Bisnis.com, JAKARTA — PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) memproyeksikan laju pertumbuhan industri properti nasional berisiko mengalami perlambatan di tengah kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) yang saat ini di level 5,75%.

Direktur CTRA, Harun Hajadi menjelaskan pengetatan kebijakan moneter tersebut bakal memicu transmisi kenaikan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) di tingkat perbankan.

”Memang suku bunga acuan sudah naik, dan kita monitor terus. Jika bunga KPR ikut dinaikkan juga, pasti akan mengakibatkan negatif untuk industri properti,” kata Harun kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Harun menjelaskan bahwa indikasi penurunan grafik penjualan sebenarnya sudah mulai terjadi sejak tahun lalu. Namun, pihaknya melihat fenomena penyusutan pasar tersebut lebih disebabkan oleh faktor perputaran siklus bisnis tahunan.

Harun merinci, sektor real estat domestik sebelumnya telah menikmati siklus positif selama beberapa tahun berturut-turut. Periode lonjakan pasar tersebut terjadi secara berkesinambungan sepanjang tahun 2022, 2023, hingga akhir 2024.

“Sejak tahun lalu properti sudah melambat, menurut saya karena cycle. Properti pada 2022, 2023, 2024 sangat booming dan kelihatannya 2025 cycle melambat,” ujarnya.

Sementara mengacu pada laporan perseroan, CTRA tercatat membukukan marketing sales sebesar Rp2,4 triliun pada Kuartal I/2026. Posisinya mencapai 26% dari target yang ditetapkan.

Kendati demikian, capaian marketing sales tersebut tercatat menurun 23% secara tahunan (year-on-year/yoy). Di mana, pada periode yang sama pada periode sebelumnya CTRA membukukan marketing sales sebesar Rp3,1 triliun.

Berdasarkan jenis pembayarannya, capaian marketing sales tersebut masih didominasi oleh porsi KPR mencapai 72%, disusul pembayaran secara tunai 19% dan tunai bertahap sebesar 9%.

Seiring dengan tingginya portofolio pembayaran konsumen yang masih bergantung pada skema KPR, maka penjualan unit akan sangat sensitif terhadap laju pergerakan suku bunga.

“Meningkatnya proporsi KPR seiring dengan keterjangkauan KPR dan tingginya pembeli end user,” pungkas manajemen CTRA dalam Keterbukaan Informasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026. Dengan demikian, BI telah menaikkan BI Rate secara kumulatif 100 bps dalam satu bulan terakhir, sebagai upayaall outbank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50 persen,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG Juni 2026 yang digelar secara daring, Kamis (18/6/2026).

Keputusan tersebut sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada stabilitas (pro-stability) untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global. Terutama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkahpre-emptiveuntuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (pro-growth). Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan sistem pembayaran juga tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpendapat kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate dapat memengaruhi strategi investasi industri asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pengaruh itu khususnya terjadi pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang.

“Namun demikian, dampaknya perlu dilihat secara menyeluruh karena selain dipengaruhi oleh suku bunga, kinerja investasi juga dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan, pergerakan harga aset, dan karakteristik portofolio masing-masing perusahaan,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, Selasa (23/6/2026).

Ogi melanjutkan bahwa meskipun terjadi kenaikan BI Rate, stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) yang tetap terjaga turut membantu menjaga kinerja investasi industri.

“Di sisi lain, pasar saham masih menghadapi volatilitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor global maupun domestik,” sebutnya.

Dia menekankan, pada dasarnya keputusan penempatan investasi merupakan kewenangan masing-masing perusahaan karena sesuai dengan profil liabilitas, karakteristik produk, dan manajemen risikonya.

OJK, imbuh Ogi, terus melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan menerapkan tata kelola investasi yang baik dan mematuhi ketentuan mengenai batasan penempatan investasi.

“Serta mengedepankan prinsip kehati-hatian agar ketahanan keuangan dan kemampuan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis tetap terjaga,” tegasnya.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Juni 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan hal itu dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global.

"Serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah," lanjutnya saat mengumumkan Hasil RDG pada Kamis (18/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) memproyeksikan adanya perlambatan penjualan seiring dengan keputusan Bank Indonesia mengerek suku bunga acuan (BI Rate) ke level 5,75% pada Juni 2026.

Direktur MTLA, Olivia Surodjo menjelaskan bahwa kondisi perlambatan itu terjadi seiring dengan mayoritas pembelian unit MTLA masih didominasi oleh Kredit Pembelian Rumah (KPR).

“Mayoritas konsumen MTLA masih didominasi oleh KPR, hingga April 2026 pembelian menggunakan KPR lebih dari 80% sisanya pembayaran tunai, maupun cicilan bertahap,” kata Olivia kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Kendati demikian, Olivia menekankan penjualan unit pada semester II tetap memiliki peluang besar, khususnya bagi pasar rumah pertama (firts home buyer). Hal itu didukung oleh insentif bebas pajak (PPN DTP) yang masih digulirkan pemerintah.

Selain itu, kenaikan suku bunga KPR juga diproyeksi masih akan terjadi pada tiga hingga 6 bulan mendatang. Dengan demikian, penjualan dipastikan masih dalam level stabil.

“MTLA melihat prospek sektor properti semester II masih ada peluang untuk first home buyer didukung insentif PPNDTP. Walaupun kami melihat ada sedikit perlambatan tetapi kami berharap tidak terlalu signifikan dampaknya ke penjualan,” imbuhnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Juni 2026.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo saat mengumumkan Hasil RDG pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%," ujar Perry.

Sejalan dengan itu, bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility sebesar 25 basis poin menjadi masing-masing 4,75% dan 6,5%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) menekankan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,75% belum mengubah arah strategi pendanaan perusahaan.

Corporate Secretary BRI Finance, Aditia Fakhri Ramadhani mengatakan justru kenaikan BI Rate mendorong perusahaan untuk lebih selektif dan efisien dalam pengelolaan pendanaan. Pasalnya, hal itu menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menyusun strategi pendanaan perusahaan.

“Di tengah kondisi suku bunga yang lebih tinggi, BRI Finance terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menjaga struktur pendanaan yang optimal, memperkuat likuiditas, serta melakukan diversifikasi sumber pendanaan agar biaya dana tetap kompetitif dan risiko dapat dikelola dengan baik,” katanya kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Dia meneruskan, BRI Finance terus mempertimbangkan alternatif pendanaan, baik melalui pinjaman perbankan maupun pasar modal. Pemilihan sumber pendanaan akan disesuaikan dengan kondisi pasar, biaya dana, profil jatuh tempo, serta kebutuhan likuiditas perusahaan.

“Saat ini, pinjaman perbankan masih menjadi salah satu sumber pendanaan utama karena menawarkan fleksibilitas yang baik dan hubungan yang kuat dengan para mitra perbankan,” beber Aditia.

Kendati demikian, lanjutnya, BRI Finance tetap terbuka untuk memanfaatkan instrumen obligasi apabila kondisi pasar dinilai mendukung dan dapat memberikan struktur biaya yang lebih optimal.

Di sisi lain, Aditia mengatakan kenaikan BI Rate tentunya membuat perusahaan semakin disiplin dalam mengelola pertumbuhan dan kualitas aset. Namun, hal itu tidak mengurangi komitmen perusahaan untuk terus bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Strategi ekspansi dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip manajemen risiko yang prudent serta fokus pada segmen pembiayaan yang memiliki kualitas baik dan potensi pertumbuhan yang positif,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut mengungkapkan saat ini BRI Finance tetap fokus pada pembiayaan konsumer dan komersial, termasuk segmen yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem BRI Group.

Adhitya Wardhono

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia biasanya dilakukan mendahului rapat Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed. Tapi kali ini nyaris berbarengan. Per 18 Juni 2026 hasil RDG BI kembali merilis kenaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%.

Total pengetatan kebijakan moneter, termasuk kenaikan darurat atau off cycle sebesar 25 bps pada 9 Juni 2026, telah mencapai 100 bps. Kenaikan BI Rate ini masih langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik di mata investor global.

Namun bagi pelaku pasar keuangan biasanya menunggu momentum penting. Kali ini rilis FOMC dan indek MSCI menjadi ukuran pergerakan pelaku pasar. Rapat FOMC Fed 18 Juni ini yang dipimpin untuk pertama kalinya Gubernur The Fed yang baru Kevin Warsh cenderung tidak menurunkan suku bunga acuannya. FOMC mempertahankan target Federal Funds Rate di 3,50%–3,75%. Kevin Warsh tampil lebih hawkish dari yang diperkirakan dan menegaskan kembali bahwa prioritas utama The Fed tetap Price Stability.

MSCI juga memutuskan mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang/emerging market dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review (18/6/2026). Meski, ada catatan terkait aksesibilitas pasar Indonesia dengan detail persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar modal.

Merujuk Rudiger Dornbusch (1976) melalui teori overshooting model maka logikanya kenaikan BI-Rate bisa membantu menahan pelemahan rupiah dalam jangka pendek. Suku bunga yang lebih tinggi membuat instrumen rupiah menjadi lebih menarik bagi investor, terutama investor portofolio.

Kenaikan bunga juga memperkuat sinyal bahwa BI tidak membiarkan rupiah bergerak tanpa kendali. Dalam pasar keuangan, sinyal seperti ini penting karena investor bukan hanya melihat angka suku bunga, tetapi juga membaca kredibilitas kebijakan.

Namun, BI-Rate bukan obat tunggal untuk rupiah. Nilai tukar juga dipengaruhi oleh harga minyak, neraca transaksi berjalan, cadangan devisa, defisit fiskal, arus modal asing, dan persepsi pasar terhadap kebijakan pemerintah. Kenaikan BI-Rate bisa membantu menstabilkan rupiah dalam jangka pendek.

Tapi untuk penguatan rupiah yang berkelanjutan, Indonesia tetap membutuhkan fundamental kuat melalui ekspor yang lebih besar, impor energi yang terkendali, pasokan valas yang memadai, dan kepercayaan investor yang terjaga.

Dampak kenaikan BI-Rate terhadap inflasi terutama bekerja melalui ekspektasi dan nilai tukar. Jika rupiah lebih stabil, tekanan harga dari barang impor dan energi bisa lebih terkendali. BPS melaporkan bahwa Inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 3,08%. Angkanya memang masih dalam sasaran pemerintah 2,5±1%, tetapi sudah mendekati batas atas sasaran 2,5±1%.

Risiko yang perlu diwaspadai adalah imported inflation. Misalnya, harga minyak atau bahan pangan global naik, lalu rupiah melemah, maka kenaikan harga dalam rupiah bisa jauh lebih besar. Ini bisa menekan inflasi domestik meskipun permintaan dalam negeri tidak terlalu kuat.

Karena itu, kenaikan BI-Rate bisa dimaknai sebagai langkah untuk mencegah inflasi ke depan. BI ingin memastikan inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam kisaran sasaran. Namun, inflasi Indonesia tidak hanya persoalan moneter.

Banyak sumber inflasi berasal dari sisi pasokan, seperti pangan, energi, distribusi, cuaca, dan biaya logistik. Suku bunga perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga pasokan dan distribusi barang.

Hampir dipastikan, perilaku pasar keuangan membaca peluang ataupun serangan yang mungkin terjadi kedepan dengan cermat. Ia selalu waspada dan berjaga-jaga. Ini tentu bisa dipahami karena perilaku pasar keuangan global hari ini yang relatif terbuka dan dalam.

Artinya akses atas data-data keuangan relatif transparan untuk diakses dengan cepat. Pelaku pasar tidak lagi bisa mendominasi informasi secara sepihak.

Pelaku pasar keuangan sangat paham atas perjalanan data-data ekonomi yang ada, misalkan saja; suku bunga, inflasi, cadangan devisa, neraca berjalan, utang luar negeri, kondisi fiskal, arus modal, sampai posisi kepemilikan asing dalam obligasi dan saham. Dan saat ini sangat mudah diakses oleh pasar.

Dengan begitu ada kejamakan penguasaan informasi yang terjadi dan tidak lagi didominasi satu-dua pemain pasar uang. Bahkan secara waktu riel pelaku pasar keuangan seperti; para banker, manajer aset, dan sovereign fund membaca data keuangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan.

Meski harus tetap dijaga adalah posisi pasar keuangan kita yang tetap masih rentan atas serangan sintemen global, faktor ekternal maupun internal. Secara internal tetap dipantau neraca perdagangan kita.

Sungguhpun demikian yang harus diperhatikan adalah kebijakan suku bunga acuan hanyalah salah satu faktor yang memengaruhi nilai tukar. Rupiah masih bisa melemah apabila investor global menghindari pasar negara berkembang.

Neraca perdagangan Indonesia bisa tiba-tiba memburuk. Ada ketidakpastian politik atau ekonomi. Harga komoditas bergerak berlawanan dengan ekspor Indonesia.

Bagi para investor dan juga traders, faktor-faktor krusial yang mendapat perhatian adalah keputusan kebijakan Bank Sentral, aliran dana asing ke obligasi dan saham, harga komoditas SDA, kekuatan dolar AS secara keseluruhan di dunia.

Melihat kondisi terkini masih jamak bank sentral negara maju bertahan dengan kebijakan moneter ketat. Sikap hawkish bank sentral utama dunia, khususnya the Fed menjadi penyebab masih menguatnya dolar AS. I

kutannya adalah mendorong perpindahan modal dari negara berkembang ke negara maju. Kebijakan moneter ketat perlu dipertimbangkan untuk dipertahankan dengan hitungan yang akurat hingga rupiah menunjukkan stabilitas yang lebih berkelanjutan.

Selain instrumen suku bunga, BI juga dinilai perlu tetap aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing serta mengoptimalkan penggunaan SRBI untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam jangka pendek, nilai tukar terutama dipengaruhi oleh ekspektasi, arus modal, perbedaan suku bunga, dan sentimen risiko.

Dalam jangka panjang, nilai tukar dipengaruhi oleh fundamental ekonomi seperti inflasi, produktivitas, daya saing perdagangan, dan neraca eksternal. Nilai tukar ditentukan oleh keseimbangan di pasar valuta asing, di mana penawaran dan permintaan mata uang dipengaruhi oleh arus perdagangan, arus modal, suku bunga, ekspektasi inflasi, dan sentimen investor.

Akhirnya, sedikit pelajaran dari hasil rapat FOMC dibawah Kevin Warsh kali ini ialah mereka bekerja dan memutuskan berdasarkan data-dependent (berbasis data ekonomi). Mereka percaya data dan tidak terpengaruh arahan dan opini politis yang terjadi. Mereka bekerja secara independen.

Ikutannya pasar keuangan akan bergerak mengikuti data yang ada dan opini tidak bisa mengendalikan putusan. Maka untuk meyakinkan investor tetap nyaman dan masuk ke Indonesia, kali ini BI harus all out menjaga stabilitas. Memang tidak menutup kemungkinan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat ekfektifitas sinergi koordinasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat yang berencana membeli kendaraan secara kredit diminta lebih cermat menghitung kemampuan keuangannya setelah Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%.

Kenaikan tersebut dinilai berpotensi mendorong naiknya bunga kredit kendaraan bermotor dalam waktu dekat.

Praktisi dan pengamat industri pembiayaan serta otomotif Jodjana Jody mengingatkan calon pembeli kendaraan untuk mempertimbangkan kondisi keuangan secara matang sebelum mengajukan kredit, terutama di tengah potensi kenaikan biaya hidup pada semester II/2026.

“Apabila ingin kredit kendaraan, pastikan sudah menghitung biaya hidup dengan baik karena inflasi diperkirakan akan cukup tinggi pada semester kedua nanti,” kata Jodjana kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Jodjana menuturkan, selain kondisi ekonomi yang masih lesu, sejumlah ekonom juga memperkirakan fenomena El Nino dapat mendorong kenaikan harga pangan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya hidup masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.

Karena itu, selain memperhitungkan kebutuhan rumah tangga, konsumen perlu memastikan kemampuan membayar cicilan tetap terjaga apabila kondisi ekonomi memburuk atau pendapatan mengalami penurunan.

Menurut dia, idealnya porsi cicilan tidak melebihi sepertiga dari pendapatan bulanan. Jika kemampuan mencicil berada di bawah batas tersebut, masyarakat sebaiknya tidak memaksakan diri mengambil kredit kendaraan.

“Di samping itu, pendapatan juga harus dilihat apakah masih bisa bertahan di tengah dinamika pasar yang cukup berat saat ini,” ujarnya.

Jodjana menilai kehati-hatian tersebut penting mengingat BI Rate telah naik total 100 bps dalam dua bulan terakhir. Kenaikan suku bunga acuan itu berpotensi mendorong perusahaan pembiayaan menyesuaikan bunga kredit kendaraan seiring meningkatnya biaya dana (cost of fund).

Di tengah tren kenaikan suku bunga, perusahaan pembiayaan juga dituntut menyesuaikan strategi pendanaan agar biaya dana tetap kompetitif. Menurut Jodjana, perusahaan perlu mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan untuk meminimalkan dampak kenaikan suku bunga.

“Perusahaan pembiayaan harus menghitung ulang strategi pendanaannya agar mendapatkan cost of fund yang lebih baik, melalui bauran pendanaan dari bank lokal, pinjaman luar negeri, maupun obligasi,” katanya.

Dia menjelaskan perusahaan pembiayaan berukuran besar tidak dapat hanya bergantung pada pendanaan dari perbankan domestik. Diversifikasi sumber pendanaan melalui pinjaman luar negeri maupun penerbitan obligasi menjadi semakin penting di tengah kenaikan suku bunga.

Lebih lanjut, Jodjana menilai kenaikan bunga kredit kendaraan juga berpotensi meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah ataunon-performing financing(NPF). Oleh sebab itu, perusahaan pembiayaan perlu lebih selektif dalam menilai kemampuan finansial calon debitur.

Menurutnya, tantangan tersebut muncul di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan, terutama pada kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang utama penjualan kendaraan bermotor.

Dengan kondisi tersebut, Jodjana memproyeksikan pasar kendaraan dan pembiayaan otomotif pada semester II/2026 akan menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan semester sebelumnya.

“Proyeksi pasar kendaraan dan pembiayaan pada semester kedua tahun ini akan lebih berat karena kenaikan suku bunga yang cukup signifikan di tengah melemahnya daya beli kelas menengah,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan meski suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate meningkat ke level 5,75%.

Mengutip Antara, Sabtu (20/6/2026), Maruarar mengatakan, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar 5% sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau.

"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5% agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Maruarar.

Sementara itu, terkait rencana kebijakan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP dengan tenor hingga 40 tahun, Maruarar menegaskan hal tersebut telah dibahas secara intensif dan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku.

"Terima kasih atas dukungan Danantara Pak Rosan [CEO Danantara Rosan Roeslani] dan BP BUMN Pak Dony [Kepala BP BUMN Dony Oskaria]. Semua masih on the track dan ada beberapa isu yang kita persiapkan soal Meikarta tentunya dan hari Senin saya akan ke BPKP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada," tutur Maruarar.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan penyaluran FLPP tahun 2026. Dari target penyaluran sebanyak 350.000 unit rumah, realisasi hingga saat ini telah mencapai 78.277 unit atau sekitar 22,36% dari target tahunan.

Maruarar menghadiri rapat bersama Danantara Indonesia guna membahas dukungan strategis terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat tersebut, para peserta juga membahas pendataan inventaris rumah susun yang dimiliki oleh BUMN sebagai bagian dari upaya optimalisasi aset negara untuk mendukung penyediaan hunian masyarakat.

Selain itu, Program Gentengisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat juga memperoleh dukungan dari sektor perbankan, khususnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kemudian, juga dibahas perkembangan penyelesaian rumah susun Meikarta. Pemerintah bersama Danantara Indonesia membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari proses serah terima hibah, percepatan due diligence terhadap legalitas tanah yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Danantara hingga penentuan BUMN yang akan ditugaskan untuk melaksanakan proyek tersebut.

Selain itu, dibahas pula skema penetapan harga jual per unit rumah agar proses sosialisasi kepada masyarakat dapat segera dilakukan secara optimal.

Rapat juga membahas penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) yang diinisiasi oleh Danantara sebagai salah satu instrumen percepatan penyelesaian berbagai isu strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebanyak tiga kali dengan total kenaikan 100 basis poin dalam kurun waktu satu bulan.

Lantas, apakah BI masih akan kembali menaikkan suku bunga acuannya?

Chief Economist BTN Myrdal Gunarto menilai ruang kenaikan BI Rate ke depan mulai terbatas.

Meskipun kenaikan BI Rate saat ini secara kumulatif masih lebih rendah dibandingkan penurunan suku bunga sebesar 125 basis poin yang dilakukan sepanjang tahun lalu.

Sebab, menurut dia, arah kebijakan moneter ke depan akan sangat bergantung pada perkembangan nilai tukar rupiah, inflasi domestik, harga energi global, serta dinamika arus modal internasional.

"Selama tekanan eksternal mulai mereda dan harga minyak dunia tetap terkendali, kami memperkirakan BI Rate berpotensi dipertahankan pada level 5,75 persen hingga akhir tahun," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (19/6/2026).

Dia menjelaskan, keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,75 persen menunjukkan fokus bank sentral dalam menjaga stabilitas makroekonomi, terutama nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

BI juga tengah mengantisipasi berbagai risiko eksternal seperti potensi pelebaran defisit transaksi berjalan, meningkatnya kebutuhan devisa untuk impor energi dan pembayaran dividen korporasi, serta dinamika arus modal global.

"Meskipun minat investor asing terhadap pasar keuangan Indonesia mulai menunjukkan perbaikan, Bank Indonesia tetap mengambil langkah preventif untuk memperkuat kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas sistem keuangan," ungkapnya.

Pandangan berbeda disampaikan Chief Analyst Doo Financial Futures Lukman Leong.

Dia memperkirakan BI masih berpotensi menaikkan suku bunga acuan lebih lanjut. Sebab, BI Rate memang menjadi instrumen penting untuk menopang rupiah, namun sifatnya hanya sebagai obat sementara sampai tekanan eksternal maupun domestik mereda.

"BI diperkirakan masih akan dinaikkan ke depannya paling tidak 50 basis poin lagi," ucap Lukman kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).

Dengan tambahan kenaikan tersebut, BI Rate berpotensi mencapai 6,25 persen.

Level tersebut menjadi acuan karena pada September 2024 rupiah mulai mengalami pelemahan berkelanjutan dari kisaran Rp 15.000 per dollar AS setelah serangkaian penurunan BI Rate.

Lukman menilai berbagai langkah intervensi yang selama ini dilakukan BI masih belum cukup efektif untuk meredam tekanan terhadap rupiah sehingga kenaikan suku bunga masih menjadi instrumen utama yang digunakan bank sentral.

"Cara lain intervensi yang selama ini dan masih digunakan kurang berhasil meredam pelemahan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, belum tentu BI akan terus menaikkan suku bunga setiap kali rupiah melemah.

Pasalnya, menurut Fakhrul, tujuan utama kenaikan suku bunga yang dilakukan BI selama ini adalah untuk mengubah ekspektasi pasar dan menunjukkan komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta stabilitas makroekonomi.

"Saya tidak melihat BI memiliki target untuk terus menaikkan suku bunga setiap kali rupiah melemah," ujar Fakhrul kepada Kompas.com, Jumat.

Kendati demikian, dia menyebut, kebutuhan kenaikan suku bunga tambahan akan sangat bergantung pada perkembangan kondisi domestik dan global dalam beberapa bulan ke depan.

Apabila proses stabilisasi yang sedang berlangsung mampu meningkatkan kepercayaan pasar, memperbaiki ekspektasi fiskal, dan mengurangi tekanan terhadap rupiah, maka kebutuhan kenaikan BI Rate tambahan akan semakin berkurang.

"Dalam pandangan saya, pasar saat ini lebih membutuhkan konsistensi kebijakan daripada kenaikan suku bunga tanpa batas. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan hanya BI Rate, tetapi apakah seluruh kebijakan ekonomi bergerak menuju arah yang sama," tuturnya.

Sebagai informasi, BI pada Rabu (17/6/2026) memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen.

Kenaikan tersebut merupakan yang ketiga sepanjang kurang dari satu bulan terakhir, setelah sebelumnya BI menaikkan suku bunga masing-masing 50 basis poin pada 20 Mei dan 25 basis poin pada 9 Juni 2026.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tidak naik meski Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,75 persen.

Maruarar mengatakan pemerintah tetap menjaga keterjangkauan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi sasaran utama program rumah subsidi.

"Hingga hari ini kita tidak menaikkan. Sampai hari ini saya tahu bahwa itu naik BI Rate," kata Maruarar, dikutip dari Antara, Jumat (19/6).

Menteri yang akrab disapa Ara itu menegaskan keputusan untuk mempertahankan bunga KPR subsidi diambil sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak menerima fasilitas perumahan subsidi.

"Sebagai Menteri Perumahan, saya putuskan tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi, bagi rakyat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak mendapatkan itu," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan BI Rate naik dari 5,50 persen menjadi 5,75 persen sebagai bagian dari langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.

"Suku bunga deposit facility juga naik 25 bps jadi 4,75 persen dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,5 persen," kata Perry dalam konferensi pers hasil RDG BI, Kamis (18/6).

JAKARTA - Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani memastikan Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan arahan kepada perbankan untuk menahan suku bunga kredit setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75%. Pemerintah justru meminta industri perbankan meningkatkan efisiensi agar penyaluran kredit tetap terjaga.

"Oh tidak ada, tidak ada. Tidak ada ya," kata Rosan usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam (19/6/2026).

Menurut Rosan, perhatian utama pemerintah saat ini adalah memastikan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal di tengah kenaikan suku bunga. Karena itu, efisiensi dan produktivitas industri perbankan dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga penyaluran kredit kepada masyarakat dan dunia usaha.

Ia mengatakan kinerja industri perbankan nasional sejauh ini masih menunjukkan tren positif. Dalam periode 2025 hingga 2026, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan tercatat rata-rata mencapai 15%.

"Kalau dilihat memang dalam perjalanan setahun ini dari 2025 sampai 2026, lending perbankan kita itu naik average 15%," ujar Rosan.

Selain pertumbuhan kredit, likuiditas perbankan juga dinilai tetap terjaga dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang masih berada pada level dua digit. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) perbankan Himbara disebut masih rendah, yakni berkisar 0,9%-1,8%.

Rosan menilai kondisi tersebut menjadi modal bagi perbankan untuk tetap menjaga penyaluran kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meski suku bunga mengalami kenaikan.

"Nah justru hal-hal itu yang mesti diperbaiki, yang mesti ditingkatkan efisiensinya sehingga walaupun ada kenaikan suku bunga tetapi lending-nya ke masyarakat, kepada dunia usaha terutama UMKM itu tetap bisa terjaga di level yang baik, di level yang sama," katanya.

Sebelumnya, Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2026 memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. BI juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,75% dan lending facility menjadi 6,5% guna menjaga stabilitas rupiah serta mengendalikan inflasi. Kenaikan BI Rate akan bertransmisi ke kenaikan berbagai kredit bank, mulai dari kredit perumahan (KPR), kredit modal, hingga kredit konsumtif, seperti kredit tanpa agunan (KTA).

Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen per Kamis (18/6). Dengan begitu, BI Rate telah melonjak sebesar 1 persen dari sebelumnya yang ditahan selama tujuh bulan di level 4,75 persen.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis (18/6).

Perry mengatakan kenaikan ini sebagai langkah stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptive untuk menjaga inflasi 2026-2027 tetap berada di kisaran 2,5 plus minus 1 persen yang ditetapkan pemerintah.

"Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan pro growth," tegasnya.

Sebelumnya, bank sentral juga menaikkan suku bunga dua kali sejak bulan lalu. Pertama, BI menaikkan sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen per Rabu (20/5).

Kemudian, secara mendadak menaikkan suku bunga 25 bps menjadi 5,50 persen pada Selasa (9/6). Hal ini lantaran rupiah yang terus terdepresiasi hingga tembus di atas Rp18 ribu per dolar AS saat itu.

Lantas, bagaimana dampak terhadap masyarakat saat BI Rate telah melonjak 1 persen tahun ini?

[Gambas:Youtube]

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyampaikan kenaikan BI Rate akan langsung terasa melalui biaya hidup finansial masyarakat, terutama kelompok yang memiliki Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga mengambang, kredit kendaraan, kartu kredit, pinjaman konsumsi, dan modal kerja UMKM.

Ia menyebut bank akan lebih dulu menaikkan bunga deposito untuk menjaga dana pihak ketiga, lalu menyesuaikan bunga kredit dalam beberapa bulan.

"Dampaknya tidak seragam. Rumah tangga berutang akan menghadapi cicilan lebih berat, pelaku UMKM akan menanggung biaya modal lebih mahal, dan konsumen akan menahan belanja barang tahan lama," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/6).

Di sisi lain, menurutnya, deposan akan memperoleh bunga simpanan lebih tinggi, rupiah mendapat perlindungan, dan inflasi impor dapat ditekan.

"Kebijakan ini memang pahit, tetapi BI memilih ongkos yang lebih terkendali, membayar bunga lebih mahal hari ini untuk mencegah rupiah melemah lebih dalam, harga impor naik, dan kepercayaan pasar rusak lebih luas," terangnya.

Lebih lanjut, Syafruddin menjelaskan dengan naiknya suku bunga acuan, tambahan cicilan tergantung oleh plafon, tenor, jenis bunga, dan kecepatan bank meneruskan kenaikan BI-Rate ke bunga kredit.

Sebagai ilustrasi, seseorang mempunyai KPR sejumlah Rp500 juta tenor 15 tahun dengan bunga 10 persen memiliki cicilan sekitar Rp5,37 juta per bulan. Jika bunga naik menjadi 11 persen, cicilan akan naik menjadi sekitar Rp5,68 juta, atau bertambah Rp310 ribu per bulan.

"KPR Rp1 miliar akan menanggung tambahan sekitar dua kali lipat. Untuk kredit Rp100 juta tenor 3 tahun, kenaikan bunga dari 12 persen ke 13 persen menaikkan cicilan dari sekitar Rp3,32 juta menjadi Rp3,37 juta, atau bertambah sekitar Rp48 ribu per bulan," papar Syafruddin.

Ia menilai kenaikan suku bunga acuan masih bisa mendukung pertumbuhan ekonomi jika berhasil menstabilkan rupiah, menahan inflasi impor, dan menjaga arus modal. Namun, pertumbuhan akan melemah jika bunga tinggi bertahan terlalu lama, kredit produktif turun, dan konsumsi rumah tangga makin defensif.

"Karena itu, BI perlu menjaga stabilitas, sementara pemerintah harus memperkuat fiskal dan melindungi sektor produktif agar pertumbuhan tidak kehilangan tenaga," tekannya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan risiko perlambatan ekonomi tetap ada di tengah kenaikan suku bunga acuan yang cukup agresif. Hal tersebut karena permintaan kredit dapat melemah dan sebagian investasi berpotensi tertunda.

Meskipun begitu, Yusuf menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh suku bunga. Bank Indonesia tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang mendukung pertumbuhan sehingga strategi yang ditempuh adalah memperketat kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas sambil tetap memberi ruang bagi aktivitas ekonomi melalui instrumen lain.

"Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bauran kebijakan yang dijalankan, bukan pada suku bunga semata," kata Yusuf.

Kemudian, ia menilai situasi saat ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk meninjau kembali struktur utang, terutama pinjaman berbunga mengambang. Menambah cicilan baru yang sensitif terhadap kenaikan bunga mungkin perlu dipertimbangkan lebih hati-hati dalam jangka pendek. Di sisi lain, kenaikan imbal hasil simpanan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi keuangan rumah tangga.

Sementara itu, Yusuf mengingatkan pemerintah bahwa pengetatan moneter tidak boleh bekerja sendirian. Pemerintah perlu melakukan dukungan fiskal, percepatan reformasi struktural, dorongan ekspor, dan upaya menarik investasi langsung.

"Dukungan fiskal, percepatan reformasi struktural, dorongan ekspor, dan upaya menarik investasi langsung perlu berjalan bersamaan agar stabilitas yang dicapai tidak dibayar dengan perlambatan ekonomi yang terlalu besar," jelasnya.

[Gambas:Photo CNN]

Kenaikan suku bunga acuan Indonesia disebut apakah terlalu agresif dibandingkan negara ASEAN lainnya. Ia menegaskan jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak karena terdapat argumen kuat yang mendukung langkah BI.

Ekonom CORE tersebut menerangkan tekanan terhadap rupiah memang lebih besar dibandingkan beberapa negara lain di kawasan sehingga respons cepat diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar dan mencegah depresiasi yang lebih dalam.

"Indikasi awalnya juga mulai terlihat dari kembalinya arus masuk modal asing setelah sebelumnya terjadi arus keluar pada kuartal pertama tahun ini," terang Yusuf.

Di sisi lain, menurut Yusuf, kritik terhadap kebijakan tersebut juga memiliki dasar yang kuat. Beberapa ekonom menilai pengetatan sebelumnya sebenarnya sudah cukup mengingat inflasi masih berada dalam kisaran target dan tekanan eksternal mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Dengan sudut pandang tersebut, kenaikan tambahan berisiko memberikan beban yang tidak perlu bagi pertumbuhan ekonomi.

Ia melihat langkah BI dapat dibenarkan sebagai tindakan pre-emptive untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kredibilitas kebijakan moneter. Namun, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan BI meyakinkan pasar bahwa siklus pengetatan ini mendekati puncaknya, bukan awal dari rangkaian kenaikan yang berkepanjangan.

"Jika ekspektasi pasar tetap terjaga dan kebijakan fiskal mampu memberikan dukungan yang memadai, stabilitas dan pertumbuhan masih bisa berjalan beriringan. Tantangannya adalah memastikan bahwa seluruh beban penyesuaian tidak hanya ditanggung oleh instrumen suku bunga semata," pungkasnya.