Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat titik terang dalam proses reformasi integritas secara struktural di pasar modal domestik. Adapun, sejak awal bulan ini, investor asing sudah masuk ke pasar saham RI senilai Rp12,29 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi tidak menampik bahwa pasar modal Indonesia tengah dihadapkan pada dinamika dan tantangan yang berat. Regulator pun menginiasi reformasi deim membentengi bursa saham dari volatilitas global sekaligus mengembalikan kredibilitas di mata investor asing pasca pembekuan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

"Moga-moga ini ada titik terang karena sudah mulai ada inflow [arus modal asing masuk] lagi sebesar Rp12,29 triliun di bulan ini. Harapan ini tentu memberikan confident [kepercayaan] kepada kita semua," ujar Friderica dalam Investor Relations Forum 2026 Vol. 2 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Di tengah momentum pembalikan arah tersebut, Friderica menekankan bahwa otoritas tidak bisa hanya mengandalkan manuver taktis jangka pendek untuk meredam volatilitas pasar. OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO), yang mencakup Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), telah memformulasikan delapan aksi prioritas reformasi integritas pasar modal.

Menurutnya, serangkaian aksi reformasi fundamental tersebut kini telah berhasil dieksekusi secara nyata (delivered) di lapangan.

"Mulai dari kewajiban keterbukaan informasi bagi pemegang saham di atas 1%, hingga peningkatan granularitas data dari 9 klasifikasi menjadi 39 klasifikasi. Rasanya ini menjadi salah satu yang terbaik di dunia," paparnya.

Lebih lanjut, dari sisi operasional bursa, BEI juga telah merampungkan revisi terhadap Peraturan Bursa Nomor I-A (guna mengoptimalkan ketentuan porsi saham beredar di publik atau free float. Pada saat yang bersamaan, klaim Friderica, OJK terus memperketat penegakan hukum demi memberikan efek jera terhadap para pelanggar aturan main di pasar modal.

Friderica menyadari bahwa keberhasilan agenda reformasi struktural ini tidak bisa berjalan optimal apabila hanya mengandalkan peran regulator. OJK pun terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan, serta berbagai asosiasi pasar modal.

Dia mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan mulai dari emiten, perusahaan sekuritas, lembaga penunjang, SRO, hingga para profesional untuk senantiasa mengedepankan tata kelola yang baik.

"Ayo semua lakukan dengan penuh integritas untuk bersama-sama menjaga pasar modal yang kita cintai. Pasar modal ini milik kita semua. Mari kita jaga dan tumbuhkan kembali confidence serta kepercayaan terhadap integritas pasar modal yang telah menjadi motor penggerak ekonomi kita selama puluhan tahun," tutupnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang juga Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal terpilih Hasan Fawzi memaparkan roadmap reformasi Bursa Efek Indonesia bertajuk Integralitas dalam fit & proper test di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3/2026). Dalam paparannya, Hasan mengelompokkan 5 klaster utama dalam upaya reformasi pasar modal Tanah Air.

Hasan menilai, kendati kinerja pasar modal dalam negeri kerap kali memecahkan rekor tertinggi baru pada tahun lalu, tetapi terdapat permasalahan dan tantangan mendasar yang berkaitan dengan integritas dan perilaku pasar modal.

”Berbagai praktik seperti manipulasi harga, perdagangan yang terkoordinasi atau perdagangan semu, penggunaan rekening-rekening nominee, hingga penyebaran informasi yang menyesatkan masih menjadi persoalan yang serius,” katanya di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dengan kata lain, persoalan dalam sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) tidak hanya bersifat siklikal, tetapi juga struktural. Dia menilai, penting bagi pasar modal Indonesia untuk melakukan reformasi integritas guna memulihkan kepercayaan pasar.

Dalam paparannya, Hasan menawarkan solusi dengan apa yang dia sebut sebagai Integralitas. Menurutnya, kerangka solusi itu telah menjadi payung yang menaungi 8 rencana aksi reformasi pasar modal Indonesia selepas MSCI Inc. melakukan pembekuan rebalancing saham Indonesia.

”Kerangka ini menjadi payung kebijakan yang akan mengorkestrasi 8 rencana aksi reformasi integritas pasar dan dikelompokkan dalam 5 klaster utama yaitu klaster integrasi, granularitas, likuiditas, transparansi, dan juga akuntabilitas,” katanya.

Pada klaster integrasi, fokus nantinya akan ditekankan pada penguatan koordinasi dan kerja sama lintas otoritas, lembaga, SRO, hingga penegakkan hukum. Tidak hanya itu, koordinasi juga bakal dilakukan kepada pelaku industri dan stakeholders di pasar modal.

Sementara terhadap klaster granularitas, Hasan menerangkan bahwa pihaknya akan berfokus pada penguatan kualitas data melalui peningkatan detail data kepemilikan saham perusahaan terbuka, hingga klasifikasi investor yang lebih rinci.

Pada klaster likuiditas, reformasi pasar modal akan dilakukan melalui peningkatan batas minimum free float menjadi 15% dan berbagai upaya pendalaman pasar melalui pengembangan produk dan layanan di pasar modal RI.

”Pada klaster transparansi, akan kita lakukan penguatan keterbukaan, termasuk mengungkap ultimate beneficial owner atau UBO yang ada di balik kepemilikan saham perusahaan terbuka dan juga mengungkap adanya potensi afiliasi di antara pemegang saham, terutama dengan kepemilikan di atas 1%,” katanya.

Adapun hal ini merupakan salah satu fokus MSCI Inc. saat melakukan pembekuan rebalancing saham Indonesia. Saat itu, MSCI mendasarkan keputusannya untuk interim freeze lantaran transparansi data kepemilikan saham Indonesia.

Terakhir, pada klaster akuntabilitas, reformasi pasar modal akan mencakup penguatan tata kelola emiten, konsistensi kepatuhan dan penegakkan hukum, hingga arah pengembangan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai upaya reformasi struktural.

Selain 5 klaster tersebut, Hasan juga menambahkan pentingnya 4 pilar pendukung strategis sebagai upaya untuk membentuk transformasi sektor PMDK. Keempat pilar tersebut antara lain penguatan organisasi OJK, penguatan SDM, penyediaan infrastruktur di internal OJK maupun infrastruktur di pasar modal, dan dukungan ketersediaan anggaran.

”Melalui arsitektur tersebut visi yang ingin diwujudkan adalah membangun sektor PMDK Indonesia yang terpercaya dalam likuid modern, berdaya saing, dan mampu tumbuh berkelanjutan sehingga akan mampu berperan lebih kuat sebagai mesin pembiayaan pembangunan nasional sekaligus pada saat bersamaan menjawab dan meningkatkan kepercayaan dari investor baik investor domestik maupun global,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Integritas Pasar Modal. Hal ini disampaikan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026, di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menuturkan dinamika yang terjadi pada pasar modal menjadi momentum refleksi jika pertumbuhan yang tinggi tidak cukup. Menurut perempuan yang akrab disapa Kiki ini, diperlukan langkah perbaikan agar pertumbuhan pasar modal lebih berkualitas.

“OJK bersama BEI, KSEI, KPEI, pelaku industri, dan stake holder berkomitmen melakukan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Kami akan segera membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal,” ucap Kiki dalam PTIJK 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Dia melanjutkan, OJK merencanakan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal.

Rencana aksi pertama, adalah menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15%, meningkat dari ketentuan saat ini sebesar 7,5% yang dilakukan secara bertahap (stages). Untuk perusahaan yang melakukan IPO baru, dapat langsung ditetapkan 15%. Sedangkan untuk emiten yang sudah lama, akan diberikan waktu transisi.

Kategori kedua adalah transparansi, khususnya transparansi atas ultimate beneficial owner atau UBO. OJK akan terus mendorong penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham, guna meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi melalui pengaturan yang tegas berdasarkan best practices internasional.

Kategori ketiga adalah penguatan data kepemilikan saham. OJK akan memerintahkan SRO untuk melakukan penguatan data kepemilikan saham agar lebih granular dan reliable, dengan klasifikasi sub-tipe investor mengacu pada praktik global. KSEI akan menyampaikan data tersebut kepada Bursa Efek Indonesia untuk dipublikasikan melalui situs BEI.

Selanjutnya, kategori tata kelola dan enforcement mencakup tiga rencana aksi. Rencana aksi keempat adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia, sesuai amanat undang-undang, untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi konflik kepentingan. OJK akan terus membahas hal ini bersama pemerintah dan BEI dalam rangka persiapan implementasi.

Rencana aksi kelima adalah penegakan peraturan dan sanksi. OJK akan memperkuat enforcement terhadap berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel.

Rencana aksi keenam adalah penguatan tata kelola emiten, antara lain melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan emiten.

Untuk sinergitas, rencana aksi ketujuh adalah pendalaman pasar secara terintegrasi melalui sinergi OJK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan stake holder lainnya, guna memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.

Rencana aksi kedelapan adalah penguatan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, SRO, pelaku industri, untuk melanjutkan reformasi pasar modal secara berkesinambungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal kuat untuk melakukan revisi terhadap jumlah target penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada tahun ini.

Langkah tersebut diambil seiring dengan pergeseran strategi otoritas yang kini lebih mengedepankan aspek integritas dan kualitas emiten dibandingkan dengan sekadar mengejar jumlah perusahaan tercatat.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa otoritas tidak menutup kemungkinan untuk melakukan revisi terhadap target IPO pada 2026.

Hal ini dinilai menjadi konsekuensi logis dari pengetatan regulasi, termasuk rencana kewajiban pemenuhan porsi saham publik (free float) yang lebih besar.

“Kalau itu menjadi konsekuensi akan kami lakukan. Karena nanti kewajiban pemenuhan besaran free float kalau dilihat nanti di peraturan bursanya kemungkinan akan kami berlakukan sejak awal untuk yang IPO baru,” ujar Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut Hasan, perusahaan yang berniat memberikan porsi kepemilikan publik yang lebih besar tentu akan tetap melanjutkan rencana IPO. Namun, dia juga tidak menampik adanya potensi hambatan bagi sebagian calon emiten.

“Kalau kemudian beberapa perusahaan berpikir ulang, itu mungkin akan menjadi konsekuensi awal. Namun, kami harapkan justru mereka [calon emiten] menyambut hal ini dengan baik juga,” pungkasnya.

Dorongan untuk meningkatkan porsi saham publik yang dapat diperdagangkan di pasar merupakan tujuan utama bursa-bursa global. Upaya ini disebut bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pasar dengan menjamin kecukupan ketersediaan saham yang dapat dimiliki oleh masyarakat secara luas.

Meskipun pengetatan standar ini diprediksi akan membuat peningkatan kuantitas emiten menjadi terbatas dalam jangka pendek, OJK optimistis fundamental pasar modal Indonesia akan semakin kuat di masa depan.

Hasan menyebutkan bahwa fokus pada integritas dinilai menjadi fondasi utama agar pasar saham domestik jauh lebih menarik dibanding kondisi sebelumnya.

“Reformasi integritas ini prinsipnya kami akan mengutamakan quality over quantity. Kami akan lebih fokus menghadirkan kualitas dari seluruh perusahaan tercatat. Sekalipun di jangka pendek mungkin kami akan menghadapi kondisi peningkatan kuantitasnya menjadi lebih terbatas,” tuturnya.

Reformasi ini muncul di saat pasar sedang menyoroti transparansi struktur kepemilikan dan likuiditas perdagangan, yang sebelumnya sempat menjadi perhatian serius lembaga indeks global seperti MSCI.

OJK juga telah mengeluarkan 8 aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia demi mengembalikan kepercayaan pasar di tengah sentimen negatif pasar saham yang dipicu pengumuman pembekuan rebalancing MSCI.

Delapan aksi itu terdiri dari kebijakan baru free float, transparansi data ultimate beneficial owner (UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi BEI, penegakan peraturan dan sanksi, tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.