai dari level entitas, sektor, hingga BSSN sebagai koordinator nasional.

Dalam fungsi monitoring, BSSN saat ini menangani lebih dari 700 entitas pemerintah pusat dan daerah, belum termasuk sektor swasta yang cakupannya jauh lebih luas.

Oleh sebab itu, menurut Nugroho, setiap instansi perlu memiliki kesadaran terhadap aspek keamanan siber. Selama ini, perhatian kerap hanya terfokus pada penggunaan sistem elektronik dan aplikasi.

“Tapi hanya penggunaannya lupa dengan keamanannya,” katanya.

Dia mengibaratkan sistem keamanan digital seperti membangun rumah tanpa petugas keamanan. Infrastruktur telah dibangun, namun tanpa pengamanan yang memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, masih sering terjadi di lapangan.

Nugroho menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan BSSN, banyak entitas belum memiliki tim tanggap insiden siber. Akibatnya, peringatan dini atau notifikasi dari BSSN kerap tidak tersampaikan.

“Nggak akan ter-deliver,” katanya.

Kasus PDNS

Sebelumnya diberitakan, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tidak mampu berbuat banyak ketika terinfeksi ransomware Lockbit 3.0 pada Juni 2024. Padahal, proyek strategis tersebut menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

Dokumen pengadaan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap pemerintah telah mengalokasikan anggaran PDNS sejak 2021.

Pada tahun tersebut, Direktorat Jenderal Aplikasi Kominfo menggelar tender layanan komputasi awan PDNS senilai Rp119 miliar. Pemenang tender adalah PT Aplikanusa Lintasarta dengan nilai kontrak Rp102 miliar.

Pada 2022, perusahaan yang sama kembali memenangkan tender dengan nilai pagu paket Rp197,9 miliar dan nilai kontrak Rp188,9 miliar. PT Aplikanusa Lintasarta bergerak di bidang komunikasi data dan jasa teknologi informasi, dengan mayoritas saham 72,36% dimiliki PT Indosat Tbk. (ISAT).

Dalam proses tender 2021–2022, entitas anak usaha Indosat tersebut mengungguli sejumlah kompetitor, termasuk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM). Head of Corporate Communication Indosat Ooredoo Steve Saerang membenarkan keterlibatan anak usaha Indosat dalam proyek tersebut.

“Benar [memenangkan tender],” ujarnya saat dikonfirmasi.

Namun, proyek layanan cloud PDNS mulai beralih ke Telkom pada 2023. Dalam tender tersebut, anggaran melonjak menjadi Rp357,5 miliar dengan nilai negosiasi Rp350,9 miliar. Telkom kembali memenangkan proyek layanan cloud PDNS pada 2024 dengan pagu anggaran Rp287,6 miliar dan harga negosiasi Rp256,5 miliar.

Terkait insiden serangan ransomware, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) telah memberikan klarifikasi.

VP Investor Relations Telkom Indonesia Octavius Oky Prakarsa mengatakan PT TelkomSigma merupakan bagian dari kemitraan Telkom–Lintasarta–Sigma–NeutraDC yang ditunjuk Kominfo sebagai penyedia layanan komputasi awan PDNS 2024.

Octavius menjelaskan TelkomSigma mengelola Pusat Data 2 di Surabaya yang menjadi bagian dari layanan PDNS. Pada 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB, terjadi gangguan yang berdampak pada sistem auto gate dan perlintasan bandara milik Direktorat Jenderal Imigrasi.

Setelah dilakukan analisis dan koordinasi dengan principal cloud platform, serangan tersebut terkonfirmasi sebagai ransomware Brain Chiper.

“Serangan Ransomware tersebut telah mengakibatkan sistem failure dan data terenkripsi pada Pusat Data 2,” kata Octavius, Kamis (27/6/2024).

Sebagai langkah cepat, Telkom mengaktifkan Crisis Center Gangguan PDNS di Grha Merah Putih Telkom Gatot Subroto pada hari yang sama pukul 10.30 WIB. Crisis Center tersebut berfungsi sebagai pusat konsolidasi dan koordinasi pemulihan layanan serta penyusunan strategi normalisasi PDNS.

Menurut Octavius, tim Crisis Center berkolaborasi dengan BSSN, Bareskrim, dan Kominfo untuk melakukan audit forensik dan analisis akar penyebab serangan.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan PDNS periode 2020–2024 yang diduga berkontribusi terhadap serangan ransomware tersebut.

Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting menyampaikan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tertanggal 13 Maret 2025.

Menurut Bani, kasus bermula dari dugaan pengkondisian tender oleh pejabat Kominfo bersama perusahaan swasta untuk memenangkan PT AL sejak 2020 dengan nilai proyek Rp60,3 miliar.

“Dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT AL dengan nilai kontrak Rp60 miliar,” ujar Bani dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

Dia menambahkan, proyek serupa terus berlanjut hingga 2024, termasuk proyek senilai Rp102,6 miliar pada 2021 dan Rp188,9 miliar pada 2022. Dalam proses pengadaan 2022, pejabat Kominfo diduga menghilangkan sejumlah persyaratan agar perusahaan yang sama kembali memenangkan tender.

Perusahaan tersebut kembali memenangkan proyek komputasi awan senilai Rp350 miliar pada 2023 dan Rp256 miliar pada 2024, meski bermitra dengan pihak yang dinilai tidak memenuhi standar kepatuhan ISO 22301.

“Dimana perusahaan tersebut bermitra dengan pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301,” tambah Bani.

Pengkondisian tersebut diduga menjadi salah satu faktor pemicu serangan ransomware terhadap PDNS pada Juni 2024.

“Sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposnya data diri penduduk Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap merosotnya skor ketahanan siber nasional pada 2025 dipicu oleh kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi pada 2024.

National Cybersecurity Index (NCSI) mencatat skor ketahanan siber Indonesia sebesar 47,50 poin. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan skor pada 2023 yang mencapai 63,64 poin. Penurunan ini membuat posisi Indonesia merosot ke peringkat ke-84 dari sebelumnya berada di urutan ke-48 dari total 136 negara di dunia.

Ketua BSSN Nugroho Sulistyo Budi menjelaskan laporan NCSI tersebut memotret kondisi pada tahun sebelumnya.

“Nah, 2025 itu kan dia [NCSI] memotret tahun 2024. Tahun 2024 ada apa? Ada kasus PDNS,” kata Nugroho ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Selasa (20/1/2026).

Menurut Nugroho, serangan ransomware yang menimpa layanan PDNS 2 berdampak besar terhadap penurunan skor ketahanan siber nasional. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa berdasarkan Global Cybersecurity Index, Indonesia masih berada pada kategori tier 1.

Untuk meningkatkan kembali ketahanan siber nasional, Nugroho menekankan pentingnya kerja sama kolaboratif antartim tanggap insiden siber di seluruh pemangku kepentingan.

“Itu kan akan membuat layer pertahanan berlapis,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa sistem pengamanan siber seharusnya terbangun secara menyeluruh, mulai dari level entitas, sektor, hingga BSSN sebagai koordinator nasional.

Dalam fungsi monitoring, BSSN saat ini menangani lebih dari 700 entitas pemerintah pusat dan daerah, belum termasuk sektor swasta yang cakupannya jauh lebih luas.

Oleh sebab itu, menurut Nugroho, setiap instansi perlu memiliki kesadaran terhadap aspek keamanan siber. Selama ini, perhatian kerap hanya terfokus pada penggunaan sistem elektronik dan aplikasi.

“Tapi hanya penggunaannya lupa dengan keamanannya,” katanya.

Dia mengibaratkan sistem keamanan digital seperti membangun rumah tanpa petugas keamanan. Infrastruktur telah dibangun, namun tanpa pengamanan yang memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, masih sering terjadi di lapangan.

Nugroho menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan BSSN, banyak entitas belum memiliki tim tanggap insiden siber. Akibatnya, peringatan dini atau notifikasi dari BSSN kerap tidak tersampaikan.

“Nggak akan ter-deliver,” katanya.

Kasus PDNS

Sebelumnya diberitakan, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tidak mampu berbuat banyak ketika terinfeksi ransomware Lockbit 3.0 pada Juni 2024. Padahal, proyek strategis tersebut menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

Dokumen pengadaan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap pemerintah telah mengalokasikan anggaran PDNS sejak 2021.

Pada tahun tersebut, Direktorat Jenderal Aplikasi Kominfo menggelar tender layanan komputasi awan PDNS senilai Rp119 miliar. Pemenang tender adalah PT Aplikanusa Lintasarta dengan nilai kontrak Rp102 miliar.

Pada 2022, perusahaan yang sama kembali memenangkan tender dengan nilai pagu paket Rp197,9 miliar dan nilai kontrak Rp188,9 miliar. PT Aplikanusa Lintasarta bergerak di bidang komunikasi data dan jasa teknologi informasi, dengan mayoritas saham 72,36% dimiliki PT Indosat Tbk. (ISAT).

Dalam proses tender 2021–2022, entitas anak usaha Indosat tersebut mengungguli sejumlah kompetitor, termasuk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM). Head of Corporate Communication Indosat Ooredoo Steve Saerang membenarkan keterlibatan anak usaha Indosat dalam proyek tersebut.

“Benar [memenangkan tender],” ujarnya saat dikonfirmasi.

Namun, proyek layanan cloud PDNS mulai beralih ke Telkom pada 2023. Dalam tender tersebut, anggaran melonjak menjadi Rp357,5 miliar dengan nilai negosiasi Rp350,9 miliar. Telkom kembali memenangkan proyek layanan cloud PDNS pada 2024 dengan pagu anggaran Rp287,6 miliar dan harga negosiasi Rp256,5 miliar.

Terkait insiden serangan ransomware, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) telah memberikan klarifikasi.

VP Investor Relations Telkom Indonesia Octavius Oky Prakarsa mengatakan PT TelkomSigma merupakan bagian dari kemitraan Telkom–Lintasarta–Sigma–NeutraDC yang ditunjuk Kominfo sebagai penyedia layanan komputasi awan PDNS 2024.

Octavius menjelaskan TelkomSigma mengelola Pusat Data 2 di Surabaya yang menjadi bagian dari layanan PDNS. Pada 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB, terjadi gangguan yang berdampak pada sistem auto gate dan perlintasan bandara milik Direktorat Jenderal Imigrasi.

Setelah dilakukan analisis dan koordinasi dengan principal cloud platform, serangan tersebut terkonfirmasi sebagai ransomware Brain Chiper.

“Serangan Ransomware tersebut telah mengakibatkan sistem failure dan data terenkripsi pada Pusat Data 2,” kata Octavius, Kamis (27/6/2024).

Sebagai langkah cepat, Telkom mengaktifkan Crisis Center Gangguan PDNS di Grha Merah Putih Telkom Gatot Subroto pada hari yang sama pukul 10.30 WIB. Crisis Center tersebut berfungsi sebagai pusat konsolidasi dan koordinasi pemulihan layanan serta penyusunan strategi normalisasi PDNS.

Menurut Octavius, tim Crisis Center berkolaborasi dengan BSSN, Bareskrim, dan Kominfo untuk melakukan audit forensik dan analisis akar penyebab serangan.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan PDNS periode 2020–2024 yang diduga berkontribusi terhadap serangan ransomware tersebut.

Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting menyampaikan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tertanggal 13 Maret 2025.

Menurut Bani, kasus bermula dari dugaan pengkondisian tender oleh pejabat Kominfo bersama perusahaan swasta untuk memenangkan PT AL sejak 2020 dengan nilai proyek Rp60,3 miliar.

“Dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT AL dengan nilai kontrak Rp60 miliar,” ujar Bani dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

Dia menambahkan, proyek serupa terus berlanjut hingga 2024, termasuk proyek senilai Rp102,6 miliar pada 2021 dan Rp188,9 miliar pada 2022. Dalam proses pengadaan 2022, pejabat Kominfo diduga menghilangkan sejumlah persyaratan agar perusahaan yang sama kembali memenangkan tender.

Perusahaan tersebut kembali memenangkan proyek komputasi awan senilai Rp350 miliar pada 2023 dan Rp256 miliar pada 2024, meski bermitra dengan pihak yang dinilai tidak memenuhi standar kepatuhan ISO 22301.

“Dimana perusahaan tersebut bermitra dengan pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301,” tambah Bani.

Pengkondisian tersebut diduga menjadi salah satu faktor pemicu serangan ransomware terhadap PDNS pada Juni 2024.

“Sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposnya data diri penduduk Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) mencatat tingginya minat pelaku global untuk memasuki pasar pusat data atau data center di Indonesia. Berdasarkan pemantauan dan data yang dihimpun, diperkirakan akan ada sekitar 5–8 pemain baru yang masuk ke Indonesia dalam kurun waktu 1–3 tahun ke depan.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan, para calon investor tersebut berasal dari berbagai kawasan, mulai dari Asia Timur, Amerika Utara, hingga Eropa. Menurut dia, masuknya pemain global tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital nasional yang terus meningkat.

“Tahun 2030 diperkirakan gross merchandise value akan mencapai USD350 milyar [atau setara sekitar Rp5.943 triliun], meningkatnya kebutuhan cloud lokal, serta kebijakan pemerintah yang semakin pro-investasi terutama di bawah Menkeu Purbaya,” kata Hendra kepada Bisnis pada Selasa (20/1/2026).

Dalam ekosistem industri pusat data nasional, IDPRO juga memiliki strategi untuk menarik investasi pusat data, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hendra mengatakan IDPRO berperan sebagai penghubung antara pemerintah, pelaku industri, penyedia teknologi, serta investor.

Peran tersebut dijalankan melalui sejumlah strategi utama. Pertama, advokasi regulasi dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah guna mendorong kebijakan yang mendukung iklim investasi, seperti kemudahan perizinan, ketersediaan lahan industri, serta pemberian insentif fiskal.

Kedua, promosi kolaboratif. IDPRO bersama mitra, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), memfasilitasi forum investasi serta diskusi terbuka dengan calon investor global untuk memperkenalkan potensi pasar Indonesia secara menyeluruh.

Ketiga, penguatan sumber daya manusia dan ekosistem pendukung. IDPRO mendorong peningkatan kapasitas SDM lokal sekaligus pengembangan ekosistem yang mencakup penyedia energi hijau, konektivitas jaringan, serta logistik.

Keempat, standardisasi dan sertifikasi.

“Kami juga mendorong adopsi standar yang mengacu ke standar internasional seperti ISO dan Uptime Tier Certification untuk meningkatkan daya saing pemain lokal dalam menghadapi pasar global,” kata Hendra.

Hingga April 2025, tercatat sebanyak 180 pusat data telah beroperasi di Indonesia dari berbagai skala. Delapan di antaranya dikategorikan sebagai Tier 4 atau memiliki kemampuan operasional tertinggi, sementara tiga pusat data lainnya berfokus pada teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dari sisi kapasitas, total kapasitas pusat data nasional pada Oktober 2024 tercatat sebesar 190 megawatt (MW). Kapasitas tersebut meningkat menjadi 290 MW pada Juni 2025.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan dengan target 2025 yang berada pada kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen Renstra tersebut, Komdigi juga menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah ditargetkan naik menjadi 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas pusat data nasional direncanakan kembali meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027.

Selanjutnya, pada 2028 kapasitas pusat data per kapita ditargetkan mencapai sekitar 5,53 watt per kapita. Adapun pada 2029, Komdigi mematok kapasitas pusat data nasional sebesar 6,87 watt per kapita. Dengan demikian, kapasitas pusat data per kapita dalam periode lima tahun tersebut direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan dengan posisi awal pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) atau PT Moratelindo belum memiliki rencana untuk menambah kapasitas pusat data (data center) pada tahun ini. Meski demikian, perseroan akan tetap menyesuaikan kapasitas sesuai dengan kebutuhan layanan.

Deputy Chief Digital Transformation Officer PT Moratelindo Hasanuddin Farid mengatakan pengelolaan kapasitas data center dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi, dengan mengacu pada proyeksi kebutuhan trafik pelanggan serta tingkat utilisasi layanan.

“Jadi mengikuti proyeksi kebutuhan trafik pelanggan dan tingkat utilisasi layanan di enam data center kami yakni Jakarta, Batam, Medan, Palembang, Surabaya, dan Denpasar,” kata Farid kepada Bisnis pada Senin (19/1/2026).

Farid menambahkan, pengelolaan data center tetap diarahkan untuk memperkuat ekosistem jaringan backbone dan akses PT Moratelindo. Menurutnya, data center berperan sebagai bagian dari rantai layanan yang memperkuat konektivitas.

“Sehingga perusahaan dapat menyediakan layanan end-to-end bagi pelanggan korporasi maupun ritel,” katanya.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026.

Angka tersebut meningkat sekitar 91% dibandingkan target 2025 yang berada pada kisaran 1,47 watt per kapita. Target ini tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen Renstra tersebut, Komdigi juga menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah ditargetkan naik menjadi 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas pusat data nasional direncanakan kembali meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027.

Selanjutnya, pada 2028 kapasitas pusat data per kapita ditargetkan mencapai sekitar 5,53 watt per kapita. Adapun pada 2029, Komdigi mematok kapasitas pusat data nasional sebesar 6,87 watt per kapita. Dengan demikian, kapasitas pusat data per kapita dalam lima tahun tersebut direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan posisi awal pada 2025.

Sementara itu, Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) mengungkapkan total kapasitas pusat data yang terinstal di Indonesia saat ini masih berada di bawah 1 watt per kapita.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan kapasitas pusat data nasional masih tertinggal dibandingkan dengan kebutuhan ekonomi digital yang terus tumbuh.

“Sehingga percepatan perlu dan juga dukungan insentif dari regulator perlu dilakukan secara sistematis,” kata Hendra kepada Bisnis pada Rabu (14/1/2025).

Menurut Hendra, kapasitas pusat data nasional saat ini masih didominasi oleh private data center yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Batam. Seiring meningkatnya kebutuhan komputasi nasional, IDPRO menilai target peningkatan kapasitas pusat data yang dicanangkan Komdigi sebagai langkah yang ambisius namun sejalan dengan arah transformasi digital.

“Seperti adopsi AI, cloud, IoT, dan big data di berbagai sektor,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Data Center Provider Organization (Idpro) meminta kepada pemerintah untuk menyederhanakan perizinan untuk membangun pusat data atau data center. Perizinan yang rumit membuat investasi di sektor ini terhambat.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengungkapkan, terdapat sejumlah tantangan utama dalam pengembangan industri pusat data nasional. Salah satunya adalah aspek perizinan yang dinilai masih memerlukan sinkronisasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya bagi pusat data yang memanfaatkan energi terbarukan atau dibangun di kawasan baru.

“Kami sudah bicara dengan regulator terkait perlunya kebijaksanaan satu pintu,” kata Hendra kepada Bisnis, dikutip Senin (19/1/2026).

Tantangan lainnya meliputi ketersediaan lahan serta infrastruktur pendukung, seperti jaringan serat optik, akses air, dan kestabilan pasokan listrik, terutama di wilayah Indonesia bagian timur.

Di samping itu, keterbatasan SDM teknis di bidang operasional pusat data dan keamanan siber, serta akses pembiayaan dan insentif investasi bagi pemain lokal dan startup, juga masih menjadi perhatian.

Untuk mendukung pencapaian target kapasitas pusat data per kapita, IDPRO merekomendasikan sejumlah kebijakan strategis. Di antaranya penerbitan peta jalan pusat data nasional yang mencakup aspek teknis, zonasi, serta rencana elektrifikasi kawasan industri digital.

IDPRO juga mendorong pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, penyederhanaan perizinan pembangunan fasilitas hyperscale dan edge data center, serta kebijakan energi hijau yang memungkinkan pelaku industri memperoleh pasokan listrik terbarukan secara langsung, termasuk melalui skema Renewable Energy Certificate (REC) atau wheeling system.

Di sisi lain, Komdigi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan target 2025 yang berada di kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut menjadi bagian dari agenda pengembangan dan penguatan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen yang sama, Komdigi menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027, 5,53 watt per kapita pada 2028, dan mencapai 6,87 watt per kapita pada 2029.

Dengan demikian, kapasitas pusat data nasional per kapita dalam lima tahun direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan posisi awal pada 2025.

Selain pembangunan infrastruktur pusat data, Komdigi juga menargetkan penguatan kebijakan pendukung, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan pusat data dan layanan komputasi awan, peningkatan indeks ruang digital, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik di sektor publik dan privat.

Dari sisi sumber daya manusia, Komdigi menargetkan peningkatan kapasitas SDM digital melalui fasilitasi literasi dan pelatihan digital sepanjang 2025–2029. Pada 2025, jumlah peserta fasilitasi literasi digital ditetapkan sebanyak 300 orang, sementara pelatihan literasi digital ditargetkan menjangkau 200 orang per tahun mulai 2026 hingga 2029.

Seluruh target tersebut tercantum dalam matriks pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pendanaan lain yang sah untuk kegiatan prioritas Komdigi 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Komdigi.

Dia mengatakan, industri pusat data di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif seiring masuknya investasi besar dari pemain lokal maupun global. Sejumlah anggota IDPRO, menurutnya, telah dan tengah membangun fasilitas hyperscale dengan memanfaatkan energi terbarukan, edge computing, serta teknologi efisiensi daya terkini.

“Saat ini, koordinasi dengan PLN dan pihak regulator sangat penting untuk memastikan pasokan listrik tinggi [high capacity power supply] tersedia secara merata, tidak hanya di Jabodetabek tapi juga kawasan industri lainnya,” kata Hendra.

Selain ketersediaan energi, IDPRO menyoroti pentingnya dukungan fiskal serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat investasi, terutama guna memenuhi kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (AI). Upaya tersebut mencakup pengembangan pool of talent melalui kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai ketersediaan listrik hijau yang andal dan berkelanjutan menjadi faktor krusial untuk mendukung target Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mematok kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan, industri pusat data di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif seiring masuknya investasi besar dari pemain lokal maupun global. Sejumlah anggota IDPRO, menurutnya, telah dan tengah membangun fasilitas hyperscale dengan memanfaatkan energi terbarukan, edge computing, serta teknologi efisiensi daya terkini.

“Saat ini, koordinasi dengan PLN dan pihak regulator sangat penting untuk memastikan pasokan listrik tinggi [high capacity power supply] tersedia secara merata, tidak hanya di Jabodetabek tapi juga kawasan industri lainnya,” kata Hendra kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Selain ketersediaan energi, IDPRO menyoroti pentingnya dukungan fiskal serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat investasi, terutama guna memenuhi kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (AI). Upaya tersebut mencakup pengembanganpool of talentmelalui kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi.

Hendra mengungkapkan, terdapat sejumlah tantangan utama dalam pengembangan industri pusat data nasional. Salah satunya adalah aspek perizinan yang dinilai masih memerlukan sinkronisasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya bagi pusat data yang memanfaatkan energi terbarukan atau dibangun di kawasan baru.

“Kami sudah bicara dengan regulator terkait perlunya kebijaksanaan satu pintu,” katanya.

Tantangan lainnya meliputi ketersediaan lahan serta infrastruktur pendukung, seperti jaringan serat optik, akses air, dan kestabilan pasokan listrik, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di samping itu, keterbatasan SDM teknis di bidang operasional pusat data dan keamanan siber, serta akses pembiayaan dan insentif investasi bagi pemain lokal dan startup, juga masih menjadi perhatian.

Untuk mendukung pencapaian target kapasitas pusat data per kapita, IDPRO merekomendasikan sejumlah kebijakan strategis. Di antaranya penerbitan peta jalan pusat data nasional yang mencakup aspek teknis, zonasi, serta rencana elektrifikasi kawasan industri digital.

IDPRO juga mendorong pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, penyederhanaan perizinan pembangunan fasilitas hyperscale dan edge data center, serta kebijakan energi hijau yang memungkinkan pelaku industri memperoleh pasokan listrik terbarukan secara langsung, termasuk melalui skemaRenewable Energy Certificate(REC) atauwheeling system.

Di sisi lain, Komdigi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan target 2025 yang berada di kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut menjadi bagian dari agenda pengembangan dan penguatan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen yang sama, Komdigi menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027, 5,53 watt per kapita pada 2028, dan mencapai 6,87 watt per kapita pada 2029. Dengan demikian, kapasitas pusat data nasional per kapita dalam lima tahun direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan posisi awal pada 2025.

Selain pembangunan infrastruktur pusat data, Komdigi juga menargetkan penguatan kebijakan pendukung, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan pusat data dan layanan komputasi awan, peningkatan indeks ruang digital, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik di sektor publik dan privat.

Dari sisi sumber daya manusia, Komdigi menargetkan peningkatan kapasitas SDM digital melalui fasilitasi literasi dan pelatihan digital sepanjang 2025–2029. Pada 2025, jumlah peserta fasilitasi literasi digital ditetapkan sebanyak 300 orang, sementara pelatihan literasi digital ditargetkan menjangkau 200 orang per tahun mulai 2026 hingga 2029.

Seluruh target tersebut tercantum dalam matriks pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pendanaan lain yang sah untuk kegiatan prioritas Komdigi 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Komdigi.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan dengan target 2025 yang berada pada kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen Renstra tersebut, Komdigi juga menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah ditargetkan naik menjadi 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas pusat data nasional direncanakan kembali meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027.

Selanjutnya, pada 2028 kapasitas pusat data per kapita ditargetkan mencapai sekitar 5,53 watt per kapita. Adapun pada 2029, Komdigi mematok kapasitas pusat data nasional sebesar 6,87 watt per kapita.

Dengan demikian, kapasitas pusat data per kapita dalam periode lima tahun tersebut direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan dengan posisi awal pada 2025.

Peningkatan kapasitas pusat data tersebut merupakan bagian dari program pengembangan dan peningkatan ekosistem digital Komdigi. Dalam dokumen perencanaan yang sama, Komdigi juga menetapkan sejumlah target pendukung, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan pusat data dan layanan komputasi awan, peningkatan indeks ruang digital, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik di sektor publik dan privat.

Selain penguatan infrastruktur data, Komdigi menargetkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital melalui fasilitasi literasi dan pelatihan digital sepanjang 2025–2029.

Pada 2025, jumlah peserta fasilitasi literasi digital ditetapkan sebanyak 300 orang. Sementara itu, pelatihan literasi digital ditargetkan menjangkau 200 orang per tahun mulai 2026 hingga 2029. Di sisi penguatan sistem pembelajaran digital nasional, Komdigi menargetkan peningkatan output teknis aplikasi platform SDM digital dari 14 unit pada 2025 dan 2026, menjadi 15 unit pada 2027, 16 unit pada 2028, dan 17 unit pada 2029.

Komdigi juga mencantumkan penguatan sistem komunikasi nasional untuk perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana sebagai bagian dari agenda prioritas.

Dalam rencana tersebut, fasilitasi penyelenggaraan jaringan sistem komunikasi nasional ditargetkan menjangkau 125 kabupaten/kota pada 2027 dan 2028, serta meningkat menjadi 264 kabupaten/kota pada 2029. Sejalan dengan itu, penyelenggaraan sistem komunikasi nasional perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana juga ditargetkan menjangkau 125 kabupaten/kota pada 2028 dan 2029.

Seluruh target tersebut tercantum dalam matriks pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pendanaan lainnya yang sah terhadap kegiatan prioritas Komdigi 2025–2029, sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Komdigi.