Bisnis.com, JAKARTA — Tren pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan berlanjut hingga pekan depan hingga menembus level Rp17.000 seiring dengan sedikit meredanya tensi geopolitik global.

Direktur Utama PT Forexindo Laba Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan pelemahan mata uang dipengaruhi oleh berbagai sentimen, baik sentimen eksternal maupun internal. Sentimen eksternal di antaranya yakni dinamika tensi geopolitik, konflik perpolitikan di AS, dan data ekonomi AS.

Selain itu melemahnya nilai tukar rupiah juga terjadi seiring dengan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang mencatatkan all time high.

"Nilai tukar rupiah diperkirakan minggu depan bergerak dalam rentang Rp16.840 hingga tembus Rp17.000 per dolar AS. Semakin, tinggi IHSG semakin lemah rupiah," ujarnya, Kamis (15/1/2026).

Dia memaparkan sejauh ini tensi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran mereda setelah Presiden AS Donald Trump mengindikasikan bahwa tidak ada rencana untuk eksekusi skala besar karena otoritas Iran akan berhenti membunuh para demonstran.

Kondisi ini meredakan kekhawatiran bahwa Washington sedang mempersiapkan respons militer segera.

Sementara itu, pemerintah AS juga mengisyaratkan pembicaraan positif dengan Venezuela, setelah Presiden Trump mengatakan dia telah berbicara pada Kamis sebelumnya dengan pemimpin sementara Venezuela, Delcy Rodríguez.

Trump menggambarkan panggilan tersebut sebagai sangat positif, dengan mengatakan bahwa diskusi yang mencakup minyak, mineral, perdagangan dan keamanan nasional membuat kemajuan yang luar biasa, saat AS membantu menstabilkan Venezuela.

Sentimen lainnya masih datang dari Trump juga mengatakan dia tidak berencana untuk memecat Powell, meskipun ada penyelidikan yang sedang berlangsung, meredakan kecemasan investor atas independensi kebijakan moneter AS.

Laporan Indeks Harga Produsen (PPI) di AS untuk Oktober menunjukkan, harga produsen jauh dari target 2 persen Fed, namun para pedagang tetap yakin bahwa bank sentral akan memangkas suku bunga pada tahun 2026.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menghadirkan cashback 25% hingga Rp50 ribu untuk pembelian tiket kereta api menggunakan BRImo sesuai syarat dan ketentuan.

Untuk lebih jelasnya, berikut rincian yang dilansir dari laman resmi BRI:

Periode Promo	15 Jan 2026 - 30 Apr 2026
BRImo	BRImo
Partner Merchant BRI
Lokasi	Seluruh Indonesia
Syarat & Ketentuan	Nama Program Cashback Pembelian Tiket KAI di BRImo tahun 2026 Periode Program: 1 Februari - 30 April 2026
Skema Program	1. Pemberian Cashback 25% bagi nasabah tercepat yang melakukan Pembelian Tiket KAI di BRImo pada menu lifestyle tahun 2026 selama periode. Promo ini berlaku setiap pukul 08:00 WIB setiap harinya 2. Maksimal Cashback sebesar Rp50.000 per nasabah dan 1 user hanya berhak mendapatkan 1 kali reward per bulan. 3. Minimal transaksi sebesar Rp200.000. 4. Berlaku untuk 20 nasabah tercepat setiap harinya pada jam dan periode promo. 5. Total kuota selama periode program sebanyak 1.780 nasabah. 6. Reward akan diberikan pada bulan berikutnya, maksimal 30 hari (H+30) setelah periode bulan tersebut.

Aceh Utara, Aceh (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan negara hadir merehabilitasi 98 ribu hektare sawah terdampak bencana di wilayah Sumatera guna memulihkan produksi pangan, pendapatan petani di daerah tersebut.

“Ini tanggung jawab kami sebagai Menteri Pertanian dan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional,” kata Amran dalam peninjauan rehabilitasi sawah yang dipusatkan di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Aceh, Kamis.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) resmi memulai tahap rehabilitasi lahan sawah pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera.

Langkah tersebut ditandai dengan groundbreaking rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Aceh Utara, Aceh.

Rehabilitasi mencakup perbaikan lahan sawah, jaringan irigasi, serta pemulihan sarana dan prasarana produksi pertanian agar petani terdampak dapat segera kembali berproduksi.

Amran menegaskan, pemulihan sektor pertanian pascabencana merupakan tanggung jawab negara.

Ia menjelaskan, sejak bencana melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November 2025, Kementerian Pertanian langsung bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Begitu menerima informasi bencana, seluruh jajaran Kementan diminta segera mengambil langkah nyata.

“Begitu kedengaran ada bencana, kami langsung ke Kementerian Pertanian dan meminta seluruh pegawai serta mitra mengeluarkan sedekah terbaiknya untuk saudara-saudara kita di Sumatera,” ujar Mentan Amran.

Dari gerakan solidaritas tersebut, terkumpul donasi sebesar Rp75 miliar yang berasal dari gaji pegawai dan sedekah keluarga besar Kementerian Pertanian, termasuk dukungan dari Komisi IV DPR RI.

Selain bantuan dari internal Kementan, Mentan Amran juga menyalurkan bantuan pangan skala besar sesuai arahan Presiden RI.

“Bapak Presiden memerintahkan, kirim bantuan dan jangan menunggu surat. Itu sudah menjadi tanggung jawab kami,” katanya.

Memasuki fase pemulihan, Mentan Amran menyebutkan total dampak kerusakan lahan sawah akibat bencana alam di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencapai 98.002 hektare.

Dari total tersebut, Aceh mengalami kerusakan terluas yakni 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota, disusul Sumatera Utara seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, serta Sumatera Barat seluas 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.

Dari keseluruhan luas tersebut, kerusakan dengan kriteria ringan hingga sedang mencapai 69.240 hektare, terdiri atas kerusakan ringan seluas 48.969 hektare dan kerusakan sedang seluas 20.271 hektare. Rinciannya, Aceh seluas 32.652 hektare, Sumatera Utara 32.964 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.

Khusus di Kabupaten Aceh Utara, total kerusakan ringan-sedang tercatat seluas 8.237 hektare, dengan rincian kerusakan ringan 5.950 hektare dan kerusakan sedang 2.287 hektare.

Kementan memprioritaskan rehabilitasi pada lahan dengan kriteria kerusakan ringan dan sedang. Tahap pengerjaan ditargetkan berlangsung pada Januari hingga Februari 2026, dengan target luas rehabilitasi di tiga provinsi mencapai 13.708 hektare.

Target tersebut terdiri atas Aceh seluas 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.

“Kami mulai dari yang ringan dan sedang, baru terakhir yang berat. Sekitar 90 sampai 95 persen akan kami selesaikan lebih dulu,” ujar Amran.

Di Aceh, rehabilitasi lahan sawah dilaksanakan dengan skema padat karya agar petani terdampak tetap memiliki sumber penghasilan selama proses pemulihan berlangsung.

“Rakyat yang bekerja, yang punya sawah bekerja. Upahnya dibayar oleh pusat. Jadi mereka mengerjakan lahannya sendiri,” kata Mentan Amran.

Dari sisi pembiayaan, Kementerian Pertanian telah menyiapkan alokasi anggaran eksisting rehabilitasi lahan sawah nasional seluas 10.000 hektare dengan nilai Rp148,53 miliar.

Anggaran tersebut akan direvisi dan dialokasikan untuk menangani rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan sedang di wilayah terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera.

Selain itu, tersedia anggaran kegiatan optimasi lahan di tiga provinsi sebesar Rp310 miliar untuk menangani rehabilitasi dengan tingkat kerusakan ringan.

Kegiatan rehabilitasi lahan sawah tersebut meliputi perapihan pematang, normalisasi saluran irigasi tersier, primer, dan sekunder, perbaikan bangunan irigasi seperti pintu air dan box bagi, serta pekerjaan olah lahan.

Sebagai bagian dari dukungan konkret, Kementan juga menyalurkan berbagai bantuan sarana produksi pertanian, mulai dari pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, hingga bantuan sembako. Mentan Amran memastikan seluruh bantuan yang dijanjikan kepada pemerintah daerah telah direalisasikan.

“Kepada Pak Gubernur kami berjanji dan janji itu kami tunaikan. Bantuan sudah kami kirim, traktor sudah kami kirim,” kata Mentan Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai 18 proyek hilirisasi yang disiapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) akan menjadi penentu keberhasilan agenda industrialisasi nasional ke depan. Total nilai investasi dari belasan proyek tersebut mencapai Rp 618,13 triliun.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, besarnya skala investasi membuat konsistensi eksekusi proyek menjadi faktor kunci. Dalam konteks ini, Danantara memegang peran penting pada sisi pendanaan, sementara kawasan industri berfungsi sebagai simpul pelaksanaan di lapangan.

“Kawasan industri memastikan proyek bisa berjalan efektif melalui ketersediaan lahan siap bangun, utilitas, kepastian layanan, serta ekosistem industri yang terintegrasi,” ujar Ma’ruf Maulana melalui keterangan pers, Kamis (15/1/2026).

Peran Pendanaan dan Eksekusi Proyek

Ma’ruf menjelaskan, hubungan antara Danantara dan kawasan industri bersifat saling melengkapi. Danantara memperkuat pembiayaan dan portofolio proyek, sedangkan kawasan industri memastikan kesiapan lokasi dan ekosistem usaha agar investasi dapat segera direalisasikan.

Jika seluruh proyek hilirisasi tersebut dieksekusi secara konsisten, menurut dia, dampaknya tidak hanya pada peningkatan investasi, tetapi juga pada aktivitas ekonomi yang lebih luas. Efek lanjutannya berupa penciptaan lapangan kerja dan penguatan struktur industri nasional.

“Ketika investasi tumbuh, ekonomi tumbuh. Lapangan kerja tercipta. Pada saat yang sama, ekosistem industri nasional akan semakin kuat dan berdaya saing,” kata Ma’ruf.

HKI juga menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mendukung realisasi proyek, mulai dari penyediaan kawasan industri, fasilitasi perizinan, hingga pengawalan isu debottlenecking yang kerap dihadapi investor.

Hilirisasi dan Kesiapan SDM

Di luar aspek pendanaan dan infrastruktur, HKI menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dan riset terapan. Komitmen ini sebelumnya ditegaskan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di hadapan Presiden Prabowo Subianto, bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta BKPM.

Nota kesepahaman tersebut berfokus pada penyelarasan kurikulum, riset terapan, dan dukungan terhadap agenda hilirisasi industri. Menurut Ma’ruf, kawasan industri dapat berperan sebagai laboratorium nyata bagi pengembangan talenta dan penyerapan lulusan perguruan tinggi.

“HKI siap terlibat aktif dalam menindaklanjuti arahan Presiden. Kawasan industri dapat menjadi laboratorium nyata bagi riset terapan, pengembangan talenta, serta penyerapan lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan,” ujarnya.

HKI berharap sinergi antara pemerintah, Danantara, perguruan tinggi, dan pelaku kawasan industri dapat berjalan konsisten dan terukur. Dengan begitu, agenda hilirisasi dan investasi strategis tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional secara berkelanjutan.

Lebih jauh, HKI menyambut arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para rektor dan pimpinan perguruan tinggi yang menekankan peran pendidikan tinggi dalam mendukung investasi strategis dan hilirisasi nasional. Arahan tersebut dinilai mempertegas pentingnya kolaborasi antara kampus, industri, dan pemerintah.

“HKI melihat arahan Presiden sebagai sinyal kuat bahwa pembangunan industri ke depan harus bertumpu pada kesiapan SDM, riset terapan, dan inovasi,” kata Ma’ruf.

Sebagai informasi, ke-18 proyek hilirisasi tersebut tercantum dalam dokumen pra-studi kelayakan atau pra-feasibility study (pra-FS) yang diserahkan Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi kepada Danantara pada Juli 2025. Kajian lanjutan seluruh proyek kini ditangani Danantara.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani sebelumnya menyatakan, proyek hilirisasi mencakup sektor mineral dan batu bara, pertanian, kelautan dan perikanan, transisi energi, serta ketahanan energi.

“Dari total 18 proyek itu akan menghasilkan lapangan pekerjaan lebih dari 270.000 orang, karena memang salah satu tugas utama kita adalah bagaimana dalam setiap investasi yang dilakukan itu akan memberikan atau menghasilkan penciptaan lapangan pekerjaan tentunya yang berkualitas,” ujar Rosan saat penyerahan dokumen pra-FS di Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Secara perinci, sektor mineral dan batu bara diperkirakan menyerap 104.974 tenaga kerja, sektor pertanian 23.950 tenaga kerja, sektor kelautan dan perikanan 67.100 tenaga kerja, sektor transisi energi 29.652 tenaga kerja, serta sektor ketahanan energi 50.960 tenaga kerja.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membeberkan strategi mencapai target 500 sekolah rakyat pada 2029. Menurutnya, target Presiden Prabowo itu dapat tercapai.

Dia menjelaskan Kemensos telah bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan swasta untuk membangun 100 Sekolah Rakyat permanen tiap tahun.

"Minimal ya. Kalau 100 [sekolah] setiap tahun berarti kan tahun ini 100, tahun depan 100, tahun berikutnya 100. Jadi bisa tercapai itu harapan Bapak Presiden itu. Dan untuk itulah, kami koordinasi dengan Kementerian PU," ujarnya seperti dilansir laman resmi Kemensos, Kamis (15/1/2026).

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 500 Sekolah Rakyat tersebar di seluruh Indonesia, hingga tahun 2029. Setiap sekolah akan menampung 1.000 murid dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

Gus Ipul mengatakan seiring dengan pembangunan gedung sekolah permanen, Kemensos bakal menyiapkan seleksi siswa, guru, tenaga kependidikan serta operasional yang dibutuhkan.

Para murid yang nantinya mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik curang dalam proses perekrutan siswa-siswi.

"Yang penting adalah yang bisa sekolah di sini adalah (anak-anak) dari keluarga yang paling tidak mampu. Dan itu tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh sogok-menyogok, tidak boleh ada titipan-titipan. Itu enggak boleh ya, memang harus mereka yang layak memenuhi kriteria untuk bisa sekolah di sini," tegas Gus Ipul.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menargetkan jumlah Sekolah Rakyat permanen sebanyak 500 unit sampai pada tahun 2029.

Hal itu dia sampaikan saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat rintisan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru di area Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

"Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029. Insya Allah akan tercapai," ujar Prabowo.

Prabowo juga berharap program yang digagasnya ini mampu menjadi langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem antargenerasi.

"Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya tahun 2029 bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem Desil 1 dan 2 bisa kita ubah nasibnya, kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya percaya itu bisa terjadi," ungkap Prabowo.

Adapun pada tahun 2025, sebanyak 166 titik lokasi Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi dan tersebar di 34 provinsi. Rinciannya, Sumatera 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 7 lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku 7 lokasi, dan Papua 6 lokasi.

Sekolah Rakyat Rintisan saat ini menampung 15.945 siswa dan didukung oleh 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan (Tendik).

Seiring beroperasinya sekolah rakyat rintisan, tahun ini pembangunan Sekolah Rakyat Permanen juga sudah dimulai di 104 titik lokasi. Tersebar di Sumatera 26 lokasi, Jawa 40 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 3 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Maluku 4 lokasi, dan Papua 3 lokasi.

Warta Ekonomi, Jakarta -

penawaran menarik untuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan menggunakan kartu kredit sebagai metode pembayaran.

Untuk lebih jelasnya, berikut rincian yang dilansir dari laman resmi CIMB Niaga:

1. Periode program: 1 Jan – 28 Feb 2026

2. Kode Promo: CIMBNIAGA

3. Berlaku setiap hari Sabtu & Minggu selama periode program

4. Skema program:

Minimal Trx	Add Disc	Total Hari
5,000,000	200,000	17
10,000,000	500,000	17
30,000,000	1,500,000	17

- Program berlaku 1x transaksi per kartu per tier per hari

- Berlaku untuk pembelian tiket sekali jalan atau pergi-pulang, baik domestik maupun internasional

- Program berlaku untuk seluruh Kartu Kredit CIMB Niaga (kecuali Kartu Corporate & Co-Brand Airlines lain)

- Dapat digabungkan dengan program cicilan Bank CIMB Niaga

JAKARTA - Organisasi sayap Partai Perindo, Puspadaya memberikan pendampingan terhadap keluarga anak korban dugaan kasus pencabulan anak. Sidang dengan agenda putusan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Kami, Puspadaya menghadiri sindang putusan terkait perkara pencabulan dan persetubuhan anak tahun 2023. Putusan telah dibacakan Majes Hakim dengan putusan 8 tahun 6 bulan dan dijatuhi dengan denda Rp1 miliar rupiah," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Puspadaya Amriadi Pasaribu di PN Jaktim, Kamis (15/1/2026).

Dalam perkara tersebut, korban saat itu masih duduk di bangku SMK. Akibat peristiwa itu, anak korban kini putus sekolah. Peristiwa yang dialami anak korban sangat meresahkan dan merugikan anak korban, malahan anak korban menjadi trauma.

"Terkait dengan putusan itu, memang benar anak sekarang sudah putus sekolah, dia trauma, dan dia harus kita lakukan lagi recovery, pemulihan kejiwaannya juga, kemudian juga akan kita usahakan sekolahnya agar berkelanjutan lagi, dan mudah-mudahan nanti akan kuliah juga dan kita urus lagi," tuturnya.

Amriadi menambahkan, saat proses kasusnya berjalan, keluarga anak korban pernah didatangi keluarga pelaku untuk dilakukan intimidasi. Maka itu, anak korban dan keluarga sempat merasa takut dan trauma, maka itu Puspadaya pun hadir memberikan pendampingan pada anak korban dan keluarganya.

"Kita amankan mereka, kita pindahkan dari tempat itu, di mana itu sangat riskan kepada mereka agar tidak terjadi lagi peristiwa yang berikutnya lagi kepada korban. Pada saat kejadian itu, memang kita dampingi untuk melakukan laporan polisi dan langsung kita amankan dia," bebernya.

"Majelis Hakim menyebutkan korban sekarang sudah berada di Solo karena keluarganya yang ada di sana kita pindahkan ke sana, dan nanti pemulihannya kita lakukan di Solo, juga sekolahnya, kemudian nanti langkah-langkah berikutnya kita berkoordinasi dengan pihak P3 yang ada di Solo," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengakui bahwa dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap arus investasi, termasuk ke Indonesia.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap optimistis investasi nasional akan terus tumbuh dengan menjaga faktor-faktor yang berada dalam kendali domestik.

“Yang di dalam kontrol kita itu yang coba kita selalu perbaiki, kita selalu tingkatkan. Terutama dari apa? Dari segi regulasi dan juga kebijakan supaya menjadi environment friendly untuk investasi. Itu yang kita lakukan,” kata Rosan di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Menurut Rosan, konflik dan ketegangan geopolitik internasional merupakan faktor eksternal yang berada di luar kendali Indonesia. Ia mencontohkan berbagai konflik global yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi negara-negara lain.

“Masalah geopolitik itu kan di luar kontrol kita. Itu bukan hanya Indonesia, tapi berdampak ke banyak negara,” ujar Rosan.

Meski demikian, Rosan menegaskan pemerintah fokus memperbaiki aspek-aspek yang bisa dikendalikan di dalam negeri, terutama dari sisi regulasi dan kebijakan agar semakin ramah terhadap investasi.

“Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana regulasi dan kebijakan kita dibuat semakin environment friendly untuk investasi. Itu yang terus kita perbaiki,” katanya.

Rosan mengakui bahwa ketegangan geopolitik dapat berdampak pada investasi global, terutama ketika negara-negara lain lebih disibukkan dengan persoalan internal masing-masing. Kondisi tersebut berpotensi menekan minat investasi keluar negeri.

“Kalau ditanya apakah ada dampaknya, ya pastinya adalah investasi ya. Dampaknya ke negara-negara lain mungkin. Karena contohnya kan negara-negara itu kalau disibukkan dengan masalah internalnya ya mungkin masalah investasinya akan berkurang,” kata dia.

Namun, ia menilai Indonesia memiliki posisi yang relatif kuat karena diversifikasi sumber investasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Selain itu, komitmen investor asing terhadap Indonesia disebut masih tetap tinggi.

“Tapi kita sudah melihat alternatif-alternatif itu kan penyebaran investasinya kita selama ini sudah sangat baik dan negara-negara yang masuk ke kita komitmennya juga masih terus tinggi,” ungkap dia.

Untuk menjaga kepercayaan investor, BKPM terus aktif melakukan komunikasi langsung dengan para investor dan mitra internasional, baik melalui pertemuan tatap muka maupun secara daring. Pemerintah juga secara proaktif mendengarkan kebutuhan investor guna menekan tingkat ketidakpastian.

“Investor sebenarnya tahu risiko-risiko apa saja. Yang mereka tidak suka itu ketidakpastian yang tinggi karena sulit dimitigasi,” jelas Rosan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah berupaya menurunkan tingkat ketidakpastian tersebut agar risiko investasi dapat diukur dengan lebih jelas oleh investor.

Di tengah meningkatnya ketegangan politik global, Rosan menilai persaingan antarnegara dalam menarik investasi juga semakin ketat.

Menurut dia, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara kawasan seperti Malaysia dan Thailand, termasuk dalam sektor strategis seperti pusat data (data center).

Meski demikian, Rosan menilai Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain harga listrik yang relatif lebih kompetitif, bonus demografi, serta stabilitas nasional yang terjaga dengan baik.

“Kita punya advantage, tapi tidak boleh terlena. Kita harus kerja lebih keras lagi karena kompetisinya makin ketat,” tegasnya.

Sebagai informasi, target realisasi investasi tahun 2025, mencapai Rp 1.931,2 triliun atau 101,3 persen dari target pemerintah dan tumbuh 12,7 persen Yoy. Nilai ini, naik dibandingkan target awal tahun 2025 sebesar Rp 1.905 triliun.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA - Pengacara Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara merespons pernyataan kubu tersangka Roy Suryo Cs yang mengkritik pelimpahan berkas kasus dugaan ijazah Presiden ke 7 RI, Joko Widodo atau Jokowi ke Kejaksaan yang dinilai prematur hingga terburu.

"Saya tidak mengerti, apakah justru para tersangkanya tidak serius, 2 bulan loh. Atau penyidiknya yang tidak serius, kalau penyidiknya tidak serius boleh silakan dikritisi penyidiknya, saya juga tidak mau ada sebuah proses perkara tidak equal yah," ujarnya dalam program Interupsi bertema Kasus Dilimpahkan, Roy Suryo Cs Siap Disidang? sebagaimana disiarkan Official iNews pada Kamis (15/1/2026).

Menurut Rivai, soal pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan kubu Roy Suryo Cs tak kunjung dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya hingga akhirnya berkas kasusnya itu dilimpahkan ke Kejaksaan, dia tak mengerti persoalannya. Namun, selama dua bulan sejak Roy Suryo Cs diperiksa sebagai tersangka, seharusnya saksi dan ahli itu sudah bisa diperiksa.

Rivai mengerti apakah penyidiknya yang memang tidak serius ataukah kubu Roy Suryo Cs lah yang tidak serius dalam perkara tersebut. "Pada intinya begini, pemeriksaan tersangka kan sudah dilakukan di bulan November, sudah 2 bulan. Sejak itu kita mendengar tersangka akan mengajukan saksi dan ahli, sampai 2 bulan tidak kunjung juga, persoalannya dimana," tuturnya.

Meski begitu, sebagai korban, pihaknya memiliki hak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk mendesak agar kasus ijazah Jokowi itu bisa segera disidangkan. Bahkan, pihaknya sempat mempertanyakan persoalan itu ke polisi lantaran sudah 2 bulan kasus berjalan, tak kunjung ada kepastian hukum.

Lihat video: Jokowi Buka Suara soal Pertemuan dengan Eggi Sudjana

"Tapi kembali lagi, kami sebagai korban juga punya hak loh di UU Perlindungan Saksi dan Korban, hak untuk segera perkara ini disidangkan. Kami juga mendesak memang penyidik, ini sudah 2 bulan, tidak ada kejelasan. Bahkan kami menyayangkan kok saksi ahlinya malah dibawa-bawa ke gelar (perkara), padahal gelar itu tidak mengikat, harusnya dituangkan dalam BAP baru disitu mengikat secara pro justitia," katanya.

Maka itu, pihaknya mempersilakan jika kubu Roy Suryo Cs mengkritik ataupun mengajukan keberatan perihal pelimpahan berkas kasus tersebut. Namun, pihaknya ingin agar ada kepastian hukum atas kasus dugaan ijazah Jokowi itu.

"Jadi soal itu yang silahkan saja kalau memang ada keberatan, tapi disisi lain kami ingin ini ada kepastian, jangan menjadi alasan untuk menunda-nunda," katanya.

Bisnis.com, PASAMAN - Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatra Barat tengah menyiapkan sebuah langkah solusi yang konkret menyikapi kondisi maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di sejumlah kabupaten dan kota.

Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto mengatakan saat ini Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban PETI tengah gencar melakukan penertiban tambang ilegal di sejumlah titik yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar, seperti penertiban aktivitas tambang ilegal yang ada di Jorong Lubuk Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, pada Kamis (15/1) siang.

“Kegiatan penertiban dan penindakan tegas terhadap aktivitas PETI kami lakukan. Jadi, selain penertiban, kami dari Pemprov Sumbar juga tengah menyiapkan sebuah langkah atau solusi dari persoalan ini,” katanya, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya solusi yang tengah disiapkan itu bersifat jangka panjang, di mana perlu untuk ada skema legalisasi melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Bahkan skema ini, prosesnya masih berjalan di Kementerian ESDM dan diawali dengan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Jadi sudah kami usulkan 301 blok WPR dengan luas sekitar 13.800 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Saat ini masih menunggu keputusan dari Menteri ESDM,” jelas Helmi.

Dikatakannya seiring langkah penertiban dan penutupan tambang ilegal terus dilakukan secara intens, sebagai bentuk peringatan keras bagi oknum yang melakukan aktivitas PETI, Helmi mengimbau masyarakat agar bersabar dan tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami tentu berikan solusi, karena IPR adalah salah satu solusi yang disiapkan pemerintah provinsi,” sebutnya.

Oleh karena penindakan dan penutupan lokasi tambang merupakan salah satu upaya menghentikan kegiatan ilegal tersebut, karena telah memberikan dampak lingkungan yang buruk.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Tasliatul Fuaddi mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk mengkaji dampak lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal di wilayah Kecamatan Rao tersebut.

“Ketika kami tiba di lokasi, kondisi lagi kosong. Tapi sejumlah alat masih kami temukan. Kendati pelakunya tidak ditemukan, ini tidak akan mengurangi komitmen kita untuk terus melakukan penertiban aktivitas PETI di Sumbar” tegasnya.

Selain itu, tim juga mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan tingginya tingkat kekeruhan air sungai dan potensi kerusakan lingkungan. Salah satunya, kondisi alur sungai sudah tidak semestinya lagi, jika terjadi cuaca ekstrem, hal tersebut berpotensi membahayakan masyarakat.

Wali Nagari (Kepala Desa) Padang Matinggi Utara, Muhammad Fauzan memperkirakan aktivitas tambang ilegal di wilayahnya baru berlangsung sekitar tiga bulan terakhir. Sebagai langkah pencegahan, lanjutnya, pemerintah nagari telah memasang spanduk imbauan penghentian PETI.

“Kami dari pemerintah nagari sudah memasang spanduk untuk stop PETI, sesuai kemampuan dan kewenangan yang kami miliki,” kata dia.

Untuk diketahui, penertiban ini dilakukan menyusul semakin maraknya aktivitas PETI di Sumbar, sehingga pemerintah provinsi menilai perlu melakukan penanganan serius. Langkah tersebut diperkuat melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 540/40/BP/X/DESDM-2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin.

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani menilai depresiasi alias pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) tidak menjadi hambatan investasi masuk ke RI. Rosan menilai fluktuasi nilai tukar sudah menjadi salah satu pertimbangan investor sebelum menanamkan uangnya di Indonesia.

Pelemahan nilai tukar yang belakangan terjadi dianggap masih dalam ambang batas yang bisa diterima oleh investor. Rupiah Melemah Menuju Rp17.000 per Dolar AS, Purbaya: Anda Nggak Usah Takut

"Sebetulnya ini kan kalau kita lihat, USD bukan suatu kenaikan yang meningkat terus. Ini masih naik turun. Saya melihat ini masih dalam range yang sangat-sangat acceptable oleh investor luar juga," ujar Rosan usai konferensi pers realisasi investasi Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (15/1) turun 31 poin atau sekitar 0,18% ke level Rp16.896 per dolar AS. Pelemahan mata uang Garuda juga terlihat pada data JISDOR BI, usai jatuh ke Rp16.880/USD.

Rosan menilai calon investor baik asing dan dalam negeri sudah memperhitungkan potensi-potensi yang terjadi akibat pelemahan nilai tukar, misalnya biaya investasi yang membengkak baik dari sisi konstruksi maupun pengadaan bahan baku. Sebab hal tersebut sudah menjadi paket kesatuan dari perencanaan awal investasi kaitannya profil risiko.

"Jadi, mereka sudah memperkirakan pergerakan dari mata uang kita pada saat mereka berinvestasi ke Indonesia. Jadi pergerakan itu masih dalam range yang sangat-sangat acceptable," lanjutnya.

Rupiah Terkapar Sentuh Rp16.896 per Dolar AS, Ini Biang Keroknya



Pada kesempatan itu, Rosan menampik pertumbuhan investasi asing yang melambat sepanjang tahun 2025. Tercatat realisasi investasi asing pada tahun 2025 sebesar Rp900,9 triliun alias hanya tumbuh 0,1% secara tahunan (yoy).

Ia menjelaskan porsi investasi asing yang terkikis itu bukan karena minat investor asing yang melambat. Akan tetapi pertumbuhan investasi dalam negeri yang menguat pesat. Porsi investasi asing yang masuk ke RI tahun 2025 sebesar 46,6 persen, sementara PMDN berkontribusi sebesar 53,4%.

"Sebetulnya bukan PMA-nya yang melambat kalau saya melihatnya, dalam negerinya yang lebih cepat," tambahnya.

Menurut Rosan kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menjadi faktor yang mengerek realisasi PMDN sepanjang tahun 2025. Bahkan porsi investasi asing pada tahun 2026 diproyeksikan bakal makin terkikis akibat investasi yang akan dilakukan oleh Danantara sepanjang tahun.

"Jadi saya yakin sekali bahwa memang akan kenaikan di dalam negerinya, terutama karena faktor danantara itu akan cukup signifikan, sehingga kenaikan secara persentase itu dalam negerinya akan meningkat lebih banyak daripada luar negerinya," pungkas Rosan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Jambi meresmikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pauh yang berlokasi di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun pada Senin (12/1/2026).

Pembukaan KCP tersebut diharapkan dapat memaksimalkan layanan di Bank Jambi bagi masyarakat setempat.

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama (Dirut) Bank Jambi, H. Khairul Suhairi, nasabah bisa melakukan transaksi langsung di KCP yang bertempat di Ruko Bank Jambi Pauh ini.

"Kalau di pasar kan perputaran uang tinggi, bagi pedagang yang ingin menyetorkan hasil dagangan bisa mendatangi langsung KCP kami," jelasnya, dikutip dari laman resmi Bank Jambi, Kamis (15/1).

Nasabah di sekitar Kecamatan Pauh juga dapat melakukan transaksi di KCP baru ini yang telah memiliki ATM.

"Yang memang dikhususkan bagi nasabah yang tidak ingin antri saat pengambilan uang tunai," terangnya.

Selain meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat, kehadiran KCP ini juga diharapkan dapat menambah jumlah nasabah Bank Jambi.