Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama DPR RI menyepakati total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk wilayah Sumatra mencapai Rp100,1 triliun yang akan dialokasikan secara bertahap selama 3 tahun ke depan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra Tito Karnavian merinci alokasi anggaran tersebut terdiri atas Rp38,9 triliun pada 2026, sebesar Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Anggaran jumbo tersebut disiapkan melalui rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi guna memulihkan dampak bencana di tiga provinsi utama, yakni Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

“Usulan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui pemerintah yakni tahun 2026 sebesar Rp38,9 triliun, tahun 2027 Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 Rp28,2 triliun dengan total anggaran Rp100,1 triliun,” jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (28/5/2026).

Tito menuturkan, dana tersebut akan difokuskan untuk penyelesaian hunian tetap (huntap), relokasi masyarakat, perbaikan infrastruktur publik, serta mitigasi fisik seperti pengendalian banjir dan normalisasi sungai.

Sementara itu, dari sisi pemulihan hunian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan proses pengadaan huntap bagi korban terdampak di tiga provinsi tersebut dapat dimulai pada awal Juni 2026.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan saat ini terdapat 2.603 unit rumah yang sedang diproses untuk segera diserahkan kepada masyarakat terdampak, dengan menggandeng LKPP, kejaksaan, dan kepolisian guna menjaga tata kelola.

"Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berkoordinasi terkait kesiapan lahan dengan Kementerian ATR/BPN, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup," kata Maruarar.

Adapun hingga saat ini, kondisi di lapangan menunjukkan tren pemulihan di mana 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak di Sumatra Barat telah berfungsi normal, disusul pulihnya sebagian besar dari 33 kabupaten/kota di Sumatra Utara.

Sementara itu, di Provinsi Aceh, fokus penanganan diarahkan pada percepatan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta pemindahan mayoritas pengungsi dari tenda darurat menuju hunian sementara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi besar yang melanda wilayah Sumatra pada 2025 terus menunjukkan perkembangan, baik dari sisi pemulihan fisik maupun ekonomi masyarakat terdampak.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra itu menjadi salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.

“2025 tercatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang pernah melanda wilayah Sumatra, bahkan Indonesia. Pada kondisi awal, berdasarkan data Satgas PRR pada 2 Desember 2025 tercatat 2.178.269 jiwa terdampak di tiga provinsi,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara ratusan ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan hingga memutus konektivitas antarwilayah. Pemerintah kemudian membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

Qodari menjelaskan pemerintah memfokuskan penanganan pada enam isu strategis, yakni percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), penyaluran dana hunian, pemulihan konektivitas, rehabilitasi layanan dasar, pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Dalam aspek penyediaan hunian, pemerintah mencatat pembangunan huntara hampir rampung. Berdasarkan data Satgas PRR per 12 Mei 2026, sebanyak 19.312 unit huntara telah selesai dibangun dari target 20.338 unit.

Sementara itu, pembangunan huntap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memiliki total komitmen sebanyak 39.335 unit yang didukung berbagai pihak, mulai dari BNPB, Kementerian PKP, Polri, Baznas, Kadin hingga Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Per 12 Mei 2026 sebanyak 357 unit telah selesai dibangun dan 996 unit sedang dalam progres. Sebanyak 37.983 masih dalam tahap perencanaan dan akan terus berproses,” kata Qodari.

Selain pembangunan hunian, pemerintah juga menggelontorkan bantuan keuangan bagi warga terdampak melalui tiga instrumen sekaligus.

Pertama, dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan atau Rp1,8 juta per KK. Penyaluran bantuan tersebut disebut telah mencapai 100% kepada 20.767 KK, yang terdiri atas 13.547 KK di Aceh, 4.288 KK di Sumatra Utara, dan 2.932 KK di Sumatra Barat.

Kedua, bantuan perbaikan rumah rusak yang telah diberikan kepada 31.007 unit rumah. Rinciannya, sebanyak 18.335 rumah rusak ringan menerima bantuan Rp15 juta per unit, sedangkan 12.672 rumah rusak sedang memperoleh bantuan Rp30 juta per unit. Total nilai bantuan mencapai Rp655 miliar.

Ketiga, pemerintah menyalurkan dukungan isi hunian, jaminan hidup (jadup), dan stimulan ekonomi dengan total realisasi lebih dari Rp860 miliar. Rinciannya, Rp192 miliar untuk isi hunian, Rp347 miliar untuk jadup, dan Rp320 miliar untuk stimulan ekonomi.

Dalam sektor layanan dasar, pemerintah mengklaim sebagian besar fasilitas publik telah kembali beroperasi.

Qodari menyebut seluruh desa terdampak di tiga provinsi kini telah kembali menikmati layanan listrik 100%. Selain itu, seluruh 130 rumah sakit dan 1.265 puskesmas terdampak juga sudah beroperasi penuh.

Namun demikian, masih terdapat enam puskesmas pembantu yang belum beroperasi di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Di sektor pendidikan, sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga tengah merevitalisasi 3.002 sekolah dengan total anggaran Rp2,86 triliun.

Pemulihan jaringan komunikasi juga diklaim telah mencapai 100% dengan seluruh BTS terdampak kembali aktif, meliputi 3.815 BTS di Aceh, 5.845 BTS di Sumatra Utara, dan 1.483 BTS di Sumatra Barat.

Adapun untuk infrastruktur transportasi, sebanyak 150 ruas jalan dan jembatan nasional telah kembali fungsional sejak akhir Desember 2025.

Sementara itu, pemulihan jalan dan jembatan daerah masih berlangsung. Di Aceh, 1.521 dari 1.638 ruas jalan dan 351 dari 652 jembatan telah kembali fungsional. Di Sumatra Utara, 607 dari 616 ruas jalan dan 343 dari 366 jembatan telah pulih. Sedangkan di Sumatra Barat, 149 dari 167 ruas jalan serta 97 dari 163 jembatan telah kembali digunakan.

Qodari juga menyoroti pemulihan ekonomi masyarakat yang mulai menunjukkan tren positif. Sebanyak 196 dari total 210 pasar rakyat di tiga provinsi telah kembali beroperasi.

Di sisi lain, transaksi e-commerce UMKM di wilayah terdampak pada periode 22 Januari hingga 23 April 2026 tercatat mencapai Rp13,2 triliun.

“Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menunjukkan tanda-tanda positif yang terukur,” ujarnya.

Pemerintah juga mencatat terdapat 193.703 debitur kredit usaha rakyat (KUR) terdampak dengan outstanding mencapai Rp11,2 triliun yang telah diidentifikasi sebagai dasar restrukturisasi dan pendampingan usaha.

Di sisi lain, sebanyak 1.558 dari 1.593 rumah ibadah terdampak telah kembali beroperasi. Kementerian Agama juga telah menyalurkan bantuan rehabilitasi masjid dan musala sebesar Rp5 miliar untuk 132 unit.

Secara keseluruhan, Qodari menyebut terdapat empat capaian utama yang mulai dirasakan masyarakat terdampak. Mulai dari kepastian ekonomi keluarga melalui bantuan senilai lebih dari Rp1,42 triliun, pulihnya layanan dasar, tersambungnya konektivitas nasional, hingga bergeraknya kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

“Ekonomi bergerak kembali dengan transaksi UMKM Rp13,2 triliun dan 196 dari 210 pasar rakyat sudah beroperasi. Jadi nanti perdagangan hewan ternak buat kurban sudah bisa,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menetapkan lima proyek strategis dalam kluster infrastruktur sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan dukungan pendanaan kolaboratif antara fiskal, Badan Pengelola Investasi Danantara, dan sektor swasta.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, PKPN merupakan langkah konkret untuk mencapai strategi ekonomi pro-growth dan pro-welfare yang difokuskan pada delapan kluster pembangunan dengan total 60 program kerja.

Dalam kluster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, terdapat lima agenda pembangunan utama, di antaranya pengembangan Giant Sea Wall, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Sumatra, serta Gerakan ASRI yang mencakup gentengisasi, pengendalian sampah, dan penghijauan.

Selain itu, pemerintah turut memprioritaskan Program 3 Juta Rumah yang terdiri atas 1 juta rumah baru dan 2 juta renovasi rumah, serta proyek pengembangan jaringan kereta api nasional.

"PKPN ini sudah jelas programnya, mulai dari ketahanan pangan hingga infrastruktur. Fiskal sangat berperan terutama fokus pada public goods dan welfare untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Juda dalam agenda Rakorbangpus di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Juda menjelaskan bahwa untuk kebutuhan investasi, pemerintah kini mengandalkan Danantara sebagai sayap baru untuk mengelola investasi yang sebelumnya dibebankan sepenuhnya pada instrumen fiskal.

"Dulu investasi pemerintah melalui fiskal, sekarang melalui Danantara. Proyek yang memerlukan dukungan fiskal seperti penjaminan bisa dikolaborasikan antara fiskal dan Danantara," lanjutnya.

Selain itu, pemerintah turut memastikan bahwa Bank Indonesia (BI) akan senantiasa menyediakan likuiditas yang memadai bagi perbankan guna menekan biaya modal bagi sektor swasta yang terlibat dalam proyek prioritas tersebut.

Sinergi pembiayaan tersebut diharapkan menjadi motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh kluster program kerja Presiden Prabowo Subianto.

“Beberapa proyek yang tentu saja memerlukan dukungan fiskal seperti penjaminan dan sebagainya, tentu saja ini bisa kolaborasi antara fiskal dan Danantara serta Bank Indonesia yang akan menyediakan likuiditas yang cukup bagi perbankan dan juga biaya modal yang rendah di sektor swasta,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp130 triliun untuk pembangunan hunian tetap hingga jembatan di Sumatra imbas bencana banjir dan longsor yang melanda pada tahun lalu.

Hal itu disampaikan Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).

Tito menjelaskan bahwa anggaran Rp130 triliun itu bersifat multi-years selama 3 tahun. Tito mengatakan angka Rp130 triliun untuk mengatasi dampak bencana Sumatra itu belum ditetapkan secara resmi atau baru sebatas ancang-ancang.

Angka tersebut mengacu pada perhitungan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersumber dari usulan rencana kerja beberapa kementerian serta pemerintah daerah.

"Bappenas kaji Rp130 triliun untuk 3 tahun meliputi berbagai sektor," kata Tito.

Menurut Tito, hasil dari rancangan anggaran itu kemudian menjadi rencana induk yang akan ditetapkan pemerintah paling lambat pada 1 April 2026.

Anggaran tersebut kemudian akan digarap oleh kementerian dan lembaga terkait. Anggaran diperuntukkan bagi sejumlah pembangunan mulai dari hunian tetap, jembatan, sekolah, normalisasi sungai, jalan permanen, hingga rumah ibadah.

Khusus untuk hunian tetap, pemerintah akan membangun sebanyak 37.000 hunian. Pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembangunan hunian tetap, mulai dari pembangunan insitu atau dibangun di tanah warga yang terdampak.

"Dia bangun sesuai seleranya asal jangan di tanah rentan. Kalau dia perbesar menggunakan dana pribadi ya monggo," kata Tito.

Kemudian, warga terdampak bencana Sumatra juga bisa meminta pembangunan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun, jika pembangunan hunian tetap bersifat komunal, maka akan diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut bahwa hampir 100% warga terimbas bencana banjir dan longsor di Sumatra sudah tidak ada lagi yang tinggal di tenda.

Tito mengatakan sebelumnya pemerintah menargetkan agar sebelum Lebaran, sesegera mungkin tidak ada lagi masyarakat yang mengungsi di tenda.

Kemudian, dia memastikan bahwa pengungsi di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sudah tidak ada lagi warga yang mengungsi di tenda. Kini, hanya jumlah kecil pengungsi yang mengungsi di tenda, yakni di Provinsi Aceh.

Tito menjelaskan bahwa pengungsi yang masih mengungsi di tenda berada di Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 26 keluarga atau 96 orang. Kemudian, terdapat pula pengungsi yang masih mengungsi di tenda, di Kabupaten Bireuen sebanyak 17 keluarga.

Alhasil, dari total 2,1 juta pengungsi imbas bencana Sumatra, menurut Tito 99,99% sudah tidak lagi tinggal di tenda. Pemerintah pun menyiapkan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak.

"Jadi, hampir 100% tidak ada [warga pengungsi] di tenda," kata Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/3/2026).

Tito menjelaskan bahwa sejumlah warga yang masih tinggal di tenda itu belum mau pindah ke huntara karena meminta langsung dipindahkan ke hunian tetap atau huntap. Tito juga menjelaskan bahwa sejumlah pengungsi belum mau menerima dana tunggu hunian (DTH).

Pemerintah pun memberikan solusi kepada sejumlah warga yang masih tinggal di tenda. Bagi pengungsi di Aceh Tamiang akan dibuatkan huntara. Kemudian, bagi warga di Bireun bisa dibuatkan langsung huntap, namun harus menunggu lama.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi terdampak yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Satgas tersebut akan menangani proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi dengan cakupan 52 kabupaten dan kota.

Hal itu disampaikan Tito usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam.

Tito menjelaskan, tugas utama Satgas adalah menangani berbagai kebutuhan darurat pascabencana, mulai dari pemulihan infrastruktur hingga pelayanan publik.

“Melihat apa yang darurat, mulai pemulihan infrastruktur, pendidikan, pemerintahan, pembangunan jalan, kemudian masalah perumahan, fasilitas kesehatan, dan pelayanan publik, ya semuanya,” ujar Tito.

Dia menegaskan, Satgas ini secara khusus menangani bencana di wilayah Sumatra, tepatnya di tiga provinsi yang terdampak. Secara keseluruhan, wilayah kerja Satgas mencakup 52 kabupaten dan kota.

“Ini bencana Sumatra, tiga provinsi, 52 kabupaten kota,” kata Tito.

Sementara itu, untuk penanganan bencana di wilayah lain di luar Sumatra, Tito memastikan tetap menjadi kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kalau untuk daerah lain masih BNPB,” ujarnya.

Terkait target waktu kerja Satgas, Tito mengatakan Presiden tidak menetapkan tenggat tertentu. Namun, Satgas diminta bekerja secepat mungkin sesuai kebutuhan di lapangan.

“Target tidak ada, tapi tentu kita akan bekerja secepat mungkin,” kata Tito.

Tito juga mengungkapkan, saat ini struktur Satgas masih dalam tahap awal. Presiden telah menunjuk Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua Satgas.

“Saat ini baru berdua. Besok saya akan rapat dengan Pak Richard untuk menentukan langkah-langkah dan struktur Satgas,” ujar Tito.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas.

“Beliau menunjuk Bapak Jenderal Tito Karnavian, Mendagri sebagai Ketua Satgas yang didampingi oleh Wakil Ketua Satgas, Bapak Richard Tampubolon. Kemudian juga dibantu ada dewan pengarah yang akan diketuai Menteri Koordinator BIdang PMK,” ujarnya.

Menurut Pras, penunjukan Mendagri sebagai ketua satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi.

“Dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Pak Mendagri dapat dikoordinasikan dengan lebih baik,” jelasnya.

Terkait target kerja, Pras menegaskan bahwa satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Sementara target prioritas pemerintah, kata Menteri Pras berfokus pada pembangunan hunian yang layak bagi para warga terdampak.

"Kalau target ya secepat-cepatnya. Kan tahap-tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian-hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian," katanya.

Lebih lanjut, Pras menyampaikan bahwa sejumlah pihak mulai dari kementerian/lembaga, Polri, hingga Danantara terlibat aktif dalam upaya pemulihan. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum, menurut Menteri Pras telah merencanakan penanganan berdasarkan data kerusakan.

"Untuk yang rusak ringan dan rusak sedang dalam waktu secepat-cepatnya untuk direalisasikan kompensasi, supaya saudara-saudara kita bisa segera memperbaiki rumahnya masing-masing dan kembali dari pengungsian, kembali ke kediaman masing-masing," kata Pras.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di tiga provinsi terdampak yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam keterangannya usai mengikuti taklimat awal tahun, menjelaskan bahwa Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas.

“Beliau menunjuk Bapak Jenderal Tito Karnavian, Mendagri sebagai Ketua Satgas yang didampingi oleh Wakil Ketua Satgas, Bapak Richard Tampubolon. Kemudian juga dibantu ada dewan pengarah yang akan diketuai Menteri Koordinator BIdang PMK,” ujarnya di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam

Menurut Pras, penunjukan Mendagri sebagai ketua satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi.

“Dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Pak Mendagri dapat dikoordinasikan dengan lebih baik,” jelasnya.

Terkait target kerja, Menteri Pras menegaskan bahwa satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Sementara target prioritas pemerintah, kata Menteri Pras berfokus pada pembangunan hunian yang layak bagi para warga terdampak.

"Kalau target ya secepat-cepatnya. Kan tahap-tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian-hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian," katanya.

Lebih lanjut, Pras menyampaikan bahwa sejumlah pihak mulai dari kementerian/lembaga, Polri, hingga Danantara terlibat aktif dalam upaya pemulihan. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum, menurut Menteri Pras telah merencanakan penanganan berdasarkan data kerusakan.

"Untuk yang rusak ringan dan rusak sedang dalam waktu secepat-cepatnya untuk direalisasikan kompensasi, supaya saudara-saudara kita bisa segera memperbaiki rumahnya masing-masing dan kembali dari pengungsian, kembali ke kediaman masing-masing," kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan anggaran dan sejumlah bantuan yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra.

Bantuan tersebut guna mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk yang mencakup jaminan hidup.

Untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan anggaran senilai Rp60 triliun berasal dari penyisiran anggaran APBN 2026.

Dana ini didapatkan dari pemanfaatan alokasi reprioritisasi 2026, serta pemanfaatan anggaran infrastruktur kementerian/lembaga.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memprioritaskan dana anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur 2026 untuk Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Yang buat bencana kan udah cukup, kami udah sisihkan Rp60 triliun," terang Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sejauh ini, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat bahwa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,8 triliun. Kebutuhan terbesar yakni untuk Aceh senilai Rp25,41 triliun.

Secara umum, Kemenkeu mencatat telah menyiapkan sejumlah pos anggaran untuk penanggulangan dampak bencana Sumatra.

Misalnya, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp250 miliar pada 2026. Kemudian, ada cadangan bencana Rp5 triliun yang bisa juga digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di luar anggaran bencana, pemerintah akan merelaksasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) ke pemda di tiga provinsi itu. Anggaran TKD senilai Rp43,8 triliun pada 2026 akan disalurkan dari pusat ke daerah tanpa syarat salur.

Pemda juga diberikan kemudaham dalam restrukturisasi pinjaman daerah ke pusat yang berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Covid-19, serta percepatan klaim asuransi BMN oleh K/L yang mengasuransikan.

Tidak hanya itu, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH senilai Rp250,4 miliar.

KEMENSOS MINTA ANGGARAN

Pada Selasa (23/12/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga telah bertemu dengan Meneku Purbaya Yudhi Sadewa untuk membicarakan ihwal anggaran kebencanaan yang disalurkan lewat Kementerian Sosial pada 2026. Salah satunya yakni untuk mengajukan kenaikan dana jaminan hidup sejalan dengan bencana Sumatra.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut pihaknya mengajukan ke Kemenkeu agar jaminan hidup dinaikkan menjadi Rp15.000 per orang. Saat ini, jaminan hidup yang dianggarkan di APBN hanya Rp10.000 per orang.

"Ini untuk apa? Untuk membeli lauk pauk. Kalau Rp15.000 kali sebulan berapa itu nanti? Rp450.000 per bulannya," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (25/12/2025).

Jaminan hidup yang diusulkan agar naik menjadi Rp15.000 per orang itu rencananya akan disalurkan setiap bulannya, selama periode tiga bulan.

Namun, ini belum final karena masih menghitung kebutuhan pasti anggaran yang bakal ditetapkan seiring dengan penghitungan jumlah calon penerima bantuan oleh BNPB dan sejumlah kementerian/lembaga lain.

Selain itu, Kemensos turut menunggu hasil penghitungan akhir BNPB dan Kemenkes guna menetapkan kebutuhan untuk santunan serta isian rumah hunian tetap maupun hunian sementara.

Pemerintah, terang Gus Ipul, akan menyalurkan santunan kepada ahli waris senilai Rp11 juta sampai dengan Rp15 juta bagi setiap orang yang wafat, serta Rp5 juta bagi yang mengalami luka-luka berat.

Sementara itu, pemerintah akan memberikan Rp3 juta per keluarga untuk isian hunian tetap dan hunian sementara.

"Ini masih dalam pengajuan Kementerian Sosial untuk mendapatkan paling tidak nanti akomodasi dari Kementerian Keuangan guna anggaran tahun depan. Nanti datanya tunggal dari BNPB dan pemerintah daerah," ujar Gus Ipul.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah mulai menjalankan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra secara paralel dengan penanganan tanggap darurat.

Prasetyo mengatakan pemerintah belum mengunci durasi pemulihan dalam hitungan bulan tertentu. Pasalnya, sejumlah proses masih berjalan secara bersamaan antara fase tanggap darurat dan persiapan rehabilitasi serta rekonstruksi.

“Beberapa proses dilakukan secara paralel. Penanganan tanggap darurat tetap berjalan, sementara pada saat yang sama kami mulai memikirkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini termasuk pendataan rumah-rumah terdampak, baik yang rusak berat, sedang, maupun ringan,” ujarnya di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025).

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke lokasi tempat tinggal lama. Prasetyo menyebut koordinasi lintas kementerian dan lembaga telah dilakukan untuk menyiapkan titik-titik relokasi tersebut.

Sebagai gambaran, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diakses Minggu (14/12/2025) pukul 11.25 WIB mencatat korban banjir besar Sumatra mencapai 1.006 jiwa meninggal, 217 dinyatakan hilang, dan 5.400 terluka. Bencana yang mencakup 52 kabupaten kota terdampak itu menyebabkan 158.000 rumah rusak. Tercatat 100.652 orang mengungsi pasca bencana yang melanda Sumatra bagian utara sejak akhir November 2025 lalu.

Menurut dia, relokasi akan ditempuh apabila kondisi wilayah asal dinilai tidak layak huni dan masyarakat bersedia untuk dipindahkan. Pemerintah telah menginventarisasi tanah negara maupun lahan yang berada dalam pengelolaan pihak tertentu untuk dialokasikan sebagai lokasi relokasi.

“Pemerintah telah menginventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah yang saat ini pengelolaannya berada pada pihak tertentu untuk dialokasikan sebagai titik-titik relokasi bagi warga terdampak di sekitar 50 kabupaten/kota,” kata Prasetyo.

Terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang menyebut rehabilitasi total dapat memakan waktu hingga 3 tahun, Prasetyo menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana.

“Kami akan berupaya secepat-cepatnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Menurut dia, proses rehabilitasi diperkirakan membutuhkan waktu 2–3 tahun, terutama untuk memulihkan infrastruktur dan membangun kembali rumah warga.

Ia juga menyinggung pengalaman rehabilitasi pascatsunami Aceh 2004 yang memakan waktu hingga lima tahun. Meski dampak tsunami lebih terpusat di Banda Aceh dan Meulaboh, bencana hidrometeorologi kali ini dinilai lebih meluas karena terjadi di banyak wilayah sekaligus.

“Walaupun ini tsunami [Aceh] lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas. Jadi, mungkin setengah-setengah lah, 2-3 tahun [rehabilitasi bencana Sumatra-Aceh]. Terutama membangun rumah,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sementara sebesar Rp51,82 triliun untuk memulihkan kondisi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Anggaran tersebut mencakup program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengirim sinyal kembali melakukan efisiensi anggaran dalam APBN 2026 sejalan dengan semakin besarnya kebutuhan untuk rehabilitas maupun rekonstruksi pascabencana di Sumatra.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025). Sinyal efisiensi itu disampaikan Purbaya dalam menanggapi kebutuhan anggaran untuk perbaikan di Sumatra setelah bencana banjir dan longsor, dengan nilai perkiraan sementara Rp51,8 triliun.

Menurut Purbaya, APBN setiap tahunnya menyisihkan anggaran untuk tanggap darurat bencana senilai Rp5 triliun. Dia juga menyebut anggaran penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) masih ada, dan terbuka untuk ditambah sesuai dengan permintaan.

Adapun untuk kebutuhan lainnya ke depan, Bendahara Negara mengaku sudah melakukan penyisiran anggaran untuk 2026 sebelum terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Sebelum ini kejadian sudah kami sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna kayak rapat-rapat enggak jelas segala macem. Jadi kami bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kami lihat itu ada sekitar Rp60 triliun lah dapet," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (9/12/2025).

Purbaya menekankan bahwa pengetatan belanja yang direncanakan olehnya tahun depan bukan memotong, namun mengurangi sejumlah kegiatan operasional kementerian/lembaga. Prinsipnya hampir serupa dengan yang dilakukan tahun ini sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.

Namun demikian, Purbaya memastikan penerapan efisiensi pada APBN 2026 tidak akan dilakukan saat tahun anggaran berjalan. Dia menyebut rencana penyisiran anggaran sudah dilakukan.

"Jadi begitu APBN-nya selesai [2025], kami sisir semuanya. Kami enggak mau mengulangi seperti tahun lalu di mana kami asal aja potong. Untung dari situ masih ada cadangan, jadi enggak usah khawatir," paparnya.

Di sisi lain, saat berlangsungnya rapat kemarin, Purbaya menargetkan setoran dari bea keluar ekspor emas dan batu bara bisa menyumbang Rp23 triliun ke penerimaan APBN. Hal ini di tengah batalnya potensi penerimaan dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) senilai Rp7 triliun.

Namun demikian, baru bea keluar emas yang asumsi penerimaannya sudah masuk ke dalam APBN 2026 yakni senilai Rp3 triliun. Adapun untuk batu bara belum masuk lantaran masih dibahas lebih lanjut untuk kepastian tarifnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkap, setelah ditanya lebih lanjut oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie, bahwa nantinya total Rp23 triliun asumsi penerimaan itu digunakan dalam menutup defisit APBN.

"Untuk langkah pertama [setoran bea keluar emas dan batu bara] untuk menutup defisit dulu, mengurangi defisit kami," pungkas Purbaya.

Adapun Kemenkeu mencatat bahwa penerimaan bea keluar berdasarkan outlook 2025 senilai Rp30,2 triliun. Hal itu mencakup Rp7 triliun dari bea keluar komoditas mineral, sedangkan Rp23,2 triliun untuk bea keluar komoditas nonmineral. Paling besar disumbang CPO.

Outlook 2025 itu merupakan yang tertinggi sejak realisasi 2022 yang mencapai Rp39,8 triliun, meliputi Rp7,3 dari komoditas mineral dan Rp32,6 triliun komoditas nonmineral.

Geser-geser Anggaran

Pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menjelaskan bahwa Menkeu Purbaya memiliki kewenangan untuk menerapkan flexible budget dalam hal mengatur ulang belanja dan penerimaan negara.

Pada sisi penerimaan, Prianto menyebut Bendahara Negara bisa menerapkan maupun membebaskan pungutan dari kegiatan ekonomi appaun selama target di APBN bisa tercapai. Hal ini sebagaimana yang dilakukan dengan pengenaan bea keluar batu bara dan emas untuk menutup hilangnya asumsi penerimaan dari cukai minuman manis.

"Saya melihat selama trade off-nya dapet, terserah nanti satu sisi ada yang turun, sisi yang lain surplus, dihatapkan total penerimaan seusai dengan target," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Adapun pada sisi belanja, Prianto memandang bahwa Purbaya bisa menggeser pos-pos anggaran sesuai dengan tingkat urgensinya. Contohnya, dalam konteks penanggulangan bencana di Sumatra, upaya pemindahan anggaran bisa dilakukan Purbaya sesuai dengan perhitungannya selaku Bendahara Negara.

Dalam hal efisiensi, Prianto pun menilai pengetatan belanja di 2026 sudah dilakukan sejak transfer ke daerah (TKD) dianggarkan hanya Rp692 triliun lebih. Anggaran ke daerah itu turun 24,7% dari APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Menurut pria yang juga menjabat Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) itu, pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto juga bisa merealokasi anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui, program MBG dianggarkan senilai Rp335 triliun tahun depan. "Ini kan masalah political will. Program MBG adalah program Presiden terpilih sesuai dengan kampanye Pilpres dan masuk RPJMN. Nanti dalam pelaksanaannya, kan sementara masih bersikukuh tetap jalan, meski banyak dikritik. Ke depan bisa dilihat urgensinnya," ujarnya.