JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah mengubah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi bank khusus UMKM dinilai pengamat berisiko mengacaukan ekosistem yang telah dibangun sebelumnya.

Tanpa adanya pendampingan UMKM, langkah tersebut dinilai hanya memperpanjang birokrasi dan berpotensi membuat UMKM bingung.

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy justru melihat ini berpotensi memperumit, bukan menyederhanakan, setidaknya dalam jangka pendek.

SHUTTERSTOCK/BLEAKSTAR Ilustrasi UMKM, strategi bisnis UMKM.

Selama ini sinergi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) sudah membentuk ekosistem UMKM yang relatif terintegrasi yakni dari ultra mikro ke mikro dan komersial.

"Memisahkan PNM ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia berisiko memutus rantai pembinaan dan pembiayaan yang sudah berjalan serta menambah layer koordinasi fiskal dan operasional," kata dia kepada Kompas.com, Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, efisiensi baru bisa tercapai kalau desain kelembagaannya jelas dan tidak menambah birokrasi.

"Kalau tidak, ini justru menjadi langkah mundur dalam orkestrasi UMKM," tutup Budi.

Pemindahan struktur PNM harus disertai penguatan pendampingan UMKM

Ekonom sekaligus Dosen Binus University Moch Doddy Ariefianto mengatakan, rencana pemindahan struktur PNM di bawah Kemenkeu, atau menjadi special mission vehicle (SMV) dapat membantu UMKM ketika disertai dengan memperkuat pendampingan.

SHUTTERSTOCK/ARIEF BUDI KUSUMA Ilustrasi UMKM kuliner.

Rencana ini juga akan meningkatkan efisiensi ketika benar-benar terjadi penyederhanaan rantai penyaluran.

"Kalau sekadar memindahkan kepemilikan tanpa desain operasional yang jelas, risikonya justru menambah birokrasi dan biaya transisi," ucap dia.

Ia menjabarkan, pemerintah mencatat penyaluran KUR pada semester I-2025 mencapai Rp 131,84 triliun kepada 2,28 juta debitur.

Penyaluran KUR tersebut mencatat rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 2,38 persen.

Dari jumlah pembiayaan tersebut, sebanyak 60 persen penyaluran masuk ke sektor produksi.

Doddy menjelaskan, target KUR 2025 dinaikkan menjadi Rp 286,61 triliun dan per 15 November 2025 realisasinya sudah Rp 238,7 triliun atau 83,2 persen.

"Artinya, masalah utama UMKM bukan semata 'kurang lembaga', melainkan bagaimana membuat kanal yang ada lebih murah, cepat, dan tepat sasaran," imbuh dia.

Di sisi lain, ia menjelaskan, PNM bukan institusi kecil yang mudah dipindahkan begitu saja.

Dalam keterbukaan informasi PNM per Juli 2025, program Mekaar tercatat sudah menjangkau 9,07 juta nasabah dan memiliki 6.999 kantor layanan.

"Karena itu, bila dipindah ke struktur baru di bawah Kemenkeu atau SMV, akan ada biaya transisi kelembagaan, penyesuaian tata kelola risiko, sistem IT, model bisnis, dan koordinasi pengawasan," ungkap dia.

Perubahan bentuk PNM tidak sentuh akar masalah KUR

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai perubahan bentuk PNM tidak menyentuh akar persoalan KUR.

SHUTTERSTOCK/BASTIAN AS Ilustrasi UMKM, pelaku UMKM.

Menurut dia, persoalan utama tidak terletak pada lembaga penyalur, melainkan pada kualitas permintaan kredit dan desain intermediasi.

BRI selama ini menjadi tulang punggung penyaluran KUR.

Bank ini memiliki jaringan luas dan kapasitas manajemen risiko yang kuat.

Rizal menilai keterbatasan akses UMKM terhadap KUR tidak semata karena seleksi ketat dari bank.

Faktor struktural menjadi penghambat.

Faktor tersebut meliputi lemahnya informasi kredit, tingginya informalitas usaha, serta keterbatasan kapasitas pelaku usaha.

"Artinya, mengganti atau menambah institusi tidak otomatis memperbaiki targeting, bahkan berisiko menciptakan duplikasi dan inefisiensi kelembagaan," tutur dia.

Ia menegaskan sikap selektif bank merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas aset.

Risiko kredit bermasalah berpotensi meningkat jika penyaluran dipaksa lebih longgar tanpa perbaikan fundamental.

"Jadi problemnya bukan BRI terlalu ketat, tetapi ekosistem pembiayaan UMKM yang belum siap menyerap kredit secara sehat," ungkap dia.

Industri penjaminan siap dukung penyaluran kredit UMKM

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan, ekosistem UMKM banyak berpengaruh signifikan pada perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, KUR saat ini hanya dapat disalurkan oleh segelintir bank tertentu saja.

SHUTTERSTOCK/BASTIAN AS Ilustrasi UMKM yang memproduksi kerajinan tangan.

Ia menambahkan, saat ini manajemen risiko untuk UMKM sudah mulai berjalan.

"Kalau dilihat UMKM yang kami perhitungkan bukan hanya sekadar penyaluran, tetapi bagaimana mendorong bagaimana UMKM yang menerima penyaluran dana ini bisa berkembang dan naik kelas," ujar dia dalam acara PPDP Regulatory Dissemination Day, Senin (13/4/2026).

Dalam ekosistem perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP), sektor penjaminan menjadi sangat krusial terhadap UMKM.

"Bagaimana caranya kita mendorong ekosistem penjaminan ini bisa memberikan nilai tambah untuk UMKM karena UMKM ini juga menjadi salah satu program yang sangat didorong oleh pemerintah," ungkap Iwan.

Iwan berharap kehadiran Jamkrida dapat menopang pertumbuhan UMKM.

Pasalnya, Jamkrida dinilai sangat mengetahui karakteristik bisnis yang dikelola UMKM di daerah tersebut.

Hal ini termasuk di dalamnya mendorong Jamkrida, Jamkrindo, dan Askrindo turut mengambil bagian menjamin risiko dari kredit yang disalurkan pemerintah.

Salah satu hal yang dilakukan regulator adalah menyesuaikan permodalan Jamkrida untuk dapat menopang risiko kredit di daerah.

"Bagaimana caranya kami mendorong supaya mekanisme co-balancing itu bisa memitigasi risiko yang tidak bisa di-cover oleh Jamkrida. Jadi kalau misalnya Jamkrindo kemudian melakukan co-balancing kepada Jamkrida, harapannya risk management dari Jamkrindo ini bisa kita tularkan pada Jamkrida, tanpa perlu membentuk terlalu banyak komite," terang Iwan.

OJK dukung Kemenkeu ubah PNM jadi bank UMKM

Secara umum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung rencana Menkeu Purbaya untuk mengubah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi bank khusus usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi ketika ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/2/2026).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, OJK pada prinsipnya mengikuti arah kebijakan pemerintah dan siap mendukung langkah yang dinilai memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

"Itu kan kemarin disampaikan Pak Menteri Keuangan di DPR. Yang intinya kita mendukung," ujar Friderica saat ditemui di Menara Bank Mega, Selasa (7/4/2026).

Dalam hal ini, OJK akan memberikan dukungan dari sisi pengawasan sesuai dengan kewenangan OJK, termasuk jika nantinya PNM bertransformasi menjadi bank.

Dia menyebut, selama ini PNM sudah berada dalam pengawasan OJK sebagai lembaga keuangan dengan karakteristik khusus atau sui generis.

Rencana Menkeu Purbaya ubah PNM jadi bank khusus UMKM

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengubah PT PNM menjadi bank khusus UMKM, setelah mengambil PNM dari induk usahanya yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Saat ini, Purbaya sedang mengusulkan ke Danantara Indonesia untuk menjadikan PNM sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.

Melalui langkah ini, Kemenkeu ingin mengubah PNM menjadi penyalur utama kredit usaha rakyat (KUR) dari yang sebelumnya hanya menyalurkan pembiayaan ke usaha ultra mikro.

"Jadi PNM jadi bank mungkin di bawah SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur) atau PIP. Di bawah kita dia akan menyalurkan KUR," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Dalam waktu beberapa tahun setelah diambil alih, Purbaya berencana mengubah PNM menjadi bank khusus UMKM.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Kemenkeu pada Selasa (7/4/2026)

Untuk kemudian dibangun ekosistem pengembangan UMKM secara terintegrasi.

"Kalau saya inject situ 4 tahun, 5 tahun berturut-turut, dia sudah jadi satu bank yang punya modal Rp 200 triliun. Itu sudah bank besar," ucapnya.

Purbaya mengeklaim rencana pembentukan bank UMKM dari PNM ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kini Purbaya tengah mengupayakan melobi Danantara Indonesia agar Kemenkeu dapat mengambilalih PNM.

Purbaya juga meminta dukungan dari Komisi XI DPR RI untuk dapat merealisasikan rencana ini.

"Kalau ambil alih nanti lapor ke sini (Komisi XI) boleh apa enggak? Tapi tentunya kita sudah diskusi dan persiapkan semuanya. Jadi SMI dan PIP sudah saya perintahkan untuk mempelajari itu. Kita sedang diskusi dengan Danantara sekarang. Sinyal dari atas sih katanya boleh aja ambil tapi kita akan matangkan lagi ke depan," tutup dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Semangat Kartini hari ini hidup dalam langkah sederhana seorang perempuan yang terus berjuang di segala kondisi, termasuk dalam keterbatasan.

Perempuan masa kini tak hanya berani bermimpi, juga mengambil langkah nyata untuk mengubah hidupnya, anak, serta keluarganya agar lebih baik. Kisah nyata itu diwujudkan Ibu Dewi Priyanti, perempuan asal Solo yang merantau ke Jakarta demi mengubah nasib.

Memulai dari nol sebagai penjaga warung kecil, ia menjalani hari-hari dengan penuh keyakinan yang selalu ia sampaikan dalam setiap doanya.

Ditengah perjalanannya, ia bertemu seorang “kakak seragam putih biru” yang ternyata datang dari Permodalan Nasional Madani (PNM), lembaga keuangan plat merah yang berfokus mensejahterakan masyarakat prasejahtera melalui usaha ultra mikro.

Berbekal kemampuan memasak, Ibu Dewi perlahan membangun usahanya dari warung sederhana. Ia mulai menambah variasi menu, melayani pelanggan dengan sepenuh hati, dan terus belajar dari pengalaman.

Kesempatan berkembang semakin terbuka ketika ia bergabung dengan PNM Mekaar. Dari pembiayaan awal Rp 2 juta yang kini berkembang hingga Rp 10 juta, usahanya menunjukkan pertumbuhan signifikan. Namun lebih dari itu, keberanian dan konsistensinya menjadi kunci utama dalam perjalanan tersebut.

Tak hanya fokus pada usaha, Ibu Dewi aktif sebagai Ketua Bank Sampah Unit (BSU) Kembangs yang membuktikan bahwa peran perempuan juga penting dalam membawa perubahan sosial.

Ia merasakan haru yang dalam ketika perjalanan usahanya perlahan berkembang, terlebih saat ia dipercaya menjadi ketua Kelompok Bank Sampah. Baginya, bukan hanya usahanya yang bertumbuh, juga kesempatan untuk memberi manfaat bagi lingkungan dan orang lain.

Dari langkah sederhana yang dulu ia mulai, kini ia melihat perjuangannya tidak hanya bermanfaat bagi keluarga, juga membawa perubahan bagi sekitarnya.

Menurut Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus utama PNM dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Semangat Kartini hari ini terasa dalam perjalanan seperti yang dijalani Ibu Dewi ketika perempuan berani melangkah, belajar, dan saling menguatkan. Yang tumbuh, kata dia, bukan hanya usahanya, juga kepercayaan diri dan keberanian untuk memberi dampak bagi sekitarnya.

‘’Kami melihat setiap langkah kecil yang konsisten dapat membawa perempuan semakin dekat pada kemandirian dan peran yang lebih luas di masyarakat” ujar Dodot dalam keterangan, Senin (13/4/2026).

Melalui berbagai program pemberdayaan yang dijalankan, PNM optimistis bisa terus menghadirkan lebih banyak perempuan tangguh seperti Ibu Dewi.

Dengan demikian, lebih banyak lagi perempuan prasejahtera yang mendapatkan akses pembiayaan, pendampingan, dan pelatihan yang diberikan dapat membuka lebih banyak peluang bagi mereka untuk mandiri secara ekonomi, sekaligus menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Bisnis.com, PALEMBANG —— Bank Sumsel Babel terus mendorong budaya menabung dan meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat.

Pelaksana Tugas Sementara (PPS) Direktur Utama Bank Sumsel Babel Marzuki mengatakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dengan menggelar undian Tabungan Pesirah di sejumlah wilayah, salah satunya di Halaman Gedung Kesenian, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Selasa (7/4/2026) lalu.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat membangun kebiasaan menabung yang berkelanjutan, sekaligus merasakan manfaat dari layanan Bank Sumsel Babel,” ujar Marzuki, dikutip Senin (13/4/2026).

Menurut Marzuki, kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi perseroan untuk mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat, sekaligus mengedukasi pentingnya pengelolaan keuangan sejak dini.

Dia mengemukakan, membangun kebiasaan menabung perlu dilakukan melalui cara yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik.

Dia menuturkan, tabungan bukan hanya menjadi instrumen untuk menyimpan dana, tetapi juga bagian dari perencanaan keuangan keluarga dalam jangka panjang.

Hal ini juga yang mendasari Bank Sumsel Babel terus menghadirkan program-program yang dapat menarik minat masyarakat untuk semakin aktif memanfaatkan layanan perbankan formal.

Selain fokus pada edukasi finansial, kegiatan tersebut juga memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui bazar UMKM yang digelar di sekitar area acara.

Kehadiran bazar UMKM menjadi salah satu daya tarik tersendiri karena sekaligus membantu mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat.

Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi, warga mulai memadati lokasi acara untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang telah disiapkan, mulai dari pengundian hadiah bagi Bank nasabah, bazar UMKM, berbagai permainan interaktif, panjat pinang, hingga pertunjukan budaya kuda lumping.

Suasana yang ramai dan penuh hiburan itu juga menjadi ruang interaksi langsung antara Bank Sumsel Babel dengan masyarakat.

“Sejumlah produk lokal seperti makanan olahan, kerajinan tangan, hingga kebutuhan rumah tangga turut dipamerkan di kegiatan itu,” jelasnya.

Marzuki menambahkan, di tengah tingginya kebutuhan literasi keuangan di daerah, kegiatan semacam ini dinilai efektif untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menabung, mengelola keuangan, dan memanfaatkan layanan perbankan secara aman.

Ke depan, perseroan berupaya terus memperluas jangkauan program literasi dan inklusi keuangan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari akses layanan perbankan.

“Bank Sumsel Babel menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan layanan yang tidak hanya berorientasi pada transaksi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memperingati Hari Kartini, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyelenggarakan pelatihan Kartini in Technology pada April 2026 yang diikuti 260 perempuan pelaku UMKM dari berbagai daerah secara hybrid.

Program ini untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) guna mendukung pengembangan bisnis. Pelatihan menacakup pembuatan konten pemasaran hingga penguatan strategi komunikasi digital secara efektif dan efisien.

Inisiatif ini dilatarbelakangi peran strategis perempuan dalam perekonomian nasional yang ditopang UMKM, yang berkontribusi sekitar 60,5 persen terhadap PDB dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) tahun 2025, sekitar 64,5 persen atau 37 juta pelaku UMKM di Indonesia dijalankan perempuan.

Namun demikian, percepatan digitalisasi menuntut peningkatan kapabilitas, khususnya dalam pemanfaatan teknologi baru seperti AI, agar bisnis dapat terus relevan dan kompetitif.

SGM Social Responsibility Telkom Indonesia Hery Susanto menyatakan, pemberdayaan perempuan melalui teknologi menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif.

Telkom Indonesia, kata dia, berkomitmen membuka akses dan peluang setara dalam pemanfaatan teknologi, khususnya bagi perempuan pelaku UMKM. Momentum Hari Kartini menjadi pengingat perempuan tidak hanya berperan sebagai pengguna, juga kreator yang mampu menghasilkan nilai tambah melalui teknologi.

‘’Dengan semangat Bersama Jadi Bisa, kami percaya perempuan Indonesia mampu menguasai AI untuk meningkatkan daya saing bisnisnya,” ujar Hery dalam keterangan, Senin (13/4/2026).

Melalui pelatihan ini, Telkom menghadirkan pembekalan keterampilan praktis yang mencakup penyusunan copywriting yang kuat untuk pemasaran, pembuatan visual produk yang menarik, hingga produksi video promosi berbasis AI.

Pendekatan ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM mengatasi tantangan dalam membangun branding serta memperluas jangkauan pasar bisnisnya secara lebih optimal.

Lebih dari sekadar pelatihan, program ini bagian dari upaya berkelanjutan Telkom memperkuat ekosistem digital nasional. Dengan mendorong adopsi teknologi di kalangan perempuan pelaku UMKM, Telkom turut membuka peluang ekonomi yang lebih luas sekaligus mempercepat transformasi digital yang merata.

Sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-8 tentang pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi, Telkom terus berupaya menghadirkan dampak sosial yang berkelanjutan.

Telkom meyakini pemberdayaan perempuan melalui teknologi akan menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih tangguh dan inklusif.

Program Kartini in Technology juga bagian dari komitmen Telkom dalam menghadirkan literasi digital yang inklusif melalui inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Bisa PandAI.

"Melalui program ini, Telkom mendorong masyarakat untuk tidak hanya melek digital, juga mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk peningkatan ekonomi,” tutup Hery

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan capaian Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA) Ekspor pada Triwulan I-2026.

Program besutan Kemendag ini berhasil mencatatkan total transaksi sebesar USD 23,60 juta dengan lonjakan signifikan terjadi pada Maret 2026.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, capaian ini mencerminkan efektivitas strategi pemerintah mendorong UMKM menembus pasar internasional. Peningkatan ini didorong oleh semakin intensifnya penjajakan bisnis (business matching) yang mempertemukan UMKM dengan buyer global dengan lebih terarah.

“Capaian UMKM BISA Ekspor pada Triwulan I-2026 ini menunjukkan pelaku UMKM kita memiliki daya saing yang semakin kuat di pasar internasional. Kemendag akan terus memperluas akses pasar, memperkuat promosi, serta memastikan UMKM mendapatkan pendampingan yang tepat agar mampu berkelanjutan di pasar ekspor,” ujar Mendag Busan, dikutip dari siaran pers Kemendag, Senin (13/4).

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kemendag mencatat, capaian Triwulan I 2026 adalah gabungan dari potensi transaksi melalui nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) sebesar USD 19,64 juta dan pesanan pembelian (purchase order/PO) sebesar USD 3,96 juta. Pada periode tersebut, Ditjen PEN telah menyelenggarakan 170 kegiatan business matching yang melibatkan 396 UMKM dengan total partisipasi sebanyak 528 kali.

Kegiatan business matching juga didukung 25 pembina UMKM, antara lain, Bank Indonesia, Bank Jatim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Food Station, Benih Baik, Japan External Trade Organization (JETRO), Indonesia Eximbank, serta Desa Bisa Ekspor.

Sementara itu, dari sisi buyer, Program UMKM BISA Ekspor berhasil menjangkau berbagai negara seperti Jepang, Jerman, Inggris, Belanda, Arab Saudi, dan Kanada, serta kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Sektor yang diminati meliputi olahan boga bahari dan perikanan, dekorasi rumah (home decor) dan furnitur, kesehatan dan perawatan tubuh (health and body care), rempah-rempah, makanan dan minuman, produk pertanian dan perkebunan, fesyen, kosmetik, kakao, kertas, produk kelapa, produk herbal, serta perlengkapan berbahan plastik (plasticware).

Direktur Jenderal PEN Kemendag Fajarini Puntodewi menambahkan, UMKM BISA Ekspor dirancang sebagai ekosistem yang terintegrasi untuk terus memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan kualitas kurasi produk. Kemendag akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas dan semakin berdaya saing di pasar global.

“Kami tidak hanya mempertemukan UMKM dengan buyer, tetapi juga memastikan kesiapan produk, kualitas, dan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar global secara konsisten,” ujar Puntodewi.

Salah satu UMKM yang telah merasakan manfaat langsung dari program UMKM BISA Ekspor adalah PT Faber Instrument Indonesia. Founder dan CEO PT Faber Instrument Indonesia Helmi Suana Permanahadi mengapresiasi program Product Placement Pilihan Busan dan UMKM BISA Ekspor yang memberinya manfaat nyata. Program ini membuka peluang besar bagi perusahaannya untuk memperluas pasar internasional sekaligus memperkenalkan produk radio dan pengeras suara (speaker) berbahan kayu karya anak bangsa ke pasar global.

“Kami bangga dapat menjadi bagian dari program ini. Melalui fasilitasi yang diberikan, kami memperoleh peluang untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia serta terhubung dengan berbagai kantor perwakilan seperti Atase Perdagangan (Atdag) RI Seoul, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Busan, dan ITPC Vancouver. Kami juga siap berkontribusi lebih jauh dalam mendukung kegiatan Kementerian Perdagangan, termasuk menghadirkan produk Faber Instrument Indonesia sebagai bagian dari promosi nasional,” ujar Helmi.

Ini adalah langkah konkret untuk membuktikan bahwa negara hadir bukan sebagai pemberi utang yang mencari untung

Jakarta (ANTARA) - Wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengambil alih Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara dan mentransformasikannya menjadi bank khusus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah langkah taktis yang didorong oleh realitas data dan urgensi ekonomi sektor riil.

Di tengah ambisi besar pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, restrukturisasi lembaga keuangan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan.

Namun, poin intinya bukan hanya terletak pada perpindahan administrasi antarlembaga. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana negara mampu menghadirkan institusi yang memiliki efisiensi tinggi sekaligus keberpihakan penuh pada jutaan pelaku usaha di lapisan terbawah? Jawaban atas pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi kompas transformasi ini.

Penting untuk kita pahami mengapa posisi PNM di bawah Danantara justru menciptakan hambatan struktural. Danantara beroperasi dalam logika korporat: aset harus menghasilkan imbal hasil yang kompetitif bagi pemegang saham.

PNM, dengan mandat sosialnya melayani 16 juta lebih nasabah ultra mikro, menanggung dua beban yang saling menarik berlawanan. Ia dipaksa tumbuh sebagai bisnis, sementara misinya menuntut ia bekerja sebagai pelayan publik. Pengambilalihan oleh Kementerian Keuangan bukan semata soal kepemilikan — ia adalah solusi atas kontradiksi mendasar ini.

Apabila kita bedah anatomi keuangan nasional secara objektif, terdapat sebuah ironi yang jarang disadari publik. Bank-bank BUMN besar umumnya mencatat biaya operasional tahunan yang sangat masif. Data hingga triwulan III 2025 menunjukkan rasio efisiensi yang diukur melalui Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berada di kisaran 63–72 persen (BRI 71,89%, BNI 72,25%, Mandiri 63,48%).

Artinya, sebagian besar pendapatan yang diraup oleh perbankan justru terserap kembali untuk membiayai struktur birokrasi, sistem internal, dan operasional korporat itu sendiri — bukan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas pelayanan nasabah.

Sedangkan data operasional PNM memberikan gambaran efisiensi yang sangat kontras. Hingga akhir Desember 2025, jumlah nasabah aktif PNM telah menembus angka 16,1 juta jiwa. Pada periode yang sama, beban operasional PNM selama satu tahun mencapai Rp13,02 triliun. Jika angka beban operasional ini dibagi rata terhadap seluruh basis nasabah aktif, ditemukan fakta yang mengejutkan: biaya riil pelayanan PNM hanya sekitar Rp808 ribu per nasabah per tahun, atau setara dengan Rp67 ribu per bulan.

Data kuantitatif ini membuktikan bahwa secara organik, PNM jauh lebih lincah dan efisien dalam menjangkau akar rumput dibandingkan model perbankan konvensional yang cenderung memiliki biaya internal yang membengkak. Efisiensi "biaya per kepala" yang hanya puluhan ribu rupiah ini seharusnya menjadi modal kuat bagi negara untuk merombak total struktur beban yang selama ini ditanggung oleh pelaku UMKM. Di sinilah momentum bagi Kementerian Keuangan untuk memperkenalkan konsep "Biaya Dasar Layanan" yang lebih berkeadilan dan transparan.

Kemitraan modal berbasis kinerja

Langkah strategis pertama yang harus diambil dalam transformasi ini adalah merombak total skema utang-piutang konvensional menjadi model kemitraan modal kerja. Dalam sistem perbankan tradisional, lembaga keuangan memanen keuntungan dari margin tetap yang terikat pada dimensi waktu. Sistem ini bekerja secara kaku; ia menuntut imbal hasil tetap terlepas dari apakah usaha nasabah sedang tumbuh pesat atau justru sedang jatuh. Model ini menciptakan ketidakadilan struktural di mana lembaga keuangan selalu berada di posisi aman, sementara nasabah menanggung seluruh risiko usaha sendirian.

PNM di bawah kendali Kementerian Keuangan harus berani beralih menjadi mitra investasi sejati melalui skema bagi hasil berbasis kinerja bisnis. Dalam skema ini, PNM menyalurkan modal, melakukan pendampingan manajemen secara riil, dan mengambil imbal hasil berdasarkan porsi keuntungan bersih yang dihasilkan.

Jika usaha UMKM tersebut berhasil, negara mendapatkan porsi keuntungan yang adil sebagai pengembalian modal. Namun, jika usaha sedang lesu karena faktor yang dapat diverifikasi secara objektif, nasabah tidak akan dibebani akumulasi bunga berjalan atau denda finansial yang mencekik.

Strategi kedua adalah standaridsasi biaya pengelolaan tetap. Dengan merujuk pada data bahwa biaya operasional riil untuk melayani satu nasabah hanya berkisar Rp67 ribu per bulan, maka nilai tersebut dapat dijadikan patokan tunggal (benchmark) biaya administrasi. Nasabah tidak lagi dikenakan persentase yang fluktuatif atau denda keterlambatan yang berlipat ganda. Dengan biaya yang tetap dan transparan sejak awal, pelaku UMKM memiliki kepastian dalam menyusun proyeksi keuangan mereka sendiri.

Strategi ketiga: membangun kedaulatan data bisnis. Bayangkan seorang penjual kue rumahan yang meminjam modal Rp5 juta. Ia tahu berapa yang laku setiap hari, tapi tidak pernah mencatat secara terstruktur. Akibatnya, ketika mengajukan penambahan modal, bank tidak bisa menilai risikonya secara akurat. Pelaku UMKM membayar mahal bukan karena bisnisnya buruk, melainkan karena datanya tidak tersedia.

Inilah yang harus diputus oleh Bank UMKM di bawah Kemenkeu. Institusi ini harus memfasilitasi terciptanya sistem pelaporan mandiri yang presisi dan valid. Pelaku usaha harus didorong untuk mampu mengintegrasikan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu kesatuan logika bisnis yang utuh. Dengan kepemilikan data bisnis yang akurat secara harian, profil risiko nasabah menjadi jauh lebih terukur. Hal ini secara otomatis akan menekan biaya modal (cost of fund) hingga ke titik terendah, karena ketidakpastian informasi yang selama ini menjadi momok perbankan dapat dieliminasi melalui standardisasi laporan keuangan mikro yang kredibel.

Strategi keempat: pembiayaan aset, bukan sekadar likuiditas

Penguatan sektor riil harus dilakukan melalui pergeseran paradigma dari pemberian uang tunai menjadi pembiayaan aset produktif. Salah satu penyebab utama kegagalan UMKM adalah tercampurnya modal kerja dengan kebutuhan konsumsi harian — fenomena yang dikenal sebagai "bocornya modal". Maka PNM dapat berperan sebagai penyedia sarana kerja, bukan sekadar penyedia kas.

Alih-alih memberikan likuiditas tunai yang berisiko menguap, PNM secara langsung menyediakan alat produksi yang dibutuhkan melalui skema sewa-milik atau kepemilikan aset dengan margin tetap yang disepakati bersama. Strategi ini memastikan bahwa setiap rupiah modal negara benar-benar terkonversi menjadi alat produksi yang meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukanlah sebuah utopia jika 16,1 juta pelaku usaha di lapisan terbawah ini diberikan akses modal yang jujur, efisien, dan manusiawi. Transformasi PNM menjadi bank UMKM di bawah kendali Menteri Keuangan adalah jalan tengah untuk mengakhiri inefisiensi sistemik yang selama ini terjadi.

Ini adalah langkah konkret untuk membuktikan bahwa negara hadir bukan sebagai pemberi utang yang mencari untung, melainkan sebagai mitra tumbuh yang memberikan energi bagi kebangkitan ekonomi nasional dari akar rumput. Sebab uang yang benar-benar bekerja untuk manusia tidak perlu bertambah karena waktu — ia cukup bergerak, berpindah tangan, dan menggerakkan kehidupan.

*) Baratadewa Sakti P, praktisi keuangan keluarga & pendamping keuangan bisnis UMKM

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi industri mebel dan kerajinan Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan.

Di satu sisi, peluang ekspor masih terbuka lebar dan menjadi andalan pertumbuhan.

Namun di sisi lain, derasnya arus impor produk murah serta berbagai kendala di dalam negeri membuat pelaku industri harus berjuang keras untuk bertahan.

Shutterstock/Followtheflow Ilustrasi furnitur ruang tamu dengan kerangka kayu

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Abdul Sobur menilai, kondisi industri saat ini masih rapuh, terutama di level pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

“Kalau jujur, industri kita, terutama UMKM, masih rentan. Belum stabil, belum kuat, karena menghadapi regulasi yang rumit dan tantangan yang tidak sederhana,” ujar Sobur kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Industri mebel hadapi kompleksitas regulasi

Salah satu persoalan utama yang dihadapi industri mebel nasional adalah kompleksitas regulasi yang dinilai belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan ekspor.

Sobur menjelaskan, pelaku usaha harus memenuhi berbagai persyaratan yang tidak ringan, baik dari dalam negeri maupun dari negara tujuan ekspor.

“Untuk ekspor ke Amerika misalnya, kita harus memenuhi standar FSC (Forest Stewardship Council). Tapi di dalam negeri masih ditambah lagi dengan aturan seperti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian). Ini membuat beban semakin besar dibanding negara pesaing,” jelasnya.

Menurutnya, negara lain seperti China, Vietnam, dan Malaysia cenderung lebih sederhana dalam penerapan regulasi, sehingga produk mereka lebih kompetitif di pasar global.

Kontributor Bandung, Reni Susanti CEO Gloya, Abdul Sobur memperlihatkan produk buatannya. Sejak empat tahun lalu, ia mengerjakan suvenir kenegaraan Uni Emirat Arab di Bandung, Senin (29/8/2016).

Tak hanya itu, isu lain seperti potensi penundaan restitusi pajak juga dikhawatirkan dapat mengganggu arus kas pelaku usaha, terutama eksportir.

“Restitusi pajak itu sangat penting untuk membantu ekspor. Kalau ditunda, tentu akan memberatkan pelaku industri,” tegasnya.

Sinkronisasi aturan

Permasalahan regulasi juga diperparah oleh belum optimalnya koordinasi antar kementerian terkait.

Menurut Sobur, kebijakan yang dikeluarkan sering kali tidak sinkron dan justru membingungkan pelaku usaha.

“Antar kementerian seperti perdagangan, perindustrian, dan kehutanan itu belum sepenuhnya sinkron. Ini membuat pelaku industri harus menghadapi aturan yang tumpang tindih,” ujarnya.

Ia mencontohkan, dalam penerapan sertifikasi kayu, pelaku industri hilir tetap diwajibkan memenuhi berbagai dokumen meski bahan baku yang digunakan sudah tersertifikasi dari hulu.

Hal ini dinilai menambah biaya produksi yang tidak sedikit.

“Proses sertifikasi dan dokumen itu bisa memakan biaya sangat besar setiap tahun, dan itu tidak langsung ke pemerintah, tapi ke pihak verifikator,” katanya.

Impor barang murah dari China

Di dalam negeri, industri mebel juga menghadapi tekanan dari produk impor murah, terutama dari China.

Produk-produk tersebut membanjiri pasar dengan harga yang sulit ditandingi oleh produsen lokal.

PEXELS/CURTIS ADAMS Ilustrasi furnitur kayu.

Menurut Sobur, kondisi ini harus direspons dengan kebijakan yang lebih berpihak pada industri dalam negeri.

“Regulasi harus dirapikan dulu supaya lebih memihak industri lokal. Kalau itu sudah, kita bisa melangkah lebih jauh,” ujarnya.

Ia bahkan mengusulkan langkah teknis seperti pengalihan pelabuhan masuk impor ke luar Pulau Jawa untuk menambah biaya logistik bagi produk impor, sehingga menciptakan level playing field yang lebih adil.

Selain perlindungan pasar, Sobur juga menekankan pentingnya dukungan insentif bagi industri dalam negeri, terutama dalam bentuk pembiayaan murah dan investasi teknologi.

Salah satu yang disorot adalah komitmen pendanaan dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebesar Rp 2 triliun untuk sektor mebel.

Namun, realisasinya dinilai masih lambat.

“Serapannya tidak mudah. Banyak faktor kelayakan yang harus dipenuhi, termasuk kesiapan pelaku usaha dan proses verifikasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini baru sebagian kecil perusahaan yang mampu mengakses pendanaan tersebut, sehingga perlu percepatan dari sisi pemerintah maupun lembaga terkait.

Di tengah berbagai tantangan, Sobur menegaskan bahwa peluang ekspor industri mebel Indonesia masih sangat besar.

Produk berbasis kayu solid, rotan, dan bambu tetap menjadi unggulan di pasar global.

“Kekuatan kita ada di bahan baku dan craftsmanship. Produk seperti furniture ruang tamu, meja makan, dan kitchen set itu masih sangat diminati,” katanya.

Saat ini, sekitar 65 persen produk ekspor masih didominasi oleh kayu, dengan sisanya berasal dari rotan, bambu, dan material lainnya.

SHUTTERSTOCK/FOLLOWTHEFLOW Ilustrasi furnitur kayu modern bergaya Skandinavia dan Japandi.

Kontribusi pada serapan tenaga kerja

Industri mebel dan kerajinan juga memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Saat ini, sektor ini menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.

Dengan target peningkatan ekspor hingga 6 miliar dollar AS, jumlah tenaga kerja berpotensi meningkat hingga 3 juta sampai 3,5 juta orang.

“Ini sektor padat karya yang sangat penting. Jangan sampai justru melemah karena tekanan impor dan regulasi,” ujar Sobur.

Ke depan, Sobur menilai strategi industri tidak bisa hanya bergantung pada ekspor.

Pasar domestik juga harus diperkuat agar menjadi penopang utama industri.

“Kita harus mulai memikirkan keseimbangan antara ekspor dan pasar dalam negeri. Kalau dua-duanya kuat, potensi industri bisa lebih besar,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Sebelas Maret (IKA UNS) bersama Universitas Sebelas Maret memperkuat jejaring alumni nasional melalui kegiatan Halal Bihalal bertajuk “UNS Coming Home 2026” di Smesco Tower, Jakarta, Minggu (12/4).

Tidak lagi sekadar ajang silaturahmi, kegiatan ini bertransformasi menjadi platform kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan alumni dari berbagai generasi dan profesi untuk membangun koneksi, kolaborasi, hingga kontribusi nyata bagi masyarakat.

Mengusung tema “UNStoppable: Back Together, Better Than Ever”, UNS Coming Home 2026 menjadi momentum konsolidasi alumni memperkuat sinergi dan memperluas dampak, seiring dengan semakin luasnya peran alumni UNS di berbagai sektor strategis nasional.

Kehadiran tokoh-tokoh alumni yang kini menduduki posisi penting di tingkat nasional menjadi refleksi nyata kekuatan tersebut. Di antaranya Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, Anggota DPR Rusli Habibie, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan.

Ketua Ikatan Alumni UNS, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan kekuatan alumni tidak hanya terletak pada jumlah, tetapi pada kemampuan untuk terhubung dan bergerak bersama.

“Ini adalah UNS ketika kita kembali ke akar, sekaligus melangkah lebih jauh. Dari sini kita bangun semangat UNStoppable di mana alumni UNS tidak hanya terkoneksi, tetapi juga tergerak untuk berkontribusi dan menciptakan dampak. Kebanggaan terhadap UNS harus diwujudkan dalam aksi nyata bagi kemajuan kampus dan bangsa,” ujarnya.

Dia menekankan IKA UNS kini mengambil peran lebih dari sekadar organisasi alumni tetapi sebagai orkestrator jejaring alumni yang mampu mengonsolidasikan potensi kolektif menjadi kekuatan strategis.

Sementara itu, Rektor UNS, Hartono, menyampaikan kekuatan jejaring alumni merupakan aset penting dalam mendorong kemajuan institusi di tengah kompetisi global pendidikan tinggi.

“Kehadiran alumni dari berbagai sektor dan wilayah menunjukkan bahwa UNS memiliki ekosistem yang kuat. Ini adalah modal penting untuk mendorong pengembangan institusi, memperluas kolaborasi, serta meningkatkan kontribusi UNS bagi bangsa,” ungkapnya.

Ketua Harian IKA UNS, Reza Fahmi Riawan, menambahkan pendekatan kegiatan tahun ini dirancang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan alumni lintas generasi.

“Kami merancang kegiatan ini dengan pendekatan yang lebih segar, kolaboratif, dan inklusif. Semua alumni memiliki ruang yang sama untuk terlibat, tanpa sekat angkatan maupun profesi. Ini bukan hanya tentang berkumpul, tetapi tentang membangun ekosistem yang hidup dan berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam memperkuat fungsi sebagai platform kolaborasi, UNS Coming Home 2026 menghadirkan berbagai program seperti networking session, career hub, creative lab, hingga artisan market yang menghadirkan UMKM milik alumni. Inisiatif ini menjadi bentuk konkret penguatan ekonomi berbasis jejaring alumni, sekaligus membuka peluang sinergi bisnis antaralumni.

Ke depan, UNS Coming Home diproyeksikan sebagai platform berkelanjutan dalam membangun ekosistem alumni yang solid, adaptif, dan berdampak. Melalui semangat #BanggaUNS dan #BersamaBerdayaBerkarya, IKA UNS bersama UNS berkomitmen memperkuat sinergi antara alumni dan almamater sebagai kekuatan kolektif untuk masa depan.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi mencapai Rp17,13 triliun hingga Maret 2026. Realisasi tersebut disalurkan kepada 125.000 debitur dan akan terus bertambah.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menyampaikan bahwa BRI terus memperkuat dukungannya terhadap program perumahan nasional melalui penyaluran KPR subsidi. Penyaluran ini memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong tumbuhnya berbagai sektor usaha yang berkembang di sekitar kawasan hunian.

“Penyaluran KPR subsidi merupakan komitmen BRI dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat,” kata Aris dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Perseroan memandang pembiayaan perumahan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

Selain membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, pembangunan kawasan perumahan juga dinilai memberikan dampak ekonomi yang luas.

Menurutnya, aktivitas ini mendorong pertumbuhan berbagai sektor pendukung, mulai dari sektor konstruksi, industri bahan bangunan, jasa tenaga kerja hingga logistic serta peluang usaha bagi pelaku UMKM yang berkembang di sekitar kawasan perumahan.

“Melalui langkah ini, BRI berupaya menghadirkan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian,” ujarnya.

Aris menegaskan bahwa jaringan BRI yang tersebar luas menjadi fondasi strategis dalam memperluas jangkauan pembiayaan perumahan ke berbagai wilayah.

Didukung jaringan yang luas dan terintegrasi, Aris mengatakan bahwa BRI akan terus mengoptimalkan penyaluran pembiayaan perumahan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah.

“Upaya ini diarahkan untuk memperluas jangkauan pembiayaan sekaligus memastikan akses yang lebih merata di berbagai daerah,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - BUMN PTPN IV PalmCo melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) membantu peningkatan kapasitas produksi sentra pandai besi di Desa Teratak, Kabupaten Kampar, Riau, hingga 10 kali lipat.

Para perajin yang sebelumnya berproduksi secara terbatas kini mampu menghasilkan hingga 30.000 unit alat perkebunan per bulan, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya sekitar 3.000 unit.

“Kami mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang mandiri, sekaligus membuka lapangan kerja dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa berdasarkan keterangannya, Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan program TJSL perusahaan dirancang untuk menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

Menurut dia, kemitraan dengan kelompok usaha pandai besi di Kampar juga menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok industri perkebunan yang lebih inklusif.

Ketua kelompok usaha Mola Maju Basamo Desrico Apriyus mengatakan peningkatan kapasitas ditopang penyerapan produk oleh perseroan, pendampingan usaha, serta bantuan peralatan dan permodalan.

Ia mengatakan titik balik usaha terjadi pada 2020 saat pandemi COVID-19 menekan aktivitas ekonomi, tetapi kelompok usaha tetap bertahan dan kemudian berkembang setelah mendapat dukungan berkelanjutan.

“Pada masa itu hampir semua sektor terdampak. Namun kami tetap bisa bertahan karena ada PTPN yang menyerap produk sekaligus memberi pendampingan,” ujar Desrico.

Selain menjadi penyerap produk, PalmCo juga menyalurkan dukungan permodalan melalui program kemitraan senilai Rp800 juta yang digunakan untuk mengonsolidasikan bengkel-bengkel kecil menjadi satu sentra produksi yang lebih terorganisasi.

Desrico menuturkan perubahan usaha tidak hanya terlihat dari skala produksi, tetapi juga pada proses kerja yang kini mulai mengandalkan teknologi.

Terbaru, PalmCo menyalurkan bantuan peralatan senilai ratusan juta rupiah berupa air hammer dan automaticgrinder untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kapasitas produksi.

Dengan dukungan tersebut, sentra pandai besi kini telah dilengkapi sejumlah mesin modern, termasuk empat unit air hammer, yang membantu mempercepat proses produksi dan menjaga kualitas hasil.

Peningkatan kapasitas itu mulai berdampak pada penyerapan tenaga kerja di desa. Jumlah pekerja yang semula belasan orang kini bertambah menjadi 23 orang.

Kelompok usaha tersebut menargetkan jumlah tenaga kerja meningkat lagi menjadi 33 orang, bahkan hingga 50 orang dalam waktu dekat.

Selain itu, sekitar 100 pemuda desa juga dilibatkan sebagai mitra pemasaran, sehingga dampak ekonomi usaha tidak hanya dirasakan di bengkel produksi, tetapi juga pada aktivitas niaga masyarakat sekitar.

Desrico menyebutkan bahwa peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi ikut mengerek pendapatan para pekerja.

Rata-rata pekerja kini memperoleh penghasilan sekitar Rp7 juta per bulan, dengan potensi meningkat menjadi Rp10 juta hingga Rp15 juta seiring efisiensi produksi yang terus membaik.

Selain memperbesar skala usaha, pengembangan sentra pandai besi tersebut juga dinilai memberikan efek berganda berupa meningkatnya aktivitas ekonomi desa dan penguatan kohesi sosial masyarakat, karena sebagian keuntungan usaha dialokasikan untuk kegiatan sosial di lingkungan setempat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN IV PalmCo membantu peningkatan kapasitas produksi sentra pandai besi di Desa Teratak, Kabupaten Kampar, Riau, hingga 10 kali lipat.

Para perajin yang sebelumnya berproduksi secara terbatas kini mampu menghasilkan hingga 30.000 unit alat perkebunan per bulan, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya sekitar 3.000 unit.

“Kami mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang mandiri, sekaligus membuka lapangan kerja dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa berdasarkan keterangannya, Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan program TJSL perusahaan dirancang untuk menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

Menurut dia, kemitraan dengan kelompok usaha pandai besi di Kampar juga menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok industri perkebunan yang lebih inklusif.

Ketua kelompok usaha Mola Maju Basamo Desrico Apriyus mengatakan peningkatan kapasitas ditopang penyerapan produk oleh perseroan, pendampingan usaha, serta bantuan peralatan dan permodalan.

Ia mengatakan titik balik usaha terjadi pada 2020 saat pandemi COVID-19 menekan aktivitas ekonomi, tetapi kelompok usaha tetap bertahan dan kemudian berkembang setelah mendapat dukungan berkelanjutan.

“Pada masa itu hampir semua sektor terdampak. Namun kami tetap bisa bertahan karena ada PTPN yang menyerap produk sekaligus memberi pendampingan,” ujar Desrico.

Selain menjadi penyerap produk, PalmCo juga menyalurkan dukungan permodalan melalui program kemitraan senilai Rp800 juta yang digunakan untuk mengonsolidasikan bengkel-bengkel kecil menjadi satu sentra produksi yang lebih terorganisasi.

Desrico menuturkan perubahan usaha tidak hanya terlihat dari skala produksi, tetapi juga pada proses kerja yang kini mulai mengandalkan teknologi.

Terbaru, PalmCo menyalurkan bantuan peralatan senilai ratusan juta rupiah berupa air hammer dan automaticgrinder untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kapasitas produksi.

Dengan dukungan tersebut, sentra pandai besi kini telah dilengkapi sejumlah mesin modern, termasuk empat unit air hammer, yang membantu mempercepat proses produksi dan menjaga kualitas hasil.

Peningkatan kapasitas itu mulai berdampak pada penyerapan tenaga kerja di desa. Jumlah pekerja yang semula belasan orang kini bertambah menjadi 23 orang.

Kelompok usaha tersebut menargetkan jumlah tenaga kerja meningkat lagi menjadi 33 orang, bahkan hingga 50 orang dalam waktu dekat.

Selain itu, sekitar 100 pemuda desa juga dilibatkan sebagai mitra pemasaran, sehingga dampak ekonomi usaha tidak hanya dirasakan di bengkel produksi, tetapi juga pada aktivitas niaga masyarakat sekitar.

Desrico menyebutkan bahwa peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi ikut mengerek pendapatan para pekerja.

Rata-rata pekerja kini memperoleh penghasilan sekitar Rp7 juta per bulan, dengan potensi meningkat menjadi Rp10 juta hingga Rp15 juta seiring efisiensi produksi yang terus membaik.

Selain memperbesar skala usaha, pengembangan sentra pandai besi tersebut juga dinilai memberikan efek berganda berupa meningkatnya aktivitas ekonomi desa dan penguatan kohesi sosial masyarakat, karena sebagian keuntungan usaha dialokasikan untuk kegiatan sosial di lingkungan setempat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mengingatkan sejumlah risiko dalam rencana mengubah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi bank khusus UMKM.

Chief Economist Perbanas Dzulfian Syafrian menilai tujuan memperluas akses pembiayaan UMKM penting. Cara yang ditempuh harus tepat agar tidak memperumit ekosistem yang sudah berjalan.

"Akan lebih baik bila pemerintah lebih mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada, daripada membangun arsitektur baru yang berisiko menimbulkan tumpang tindih dan inefisiensi dan inefektivitas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Dzulfian menjelaskan, Indonesia telah memiliki banyak lembaga pembiayaan UMKM. Contohnya koperasi, bank perkreditan rakyat (BPR), lembaga keuangan mikro, hingga bank milik negara.

Pembentukan atau perubahan lembaga baru dinilai berpotensi menambah lapisan birokrasi. Kondisi ini berisiko membuat penyaluran kredit menjadi kurang efisien.

Kemampuan tiap lembaga dalam menyalurkan kredit juga tidak sama. Dzulfian mencontohkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang memiliki pengalaman panjang di segmen mikro.

BRI dinilai memiliki kapasitas dalam mengenali karakter nasabah kecil hingga melakukan pendampingan usaha.

"(Pengalaman seperti BRI) tidak dapat dibentuk secara instan hanya melalui perubahan kelembagaan. Oleh karena itu, segmen UMKM memiliki keahlian yang tidak sembarangan bahkan di kalangan perbankan sendiri," ucapnya.

Dzulfian juga menyoroti perbedaan mendasar antara penyaluran subsidi dan pemberian kredit. Pengalaman menyalurkan subsidi tidak bisa disamakan dengan pengelolaan kredit.

Dana subsidi bersifat habis pakai. Kredit harus dikembalikan oleh debitur. Kondisi ini menuntut pengelolaan risiko yang ketat.

"Kredit UMKM, termasuk skema seperti KUR, bukan hanya soal menyalurkan dana sebanyak-banyaknya, tetapi juga soal memastikan repayment capacity dan pendampingan usaha. Kalau aspek ini lemah, maka tujuan inklusi keuangan justru bisa berbalik menjadi beban fiskal dan risiko sistem keuangan di kemudian hari," jelasnya.

Perbanas menyarankan pemerintah fokus memperkuat ekosistem yang sudah ada. Langkah ini dinilai lebih efektif dibanding membentuk lembaga baru.

Perbaikan dapat dilakukan melalui pembenahan data UMKM, peningkatan penjaminan kredit, subsidi bunga yang tepat sasaran, serta penguatan pendampingan usaha.

Pendekatan ini dinilai memanfaatkan lembaga yang sudah memiliki pengalaman di lapangan.

"Jadi kalau tujuannya adalah memperbesar akses pembiayaan UMKM, maka strategi yang lebih prudent adalah memperkuat dan mensinergikan institusi yang sudah punya rekam jejak, seperti kospin, LKM, BPR, dan jaringan perbankan Himbara terutama BRI, ketimbang mendorong peran baru yang berada di luar core expertise-nya," tuturnya.

Rencana pemerintah mengambil alih PNM dari BRI muncul dari keinginan memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan PNM dialihkan ke bawah kendali Kementerian Keuangan. PNM kemudian ditransformasi menjadi bank khusus UMKM.

Skema ini menempatkan PNM sebagai lembaga yang fokus menyalurkan pembiayaan UMKM, termasuk KUR.

"Jadi PNM jadi bank mungkin di bawah SMI atau PIP, di bawah kita dia akan menyalurkan KUR," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/4/2026).