Bank-bank pelat merah sedang menjadi sorotan. Minggu lalu, lewat situs resminya, mereka serempak mengumumkan kenaikan bunga deposito valuta asing, dari tak sampai 2 persen menjadi 4 persen untuk semua tenor, mulai November. Tak lama, pengumuman itu lenyap. Ada apa?

Rencana kenaikan bunga deposito valas ini dikaitkan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menarik pulang uang orang atau perusahaan Indonesia yang terparkir di luar negeri. Apalagi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkapkan sedang meramu paket insentif guna memancing pulang uang-uang itu.

Problemnya, pasca-pengumuman bank, kurs rupiah terhadap dolar AS justru tertekan. Situasinya, dolar AS memang tengah menguat terhadap berbagai mata uang dunia dipicu data ekonomi Negeri Paman Sam yang membaik. Namun, tekanan yang dialami rupiah sempat lebih dalam dibandingkan mata uang negara tetangga.

Beredar kabar, terjadi anomali: permintaan dolar AS mendadak melonjak. Diduga, ada yang buru-buru menukar rupiah ke dolar untuk ditempatkan di deposito valas. Kurs rupiah sempat bergerak di kisaran 16.700 per dolar AS pada minggu lalu. Rupiah terakhir kali berada di level ini pada April.

Informasi yang dihimpun Katadata dari beberapa sumber di lingkaran pemerintah, kebijakan itu bukan inisiatif bank atau Danantara. “Yang jelas bukan dari Bank dan Danantara karena akan berdampak ke profit dan dividen,” ujar salah satu Sumber. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tidak ada saat pengambilan keputusan, minggu lalu.

“Panah” tuduhan pun terarah ke Purbaya. Namun, ia buru-buru menepis. “Tidak ada perintah dari saya,” ujarnya, Jumat (26/9). Ia tak terima “dikambing hitamkan” sebagai penyebab pelemahan kurs rupiah. Menurut dia, kebijakan insentif masih digodok. “Itu mungkin ada yang terlalu eager (berkeinginan) menjalankan ide Pak Presiden, meski risikonya belum dihitung," ucapnya.

Purbaya sempat melakukan “sidak” ke kantor pusat BNI untuk menemui jajaran pimpinan bank pelat merah tersebut guna memperjelas duduk perkaranya. Kini, nasib kebijakan bunga deposito valas menggantung. Belum ada pernyataan resmi dari bank-bank pelat merah tentang arti pencabutan pengumuman itu.

Yang jelas, dalam pernyataan terbaru, Purbaya memastikan tidak akan memaksa bank. “Kami enggak akan memberi arah kebijakan yang memaksa mereka menaikkan ke 4 persen. Akan market based, betul-betul market based. Apa yang dibutuhkan pelaku dan perbankan sendiri,” ujarnya di Istana Negara, Selasa (30/9).

Setidaknya ada tiga hal yang dibidik pemerintah lewat paket insentif yang sedang diramu: peningkatan cadangan devisa nasional guna mendukung stabilitas kurs rupiah, peningkatan pasokan dolar dalam sistem perbankan, dan tersedianya pembiayaan valas dengan bunga kompetitif untuk beragam proyek strategis.

Perlu Kah Bank Mengepul Valas Besar-besaran?

Hitungan Katadata, mengacu pada data Statistik Perbankan per Juni, rasio kredit terhadap simpanan valas alias LDR valas di bank negara berkisar 82%. Ini terbilang longgar dibandingkan dengan LDR rupiah yang di kisaran 89%. Jika mengacu pada data ini, bank tidak sedang membutuhkan tambahan valas besar-besaran.

Longgarnya stok valas bank mengandung sejarah panjang. Sejak krisis moneter 1998, bank meningkatkan kehati-hatian dalam menyalurkan kredit valas: penyalurannya difokuskan untuk perusahaan yang pendapatannya dalam valas. Ini untuk menghindari tragedi finansial seperti pernah terjadi pada 1998.

Pada era 1980-1990-an, banyak perusahaan berpendapatan rupiah tapi kreditnya mayoritas dalam dolar AS. Saat kurs rupiah terhadap dolar AS tiba-tiba anjlok, utang perusahaan-perusahaan ini melambung dan terjadi-lah tsunami kredit macet yang menumbangkan bank-bank nasional.

Jauh setelah tragedi itu, BI dan pemerintah juga pernah “turun tangan” memperingatkan perusahaan-perusahaan untuk berhati-hati mengelola utang valasnya agar tidak berujung gagal bayar yang pada gilirannya bisa berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Dirilis pula aturan kewajiban lindung nilai dan rasio likuiditas valas untuk korporasi non-bank yang memiliki utang luar negeri valas. Ini setidaknya terjadi pada 2013-2014.

Pada periode itu, Gubernur Bank Sentral AS beberapa kali menyinggung rencana normalisasi kebijakan moneter: pengurangan cetak uang yang menandai bakal berakhirnya era suku bunga zero di Negeri Paman Sam. Ini memicu arus keluar dana asing terutama dari pasar keuangan negara-negara berkembang. Akibatnya, permintaan dolar AS melonjak dan “memukul” kurs mata uang berbagai negara, termasuk rupiah.

Jalan Lain Pulangkan Dana

Kalau bukan lewat deposito valas, lalu apa cara paling realistis? Dari perbincangan dengan Ekonom Senior, pemulangan dana sebaiknya diprioritaskan dalam bentuk investasi ke ekonomi riil. Artinya, dana masuk sebagai modal ekspansi usaha, bukan sekadar ditaruh di bank. Kuncinya, ada di penciptaan peluang bisnis dan iklim bisnis yang lebih aman dan nyaman.

Alasan orang dan perusahaan Indonesia menyimpan uang di luar negeri, misalnya Singapura, juga bukan semata soal bunga deposito yang lebih tinggi atau pajak deposito yang lebih rendah. Ada faktor gelap: dana sengaja disembunyikan karena hasil tindak pidana seperti korupsi. Atau, hasil penghindaran pajak lewat transfer pricing hingga “pengutilan” langsung dengan mengutak-atik pendapatan dan biaya perusahaan.

Managing Director Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, menilai, dengan menutup celah penghindaran pajak transfer pricing saja, dampaknya bisa besar: peningkatan valas masuk, perbaikan neraca transaksi berjalan, dan bertambahnya pendapatan pajak.

Langkah cepat yang bisa dilakukan yaitu Menteri Keuangan merilis aturan agar auditor eksternal “wajib melakukan audit dari seluruh transfer pricing perusahaan untuk mendapatkan predikat wajar tanpa syarat” sesuai standar internasional.

“Saya tanya ke salah satu big four perusahaan audit, mengapa tidak dilakukan? Di negara lain wajib audit tahunan mencakup transfer pricing, jawabnya: di sini tidak diwajibkan pemerintah,” ujarnya kepada Katadata, Selasa (30/9).

Dugaan Aliran Besar Dana Gelap Milik Orang Indonesia

Terdapat beberapa laporan yang mengulas dugaan aliran dana siluman milik orang atau perusahaan Indonesia ke luar negeri. Aliran dana ini disebut bersembunyi di balik transaksi perdagangan dan investasi yang sah.

Agustus lalu, lembaga riset independen NEXT Indonesia merilis laporan yang mengulik jejak uang gelap lewat pintu perdagangan. Mereka membandingkan catatan ekspor Indonesia dengan data impor negara tujuan, menggunakan basis data UN Comtrade milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hasilnya, dalam kurun waktu 2013–2023, terdapat temuan ketimpangan pencatatan perdagangan berbagai komoditas. Pertama, over-invoicing, yakni nilai ekspor yang dicatat lebih tinggi daripada nilai impor di negara tujuan, rata-rata mencapai US$40,2 miliar per tahun. Kedua, under-invoicing, kebalikannya, ketika nilai ekspor yang tercatat lebih rendah dari catatan impor di negara tujuan, dengan selisih rata-rata US$25,3 miliar per tahun.

“Misinvoicing ekspor merupakan masalah struktural yang merugikan Indonesia, baik dari sisi penerimaan negara, stabilitas devisa, hingga integritas sistem perdagangan,” tulis tim periset NEXT Indonesia.

Temuan itu sejalan dengan kajian lembaga think tank Global Financial Integrity (GFI) di Washington DC. GFI memperkirakan, negara berkembang rata-rata kehilangan sekitar 20 persen nilai perdagangan mereka dengan negara-negara maju akibat aliran dana gelap alias illicit financial flows.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Yoseph Billie Dosiwoda, buka suara soal kondisi industri alas kaki di tengah gempuran barang impor murah dan bekas yang diduga masuk secara ilegal. Yoseph mengaku hingga kini, belum ada pabrik sepatu yang menutup atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat serbuan produk impor yang diduga ilegal.

"Kalau sampai saat ini, di anggota kami alas kaki tidak ada ya sampai tutup dan PHK, kalau tekstil ya kami prihatin kondisi berat bagi teman-teman," ujar Yoseph kepada CNBC Indonesia, Senin (13/10/2025).

Ia mengungkapkan, jumlah pabrik alas kaki di Indonesia saat ini mencapai sekitar 500-an pabrik dari berbagai skala, mulai besar, menengah hingga kecil (UMKM/IKM). Dari jumlah itu, anggota aktif Aprisindo sendiri ada sekitar 180 pabrik.

Meski tidak ada pabrik yang gulung tikar, Yoseph mengingatkan ada masalah besar yang terus menghantui industri alas kaki, yakni serbuan sepatu impor ilegal yang dijual jauh lebih murah karena tidak melalui jalur resmi.

"Tidak ada pabrik alas kaki yang tutup dan karyawan PHK, imbas lesunya pasar dan serbuan barang impor ilegal. Tapi yang jadi masalahnya adalah ilegal yang tidak memenuhi standar SNI (standar nasional Indonesia) di sini. Dampak yang terjadi adalah kerugian, karena konsumen membeli barang yang jauh lebih murah yaitu impor ilegal. Ini jelas, maka kami meminta penegakan APH (aparat penegak hukum) bertindak," tegasnya.

Menurut Yoseph, yang menjadi sorotan bukan hanya sepatu ilegal di pasar tradisional seperti yang ada di Pasar Poncol Senen atau Pasar Jembatan Item Jatinegara, Jakarta, tetapi juga masuk ke mal besar bahkan marak di marketplace dan media sosial.

Foto: Suasana pasar loak Jembatan Item di Jatinegara, Jakarta Timur tak terlalu ramai pada Jumat (19/9/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata) Suasana pasar loak Jembatan Item di Jatinegara, Jakarta Timur tak terlalu ramai pada Jumat (19/9/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

"Menjadi keresahan kami bagi alas kaki UMKM/IKM adalah penjualan melalui marketplace toko online resmi atau media sosial, karena ini ada sepatu tiruan dengan mirip ilegal atau meniru punya merk global brand, atau produk sepatu lokal, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Ini peran APH juga harus mampu menindak," kata Yoseph.

Ia menambahkan, hampir tidak mungkin ada sepatu impor murah jika masuk secara resmi karena harus melewati Pajak, PNBP, dan standar SNI.

"Apakah ada sepatu impor murah kalau resmi? di mana sudah kena PNBP, SNI dan masuk jalur resmi (bea masuk), saya berani kompetitif, hampir tidak ada (sepatu impor murah). Yang ada impor ilegal," ujarnya.

"Kalau impor ilegal sudah pasti jauh lebih murah dan ini yang merusak produk lokal UMKM/IKM alas kaki di dalam negeri. Ini yang harus ditindak secara berkelanjutan," jelas Yoseph.

Aprisindo pun mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) untuk secara konsisten menindak praktik impor ilegal secara serius. Yoseph bahkan mengusulkan agar pemerintah membentuk instrumen hukum khusus yang lebih singkat dan efektif dalam menangani kasus ini.

"Pemerintah bersama APH harus secara konsisten menindak pelaku impor ilegal, bukan hanya alas kaki, baik yang dilakukan WNI/WNA sekalipun, dengan membentuk instrumen dan hukum acara yang khusus tidak panjang dan efektif dari penindakan sampai proses pengadilan dalam waktu singkat sehingga memitigasi praktik penegakan hukum di kasus impor ilegal," tandasnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha sepatu dalam negeri resah bukan main karena serbuan sepatu-sepatu impor branded kualitas KW yang dijual bebas di Pasar Jatinegara dan Pasar Senen. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Yoseph Billie Dosiwoda, bahkan menduga sepatu KW impor tersebut sudah rembes sampai mal besar.

"Maka kalau impor ilegal, terlalu kecil bila hanya di Senen dan Jatinegara, karena bisa saja di mal besar juga masuk sepatu impor ilegal," ungkap Yoseph kepada CNBC Indonesia, Senin (13/10/2025).

Bukan hanya itu, dia juga melihat penjualan sepatu KW impor ilegal dengan merek-merek branded sudah banyak ditemukan di toko online.

"Menjadi keresahan kami bagi alas kaki UMKM/IKM adalah penjualan melalui marketplace toko online resmi atau media sosial, karena ini ada sepatu tiruan dengan mirip ilegal atau meniru punya merk global brand, atau produk sepatu lokal, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Ini peran APH juga harus mampu menindak," keluhnya.

Ia menambahkan, hampir tidak mungkin ada sepatu impor murah jika masuk secara resmi karena harus melewati Pajak, PNBP, dan standar SNI.

Foto: Sepatu Impor Bekas-Baru di Pasar Jembatan Item, Jatinegara, Jakarta Timur dan Pasar Poncol, Senen, Jakarta Pusat pada Jumat (19/9/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata) Sepatu Impor Bekas-Baru di Pasar Jembatan Item, Jatinegara, Jakarta Timur dan Pasar Poncol, Senen, Jakarta Pusat pada Jumat (19/9/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

"Apakah ada sepatu impor murah kalau resmi? di mana sudah kena PNBP, SNI dan masuk jalur resmi (bea masuk), saya berani kompetitif, hampir tidak ada (sepatu impor murah). Yang ada impor ilegal," ujarnya.

"Kalau impor ilegal sudah pasti jauh lebih murah dan ini yang merusak produk lokal UMKM/IKM alas kaki di dalam negeri. Ini yang harus ditindak secara berkelanjutan," jelas Yoseph.

Aprisindo pun mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) untuk secara konsisten menindak praktik impor ilegal secara serius. Yoseph bahkan mengusulkan agar pemerintah membentuk instrumen hukum khusus yang lebih singkat dan efektif dalam menangani kasus ini.

"Pemerintah bersama APH harus secara konsisten menindak pelaku impor ilegal, bukan hanya alas kaki, baik yang dilakukan WNI/WNA sekalipun, dengan membentuk instrumen dan hukum acara yang khusus tidak panjang dan efektif dari penindakan sampai proses pengadilan dalam waktu singkat sehingga memitigasi praktik penegakan hukum di kasus impor ilegal," tandasnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Bayangkan ada menjadi miliarder termuda di dunia, tapi tak seorang pun pernah melihat wajahnya.

Nama Johannes Von Baumbach trrus jadi sorotan tahun ini, dengan menjadi miliarder termuda di jajaran miliarder Forbes tanpa pernah terlihat di muka publik. Lantas, dari mana sumber kekayaannya?

Kekayaan bersih Johannes Von Baumbach mencapai US$5,8 miliar atau sekitar Rp96,7 triliun pada awal Oktober 2025, menjadikannya miliarder termuda di dunia.

Sumber Kekayaan Von Baumbach

Johannes berbagi kekayaan keluarga dengan ketiga saudaranya. Kekayaan tersebut dibagi dengan Maximilian, kakak laki-laki tertuanya yang berusia 27 tahun, Katharina, adik perempuannya yang berusia 25 tahun, dan Franz, kakak laki-lakinya yang berusia 23 tahun.

Mereka adalah pewaris Boehringer Ingelheim, perusahaan farmasi yang didirikan sejak tahun 1885 oleh Albert Boehringer,

Perusahaan ini awalnya memasok bahan-bahan ke apotek, pedagang tekstil, dan industri makanan. Kini, perusahaan ini merupakan pemain global utama dalam obat-obatan untuk diabetes, PPOK, dan pencegahan pembekuan darah.

Kekayaan, kesuksesan, dan kredibilitasnya tumbuh pesat, menjadikan keluarga ini salah satu kerajaan keluarga tertua dan paling rahasia di Jerman.

Selain di bidang farmasi, perusahaan tersebut juga berkembang dengan membuat bahan-bahan untuk apotek, pedagang tekstil, dan industri makanan; dan memiliki tenaga kerja sejumlah 1.500 orang pada tahun 1939.

Seperti Johannes, kedua saudara lainnya juga memiliki kekayaan bersih sebesar US$5,8 miliar. Namun, keterlibatan mereka dalam operasional perusahaan milik sengaja disembunyikan, tanpa penampilan publik dan jejak digital yang terlihat.

Johannes Von Baumbach adalah miliarder termuda di dunia, tetapi dia juga salah satu yang paling tertutup. Von Baumbach bersaudara enggan mengungkapkan diri kepada dunia dan menciptakan begitu banyak antisipasi dan misteri seputar identitasnya.

Sebelum tshta miliarder termuda jatuh ke Johannes Von Baumbach, posisi ini sebelumnya diduduki oleh Livia Voigt dan Clemente Del Vecchio, keduanya berusia 20 tahun. Keduanya juga merupakan pewaris perusahaan bernilai miliaran dolar.

Menurut Forbes, hanya sebagian kecil miliarder, sekitar 12% yang berusia di bawah 50 tahun. Jadi, di dunia miliarder, mencapai status miliarder di bawah usia 20 tahun sungguh luar biasa.

Mereka yang mencapai status miliarder sebelum usia 30 tahun mewakili kelas ultra-eksklusif dalam kekayaan global karena lebih dari 88% miliarder berusia di atas 50 tahun.

Adapun, sebagian besar miliarder membangun kekayaan di usia lanjut, dengan perjalanan yang sangat panjang untuk mencapainya, menjadikan pencapaian Johannes menjadi hal yang langka.

Bisnis.com, JAKARTA - Deretan orang terkaya di Indonesia kembali bergerak memasuki bulan Oktober.

Para pengusaha, terutama yang bergerak di beragam industri sekaligus berhasil menjadi pemimpin peringkat.

Prajogo Pangestu masih memimpin di urutan orang terkaya nomor 1 Indonesia, dengan kekayaan US$41 miliar, naik US$7 miliar dibandingkan dengan awal bulan lalu US$33,08 miliar. Kekayaannya ini, bersumber dari berbagai sektor.

Di peringkat orang kaya dunia, Prajogo Pangestu menduduki posisi ke-43, melesat dari awal bulan lalu di posisi ke-59.

Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Low Tuck Kwong, yang masih merajai sektor energi dan menempati peringkat ke-92 dunia.

Sementara itu, R. Budi Hartono, yang ketiga di Indonesia, yang berkontribusi signifikan di sektor keuangan dan investasi di peringkat ke-124 dunia.

Tokoh-tokoh penting lainnya termasuk Michael Hartono, yang keempat di Indonesia, seorang pelopor di bidang Manufaktur di peringkat ke-129 dunia, dan Otto Toto Sugiri, yang kelima di Indonesia, yang berada di peringkat ke-239 dunia.

Selain itu, Tahir dan Marina Budiman juga bertukar posisi dibandingkan bulan lalu, di posisi ke-6 dan ke-7. Pada akhir September Han Arming Hanafia juga sempat lepas dari 10 besar, tergantikan oleh Haryanto Tjiptodiahardjo, namun kini kembali ke posisi ke-10.

Berikut daftar 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes per 1 Oktober 2025:

1. Prajogo Pangestu: US$41 miliar

Merupakan seorang putra pedagang karet, Prajogo Pangestu memulai bisnisnya dari industri kayu di akhir tahun 1970-an. Hingga dia mendirikan Barito Pacific Timber, dan mengantarnya melantai di bursa pada tahun 1993.

Perusahaan tersebut kemudian berganti nama menjadi Barito Pacific dan justru melepas bisnis kayunya pada tahun 2007. Pada tahun tersebut, Barito Pacific beralih menjadi industri petrokimia dengan mengakuisisi 70% saham perusahaan petrokimia Chandra Asri, yang juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Pada tahun 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tri Polyta Indonesia dan menjadi salah satu produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Pada tahun yang sama, Thaioil mengakuisisi 15% saham Chandra Asri.

Setelah melantai di bursa pada tahun 2023, Pangestu mendaftarkan anak perusahaan energi terbarukan, Barito Renewables Energy, di akhir tahun.

2. Low Tuck Kwong: US$24,7 miliar

Dikenal sebagai Raja Batu Bara, Low Tuck Kwong yang merupakan kelahiran Singapura, adalah pendiri Bayan Resources, sebuah perusahaan tambang batu bara di Indonesia.

Dia juga mengendalikan perusahaan energi terbarukan Singapura, Metis Energy, yang sebelumnya dikenal sebagai Manhattan Resources, dan memiliki saham di The Farrer Park Company dan Samindo Resources.

Low Tuck Kwong juga mendulang kekayaan dari kepemilikan saham di SEAX Global, perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan sistem kabel laut bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia.

Low Tuck Kwong mengawali kariernya dengan bekerja di perusahaan konstruksi milik ayahnya di Singapura saat masih remaja, kemudian pindah ke Indonesia pada tahun 1972 untuk mendapatkan peluang yang lebih besar.

3. R. Budi Hartono: US$19,3 miliar

R. Budi Hartono bersama dengan Michael Hartono, termasuk di antara orang terkaya di Indonesia. Sebagian besar kekayaan mereka berasal dari investasi di Bank Central Asia.

Keluarga Hartono membeli saham BCA setelah keluarga kaya lainnya, keluarga Salim, kehilangan kendali bank tersebut selama krisis ekonomi Asia 1997-1998.

Keluarga ini juga mengawali kejayaannya dari bisnis tembakau dan masih menjadi salah satu produsen rokok kretek terbesar di Indonesia. .

Dalam IPO terbesar kedua di Indonesia pada tahun 2022, kedua bersaudara ini mencatatkan sahamnya di Global Digital Niaga, perusahaan induk raksasa e-commerce Blibli, dan berhasil meraih US$510 juta.

4. Michael Hartono: US$18,5 miliar

Michael "Bambang" Hartono merupakan saudara R. Budi, yang bersama-sama masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia.

Keduanya memiliki sumber kekayaan yang sama, sebagian besar dari investasi di Bank Central Asia dan dari bisnis tembakau di mana Djarum masih menjadi satu produsen rokok kretek terbesar di Indonesia

5. Otto Toto Sugiri: US$12,2 miliar

Otto Toto Sugiri adalah salah satu pendiri dan CEO DCI Indonesia. Dia mendirikan perusahaan ini pada tahun 2011 dan mengembangkannya menjadi salah satu operator pusat data terbesar di Indonesia dan tercatat di bursa pada 2021.

Sebelum mendirikan DCI, Sugiri mendirikan Sigma Cipta Caraka pada tahun 1989, yang kemudian diakuisisi oleh Telkom Indonesia dan kini bernama Telkomsigma.

Pada tahun 1994, Otto mendirikan Indonet, penyedia layanan internet pertama di Indonesia, yang juga telah melantai di bursa pada tahun 2021. Pada tahun 2023, dia dan para pendiri lainnya menjual saham mereka kepada Digital Edge dari Singapura.

Deretan Orang Terkaya Indonesia Oktober 2025, Mochtar Riady Masuk 10 Besar

6. Tahir dan keluarga: US$10,6 miliar

Tahir, yang hanya memiliki satu nama, adalah pendiri Mayapada Group, perusahaan konglomerat yang bergerak di bidang perbankan, layanan kesehatan, media, dan properti.

Tahir sekeluarga mendulang kekayaan dari kepemilikan saham di Bank Mayapada dan Maha Properti Indonesia yang terdaftar di bursa saham. Dia juga memiliki properti di Singapura, termasuk melalui perusahaan properti MYP yang terdaftar di bursa saham. Sementara itu, istrinya, Rosy, juga berasal dari keluarga taipan Indonesia, yakni anak Mochtar Riady.

7. Marina Budiman: US$8,8 miliar

Marina Budiman juga mendulang kekayaannya dari menjadi salah satu pendiri dan presiden komisaris perusahaan pusat data DCI Indonesia.

Bersama Otto Toto Sugiri, dia mendirikan DCI pada tahun 2011, dan juga bersama Han Arming Hanafia. Sebelum DCI, Marina sempat bekerja bersama Sugiri di Bank Bali pada tahun 1985 dan bergabung dengan perusahaan TI Sigma Cipta Caraka pada tahun 1989.

Marina juga merupakan salah satu pendiri Indonet, penyedia layanan internet pertama di Indonesia, pada tahun 1994 yang kemudian menjual sahamnya pada tahun 2023.

8. Sri Prakash Lohia: US$8,8 miliar

Sri Prakash Lohia meraup sebagian besar kekayaannya dari produksi pupuk dan polimer. Pada tahun 1970-an, dia dan ayahnya pindah dari India ke Indonesia, tempat mereka mendirikan Indorama Corp. sebagai produsen benang pintal.

Kini, perusahaan ini menjadi pusat material, memproduksi produk-produk industri termasuk pupuk, poliolefin, bahan baku tekstil, dan sarung tangan medis.

Lohia tetap menjadi ketua sementara putranya, Amit, menjadi wakil ketua. Mereka berdua tinggal di London. Adik laki-lakinya, Aloke Lohia, yang juga seorang miliarder, tinggal di Thailand, tempat ia mengelola produsen polimer PET, Indorama Ventures Public Co.

9. Mochtar Riady dan Keluarga: US$6,2 miliar

Mochtar Riady adalah pendiri grup Lippo yang kini sudah menjalankan bisnis di berbagai bidang dan kini dikelola oleh putra-putranya, James dan Stephen, yang mengelola perusahaan properti Singapura, OUE, yang hingga tahun 2020 memiliki Menara Bank AS yang ikonis di pusat kota Los Angeles.

Mochtar sendiri lahir di Jawa Timur, Riady membuka toko sepeda pada usia 22 tahun dan kemudian membangun karier perbankan yang sukses hingga krisis keuangan Asia tahun 1997. Saat ini, lini bisnis Grup Lippo meliputi real estat, ritel, layanan kesehatan, media, dan pendidikan.

10. Han Arming Hanafia: US$5,7 miliar

Han Arming Hanafia dengan kekayaan US$5,7 miliar turun satu peringkat ke posisi 10. Dia mendulang kekayaannya karena menjadi salah satu pendiri DCI Indonesia bersama Otto Toto Sugiri dan Marina Budiman pada tahun 2011.

Perusahaan ini merupakan salah satu operator pusat data terbesar di Indonesia dan Han Arming memiliki saham minoritas di DCI Indonesia. Bersama dengan pendiri lainnya, dia menjual sahamnya di Indonet, sebuah penyedia layanan internet yang terdaftar di bursa, pada tahun 2023.

Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Malam itu di Washington DC, suasana Hotel Embassy Row mendadak mencekam. Seorang tamu bernama Dorodjatun tiba-tiba jatuh sakit. Perutnya menolak makanan yang baru saja dia santap. Segelas air yang diberikan sang istri, Norma, pun tak membantu.

Muntah itu kembali datang. Tubuhnya kian dingin, membuat sang istri Norma segera menyelimuti suaminya dengan sweater dan menelepon KBRI untuk segera memanggil ambulans. Dorodjatun pun langsung dibawa ke George Washington Hospital.

Di rumah sakit, para dokter berpacu melawan waktu. Dada sang Sultan dihentak, berbagai prosedur darurat dijalankan. Namun, satu jam berlalu tanpa hasil. Seorang dokter akhirnya keluar dengan wajah muram dan menyampaikan kabar yang tak ingin didengar siapa pun:

Dorodjatun, atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono IX, wafat pada 2 Oktober 1988, tepat hari ini 37 tahun lalu, akibat serangan jantung mendadak.

Kabar itu seketika menjalar lintas benua. Di Jakarta, tangis langsung pecah tatkala sekretaris pribadi Sultan HB IX mendapat telepon pada dini hari tanggal 3 Oktober.

"Meity Minami, sekretaris pribadi Sultan, langsung menjerit dan pecah tangisnya mengejutkan seisi rumah dua lantai, tempat Sultan menghabiskan waktunya kalau sedang di Jakarta," ungkap Julius Pour dalam autobiografi Takhta untuk rakyat: celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (1982).

Indonesia kehilangan bukan hanya seorang raja Jawa, tetapi juga negarawan yang pernah menjabat Wakil Presiden RI dan menjadi salah satu tokoh kunci dalam mempertahankan republik di masa-masa genting.

AS Turut Berduka

Salah satu cuplikan yang tak diketahui banyak orang soal kematian Sultan adalah respons Amerika Serikat. Sebagai negara tempat meninggalnya Sultan, respons Gedung Putih ternyata luar biasa dan tak disangka-sangka.

Usai mendapat nota diplomatik dari RI, AS langsung memutuskan menggelar Dukungan Misi Udara Khusus (Special Air Mission Support) untuk mengantar kepulangan Sultan. Dalam surat rahasia bertanggal 4 Oktober 1988 yang kini sudah dibuka untuk publik, Sekretaris Eksekutif Gedung Putih Melvyn Levitsky mengungkap, AS melakukan demikian sebagai bentuk penghormatan dan citra baik negara.

"Hal ini akan dipandang luas di Indonesia sebagai bentuk niat baik Amerika dan penghormatan terhadap seorang tokoh yang memadukan peran penguasa Jawa turun-temurun, sekaligus pahlawan nasional, pejuang kemerdekaan, serta Wakil Presiden pasca-kemerdekaan dan Gubernur Yogyakarta," tulis Melvyn.

Bagi AS, Sultan adalah tokoh besar yang sangat populer dan unik di Indonesia. Banyak orang menaruh hormat kepadanya, terlebih almarhum punya jasa besar bagi Indonesia.

"Sultan berusia 76 tahun adalah tokoh unik dan populer dalam sejarah Indonesia. [...] Karena atas alasan ini, Sultan sangat dihormati di seluruh Indonesia dan mungkin hanya kalah dari Presiden Soeharto sendiri dalam hal rasa hormat dan penghargaan dari masyarakat Indonesia pada umumnya," tulis Sekretaris Eksekutif Gedung Putih, George P. Cole, dalam surat "MEMORANDUM FOR DIRECTOR, WHITE HOUSE MILITARY OFFICE" tanggal 3 Oktober 1988.

Pemerintah AS kemudian menyiapkan Air Force Two, pesawat berkelir putih dan biru, lengkap dengan pengawalan jet tempur, untuk membawa jenazah Sultan dan keluarga ke Tanah Air. Air Force Two adalah tanda panggil atau sebutan untuk pesawat khusus Wakil Presiden AS.

Pada saat bersamaan, AS juga mengutus Duta Besar-nya di Indonesia bertemu langsung Soeharto untuk menyampaikan duka cita atas nama Presiden Ronald Reagan. AS mengatakan akan memfasilitasi sepenuhnya kepulangan jenazah Wakil Presiden ke-3 RI itu, dari Washington DC ke Jakarta.

Namun, Presiden Soeharto meminta agar pesawat itu hanya mengantarkan jenazah hingga Hawaii. Dari sana, jenazah akan dibawa pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Pemerintah AS pun menghormati keputusan itu.

Pada 5 Oktober 1988, Air Force Two lepas landas membawa jenazah Sultan Hamengkubuwono IX. Penghormatan militer penuh diberikan. Di Hawaii, upacara kehormatan kembali digelar sebelum jenazah diserahkan kepada pihak Indonesia. Tak hanya itu, seluruh biaya ditanggung penuh oleh pemerintah AS.

"Dukungan pesawat ini sebaiknya diberikan tanpa biaya penggantian (non-reimbursable)," tulis Gedung Putih.

Jenazah Sultan kemudian sampai di Jakarta keesokan harinya dan langsung dimakamkan di Yogyakarta pada 8 Oktober 1988. Sepanjang jalan, ribuan warga tumpah ke jalan mengantarkan ambulans ke tempat peristirahatan terakhir. Mereka menangis melepas kepergian raja Jawa yang sangat bijaksana dan sederhana. Setelah itu, sosok Sri Sultan HB IX yang pernah menyamar menjadi supir truk dan hobi jajan di pinggir jalan kini tinggal kenangan.

(mfa/mfa)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memulai perdagangan Rabu, 1 Oktober 2025 dengan sentimen positif.

Melansir Antara, IHSG dibuka menguat tipis 8,88 poin atau 0,11 persen ke posisi 8.069,94. Namun, pergerakan berbeda ditunjukkan oleh kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 yang justru turun 1,41 poin atau 0,18 persen ke level 792,57.

Sentimen global

Dari pasar global, bursa Wall Street ditutup menghijau pada perdagangan kemarin. Dow Jones Industrial Average naik 0,18 persen ke level 46.397,89. Indeks S&P 500 menguat 0,41 persen ke 6.688,46, sementara Nasdaq bertambah 0,30 persen ke 22.660,01.

Penguatan di Wall Street memberi sedikit angin segar bagi pergerakan IHSG hari ini.

Review IHSG dan proyeksi

Pada perdagangan Selasa, 30 September 2025, IHSG justru ditutup melemah 0,77 persen ke level 8.061. Tekanan jual asing cukup besar dengan net foreign sell mencapai Rp1,25 triliun di pasar reguler.

Secara teknikal, pelemahan ini terjadi setelah IHSG menyentuh resistance klasik di kisaran 8.150.

“IHSG berpotensi melanjutkan koreksi menuju support terdekat di level psikologis 8.000,” tulis riset harian BRI Danareksa Sekuritas, Rabu, 1 Oktober 2025.

Fokus investor hari ini akan tertuju pada data domestik, yaitu neraca perdagangan dan tingkat inflasi, yang berpotensi menentukan arah pasar lebih lanjut.

Rekomendasi saham pilihan

Beberapa saham yang masuk dalam radar analis untuk perdagangan hari ini adalah:

1. PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN)
2. PT Sarana Mitra Luas TBK (SMIL)
3. PT Rukun Raharja Tbk (RAJA)

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - Miliarder dan orang terkaya ke-6 di Indonesia, Dato' Sri Tahir menyumbangkan US$500.000 ke Palestina, dan merupakan donasi yang ketiga kalinya.

Donasi tersebut dikirimkan melalui Tahir Foundation dan akan ditujukan untuk pengadaan peralatan medis penting, persediaan bedah, dan obat-obatan, serta meningkatkan kapasitas di Rumah Sakit Universitas Nasional An-Najah.

Tahir sendiri mengungkapkan bahwa donasi diberikan atas dasar kemanusiaan, dan tidak dari sisi politiknya. Adapun, penyaluran donasi untuk rumah sakit karena melihat fakta di lapangan yang paling dibutuhkan adalah logistik dan pengobatan.

"Kita melihat fakta hidupnya, sekarang yang paling dibutuhkan logistik dan pengobatan, keterbatasan kita yang bisa dikerjakan sekarang adalah membantu di bidang logistik," ujarnya usai konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Di samping menyalurkan donasi, Tahir juga mengungkapkan ingin menginjakkan kaki di wilayah Gaza. Dia juga berkeinginan apabila kondisi sudah lebih aman dan tercapai kedamaian, akan menyalurkan donasi lebih lanjut untuk membantu membangun hunian.

"Bahwa kalau memang bisa ada pencapaian suatu perdamaian sehingga di tanah Gaza itu masyarakat Palestina bisa hidup lebih nyaman, maka ingin ke sana, dan donasi bisa untuk kita sediakan kediaman," ungkapnya.

Sebelumnya, Tahir mengungkap baru bisa mencapai Beirut, Lebanon dan bertemu dengan Menteri Keuangan Lebanon serta perwakilan PBB untuk Palestina.

Tahir juga menegaskan bahwa dukungan ke Palestina tak boleh terkotak-kotak atas nama politik atau agama.

"Kejadian yang terjadi sekarang di Gaza tidak boleh dikotak-kotakan menyentuh politik atau agama. Karena itu adalah kejadian yang pada zaman sekarang ini masih terjadi, itu tidak masuk di akal sehat manusia," tegasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya menjadi solusi strategis untuk meningkatkan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di daerah rawan stunting. Nyatanya, program ini justru menuai kritik karena kenyataan di lapangan jauh dari tujuan awal. Makanan sering tidak layak konsumsi, pengawasan lemah, dan anggaran ratusan triliun rupiah tampak sia-sia.

Meskipun disediakan makanan bergizi dengan protein, vitamin, dan mineral, distribusi dan pengawasan MBG terbukti gagal. Intervensi gizi tidak cukup hanya membagikan makanan; kualitas, keamanan, dan edukasi gizi anak harus dijamin. Publik pun mempertanyakan apakah program ini benar-benar mendukung pertumbuhan anak atau sekadar proyek konsumtif yang menguras anggaran negara.

Cakupan MBG diperluas dari anak sekolah ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, namun koordinasi buruk dan minim pelatihan tenaga lapangan membuat makanan sering tiba basi atau tidak layak konsumsi. Akibatnya, tujuan utama program mencegah stunting dan meningkatkan kualitas generasi justru tertunda, bahkan menimbulkan risiko kesehatan serius bagi anak-anak di berbagai daerah.

Lebih miris, sebagian besar anggaran ratusan triliun rupiah digunakan untuk belanja barang, bukan pembangunan kapasitas guru dan tenaga gizi. Kritik kian deras ketika banyak purnawirawan TNI menempati posisi strategis di BGN, sementara fasilitator menjalani pelatihan semi-militer dan sarjana muda menganggur. Alhasil, program yang seharusnya menyehatkan anak-anak kini menjadi sorotan karena dianggap boros, salah prioritas, dan berisiko bagi kesehatan publik.

Anggaran Membengkak

Dalam APBN 2026, MBG menyedot dana hingga Rp335 triliun, dengan pagu resmi Rp268 triliun. Dari pagu awal Rp217 triliun, BGN mendapat tambahan Rp 50 triliun, sementara Rp67 triliun dialokasikan sebagai dana cadangan. Porsi terbesar, Rp223 triliun atau 83,4%, masuk ke sektor pendidikan, sisanya ke sektor kesehatan Rp24,7 triliun dan sektor ekonomi Rp19,7 triliun.

Yang mengkhawatirkan, 97,7% anggaran digunakan untuk belanja barang, terutama pengadaan makanan instan. Belanja pegawai hanya 1,4% dan belanja modal 0,9%. Dominasi belanja barang menunjukkan fokus program lebih pada pemberian makanan siap saji ketimbang pembangunan kapasitas tenaga gizi, guru, atau infrastruktur pendukung. Akibatnya, efisiensi anggaran publik terganggu dan manfaat jangka panjang program diragukan.

Dari Rp268 triliun, Rp34 triliun diarahkan untuk anak sekolah, Rp3,1 triliun untuk ibu hamil dan balita, Rp3,8 triliun untuk belanja pegawai, dan Rp3,1 triliun untuk digitalisasi sistem pengawasan. Dana sebesar Rp700 miliar hanya digunakan untuk pemantauan, sementara pelatihan tenaga gizi mendapat Rp3,8 triliun. Dengan skema seperti ini, pembangunan kapasitas guru dan tenaga gizi terpinggirkan, sehingga manfaat MBG dalam meningkatkan literasi gizi dan pendidikan anak menjadi sangat terbatas.

Kasus Keracunan Massal

Publik mulai mempertanyakan efektivitas program MBG menyusul serangkaian kasus keracunan massal di berbagai daerah. Berdasarkan laporan Kompas tanggal 26 September 2025, sejak Januari hingga 19 September 2025, sebanyak 5.626 siswa mengalami keracunan akibat makanan dari program ini. Kasus terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk Kupang, Nusa Tenggara Timur; Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah; Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; Lebong, Bengkulu; Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Sragen, Jawa Tengah; dan Bogor, Jawa Barat. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran publik yang luas karena menunjukkan bahwa masalah keamanan pangan dan distribusi tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan tersebar di berbagai provinsi, menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi anak-anak.

Penyebab utama keracunan ini adalah makanan basi akibat keterlambatan distribusi dan penyimpanan yang tidak sesuai standar keamanan pangan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pelatihan bagi tenaga lapangan, sehingga banyak yang tidak memahami standar sanitasi dan prosedur penyimpanan yang aman. Di beberapa daerah, makanan yang sudah rusak tetap dibagikan karena tidak ada mekanisme pengawasan ketat, ditambah lemahnya koordinasi antara penyedia makanan, sekolah, dan pemerintah daerah. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap MBG menurun drastis, dan banyak orang tua mulai melarang anak-anak mereka mengonsumsi makanan dari program ini karena khawatir akan risiko kesehatan.

Efek pada Pendidikan

Pendidikan berkualitas adalah fondasi Indonesia Emas 2045, namun MBG justru mengalihkan fokus dari pembangunan mutu pendidikan ke distribusi makanan instan. Dari total anggaran Rp268 triliun, hanya 2,9% digunakan untuk belanja operasional, termasuk pelatihan guru dan tenaga gizi. Survei internal BGN 2024 menunjukkan 60% guru SD merasa tidak memiliki keterampilan memadai untuk mengintegrasikan edukasi gizi ke dalam pembelajaran.

Pertanyaan kritis muncul: mengapa dana sebesar ini tidak dialokasikan untuk sekolah gratis bagi anak bangsa di tengah persoalan pendidikan serius? Data BPS 2023/2024 mencatat angka putus sekolah SD 0,19%, SMP 0,18%, SMA/SMK 0,19%, sementara sekitar 3,9 juta anak masih tidak bersekolah. Sekolah kedinasan mendapat pembiayaan penuh, sedangkan jutaan anak miskin kesulitan mengakses pendidikan. Jika anggaran MBG dialihkan, dana ini cukup untuk membiayai sekolah gratis atau menyediakan beasiswa masif, sehingga alokasi MBG dinilai kurang tepat sasaran.

Peran Ganda Fasilitator

Kontroversi lain muncul karena dominasi purnawirawan TNI di BGN dan keterlibatan militer dalam operasional MBG. Fasilitator/SPPI direkrut untuk mendukung distribusi makanan, namun diwajibkan mengikuti pelatihan semi-militer sebagai bagian Komcad. Kritik publik menilai orientasi pelatihan tidak sejalan dengan tujuan program gizi; alih-alih semi-militer, fasilitator seharusnya dibekali keterampilan praktis seperti penyusunan menu sehat, pengolahan makanan bergizi, keamanan pangan, dan pemantauan status gizi anak.

Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto menegaskan dukungan TNI melalui distribusi logistik, penyediaan lahan, serta monitoring dan evaluasi dengan melibatkan Kodim, Lantamal, Lanud, dan sekitar 2.000 SPPI. Namun kritik muncul karena TNI sejatinya memiliki tugas pokok di bidang pertahanan, sementara sarjana dan anak muda menganggur. Data BPS Februari 2025 menunjukkan pengangguran nasional 7,28 juta orang, hampir setengahnya usia 15–24 tahun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengapa program menekankan pelatihan semi-militer bagi fasilitator, padahal banyak sarjana bisa diberdayakan untuk memperkuat kapasitas gizi dan kesehatan masyarakat, terutama setelah kasus keracunan massal mengindikasikan lemahnya pengawasan MBG.

Solusi Menyeluruh

Agar MBG benar-benar bermanfaat, diperlukan reformasi tata kelola, pengawasan, dan implementasi. Pertama, pemerintah harus mengalihkan sebagian anggaran dari belanja barang ke belanja modal dan pembangunan kapasitas, termasuk pelatihan tenaga gizi, guru, dan infrastruktur sekolah (15%-20% dari total anggaran).

Kedua, standar keamanan pangan harus diperketat. Sistem rantai dingin perlu diterapkan agar makanan tetap segar, semua penyedia wajib sertifikasi keamanan pangan, dan sanksi tegas diberikan bagi pelanggar. Pengawasan harus independen, melibatkan BGN, BPOM, dan Lembaga Perlindungan Konsumen.

Ketiga, distribusi makanan harus dipangkas dari rantai birokrasi panjang. Digital tracking dapat memantau pengiriman secara real-time dari produksi ke sekolah, meminimalkan risiko makanan basi.

Keempat, peran fasilitator perlu diperjelas. Mereka fokus pada pendidikan dan pengawasan gizi, bukan pelatihan semi-militer. Tenaga profesional dengan latar belakang gizi, kesehatan masyarakat, atau pendidikan anak sebaiknya direkrut. Pelatihan semi-militer tetap dapat dilakukan oleh unit TNI khusus tanpa mengganggu peran fasilitator.

Kelima, indikator kinerja transparan harus ditetapkan. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga penurunan stunting, peningkatan literasi gizi, dan perbaikan kesehatan anak. Laporan kinerja wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat memantau dan memberi masukan.

Keenam, partisipasi masyarakat dan sektor swasta perlu ditingkatkan. Koperasi lokal, UMKM pangan, dan komunitas petani dapat dilibatkan sebagai penyedia bahan baku, sehingga MBG tidak hanya meningkatkan gizi tapi juga memperkuat ekonomi lokal.

Dengan langkah-langkah tersebut, MBG dapat berubah dari sekadar proyek pembagian makanan menjadi instrumen strategis pembangunan manusia. Jika tata kelola diperbaiki, anggaran besar tidak akan sia-sia, dan tujuan jangka panjang Indonesia untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif bisa tercapai.