REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu pada Jumat (1/5). Kunjungan ini bertujuan meninjau pelaksanaan program ketahanan pangan sekaligus menyerap langsung aspirasi petani di daerah tersebut.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyatakan pemerintah daerah berharap kunjungan tersebut memberikan dampak nyata dalam memperkuat sektor pangan serta mendorong percepatan implementasi program strategis nasional.

“Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak nyata dalam memperkuat sektor pangan serta mendorong percepatan implementasi program strategis nasional di daerah,” ujar Herwan di Bengkulu, Kamis.

Pemprov Bengkulu sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi pada Rabu (29/4) guna mematangkan persiapan kunjungan. Rapat tersebut membahas secara rinci rangkaian agenda yang akan dilaksanakan selama kunjungan kerja berlangsung.

Herwan menegaskan, kunjungan Menko Pangan tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan petani di daerah.

“Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog terbuka sehingga persoalan riil di lapangan, mulai dari produksi hingga distribusi dapat disampaikan secara langsung,” katanya.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah peresmian Pasar Purwodadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Peresmian akan dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan prasasti di Kantor Gubernur Bengkulu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPP Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menyampaikan lima rekomendasi penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pemerintah. Rekomendasi ini disampaikan dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan, masukan tersebut berasal dari pengalaman pelaku di lapangan. “Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan nasional,” kata Rivai.

Lima rekomendasi tersebut mencakup penguatan tata kelola dan akuntabilitas, pengamanan rantai pasok pangan berbasis produksi lokal, peningkatan standar keamanan pangan, sertifikasi tenaga pengawas gizi, serta penguatan ekosistem pendukung.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, keberhasilan MBG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. “Keberhasilannya (MBG) membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan pengelola dapur yang bekerja langsung di lapangan. APPMBGI adalah mitra strategis yang peran dan masukan profesionalnya sangat kami hargai,” kata Zulkifli.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti mengatakan, peran APPMBGI penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di sektor pangan.

APPMBGI menilai organisasi dapat menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Rivai mengatakan, komunikasi dengan pemerintah perlu dijaga agar pelaksanaan program tetap selaras dengan prioritas nasional. “Kami mengharapkan arahan dan komunikasi yang berkelanjutan dengan Kemenko Pangan agar langkah kami tetap adaptif, konstruktif, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional,” kata Rivai.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat membentuk forum komunikasi untuk memperkuat koordinasi. APPMBGI juga berencana memperluas jaringan ke seluruh provinsi guna mendukung pelaksanaan MBG yang merata.

Audiensi ini dinilai memperkuat dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam penguatan ketahanan pangan. Rivai mengatakan, perbaikan tata kelola dan rantai pasok akan mendorong program MBG lebih optimal.

"Dengan tata kelola yang diperkuat, rantai pasok yang terjamin, dan sumber daya manusia yang tersertifikasi, Program MBG akan semakin optimal,” kata Rivai.

Bisnis.com, JAKARTA — Hanif Faisol Nurofiq resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan mendampingi Zulkifli Hasan pada hari ini Senin (27/4/2026). Sebelumnya, Hanif menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Hanif menilai pergeseran itu dilakukan mengingat pertimbangan yang matang dari Presiden Prabowo atas dinamika yang terjadi saat ini.

"Pertimbangan Bapak Presiden tentunya sangat mendalam dan sangat memperhatikan dinamika yang terjadi untuk penempatan kami," kata Hanif di Istana Negara pada Senin (27/4/2026) usai pelantikan.

Dia menjelaskan bahwa di bawah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dirinya akan mendukung berbagai langkah guna merealisasikan program-program unggulan Presiden Prabowo.

"Insyaallah kami akan langsung segera kerja keras. Besok kami sudah mulai kerja, semuanya, MBG [Makan Bergizi Gratis] dan seterusnya, kita akan sentuh dan kita akan minta arahan dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jadikan," ujarnya.

Sebelumnya, Hanif Faisol menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sejak 21 Oktober 2024. Dengan penugasan barunya, posisi Hanif di Kementerian Lingkungan Hidup kini digantikan oleh Jumhur Hidayat.

Adapun, pelantikan Hanif itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029.

Selain Hanif yang dilantik sebagai Wamenko Pangan, nama baru pun muncul mengisi jabatan dalam reshuffle ke-6 Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Menteri Lingkungan Hidup kemudian kini dijabat Jumhur Hidayat, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dijabat oleh Dudung Abdurachman, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah diisi Muhammad Qodari.

Lalu, Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi dijabat Hasan Nasbi dan Kepala Badan Karantina Nasional diisi Abdul Kadir Karding.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap kerugian ekonomi Indonesia akibat persoalan keamanan pangan dan kasus keracunan makanan diperkirakan menembus Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan kerugian tersebut berasal dari dampak berantai pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat, mulai dari biaya kesehatan, produktivitas tenaga kerja yang hilang, UMKM tutup, ekspor ditolak, hingga sektor pariwisata yang ikut terpukul.

"Kalau kita lihat Indonesia secara makro, ini juga cukup besar, Rp20 triliun sampai Rp30 triliun per tahun. Kerugiannya bukan hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga terkait aktivitas ekonomi, UMKM ditutup, ekspor ditolak, pariwisata drop, juga produktivitas tenaga kerja turun," ujar Nani dalam acara Food Summit 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Nani menjelaskan persoalan keamanan pangan kini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan mandat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memimpin koordinasi lintas kementerian, termasuk untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

Menurut dia, pemerintah menilai regulasi keamanan pangan harus diperkuat karena masih maraknya bahan pangan yang tidak aman beredar dan dikonsumsi masyarakat.

Di saat bersamaan, sejumlah kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan juga dinilai menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang selama ini berjalan.

"Nah, ini yang diatur dalam regulasi intinya ada tiga hal. Pertama, bagaimana kita mencegah bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat. Kedua, memperkuat pengawasan keamanan pangan nasional secara terpadu. Dan terakhir, memitigasi kejadian luar biasa keracunan makanan," ujarnya.

Dalam paparannya, kerugian akibat pangan tidak aman bahkan dibagi dalam tiga level. Secara global, nilainya mencapai US$110 miliar atau sekitar Rp1.760 triliun per tahun berdasarkan data Bank Dunia.

Sementara pada level Indonesia makro, kerugian dipatok Rp20 triliun-Rp30 triliun per tahun.

Adapun pada level dampak langsung kesehatan, biaya yang harus ditanggung Indonesia disebut berkisar Rp2,4 triliun hingga Rp3,1 triliun per tahun hanya dari pengobatan kejadian luar biasa keracunan pangan.

Nani menyebut kerugian itu tak hanya bersumber dari insiden pangan rumah tangga atau industri makanan biasa, tetapi juga bisa menjalar ke program pemerintah yang melibatkan distribusi makanan dalam jumlah besar.

Ia mencontohkan ketika terjadi penghentian sementara atau suspend dalam pelaksanaan MBG akibat masalah makanan, maka manfaat ekonomi dan sosial yang seharusnya diterima masyarakat ikut tertahan dan menambah kerugian.

"Termasuk dari program MBG yang ada sekarang, kalau Bapak Ibu dengar suspend atau pemberhentian sementara, itu tentu berdampak juga dari sisi kerugian benefit yang seharusnya diterima," katanya.

Selain dampak ekonomi, Nani membeberkan ancaman kesehatan akibat lemahnya keamanan pangan juga tidak kecil. Mengacu data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pangan yang tidak aman dapat memicu sekitar 200 jenis penyakit, mulai dari diare hingga kanker.

Ia juga menyebut rata-rata 1,6 juta orang jatuh sakit setiap hari akibat persoalan pangan yang tidak aman. Kelompok paling rentan adalah anak-anak usia di bawah lima tahun yang paling mudah terdampak penyakit bawaan makanan.

"WHO juga menyampaikan bahwa keamanan pangan ini bisa mengancam sangat besar. Banyak jenis penyakit, bahkan sampai 200 jenis penyakit, dan anak-anak di bawah lima tahun juga terdampak akibat penyakit bawaan pangan," ujar Nani.

Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan penguatan regulasi keamanan pangan nasional dengan tiga fokus utama, yakni mencegah peredaran pangan tidak aman, memperkuat pengawasan terpadu lintas lembaga, serta menyiapkan mitigasi khusus untuk menekan kejadian keracunan makanan.

[Gambas:Youtube]

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koodinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) di Istana Negara, Senin (27/4).

"Harap ikuti mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Prabowo saat membacakan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," sambung Prabowo.

Sebelum diangkat menjadi wamenko pangan, Hanif menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Dengan pelantikan ini, maka Hanif akan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan(Zulhas) untuk memastikan ketahanan pangan hingga peningkatan gizi dalam negeri.

Sebelumnya, Hanif dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tanggal 21 Oktober 2024.

Ia merupakan pejabat yang memulai karirnya di Kementerian Lingkungan Hidup. Sebelum menduduki posisi menteri, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengutip website Kementerian LH, perjalanan karirnya dimulai pada 1993 sebagai Staf Data di Kalimantan Selatan. Pada 1995 diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan dan pada 1999 dipromosikan menjadi Kepala BKPH di Batulicin.

Selanjutnya ia menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Kemudian pada 2007 menjadi Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada 2016, beliau diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian pada 2023, diangkat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Hanif Faisol Nurofiq resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil di Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendampingi Zulkifli Hasan pada hari ini Senin (27/4/2026).

Sebelumnya, Hanif Faisol menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sejak 21 Oktober 2024. Dengan penugasan barunya tersebut, posisi Hanif di Kementerian Lingkungan Hidup tidak lagi diemban.

Melansir laman Kementerian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol lahir pada 21 Maret 1971. Dia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Bojonegoro, yakni di SDN Kadipaten 2, SMPN 1 Bojonegoro, dan SMAN 1 Bojonegoro. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, untuk jenjang sarjana dan magister. Gelar doktor diraih dari Universitas Brawijaya, Malang.

Karier Hanif Faisol di sektor kehutanan dimulai pada 1993 sebagai staf data di Kalimantan Selatan. Dua tahun kemudian, pada 1995, dia diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, Hanif Faisol dipercaya menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang, Kalimantan Selatan, sebelum kemudian menjabat posisi yang sama di BKPH Batulicin pada 1999. Kariernya berlanjut sebagai Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000.

Pada 2007, Hanif Faisol menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada 2016.

Sebelum diangkat menjadi menteri, Hanif menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG — Bulog memperketat standar serapan gabah seiring penerapan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029. Pengawasan dilakukan sejak tahap panen untuk memastikan kualitas beras terjaga.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, gabah yang diserap harus sudah memasuki usia panen. Ketentuan ini menjadi fokus dalam kebijakan baru.

“Di Inpres Nomor 4 Tahun 2026 ada penekanan bahwa gabah yang dipanen harus dalam kondisi siap panen, dalam arti sudah memasuki usia panen,” kata Rizal di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Bulog melibatkan penyuluh pertanian lapangan dan Babinsa untuk mengawasi panen di sentra produksi. Langkah ini dilakukan agar tidak ada gabah yang dipanen terlalu dini.

“Makanya kami libatkan PPL dan Babinsa di lapangan untuk memastikan gabah yang dipanen tidak masih hijau atau belum memasuki masa panen,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, kebijakan ini mulai berdampak pada kualitas beras yang masuk ke gudang. Hasil serapan dinilai menunjukkan kondisi yang lebih baik.

“Sekarang sudah terlihat kondisinya bagus. Hasilnya juga baik,” kata Rizal.

Di sisi lain, peningkatan produksi beras nasional mendorong kebutuhan tambahan kapasitas penyimpanan. Gudang Bulog, termasuk gudang sewaan, saat ini terisi penuh.

Pemerintah menyiapkan pembangunan 100 gudang baru untuk memperkuat infrastruktur penyimpanan pangan. Teknologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional akan digunakan untuk memperpanjang daya simpan beras.

“Gudang ini akan mengikuti perkembangan teknologi. Kepala BRIN menyampaikan beras bisa bertahan sampai dua tahun dengan teknologi yang diterapkan di gudang,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengusulkan Harga Acuan Tertinggi (HET) Minyakita dinaikkan. Ini mengingat, nilainya belum berubah sejak ditetapkan Rp15.700 per liter pada 14 Agustus 2024.

Usulan kenaikan ini sudah disampaikan dalam Rapat Koordinasi (rakor) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Rabu (22/4).

Budi menyebutkan usulan disampaikan karena memang harga saat ini sudah bertengger cukup lama.

"Ya tadi arahnya itu dulu. Kita diskusikan dulu, habis itu nanti ratas lagi. Ya kita lihat kan, itu (harga Minyakita) sudah lama kan. Tahun berapa itu? Sudah tiga tahun lebih Rp15.700, kan semua harus disesuaikan," kata Budi.

Selanjutnya,pihaknya akan mengikuti arahan untuk melakukan perhitungan hingga kemudian bisa dibahas kembali terkait kemungkinan untuk menaikkan harga Minyakita.

"Ya kan belum (diputuskan), nanti kita kaji. Nanti dari hasil rapat tadi kita akan kaji, kita hitung lagi. Kita hitung bareng-bareng," pungkas Budi.

[Gambas:Youtube]

Pada kesempatan yang sama Zulhasmengakui harga Minyakitasudah bertengger cukup lama di level saat ini.

"Tadi Mendag mengusulkan penyesuaian, tapi saya minta dihitung dulu," ujar Zulhas usai rapat, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan setelah ada perhitungan pasti, usulan tersebut akan kembali dibahas dalam rapat khusus. Namun, untuk saat ini Zulhas memastikan harga Minyakita belum berubah.

"Kita minta BPKP dan beberapa instansi terkait untuk menghitung mana-mana nanti baru kita rapat secara khusus. Jadi minyak kita tidak ada perubahan harga," jelasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal sumber anggaran untuk gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Ia mengaku belum mengetahui sumber gaji manajer Kopdes Merah Putih dari mana dan masih akan memastikan apakah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan.

"(Sumber gaji) koperasi saya enggak tahu, nanti saya pastikan," kata Purbaya di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Meski demikian, Purbaya menyebut satu hal yang sudah pasti yakni dirinya harus membayar cicilan pembangunan Kopdes Merah Putih sebesar Rp40 triliun per tahun. Dana tersebut berasal dari alokasi Dana Desa.

Ia menjelaskan sekitar Rp40 triliun dari total Rp60 triliun dana desa setiap tahun akan digunakan untuk mencicil pinjaman pembangunan Kopdes Merah Putih. Skema cicilan tersebut direncanakan berlangsung selama enam tahun ke depan.

"Saya bayar ke koperasi (merah putih) hanya cicilan Rp40 triliun setiap tahun sampai enam tahun ke depan gitu. Yang lain saya enggak tahu," ujar Purbaya.

Pemerintah membuka lowongan 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih sejak 15 April hingga penutupan nanti pada 24 April.

Rekrutmen ini bertujuan menyiapkan manajer yang akan mengelola koperasi desa sekaligus memimpin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat setempat.

Setiap koperasi diproyeksikan memiliki satu manajer dan minimal 10 pekerja. Dengan rencana pembangunan hingga puluhan ribu koperasi, program ini berpotensi menyerap ratusan ribu tenaga kerja baru.

"Bila satu koperasi terdiri dari satu manajer dan minimal terdapat 10 pekerja di setiap koperasi, maka minimal akan ada 800 ribu pekerja baru di 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang rencana akan dibangun secara bertahap," tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (21/4).

Program ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya menyatakan sebanyak 30 ribu manajer Kopdes akan diangkat sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Pada tahap awal, pemerintah membuka 35.476 formasi yang terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Seluruh peserta yang lolos akan menjalani penugasan awal di BUMN selama dua tahun sebelum terlibat langsung dalam operasional koperasi.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi phtc.panselnas.go.id dan dibuka hingga 24 April 2026. Seleksi terbuka bagi lulusan D3 hingga S1 dari semua jurusan dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.

[Gambas:Youtube]

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyetujui anggaran Rp5 triliun untuk membangun 100 gudang baru. Tujuannya, untuk mendukung produksi beras yang terus meningkat.

Hal tersebut disampaikan Rizal usai menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Rabu (22/4).

"Anggaran sudah terdukung oleh Kementerian Keuangan," ujarnya saat ditemui usia rapat, Rabu (22/4).

Anggaran Rp5 triliun bakal digunakan untuk membangun gudang dengan teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Teknologi yang membuat beras bertahan disimpan hingga dua tahun.

"Empat bulan yang lalu kami sudah kerjasama dengan BRIN dan teknologi itu nanti akan kita adopsi untuk kita terapkan di gudang yang baru. Teknologi itu bisa mampu memelihara beras di gudang itu hampir mencapai dua tahun tanpa harus adanya fumigasi dan lain sebagainya," jelasnya.

Nantinya, semua gudang Bulog lama secara bertahap akan direnovasi menggunakan teknologi yang baru. Dengan demikian, nantinya semua beras di gudang Bulog sangat aman digunakan meski telah disimpan lama.

[Gambas:Youtube]

"Sehingga beras itu akan semakin sehat, semakin higienis dan lebih layak untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan campuran-campuran kimia dan lain sebagainya," imbuhnya.

Menurut Rizal, nantinya 100 gudang baru Bulog akan dibangun diberbagai titik di seluruh Indonesia. Di mana, 52 lokasi di lahannya Bulog sendiri dan 48 lokasi di lahannya hasil hibah dari masing-masing pemerintah daerah.

Total kapasitas gudang baru Bulog ini akan mencapai 900 ribu ton. Diharapkan, nantinya semua stok beras bisa disimpan dengan baik di sana.

"Rencana pembangunannya sesegera mungkin. Begitu ini di tanda tangan belia, kita langsung dengan BUMN Karya, BUMN Karya yang ekskusi nanti semuanya. Kapasitas sekitar 900 ribu ton karena tidak semuanya ukurannya sama. Ada yang besar, ada yang kecil," pungkasnya.

Pemerintah menaikkan harga daging sapi dan kerbau di tingkat produsen imbas perang Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kondisi geopolitik tersebut memang berdampak pada semua komoditas impor, termasuk sapi dan kerbau.

Zulhas mengumumkan Harga Acuan Penjualan (HAP) bobot sapi hidup naik Rp1.000 dari Rp58 ribu menjadi Rp59 ribu per kilogram (kg). Sementara, HAP bobot kerbau naik sebesar Rp10 ribu, dariRp80 ribu menjadi Rp90 ribu per kg.

"Ini dari harga eceran (bobot kerbau) tertinggi Rp80 ribuan. Ini berubah menjadi harga HAP tertinggi ya. Jadi bisa di bawah itu, itu Rp90 ribuan," kata Zulhas usai rapat di kantornya, Rabu (22/4).

Zulhas yakin kenaikan harga daging di level produsen ini tidak akan mengubah harga daging, terutama sapi di pasar. Sebab, kenaikannya cuma Rp1.000 per kg.

Menurut Zulhas, saat ini harga daging sapi di pasar masih stabil di kisaran Rp130 ribu hingga Rp140 ribu per kg. Masih sesuai dengan batas yang ditetapkan pemerintah.

"Misalnya harga di pasar, harga daging sapi itu kan antara Rp130 ribu, maksimal Rp 140ribu, masih dalam kisaran HET. Jadi itu masih tidak ada perubahan apapun," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap bantuan pangan menjadi penyebab kelangkaan hingga kenaikan harga minyak goreng rakyat Minyakita beberapa waktu lalu. Pasalnya, stok terserap banyak untuk program pemerintah itu.

Menurut Zulhas, dalam bantuan pangan pemerintah ada beras 10 kilogram (kg) dan minyak goreng yang ternyata menggunakan Minyakita. Total penerima sebanyak 33 juta, sehingga stok menipis di pasaran.

"Kemarin dan bulan ini kita ada bantuan pangan 33 juta bantuan pangan, kali 2 liter, kali 2 bulan. Nah, pakai minyak kita. Itu tuh kesedot sehingga di pasar agak berkurang, sehingga harga menjadi naik," ujar Zulhas usai Rakor di Kantornya, Rabu (22/4).

Namun, ia menekankan pemerintah langsung turun secepat mungkin ke pasar untuk mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga. Selain itu, pemerintah akan mengarahkan program bantuan pangan tak lagi menggunakan Minyakita.

Pemerintah bakal mendorong agar Bulog menjalin kerja sama dengan produsen swasta untuk menyediakan minyak goreng setara dengan Minyakita, baik dari sisi harga maupun kualitas.

"Ini cepat supply-nya kita tambah dan nanti Bulog kalau ada bantuan pangan, boleh pakai merek apa saja. Kita akan bicara dengan produsen dengan harga yang sama," ujarnya.

Ia berharap dengan kerja sama Bulog dan sektor swasta, maka stok Minyakita yang ada di pasar tak terganggu.

"Ada tambahan, sehingga tidak mengganggu minyak kita yang ada di pasar-pasar tradisional itu. Jadi udah ketemu sebabnya kenapa naik, karena ada bantuan pangan 33 juta kali 2 bulan, kali 2 liter," ujarnya.

Masyarakat sebelumnya mengeluhkan Minyakita susah ditemukan, kalaupun ada harganya melonjak tajam, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter yang ditetapkan pemerintah.

[Gambas:Youtube]