Jakarta (ANTARA) - Tarif Transjakarta bisa dipastikan akan dinaikkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Banyak alasan dikemukakan untuk menjustifikasi kenaikan tarif Transjakarta., misalnya, momen tarif eksisting yang sudah sangat lama.

Tarif Transjakarta yang sekarang berlaku Rp3.500, memang sejak 2005, alias sudah 20 tahun, belum pernah dikaji ulang. Kemudian besarannya subsidi tarif yang dianggap sudah terlalu tinggi, yakni Rp9.700 per penumpang.

Pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun, juga menjadi alasan bagi Gubernur Jakarta untuk merevisi tarif Transjakarta. Ketiga alasan itu secara empirik memang cukup absah untuk menjadi justifikasi kenaikan tarif Transjakarta.

Tarif Transjakarta kisarannya akan dipatok antara Rp5 ribu hingga Rp7 ribu. Lagi-lagi, besaran tarif yang diwacanakan tersebut, dari perspektif ATP/WTP, masih pada batas rasional.

Analisis ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay) dalam tarif transportasi digunakan untuk menilai kesanggupan dan kemauan masyarakat membayar layanan transportasi, guna menetapkan tarif yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi pengguna.

Berdasar studi yang dilakukan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada 2010, dari sisi ATP/WTP tarif Transjakarta sudah mencapai Rp5 ribu. Bahkan, berdasar jajak pendapat secara daring yang dilakukan oleh Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) terhadap 230 responden warga Jakarta, baru-baru ini, aspek ATP/WTP juga mencapai kisaran Rp5 ribu hingga Rp7 ribu.

Namun, dalam memutuskan kenaikan tarif baru Transjakarta, seharusnya tidak hanya memerhatikan aspek ATP/WTP ansich, tetapi juga memerhatikan aspek lain yang lebih makro, khususnya dari sisi manajemen transportasi publik. Ada beberapa saran dan pertimbangan terkait hal ini.

Pertama, sebaiknya tarif Tranjakarta, untuk saat ini, maksimum Rp5 ribu, dengan pertimbangan agar pengguna Transjakarta tidak migrasi ke angkutan pribadi, khususnya sepeda motor, atau ojek daring. Sebab jika tarifnya dirasa terlalu tinggi, pengguna Transjakarta akan "turun kelas" menjadi pengguna motor. Dengan kata lain Jakarta akan makin macet dan potensi kecelakaan juga akan meningkat.

Kedua, kebijakan kenaikan tarif Transjakarta juga harus mempertimbangkan aspek keseluruhan biaya transportasi warga Jakarta, yang menurut Kemenhub mencapai kisaran 30 persen dari total pengeluaran warga Jakarta.

Untuk sampai ke tempat kerja, warga Jakarta tidak hanya menggunakan moda Transjakarta. Sebagian pengguna Transjakarta harus menggunakaan feedertransport, yakni ojek daring, dengan kisaran Rp9 ribu hingga Rp17.500 untuk menuju halte Transjakarta. Alokasi biaya transportasi yang mencapai 30 persen itu melewati batas standar ideal untuk alokasi keseluruhan biaya transportasi, yakni maksimum 12 persen saja.

Ketiga, sebagian selisih kenaikan tarif Transjakarta, seharusnya bisa disinergikan untuk subsidi silang, dengan tarif MRT Jakarta, LRT Jakarta, bahkan LRT Jabodebek. Sinergitas dan subsidi silang itu diharapkan bisa untuk mendorong peningkatan dan kepeminatan warga Jakarta dan sekitarnya, agar makin tertarik menggunakan angkutan umum.

Saat ini total warga Jakarta yang menggunakan angkutan umum hanya berkisar 32 persen saja. Artinya, mayoritas warga Jakarta masih menggunakan kendaraan pribadi, apalagi setelah angkutan daring makin mewabah.

Keempat, dalam konteks upaya peningkatan pelayanan, satu hal yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah kinerja pengemudi Transjakarta. Angka kecelakaan Transjakarta lebih banyak dipicu oleh pengemudi Transjakarta yang diduga karena kelelahan (mengantuk), khususnya pengemudi Transjakarta yang bertugas di pagi hari, mulai pukul 5 pagi.

Untuk bertugas di jam tersebut, mereka berangkat dari rumah pukul 3 pagi. Artinya, istirahat sopir tidak berkualitas, sehingga sangat mengganggu kinerjanya. Belum lagi saat mengisi BBM di SPBU harus antre berjam-jam.

Fenomena ini harus segera diatasi, karena menyangkut keselamatan. Terkait antrean panjang di SPBU, saat bus Transjakarta mengisi BBM, harus disinergikan dengan Pertamina, agar ada solusinya. Atau, seharusnya ada SPBU khusus untuk armada Transjakarta.

Kelima, Pemprov DKI Jakarta dan manajemen Transjakarta, perlu segera membereskan pelayanan Jaklingko sebagai feeder Transjakarta. Moda angkutan penghubung tersebut akhir-akhir ini banyak dikeluhkan oleh penggunanya karena sopir yang ugal-ugalan dan tidak nyaman saat mengemudi.

Keenam, peran Transjakarta harus diperkuat, baik terkait jumlah armada maupun jaringan. Ini sangat penting, bukan hanya untuk meningkatkan keandalan dalam pelayanannya, tetapi juga untuk mendorong migrasi dari kendaraan pribadi menjadi pengguna Transjakarta dan angkutan massal lainnya.

Dengan fenomena migrasi dari kendaraan pribadi, diharapkan mampu mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas, dan mereduksi tingkat kemacetan di Kota Jakarta, yang makin parah.

Ketujuh, bahwa tanggung jawab menyediakan transportasi umum masal yang andal, adalah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Subsidi transportasi sangat diperlukan untuk mengeskalasi pergerakan warga Jakarta berbasis angkutan umum massal.

Jika transportasi umum massal di Jakarta sudah andal dan efektif, maka Pemprov DKI Jakarta juga harus punya nyali untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi secara lebih ketat, misalnya menerapkan "jalan berbayar", atau Electronic Road Pricing (ERP). Sepeda motor pun sudah sangat urgen untuk dikendalikan, karena saat ini jumlah sepeda motor di Jakarta sudah mencapai lebih dari 23 juta unit.

Transportasi umum massal yang andal, adalah wujud keberadaban wajah kota Jakarta sebagai kota global. Saat ini transportasi umum massal di Jakarta sudah cukup andal, baik itu Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, maupun LRT Jabodebek.

*) Tulus Abadi adalah pegiat perlindungan konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, 2010-2013

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan Amerika Serikat Sean Duffy memperingatkan bahwa pemerintah dapat memaksa maskapai memangkas hingga 20% jadwal penerbangan. Terutama apabila penutupan sebagian kegiatan pemerintahan (government shutdown) tidak segera berakhir.

Federal Aviation Administration (FAA) memerintahkan maskapai penerbangan untuk memangkas 4% penerbangan pada hari Jumat di 40 bandara utama karena penutupan pemerintahan. Adapun, pemangkasan diperkirakan akan meningkat menjadi 10% pada 14 November mendatang.

Sementara itu, ketidakhadiran pengatur lalu lintas udara pada hari Jumat memaksa FAA untuk menunda ratusan penerbangan di 10 bandara termasuk Atlanta, San Francisco, Houston, Phoenix, Washington, D.C., dan Newark. Berdasarkan data situs pelacak penerbangan FlightAware, hingga Jumat pukul 19.30 waktu setempat, terdapat lebih dari 5.300 penerbangan tertunda.

Di Bandara Nasional Reagan Washington, keterlambatan rata-rata mencapai empat jam, dengan setidaknya 17% penerbangan dibatalkan dan hampir 40% tertunda.

Selama masa penutupan pemerintah yang telah berlangsung selama 38 hari, sebanyak 13.000 pengatur lalu lintas udara dan 50.000 petugas pemeriksa keamanan terpaksa bekerja tanpa digaji. Hal itu menyebabkan peningkatan ketidakhadiran para pegawai.

Banyak pengatur lalu lintas udara diberitahu pada hari Kamis bahwa mereka tidak akan menerima gaji untuk periode pembayaran kedua minggu depan.

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Presiden Donald Trump telah berupaya meningkatkan tekanan terhadap Partai Demokrat di Kongres agar menyetujui rencana pendanaan pemerintah yang diajukan Partai Republik, dengan demikian kegiatan pemerintahan dapat kembali berjalan.

Sedangkan, Partai Demokrat berpendapat bahwa Partai Republik harus disalahkan atas penutupan pemerintahan karena mereka menolak untuk bernegosiasi mengenai perpanjangan subsidi asuransi kesehatan.

Duffy mengatakan kepada wartawan bahwa pengurangan hingga 20% penerbangan dapat diberlakukan jika keadaan memburuk dan lebih banyak petugas tidak masuk kerja.

"Kami akan membuat keputusan berdasarkan apa yang kami lihat di wilayah udara," kata Duffy dikutip dari Reuters, Sabtu (8/11/2025).

Pemangkasan yang dimulai pukul 6 pagi, mencakup sekitar 700 penerbangan dari empat maskapai terbesar - American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, dan United Airlines - dan akan naik menjadi 6% pada hari Selasa dan kemudian 10% pada 14 November jika penutupan tidak berakhir.

Sebelumnya, Administrator FAA Bryan Bedford mengungkapkan bahwa antara 20% hingga 40% pengatur lalu lintas udara tidak masuk kerja setiap harinya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta - Bandung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dalam pembahasan.

"Masih dalam pembahasan," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (7/11/2025).

Seperti yang diketahui, Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung menelan biaya yang tinggi dalam pembangunannya. Investasinya mencapai US$ 7,27 miliar atau sekitar Rp 120,68 triliun (Rp 16.600/US$). Adapun 75% dari investasi ini dibiayai dengan utang.

Ketika ditanya jika APBN akan digunakan untuk pembayaran utang whoosh akan menambah beban negara, Airlangga tidak memberikan jawaban.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat tak perlu khawatir dan ribut terkait hutang kereta cepat Jakarta - Bandung. Menurutnya negara memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan utang proyek yang memakan biaya US$ 7,27 miliar atau setara Rp 117,3 triliun itu.

Hal ini diungkapkan Prabowo, usai meninjau Stasiun Manggarai dan meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025). Prabowo menegaskan untuk semua pihak untuk tidak meributkan permasalahan hutang ini.

"Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat. Gak saya kasih kesempatan. Jadi saudara-saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua," tambahnya.

Prabowo juga menekankan, bahwa pemerintah memang harus membayar senilai Rp 1,2 triliun per tahun, namun sudah banyak manfaat yang didapatkan rakyat dari proyek kereta cepat ini. Seperti mengurangi kemacetan, polusi, hingga transfer teknologi yang canggih dari China.

"Pokoknya nggak masalah, karena itu kita harus bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun, tapi manfaatnya mengurangi macet, polusi, perjalanan semua dihitung," katanya.

Dalam sambutannya, Prabowo juga menjelaskan semua public transport dunia jangan dihitung untung rugi, tetapi hitung manfaat untuk rakyat. Bahkan pemerintah sendiri sudah memberikan subsidi untuk tiket kereta api agar mengurangi beban masyarakat.

Di seluruh dunia begitu. Ini namanya Public Service Obligation (PSO). Ada yang menyarankan semua kereta api.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh kembali menjadi perhatian di tengah jeratan utang yang mencapai US$7,2 miliar atau setara Rp120,2 triliun (asumsi kurs Rp16.700 per dolar AS).

Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar atau setara Rp20,2 triliun dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar atau setara Rp101 triliun.

Pembiayaan proyek ini mayoritas berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen dan modal pemegang saham sebesar 25 persen, tanpa didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KCJB Whoosh mulai dibangun sejak 2015 melalui pembentukan PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) dan perdana beroperasi pada 2 Oktober 2023.

Whoosh, kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, bisa melaju dengan kecepatan mencapai 350 km/jam yang bisa memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi hanya 30 menit.

Terbaru, Presiden Prabowo Subianto siap bertanggung jawab atas penumpukan utang Whoosh. Ia juga menilai jangan memandang transportasi publik sebagai untung-rugi melainkan bagaimana bisa bermanfaat pagi publik.

"Kemudian enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Rupanya, bukan hanya Indonesia yang mempunyai kereta cepat. Berikut lima negara yang memiliki moda transportasi tersebut:

Terdapat tiga kereta cepat di Negara Tirai Bambu. Pertama, Shanghai Maglev yang mulai beroperasi sejak April 2004 dengan panjang jalur 30,5 km. Kereta cepat ini melayani dari Stasiun Jalan Longyang ke Bandara Internasional Pudong Shanghai. Shanghai Maglev memiliki kecepatan rata-rata 251 km/jam dan maksimal 460 km/jam.

Kedua, Harmoni CR beroperasi dengan kecepatan maksimum 350 km/jam dengan rekor kecepatan tertinggi mencapai 486 km/jam. Ketiga, CR Fuxing beroperasi dengan kecepatan maksimum 350 km/jam dengan rekor kecepatan tertinggi mencapai 420 km/jam.

Melansir The State Council The People's Republic of China, China berencana akan memperpanjang jalur kereta cepat hingga 60.000 km pada tahun 2030. Angka ini bertambah dari 48.000 km pada tahun 2024.

Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk proyek kereta cepat di China adalah US$17 juta-US$21 juta atau setara Rp283,8 miliar-Rp350,5 miliar (asumsi kurs Rp16.700 per dolar AS) per kilometer, dikutip dari World Bank Group.

Di Jepang, terdapat kereta cepat bernama Shinkansen yang mampu melaju dengan kecepatan maksimum 320 km/jam dan rekor kecepatan tertinggi 443 km/jam. Kereta cepat di sana saat ini sudah memiliki jalur sepanjang 3.000 km.

Saat pertama kali beroperasi pada 1964, Shinkansen mempunyai jalur sepanjang 515 km melewati Tokyo, Nagoya, Osaka, hingga Tokaido dengan total pembangunan proyek sebesar JP¥380 miliar atau setara Rp41,28 triliun (asumsi kurs Rp108,7 per yen Jepang), dikutip dari Nippon.

Jerman mempunyai kereta cepat bernama ICE 3 atau Intercity-Express 3 yang mampu melaju dengan kecepatan maksimum 320 km/jam dan rekor kecepatan tertinggi 368 km/jam. Kereta cepat ini mulai beroperasi sejak tahun 1991.

Mengutip artikel jurnal berjudul "Infrastructure costs and benefits of European high-speed rail", pada 2005, biaya pembangunan proyek kereta cepat ICE 3 berkisar 15 juta-28,8 juta euro atau setara Rp288,49 miliar-553,91 miliar (asumsi kurs Rp19.230 per euro) per kilometer.

Alta Velocidad Española atau AVE adalah kereta cepat di Spanyol yang mampu melaju dengan kecepatan 310 km/jam dan rekor kecepatan tertinggi 403 km/jam. Kereta cepat ini mulai beroperasi sejak 1992 melalui Madrid, Cordoba, hingga Seville.

Biaya pembangunan proyek AVE 17,7 juta atau setara Rp340,42 miliar per kilometer, dikutip dari Global Railway Review. Kini, kereta cepat tersebut mempunyai jalur sepanjang 621 km menghubungkan dua kota utama di Spanyol, yakni Barcelona dan Madrid.

Arab Saudi juga mempunyai kereta cepat bernama Haramain High Speed Railway (HHR) yang menghubungkan Makkah dan Madinah dengan jalur sepanjang 449 km. Kereta cepat ini menghabiskan biaya pembangunan proyek sebesar US$16 miliar atau setara Rp266,8 triliun.

Angka ini menjadikan Haramain sebagai kereta api terbesar di Timur Tengah, dikutip dari Oxford Business Group.

Terbaru, Arab Saudi bakal membangun kereta cepat rute Jeddah-Dammam via Riyadh sepanjang 1.500 kilometer dengan biaya sebesar US$7 miliar atau setara Rp116,72 triliun.

Korea Selatan (Korsel) memiliki kereta berkecepatan tinggi bernama KTX yang dibangun sejak 1992 dan beroperas mulai April 2004 lalu.

Dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam, rute KTX pertama menghubungkan Seoul dengan Busan sebelum menjangkau sejumlah kota lain seperti Daegu, Gyeongju, hingga Jinju.

Selain KTX yang dioperasikan Korail, perusahaan swasta SR Corporation juga mengoperasikan kereta cepat SRT yang menghubungkan Seoul dengan Busan dan Mokpo.

Biaya proyek kereta cepat Korsel bervariasi berkisar US$10 juta-US$20 juta per km atau berkisar Rp167 miliar-Rp334 miliar per km.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberikan fasilitas naik transportasi umum gratis untuk karyawan swasta bergaji setara atau di bawah 6,2 juta Rupiah per bulan.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 07/11/2025) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Di sejumlah ruas jalan sekarang dilengkapi dengan Kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Ini jadi cara tilang elektronik tanpa menggunakan petugas di lapangan lagi.

ETLE akan memantau pergerakan pengemudi di jalanan. Kemudian akan menindak mereka yang melakukan pelanggaran. Ada beberapa tahapan tilang elektronik bekerja.

Mulai dari merekam pelanggaran hingga pemilik kendaraan yang dimaksud melakukan verifikasi dan membayar denda.

Berikut informasi langkah-langkahnya:

- Kamera merekam pelanggaran, lalu mengirimkannya pada bagian back office berbentuk foto atau video.
- Petugas melakukan verifikasi data kendaraan dengan Electronic Registration & Identification (ERI).
- Pemilik kendaraan akan disurati terkait detail pelanggaran dan diminta melakukan verifikasi serta konfirmasi
- Konfirmasi dilakukan melalui website resmi ETLE atau mendatangi posko ETLE.
- Petugas akan menerbitkan surat tilang setelah pelanggaran terverifikasi
- Masyarakat yang melakukan pelanggaran dapat membayarkan denda dengan membayar melalui BRI Virtual Account
- STNK akan diblokir sementara jika pemilik kendaraan tidak atau gagal melakukan konfirmasi. Baik telah pindah alamat, dijual, atau gagal membayar denda.

Sementara itu, ETLE akan menindak total 12 jenis pelanggaran lalu lintas.

Berikut daftarnya:

• Pelanggaran aturan ganjil genap.
• Melanggar rambu atau marka jalan.
• Kelebihan daya angkut dan dimensi kendaraan.
• Tidak mengenakan sabuk pengaman.
• Mengemudi sambil menggunakan smartphone.
• Melebihi batas kecepatan.
• Menggunakan pelat nomor palsu.
• Melawan arus lalu lintas.
• Menerobos lampu merah.
• Tidak memakai helm bagi pengendara motor.
• Berboncengan lebih dari tiga orang di sepeda motor.
• Tidak menyalakan lampu utama saat siang hari bagi pengendara motor.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengintegrasikan berbagai kebijakan lintas sektor untuk mengendalikan operasional angkutan barang hasil tambang dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah Jabar.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan jumlah korban kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi dibanding korban bencana alam di Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang, di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate Bandung, Kamis (6/11/2025).

"Bencana alam sampai hari ini tercatat 74 korban meninggal. Namun korban akibat kecelakaan lalu lintas mencapai lebih dari 3.300 orang. Artinya, persoalan lalu lintas ini jauh lebih darurat dari sisi hilangnya nyawa manusia," ujarnya.

Dedi mengungkap Pemdaprov Jabar tengah menyiapkan pos layanan jalan terpadu yang dilengkapi fasilitas vital seperti mobil derek, mobil pemadam, mobil patroli PJU, serta tim medis dan keamanan.

"Langkah ini untuk memastikan penanganan cepat ketika terjadi insiden di jalan," kata dia.

Selain itu, Pemdaprov Jabar juga akan memperketat penertiban truk over dimension dan over loading (ODOL) serta menerapkan sistem uji KIR baru. Mulai tahun 2026, registrasi kelayakan kendaraan (KIR) akan dilakukan di bengkel resmi yang memiliki sertifikat kelaikan kendaraan.

"Mulai 2026, registrasi kelayakan kendaraan (KIR) akan dilakukan di bengkel resmi dengan sertifikat kelaikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kecelakaan disebabkan ketidaklaikan kendaraan, maka bengkel juga ikut bertanggung jawab," tegasnya.

Pemda Provinsi Jabar juga akan melaksanakan audit menyeluruh terhadap perusahaan angkutan darat bekerja sama dengan Organda Jawa Barat, untuk memastikan armada beroperasi sesuai standar keselamatan.

"Tidak boleh lagi ada kendaraan kanibal yang tiba-tiba berubah karoseri tanpa standar. Semua harus tertata, berstandar, dan dapat diawasi," ujarnya.

Terkait infrastruktur transportasi, Dedi menyampaikan pembangunan jembatan dan standarisasi kualitas jalan menjadi prioritas Pemda Provinsi Jabar.

Saat ini, Pemda Provinsi Jabar memiliki data kelayakan jembatan di seluruh daerah, yang menunjukkan sebagian besar dalam kondisi kurang ideal. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jembatan.

"Hari ini kami memiliki data bahwa kondisi jembatan di Jawa Barat tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, mulai sekarang kami akan melakukan pembangunan jembatan baru di seluruh Jabar serta melakukan perbaikan jalan," katanya.

Selain itu, standar kualitas jalan akan disesuaikan dengan karakter wilayah dan fungsi, seperti jalan kawasan pegunungan, pertanian, industri, maupun pesisir.

Khusus jalan kawasan industri, Pemda Provinsi Jabar akan meningkatkan kualitasnya menjadi jalan premium dengan tiga hingga empat lajur untuk mendukung kelancaran logistik serta keselamatan lalu lintas.

"Nanti, khusus jalan di wilayah industri akan kami tingkatkan kualitasnya menjadi jalan premium, artinya jumlah lajurnya akan lebih banyak dan ketahanan jalannya pun lebih baik," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN mendorong pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk melayani masyarakat secara langsung.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menuturkan, melalui anak usaha, PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), layanan CNG terus didorong di berbagai daerah.

PGN Gagas memiliki produk Gaslink yaitu layanan CNG untuk industri, komersial, dan retail. Sedangkan Gasku merupakan layanan CNG untuk sektor transportasi darat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

“Sebagai bagian dari ekosistem energi nasional, PGN siap berperan aktif dalam pengembangan CNG sebagai solusi energi nasional yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Kami memiliki pengalaman panjang, infrastruktur yang handal, serta kemampuan teknis dalam memenuhi kebutuhan gas bumi ke berbagai sektor pelanggan di seluruh Indonesia,” ucap Fajriyah melalui keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).

Dia menyebut, saat ini PGN Gagas mengoperasikan 14 SPBG di 7 provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari. Total penyaluran BBG untuk sektor transportasi mencapai 1,63 BBTUD per September 2025.

Untuk pelanggan Gaslink, katanya, secara keseluruhan sampai dengan September 2025 sudah melayani sekitar 600 pelanggan dengan total penyaluran CNG mencapai 10.85 BBTUD.

Adapun pelanggan Gaslink eksisting merupakan sektor Industri, hotel, kafe, restoran (horeka). Fajriyah mengatakan, CNG juga dimanfaatkan dalam proyek strategis pemerintah dalam penyediaan energi bagi dapur layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Bogor, dan Boyolali.

Fajriyah menuturkan, pada September 2025, PGN Gagas membangun Mother Station (MS) CNG Medan berkapasitas 1 MMSCFD dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gas sektor industri, komersial, dan UMKM di Sumatera Utara dengan potensi pemanfaatan hingga 4,48 BBTUD.

Dia juga menyebut, PGN terus mengembangkan infrastruktur untuk menyalurkan CNG ke pelanggan yang belum terhubung langsung dengan pipa gas bumi.

"Dalam konteks ini, CNG menjadi solusi, sehingga semakin banyak masyarakat dapat merasakan manfaat energi yang efisien, praktis dan ramah lingkungan. Pemanfaatan CNG turut mendukung upaya dalam mencapai target lingkungan seperti Net Zero Emission,” ungkapnya.

Fajriyah menambahkan bahwa pemanfaatan CNG akan membantu keuangan negara. Sebab, sumber gasnya berasal di dalam negeri, sehingga energi yang mayoritas masih impor akan berkurang.

“PGN siap berkolaborasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan CNG secara nasional. Kolaborasi melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan dibutuhkan agar manfaat gas bumi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia,” ujar Fajriyah.

--------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan serapan tenaga kerja pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan mencapai 6,3 juta tenaga kerja per Agustus 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Sumbangsih transportasi dan pergudangan terhadap total penyerapan tenaga kerja mencapai 4,28% dari total penduduk bekerja 146,54 juta orang per Agustus 2025.

“Selama Agustus 2024 hingga Agustus 2025, ada tambahan penyerapan tenaga kerja sekitar 7.000 orang di sektor ini,” ujarnya dalam malam penghargaan Bisnis Indonesia Logistic Award (BILA) 2025 di Hotel Borobudur, Rabu (5/11/2025).

Sektor ini menduduki posisi kedelapan, sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia. Posisi lebih tinggi diduduki oleh sektor aktivitas jasa lainnya dengan serapan 6,52 juta tenaga kerja (4,45%), pendidikan 7,4 juta orang (5,06%), dan konstruksi sebanyak 9,54 juta orang (6,51%).

Dia melanjutkan secara umum, penduduk Indonesia paling banyak bekerja di bidang pertanian, yang mencapai lebih dari 41 juta orang atau kontribusinya mencapai 28,15%.

Transportasi dan pergudangan juga menjadi salah satu sektor yang terus menyerap tenaga kerja, di saat sektor aktivitas jasa lainnya, real estate, pertambangan dan penggalian, serta aktivitas keuangan dan asuransi mengalami penurunan jumlah tenaga kerja.

Amalia meyakini sektor ini akan terus tumbuh, ditopang oleh berbagai pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, maupun kereta yang terus dibangun pemerintah.

“Dengan berbagai sarana dan prasarana logistik yang terus dibangun pemerintah, akan terus mendorong peranan sektor logistik semakin penting ke depan,” tutupnya.

Selama Agustus 2024–Agustus 2025, BPS mencatat, tenaga kerja di sektor pertanian naik 0,49 juta orang dengan distribusi penduduk bekerja sebesar 28,15%. Adapun, jumlah penduduk bekerja mencapai 146,54 juta orang pada Agustus 2025.

Mengekor, tenaga kerja di akomodasi dan makan minum yang juga naik 0,42 juta orang atau dengan distribusi penduduk bekerja sebesar 7,98%. Serta, industri pengolahan yang mencatatkan peningkatan tenaga kerja sebanyak 0,30 juta orang dengan distribusi penduduk bekerja sebesar 13,86%.

Selain itu, peningkatan tenaga kerja terbanyak juga terjadi di sektor pendidikan sebanyak 0,25 juta orang dibandingkan Agustus 2024. Kemudian, aktivitas profesional dan perusahaan sebanyak 0,13 juta orang, serta perdagangan sebanyak 0,12 juta orang.

Secara keseluruhan, terdapat 218,17 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2025. Angka tersebut bertambah 2,80 juta jika dibandingkan kondisi Agustus tahun lalu. Namun, tidak semua terserap di pasar kerja.

BPS melaporkan jumlah bukan angkatan kerja (BAK) mencapai 64,17 juta orang atau naik 0,91 juta orang dan angkatan kerja (AK) sebanyak 154,00 juta orang atau naik 1,89 juta orang.

KEMENTERIAN Sosial dan Kementerian Perhubungan berkolaborasi untuk menyediakan 28 bus untuk menunjang aktivitas siswa sekolah rakyat. Perjanjian kerja sama itu ditandatangani Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama pihak Kementerian Perhubungan tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Transportasi.

Penandatangan itu disertai dengan penyerahan 28 unit bus sekolah bagi sekolah rakyat di seluruh Indonesia. "Bus ini bukan sekadar kendaraan, tetapi jembatan menuju masa depan membawa anak-anak dari rumah sederhana menuju gerbang ilmu, dari perbatasan menuju ruang kesempatan,” ujar Saifullah pada Kamis, 6 November 2025.

Bus sekolah yang diserahkan merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin di seluruh Indonesia. Sebanyak 28 unit bus sekolah tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki program sekolah rakyat.

Bantuan ini menjangkau wilayah barat hingga timur Indonesia, antara lain Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh; Kota Solok di Sumatera Barat; Rokan Hilir di Riau; serta Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau.

Di Pulau Sumatera bagian selatan, bus juga diterima oleh Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu (Provinsi Bengkulu) serta Kabupaten Lampung Timur (Provinsi Lampung).

Sementara di Pulau Jawa, bantuan disalurkan ke Kabupaten Kuningan dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Wonosobo dan Blora (Jawa Tengah), serta Kabupaten Sleman dan Bantul (DI Yogyakarta). Adapun untuk wilayah Jawa Timur, alokasi bus sekolah diberikan kepada Kabupaten Pacitan, Malang, dan Bangkalan.

Untuk di kawasan timur Indonesia, bantuan mencakup Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), serta dua titik di Maluku Utara, yakni Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Saifullah menekankan, transportasi adalah tulang punggung mobilitas manusia, sedangkan kerja sosial adalah tulang punggung kemanusiaan. Ketika keduanya disatukan, maka keadilan sosial akan bergerak bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam kehidupan masyarakat kecil.

Sementara, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa sinergi dengan Kementerian Sosial merupakan bentuk nyata transformasi pelayanan publik berbasis keadilan dan empati.

“Kemenhub akan memastikan setiap bus sekolah beroperasi secara aman, terawat, dan tepat guna, agar benar-benar menjadi moda transportasi sosial yang menumbuhkan harapan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh sebesar 8,62% pada kuartal III/2025. Lebih tinggi dari kuartal II/2025 yang sebesar 8,52% dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Kelompok ini tercatat menjadi kontributor keenam terbesar, yakni 6,10%, terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 yang sebesar 5,04% year on year (YoY).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa kinerja sektor transportasi dan pergudangan bertahan tinggi, didorong tumbuhnya ekspor, industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan.

“Semakin tinggi Indonesia tumbuh ekspornya, keperluan terhadap logistik pasti semakin tinggi. Sehingga kalau kita ingin meningkatkan daya saing ekspor, bagaimana meningkatkan efisiensi logistik kita,” ujarnya dalam malam penghargaan BILA 2025 di Hotel Borobudur, Rabu (5/11/2025).

Maklum, pertumbuhan PDB menurut pengeluaran ekspor, tumbuh 9,91% pada kuartal III/2025.

Secara umum, Amalia menjelaskan bahwa motor penggerak pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha, berasal dari industri pengolahan yang mampu tumbuh 5,54% pada kuartal III/2025 dan berkontribusi sebesar 19,15% terhadap nasional.

Aktivitas yang terus meningkat tersebut berdampak pada kebutuhan angkutan logistik barang yang lebih tinggi pula.

Amalia memandang prospek logistik sangat baik ke depannya, karena aktivitas dan denyut ekonomi, serta komponen pendukung pertumbuhan ekonomi yang menggeliat adalah sektor-sektor yang membutuhkan logistik

“Ketika industri ini bergerak, pastinya membutuhkan logistik untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain,” tuturnya.

Mengacu data BPS, kue ekonomi transportasi dan pergudangan mencapai 6,10%. Melihat Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang mencapai Rp3.444 triliun pada kuartal III/2025, artinya lapangan usaha ini menyumbang Rp210 triliun terhadap ekonomi Indonesia.

“Artinya prospek dari sektor ini sangat luar biasa. Kenapa tinggi? karena industri pengolahan tinggi, ekspor tinggi, dan pertanian dan perdagangan tumbuh dengan sangat baik,” tambahnya.

Adapun, pertumbuhan lapangan usaha ini juga didorong oleh pertumbuhan pada hampir sub-sektor, utamanya angkutan laut yang tumbuh 10,19%.

Pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mencapai 15,74% pada kuartal III/2025. Sementara terendah di Sumatra Barat yang kontraksi -0,95%.

Peningkatan di Kalimantan Tengah tersebut terdorong PT PELNI Cabang Pangkalan Bun, menerapkan diskon tarif kapal penumpang sebesar 50% dari tarif dasar. Selain itu, moda ojek online terus berkembang di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah.

Amalia berharap kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan terus tumbuh, sejalan dengan perbaikan di sektor logistik dan target penurunan biaya logistik mencapai 8% pada 2045 mendatang.