Sovereign green fund bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan simbol dari keseriusan negara dalam membangun masa depan energi yang berkelanjutan dan berdaulat

Jakarta (ANTARA) - Perubahan lanskap energi dunia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa energi bukan lagi sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan bagian penting dari strategi geopolitik global.

Konflik Rusia dan Ukraina menjadi titik balik yang mengguncang stabilitas energi internasional. Harga minyak mentah dunia sempat melonjak hingga di atas 120 dolar AS per barel pada Juni 2022 berdasarkan data US Energy Information Administration.

Di saat yang sama, harga gas di Eropa meningkat lebih dari 300 persen dibandingkan tahun sebelumnya menurut International Monetary Fund (2022). Dampaknya terasa luas terhadap inflasi global dan perlambatan ekonomi dunia yang hanya tumbuh sekitar 3,4 persen pada 2022 berdasarkan World Economic Outlook IMF 2023.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebergantungan terhadap energi fosil lintas negara membawa risiko ekonomi yang sangat besar. Ketika konflik geopolitik muncul, negara-negara pengimpor energi akan menjadi pihak yang paling rentan. Ancaman itu semakin nyata karena sekitar 20 persen pasokan minyak dunia atau sekitar 17 juta–20 juta barel per hari melewati Selat Hormuz menurut US Energy Information Administration (2023).

World Bank dalam Commodity Markets Outlook (2023) bahkan memperingatkan bahwa gangguan di kawasan tersebut dapat memicu kenaikan harga minyak global hingga 30–50 persen dalam waktu singkat.

Indonesia tidak berada di luar pusaran tekanan tersebut. Kebergantungan terhadap impor migas masih cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa impor migas Indonesia mencapai 36,2 miliar dolar AS pada 2023 dan menjadi salah satu penyumbang utama defisit neraca perdagangan migas nasional.

Di sisi lain, beban subsidi energi juga melonjak tajam. Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi energi mencapai lebih dari Rp339 triliun pada 2022 akibat gejolak harga energi global.

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan energi bukan hanya isu lingkungan, tetapi telah menjadi persoalan fiskal dan ketahanan ekonomi nasional. Ketika harga energi global bergejolak, ruang fiskal negara ikut tertekan. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia membutuhkan strategi pembiayaan baru yang tidak hanya mampu menopang transisi energi, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Instrumen strategis

Di tengah tantangan tersebut, sovereign green fund atau dana hijau negara menjadi salah satu instrumen yang semakin relevan. Pada dasarnya, sovereign green fund merupakan dana investasi milik negara yang secara khusus diarahkan untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan, terutama energi bersih dan transisi hijau.

Konsep ini sebenarnya merupakan evolusi dari sovereign wealth fund yang telah berkembang sejak akhir abad ke-20. Salah satu contoh paling sukses adalah Government Pension Fund Global milik Norwegia yang dibentuk pada 1990 dan mulai aktif berinvestasi global sejak 2001. Hingga 2023, nilai aset dana tersebut mencapai lebih dari 1,4 triliun dolar AS dengan sebagian investasi mulai diarahkan ke sektor energi bersih dan keberlanjutan berdasarkan Laporan Tahunan GPFG 2023.

Momentum pengembangan dana hijau semakin menguat setelah Paris Agreement yang mendorong dunia mempercepat transisi energi. International Energy Agency dalam World Energy Outlook (2023) memperkirakan kebutuhan investasi transisi energi global mencapai lebih dari 4 triliun dolar AS per tahun hingga 2030. Angka tersebut menunjukkan bahwa transformasi energi dunia membutuhkan dukungan pembiayaan yang sangat besar dan berjangka panjang.

Bagi Indonesia, kebutuhan investasi tersebut juga tidak kecil. International Renewable Energy Agency (IRENA) memperkirakan Indonesia membutuhkan investasi lebih dari 1 triliun dolar AS hingga 2050 untuk mencapai target net zero emissions.

Tantangannya, kapasitas fiskal nasional masih relatif terbatas dengan rasio pajak Indonesia yang berada di kisaran 10–11 persen terhadap PDB menurut World Bank (2023). Artinya, kebergantungan semata pada APBN tidak akan cukup untuk membiayai seluruh agenda transisi energi nasional.

Karena itu, sovereign green fund dapat menjadi jembatan strategis antara kebutuhan investasi besar dan keterbatasan fiskal negara. Dana ini dapat menghimpun berbagai sumber pembiayaan mulai dari green bonds, green sukuk, investasi swasta, blended finance, hingga kerja sama internasional. Dengan adanya instrumen khusus tersebut, proyek-proyek energi terbarukan dapat memperoleh dukungan pendanaan yang lebih stabil dan terarah.

Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi awal melalui pembentukan Indonesia Investment Authority (INA). Namun, fokus terhadap pembiayaan hijau masih perlu diperkuat dengan desain kelembagaan yang lebih spesifik, transparan, dan akuntabel agar mampu menjadi motor utama transisi energi nasional.

Menjaga kedaulatan

Kedaulatan energi hari ini tidak lagi sekadar berbicara tentang kemampuan menyediakan listrik atau bahan bakar bagi masyarakat. Kedaulatan energi juga menyangkut kendali terhadap teknologi, investasi, rantai pasok, dan arah kebijakan energi nasional.

Negara-negara besar saat ini berlomba menguasai rantai pasok energi hijau dunia. Investasi global pada sektor energi terbarukan terus meningkat setiap tahun, termasuk dalam industri baterai kendaraan listrik, panel surya, dan mineral kritis. International Renewable Energy Agency mencatat bahwa investasi energi hijau global telah mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya dan terus tumbuh seiring percepatan transisi energi dunia.

Dalam situasi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar sekaligus tantangan besar. Indonesia memiliki sumber daya alam strategis seperti nikel, bauksit, panas bumi, dan bioenergi yang dapat menjadi fondasi ekonomi hijau nasional. Namun tanpa strategi pembiayaan yang kuat, Indonesia berisiko hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa menikmati nilai tambah industri hijau global.

Karena itu, sovereign green fund perlu diarahkan bukan hanya untuk membangun pembangkit energi bersih, tetapi juga memperkuat hilirisasi industri hijau nasional. Pengembangan industri baterai kendaraan listrik, panel surya, bioenergi berbasis sumber daya lokal, hingga riset teknologi energi domestik harus menjadi bagian penting dari agenda besar tersebut.

Dengan dukungan pembiayaan domestik yang kuat, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menentukan arah kebijakan energi dan memilih mitra strategis internasional. Ketergantungan terhadap pembiayaan asing pun dapat dikurangi sehingga agenda transisi energi nasional tetap berada dalam kendali kepentingan nasional.

Lebih jauh lagi, transisi energi juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan industri hijau berpotensi menciptakan lapangan kerja, memperluas investasi, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Karena itu, sovereign green fund sejatinya bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi bagian dari strategi besar membangun kemandirian ekonomi Indonesia di masa depan.

Pada akhirnya, kedaulatan energi bukan lagi hanya soal menjaga pasokan listrik tetap menyala, tetapi tentang siapa yang mampu mengendalikan arah masa depan ekonomi dan energi nasionalnya sendiri.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau dunia, namun demikian untuk merealisasikan potensi tersebut membutuhkan keberanian membangun strategi yang visioner, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Menatap masa depan

Meski menjanjikan, pembentukan dana hijau untuk pembiayaan energi berkelanjutan bukan tanpa tantangan. Salah satu isu utama adalah tata kelola. Tanpa sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, dana ini berisiko menjadi tidak efektif atau bahkan disalahgunakan.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan dana semacam ini sangat bergantung pada governance yang kuat, termasuk mekanisme pengawasan independen, pelaporan yang transparan, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik global sekaligus menyesuaikannya dengan konteks domestik.

Selain itu, tantangan lainnya adalah memastikan keberlanjutan sumber pendanaan. Pemerintah perlu merancang skema yang tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi mampu mengintegrasikan berbagai instrumen, seperti pajak karbon, green sukuk, hingga pembiayaan berbasis blended finance.

Dari sisi regulasi, harmonisasi kebijakan lintas sektor juga menjadi kunci. Transisi energi melibatkan banyak aktor, mulai dari kementerian, BUMN, hingga sektor swasta. Tanpa koordinasi yang baik, potensi sovereign green fund tidak akan optimal.

Pada akhirnya, transisi energi adalah perjalanan panjang yang membutuhkan visi, komitmen, dan keberanian untuk berinovasi. Sovereign green fund bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan simbol dari keseriusan negara dalam membangun masa depan energi yang berkelanjutan dan berdaulat.

Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau global: sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, serta posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun, tanpa strategi pembiayaan yang tepat, potensi tersebut bisa saja tidak optimal.

*) Dr M Lucky Akbar,ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026