Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan terkini angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah menembus 8 ribu orang hingga Maret 2026.

Ia mengatakan akan membahas kondisi tersebut dalam rapat rutin sebelum menentukan respons.

"Kita terus monitor. Saya belum bisa sampaikan sekarang. Jadi datanya terus kita monitor. Kita baru mau rapat, nanti kita lihat. Kita ada rapat rutin untuk melihat data dan kemudian bagaimana kita menyikapinya," ujar Yassierli di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat total PHK sejak awal tahun ini hingga Maret 2026 mencapai 8.389 orang.

Data ini berasal dari tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026 terdapat 8.389 orang tenaga kerja ter-PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," bunyi laporan Satu Data Kemnaker.

Secara bulanan, jumlah PHK menunjukkan tren menurun sepanjang kuartal I-2026. Pada Januari tercatat 4.590 orang, kemudian turun menjadi 3.273 orang pada Februari, dan kembali menurun menjadi 526 orang pada Maret.

Dari sisi wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 1.721 orang atau sekitar 20,5 persen dari total nasional. Disusul Kalimantan Selatan sebanyak 1.071 orang, Kalimantan Timur 915 orang, Banten 707 orang, serta Jawa Timur 649 orang.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,51 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," lanjut laporan Kemnaker.

DKI Jakarta juga mencatat 554 kasus PHK, sementara Jawa Tengah mencapai 558 orang. Di wilayah Sumatra, Sumatra Selatan mencatat 495 orang, diikuti Sumatra Utara 168 orang dan Riau 152 orang.

Sementara itu, beberapa provinsi mencatat angka PHK relatif rendah. Gorontalo hanya mencatat dua kasus, Maluku lima orang, serta Papua Barat dan Maluku masing-masing enam orang. Bengkulu dan Papua juga mencatat angka di bawah 20 orang.

Data Kemnaker ini juga mencatat bahwa angka PHK bersifat sementara dan dapat berubah sesuai pembaruan laporan. Perhitungan tidak mencakup pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat tetap, maupun meninggal dunia.

Selain itu, pekerja yang terkena PHK dapat melaporkan statusnya dan mengajukan klaim program JKP paling lambat enam bulan setelah tanggal PHK sehingga jumlah total dalam periode tertentu masih berpotensi mengalami perubahan. 

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTFI ke-24 periode 2026-2028, di Jakarta, Jumat (10/4). Ketiga Ketua Serikat Pekerja/Buruh tersebut yaitu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yudha Noya, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Makmesser Kafiar, dan Serikat Pekerja Mandiri Papua (SPMP) Virgo Solossa.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, turut hadir menyaksikan prosesi penandatanganan PKB serta menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh karyawan dan tim perunding. Ia berharap PKB yang telah disepakati dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

“Perjanjian Kerja Bersama ini menjadi momentum penting bagi dua komponen utama perusahaan, yaitu manajemen dan serikat pekerja/buruh sebagai perwakilan pekerja, untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun agenda bersama. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat tantangan ke depan yang akan dihadapi tidaklah mudah,” kata Yassierli.

Ia menyampaikan, Kemnaker memiliki perhatian tinggi terhadap proses perumusan hingga penandatanganan PKB. Kemnaker turut mengawal proses tersebut melalui mediator hubungan industrial yang siap turun apabila terjadi kendala dalam perundingan.

Menteri juga menyampaikan rasa syukur dan doanya kepada PTFI, pekerja, serta masyarakat Papua. “Kita bersyukur PKB telah ditandatangani. Saya doakan PT Freeport Indonesia maju, sejahtera pekerja dan rakyat Papua,” katanya.

Sementara itu Tony Wenas dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada tiga serikat pekerja/buruh yang telah menyelesaikan proses verifikasi, penyusunan tata tertib, hingga berhasil mencapai kesepakatan penuh setelah proses perundingan yang berlangsung selama 18 hari sejak dimulai pada 23 Februari 2026.

“PKB yang kita tandatangani saat ini adalah yang ke-24, jadi sudah 48 tahun kita ada PKB, mungkin salah satu yang terlama di Indonesia,” kata Tony.

Ia menjelaskan poin-poin penting yang telah disepakati, antara lain kenaikan upah serta peningkatan sejumlah tunjangan, seperti tunjangan akomodasi di luar fasilitas perusahaan, tunjangan pekerja tambang bawah tanah, tunjangan pendidikan sekolah, serta tunjangan hari tua dan lainnya dengan komitmen utama untuk terus mengutamakan keselamatan kerja.

Penandatanganan PKB 2026-2028 merupakan puncak dari perundingan yang dilakukan antara perwakilan manajemen PTFI dan tiga serikat pekerja/buruh. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan dan pengesahan tata tertib sebagai landasan bersama dalam menjalankan proses dialog.

Komposisi tim perunding terdiri dari Tim Perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pengusaha sebanyak 8 orang, Tim Perunding PKB Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sebanyak 9 orang, dan Tim Perumus Pedoman Hubungan Industrial (PHI) Pengusaha sebanyak 9 orang dan Tim Perumus PHI SP/SB sebanyak 9 orang.

PKB merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan kerja, kepastian hak, serta wujud komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja. Proses pembaruan PKB diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka, konstruktif, dan berlandaskan saling menghormati guna menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.

“Terima kasih atas dukungan dan peran aktif pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta Pimpinan Pusat SPSI dan SBSI, yang telah mendukung proses dialog dan tercapainya kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama ini,” kata Tony.

Tony Wenas juga menegaskan bahwa bagi manajemen PTFI, serikat pekerja/buruh tidak sekadar dipandang sebagai mitra kerja, tetapi merupakan bagian dari keluarga besar perusahaan yang saling mendukung dan melindungi dalam perjalanan bersama PTFI.

“Kesepakatan yang terjadi menjadi fondasi penting untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memastikan operasional perusahaan berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kesejahteraan karyawan, keluarga, dan masyarakat,” kata Tony.

Sementara itu, Ketua Tim Perunding Serikat/Serikat Buruh Yudha Noya berharap dengan disahkannya PKB ini, seluruh pekerja dapat merasakan suasana kerja yang semakin aman dan nyaman, serta keluarga besar PTFI semakin sejahtera dalam naungan perusahaan yang terus maju dan berkembang.

“Penandatanganan PKB–PHI PTFI ini bukan sekadar seremonial penandatanganan dokumen. Ini merupakan bukti nyata bahwa kemitraan dan musyawarah mufakat telah benar-benar terwujud,” kata Yudha Noya.

PT Freeport Indonesia (PTFI) menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTFI ke-24 periode 2026- 2028 bersama tiga serikat pekerja/buruh PTFI, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI di Jakarta, Jumat (19/4).

Perjanjian disepakati oleh Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, bersama Ketua SPSI Yudha Noya, Ketua SBSI Makmesser Kafiar, dan Ketua SPMP. Virgo Solossa. Dalam pidatonya, Tony menyampaikan apresiasi kepada ketiga serikat pekerja yang telah menyelesaikan proses verifikasi, menyusun tata tertib, hingga mencapai kesepakatan penuh setelah proses perundingan yang berlangsung selama 18 hari sejak 23 Februari 2026.

"PKB yang kita tandatangani saat ini adalah yang ke-24, jadi sudah 48 tahun kita ada PKB, mungkin salah satu yang terlama di Indonesia," kata Tony.

Perjanjian tersebut memuat sejumlah poin, antara lain kenaikan upah serta peningkatan sejumlah tunjangan, seperti tunjangan akomodasi di luar fasilitas perusahaan, tunjangan pekerja tambang bawah tanah, tunjangan pendidikan sekolah, serta tunjangan hari tua dan lainnya dengan komitmen utama berupa keselamatan kerja.

Penandatanganan PKB 2026-2028 merupakan puncak dari perundingan yang dilakukan antara perwakilan manajemen PTFI dengan tiga serikat pekerja/buruh. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan dan pengesahan tata tertib sebagai landasan bersama dalam menjalankan proses dialog.

Adapun komposisi tim perunding terdiri dari Tim Perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pengusaha sebanyak 8 orang, Tim Perunding PKB Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sebanyak 9 orang, dan Tim Perumus Pedoman Hubungan Industrial (PHI) Pengusaha sebanyak 9 orang, dan Tim Perumus PHI SP/SB sebanyak 9 orang.

PKB merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan kerja, kepastian hak, serta wujud komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja. Proses pembaruan PKB diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka, konstruktif, dan berlandaskan saling menghormati guna menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.

"Terima kasih atas dukungan dan peran aktif pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta Pimpinan Pusat SPSI dan SBSI, yang telah mendukung proses dialog dan tercapainya kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama ini," kata Tony.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang hadir menyaksikan prosesi penandatanganan PKB menyampaikan selamat kepada seluruh karyawan dan tim perunding. Ia berharap PKB yang telah disepakati dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

"Perjanjian Kerja Bersama ini menjadi momentum penting bagi dua komponen utama perusahaan, yaitu manajemen dan serikat pekerja/buruh sebagai perwakilan pekerja, untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun agenda bersama. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat tantangan ke depan yang akan dihadapi tidaklah mudah," kata Yassierli.

Ia menyampaikan, Kemnaker memiliki perhatian tinggi terhadap proses perumusan hingga penandatanganan PKB. Kemnaker pun ikut mengawal proses tersebut melalui mediator hubungan industrial yang siap turun apabila terjadi kendala dalam perundingan.

Lebih jauh, Menteri juga menyampaikan syukur dan doa kepada PTFI, pekerja, serta masyarakat Papua.

"Kita bersyukur PKB telah ditandatangani, saya doakan PT Freeport Indonesia maju, sejahtera pekerja dan rakyat Papua," kata Yassierli.

Sementara itu, Ketua Tim Perunding Serikat/Serikat Buruh Yudha Noya berharap dengan pengesahan PKB ini, seluruh pekerja dapat merasakan suasana kerja yang lebih aman dan nyaman, serta keluarga besar PTFI semakin sejahtera dalam naungan perusahaan."Penandatanganan PKB-PHI PTFI ini bukan sekadar seremonial penandatanganan dokumen. Ini merupakan bukti nyata bahwa kemitraan dan musyawarah mufakat telah benar-benar terwujud," kata Yudha Noya.

Tony Wenas menegaskan, bagi manajemen, serikat pekerja/buruh merupakan bagian dari keluarga besar perusahaan yang saling mendukung dan melindungi dalam perjalanan bersama PTFI.

"Kesepakatan yang terjadi menjadi fondasi penting untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memastikan operasional perusahaan berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kesejahteraan karyawan, keluarga, dan masyarakat," pungkas Tony.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan efisiensi anggaran tahap III tidak akan memengaruhi program strategis, termasuk Magang Nasional 2026.

“Beda (pos anggaran). Jadi kalau efisiensi ketiga yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu adalah terkait dengan perjalanan dinas, rapat-rapat dan seterusnya. Beda pos alokasi dengan (program) Magang (Nasional),” kata Yassierli saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Kementerian Ketenagakerjaan menerima Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 pada 1 April 2026. Surat tersebut mengatur efisiensi anggaran kementerian.

Nilai efisiensi mencapai Rp181.826.183.000. Angka ini terdiri dari Rincian Output Khusus sebesar Rp122.163.948.000 dan hasil identifikasi efisiensi Rp59.662.235.000.

Meski ada efisiensi, program Magang Nasional tetap berjalan. Pembahasan program masih dilakukan bersama kementerian terkait sebelum diajukan ke Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi kalau untuk (program) Magang (Nasional) memang sekarang masih dalam tarafnya persetujuan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan nanti pastinya dari Pak Presiden,” ujar dia.

Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan peningkatan kuota peserta pada 2026. Jumlah peserta ditargetkan naik menjadi 150.000 orang dari sebelumnya 100.000 orang.

Usulan ini didorong tingginya minat masyarakat, terutama lulusan baru saat program diluncurkan tahun lalu.

Evaluasi program terus dilakukan. Monitoring terhadap pelaksanaan tahap pertama dan kedua juga ditingkatkan.

Saat ini, program Magang Nasional diikuti sekitar 100.000 peserta. Peserta tersebar di berbagai perusahaan, kementerian, dan lembaga.

Pelaksanaan dilakukan bertahap. Pada tahap pertama, sebanyak 14.952 peserta dijadwalkan menyelesaikan masa magang pada 19 April 2026.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan mendorong semua perusahaan agar memiliki PKB

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan sinergi perusahaan dan pekerja sangat penting untuk mewujudkan hubungan industrial yang lebih transformatif.

“Terkait dengan tantangan yang dihadapi ke depan, sehingga satu-satunya solusi itu adalah bagaimana serikat pekerja, serikat buruh, dan manajemen ini harus bersinergi, harus berkolaborasi untuk mewujudkan hubungan industrial transformatif ke depan,” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan salah satu upaya sinergi tersebut adalah dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dan pekerja.

Tak hanya itu, Menaker Yassierli pun menilai PKB berperan sebagai pedoman bersama yang memperjelas hak dan kewajiban para pihak, sekaligus menjadi rujukan dalam membangun dialog dan kepastian hubungan kerja.

Adapun PKB sendiri adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha yang berisi tentang syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

PKB pun biasanya dibuat untuk mengatur hubungan kerja di perusahaan dan menjadi acuan bagi kedua belah pihak.

“Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan mendorong semua perusahaan agar memiliki PKB ini,” ujar Menaker Yassierli.

Hal ini, lanjutnya, penting untuk menciptakan ekosistem kerja yang tak hanya fokus pada kebutuhan hidup layak, tetapi juga peningkatan kompetensi, produktivitas, dan upaya untuk mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif.

“Kita punya PR (pekerjaan rumah) besar itu adalah membangun ekosistem yang inklusif. Ini nomor satu, dalam artian semua mendapatkan kesempatan yang sama,” kata Menaker Yassierli.

Selain itu, Menaker juga mengingatkan perusahaan untuk menjunjung tinggi perlindungan dan keselamatan pekerja.

Menurutnya, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada akhirnya kembali ke hal paling mendasar yaitu pekerja bisa bekerja dengan aman dan perusahaan mampu melindungi seluruh orang di tempat kerja secara bertanggung jawab.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan efisiensi anggaran tahap III oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan memengaruhi program strategis seperti Magang Nasional tahun ini.

“Beda (pos anggaran). Jadi kalau efisiensi ketiga yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu adalah terkait dengan perjalanan dinas, rapat-rapat dan seterusnya. Beda pos alokasi dengan (program) Magang (Nasional),” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Adapun Yassierli pada Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (9/4), mengungkapkan Kemnaker mendapatkan Surat Menteri Keuangan (Menkeu) S-181/MK.03/2026 pada tanggal 1 April 2026, terkait efisiensi anggaran.

Dalam surat tersebut, anggaran Kemnaker yang bersumber dari rupiah murni (RM) mengalami efisiensi atau pergeseran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kemenkeu sebesar Rp181.826.183.000.

Nilai itu terdiri dari Rincian Output (RO) Khusus sebesar Rp122.163.948.000 dan hasil identifikasi efisiensi anggaran yang dilakukan Kemenkeu Rp59.662.235.000.

Lebih lanjut, untuk pelaksanaan Magang Nasional 2026, Yassierli mengatakan pihaknya masih melakukan diskusi dengan kementerian-kementerian terkait sebelum nantinya diminta persetujuan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi kalau untuk (program) Magang (Nasional) memang sekarang masih dalam tarafnya persetujuan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan nanti pastinya dari Pak Presiden,” ujar dia.

Kemnaker sebelumnya mengusulkan adanya peningkatan jumlah kuota peserta Magang Nasional 2026 sebesar 150 ribu orang, setelah pada tahun sebelumnya sebanyak 100 ribu orang.

Yassierli mengatakan pihaknya mempertimbangkan adanya peningkatan kuota Magang Nasional menyusul minat tinggi dari masyarakat, utamanya lulusan baru (fresh graduate) saat program ini diluncurkan tahun lalu.

Ia pun memastikan peninjauan (monitoring) dan evaluasi Magang Nasional tahap pertama dan kedua terus berjalan dan ditingkatkan.

Adapun saat ini, program Magang Nasional diikuti sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai perusahaan, kementerian, dan lembaga.

Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, sebanyak 14.952 peserta dijadwalkan menyelesaikan masa pemagangan pada 19 April 2026.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi perusahaan swasta hanya bersifat imbauan.

Selain sifatnya imbauan, Yassierli juga sejak awal tak menentukan hari untuk pelaksanaan WFH bagi karyawan swasta, sebagaimana yang berlaku pada PNS. Pemerintah menetapkan PNS WFH setiap Jumat.

"Untuk swasta kita tidak ada spesifik menuliskan, menentukan harinya. Jadi sekali lagi WFH, tadi saya sampaikan juga kepada Komisi IX, itu sifatnya imbauan," kata Yassierli di kompleks parlemen, Rabu (9/4).

Menurut Yassierli, setiap perusahaan memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda. Sehingga, kebijakan WFH tersebut tidak bisa digeneralisasi.

Sejak awal, kata dia, pemerintah juga telah menentukan sektor-sektor yang dikecualikan untuk menerapkan kebijakan WFH, terutama kantor atau lembaga yang berhubungan dengan pelayanan publik.

"Kita juga sudah menentukan sektor-sektor yang dapat diberikan pengecualian, yang menyangkut langsung layanan rakyat dan seterusnya," ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli mengaku tak ingin kebijakan WFH swasta juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan kebijakan WFH harus tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dan dalam surat edaran itu kita juga spesifik mengatakan bahwa kita tidak ingin edaran ini kemudian berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tetap menginginkan pertumbuhan ekonomi itu naik, teman-teman pekerja produktif, dan industri kita tetap maju. Gitu harapan kita," ujarnya.

Kebijakan WFH bagi karyawan swasta tertuang dalam SE Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang WFH dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja. Dia menegaskan hak buruh tidak boleh dipangkas selama perusahaan menjalankan imbauan tersebut.

"Kami sampaikan bahwa pengaturan WFH itu tidak boleh mengurangi hak-hak karyawan," ujar Yassierli.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan pemerintah terus memantau dampak ketegangan antara Iran dan Israel terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional. Antisipasi terhadap potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan melalui pemantauan rutin perkembangan ekonomi global dalam beberapa bulan ke depan.

Pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian guna memitigasi tekanan ekonomi yang dapat memicu hambatan dunia usaha. Selain itu, Kementerian Keuangan telah membentuk Satgas Debottlenecking untuk mengatasi kendala yang dihadapi para pelaku industri di tanah air.

“Ini terus kita lakukan monitoring,” ujar Yassierli di Kompleks DPR RI, Kamis (9/4/2026). Di samping itu, isu mengenai dampak tekanan ekonomi terhadap tenaga kerja rutin dibahas dalam rapat di bawah koordinasi Menko Perekonomian.

Sistem peringatan dini atau early warning terkait PHK diklaim telah berjalan secara fungsional melalui mekanisme yang ada. Pemerintah mengandalkan optimalisasi peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional untuk mendeteksi gejolak di sektor industri.

LKS Tripartit melibatkan unsur pemerintah, perwakilan dunia usaha, serta serikat pekerja dalam merumuskan langkah antisipasi. Selain itu, terdapat kelompok kerja khusus yang fokus membahas regulasi serta produktivitas tenaga kerja di tengah krisis.

Pokja tersebut juga bertugas menyikapi berbagai persoalan hubungan industrial termasuk isu pemangkasan jumlah karyawan. Terlebih lagi, sinergi antara pengusaha dan pekerja diperkuat untuk mencari solusi bersama guna menghindari PHK massal.

Menteri Ketenagakerjaan menekankan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya didasarkan pada satu faktor tunggal. Di samping itu, proyeksi kondisi ekonomi tiga bulan ke depan menjadi acuan utama dalam menentukan langkah kesiapsiagaan kementerian.

Pemerintah berupaya menjaga stabilitas iklim usaha agar produktivitas nasional tidak terganggu oleh dinamika geopolitik. Terlebih lagi, perlindungan terhadap hak-hak pekerja tetap menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian kondisi global.

Mekanisme pelaporan dari daerah ke pusat terus dipercepat guna memastikan data ketenagakerjaan tetap akurat. Selain itu, pemerintah menyiapkan berbagai instrumen jaminan sosial untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang terdampak situasi ekonomi.

Kesiapan Satgas Debottlenecking diharapkan mampu mengurai hambatan logistik maupun operasional yang dialami perusahaan. Dengan demikian, risiko kehilangan pekerjaan akibat tekanan eksternal diharapkan dapat diminimalisir secara efektif.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkap instansinya ikut terdampak efisiensi anggaran tahun ini. Nilai yang dipangkas mencapai Rp181 miliar.

Di depan Komisi IX DPR RI, ia membeber baru saja menerima surat dari Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran tahap III, tepatnya pada 1 April 2026.

"Kita baru menerima surat dari Kementerian Keuangan tanggal 1 April bahwa ada efisiensi anggaran yang bersumber dari rupiah murni, pergeseran dari BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) Kemenkeu Rp181 miliar," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Kamis (9/4).

Secara rinci, efisiensi anggaran ini terdiri dari pengurangan dari Rincian Output (RO) khusus sebesar Rp122 miliar dan identifikasi efisiensi oleh Kemenkeu sebesar Rp59 miliar.

Namun, ia mengungkap untuk program yang akan ditunda dengan efisiensi ini masih dalam pembahasan.

"Kami masih dalam proses untuk menelaah lebih detail item-item yang kemudian kita bisa efisiensikan, sehingga belum bisa kami laporkan sekarang, sehingga pagu yang kami sampaikan tadi masih bagus sebelum efisiensi tahap 3 dari Kementerian Keuangan," jelasnya.

Dalam rapat ini, Yassierli juga menjelaskan realisasi anggaran Kemenaker per 8 April 2026 sudah mencapai rata-rata 31,87 persen di seluruh unit eselon I. Dengan catatan bahwa realisasi ini belum memperhitungkan efisiensi jilid III dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Selain itu, ia juga mengungkap pagu Kemnaker tahun ini juga dicadangkan sebanyak Rp265 miliar dan tidak bisa digunakan sementara.

"Ada beberapa pagu yang tidak dapat digunakan dan sifatnya itu adalah pencadangan untuk Direktif Presiden atau RO khusus dan kemudian ada blokir juga sebesar Rp265 miliar. Alhamdulillah sampai sekarang masing-masing unit eselon I kita terus kerja dan program-program yang menurut kami ini penting dan itu sudah kami tetapkan sebagai prioritas sesuai dengan tupoksi dari Kementerian Ketenagakerjaan," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan poin-poin penting yang akan diatur dalam revisi Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan yang memiliki tenggat pengesahan pada Oktober 2026 nanti.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya turut menjaring aspirasi terkait substansi aturan yang dibentuk atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 itu, sering pembahasan yang juga dilakukan di DPR.

“Hasil serap aspirasi terkait dengan kebijakan pengupahan PKWT, alih daya, PHK, serap aspirasi terkait dengan tata kelola hubungan industrial yang lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan, terkait klasifikasi pekerjaan, sistem pengawasan, dan seterusnya,” kata Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, Kemnaker telah melakukan serap aspirasi di 13 wilayah dan 38 provinsi secara hybrid, serta melibatkan 2.000 pemangku kepentingan dari unsur pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan pemerintah daerah.

Yassierli menyebut bahwa pihaknya akan terus melakukan penajaman dengan unsur-unsur terkait agar substansi yang dibahas dapat sesuai dengan amanat putusan MK.

Selain revisi UU Ketenagakerjaan, dia juga mendorong agar Dewan menyegerakan pembahasan aturan terkait ketenagakerjaan lainnya, antara lain RUU Pekerja Gig hingga revisi UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja.

Yassierli menjelaskan bahwa RUU Pekerja Gig akan memuat pelindungan pekerja informal seperti ojek online (ojol) dan kurir, sedangkan revisi UU No. 1/1970 bertujuan untuk menyesuaikan ekosistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Tanah Air.

“Tidak hanya Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru, tetapi UU Pelindungan Pekerja Gig dan revisi UU K3 ini semoga bisa kita realisasikan, atau sebagian kita mulai tahun ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru akan rampung dibahas dan disahkan sebelum Oktober 2026 mendatang. Tenggat tersebut merupakan amanat Putusan MK No. 168.

Hal ini disampaikan Dasco ketika memberikan sambutan dalam pembukaan Rakornas II & Rakernas IV Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

“Kita masih punya waktu sampai dengan Oktober 2026 ini. Karena itu DPR dalam waktu dekat akan membuka diri untuk berdialog secara komprehensif dengan semua pemangku kepentingan, baik dengan serikat pekerja, dengan pengusaha, dan lain-lain,” kata Dasco.

Harapannya Program Magang Nasional ini juga harus menjadi salah satu solusi pengentasan TPT, pengangguran terbuka

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap Program Magang Nasional menjadi salah satu upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia.

“(Harapannya program) Magang (Nasional) ini juga harus menjadi salah satu solusi pengentasan TPT, pengangguran terbuka. Jadi malah berharapnya, kalau wilayah atau daerah tingkat penganggurannya tinggi, maka proporsi magangnya lebih besar, itu harapannya,” ujar Menaker ditemui di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS), TPT pada November 2025 adalah sebesar 4,74 persen, atau turun 0,11 persen poin dibanding Agustus 2025.

Oleh karena itu, Menaker Yassierli juga mengusulkan peningkatan kuota peserta Program Magang Nasional 2026 menjadi 150 ribu orang, setelah tahun lalu berjumlah 100 ribu orang.

Usulan ini pun, lanjut dia, telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, sembari melakukan pembahasan dan menunggu persetujuan ketersediaan anggaran.

Selain itu, ia juga memastikan peninjauan (monitoring) dan evaluasi Magang Nasional tahap pertama dan kedua terus berjalan dan ditingkatkan.

Adapun saat ini, Program Magang Nasional diikuti sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai perusahaan, kementerian dan lembaga.

Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, sebanyak 14.952 peserta dijadwalkan menyelesaikan masa pemagangan pada 19 April 2026.

Peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan namun kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Bagi peserta, dokumen ini penting sebagai bekal awal untuk menunjukkan pengalaman dan kesiapan kerja secara lebih meyakinkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmennya dalam menjalankan efisiensi anggaran tahap ketiga yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pihaknya akan segera melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas hingga kegiatan administratif di kementeriannya.

Yassierli menyampaikan, langkah efisiensi tersebut masih dalam tahap penyisiran lebih lanjut, mengingat sejumlah komponen anggaran masih bersifat "gelondongan". Kendati demikian, Kemenaker menyatakan siap beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

"Jadi yang diefisiensikan itu memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menkeu terkait dengan perjalanan dinas ya, kemudian terkait dengan administratif," kata Yassierli di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Sebagai bagian dari strategi menghadapi efisiensi, Yassierli mengatakan, Kemenaker mengedepankan kolaborasi lintas kementerian, terutama dalam penguatan program pelatihan vokasi. Sejumlah inisiatif telah dijalankan melalui proyek percontohan (pilot project) bersama berbagai kementerian.

Di antaranya adalah kerja sama pelatihan dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, serta Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui skema ini, masing-masing pihak berbagi peran dan sumber daya.

"Kita memiliki balai, kita memiliki instruktur, kita memiliki skema sertifikasi, kemudian kementerian teknis tersebut ada program, kemudian juga ada sharing pembiayaan di situ. Jadi itulah strategi kita terkait dengan pelatihan vokasi ya," ujarnya.