Jakarta (ANTARA) - Indonesian Petroleum Association (IPA) memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik melalui program IPA Goes to Campus di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Jumat.

Kegiatan itu menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjawab tantangan transisi energi sekaligus mendukung optimalisasi sektor hulu migas untuk ketahanan energi Indonesia.

Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong dalam keterangan diterima di Jakarta mengapresiasi atas dukungan dan partisipasi universitas dalam berbagai program Youth@IPAConvex selama beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, kolaborasi akademisi dan industri menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia energi yang kompeten dan siap menghadapi dinamika global.

"Kami berterima kasih atas partisipasi UGM. Kehadiran kami melalui program IPA Goes to Campus merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan industri energi," ujar Marjolijn.

Kegiatan itu juga dilakukan dalam rangka penyelenggaraan IPA Convention & Exhibition (IPA Convex) 2026 mendatang yang akan dilaksanakan pada 20-22 Mei di ICE BSD, Tangerang, menandai penyelenggaraan ke-50 dengan tema 50 Years of Energy Partnership: Shaping the Next Era for Advancing Growth.

Program Youth@IPAConvex juga kembali dihadirkan melalui berbagai agenda seperti student showcase, student visit hingga forum interaksi mahasiswa dengan pelaku industri energi global.

Dalam sesi berbagi pengetahuan, Wakil Ketua Komite Gas & LNG Diwya Satwika Paramartha menyoroti peran strategis gas bumi sebagai jembatan dalam transisi energi.

Berdasarkan proyeksi global, kebutuhan gas bumi diperkirakan terus meningkat pada dekade mendatang karena memiliki intensitas emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan batubara dan minyak bumi.

"Indonesia masih memiliki potensi gas bumi yang sangat besar, dan sejumlah temuan lapangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah gas bumi. Pengembangan sektor ini membutuhkan kolaborasi multidisiplin dan keterlibatan generasi muda," jelas Diwya.

Selain UGM, IPA juga mengunjungi UPN Veteran Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komite Eksplorasi IPA Feriyanto menjelaskan eksplorasi minyak dan gas saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena karakteristik lapangan yang lebih dalam, bertekanan tinggi, dan membutuhkan teknologi yang semakin canggih.

Kondisi tersebut menuntut peningkatan inovasi serta kesiapan sumber daya manusia agar pengembangan energi tetap efisien dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Teknik UGM Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama Prof. Ali Awaludin menyambut positif kolaborasi tersebut.

Menurutnya, industri energi berada dalam fase transformasi yang membutuhkan talenta adaptif dan berpandangan global.

"Kami menjadikan isu transisi energi dan keberlanjutan sebagai fokus pengembangan riset. Sinergi dengan IPA memberi ruang pembelajaran nyata bagi mahasiswa untuk memahami tantangan industri," ujarnya.

Ia mengharapkan kegiatan itu akan memperkuat jembatan antara akademisi dan pelaku industri serta sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengembangan sektor energi nasional yang lebih berkelanjutan.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan penyelundupan hingga underinvoicing yang berkaitan dengan kegiatan penyegelan toko perhiasan Tiffany & Co. di Plaza Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, tim dari Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta menyegel toko perhiasan tersebut lantaran adanya indikasi pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor, Rabu (11/2/2026).

Purbaya mengatakan pihak Bea Cukai menduga ada barang-barang yang diimpor oleh perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu, tetapi tidak diinformasikan dalam pemberitahuan impor barang (PIB).

"Kan dicurigai ini barang selendupan apa enggak, disuruh kasih lihat formulir [PIB], mereka enggak bisa tunjukkan," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun menduga barang-barang perhiasan yang ada di toko dimaksud merupakan selundupan, atau yang dilaporkan dengan nilai lebih rendah dari sebenarnya (underinvoicing).

"Masuknya enggak bayar [bea masuk/pajak dalam rangka impor], sebagian ada yang underinvoicing. Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair, yang menyulitkan saya sehingga income-nya dari bea cukai dan pajak turun," terangnya.

Purbaya pun tidak menutup kemungkinan untuk mengusut apabila ada oknum di Bea Cukai yang bekerja sama dengan pelaku usaha terkait untuk meloloskan barang impor tersebut.

Kanwil Bea Cukai Jakarta menduga adanya pelanggaran terhadap barang-barang yang diimpor pada toko Tiffany & co. itu. Barang-barand dimaksud diduga tidak disertakan dengan PIB.

"Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto di butik Tiffany & Co. di Plaza Senayan, Jakarta, dikutip dari siaran pers.

Upaya penindakan ini sejalan dengan instrusi Purbaya untuk menggai potensi penerimaan di luar yang memang sudah terbiasa dilakukan baik di kepabeanan maupun cukai.

Siswo menyebut saat ini pihaknya baru melakukan penindakan secara administratif. Otoritas tengah mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di toko atau gerai, dan disandingkan dengan barang-barang yang sudah dilaporkan oleh importir ketika pengajuan impor.

Selanjutnya, bea cukai akan mengompilasi data-data perhiasan tersebut, untuk memastikan apabila sudah terdaftar di pemberitahuan impor barang atau tidak.

Apabila belum terdaftar, kata Siswo, pihaknya akan melakukan tindakan yang sesuai ranah semestinya, untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas kepabeanan perusahaan yang dimaksud.

“Sampai saat ini kami masih melakukan penelitian, karena perlu disandingkan antara dokumen yang mereka declare ke kami dengan dokumen yang ada di kami. Jadi untuk jenisnya kami masih lakukan penelitian kembali. Kami sampaikan kembali bahwa yang kami lakukan ini adalah pengawasan masih dalam rangka administratif,” katanya.

Adapun potensi sanksi yang diterapkan apabila perusahaan tersebut terbukti melanggar yakni denda 1.000% dari nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impor (PDRI). Hal tersebut, kata dia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No.17/2006 tentang Kepabeanan.

“Kalau pasalnya kami lebih terkait sanksi administrasi di bidang kepabeanan. Kami mencoba untuk mengeliminir bidang pidana, karena sesuai arahan dari pimpinan yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menggenjot penerimaan negara. Undang-undang Kepabeanan Nomor 17 tahun 2006," ujarnya.

Untuk sementara waktu, Siswo mengatakan pihaknya melakukan penyegelan terhadap toko perhiasan Tiffany & Co. Dia menyampaikan bahwa pemilik toko atau manajemen perusahaan perhiasan bisa memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta.

“Untuk sementara atas barang kami lakukan penyegelan di brankas mereka dan tokonya kami lakukan penyegelan. Kami meminta yang bersangkutan bagian administrasi atau owner untuk memberikan penjelasan ke Kantor Bea Cukai atas barang-barang yang disegel saat ini secara detail, termasuk dalam barang yang melakukan pembayaran pungutan negara pada saat impor atau belum," tegasnya.

Selain toko perhiasan Tiffany & Co di Plaza Senayan yang dilakukan penindakan, ada dua toko lainnya dari brand perhiasan kelas dunia itu, di Plaza Indonesia dan Pacific Place. Dia menegaskan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan wilayah Jakarta.

“Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi. Tidak cuma satu outlet,” ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Desa Sejahtera Astra Temon Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengekspor komoditas gula aren organik ke Malaysia, Australia, hingga Belanda, dengan total ekspor mencapai lebih dari 11 ton.

“Langkah ini menjadi tonggak penting bagi Astra dalam memperluas jangkauan pasar produk unggulan Desa Sejahtera Astra ke pasar global,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Melalui program Desa Sejahtera Astra, masyarakat yang menjadi sasaran program mendapat pendampingan yang konsisten, pelatihan, penguatan kelembagaan, bantuan sertifikasi mutu produk berikut dengan sarana dan prasarana produksi, serta pemasaran produk melalui pameran dan business matching.

Program ini, kata dia, mencatat peningkatan pendapatan petani hingga 50–70 persen dengan 100 persen produk terserap pasar, baik lokal maupun global.

“Diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ucapnya.

Dalam rangka memperkuat daya saing produk, pembinaan dilakukan melalui pelatihan pra-SNI organik, pendampingan penerapan Internal Control System (ICS) Organik, pelaksanaan audit Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta revitalisasi dapur bersih petani guna memastikan pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan sesuai kebutuhan pasar ekspor.

Rencana ekspor meliputi 10 ton ke Malaysia dengan nilai sekitar Rp400 juta, 1 ton ke Belanda (5.000 pcs kemasan 200 gram) senilai sekitar Rp67,5 juta, serta 500 kilogram ke Australia (2.500 pcs mini cube kemasan 200 gram) dengan nilai sekitar Rp67,5 juta.

Sejak diluncurkan pada tahun 2018, program Desa Sejahtera Astra telah menjangkau 1.280 desa di 35 provinsi di Indonesia, dengan 548 desa berhasil melakukan ekspor dan total ekspor mencapai Rp411 miliar pada periode 2021–2025.

Selain program Desa Sejahtera Astra, Astra juga telah membina lebih dari 19.000 UMKM melalui Yayasan Astra dan Grup Bisnis Astra.

Semangat Astra untuk memperluas akses pasar bagi produk unggulan desa dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan sejalan dengan cita-cita Sejahtera Bersama Bangsa serta komitmen mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Layanan perlindungan perangkat AppleCare+ kini resmi tersedia di Indonesia mulai 13 Februari 2026.

Kehadiran layanan ini memberikan kepastian biaya perbaikan bagi pengguna produk Apple jika terjadi kerusakan yang tidak disengaja.

Berbeda dengan garansi standar AppleCare yang hanya menanggung cacat produksi selama satu tahun, AppleCare+ mencakup kerusakan akibat pemakaian seperti layar pecah atau terkena cairan.

Skema biaya perbaikan melalui AppleCare+ diatur secara tetap sesuai dengan jenis perangkatnya.

Untuk pengguna iPhone, biaya penggantian layar atau kaca belakang ditetapkan sebesar Rp499.000.

Jika iPhone mengalami kerusakan lain di luar layar, pelanggan dikenakan tarif Rp1.899.000 per klaim.

Biaya ini jauh lebih terjangkau dibandingkan servis reguler tanpa perlindungan tambahan yang biayanya bisa melonjak tinggi terutama pada model premium.

Pada lini Mac, biaya penggantian layar atau bodi (enclosure) dikenakan tarif Rp1.899.000.

Sementara untuk jenis kerusakan tidak disengaja lainnya pada perangkat Mac, pengguna perlu membayar sebesar Rp 5.599.000 per kejadian.

Di sisi lain, biaya perbaikan untuk Apple Watch berada pada kisaran Rp 1.299.000 hingga Rp 1.499.000 tergantung pada model dan tingkat kerusakan perangkat.

Selain perbaikan fisik, AppleCare+ memberikan keuntungan berupa penggantian baterai tanpa biaya tambahan jika kapasitasnya turun di bawah 80 persen.

Pelanggan juga mendapatkan akses prioritas ke dukungan teknis selama 24 jam sehari.

Layanan ini dapat dibeli bersamaan dengan unit baru melalui Apple Authorised Resellers di seluruh Indonesia untuk menjamin penggunaan komponen asli dan teknisi resmi.

JAKARTA - Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa atau anak pengusaha Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza menganggap tuntutan 18 tahun penjara yang dilayangkan Jaksa telah mengesampingkan fakta persidangan. Baginya, tuntutan itu telah mengabaikan fakta yang diungkap saksi selama persidangan berlangsung.

"Tuntutan pada saya ini mengesampingkan fakta persidangan, bahwa semua saksi yang dihadirkan itu sudah bilang saya tidak terlibat dalam perkara ini. Saya mohon keadilan untuk saya," ujar Kerry usai jalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Kendati demikian, Kerry berharap, Presiden Prabowo Subianto dapat bersimpati atas penanganan kasus yang menerpa dirinya. Ia berharap, Prabowo dapat melihat kasusnya secara objektif.

"Saya berharap sekali dalam situasi ini Bapak Presiden Prabowo bisa melihat kasus saya secara jernih dan objektif beliau adalah negarawan yang hebat dan bijaksana yang saya yakin tidak ingin ada kriminalisasi di negeri ini," ujar Kerry.

"Saya mohon agar keadilan bagi saya. Teman-teman bismillah ya. Semoga Allah melindungi kita semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa atau anak pengusaha Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, dianggap bersalah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Niaga. Kerry pun dituntut hukuman 18 tahun penjara oleh Jaksa.

Sedianya, tuntutan itu dilayangkan oleh Jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

"Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kerry Adrianto Riza oleh karena itu selama 18 tahun," kata Jaksa sambil membacakan nota tuntutan.

Jaksa juga menuntut Kerry membayar denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Kerry juga dituntut membayar uang pengganti Rp 13.405.420.003.854 (13,4 triliun).

"Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 13.405.420.003.854 dengan rincian sebesar Rp 2.905.420.003.854 atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 10,5 triliun atas kerugian perekonomian negara," ujar jaksa.

Jaksa mengatakan harta benda Kerry dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, jika tak mencukupi diganti 10 tahun kurungan.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar jaksa.

Warta Ekonomi, Bandung -

Proyek Aids to Navigation (AToN) berkode INA-24 yang digadang-gadang sebagai pilar modernisasi keselamatan pelayaran nasional kini menuai perhatian serius.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2023, ditemukan kelemahan pengendalian intern pada proyek yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

"BPK mencatat adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sarana navigasi pelayaran yang berdampak pada tidak optimalnya manfaat keselamatan pelayaran dan berpotensi menambah beban negara. Catatan audit itu bukan opini. Itu dokumen resmi negara!" kata Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, Jumat (13/2/ 2026).

Hampir satu dekade sejak disepakati pada 2016, program bernilai 97,1 juta dolar Amerika Serikat itu dinilai belum menunjukkan akselerasi berarti meski dibiayai dengan bunga 0,15 persen per tahun, tenor 40 tahun, dan masa tenggang 10 tahun.

Pendanaan lunak dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Korea Selatan dirancang untuk memperkuat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di 24 lokasi strategis Indonesia. Inisiatif tersebut seharusnya menjadi fondasi pembaruan sistem keselamatan laut nasional, namun pelaksanaannya hingga kini dianggap belum memperlihatkan kemajuan signifikan.

Iskandar menilai situasi tersebut sebagai kondisi yang memprihatinkan. Ia menekankan, kewajiban pembayaran pinjaman tetap berlangsung sementara capaian fisik belum sebanding dengan beban pembiayaan.

"Utangnya berjalan. Bunganya dihitung. Tetapi realisasinya tersendat! Dan yang lebih mengkhawatirkan, dalam satu tahun usia kabinet yang baru, belum terlihat lonjakan manajerial yang berarti untuk menyelamatkan proyek ini dari pola stagnasi lama!" kata Iskandar,

Ia menguraikan, meskipun proyek diinisiasi pemerintahan sebelumnya, ketika kabinet baru terbentuk statusnya telah memasuki tahap pelaksanaan. Dengan posisi tersebut, menurutnya, proyek semestinya telah berada pada fase penyelesaian atau setidaknya mengalami percepatan nyata.

"Dalam praktik tata kelola proyek strategis, tahun pertama kepemimpinan adalah fase konsolidasi dan koreksi. Di situlah kualitas manajemen diuji. Apakah pemimpin baru mampu membaca persoalan lama dan memecahkannya, atau justru ikut terseret dalam pola yang sama!" ujarnya.

Ia menyampaikan, hingga kini belum terlihat peta jalan percepatan yang diumumkan kepada publik. Informasi mengenai restrukturisasi manajemen maupun penyesuaian jadwal secara terbuka juga belum dipaparkan.

Program dengan nilai hampir 100 juta dolar tersebut dinilai berjalan tanpa kepemimpinan yang tegas. Kondisi tersebut memunculkan kesan lemahnya kendali operasional dalam pengelolaannya.

Iskandar menilai persoalan mendasar tidak hanya terletak pada lambannya progres, melainkan ketiadaan rasa urgensi dalam pengelolaan menjadi titik lemah yang paling menonjol. Proyek tersebut dipandang seolah diperlakukan sebagai program rutin administratif. Padahal, pelaksanaannya berkaitan dengan komitmen internasional serta reputasi fiskal Indonesia.

Dalam regulasi pengelolaan pinjaman luar negeri, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.08/2020 mengatur evaluasi dampak keterlambatan terhadap profil utang dan kapasitas fiskal. Dengan demikian, keterlambatan tidak semata menjadi persoalan teknis, melainkan menyentuh kredibilitas pengelolaan keuangan negara.

"Utang tetap aktif dalam pembukuan. Bunga tetap berjalan. Tetapi output fisik tidak berbanding lurus dengan kewajiban pembayaran. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar, yakni apakah ini sekadar hambatan teknis, atau ada problem manajerial yang lebih dalam?" tegasnya.

Dalam struktur pemerintahan, menteri berperan menetapkan kebijakan strategis sementara Direktur Jenderal menjalankan fungsi operasional. Apabila proyek internasional sebesar INA-24 tidak menunjukkan percepatan dalam satu tahun kepemimpinan baru, ia menilai wajar jika efektivitas manajemen dipertanyakan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Manajemen Proyek Strategis mengamanatkan evaluasi berkala dan langkah korektif apabila terjadi deviasi signifikan dari jadwal. Namun hingga kini belum tampak kebijakan perbaikan mendasar yang diumumkan secara terbuka.

Iskandar mengungkapkan, perombakan struktur maupun strategi akselerasi juga belum terdengar tegas. Situasi tersebut dinilai mencerminkan respons manajerial yang belum progresif.

"Situasi ini mencerminkan manajemen yang cenderung reaktif. Padahal proyek internasional menuntut kepemimpinan proaktif, dan sudah terbit surat bersama Kementerian Keuangan bersama Kementerian PPN/Bapenas terkait proyek tersebut. Itu aib kinerja Kementerian Perhubungan saat ini!" tegasnya.

Proyek INA-24 tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan APBN, melainkan menjadi bagian dari relasi bilateral Indonesia dan Korea Selatan. Dalam skema kerja sama seperti ini, mutu pelaksanaan memiliki bobot setara dengan nilai kontrak.

Jika keterlambatan terus berulang, persepsi internasional yang terbentuk bukan sekadar mengenai aspek teknis. Kapasitas manajerial pemerintah turut menjadi sorotan.

"Keterlambatan berulang dapat mempengaruhi kepercayaan pemberi pinjaman terhadap kesiapan Indonesia mengelola proyek-proyek berikutnya. Di dunia keuangan internasional, kredibilitas adalah aset tak berwujud yang mahal!" kata Iskandar.

Ia berpandangan, penyelesaian masalah tidak perlu dilakukan melalui pendekatan represif. Penguatan tata kelola dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk memperbaiki situasi.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 memberikan ruang bagi Kejaksaan Agung melalui Jaksa Pengacara Negara untuk mendampingi proyek strategis. Pendampingan itu dinilai mampu menghadirkan kepastian hukum bagi pejabat yang mengambil keputusan percepatan sekaligus menjaga keuangan negara dari risiko salah kelola.

Tanpa mekanisme tersebut, pejabat kerap menghadapi dilema antara percepatan yang berisiko administratif dan perlambatan yang berpotensi merugikan fiskal. Skema pendampingan dipandang sebagai solusi untuk menyeimbangkan keberanian mengambil keputusan dengan perlindungan hukum.

"Dalam sistem presidensial, menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Evaluasi adalah mekanisme wajar dalam pemerintahan," ujarnya.

Ia menegaskan, apabila proyek yang telah berjalan hampir sepuluh tahun tetap stagnan pada tahun pertama kabinet baru, persoalan tersebut tidak lagi dapat disebut warisan masa lalu. Kondisi itu sudah menjadi cerminan performa saat ini sehingga evaluasi merupakan bagian dari akuntabilitas, bukan isu politis.

"INA-24 seharusnya menjadi simbol modernisasi keselamatan pelayaran Indonesia. Namun hari ini ia lebih menyerupai simbol persoalan manajerial yang belum terselesaikan. Utang berjalan tetapi proyek tetap tersendat. Reputasi pemerintahan Presiden Prabowo dipertaruhkan!" pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak Riza Chalid, Kerry Andrianto Riza dituntut hukuman penjara 18 tahun terkaitkasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Kerry telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara tersebut.

"[Menuntut] menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kerry Andrianto Riza dengan pidana penjara selama 18 tahun," ujar jaksa di PN Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2026).

Kemudian, Kerry juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Selain pidana badan, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp13,4 triliun.

Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun.

"Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp13.405.420.003.854 dengan rincian sebesar Rp2.905.420.003.854 atas kerugian keuangan negara sebesar Rp10,5 triliun atas kerugian perekonomian negara," tutur jaksa.

Selain Kerry, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan

Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT OTM telah dituntut.

Keduanya sama-sama dituntut untuk menjalani pidana 16 tahun dengan denda Rp1 miliar subsider 190 hari. Namun, untuk keduanya dibebankan uang pengganti yang berbeda.

Misalnya, Gading dituntut membayar uang pengganti Rp1,17 triliun dengan rincian sebesar Rp176 miliar atas kerugian keuangan negara dan uang sebesar Rp1 triliun atas kerugian perekonomian negara subsider delapan tahun

Sementara itu, uang pengganti terhadap Dimas sebesar US$11 juta, dan Rp 1 triliun atas kerugian perekonomian negara subsider delapan tahun penjara.

Kerry dan delapan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun. Perinciannya, komponen kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Temuan BPK ini didasarkan pada tujuh klaster penyimpangan utama, yang mencakup sektor ekspor dan impor minyak mentah, impor produk kilang, penyewaan kapal, penyewaan terminal BBM, pembayaran kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya, hingga penyimpangan pada penjualan solar subsidi.

Warta Ekonomi, Bandung -

Amazon bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI) kembali menyelenggarakan Amazon Girls’ Tech Day. Memasuki tahun keempat, inisiatif pembelajaran global ini bertujuan menginspirasi dan mempersiapkan anak perempuan serta perempuan muda untuk menapaki masa depan di dunia teknologi.

Lebih dari 400 siswi dari 10 sekolah di Karawang dan Bekasi berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang diselenggarakan pada 7 Februari 2026. Untuk pertama kalinya di Indonesia, program ini diperluas dengan melibatkan siswi dari jenjang SD hingga SMA. Perluasan ini menjadi langkah strategis Amazon dalam menumbuhkan minat dan kesiapan talenta perempuan sejak usia dini, seiring semakin pesatnya transformasi digital berbasis AI.

Program ini meliputi sesi inspiratif dari para women tech leader terkemuka seperti Riris Marpaung (CEO & Founder GameChanger Studio, Co-Founder Indonesia Women in Game), dan Cecilia Astrid Maharani (VP Data & AI di Mekari). Kegiatan ini juga menghadirkan lokakarya dalam AI, gaming, robotika, dan coding untuk membangun minat terhadap berbagai keterampilan yang penting bagi para perempuan di masa depan.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengapresiasi kolaborasi antara Amazon dan PJI dalam menyiapkan talenta digital perempuan sejak dini.

“Di Kementerian Komunikasi dan Digital, target kami pada tahun 2030 adalah membangun 9 juta talenta digital. Angka tersebut masih belum cukup, dan kami akan meningkatkan target menjadi 12 juta pada 2030. Saya percaya kita perlu mendorong perempuan muda, seperti mereka yang hadir di Girls’ Tech Day, untuk menjadi bagian dari talenta digital masa depan kita," kata Meutya, Jumat (13/2/2026)

"Kami ingin terus mendorong generasi muda dan yakin bahwa semakin banyak anak muda akan memahami manfaat teknologi. Teknologi merupakan sumber pemberdayaan yang kuat, bukan hanya bagi perempuan muda, tetapi juga bagi keluarga dan komunitas mereka, serta pada akhirnya bagi bangsa. Kami akan memperluas makna 3T menjadi Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga untuk mendukung mereka dan seluruh masyarakat Indonesia,” sambungnya.

Kehadiran program ini semakin relevan di tengah pesatnya transformasi dunia kerja akibat perkembangan kecerdasan buatan.

Berdasarkan laporan terbaru AWS dan Strand Partners, lebih dari 18 juta pelaku usaha di Indonesia (28%) telah mengadopsi AI, dengan tingkat pertumbuhan tahunan mencapai 47% pada tahun 2025. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, 57% bisnis di Indonesia masih menghadapi tantangan kesenjangan keterampilan digital, yang menunjukkan pentingnya persiapan talenta sejak usia sekolah.

Indonesia Regional Manager of Data Center Operations Amazon Web Services (AWS), Winu Adiarto, mengungkapkan, Amazon senantiasa berkomitmen untuk membantu membimbing dan melatih talenta generasi masa depan. Indonesia tengah mempersiapkan diri dalam proses adopsi AI.

"Kami mengadaptasi program tahun ini untuk meliputi AI dan teknologi serupa lainnya, sembari memperluas cakupan ke siswi SD. Tujuan kami adalah untuk memicu minat dan membangun rasa percaya diri dalam hal teknologi, sembari membangun rasa percaya diri sejak dini. Melalui Amazon Girls’ Tech Day, kami ingin memastikan bahwa anak perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memahami, menciptakan, dan memimpin di era AI,” jelasnya.

Para peserta telah mengikuti rangkaian workshop yang sesuai dengan usia, mulai dari perkenalan AI dan coding dasar hingga pengembangan game dan robotik untuk pemula. Pendekatan berbasis proyek ini mendorong para siswi untuk memahami konsep teknologi, sekaligus mengembangkan cara berpikir yang lebih luas dan menyelesaikan masalah dengan kreativitas dan kerja sama kolaboratif.

Adapun, Direktur Eksekutif Prestasi Junior Indonesia, Utami Anita Herawati, menekankan pentingnya intervensi sejak usia sekolah dasar untuk menjawab kesenjangan gender di sektor teknologi.

“Melalui kolaborasi dengan AWS di Amazon Girls’ Tech Day 2026, kami ingin menyiapkan talenta digital perempuan sejak dini. Selama ini, bidang AI, gaming, dan teknologi canggih kerap dipersepsikan sebagai ranah laki-laki. Karena itu, kami ingin mematahkan stereotip tersebut dengan memberikan pengalaman nyata dan relevan bagi siswi dari SD hingga SMA. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat menumbuhkan minat, kepercayaan diri, dan aspirasi jangka panjang anak perempuan untuk berkarier di dunia teknologi,” jelasnya.

Sementara itu, Cecilia Astrid Maharani, VP Data & AI di Mekari, mengatakan, saat ini kurang dari 5% perempuan menjadikan teknologi sebagai pilihan karier utama mereka.

"Tidak ada batasan bagi perempuan untuk terlibat di dunia teknologi karena keberagaman perspektif sangat penting untuk inovasi yang bermakna, dan menjadi tanggung jawab kita untuk terus meningkatkan standar di industri ini,” ujarnya.

Riris Marpaung, CEO dan Founder GameChanger Studio sekaligus Co-Founder Indonesia Women in Game, l mengapresiasi upaya Amazon dan Prestasi Junior Indonesia dalam mengenalkan profesi ini kepada pelajar SMA.

Karya game buatan talenta Indonesia semakin diakui di pasar global dan bahkan meraih penghargaan internasional. Dunia gaming kini tidak hanya dipandang sebagai hiburan tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan berbagai keterampilan pribadi seperti komunikasi, empati, dan kepemimpinan.

"Diharapkan para pelajar dapat melihat sektor gaming dan teknologi sebagai ruang untuk belajar dan berkarya serta merasa percaya diri menjadikannya pilihan karier yang menjanjikan di masa depan,” ungkapnya.

Senada dengan Abdullah Mukhlis, Kepala Sekolah PKBM Baitul Hasanah Cikarang, yang turut mengapresiasi penyelenggaraan program ini. “Girls’ Tech Day memberikan pengalaman belajar yang sangat bermakna dan kaya bagi anak-anak, terutama dalam membangun kepercayaan diri, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan bekerja dalam tim.".

"Meskipun sebagian besar siswi kami memiliki keterbatasan akses teknologi, mereka menunjukkan semangat dan antusiasme belajar yang luar biasa sepanjang program berlangsung. Kami bangga melihat mereka membuktikan keterbatasan bukanlah hambatan untuk berprestasi dan berkembang. Program ini tidak hanya membuka wawasan baru, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan,” lanjutnya.

Melalui kolaborasi berkelanjutan antara industri dan dunia pendidikan, AWS dan Prestasi Junior Indonesia berkomitmen untuk terus menciptakan jalur inklusif agar semakin banyak anak perempuan berani bermimpi, belajar, dan berkarya di bidang teknologi.

Secara global, Amazon menargetkan dapat menjangkau lebih dari satu juta anak perempuan dan perempuan muda hingga tahun 2030.

Kampanye kesadaran kesehatan global Pulse Day 2026 kembali digelar pada 1 Maret mendatang. Momentum ini dimanfaatkan untuk mengingatkan masyarakat pentingnya deteksi dini gangguan irama jantung atau aritmia melalui langkah sederhana memeriksa denyut nadi secara mandiri.

Head of Pulse Day Task Force yang juga Chairperson Public Affairs Committee Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS) Dicky Armein Hanafy mengatakan aritmia kerap tidak menimbulkan gejala awal sehingga baru terdeteksi saat komplikasi serius terjadi.

“Gangguan irama jantung sering kali tidak bergejala dan baru diketahui ketika komplikasi sudah muncul. Padahal deteksi dini bisa dilakukan secara sederhana melalui gerakan MENARI, yakni MEraba NAdi sendiRI secara rutin,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Menurut dia, kampanye tahun ini menekankan pentingnya mengenali keteraturan denyut nadi sebagai langkah awal pencegahan. Salah satu jenis aritmia yang menjadi perhatian adalah Fibrilasi Atrium (Atrial Fibrillation/AF) yang diketahui meningkatkan risiko stroke hingga lima kali lipat dan risiko kematian dua kali lipat.

Sekitar 50% kasus fibrilasi atrium, lanjutnya, tidak terdiagnosis karena penderitanya tidak menyadari adanya gangguan irama jantung. Padahal, deteksi lebih awal memungkinkan penanganan medis diberikan tepat waktu untuk menekan risiko komplikasi.

Secara global, Pulse Day 2026 dipimpin APHRS bersama organisasi internasional seperti European Heart Rhythm Association (EHRA), Heart Rhythm Society (HRS), dan Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS), dengan dukungan Arrhythmia Alliance serta World Heart Federation. Di Indonesia, kampanye ini melibatkan kardiolog, rumah sakit, media, dan organisasi masyarakat.

Founder gerakan MENARI yang juga Advisory Board PERITMI/InaHRS Yoga Yuniadi menegaskan pemeriksaan nadi secara mandiri dapat menjadi langkah awal mendeteksi ketidakteraturan irama jantung.

“MENARI dilakukan dengan meraba nadi di pergelangan tangan atau leher selama 30 detik, lalu dikalikan dua untuk mengetahui denyut per menit. Denyut normal berkisar 60–100 kali per menit, namun keteraturan irama juga harus diperhatikan,” jelasnya.

Ia mengingatkan, denyut yang tidak teratur, terlalu cepat, terlalu lambat, atau disertai keluhan seperti pusing, nyeri dada, sesak napas hingga pingsan harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Pemeriksaan lanjutan seperti EKG diperlukan untuk memastikan diagnosis.

Sekretaris Bidang I PERITMI/InaHRS, Ardian Rizal menambahkan dalam dua dekade terakhir Indonesia termasuk wilayah dengan peningkatan prevalensi fibrilasi atrium yang signifikan di kawasan ASEAN. Faktor usia harapan hidup yang meningkat serta perubahan gaya hidup menjadi salah satu pemicu.

“Banyak kasus baru diketahui setelah terjadi stroke. Karena itu deteksi dini menjadi kunci memutus rantai risiko,” katanya.

Menurut dia, perkembangan teknologi wearable device turut membantu skrining awal melalui sensor fotopletismografi (PPG) dan EKG satu sadapan. Namun perangkat tersebut bukan alat diagnosis final dan tetap memerlukan konfirmasi medis.

Pulse Day 2026 diharapkan tidak hanya membangun kesadaran, tetapi juga mendorong masyarakat mengambil langkah konkret menjaga kesehatan jantung. Kebiasaan sederhana memeriksa nadi secara rutin dinilai dapat menjadi upaya preventif untuk menekan angka stroke dan menyelamatkan lebih banyak jiwa.

Warta Ekonomi, Bandung -

PT PLN (Persero) berhasil menuntaskan pembangunan Gardu Induk 150 kilo Volt (GI 150 kV) Konsumen Tegangan Tinggi (KTT) Data Center Bay Microsoft JKT 11 A & B yang berlokasi di kawasan Greenland International Industrial Centre (GIIC), Kota Deltamas, Cikarang, Jawa Barat. Keberhasilan ini ditandai dengan selesainya proses energize yang telah melalui seluruh tahapan teknis sesuai standar.

Penyelesaian proyek ini menjadi wujud nyata komitmen dan konsistensi PLN dalam mendukung pertumbuhan investasi serta pengembangan infrastruktur digital di Indonesia.

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, kebutuhan akan pusat data (data center) terus meningkat. Sebagai infrastruktur yang sangat krusial dan berkaitan langsung dengan keamanan data, pusat data membutuhkan pasokan listrik yang andal, stabil, dan berkesinambungan agar dapat beroperasi optimal selama 24 jam.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT), Widya Anggoro Putro, menegaskan bahwa penyelesaian proyek ini memiliki dampak strategis terhadap kepercayaan investor global untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini mengingat sebagian pengguna data center di kawasan GIIC Cikarang merupakan perusahaan internasional, salah satunya Microsoft, perusahaan teknologi bertaraf dunia.

“Kami bersyukur proyek ini telah rampung dan mulai beroperasi. Kami mengapresiasi kolaborasi yang solid antara PLN dan Microsoft dalam menghadirkan infrastruktur digital berkelas dunia. Ini merupakan wujud komitmen PLN dalam mendukung sektor industri dan perkembangan teknologi nasional. Kepercayaan ini harus terus dijaga dengan memberikan pelayanan terbaik demi mendukung iklim investasi di Indonesia,” ujar Anggoro, Jumat (14/2/2026)

Anggoro menambahkan bahwa PLN memegang peranan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Ketersediaan pasokan listrik yang andal menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modalnya, khususnya di sektor industri. Upaya ini juga sejalan dengan salah satu Asta Cita Pemerintah, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

“Pertumbuhan investasi adalah kunci kemajuan bangsa. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab PLN untuk membuktikan kesiapan infrastruktur ketenagalistrikan nasional. Penyelesaian proyek ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam menghadirkan listrik yang andal bagi pelanggan dan investor,” tambah Anggoro.

Sementara itu, Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Tengah 3 (PLN UPP JBT 3), Haryo Wisnuaji, menyampaikan bahwa penyelesaian proyek ini lebih cepat dari yang ditargetkan sebelumnya yakni pada akhir Februari 2026. Menurutnya, upaya ini adalah komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan serta dukungan terhadap perkembangan investasi di Indonesia.

“Lebih cepat dari yang ditargetkan. Energize GI 150 kV Data Center Microsoft JKT 11 merupakan langkah awal dari komitmen PLN dalam melayani pelanggan Microsoft Data Center. Selanjutnya secara bertahap PLN akan berkomitmen untuk kembali melakukan energize ke pelanggan Microsoft Data Center melalui GI 150 kV Marga Karya dan GI 150 kV Pinayungan. Hal ini merupakan bukti nyata PLN siap memenuhi kebutuhan listrik industri,” kata Haryo.

Haryo menambahkan, listrik merupakan jantung penggerak investasi di Indonesia. Menurutnya, keandalan suplai listrik 24 jam menjadi kebutuhan utama untuk menopang operasional pusat data yang digunakan oleh perusahaan besar berskala multinasional dan internasional di kawasan GIIC–Kota Deltamas.

“Listrik adalah jantung dari perkembangan investasi di Indonesia. Pengguna data center ini merupakan perusahaan-perusahaan besar berskala internasional, termasuk Microsoft. Penyelesaian proyek ini sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan iklim investasi nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mendukung pembangunan proyek ini. Semoga infrastruktur ini dapat beroperasi secara andal dan optimal,” jelas Haryo.

Melalui penyelesaian pembangunan GI 150 kV Data Center Bay Microsoft JKT 11 A & B ini, PLN terus memperkuat perannya sebagai penggerak utama penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan berdaya saing global. PLN berkomitmen untuk menjaga keandalan pasokan listrik bagi pelanggan strategis, mendukung percepatan transformasi digital nasional, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menyatakan merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak akan berdampak pada tenaga kerja.

Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepada Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan pegawai BUMN akan diserap ke dalam entitas hasil konsolidasi.

“Karyawan akan diserap di perusahaan hasil konsolidasi. Tidak perlu khawatir, pasti kami pikirkan yang terbaik untuk masyarakat dan Indonesia,” ujarnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Dony juga optimistis merger BUMN bisa meningkatkan kapitalisasi pasar mereka. Peluang tersebut dapat diraih karena untung perusahaan diharapkan bisa meningkat.

“Karena menjadi efisien. Labanya meningkat. Tentu kapitalisasinya menjadi lebih baik,” kata Dony kepada wartawan

Sebelumnya, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani menyatakan perusahaan BUMN berkontribusi signifikan dari total kapitalisasi pasar. Sehingga menurut dia, posisi Danantara di pasar modal Indonesia sangat penting untuk mendorong penguatan tata kelola dan transparansi pasar modal.

“Hhampir 30% dari total market kapitalisasi pasar yang ada di bursa itu adalah kontribusi dari BUMN kita," ujar Rosan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).

Sebelumnya, pemerintah menargetkan proses merger BUMN karya rampung pada semester II atau Juli - Desember 2026. Langkah ini menjadi tahap akhir setelah rangkaian penyehatan keuangan dan restrukturisasi yang dilakukan dalam dua tahun terakhir.

Dony mengatakan, pemerintah lebih dulu membenahi laporan keuangan dan penurunan nilai aset sebelum masuk ke fase konsolidasi. “Setelah sehat semua, kami lakukan konsolidasi. Tahun ini harus selesai,” ujar Dony ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Menurut dia, penurunan beban utang dan penataan model bisnis menjadi prasyarat utama sebelum merger BUMN karya. Pemerintah ingin memastikan perusahaan hasil merger memiliki fondasi keuangan yang lebih kuat.

Pemerintah juga sudah mengumumkan skema awal pembentukan tiga holding BUMN Karya, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk akan digabung dengan PT PP (Persero) Tbk.

Sedangkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk direncanakan menjadi induk Brantas Abipraya dan Nindya Karya. Adapun, PT Waskita Karya (Persero) Tbk bakal dilebur ke PT Hutama Karya (Persero).

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) masih sanggup untuk menekan beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh . Bahkan dengan utang whoosh, APBN dipastikan belum menyentuh batas defisit 3% dari PDB.

"APBN kita kan cukup untuk itu (selesaikan utang whoosh), tanpa melewati 3 persen (defisit APBN terhadap PDB), pasti ada atau kita lakukan penghematan di tempat lain," ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Purbaya Sebut Belum Diundang soal Utang Whoosh Ditanggung APBN



Namun demikian Purbaya mengaku hingga saat ini belum ada arahan dari Presiden Prabowo untuk menggulirkan APBN untuk menyelesaikan utang Kereta Cepat. Sehingga masih menunggu Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk melakukan restrukturisasi penyelesaian utang.

"Tadi belum ada pembahasan. Saya akan tunggu sampai dapat berita terakhir dari Pak Rosan. Tapi pada dasarnya begitu diputuskan Presiden, saya akan eksekusi," lanjutnya.

Purbaya memastikan proses penyelesaian utang whoosh akan dilakukan secara hati-hati dan tidak akan mengganggu ruang fiskal maupun program-program yang akan dijalankan oleh Pemerintah. Terganjal Utang Whoosh, AHY Blak-blakan soal Nasib Kereta Cepat Jakarta-Surabaya



"Saya akan beresin supaya semuanya berlangsung smooth. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi dari Pak Rosan, jadi saya akan tunggu dulu," tambahnya.

Sebelumnya Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan, penyelesaian masalah utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh sudah masuk dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025.

Dony menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan penjajakan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait utang hingga kerugian yang saat ini masih dimiliki oleh perusahaan patungan dengan China itu.

"Sedang kita lakukan penjajakan, tentu akan kita bereskan (utang kereta cepat) proses itu. Kemarin kan Dirut KAI juga sudah menyampaikan di DPR, kita bereskan, masuk dalam RKAP kita tahun ini," ujarnya saat ditemui di Smesco, Jumat (22/8/2025).

Beban utang PT KCIC menjadi sorotan disamping pendapatan yang minim. Tercatat, perusahaan itu masih menelan kerugian sebesar Rp1,6 triliun pada semester I 2025. Jumlah ini berkurang jika dibandingkan kerugian pada Semester I 2024 sebesar Rp2,3 triliun.

Sekedar informasi, PT KCIC merupakan perusahaan patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok, melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Komposisinya, PT PSBI memiliki 60% saham atas Whoosh, sedangkan Beijing Yawan HSR Co. Ltd memegang porsi 40%. PT KAI dalam hal ini menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 58,53%.