Bisnis.com, BANDUNG - Sejumlah kegiatan pariwisata dan budaya yang digelar di berbagai daerah di Jawa Barat sepanjang Mei 2026 berhasil menarik jutaan pengunjung serta memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, terdapat 19 event yang diselenggarakan di 12 kabupaten/kota dengan total kunjungan mencapai 1.738.500 orang. Dari kegiatan tersebut, estimasi perputaran ekonomi yang tercipta mencapai Rp101,8 miliar.

Beragam jenis kegiatan digelar selama periode tersebut, mulai dari atraksi budaya, pameran, festival musik hingga festival kuliner.

Salah satu yang paling menyedot perhatian masyarakat adalah rangkaian kegiatan Milangkala Tatar Sunda yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Event tersebut mencatat jumlah pengunjung terbesar, yakni sekitar 1.213.500 orang. Dari sisi ekonomi, Milangkala Tatar Sunda juga menjadi penyumbang terbesar dengan estimasi perputaran uang mencapai Rp85,1 miliar.

Rangkaian kegiatan Milangkala Tatar Sunda berlangsung pada 2-17 Mei 2026 dengan menampilkan kirab budaya di sejumlah kabupaten/kota serta melibatkan ribuan pelaku seni dan budaya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Iendra Sofyan mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan event tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya dan hiburan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah.

"Event terbukti menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Dampaknya dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, ekonomi kreatif, seniman, hingga tenaga kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan," ujar Iendra, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, Disparbud Jabar akan terus mendorong penyelenggaraan event berkualitas di berbagai daerah agar manfaat ekonomi dan sosialnya semakin luas.

"Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, komunitas, serta pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif agar event-event di Jawa Barat semakin menarik dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat," katanya.

Selain Milangkala Tatar Sunda, jumlah pengunjung terbanyak berikutnya dicatat oleh Festival dan Gelar Budaya Hari Nelayan ke-66 di Kabupaten Sukabumi yang dihadiri lebih dari 10 ribu orang. Posisi selanjutnya ditempati Bragaversary dengan jumlah pengunjung mencapai 8.750 orang.

Sementara dari sisi perputaran ekonomi, setelah Milangkala Tatar Sunda, posisi berikutnya ditempati Indobuild Tech Expo dengan nilai transaksi ekonomi sebesar Rp2,45 miliar dan Tau Tau Fest sebesar Rp2,40 miliar.

Data Disparbud Jabar juga menunjukkan bahwa sepanjang Mei 2026, sebanyak 2.862 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif turut berpartisipasi dalam berbagai event tersebut.

Selain itu, terdapat 11.529 pelaku seni budaya serta 6.582 tenaga kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Total kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat mencapai Rp 186 triliun hingga Januari 2026.Nilai ini setara 12,51 persen dari total nasional.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, Darwisman, mengatakan, capaian itu menunjukkan kuatnya peran sektor UMKM dalam menopang ekonomi daerah.

“Capaian ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar kedua setelah Jawa Timur,” kata Darwisman dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (8/4/2026).

Lima daerah jadi motor utama

OJK mencatat, jumlah rekening kredit UMKM di Jawa Barat telah mencapai 3,5 juta rekening per Januari 2026.

Dari seluruh wilayah, terdapat lima daerah dengan kontribusi penyaluran tertinggi.

Kota Bandung menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp 25,05 triliun.

Selanjutnya Kabupaten Bekasi Rp 16,80 triliun, Kabupaten Bogor Rp 15,45 triliun, Kabupaten Bandung Rp 13,54 triliun, dan Kota Bekasi Rp 12,41 triliun.

Dominasi wilayah tersebut tidak lepas dari tingginya jumlah penduduk, banyaknya pelaku UMKM, serta aktivitas ekonomi yang relatif lebih dinamis dibanding daerah lain.

Wilayah-wilayah ini pun menjadi pusat pertumbuhan sekaligus tulang punggung distribusi kredit UMKM di Jawa Barat.

Penyaluran KUR tembus Rp 3,04 triliun

Selain kredit UMKM secara umum, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat juga menunjukkan tren positif.

Hingga Januari 2026, sebanyak 48.342 pelaku usaha telah memanfaatkan fasilitas tersebut.

Total penyaluran KUR tercatat Rp 3,04 triliun, dengan outstanding sebesar Rp 2,94 triliun.

Dari angka tersebut, KUR Mikro mendominasi dengan porsi 60,28 persen.

“Penyaluran KUR di Jawa Barat menempati posisi ketiga terbesar secara nasional setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini menunjukkan tingginya pemanfaatan pembiayaan produktif oleh pelaku usaha,” ujar Darwisman.

OJK menilai Jawa Barat masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan penyaluran kredit UMKM ke depan.

Faktor jumlah penduduk yang besar dan kedekatan dengan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional menjadi keunggulan tersendiri.

Selain itu, dukungan infrastruktur seperti bandara internasional, pelabuhan, dan jaringan transportasi darat yang terintegrasi turut memperkuat daya tarik investasi di wilayah tersebut.

Kondisi ini diyakini akan mendorong ekspansi pembiayaan, termasuk KUR, sehingga peran UMKM dalam perekonomian daerah semakin kuat.

Bisnis.com, BANDUNG- Struktur ketenagakerjaan Jawa Barat menunjukkan sinyal yang makin jelas. UMKM kini menjadi titik kritis yang menentukan laju serapan tenaga kerja, sementara sektor informal tetap mendominasi.

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, memaparkan kondisi tenaga kerja Jabar saat ini masih bertumpu pada tiga sektor utama, perdagangan, industri, dan pertanian. Struktur tersebut mengindikasikan lebih dari separuh pekerja bergantung pada tiga lapangan usaha yang secara karakter dekat dengan aktivitas UMKM.

“Ketika lebih dari 50 persen tenaga kerja berada di tiga sektor yang identik dengan UMKM, otomatis pengembangan UMKM-Kop harus menjadi instrumen ekonomi yang paling serius,” ujarnya dalam Forum Bisnis Indonesia Group Conference di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, pola tersebut sudah berulang sejak beberapa tahun terakhir, namun respons kebijakan belum secepat perubahan di lapangan. Aktivitas UMKM masih berkembang secara organik, belum sepenuhnya terintegrasi dalam desain pembangunan ekonomi daerah.

"Serapan tenaga kerja paling besar justru terjadi di sektor yang tumbuh dari bawah. Artinya, kalau UMKM diperkuat, multiplier effect-nya jauh lebih besar dibanding intervensi di sektor makro saja,” kata Acuviarta.

Per Agustus 2025, data ketenagakerjaan mencatat 54,95% pekerja Jabar berada di sektor informal. Angka ini menjadi indikator kuat tingginya tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat.

Mayoritas pekerja informal bergerak pada usaha ultra mikro, perdagangan kecil, pekerja lepas, ataupun aktivitas ekonomi rumah tangga dengan perlindungan sosial minim.

Acuviarta menyebut tingginya proporsi informal sebagai tantangan struktural. Kondisi tersebut menggambarkan perekonomian daerah yang masih berlapis: satu sisi memiliki industri besar yang tumbuh, namun di sisi lain terdapat kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup pada usaha kecil tanpa kualitas pekerjaan yang stabil.

"Jika lebih dari separuh pekerja berada di informal, berarti mereka hidup dalam ketidakpastian pendapatan. UMKM-Kop harus menjadi kendaraan mobilitas ekonomi agar mereka naik kelas,” kata dia.

Ia menilai sinergi UMKM dengan kelompok usaha informal perlu dirancang secara lebih agresif. Fokus penguatan bisa dilakukan lewat akses pembiayaan mikro, digitalisasi usaha sederhana, dan pembentukan koperasi berbasis komunitas kerja sehari-hari.

Catatan lain yang mencuat adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka pada lulusan SMK. Meski dirancang sebagai pendidikan vokasi yang siap kerja, kapasitas pasar tenaga kerja tidak menyerap lulusan SMK secara optimal.

Banyak lulusan justru tersangkut dalam masa tunggu panjang, sementara sebagian memilih pekerjaan di sektor informal tanpa keterampilan yang terpakai.

Acuviarta menilai situasi ini sebagai peluang sekaligus peringatan. Ia menyebut UMKM-Kop dapat menjadi ruang pembentukan wirausaha muda berbasis keahlian teknis.

“SMK itu punya modal keterampilan. Tantangannya hanya pada kemampuan mengemas keterampilan itu menjadi unit usaha yang bernilai ekonomi. Di titik ini, UMKM bisa berperan signifikan,” katanya.

Upaya yang direkomendasikan meliputi inkubasi wirausaha, pendampingan pemasaran digital, hingga pelatihan manajemen usaha yang langsung relevan dengan kebutuhan pasar.

Menurut Acuviarta, pola pembinaan ini lebih efektif dibanding menunggu penyerapan tenaga kerja industri yang sering berjalan lambat. “Kalau menunggu industri menyerap lulusan SMK, tidak akan pernah cukup. Maka jalur kewirausahaan perlu diperkuat,” jelasnya.

Melihat keseluruhan struktur ketenagakerjaan Jabar, Acuviarta menegaskan UMKM-Kop merupakan pilar paling strategis dalam transformasi ekonomi daerah. Penguatan UMKM dianggap tidak semata-mata soal pemberdayaan, tetapi fondasi penciptaan lapangan kerja baru, pengurangan ketimpangan produktivitas, dan percepatan formalitas ekonomi.

“UMKM sudah terbukti menjadi rumah bagi sebagian besar pekerja Jabar. Tugas kita bukan menebak perannya, tetapi mempercepat penguatan sistemiknya. Jika ini dilakukan, dampak ekonominya akan terasa langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Acuviarta.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan III 2025 dinilai telah menunjukkan gejala perlambatan yang semakin nyata.

Hal tersebut diungkap Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, dalam Bisnis Indonesia Group Conference di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data yang dipaparkan Acuviarta ekonomi Jabar hanya tumbuh 0,46 persen secara kuartal ke kuartal (q-to-q), level terendah dalam empat tahun terakhir.

Kondisi ini sekaligus menandai titik rentan ekonomi Jabar yang selama ini dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan terbesar di luar Jakarta.

Ia menilai perlambatan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa tekanan ekonomi rumah tangga sedang membesar.

"Kontraksi konsumsi rumah tangga menjadi alarm penting. Porsinya mencapai lebih dari 65% terhadap PDRB Jabar. Saat konsumsi turun, mesin utama ekonomi langsung melemah,” ujarnya.

Ia merujuk pada data yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Jabar turun -2,04 persen q-to-q. Penurunan ini memukul sejumlah sektor sekaligus, terutama perdagangan, jasa, dan kuliner—tiga sektor yang menjadi ruang hidup sebagian besar UMKM di Jawa Barat.

Acuviarta menjelaskan turunnya konsumsi rumah tangga kemungkinan dipicu oleh tekanan biaya hidup, perlambatan pendapatan masyarakat perkotaan, serta kenaikan harga beberapa komoditas pangan sejak pertengahan tahun.

"Kondisi daya beli sedang tidak sehat. Bahkan sektor-sektor yang selama ini relatif stabil ikut terkoreksi,” katanya.

Secara tahunan, ekonomi Jabar sebenarnya masih mencatat pertumbuhan kuat sebesar 5,20 persen (y-on-y), tertinggi sejak 2022. Namun ia menilai capaian tahunan tersebut tidak boleh menutupi masalah jangka pendek yang lebih serius. “Angka y-on-y memberi kesan optimisme, tetapi jika melihat tren kuartalan, ekonomi Jabar sedang kehilangan momentum,” ujar Acuviarta.

Perbandingan dengan kinerja nasional pun memperlihatkan ketimpangan. Perekonomian Indonesia tumbuh 1,43 persen q-to-q, lebih tinggi dari Jabar. Namun secara y-on-y, Jabar sedikit lebih unggul dari rata-rata nasional yang berada di angka 5,04 persen.

Penurunan yang cukup dalam juga terjadi pada tiga lapangan usaha: administrasi pemerintahan, jasa lainnya, serta pertanian. Sektor pertanian tertekan akibat gangguan produksi dan distribusi, sementara administrasi pemerintahan terdampak perlambatan penyerapan anggaran triwulan.

“Sektor jasa lainnya sangat tergantung pada belanja masyarakat. Ketika konsumsi menurun, sektor ini ikut tergelincir,” jelasnya.

Acuviarta menekankan perlunya intervensi konkret untuk menahan pelemahan konsumsi rumah tangga. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengakselerasi belanja sosial, mempercepat realisasi anggaran, dan menghadirkan program-program stabilisasi harga pangan.

Di sisi lain, kondisi ini menjadi pukulan bagi UMKM dan koperasi, yang sebagian besar bergantung pada sektor perdagangan, industri pengolahan, kuliner, serta pertanian. Ia menilai penurunan permintaan berdampak langsung pada omzet pelaku usaha kecil.

“Yang paling rentan adalah UMKM dengan modal terbatas. Ketika permintaan anjlok, mereka tidak punya bantalan,” kata Acuviarta.

Ia menyoroti perlunya modernisasi UMKM melalui digital marketing, penguatan logistik terjangkau, hingga integrasi rantai pasok dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya, sinergi skala usaha menjadi langkah penting agar produk UMKM tetap terserap pasar.

Acuviarta juga mendorong pemerintah daerah memperluas akses pembiayaan yang tepat sasaran, terutama untuk UMKM produksi dan pertanian.

“Pembiayaan bukan sekadar modal kerja, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi. Itu yang membuat UMKM lebih tahan menghadapi siklus ekonomi,” ujarnya.