Jakarta (ANTARA) - Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) menunjukkan kinerja perbankan diyakini akan tetap solid dengan risiko yang terjaga, tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 56 (zona optimis).

Optimisme tersebut didorong oleh proyeksi pertumbuhan kinerja perbankan dan keyakinan bahwa bank masih akan cukup mampu mengelola risiko di tengah ekspektasi peningkatan inflasi dan pelemahan nilai tukar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mencatat bahwa responden memiliki concern yang besar terhadap kondisi global yang terus berlangsung untuk jangka waktu yang lama (prolonged), dan bahkan memburuk, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap kinerja ekonomi Indonesia.

“Meskipun berbagai indikator perbankan saat ini dalam posisi yang resilience, perbankan masih sangat membutuhkan ekosistem bisnis yang vibrant untuk dapat tumbuh dengan baik,”kata Dian.

Prediksi akan melemahnya nilai tukar dan meningkatnya laju inflasi menarik ke bawah Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan I 2026 sehingga masuk ke zona pesimis atau berada di angka 45.

Keyakinan peningkatan laju inflasi didorong oleh faktor musiman seperti bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan perayaan Tahun Baru Imlek sehingga meningkatkan kenaikan harga barang dan jasa.

Terdapat faktor low based effect dari tahun sebelumnya yang mana pada tahun lalu terdapat diskon tarif listrik yang tidak diberlakukan kembali pada triwulan I 2026.

Selanjutnya, nilai tukar diperkirakan melemah seiring dengan masih tingginya tensi geopolitik global. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terakselerasi didorong oleh perkiraan peningkatan konsumsi masyarakat pada triwulan I 2026.

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan I 2026 masih dapat terjaga danterkendali.

Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 57 atau berada pada zona optimis seiring dengan keyakinan bahwa kualitas kredit tetap terjaga baik, Posisi Devisa Netto (PDN) pada level rendah dengan aset dan tagihan valuta asing (valas) yang lebih besar dibandingkan kewajiban valas (long position).

Risiko likuiditas juga diperkirakan masih terjaga didorong ekspektasi alat likuid perbankan dan dana pihak ketiga (DPK) yang masih akan tumbuh.

Seiring dengan perkiraan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan penyaluran kredit, net cashflow pada triwulan I 2026 diperkirakan meningkat. Selain itu, cash inflow juga diperkirakan meningkat seiring dengan adanya dana Pemerintah Daerah yang mulai masuk pada triwulan I 2026.

Selanjutnya, ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan I 2026 juga berada pada level optimis dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 67.

Optimisme pertumbuhan pada triwulan I 2026 didorong oleh ekspektasi bahwa kredit masih akan tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan kredit serta didukung dengan usaha bank dalam melakukan ekspansi kredit pada pipeline yang tersedia.

Industri pengolahan sebagai sektor ekonomi yang paling mendominasi penyaluran kredit perbankan, pada Januari 2026 tumbuh sebesar 6,60 persen (year on year/yoy), dan diproyeksikan tetap menjadi penggerak pertumbuhan kredit ke depan.

Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan bahwa pada triwulan I 2026, DPK juga diperkirakan tumbuh sejalan dengan usaha bank dalam memperoleh sumber dana untuk mendukung pertumbuhan kredit dan menjaga likuiditas.

Sebagai informasi, SBPO dilakukan pada Januari 2026 dengan melibatkan 93 bank responden, yang porsi total asetnya mencapai sebesar 94,17 persen dari total aset bank umum berdasarkan periode data Desember 2025.

Pada SBPO periode ini, OJK juga menghimpun informasi dari responden terkait outlook ekonomi global dan Indonesia Tahun 2026 serta pertumbuhan kredit UMKM.

Ekonomi global diperkirakan tumbuh moderat didorong oleh tingginya ketidakpastian dan geopolitik global. Sementara itu, sebagian besar bank responden optimis kredit UMKM pada triwulan I 2026 akan tumbuh dengan porsi yang meningkat dibandingkan total kredit.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melalui Survei Konsumen mencatat, keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat pada Februari 2026 dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada level optimis dengan angka di atas 100.

IKK Februari 2026 tercatat sebesar 125,2, meskipun lebih rendah dari IKK bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 127,0.

Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Februari 2026 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang tercatat sebesar 115,9, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya yang sebesar 115,1.

Dalam surveinya, BI mencatat bahwa meningkatnya IKE bersumber dari kenaikan seluruh komponen pembentuknya.

Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) tercatat masing-masing sebesar 125,0, 110,7, dan 112,0, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 123,7, 109,9, dan 111,8.

Sementara itu, mengenai ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tetap berada pada level optimis sebesar 134,4, meski lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 138,8.

BI mencatat, tetap kuatnya IEK bersumber dari optimisme ekspektasi penghasilan, ekspektasi ketersediaan lapangan kerja, dan ekspektasi kegiatan usaha yang masing- masing tercatat sebesar 140,7, 131,7, dan 130,9.

Mengenai kondisi keuangan konsumen, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) tercatat sebesar 71,6 persen pada Februari 2026, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 72,3 persen.

Sementara proporsi pembayaran cicilan/utang (debt installment to income ratio) sebesar 10,6 persen, lebih rendah dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 11,2 persen.

Adapun proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) sebesar 17,7 persen, lebih tinggi dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 16,5 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dinilai berpotensi menjadi matahari baru dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029. Akademisi Universitas Nasional (Unas) Jakarta Firdaus Syam mengungkapkan analisisnya mengenai Menhan Sjafrie secara budaya politik memiliki peluang sebagai matahari baru dalam Pilpres 2029.

“Hal tersebut disebabkan, karena ia memegang posisi strategis dan punya karakter petarung karena berasal dari Indonesia Timur,” kata Firdaus Syam dalam diskusi publik yang digelar DPP Indonesia Youth Congress, bertajuk ‘Posisi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam Pilpres 2029: Jabatan Strategis dan Modal Politik’ di Tamarin Hotel, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Firdaus melilhat sosok Sjafrie ini adalah pejuang dan petarung. Dia berpendapat bahwa orang-orang Sulawesi itu pada dasarnya berani-berani, cerdas, dan pejuang, misalnya seperti BJ Habibie, Jusuf Kalla (JK), Andi Muhammad Jusuf Amir, hingga Sjafrie Sjamsoeddin.

Peneliti Politik Milenial dan Penulis Buku Demokrasi dan Populisme Islam Gian Kasogi mengatakan bahwa Sjafrie adalah elite politik yang memiliki posisi strategis, jaringan inti Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) masuk bursa kandidat Pilpres 2029 berdasarkan hasil survei terbaru lembaga Indonesian Public Institute (IPI). Survei tersebut digelar pada 30 Januari 2026 hingga 5 Februari 2026 terhadap 1.241 responden yang merupakan masyarakat berusia 17 tahun - 65 tahun dan berasal dari 35 Provinsi di Indonesia.

Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah Multistage Random Sampling. Metode ini adalah teknik sampling di mana pemilihan sampel dilakukan dalam beberapa tahap (stage), dari unit besar ke unit yang lebih kecil, dan setiap tahap dilakukan secara acak (random).

Berdasarkan teknik sampling tersebut, sampel berasal dari 35 provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar 2,78 % pada tingkat kepercayaan sekitar 95 %.

“Berdasarkan hasil survei terbaru kami, sejumlah wajah-wajah baru masuk dalam bursa bakal capres 2029 seperti Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa," kata Peneliti IPI Abdan Sakura dalam konferensi pers rilis hasil survei bertajuk 'Peta Elektabilitas Calon Presiden 2029' di Semanggi, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Sejumlah wajah baru tersebut masuk dalam sepuluh besar tokoh untuk menjadi bakal capres 2029. Sjafrie berada di urutan ke-7 dengan tingkat elektabilitas di angka 7,5 persen disusul Purbaya Yudhi Sadewa 4,9 persen dan Sherly Tjoanda 3,8 persen.

"Elektabilitas Sjafrie Sjamsoeddin bersaing ketat dengan sejumlah tokoh kepala daerah, seperti Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berada di urutan ke-4 dengan elektabilitas 8,5 persen, lalu Gubernur Jakarta sekarang Pramono Anung di urutan ke-5 (elektabilitas 7,8 persen) dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (7,9 persen)," kata Abdan.

Lebih lanjut Abdan menuturkan bahwa munculnya wajah-wajah baru tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor mempengaruhi elektabilitas mereka seperti kepemimpinan, ketokohan, rekam jejak, publikasi media, integritas, visi - misi dan program kerja. Dia mencontohkan 4 indikator yang memperkuat elektabilitas Sjafrie Sjamsoeddin seperti kepemimpinan dan ketokohannya di angka 44 persen, rekam jejak kepemimpinan 17 persen, rekomendasi lingkungan dan media 12 persen serta integritas 10 persen.

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan setahun ternyata membantu memicu kebiasaan positif bagi anak-anak Indonesia. Hasil kajian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED), baru-baru ini menemukan adanya perubahan pada rutinitas makan anak-anak penerima MBG. Sekitar 80% orang tua yang disurvei peneliti RISED menyatakan bahwa, setelah hadirnya MBG, anak-anak mereka menjadi lebih rutin dalam mengonsumsi makanan bergizi.

Hasil survei RISED ini menjadi menarik karena membuka fakta baru dari lapangan yang belum sepenuhnya terungkap. Seringkali MBG mendapat kritikan dan narasi negatif dari pengguna sosial media yang belum tentu mewakili suara mayoritas publik yang sebenarnya. Akhir-akhir ini, MBG sering dituding kurang berkualitas dari sisi nutrisi. Fakta yang berbeda terkuak setelah diteliti secara ilmiah.

Direktur RISED M. Fajar Rachmadi, menjelaskan bagaimana mereka mendapatkan gambaran mendalam dari hasil survei yang mereka laksanakan baru-baru ini.

“Salah satu temuan dari pertanyaan mendalam kami kepada para orang tua siswa penerima MBG adalah, mereka tahu bahwa orang tualah yang bertanggung jawab memenuhi gizi dan kebutuhan anak mereka. Kehadiran MBG ini justru memberikan rasa tenang kepada keluarga ketika anak-anak mereka di sekolah dan survei kami menunjukkan, 55% orang tua setuju bahwa kebiasaan anaknya berubah menjadi tidak pilih-pilih makanan, setelah adanya program MBG," kata dia seperti dikutip, Jumat (27/2/2026).

Survei RISED ini sendiri melibatkan sekitar 1.800 orang tua dan berhasil memberikan gambaran awal mengenai efek mikro-harian program. Salah satu temuan dari survei tersebut menunjukkan bahwa 81% orang tua keluarga prasejahtera menyatakan mendukung keberlanjutan MBG.

“Menariknya lagi, ketika anak-anaknya bisa mendapatkan makanan di sekolah, orang tua juga merasa aman. Rasa aman ini timbul karena para orang tua yang kami survei yakin bahwa anak-anaknya mendapatkan makanan bergizi rutin melalui program MBG,” ujar Fajar menjabarkan hasil temuannya.

Selaras dengan hasil temuan tim RISED, dr. Andi Khomeini Takdir, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, berpendapat bahwa pemberian makanan bergizi secara rutin berpotensi membentuk kebiasaan makan yang lebih baik pada anak. Paparan harian terhadap menu MBG yang beragam membantu anak lebih mudah menerima variasi makanan. dr. Andi menilai, intervensi makanan sehat melalui MBG adalah ide yang baik untuk mengubah pola makan sehat anak-anak termasuk anak-anak dari keluarga menengah ke atas yang selama ini diasumsikan mendapat makanan bergizi yang baik di rumah.

“Jadi MBG menurut saya adalah program dengan niat yang bagus. Saya bisa memahami niat dari Presiden Prabowo dalam menginisiasi MBG ini karena saya pikir ini idenya sangat bagus. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tidak sedikit masyarakat kita tidak mampu mencukupi kebutuhan gizi mereka. Kedua, tidak hanya di kelas ekonomi lemah, ada juga orang-orang dengan kelas ekonomi menengah atau bahkan cukup tinggi tetapi kadang-kadang yang dimakan itu bukan makanan sehat,” terang dr. Andi.

Tidak hanya penelitian dari RISED saja yang menunjukkan adanya dampak positif program MBG kepada anak-anakk. Hasil evaluasi Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia (LabSosio UI) juga mencatat bahwa, MBG berdampak signifikan terhadap proses belajar anak-anak. Sebanyak 66,4% murid mengaku lebih bersemangat mengikuti pelajaran setelah adanya program MBG.

Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara asupan gizi yang baik dengan peningkatan energi, konsentrasi dan motivasi belajar. Program ini dinilai membantu pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, terutama bagi anak-anak dari kelompok sosial ekonomi rendah, dengan skor persepsi mencapai 4,30.

Manfaat MBG juga dirasakan langsung oleh sekolah. Kepala SD Negeri 24 Rufei Kota Sorong, Sientje Martentji Ajomi, menyebut murid menjadi lebih fokus dan antusias di kelas. “Anak-anak lebih aktif bertanya dan lebih ceria sepanjang hari,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) membidik lebih dari 30 juta pelaku usaha dalam penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan dihelat pada Mei hingga Juli mendatang.

Sekretaris Utama BPS Zulkipli menjelaskan sensus sepuluh tahunan ini akan mengadopsi pendekatan baru demi memotret transformasi dan struktur ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19, seperti perkembangan ekonomi digital yang banyak belum terekam data statistik.

Zulkipi menyampaikan bahwa basis data statistical business register BPS saat ini mencatat jumlah badan usaha di Indonesia telah melampaui angka 30 juta, mulai dari skala mikro hingga makro. Untuk mensurvei seluruh entitas tersebut, BPS menyadari perlunya evaluasi dari empat Sensus Ekonomi terdahulu.

"Kali ini kami tidak ingin mengulang kesalahan dari empat sensus sebelumnya. Pendekatannya akan sedikit berbeda. Kami akan mengedepankan bantuan dan sinergi dari kementerian/lembaga, seluruh asosiasi sejak awal kick-off untuk berkoordinasi dengan responden di seluruh Indonesia," ujarnya dalam Kick Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Zulkipli menyoroti bahwa pergeseran struktur dan perilaku ekonomi sebagai tantangan utama. Dia memberi contoh anomali fenomena banyaknya pusat perbelanjaan dan ruko yang kosong, tetapi di saat bersamaan mobilitas masyarakat dan perputaran arus ekonomi tetap terakselerasi tinggi.

Menurutnya, perkembangan tersebut tidak lepas dari pesatnya industri digital sehingga BPS akan memperluas metode pendataan. Sensus tidak hanya menyasar unit usaha yang wujudnya secara fisik sudah mapan (established).

"Walaupun ada dari sisi established, kita bisa melihat langsung usaha itu, tetapi yang tersimpan di dalam rumah tangga, harusnya dia akan dapat kita urai di pelaksanaan Survei Ekonomi 2026 ini," ungkap Zulkipli.

BPS, sambungnya, akan mengerahkan para pegawainya, para mahasiswa Politeknik Statistika STIS, hingga merektur masyarakat umum untuk mengeksekusi pendataan.

Tantangan Komunikasi dan Persepsi

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital Molly Prabawaty mengingatkan bahwa tantangan terberat Survei Ekonomi 2026 adalah tingkat respons (response rate) dan kepercayaan pelaku usaha.

Menurut Molly, keberhasilan memotret struktur ekonomi secara menyeluruh, yang merupakan amanat UU No. 16/1997 tentang Statistik, sangat bergantung pada narasi yang dibangun oleh pemerintah.

Berdasarkan evaluasi pascapendataan Survei Penduduk 2020 dan survei pelaku usaha 2025, sebanyak 68% pelaku usaha menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi asalkan memperoleh informasi yang komprehensif terkait tujuan sensus.

"Namun, sekitar 27% responden menyatakan keraguan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara pendataan statistik dan data perpajakan. Ini menunjukkan bahwa tantangan utama kita adalah memperjelas narasi," papar Molly.

Lebih lanjut, Molly mengutip Survei Opini Publik 2025 dari Lembaga Survei Indonesia yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penyedia data resmi sudah cukup solid di level 76%. Kendati demikian, efektivitas penyampaian informasi masih dinilai belum optimal, yakni baru menyentuh angka 61%.

"Artinya, trust atau kepercayaan itu sudah terbangun, tetapi penguatan strategi komunikasi dengan menjadikan seluruh pemangku kepentingan sebagai communication multiplier mutlak diperlukan," ucapnya.

JAKARTA - Lembaga survei Median merilis hasil temuan terbaru terkait persepsi publik terhadap konsistensi pemerintah Indonesia dalam membela Palestina , meskipun bergabung dalam inisiatif Board of Peace.

Direktur Median Rico Marbun menuturkan mayoritas responden masih menaruh kepercayaan terhadap sikap politik luar negeri Indonesia. “Sebanyak 55,7 persen responden menyatakan percaya bahwa pemerintah Indonesia tetap konsisten membela Palestina meskipun telah bergabung dengan BoP,” ujar Rico saat memaparkan hasil survei via Zoom, Senin (23/2/2026).

Dari angka tersebut, 37,6 persen responden menyatakan cukup percaya, sementara 18,1 persen menyatakan sangat percaya. Temuan ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh publik meyakini komitmen pemerintah terhadap isu Palestina tetap terjaga.

Namun demikian, survei ini juga mencatat adanya kelompok masyarakat yang meragukan konsistensi tersebut. Sebanyak 31,7 persen responden menyatakan tidak percaya, dengan rincian 20,9 persen menyatakan kurang percaya dan 10,8 persen menyatakan tidak percaya sama sekali.

Selain itu, terdapat 12,6 persen responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Menurut Rico, data ini menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan publik masih dominan, terdapat ruang yang cukup signifikan bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik.

“Angka 31,7 persen yang menyatakan tidak percaya menjadi catatan penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah diplomasi yang diambil tetap sejalan dengan amanat konstitusi dan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina,” ungkapnya.

Menurut dia, isu Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, tetapi juga memiliki dimensi historis dan emosional yang kuat di tengah masyarakat Indonesia.

Pengumpulan data survei ini dilaksanakan pada 10–14 Februari 2026. Survei dilakukan menggunakan kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan melalui berbagai platform media sosial dengan menyasar pengguna aktif berusia 17 tahun hingga di atas 60 tahun.

Distribusi kuesioner dilakukan secara proporsional terhadap populasi pengguna media sosial dan disebarkan melalui akun-akun media sosial yang menjangkau responden di seluruh wilayah Indonesia. Target jumlah responden dalam survei ini adalah 1.200 orang.

Hasil survei ini secara khusus dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna media sosial di Indonesia terkait isu yang diteliti, sehingga temuan mencerminkan pandangan kelompok masyarakat yang aktif di ruang digital.

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menyebut realisasi Angkutan Lebaran 2026 diprediksi bisa melebihi angka survei.

Berdasarkan pengalaman pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun lalu, realisasi di lapangan dapat lebih tinggi dibandingkan angka prakiraan awal.

"Melihat hasil survei tahun kemarin, kita harus mengantisipasi, karena ada kemungkinan realisasi akan lebih besar atau mendekati angka tahun kemarin," kata Menhub dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip pada Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan, angka prakiraan pergerakan masyarakat pada periode Lebaran 2026 tercatat sebesar 143,9 juta orang, atau turun sekitar 1,75 persen dibandingkan 2025 yang sebesar 146,4 juta orang. Meski demikian, pada realisasinya 2025, jumlah pergerakan masyarakat justru mencapai 154,6 juta orang, lebih tinggi dari angka survei.

Dengan melihat tren tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai perlu ada langkah antisipatif, khususnya di daerah dengan mobilitas tinggi. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian yaitu Lampung.

Dudy mengungkapkan Lampung masuk dalam lima besar tujuan favorit masyarakat dari kawasan Jabodetabek dengan perkiraan jumlah pergerakan mencapai 778,67 ribu orang. Kondisi ini dinilai perlu diantisipasi, terutama di Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang penyeberangan menuju Sumatera.

"Lampung masuk dalam lima besar tujuan favorit daerah Jabodetabek yang diperkirakan jumlah orang bergerak mencapai 778,67 ribu orang. Sepertinya orang Lampung banyak di daerah Jabodetabek sehingga ini pun perlu diantisipasi terutama di Pelabuhan Bakauheni," lanjutnya.

Ia menegaskan potensi peningkatan pergerakan tersebut menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk menyiapkan Angkutan Lebaran 2026 secara optimal dan maksimal, khususnya di wilayah dengan mobilitas tinggi seperti Lampung, agar arus mudik dan balik dapat berjalan aman serta lancar.

"Hal ini menjadi dasar kita semua untuk tetap menyiapkan Angkutan Lebaran 2026 secara optimal dan maksimal. Khususnya di wilayah dengan mobilitas tinggi seperti di Provinsi Lampung," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menyebut realisasi Angkutan Lebaran 2026 diprediksi bisa melebihi angka survei.

Berdasarkan pengalaman pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun lalu, realisasi di lapangan dapat lebih tinggi dibandingkan angka prakiraan awal.

"Melihat hasil survei tahun kemarin, kita harus mengantisipasi, karena ada kemungkinan realisasi akan lebih besar atau mendekati angka tahun kemarin," kata Menhub dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip pada Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan, angka prakiraan pergerakan masyarakat pada periode Lebaran 2026 tercatat sebesar 143,9 juta orang, atau turun sekitar 1,75 persen dibandingkan 2025 yang sebesar 146,4 juta orang. Meski demikian, pada realisasinya 2025, jumlah pergerakan masyarakat justru mencapai 154,6 juta orang, lebih tinggi dari angka survei.

Dengan melihat tren tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai perlu ada langkah antisipatif, khususnya di daerah dengan mobilitas tinggi. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian yaitu Lampung.

Dudy mengungkapkan Lampung masuk dalam lima besar tujuan favorit masyarakat dari kawasan Jabodetabek dengan perkiraan jumlah pergerakan mencapai 778,67 ribu orang. Kondisi ini dinilai perlu diantisipasi, terutama di Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang penyeberangan menuju Sumatera.

"Lampung masuk dalam lima besar tujuan favorit daerah Jabodetabek yang diperkirakan jumlah orang bergerak mencapai 778,67 ribu orang. Sepertinya orang Lampung banyak di daerah Jabodetabek sehingga ini pun perlu diantisipasi terutama di Pelabuhan Bakauheni," lanjutnya.

Ia menegaskan potensi peningkatan pergerakan tersebut menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk menyiapkan Angkutan Lebaran 2026 secara optimal dan maksimal, khususnya di wilayah dengan mobilitas tinggi seperti Lampung, agar arus mudik dan balik dapat berjalan aman serta lancar.

"Hal ini menjadi dasar kita semua untuk tetap menyiapkan Angkutan Lebaran 2026 secara optimal dan maksimal. Khususnya di wilayah dengan mobilitas tinggi seperti di Provinsi Lampung," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

KOMPAS.com-Tekanan finansial untuk membiayai orang tua dan anak menjadi beban mayoritas pekerja Indonesia. Sebanyak 90 persen responden mengaku berada dalam posisi sandwich generation.

Kondisi ini memengaruhi rencana pensiun. Sekitar 40 persen responden menurunkan ekspektasi gaya hidup saat pensiun. Sebanyak 23 persen menunda pensiun atau memperkirakan tetap bekerja setelah memasuki usia pensiun.

Temuan tersebut muncul dalam survei Sun Life bertajuk “Membayangkan Kembali Pensiun: Kesenjangan Pensiun di Asia atau Retirement Reimagined: Asia’s Retirement Divide”. Survei mencatat 77 persen responden Indonesia memperkirakan tetap bekerja setelah usia pensiun.

Perubahan demografi ikut memperberat situasi. Data ESCAP 2023 menunjukkan jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai 30,9 juta orang atau 11,1 persen populasi pada 2023. Angka ini diproyeksikan naik menjadi 64,9 juta orang atau 20,5 persen pada 2050. Peningkatan usia harapan hidup memperpanjang masa produktif dan kebutuhan dana jangka panjang.

Sebanyak 71 persen responden menyebut perlu penghasilan tambahan untuk menopang biaya hidup dan menjaga keamanan finansial jangka panjang. Bekerja lebih lama menjadi pilihan bagi sebagian orang, tetapi menjadi konsekuensi ekonomi bagi sebagian lainnya.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo melihat perbedaan kesiapan tersebut.

“Kami melihat dua realitas yang berbeda. Bagi mereka yang siap, bekerja lebih lama bisa menjadi pilihan yang menawarkan fleksibilitas dan kebebasan. Sementara bagi yang lain, bekerja lebih lama mencerminkan tekanan keuangan yang dihadapi. Merencanakan pensiun lebih awal dan secara menyeluruh adalah penentu realitas mana yang akan dijalani.”

Survei membagi responden dalam dua kelompok. Gold Star Planners merupakan kelompok yang menyiapkan pensiun secara matang. Stalled Starters menunda perencanaan. Sebanyak 43 persen responden yang menunda menyebut biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak sebagai alasan utama.

Perubahan juga terlihat dalam cara mencari informasi finansial. Penggunaan generative AI naik dari 13 persen menjadi 30 persen dibanding survei sebelumnya. Responden yang berkonsultasi ke bank turun dari 40 persen menjadi 31 persen. Konsultasi ke penasihat keuangan independen turun dari 44 persen menjadi 31 persen.

Albertus menilai teknologi membantu sebagai sumber informasi awal, tetapi keputusan jangka panjang memerlukan pertimbangan menyeluruh.

“Semakin banyak orang Indonesia yang umurnya lebih panjang. Namun, terlalu banyak yang masih tidak yakin apakah mereka bisa pensiun dengan nyaman. Itulah mengapa peran institusi keuangan semakin penting: menyediakan panduan dan solusi yang mengubah ketidakpastian menjadi pemberdayaan, serta membantu masyarakat membangun masa depan di mana pensiun dibentuk oleh peluang, bukan tekanan,” tambah Albertus.

Keamanan finansial berhubungan dengan optimisme menghadapi pensiun. Di antara responden yang optimistis, 60 persen menyebut rasa aman secara finansial sebagai faktor utama. Sebaliknya, 44 persen responden yang merasa gelisah khawatir tidak mampu memberi dukungan finansial kepada keluarga.

Sebanyak 24 persen responden belum memiliki rencana pensiun. Sekitar 34 persen baru menyusun rencana dalam dua tahun sebelum berhenti bekerja penuh waktu. Hanya 38 persen yang merasa sangat percaya diri terhadap rencana pensiun mereka.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Indekstat Research & Data Science merilis hasil Survei Nasional Peta Elektoral Januari 2026 yang memotret dinamika dukungan politik dan arah sistem kepartaian menjelang Pemilu 2029. Hasilnya, 79,2% masyarakat puas dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Survei nasional bertajuk “Peta Elektoral Januari 2026” dengan rentang pengumpulan data pada 11–25 Januari 2026 ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 38 provinsi secara proporsional dengan margin of error (MoE) sebesar 2,9%.

Populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang telah memiliki hak pilih.

Survei ini dirancang untuk memetakan persepsi publik berkaitan dengan dinamika sosial serta peta elektoral pada awal 2026.

Head Of Politik Indekstat Konsultan Indonesia Saiful Muhjab mengatakan dari hasil survei ini didapat bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh tingkat kepuasan publik yang cukup baik, mencapai 79,2%.

"Ditambah dengan nilai persepsi positif terhadap kinerja pemerintah pusat yang mencapai 85,8% serta tingginya optimisme masyarakat sebesar 82,6% yang meyakini Indonesia akan menuju arah yang lebih baik ke depan" jelas Saiful di Jakarta, Kamis (12/2/2025).

Saiful mengungkapkan dari hasil survei tersebut juga berdampak di level elektoral partai politik, di mana Partai Gerindra masih memimpin dengan elektabilitas secara tertutup sebesar 37,0%, disusul oleh PDIP 7,9%, Partai PKB 7,7%, Demokrat 6,9%, Golkar 5,8%, PKS 5,3% dan PAN 3,9%. Saiful mengungkap hal ini dilatarbelakangi oleh figur calon yang diusung.

"Menariknya, alasan utama masyarakat dalam memilih partai politik sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis 48,1% yakni ketertarikan pada figur calon yang diusung oleh partai tersebut 27,9%. Kekuatan partai-partai ini didukung oleh tingkat loyalitas pemilih yang stabil, di mana secara nasional terdapat 72,0% pemilih yang sudah mantap

dengan pilihannya" ungkapnya.

Saiful juga merinci secara spesifik, kelompok pemilih paling loyal (strong voters) ditemukan pada pendukung PKS 78,5%, PDI Perjuangan 77,4%, dan Golkar 74,1%, sementara Gerindra dan Nasdem menyusul dengan tingkat kemantapan masing-masing sebesar 72,3% dan 72,2%.

Sementara itu, menyinggung potensi bursa pencapresan ke depan Saiful memaparkan Prabowo Subianto masih mendominasi bursa calon Presiden 2029 mendatang dengan elektabilitas secara tertutup 48,9%, diikuti oleh Dedi Mulyadi 16,9% dan Anies Baswedan 10,1%.

"Mayoritas pemilih calon Presiden 2029 (49,7%) menyatakan faktor persona dan kepribadian calon adalah pertimbangan utama mereka," ucapnya.

Sejumlah tokoh nasional hadir dalam pemaparan hasil survei yaitu Pakar Politik UGM Mada Sukmajati, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus.

Bendahara Dewan Eksekutif Badan Pengawas dan Disiplin DPP Partai Gerindra Mohamad Hekal serta Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra.

Mada Sukmajati menyampaikan terdapat peningkatan elektabilitas Partai Gerindra, namun tidak ada perubahan yang sangat signifikan hingga menuju 2029. Menurutnya, diskusi ini relevan dikaitkan dengan Prolegnas Pemilu, terutama dalam membaca arah sistem kepartaian ke depan.

Mada juga mempertanyakan apakah tren politik 2029 akan menyerupai pola kemenangan Partai Demokrat pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mada menilai bagi partai-partai lain mengejar ketertinggalan Gerindra bukanlah hal yang mudah. Namun demikian, arah ke depan sangat bergantung pada keputusan internal Gerindra, apakah akan terus meningkatkan elektabilitas dengan konsekuensi penataan ulang koalisi, atau justru menahan laju di kisaran sekitar 30%.

Menurut Mada, kekuatan tersebut lebih bersumber pada figur Prabowo Subianto dibandingkan institusi partai, sehingga akan sangat tergantung pada sejauh mana kepuasan internal Gerindra.

Mada menekankan pentingnya pengelolaan kontestasi politik ke depan. Mada mengingatkan dominasi kekuatan politik yang terlalu besar tidak pantas jika tidak dimanajemen dengan baik. Ia juga menilai bahwa beberapa narasi politik di tingkat DPRD sebelumnya justru tidak menguntungkan bagi Partai Gerindra. Dalam situasi ini, Mada mempertanyakan apakah partai-partai lain akan menyerah melihat dominasi Gerindra, atau justru memandangnya sebagai peluang politik.

Mada menambahkan, dari perspektif koalisi pemerintahan saat ini, manfaat kekuasaan paling besar dirasakan oleh Partai Gerindra, termasuk dibandingkan dengan partai-partai di luar pemerintahan. Hal ini memunculkan kemungkinan adanya redefinisi peran partai penyeimbang atau reposisi politik, khususnya oleh PDI Perjuangan. Ia juga menilai bahwa partai-partai di luar koalisi belum mampu membuat program alternatif mereka diterima publik.

Mada menilai secara nyata sistem kepartaian Indonesia pada 2029 berpotensi mengarah pada sistem partai hegemonik. Terkait perilaku pemilih, Mada menjelaskan bahwa meskipun partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 tergolong tinggi, hasilnya tidak menunjukkan kejutan besar.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membaca karakter pemilih dalam rentang waktu beberapa tahun, khususnya pada generasi milenial dan Gen Z, termasuk menguji seberapa kuat party identification dan konsistensi pilihan mereka hingga 2029.

Dalam konteks kelembagaan, Mada menyampaikan bahwa temuan survei ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi II DPR dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu. Menurutnya, dari sudut pandang Gerindra, revisi besar mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Namun, isu ambang batas parlemen tetap krusial. Jika ambang batas dipertahankan di angka 4%, maka banyak partai berpotensi tidak lolos ke parlemen, sehingga perlu dipertimbangkan kembali, termasuk implikasinya bagi penyelenggara pemilu.

Terkait pencalonan Presiden 2029, Mada menilai belum muncul figur calon presiden yang benar-benar kuat dan sepadan dari sisi kepemimpinan partai. Sebaliknya, kontestasi calon wakil presiden dinilai akan jauh lebih terbuka. Ia juga mengingatkan bahwa jika skema calon tunggal tidak diperbolehkan, terdapat potensi munculnya calon simbolik atau praktik politik transaksional. Meskipun elektabilitas Prabowo dinilai kuat, menurutnya tetap ada berbagai tantangan personal dan politik yang perlu diperhitungkan menjelang 2029.

Perwakilan Partai Gerindra Mohamad Hekal menanggapi dengan menjelaskan pada Pemilu 2024 fenomena quartile effect semakin melemah, karena paket-paket suara tidak lagi sepenuhnya bergantung pada figur caleg tertentu. Hampir seluruh wilayah telah terjangkau oleh mesin partai, sehingga ruang untuk mendapatkan quartile effect menjadi semakin kecil. Ia menyampaikan bahwa Gerindra sempat berasumsi target kemenangan hingga 53%, namun hasil akhirnya menempatkan partai di urutan ketiga. Menurutnya, hal tersebut tidak dimaknai sebagai keinginan untuk mendominasi seluruh ruang politik.

Hekal juga menegaskan hasil survei seperti ini penting sebagai bahan evaluasi internal, termasuk untuk mempertajam program-program partai di masyarakat, mengidentifikasi program unggulan yang berhasil maupun yang

kurang sukses. Ia menyoroti faktor ekonomi sebagai variabel penting, mengingat basis pemilih banyak berasal dari kelompok desil 1–8. Isu lapangan pekerjaan dinilai krusial, terutama karena sebagian pemilih dari kalangan buruh masih belum memiliki preferensi politik yang mantap.

Deddy Sitorus menyampaikan bahwa fenomena quartile effect juga tidak terlihat signifikan. Deddy mempertanyakan mengapa diskusi elektabilitas tidak dikaitkan secara lebih serius dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Menurutnya, tingkat kepuasan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas politik, khususnya bagi pihak incumbent. Ia menilai bahwa pendekatan survei kuantitatif saja tidak cukup, dan perlu dilengkapi dengan pendalaman kualitatif seperti FGD agar fenomena yang terjadi di publik dapat dijelaskan secara lebih komprehensif. Ia juga mempertanyakan dinamika pemilih kuat (strong voters) dan potensi manuver politik mereka.

Politisi Partai Demokrat Herzaky Mahendra menyampaikan meskipun saat ini Demokrat berada di posisi keempat, partai tidak menyerah dan akan terus mengaktifkan mesin partai. Ia menyebutkan bahwa konsolidasi telah berjalan sejak lebih dari satu tahun pascakampanye. Herzaki menyampaikan Demokrat berkomitmen untuk mengawal dan memaksimalkan keberhasilan program-program pemerintah, sekaligus mendorong kader-kadernya untuk bertanggung jawab secara politik.

"Peran media dan masyarakat dalam melakukan pengawasan juga dinilai sangat penting," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melalui Survei Penjualan Eceran (SPE) memprakirakan kinerja penjualan eceran meningkat pada Januari 2026, tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang diprakirakan tumbuh sebesar 7,9 persen (year on year/yoy).

“Kinerja penjualan eceran tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan kelompok barang budaya dan rekreasi; makanan, minuman, dan tembakau; serta subkelompok sandang,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, secara bulanan, penjualan eceran pada Januari 2026 diprakirakan terkontraksi sebesar 0,6 persen (month to month/mtm) sejalan dengan normalisasi konsumsi masyarakat setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Meski demikian, kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,7 persen (mtm).

Mengenai realisasi pada Desember 2025, IPR tumbuh sebesar 3,5 persen (yoy) terutama didukung oleh pertumbuhan penjualan suku cadang dan aksesori; makanan, minuman, dan tembakau; serta barang budaya dan rekreasi.

Secara bulanan, penjualan eceran pada Desember 2025 tumbuh sebesar 3,1 persen (mtm), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,5 persen (mtm).

Peningkatan tersebut didorong oleh kinerja mayoritas kelompok, terutama peralatan informasi dan komunikasi; barang budaya dan rekreasi; suku cadang dan aksesori; serta makanan, minuman, dan tembakau sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat saat HBKN Natal dan Tahun Baru.

Dari sisi harga, tekanan inflasi tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Maret dan Juni 2026, diprakirakan meningkat.

Hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Maret dan Juni 2026 yang tercatat masing-masing sebesar 175,7 dan 156,3, lebih tinggi dibandingkan dengan IEH pada periode sebelumnya sebesar 168,6 dan 154,5. Peningkatan tersebut didorong oleh ekspektasi kenaikan harga pada periode HBKN Idulfitri 1447 H.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026