REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menaikkan tarif sejumlah rute Transjabodetabek. Hal itu dilakukan karena beban subsidi yang ditanggung Jakarta untuk layanan transportasi umum ke daerah penyangga dinilai terlalu besar.

Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai besaran tarif Transjabodetabek memang sudah semestinya mengalami penyesuaian. Pasalnya, tarif Transjabodetabek yang berlaku saat ini dinilai terlalu murah jika dibandingkan dengan layanan transportasi umum lainnya, seperti KRL.

"Nah, kalau menurut saya, tarif disesuaikan tidak masalah selama kompetitif dengan tarif KRL," kata dia saat dihubungi Republika, Sabtu (6/6/2026).

Diketahui, saat ini tarif yang berlaku untuk layanan Transjabodetabek adalah Rp 3.500. Bahkan, tarif yang berlaku pada pukul 05.00 hingga pukul 07.00 hanya Rp 2.000.

Menurut peneliti senior Institut Studi Transportasi (Instran) itu, besaran tarif tersebut terlalu murah untuk layanan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga. Mengingat, tarif KRL sudah berada di atas tarif Transjabodetabek.

"Jadi, bayangkan saja, KRL Bogor-Kota saja Rp 6.000. Masa Transjakarta (Transjabodetabek--Red) Rp 3.500? Kan terlalu murah. Nah, makanya itu harus disesuaikan," kata Deddy.

Meski begitu, ia menilai penyesuaian tarif itu juga harus mempertimbangkan kemampuan bayar dan keinginan bayar (ability to pay-willingness to pay/ATP-WTP) masyarakat untuk menggunakan Transjabodetabek. Menurut dia, tarif yang masih masuk akal untuk layanan Transjabodetabek berkisar antara Rp 4.000 hingga Rp 6.000. Besaran tarif itu juga dinilai kompetitif dengan layanan KRL.

"Jadi masyarakat bisa memilih. Tarif sama, bisa memilih, mau menggunakan KRL atau menggunakan Transjakarta," kata dia.

Deddy menilai penyesuaian tarif itu tidak akan berdampak besar terhadap kembalinya masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Pasalnya, rata-rata pengguna layanan Transjabodetabek merupakan pekerja. Selain itu, kebanyakan juga merupakan mantan pengguna KRL.

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai kenaikan tarif Transjabodetabek sudah mesti dilakukan, termasuk tarif Transjakarta. Pasalnya, sudah lebih dari 20 tahun tarif Transjakarta tidak pernah mengalami kenaikan.

"Layanan sejenis di daerah lain itu sudah di atas Rp 4.000. Apalagi Transjakarta sudah menggratiskan 15 kelompok masyarakat. Jadi enggak apa-apa naik," kata dia.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menilai butuh ketegasan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan tarif layanan Transjakarta. Mengingat, wacana itu sudah lama muncul.

"Enggak masalah kok. Masyarakat masih sanggup dengan tarif misalnya Rp 5.000," kata dia.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif sejumlah rute Transjabodetabek dalam waktu dekat. Mengingat, besaran subsidi untuk 18 rute Transjabodetabek mencapai Rp 401 miliar untuk tahun anggaran 2026, atau sekitar 10 persen dari total subsidi yang diberikan untuk layanan Transjakarta sebesar Rp 4,1 triliun.

Bayu Adji P

Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, diperkirakan akan dipadati puluhan ribu pengunjung pada akhir pekan 6–7 Juni 2026. Menyusul tingginya aktivitas tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas dan pengaturan transportasi untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi.

Menurut Dishub DKI Jakarta, jumlah pengunjung yang datang ke kawasan GBK diperkirakan mencapai sekitar 37.800 orang pada Sabtu (6/6) dan meningkat menjadi 43.000 orang pada Minggu (7/6). Lonjakan ini dipicu oleh berbagai agenda besar yang berlangsung secara bersamaan di kawasan tersebut.

Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan petugas telah disiagakan di sejumlah titik strategis untuk mengatur arus lalu lintas dan memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar.

Menurut Budi, pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama kepolisian dan penyelenggara kegiatan untuk meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan.

"Kami telah menyiapkan personel untuk melakukan pengaturan lalu lintas, pengawasan parkir, serta koordinasi dengan pihak kepolisian dan penyelenggara kegiatan. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan dan keselamatan pengguna jalan,” kata Budi, dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (5/6/2026).

Sejumlah kegiatan yang digelar di kawasan GBK akhir pekan ini antara lain konser EXO Planet #6 ExhOrizon in Jakarta di Indonesia Arena, konser Raisa Love & Let Go di JICC Plenary Hall, Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Festival Jamu Nusantara 2026, hingga pameran Indofest 2026. Kehadiran berbagai acara tersebut diperkirakan menjadi pemicu utama meningkatnya volume kendaraan menuju kawasan GBK.

Untuk mengantisipasi kemacetan, Dishub DKI telah menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas dari berbagai arah menuju kawasan Senayan. Pengalihan arus akan diberlakukan secara situasional apabila volume kendaraan mengalami peningkatan signifikan.

Selain pengaturan lalu lintas, Dishub juga menyiapkan kantong parkir resmi di sejumlah titik dalam kawasan GBK. Berdasarkan data Dishub DKI, total kapasitas parkir yang tersedia mencapai 1.957 kendaraan roda empat dan 8.229 kendaraan roda dua.

Budi mengimbau pengunjung agar memanfaatkan area parkir resmi yang telah disediakan dan tidak memarkir kendaraan di badan jalan. Menurutnya, parkir liar berpotensi memperparah kepadatan lalu lintas dan mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya.

Dishub DKI juga mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum saat menuju kawasan GBK. Kawasan tersebut telah terhubung dengan berbagai layanan Transjakarta serta MRT Jakarta melalui Stasiun Istora Mandiri yang beroperasi hingga tengah malam.

"Penggunaan transportasi umum merupakan pilihan yang paling efektif untuk menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan. Kami mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, maupun Commuter Line agar perjalanan lebih nyaman, aman, dan efisien," ungkap Budi.

Berikut rekayasa lalin yang disiapkan:

a. Lalu lintas dari Selatan:

1. Blok M menuju Utara (Tanah Abang) dapat melalui Jl. Panglima Polim-Jl. Kyai MajaJl. Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City)- Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Penjernihan-Jl. KH. Mas Mansyur-dan seterusnya;
2. Blok M menuju ke Barat (Slipi) dapat melalui Jl. Panglima Polim-Jl. Kyai Maja-Jl. Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City)- Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Letjen S. Parman-dan seterusnya;
3. Blok M menuju Timur (Kampung Melayu) dapat melalui Jl. Trunojoyo-Jl. Wolter Monginsidi-Jl. Gunawarman-Jl. Senopati-Jl. Suryo-Jl. Kapten Tendean-Jl. H.R. Rasuna Said-Jl. Prof. Dr. Satrio-Jl. Raya Casablanca-dan seterusnya;

b. Lalu lintas dari Utara:

Tanah Abang menuju ke Selatan (Blok M) dapat melalui Jl. K.H. Mas Mansyur-Jl. Penjernihan-Jl. Penjompongan-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Kebayoran Baru-Jl. Kyai Maja-Jl. Panglima Polim-dan seterusnya;

c. Lalu lintas dari Barat:

1. Slipi menuju Selatan (Blok M) dapat melalui Jl.Letjen S Parman-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Kebayoran Baru-Jl. Pakubuwono VI-Jl. Bumi-Jl. Kyai Maja-Jl. Panglima Polim-dan seterusnya;
2. Slipi menuju Timur (Tebet) dapat melalui Jl. S Parman- Jl. Pejompongan- Jl. Penjernihan- Jl. RM Margono-Jl. Galunggung- Jl.Dr Saharjo- Jl. Prof Dr Soepomo-Jl. MT Haryono-dan seterusnya.

d. Lalu lintas dari Timur

Tebet menuju Barat (Slipi) dapat melalui Jl. Kapten Tendean-Jl. Wolter MonginsidiJl. Trunojoyo- Jl. Kyai Maja-Jl. Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City)- Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Letjen S. Parman-dan seterusnya.

Kantong Parkir GBK

1. Plaza Tenggara
2. Plaza Selatan
3. Istora
4. Elevated Selatan
5. Elevated Utara
6. Akuatik
7. Lapangan ABC
8. Stadion Madya
9. Masjid Albina
10. Lapangan Softball
    

Rute Transjakarta Halte Gelora Bung Karno

1. Rute 1 Kota-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 00.00-23.59 WIB dan Minggu pukul 07.00-23.59 WIB.
2. Rute 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.
3. Rute 1W Blok M-Ancol dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.
4. Rute 3F Kalideres-Senayan Bank Jakarta dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.
5. Rute 6M Stasiun Manggarai-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.
6. Rute 6V Ragunan-Senayan Bank Jakarta dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.
7. Rute 9C Pinang Ranti-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.
8. Rute 10H Tanjung Priok-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

Rute Transjakarta Halte Gelora Bung Karno 2

1. Rute 1N Tanah Abang-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.
2. Rute 1P Senen-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.
3. Rute 6D Stasiun Tebet-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

Operasional MRT Jakarta (titik pemberhentian Stasiun Istora Mandiri)

Sabtu-Minggu: 05.00-24.00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi langkah PT Astra International Tbk. (ASII) yang mendorong karyawannya menggunakan transportasi umum. Dukungan sektor swasta dinilai penting untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan massal sekaligus mengurangi kemacetan di Jakarta.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan perusahaan dengan jumlah karyawan besar memiliki peran strategis dalam mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Menurutnya, tingkat konektivitas transportasi publik di Jakarta saat ini telah mencapai lebih dari 93%. Namun, tingkat penggunaan transportasi umum secara rutin masih berada di bawah 30% dari total mobilitas masyarakat.

Pramono menargetkan porsi pengguna transportasi umum dapat melampaui 30% pada tahun depan. Dia meyakini peningkatan penggunaan angkutan massal akan berdampak pada penurunan kemacetan di Ibu Kota.

"Kalau bisa tahun depan sudah di atas 30% sehingga dengan begini pasti secara signifikan akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta karena orang bersedia beralih habitnya, kebiasaannya, budayanya dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi transportasi umum," ujar Pramono di Menara Astra, Jumat (5/6/2026).

Dia menjelaskan jaringan transportasi publik Jakarta kini makin terintegrasi melalui berbagai moda, seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT. Selain itu, layanan juga telah terhubung dengan kawasan penyangga, termasuk Cikarang dan Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut Pramono, ketersediaan pilihan moda yang makin beragam diharapkan dapat menarik lebih banyak masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi. Saat ini, sekitar 4 juta orang tercatat melakukan perjalanan menuju Jakarta setiap hari menggunakan kendaraan pribadi.

Dia berharap inisiatif yang dijalankan Astra dapat diikuti perusahaan lain untuk mendorong karyawan memanfaatkan transportasi umum, khususnya saat berangkat dan pulang kerja.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Astra International Tbk. Rudy mengatakan perusahaan menjalankan program "Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta" sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya peningkatan penggunaan transportasi publik.

Menurut Rudy, program tersebut juga ditujukan untuk memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung pengembangan mobilitas perkotaan yang lebih berkelanjutan.

"Kami berharap kolaborasi program ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa,” ujarnya.

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy merespons rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero membangun konektivitas jalur kereta api dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan jalur tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan jaringan rel terintegrasi di Pulau Sumatera.

Menurut dia, gagasan tersebut merupakan visi besar yang patut diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, berbasis kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha, serta tidak mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatra saat ini.

"Kita mendukung penuh visi Presiden untuk menghadirkan konektivitas rel yang terintegrasi dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Namun pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada panjang jalur yang dibangun. Yang lebih penting adalah memastikan jalur yang sudah ada berfungsi optimal, cepat, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat," ujar Gus Rivqy di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menyoroti hingga saat ini sejumlah layanan kereta api di Sumatera masih menghadapi tantangan efisiensi dan kecepatan perjalanan. Bahkan pada beberapa lintas, termasuk koridor Lampung–Palembang, pemanfaatannya dinilai belum optimal dan masih membutuhkan peningkatan kapasitas maupun kualitas layanan.

"Jangan sampai kita berbicara membangun ribuan kilometer rel baru, sementara pada beberapa jalur eksisting kereta masih bergerak relatif lambat dan utilisasinya belum maksimal. Koridor Lampung-Palembang atau Palembang-Lubuk Linggau misalnya masih membutuhkan penguatan agar benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas penumpang dan distribusi barang," tegasnya.

Selain itu, Gus Rivqy juga mengingatkan bahwa jaringan perkeretaapian Sumatera selama ini masih didominasi oleh angkutan barang, khususnya komoditas tambang dan logistik tertentu. Karena itu, perencanaan rel lintas Sumatera harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan angkutan barang dan pelayanan penumpang.

"Ke depan, rel Sumatera jangan hanya dipersepsikan sebagai jalur pengangkutan tambang atau komoditas. Kita ingin hadirnya jaringan kereta yang juga memperkuat mobilitas masyarakat, membuka akses ekonomi daerah, mendukung pariwisata, serta menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru," katanya.

Lihat video: KAI Resmi Tambah Jadwal Perjalanan Kereta Api Hadapi Libur Panjang Akhir Pekan



Kapoksi FPKB Komisi VI DPR itu menilai pembangunan jaringan rel lintas Sumatera harus disinergikan dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Menurutnya, keberadaan jalan tol Trans Sumatera yang hingga kini juga belum sepenuhnya optimal dari sisi konektivitas dan utilisasi menjadi pelajaran penting agar pembangunan rel dilakukan dengan kajian yang matang.

"Kita memiliki jalan tol Trans Sumatera yang pembangunannya masih terus berproses dan pemanfaatannya juga belum maksimal di beberapa ruas. Karena itu, pembangunan rel lintas Sumatera harus benar-benar didasarkan pada perencanaan yang terintegrasi, proyeksi permintaan yang kuat, serta kemampuan pembiayaan yang terukur agar tidak menjadi proyek yang besar di atas kertas tetapi minim manfaat di lapangan," jelasnya.

Gus Rivqy mendorong KAI bersama pemerintah untuk menyusun peta jalan yang jelas, dimulai dari optimalisasi jalur eksisting, peningkatan kecepatan perjalanan, pembangunan jalur penghubung yang paling mendesak secara ekonomi, hingga pengembangan konektivitas penuh Banda Aceh–Bandar Lampung secara bertahap.

"Visi besar harus disambut dengan langkah yang realistis. Kita ingin rel lintas Sumatera menjadi simbol kemajuan transportasi nasional, tetapi keberhasilannya harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata dari panjang rel yang berhasil dibangun," katanya.

Bisnis.com, BATAM - Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat inflasi tahunan sebesar 3,92 persen pada Mei 2026, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,08 persen. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai dan sayuran, masih menjadi faktor utama pendorong inflasi di daerah tersebut.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kepri secara bulanan pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,38 persen (month to month/mtm), sedikit lebih rendah dibandingkan April 2026 yang mencapai 0,43 persen (mtm).

Inflasi bulanan terjadi di seluruh daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kepri. Kabupaten Karimun mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,63 persen, disusul Kota Tanjungpinang sebesar 0,59 persen dan Kota Batam sebesar 0,33 persen.

Secara tahunan, inflasi Kepri meningkat dari 3,06 persen pada April 2026 menjadi 3,92 persen pada Mei 2026. Angka tersebut juga menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi keempat di Sumatera setelah Aceh sebesar 5,12 persen, Sumatra Utara 4,35 persen, dan Riau 3,95 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony P Widijarto, mengatakan tekanan inflasi pada Mei terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,27 persen (mtm) dengan andil 0,37 persen.

"Kenaikan harga cabai merah, tomat, sawi hijau, dan ketimun menjadi penyumbang utama inflasi. Kondisi ini dipengaruhi berakhirnya masa panen raya di wilayah Sumatera bagian utara yang selama ini menjadi salah satu pemasok kebutuhan pangan ke Kepri," kata Rony dalam keterangan resminya.

Selain kelompok pangan, kelompok transportasi juga mengalami inflasi sebesar 0,25 persen (mtm) dengan andil 0,03 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi dampak rambatan harga energi global yang mendorong penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Meski demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi berhasil tertahan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi sebesar 1,35 persen (mtm).

Menurut Rony, penurunan harga emas perhiasan menjadi faktor utama yang menahan laju inflasi pada Mei 2026.

"Deflasi pada kelompok perawatan pribadi terjadi sejalan dengan koreksi harga emas global di tengah penyesuaian portofolio investor terhadap berbagai instrumen keuangan dunia," ujarnya.

Di tengah meningkatnya tekanan harga, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat koordinasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Sepanjang Mei 2026, berbagai langkah pengendalian inflasi telah dilakukan, mulai dari High Level Meeting (HLM) TPID Kepri dan Kota Tanjungpinang, edukasi masyarakat mengenai inflasi, publikasi iklan layanan masyarakat, hingga pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah di Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun.

Selain itu, penguatan kelembagaan TPID dan peningkatan kapasitas pengelola klaster pangan juga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Memasuki Juni 2026, Bank Indonesia mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah potensi dampak El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat yang diperkirakan berlangsung hingga semester II tahun ini.

Risiko lain berasal dari kenaikan harga energi global yang berpotensi memengaruhi harga BBM dan LPG nonsubsidi, tarif angkutan udara, serta biaya logistik.

Di sisi pangan, berakhirnya musim panen di sejumlah daerah sentra produksi Sumatera diperkirakan dapat memengaruhi pasokan komoditas hortikultura dan mendorong kenaikan harga.

Meski demikian, Bank Indonesia optimistis tekanan inflasi masih dapat dikendalikan melalui sinergi bersama pemerintah daerah.

"Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan TPID melalui peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah, serta berbagai program stabilisasi harga agar inflasi Kepri tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 plus minus 1 persen pada akhir 2026," kata Rony.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera memutuskan tarif baru Transjabodetabek rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Pemprov DKI Jakarta juga akan menyesuaikan tarif rute Transjabodetabek lainnya.

Diketahui, Transjabodetabek Blok M-Bandara Soetta resmi beroperasi pada Kamis (12/3/2026) dengan tarif Rp3.500 untuk tiga bulan pertama. "Untuk tarif Transjabodetabek Blok M, segera akan kami putuskan, pada bulan-bulan ini," kata Pramono, Jumat (5/6/2026).

Selain Blok M-Bandara Soetta, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyesuaikan sejumlah tarif rute Transjabodetabek rute lainnya. Meski demikian, dia belum bisa mengungkap besaran tarif baru moda transportasi umum tersebut.

"Kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Transjabodetabek lainnya," ucapnya.

Pramono mengaku, kenaikan tarif Transjabodetabek itu dilakukan karena subsidi yang diberikan terlalu besar ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Oleh karenanya, kenaikan tarif dinilai bisa mengurangi beban subsidi itu. "Perlu penyesuaian karena memang subsidinya terlalu besar," ucapnya.

Khusus tarif baru rute Blok M-Bandara Soetta tentunya akan lebih mahal ketimbang layanan Transjabodetabek lainnya. Sebab, rute tersebut menempuh jarak yang jauh ditambah biaya parkir di bandara yang terbilang mahal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pengembangan proyek Trans Railway Sumatra atau jalur kereta Trans Sumatra rute Banda Aceh hingga Bandar Lampung tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ditemui usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (4/6/2026), Menhub mengatakan pemerintah mencari berbagai skema pembiayaan alternatif guna mendukung percepatan pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut.

"Kita tentu harus berinovasi. Kita tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN," kata Menhub.

Pemerintah akan mengedepankan berbagai inovasi pembiayaan sehingga pengembangan jalur kereta Trans Sumatra dapat berjalan tanpa bergantung pada dukungan APBN. Dudy mengatakan pemerintah membuka peluang keterlibatan berbagai sumber pendanaan di luar APBN untuk mendukung realisasi proyek strategis transportasi nasional tersebut.

Ia menambahkan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) maupun sektor swasta menjadi salah satu harapan pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangunan jalur kereta Trans Sumatra.

"Iya, tentunya harapan kita (bakal melibatkan Danantara atau private sector)," ujarnya.

Proyek jalur kereta Trans Sumatra merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung angkutan logistik yang lebih efisien sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini akan kita matangkan. Kemudian kita akan segera tindak lanjuti sebagai bagian dari harapan maupun keinginan Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengembangkan transportasi kereta api yang lebih efisien, khususnya di luar Jawa," katanya.

Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatra dengan panjang sekitar 1.700 kilometer (km) yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.

Bisnis.com, JAKARTA — Operator logistik nasional masih menghadapi tantangan efisiensi di tengah dorongan penerapan logistik hijau (green logistics). Tingginya biaya transportasi, keterbatasan infrastruktur, hingga ketidakpastian permintaan dinilai membuat sebagian pelaku usaha masih fokus menyelesaikan persoalan operasional dasar.

Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Nofrisel mengatakan ruang efisiensi yang dimiliki operator logistik relatif terbatas karena sebagian besar komponen biaya berada di luar kendali perusahaan.

Harga bahan bakar, tarif tol, dan biaya tenaga kerja masih menjadi penyumbang utama biaya transportasi nasional.

“Kalau bicara transportasi darat Jakarta-Surabaya misalnya, 40% sampai 50% itu bahan bakar. Sisanya tol dan tenaga kerja. Jadi ruang yang benar-benar bisa kita efisiensikan sebenarnya terbatas,” ujarnya dalam Roundtable Discussion yang digelar Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), dikutip Rabu (3/6/2026).

Menurut Nofrisel, tingginya biaya logistik nasional juga dipengaruhi kondisi geografis Indonesia serta belum optimalnya integrasi antarmoda transportasi.

Dia mencontohkan konektivitas antara bandara dan kereta api masih terbatas dan mayoritas melayani penumpang, bukan angkutan barang. Saat ini layanan tersebut baru tersedia di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), dan Bandara Kualanamu.

Akibatnya, biaya distribusi sulit ditekan meskipun perusahaan telah melakukan berbagai upaya efisiensi internal.

“Kalau kita bicara logistik Indonesia memang relatif mahal karena banyak faktor yang tidak bisa kita kontrol,” katanya.

Efisiensi dan Logistik Hijau

Di sisi lain, tuntutan penerapan green logistics terus meningkat. Namun, sejumlah pelaku usaha menilai transisi menuju operasional yang lebih ramah lingkungan belum selalu sejalan dengan kondisi bisnis di lapangan.

PT Elnusa Petrofin, misalnya, mengaku masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga efisiensi distribusi akibat fluktuasi permintaan yang sulit diprediksi.

Sebagai distributor bahan bakar minyak (BBM) hingga wilayah terpencil, perusahaan harus menyiapkan stok dan armada cadangan untuk menjaga pasokan tetap tersedia. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan biaya operasional.

“Lean [efisien] saja masih berat, sekarang sudah dituntut green juga,” ujar perwakilan Petrofin.

Menurut perusahaan, adopsi green logistics akan lebih cepat apabila memberikan manfaat langsung terhadap efisiensi biaya operasional, bukan hanya mendukung citra keberlanjutan perusahaan.

Sementara itu, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menghadapi tantangan berbeda. Meski telah menggunakan moda transportasi berbasis listrik, perusahaan tetap menghadapi keterbatasan efisiensi karena ketergantungan pada teknologi impor dan tuntutan menjaga keselamatan operasional.

Tantangan Regulasi dan Infrastruktur

Retrofin juga menyoroti regulasi pengelolaan limbah yang dinilai masih menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi sirkular.

Salah satu contohnya adalah pengumpulan minyak jelantah di SPBU untuk diolah menjadi bahan baku sustainable aviation fuel (SAF). Menurut perusahaan, proses pengangkutan minyak jelantah memerlukan perizinan yang lebih kompleks dibandingkan distribusi minyak goreng biasa sehingga biaya logistik menjadi lebih tinggi.

Persoalan serupa juga dihadapi Perum Bulog. Sebagai operator pangan yang menjalankan penugasan public service obligation (PSO), Bulog harus menjaga ketersediaan dan distribusi beras dalam berbagai kondisi.

Saat ini Bulog mengelola sekitar 5,3 juta ton stok beras. Besarnya volume stok membuat biaya penyimpanan dan distribusi ikut meningkat.

“Makin besar stok yang dikelola, biaya logistik dan penyimpanannya ikut naik,” ujar perwakilan Bulog.

Untuk meningkatkan efisiensi, Bulog mulai menerapkan pola distribusi berbasis hub and spoke dengan memperkuat titik penyimpanan di luar Jawa. Namun, keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan, terutama di kawasan Indonesia timur.

Di Papua, misalnya, biaya distribusi tetap tinggi karena minimnya muatan balik sehingga pengiriman barang sering berlangsung satu arah.

Sekalipun memanfaatkan program Tol Laut, distribusi dari pelabuhan ke pusat-pusat konsumsi masih membutuhkan waktu dan biaya yang besar.

“Kadang biaya angkutnya bisa lebih mahal daripada harga barangnya,” katanya.

Menurut Bulog, pengembangan kawasan industri di sekitar pelabuhan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi biaya logistik melalui pengolahan bahan baku yang lebih dekat dengan pusat distribusi.

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia mulai mengandalkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok pupuk nasional.

Perusahaan memantau distribusi secara real time melalui command center yang terhubung dengan kapal, truk, gudang, hingga kios distribusi.

“Kita bisa tahu stok di kios tinggal berapa dan kapan harus dikirim,” ujar perwakilan Pupuk Indonesia.

Digitalisasi juga diterapkan pada operasional pelabuhan dan sistem antrean distribusi untuk mengurangi waktu tunggu serta biaya operasional.

Di sisi lain, pemanfaatan kereta api untuk angkutan barang masih relatif rendah. KAI Logistik mencatat pangsa angkutan barang nasional melalui kereta api masih di bawah 1%.

Menurut perusahaan, salah satu kendala utama adalah lokasi stasiun logistik yang belum terhubung langsung dengan kawasan industri.

“Kami ingin lebih dekat dengan kawasan industri, tapi pembangunan infrastrukturnya bukan kewenangan operator,” ujar perwakilan KAI Logistik.

Padahal, penerapan penuh kebijakan penertiban angkutan over dimension over loading (ODOL) mulai 1 Januari 2027 berpotensi meningkatkan peran kereta api dalam distribusi barang nasional.

Namun, tanpa penguatan infrastruktur logistik dan konektivitas antarmoda, potensi perpindahan muatan dari jalan raya ke kereta api dinilai masih terbatas.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan logistik nasional tidak hanya terkait biaya transportasi, tetapi juga mencakup integrasi infrastruktur, regulasi, pola distribusi, dan kebutuhan industri.

Di tengah dorongan menuju logistik hijau, sebagian operator masih berupaya menyelesaikan persoalan efisiensi dasar. Karena itu, transformasi sektor logistik dinilai memerlukan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi, pemerataan infrastruktur, serta penguatan konektivitas antarmoda untuk menekan biaya logistik nasional.

Bisnis.com, MALANG—Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Probolinggo pada Mei 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,03% (mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 3,11% (yoy), masih terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1%.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Indra Kuspriyadi, menilai capaian tersebut berada di bawah inflasi tahunan Jawa Timur sebesar 3,49% (yoy), namun sedikit berada di atas inflasi tahunan nasional sebesar 3,08% (yoy).

“Inflasi IHK Kota Probolinggo pada Mei 2026 terutama didorong oleh peningkatan harga kelompok transportasi dengan andil inflasi sebesar 0,06% (mtm),” katanya dikutip Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan penyebabnya, komoditas utama penyumbang inflasi bulanan adalah cabai merah, cabai rawit, pelumas/oli mesin, bawang merah, dan sigaret kretek mesin (SKM), masing-masing dengan andil sebesar 0,04%, 0,04%, 0,03%, 0,02%, dan 0,02% (mtm).

Kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah dipicu oleh berkurangnya pasokan dari daerah sentra di tengah meningkatnya permintaan menjelang HBKN Iduladha serta naiknya biaya logistik.

Sementara itu, harga pelumas/oli mesin meningkat sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia, sedangkan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) terdorong oleh meningkatnya biaya logistik dan bahan baku pertanian di tengah kenaikan harga BBM.

Inflasi yang lebih tinggi di Kota Probolinggo tertahan oleh beberapa komoditas yang mencatatkan deflasi, yakni emas perhiasan, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang putih, dan ikan banyar, masing-masing dengan andil sebesar -0,11%, -0,06%, -0,03%, -0,02%, dan -0,01% (mtm).

Penurunan harga emas perhiasan dipengaruhi koreksi harga emas global akibat tekanan jual dan pergerakan nilai tukar.

Sementara itu, deflasi pada telur ayam ras dan daging ayam ras didorong oleh melimpahnya pasokan di tingkat produsen, sedangkan penurunan harga bawang putih didukung oleh peningkatan impor sejak April 2026 serta kelancaran distribusi dari gudang importir ke pasar induk.

“Inflasi Kota Probolinggo pada Mei 2026 masih terjaga sejalan dengan kondisi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional,” tegasnya.

Dia meyakinkan, sinergi dan kolaborasi dalam pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang telah diimplementasikan, a.l, pemantauan harga bahan pangan pokok selama Mei 2026.

Juga, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada 12 Mei dan 25 Mei 2026, pembukaan Toko Pengendali Inflasi Harga (KOPI SIAGA) selama bulan Mei 2026 untuk pengendalian harga, penyusunan infografis neraca pangan mingguan selama bulan Mei 2026, dan keikutsertaan pada Rakornas Pengendalian Inflasi mingguan bersama Kementerian Perdagangan RI selama Mei 2026.(K24)

JAKARTA - Grab menepis kabar yang menyebut mereka akan meninggalkan Indonesia. Perusahaan layanan transportasi dan pengantaran berbasis aplikasi tersebut menegaskan tetap berkomitmen tumbuh bersama masyarakat Indonesia serta mendukung penguatan ekonomi digital nasional.

Penegasan tersebut disampaikan CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu (3/6/2026). Neneng menekankan, Indonesia memiliki peran strategis bagi perjalanan dan perkembangan Grab selama lebih dari satu dekade terakhir. Grab Indonesia Tutup Program Langganan Akses Hemat untuk Driver GrabBike

Menurut Neneng, Grab akan terus menjalankan operasionalnya di Indonesia dengan tetap menghormati kebijakan pemerintah. Juga mendukung berbagai program yang mendorong ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

“Indonesia merupakan ekosistem yang sangat penting bagi Grab. Kami telah hadir lebih dari 10 tahun dan berkomitmen untuk terus berkembang serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Selama beroperasi di Indonesia, Grab mengklaim telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari jutaan masyarakat. Perusahaan juga menyebut berkontribusi terhadap sekitar setengah dari industri ride-hailing dan layanan pengantaran online di Indonesia.

Selain itu, Grab menyatakan telah membantu menciptakan sekitar 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM ). Dukungan kepada mitra pengemudi juga terus dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Grab menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, mitra pengemudi, pelaku UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Perusahaan menilai Indonesia bukan hanya pasar yang penting.

Indonesia juga menjadi bagian dari perjalanan panjang Grab dalam membangun layanan yang memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dengan klarifikasi resmi ini, Grab berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait keberlangsungan operasional perusahaan di Indonesia.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menargetkan untuk menambah jaringan rel kereta api aktif hingga 60 ribu kilometer (km) pada 2045 mendatang.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan target tersebut merupakan bagian dari roadmap transformasi KAI menjadi operator kereta api berstandar dunia (world class operator). Adapun pengembangan peta jalan perusahaan dibagi menjadi lima tahapan utama.

"Kami telah mencanangkan roadmap KAI itu menjadi world class operator. World class operator ini didefinisikan oleh satu standar dunia itu yang namanya UIC (Union Internationale des Chemins de fer/Persatuan Kereta Api Internasional). Di mana target kami, sudah me-roadmap-kan dari tahun 2025 sampai 2045 itu ada lima staging," ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (3/6).

Bobby menjelaskan saat ini panjang rel kereta api yang aktif di Indonesia masih sekitar 6.700 km. Sebagai tahap awal transformasi hingga 2030, KAI menargetkan panjang rel aktif akan bertambah menjadi lebih dari 7.000 km. Target tersebut seiring dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan.

"Saat ini panjang rel itu hanya 6.700 km, revenue perusahaan itu Rp35,7 triliun. Diharapkan di tahun 2030 rel akan jumlah panjangnya akan lebih dari 7.000 km dengan revenue sekitar Rp66 triliun," terangnya.

Pada tahap berikutnya, KAI menargetkan kapasitas dan standar operasional kelas dunia menjadi titik balik atau inflection point transformasi perusahaan. Harapannya, jaringan rel kereta api aktif dapat mencapai 37 ribu hingga 60 ribu km pada 2045.

"Stage berikutnya adalah achieve world class standard in core capabilities, ini kita sebut dengan staging inflection point, dimana nanti diharapkan hasilnya itu di tahun 2035, indikasinya kita memerlukan sekitar 37.000 sampai 60.000 kilometer di tahun 2045," ungkap Bobby.

Dalam kesempatan sama, Bobby mengungkapkan kinerja KAI tumbuh semakin kuat dalam mendukung konektivitas masyarakat. KAI mampu mengangkut 493 juta penumpang sepanjang tahun 2025. Angka tersebut naik sekitar 9 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 452 juta penumpang.

"Itu tercermin dengan tahun 2025 kami mengangkut 493 juta perjalanan orang perjalanan, itu naik 9 persen daripada tahun 2024. Dan perlu kami garis bawahi, dari 493 juta ini, kami membawa 452 juta itu pelanggan yang sifatnya PSO (Public Service Obligation)," katanya.

Selain itu, on-time performance atau ketepatan waktu kereta api tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024. Untuk keberangkatan menjadi 99,53 persen dari semula 99,45 persen, sedangkan kedatangan menjadi 95,93 persen dari sebelumnya 94,2 persen.

Lebih lanjut, ia juga membeberkan laba bersih KAI tahun lalu naik sekitar 2 persen (yoy) dari semula Rp2,2 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Sementara itu, kontribusi KAI terhadap penerimaan negara juga meningkat dari RP4,4 triliun menjadi Rp6,8 triliun sepanjang 2025.

"EBITDA pun naik 7 persen dari Rp7,8 triliun menjadi Rp8,3 triliun. Pendapatan kontribusi KAI terhadap pendapatan penerimaan negara juga naik cukup signifikan dari Rp4,4 triliun menjadi Rp6,8 triliun pada tahun 2025," pungkasnya.

industri merespons biasanya itu adalah dengan membebankan kepada customer, pelanggan, dalam hal ini penumpang. Nah, kalau dia membebankan ke sana, berarti larinya ke tarif nanti

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Prasasti Piter Abdullah Redjalam menilai perlu adanya kehati-hatian dalam rencana pemotongan komisi mitra pengemudi ojek daring (ojol) dari semula 20 persen menjadi 8 persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi ojol yang diumumkan pada awal Mei 2026.

“Kalau di sisi pemerintah perlu ada kesamaan pandangan, kemudian dari industri perlu ada juga. Rekomendasi forum pakar (juga penting) supaya ada yang menjembatani antara pemerintah, regulator, dengan industri, karena industri mau tak mau perlu ada yang menjembatani,” ujar Piter dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Ia menilai saat ini regulasi terkait ojol di Indonesia sudah cukup banyak dan ketat jika dibandingkan dengan sektor lainnya dalam lanskap ekonomi digital, utamanya dalam pembagian komisi atas biaya layanan platform.

“Mereka (mitra pengemudi) menggunakan teknologi untuk bisa mengakses platform, bisa berhubungan dengan customer melalui platform, dan untuk itu mereka membayar terhadap penyedia platform,” ujar Piter.

Lebih lanjut, ia mengatakan diperlukan pula kajian mendalam terkait potensi dampak aturan komisi ini dengan keberlanjutan industri transportasi daring, karena harga merupakan hal yang sensitif terutama bagi pengguna layanan.

“Tingkat sensitivitas terhadap harga itu cukup tinggi. Kalau sensitivitas harga begitu tinggi, maka pengaturan tarif yang sekarang 8 persen. Ini pasti akan berdampak terhadap industri. Dan industri merespons biasanya itu adalah dengan membebankan kepada customer, pelanggan, dalam hal ini penumpang. Nah, kalau dia membebankan ke sana, berarti larinya ke tarif nanti,” jelas Piter.

“Artinya kalau ada penurunan komisi yang kemudian bisa berdampak kepada kenaikan tarif, kenaikan tarif bisa menyebabkan penurunan order,” imbuhnya.

Secara luas, Piter mengatakan dampak lainnya dari hal ini adalah penurunan kualitas layanan dari platform karena ruang untuk berinovasi dan berinvestasi menjadi berkurang.

“Yang kita khawatirkan adalah industrinya sendiri yang akan secara kualitas juga akan turun. Padahal ini adalah industri digital yang kita tahu berpacu dengan kecepatan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026