Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah terus mendorong percepatan transisi menuju program biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional. Kebijakan ini ditempuh melalui penguatan sektor hulu hingga hilir, termasuk pembangunan infrastruktur industri pendukung serta optimalisasi pemanfaatan minyak sawit mentah atau CPO dalam negeri.

Strategi penguatan sektor pangan dan industri untuk mendukung implementasi B50 terus dibahas bersama DPR RI. Salah satu langkah konkret datang dari PT Pupuk Indonesia (Persero) yang akan membangun dua pabrik metanol guna mendukung produksi biofuel berbasis CPO.

Direktur Utama Rahmad Pribadi mengatakan, pembangunan pabrik tersebut merupakan upaya mengurangi ketergantungan impor metanol yang selama ini masih tinggi.

“Hari ini metanol kita impor hampir 1,5 juta ton. Tanpa pembangunan pabrik ini, impor bisa meningkat menjadi sekitar 2,5 juta ton. Dua pabrik yang sudah ditugaskan oleh Kementerian Pertanian dan disetujui Danantara akan kita bangun, satu di Lhokseumawe dan satu lagi di Bontang,” ujar Rahmad.

Pabrik metanol tersebut rencananya dibangun di kawasan industri Lhokseumawe, Aceh, serta Bontang, Kalimantan Timur. Kedua lokasi dipilih karena memiliki akses terhadap sumber daya gas dan infrastruktur kawasan industri yang telah tersedia.

Program biodiesel B50 sendiri merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya domestik, khususnya CPO.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah menargetkan pengurangan impor solar melalui pemanfaatan biofuel berbasis CPO. Menurutnya, sekitar 5,3 juta ton CPO akan digunakan untuk menggantikan kebutuhan impor solar tahun ini.

“Target dari Bapak Presiden adalah kita tidak impor solar tahun ini. Kita gunakan CPO kita untuk biofuel B50. Dampaknya juga terlihat pada petani karena kondisi geopolitik global yang memanas justru memberi peluang bagi komoditas sawit kita,” kata Amran.

Ia menambahkan, Indonesia saat ini menguasai sekitar 60 persen pasar CPO dunia. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan ekspor sekaligus pemanfaatan domestik bagi energi terbarukan.

Sekitar 3,5 juta ton CPO akan dialokasikan untuk implementasi program B50 mulai Juli mendatang. Pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kinerja ekspor, seiring peningkatan produksi nasional yang diperkirakan mencapai 6 juta ton.

JAKARTA - Gubernur DKI JakartaPramono Anung melarang ondel-ondel digunakan untuk mengamen di Jalanan. Pasalnya, ondel-ondel merupakan ikon budaya Betawi dan ikon Jakarta.

"Mengenai ondel-ondel, kami sudah membuat keputusan untuk melarang ondel-ondel (dipakai ngamen) di jalanan karena ondel-ondel itu adalah sesuatu trademark atau ikon tentang Betawi, tentang Jakarta," ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta berencana menggunakan ondel-ondel secara meriah pada perayaan ulang tahun ke 500 kota Jakarta nanti. Sebabnya, ondel-ondel merupakan salah satu ikon kota Jakarta.

Pramono menerangkan, Pemprov Jakarta bakal memberikan edukasi pada masyarakat untuk tidak menggunakan ondel-ondel sebagai sarana 'ngamen'. Meski pihaknya belum mengeluarkan sanksi apapun, Pemprov Jakarta tetap melarang penggunaan ondel-ondel sebagai sarana ngamen.

"Bahkan di tahun depan ketika 500 tahun Jakarta ondel-ondel akan kami buat lebih meriah. Nanti tunggu tanggal mainnya. Tentunya kami akan memberikan edukasi bagi pengamen ondel-ondel," tuturnya.

Lihat video: Tanggapan Pramono Anung Terkait Ondel-Ondel Khas Betawi Dipakai Ngamen



Pramono menambahkan, dia telah menginstruksikan pada jajarannya untuk memberikan edukasi pada warga, khususnya para pengamen ondel-ondel. Dia juga telah meminta Satpol PP Jakarta untuk melakukan penertiban pada pengamen ondel-ondel di jalanan saat menemukannya.

"Di tempat-tempat seperti itu saya minta untuk Satpol PP melarang, mengenai sanksi ya menurut saya belum lah, tetapi yang jelas pasti akan dilarang," katanya.

Warta Ekonomi, Bandung -

Gangguan pada sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak dinilai telah meluas dan berdampak pada kepercayaan publik terhadap negara. Indonesian Audit Watch (IAW) menilai persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kendala teknis biasa karena efeknya sudah menyentuh kredibilitas institusi perpajakan.

Situasi tersebut mendorong IAW menyiapkan langkah lanjutan untuk membawa kasus ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Upaya ini difokuskan pada dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan yang dinilai menjadi akar masalah sistem.

Sekertaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menyatakan gangguan Coretax telah memengaruhi sistem perpajakan secara luas. Ia menilai kondisi yang terjadi menunjukkan adanya persoalan mendasar sejak tahap perencanaan.

“Kalau ini hanya masalah teknis, tidak mungkin terus berlarut seperti sekarang. Ini sudah terlalu lama. Artinya ada dugaan yang salah dari hulunya, yakni dari perencanaan,” tegas Iskandar Sabtu (11/4/2026).

Selama ini, publik mengenal Coretax sebagai sistem yang kerap mengalami error, lamban, dan belum stabil. Namun IAW menilai pandangan tersebut tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

Iskandar menjelaskan, sumber masalah berada pada fase awal proyek saat spesifikasi sistem disusun, skema pengadaan dirancang, serta pihak pelaksana ditentukan. Tahap ini dinilai menentukan kualitas dan keberlanjutan sistem.

Coretax dibangun dengan pendekatan Commercial Off-The-Shelf (COTS) melalui sejumlah paket pengadaan strategis. Berdasarkan analisis dokumen resmi, IAW menemukan indikasi bahwa sejak awal proyek berada dalam pengaruh firma global tertentu.

Pada fase awal, PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia (PwC) berperan sebagai agen pengadaan. PT Deloitte Consulting dan PT KPMG Siddharta Advisory terlibat dalam proses seleksi konsultan pengawasan serta manajemen proyek. Sementara keterlibatan Ernst & Young (EY) masih bersifat indikatif dan akan diverifikasi melalui dokumen resmi.

Kondisi tersebut menunjukkan dominasi firma global besar atau Big Four dalam proyek sejak awal berjalan. IAW menilai situasi ini mengarah pada struktur pasar yang sempit dan tidak kompetitif.

Iskandar menegaskan, gangguan Coretax saat ini telah berdampak luas terhadap sistem perpajakan nasional sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap negara.

“Ini sudah sangat mengganggu sistem perpajakan kita. Dampaknya luas, bukan hanya ke wajib pajak, tapi ke kredibilitas negara. Dan jujur saja, ini memalukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, gangguan berkepanjangan pada sistem pajak menunjukkan adanya persoalan yang lebih dalam dari sekadar teknis.

“Kalau dari awal desainnya sudah dikunci oleh ekosistem tertentu, maka ketika sistem bermasalah, kita tidak punya fleksibilitas untuk memperbaiki dengan cepat,” tambahnya.

IAW memastikan langkah yang disiapkan tidak berhenti pada kajian. Lembaga tersebut tengah mematangkan proses untuk mendorong pemeriksaan formal di KPPU dengan fokus pada dugaan pembatasan pasar, spesifikasi yang terlalu eksklusif, serta potensi persekongkolan tender.

Dalam perspektif hukum, dugaan ini berkaitan dengan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang diskriminasi pelaku usaha serta Pasal 22 mengenai persekongkolan tender. Meski demikian, seluruh indikasi tersebut akan diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami tidak menuduh. Kami mendorong untuk diperiksa. Tapi indikasinya sangat kuat dan tidak bisa diabaikan,” kata Iskandar.

IAW menilai kondisi Coretax saat ini merupakan konsekuensi dari keputusan yang diambil sejak tahap awal proyek. Ketika ruang kompetisi dibatasi dan ketergantungan terhadap pihak tertentu terlalu besar, sistem yang dihasilkan berpotensi sulit dikendalikan, mahal dalam pemeliharaan, serta lambat diperbaiki.

Bagi IAW, Coretax bukan sekadar proyek teknologi informasi, melainkan bagian penting dari sistem negara. Karena itu, persoalan yang terjadi dinilai memiliki dampak strategis.

“Kalau sistem pajak kita terganggu karena desain awal yang keliru, maka ini bukan sekadar kegagalan proyek. Ini menyangkut kedaulatan fiskal kita,” pungkasnya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. KPK mengumumkan status hukum Gatut usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan.

Adapun Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal (YOG). Ini artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (11/4/2026).

KPK langsung menahan keduanya selama 20 hari ke depan. Keduanya ditahan di Tahanan Negara (Rutan) cabang Gedung Merah Putih KPK sejak 11-30 April 2026.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 11 sampai 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," imbuh Asep.

Lihat video: Kena OTT! Bupati Tulungagung Tiba di Gedung KPK Hari Ini



Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 20huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jakarta (ANTARA) - PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) memastikan layanan lintasan Tarakan-Sebawang tetap optimal, aman dan berkelanjutan bagi pengguna jasa penyeberangan di tengah pemberlakuan penyesuaian tarif.

"Meski penyesuaian tarif lintasan Tarakan–Sebawang telah diberlakukan sejak Senin (6/04), kami tetap memastikan layanan tetap optimal, aman, dan berkelanjutan," kata Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyebutkan kebijakan itu mengacu pada Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/78/2026 sebagai perubahan ketiga atas regulasi sebelumnya terkait angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Menurut Heru, penyesuaian tarif menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, keselamatan, serta keberlanjutan operasional di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Ia menegaskan kebijakan itu merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung arah kebijakan pemerintah sekaligus menghadirkan layanan yang semakin andal.

“Penyesuaian tarif ini kami lakukan untuk memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan optimal, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa. Kami ingin manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Lintasan Tarakan-Sebawang dilayani oleh KMP Manta berkapasitas 627 GT, yang mampu mengangkut hingga 202 penumpang dan 19 unit kendaraan.

Kapasitas itu menjadi elemen penting dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi logistik di wilayah tersebut.

Sementara itu, General Manager ASDP Balikpapan Muhammad Ramadhani menambahkan sepanjang Januari hingga Maret 2026, lintasan itu telah melayani 1.817 penumpang dan 2.325 unit kendaraan.

Capaian tersebut menegaskan peran strategis lintasan sebagai penghubung vital antarwilayah.

“Ini menunjukkan lintasan Tarakan-Sebawang memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga pergerakan ekonomi dan sosial masyarakat. Kami akan terus meningkatkan kualitas layanan agar semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa,” jelasnya.

Ramadhani mengatakan pembelian tiket di Tarakan kini telah mengadopsi transformasi digital melalui platform Ferizy. Melalui sistem itu, pengguna jasa dapat melakukan reservasi tiket secara mandiri sejak H-60 sebelum jadwal keberangkatan.

Digitalisasi itu tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksi, tetapi juga mengurangi antrean di pelabuhan serta meminimalkan potensi kepadatan kendaraan.

Selain itu, pengelolaan data penumpang dan kendaraan menjadi lebih akurat, sehingga mendukung peningkatan aspek keselamatan dan kenyamanan secara menyeluruh.

Sebagai operator penyeberangan nasional, ASDP berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang andal, efisien dan berkelanjutan.

"Penyesuaian tarif ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan perusahaan dalam memastikan setiap perjalanan tidak hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga menghadirkan pengalaman layanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa," kata Ramadhani.

Tarif terbaru penyeberangan ASDP lintas Tarakan–Sebawang saat ini dan sudah dinaikkan sejak 6 April itu adalah untuk penumpang, dewasa Rp81.000 dan bayi/anak Rp9.100. Sedangkan untuk tarif kendaraan golongan I (sepeda) Rp100 ribu, golongan II (motor) Rp190 ribu dan golongan III Rp310 ribu.

Kemudian, untuk kendaraan penumpang mulai dari Rp1,3 juta - Rp3,2 juta dan kendaraan barang dari Rp1,250 juta hingga Rp3,2 juta.

Tarif ini naik sekitar 15–20 persen dibanding sebelumnya dan lintasan sekitar 48 mil laut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan menghapus pencatatan (delisting) saham 18 perusahaan tercatat. Penghapusan ini akan berlaku efektif pada 10 November 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah para emiten dinilai telah memenuhi kriteria delisting sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham.

"Sehubungan dengan telah terpenuhinya salah satu kondisi sebagaimana tersebut pada Peraturan Bursa Nomor I-N, maka Bursa memutuskan Penghapusan Pencatatan Efek (Delisting) kepada Perusahaan Tercatat yang efektif tanggal 10 November 2026,” tulis BEI dalam keterbukaan informasi, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Salah satu emiten yang menjadi sorotan dalam daftar tersebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.

Alasan delisting: pailit dan suspensi berkepanjangan

BEI menjelaskan, delisting dilakukan terhadap perusahaan yang mengalami kondisi negatif signifikan terhadap kelangsungan usaha dan tidak menunjukkan indikasi pemulihan.

Selain itu, saham perusahaan yang mengalami suspensi perdagangan dalam waktu lama juga dapat dihapus dari bursa.

Dalam ketentuan, suspensi minimal 24 bulan dapat menjadi dasar evaluasi, sementara dalam kasus ini sejumlah emiten bahkan telah disuspensi lebih dari 50 bulan.

Secara umum, 18 emiten tersebut terbagi ke dalam dua kelompok, yakni perusahaan berstatus pailit dan perusahaan dengan suspensi berkepanjangan.

Daftar emiten yang dinyatakan pailit

Berikut tujuh emiten yang akan delisting karena berstatus pailit:

1. PT Cowell Development Tbk (COWL)
2. PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA)
3. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
4. PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS)
5. PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT)
6. PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM)
7. PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE)

Daftar emiten suspensi lebih dari 50 bulan

Sementara itu, 11 emiten lainnya akan delisting karena mengalami suspensi perdagangan lebih dari 50 bulan:

1. PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP)
2. PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
3. PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA)
4. PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS)
5. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)
6. PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY)
7. PT Golden Plantation Tbk (GOLL)
8. PT Polaris Investama Tbk (PLAS)
9. PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL)
10. PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
11. PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)

BEI telah menetapkan tahapan sebelum penghapusan pencatatan efektif dilakukan. Proses diawali dengan pengumuman pada 10 April 2026.

Selanjutnya, perusahaan diwajibkan melaksanakan pembelian kembali saham (buyback) sebagai bentuk perlindungan terhadap investor publik.

Periode buyback berlangsung mulai 11 Mei hingga 9 November 2026. Setelah itu, delisting akan resmi berlaku pada 10 November 2026.

BEI juga mengimbau manajemen emiten untuk segera menyampaikan keterbukaan informasi terkait rencana buyback agar proses berjalan transparan dan tertib.

Kewajiban emiten tetap berlaku

Meski telah diputuskan delisting, BEI menegaskan bahwa kewajiban emiten tidak serta-merta berakhir.

Perusahaan tetap harus memenuhi seluruh kewajiban sebagai perusahaan tercatat hingga tanggal efektif penghapusan saham dari bursa.

"Perusahaan Tercatat yang telah diputuskan delisting tetap memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat, sampai dilakukannya efektif delisting sebagaimana ditetapkan oleh Bursa" tulis BEI.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Insiden tak menyenangkan terjadi kepada CEO OpenAI Sam Altman pada Jumat (10/4/2026).

Rumah yang ditempati oleh pengembang ChatGPT tersebut dilempari oleh bom molotov oleh seorang tersangka berusia 20 tahun.

Melansir Reuters, Polisi San Francisco telah menangkap tersangka pelemparan bom molotov. Dalam sebuah unggahan di X, Departemen Kepolisian San Francisco mengatakan seorang pria tak dikenal melemparkan alat pembakar ke sebuah kediaman di North Beach pada pukul 4 pagi dan kemudian melarikan diri dengan berjalan kaki.

Tak berselang lama, tersangka akhirnya ditangkap dan ditahan setelah polisi menerima panggilan tentang seorang pria yang mengancam akan membakar gedung lain.

Sayangnya pihak kepolisian tak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai motif potensial tersangka melakukan pelemparan bom molotov.

"Untungnya, tidak ada yang terluka. Kami sangat menghargai betapa cepatnya SFPD merespons dan dukungan dari kota dalam membantu menjaga keselamatan karyawan kami," kata juru bicara OpenAI, dikutip dari Reuters, Sabtu (11/4).

Pihak perusahaan kemudian mengatakan bahwa mereka juga membantu lembaga penegak hukum dalam penyelidikan mereka.

Insiden ini terjadi ketika OpenAI menghadapi tekanan yang hebat. Perusahaan baru-baru ini menghadapi reaksi keras atas langkahnya untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintah AS untuk mengizinkannya menggunakan teknologinya dalam operasi militer rahasia, setelah pesaingnya, Anthropic, dan Washington terlibat perselisihan.

Sebuah jajak pendapat NBC News baru-baru ini menemukan bahwa AI kurang populer daripada Imigrasi dan Bea Cukai AS.

Sejalan dengan itu, Sam Altman pun ikut menanggapi insiden yang menimpanya dalam sebuah unggahan blog yang diterbitkan pada Jumat sore.

"Banyak kritik terhadap industri kita berasal dari keprihatinan tulus tentang risiko yang sangat tinggi dari teknologi ini," tulisnya.

Ia pun menilai bahwa dampak konflik yang terjadi saat ini harus dijalankan dengan meredakan retorika dan taktik.

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens buka suara menanggapi pernyataan bernada provokatif Pendiri SMRC Saiful Mujani soal menjatuhkan dan menggalang kekuatan melawan pemerintah Prabowo Subianto. Boni menganggap, perdebatan atas pernyataan Saiful Mujani harus dilandasi dengan pemikiran kuat tentang ilmu politik sebagaimana diuraikannya dalam bukunya.

Hal ini disampaikan Boni Hargens dalam launching dan bedah bukunya berjudul 'Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital' di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). Dalam acara launching tersebut, hadir sejumlah narasumber yang menjadi pembedah buka Boni Hargens tersebut, yakni Guru Besar Ilmu Politik Lili Romli, Peneliti BRIN Syafuan Rozi dan Pengamat Politik Karyono Wibowo.

"Soal apakah pembicara Pak Saiful Mujani kategori makar atau tidak dan lain sebagainya, itu memang perdebatan harus dilandasi pemikiran kuat tentang politik," ujar Boni Hargens di acara tersebut.

Boni Hargens mengatakan, ditinjau dari Ilmu Politik, pernyataan Saiful Mujani bisa ditelaah dari perspektif yang berbeda, yakni perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil. Dari perspektif negara, kata Boni Hargens, pernyataan Saiful Mujani merupakan pra kondisi menuju revolusi karena sudah ada ide dan upaya penggalangan.

"Tetapi dalam perspektif masyarakat sipil, itu adalah kebebasan berpendapat dan juga sebagai suatu bentuk kekecewaan serius terhadap partai-partai politik yang tidak menghadirkan oposisi politik di tengah kekuasaan demokratis. Artinya, omong Pak Saiful dari perspektif masyarakat sipil merupakan sebuah teguran keras dan tamparan bagi partai politik untuk menghadirkan peran oposisi dalam berdemokrasi," jelas Boni Hargens.

Lihat video: Rencana Besar Impor BBM dari Rusia & AS: Boni Hargens Ungkap Kondisi Indonesia



Karena itu, kata Boni Hargens, cara pandang negara terhadap pernyataan Saiful Mujani tidak salah karena berpotensi mengganggu kepentingan umum dengan adanya pra kondisi menuju revolusi. Hanya saja, kata Boni Hargens, pemerintah ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil.

"Sebuah pemerintahan yang ideal, itu adalah bagaimana menjaga keseimbangan di antara 2 paradigma yang bertentangan ini. Jadi, mengambil keputusan dengan tetap menjaga perspektif masyarakat sipilnya dan tetap mempertahankan kepentingan negara," jelas Boni.

Dalam dinamika politik di Indonesia, kata Boni Hargens, bukunya memiliki relevansi dengan menghadirkan fondasi konseptual, teoritis dan keterkaitan ilmu politik dengan perkembangan era digital saat ini. Boni mengaku bukunya akan menyegarkan ingatan semua orang yang berminat dengan ilmu politik yang mengalami perkembangan dinamis dan kompleks mulai dari zaman klasik di Athena pada era Sebelum Masehi hingga zaman kontemporer yang ditandai dengan kebangkitan teknologi digital.

"Banyak mereka yang berada di parlemen atau di institusi negara lain juga tidak memiliki pemikiran, basis epistemik yang kuat tentang demokrasi misalnya, sehingga banyak pelaku kekuasaan itu tidak memahami keseimbangan di dalam hubungan antara negara, masyarakat dan pasar atau antara eksekutif, legislatif dan yudikatif," jelas dia.

Selain itu, kata Boni, buku yang dilaunching tersebut memberikan penegasan semua masyarakat untuk diundang untuk saling menjaga dan menopang kepentingan negara. Karena itu, dia menekankan pentingnya stabilitas nasional yang membutuhkan solidaritas dan partisipasi masyarakat. Dalam bukunya, Boni juga menyinggung soal politik sebagai sistem seperti demokrasi dan ilmu inteligen. Menurut Boni, demokrasi dan intelijen saling berkorelasi satu sama lain dalam menjaga kepentingan nasional.

"Mengapa kajian intelijen dimasukkan di buku ini? Karena memang ilmu inteligen itu punya korelasi yang kuat dengan ilmu politik, yaitu diikat oleh kepentingan negara tadi. Bahwa ilmu politik punya korelasi dengan ilmu intelijen dalam konteks pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan negara dan juga kepentingan nasional secara umum," tutur Boni.

"Karena inteligen itu mata dan telinga negara tentu saja tugasnya mengamankan kepentingan nasional termasuk di dalamnya kepentingan negara sebagai sebuah sistem. Ilmu politik tentu saja juga membahas soal kekuasaan, kepentingan negara, keamanan dan sebagainya, jadi ilmu dan ilmu Intelijen nggak berbeda, tetapi saling melengkapi, hanya memang perdebatan di seluruh dunia bagaiman mempertemukan pendekatan intelijen yang menganut kerahasiaan dan demokrasi yang menganut keterbukaan. Di situlah penting jalan tengah," pungkas Boni menambahkan.

Buku Ilmu Politik Boni Hargens ini terdiri dari 582 halaman yang terbagi dalam 10 bab dengan sejumlah pembahasan inti, mulai dari topik terkait teori dan pendekatan ilmu politik, kekuasaan dan negara, sistem politik, ideologi politik, partai politik dan pemilu, pengaruh teknologi digital terhadap ilmu politik serta intelijen dan demokrasi di era digital. Buku Boni Hargens ini sudah dicetak 2 kali, yakni pada Oktober 2025 dan Februari 2026.

Boni Hargens sendiri merupakan intelektual muda kelahiran Manggarai, Flores, NTT. Boni sempat mengenyam pendidikan filsafat di STF Driyarkara sebelum akhirnya menempuh studi ilmu politik di Universitas Indonesia. Boni juga mengikuti perkuliahan pascasarjana di Program Studi Asia Tenggara di Universitas Humboldt di Berlin dengan beasiswa dari KAAD sebelum akhirnya meraih gelar doktor filsafat di bidang Kebijakan Publik dan Administrasi dari Universitas Walden, Minneapolis, Amerika Serikat.

Disertasi doktoral Boni merupakan perkawinan teori kartel dan teori oligarki dalam proporsi baru yang disebut "kartelisasi oligarkis" dengan fokus pada dinamika politik Indonesia sesudah Rezim Soeharto (1966-1998). Disertasi doktoral Boni Hargens ini terbit menjadi sebuah buku di Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 2020 dan masih dijual terbuka di situs dunia seperti Amazon dengan judul 'Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia'.

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengungkap alasannya menggelar acara Halalbihalal bersama warga Jakarta. Kegiatan tersebut digelar di Taman Fatahillah atau kawasan Kota Tua Jakarta, pada Sabtu (11/4/2026) malam.

Pria yang akrab disapa Bang Doel ini menyampaikan bahwa dipilihnya Taman Fatahillah sebagai tempat warga Jakarta berkumpul malam ini, bukan tanpa makna. Menurut Doel, di tempat inilah, sejarah pernah ditulis, dan di tempat ini juga akan kembali menulis ulang masa depan.

"Jakarta adalah kota yang tidak pernah meninggalkan akarnya sebagai kota global yang tetap berbudaya," kata Bang Doel.

Sepanjang tahun ini, Jakarta telah menunjukkan wajahnya sebagai kota yang hidup dalam keberagaman melalui berbagai perayaan lintas agama dan budaya; mulai dari Christmas Carol kolosal, Imlek kolosal, Festival Ogoh-ogoh, hingga Jakarta Bedug kolosal.

"Semua itu bukan sekadar perayaan, melainkan penegasan bahwa Jakarta berdiri di atas fondasi toleransi dan kebersamaan," ujarnya.

Lihat video: Mewah atau Sederhana? Intip Unboxing Isi Bingkisan Halalbihalal Istana yang Viral!



Menurut Doel, dari harmoni inilah lahir sebuah kepercayaan, dan dari kepercayaan ini, Jakarta hari ini bisa diakui sebagai kota teraman nomor dua di kawasan Asia Tenggara.

"Capaian ini tidak lahir dari kebetulan, ini adalah hasil dari kedewasaan kita sebagai warga kota, hasil dari kesadaran kita bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat," katanya.

Surabaya: Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui penyediaan dan distribusi energi yang andal, aman, dan merata di seluruh Indonesia.

Sebagai subholding downstream dari Pertamina, perusahaan terus memperkuat infrastruktur energi serta memastikan keberlanjutan pasokan, khususnya LPG, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menegaskan bahwa keandalan distribusi energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama perusahaan.

“Kami berkomitmen menjaga pasokan LPG nasional terus tersalurkan dan terdistribusi secara merata. Melalui dukungan infrastruktur seperti Ship-to-Ship (STS) Kalbut, Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi energi dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara optimal, sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional", ujar Roberth dalam keterangan tertulis, Sabtu, 11 April 2026.

Distribusi energi jadi prioritas utama

Dalam implementasinya, Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi LPG nasional melalui optimalisasi sarana terintegrasi, mulai dari ketersediaan armada kapal untuk distribusi laut, skid tank untuk distribusi darat, hingga peningkatan pengawasan di SPPBE, agen dan pangkalan resmi.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok tetap terjaga serta distribusi berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya tersebut didukung oleh keberadaan mothership STS Kalbut yang berperan sebagai pusat layanan transfer LPG utama di Perairan Teluk Kalbut, Situbondo, Jawa Timur.

Fasilitas strategis ini menjadi simpul distribusi penting dalam proses bongkar muat LPG dari kapal tanker induk (mothership) ke kapal yang lebih kecil untuk selanjutnya disalurkan ke berbagai wilayah.

Mengenal STS Kalbut

STS Kalbut yang telah beroperasi sejak tahun 1995 dengan luasan area laut mencapai 3,92 km² merupakan bagian dari Terminal BBM Tanjungwangi dan memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional.

Area Manager Communication, Relations, and CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan bahwa STS Kalbut tidak hanya menopang distribusi LPG di Jawa Timur, tetapi juga menjangkau wilayah yang lebih luas.

“Eksistensi STS Kalbut merupakan urat nadi energi Indonesia yang menjadi tulang punggung suplai LPG. Tidak hanya Jawa Timur, tetapi juga mencakup Bali, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Kalimantan, hingga Sulawesi,” ujarnya.

Di wilayah Jatimbalinus, STS Kalbut mendukung distribusi ke Terminal LPG Surabaya, Terminal LPG Tanjungwangi, Terminal LPG Manggis, Terminal LPG Ampenan, dan Terminal LPG Bima dengan kapasitas suplai reguler yang bervariasi, mulai dari 1.700 metrik ton hingga 10.000 metrik ton.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan LPG di Jawa Timur, pada 8 April 2026 telah sandar kapal kargo dengan muatan sebesar 44.839 metrik ton di STS Kalbut yang selanjutnya didistribusikan ke berbagai terminal, antara lain Gresik dengan muatan 10.000 metrik ton, ditambah suplai dari kilang TPPI sebesar 1.000 metrik ton, Surabaya dengan muatan 8.000 metrik ton dan saat ini dalam proses bongkar, dan Banyuwangi dengan muatan 2.500 metrik ton.

Melalui optimalisasi infrastruktur dan penguatan sistem distribusi ini, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan LPG tetap terjaga guna mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional.

(ANN)

JAKARTA - Perempuan memainkan peran strategis dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi berbasis lingkungan di tengah krisis iklim. Keterlibatan mereka dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong praktik perhutanan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

Temuan ini mengemuka dalam buku Echoes of Partnership yang diterbitkan KONEKSI, yang merangkum kolaborasi riset Indonesia dan Australia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan transformasi ekonomi hijau.

“Di banyak tempat terdapat women champions yang menjadi garda terdepan dalam melindungi hutan dari praktik illegal logging, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem,” ujar peneliti BRIN, Lilis Mulyani dalam pernyataannya dikutip, Sabtu (11/4/2026).

Ia menjelaskan, perempuan tidak hanya berperan dalam menjaga hutan, tetapi juga mendukung ketahanan penghidupan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Namun demikian, kesetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dalam perhutanan sosial masih menghadapi tantangan di lapangan meskipun secara regulasi telah diakomodasi.

Menurut Lilis, perempuan cenderung terlibat dalam aspek konservasi dan perlindungan biodiversitas, sementara laki-laki lebih dominan pada pemanfaatan ekonomi hutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan hingga 20–30 persen dalam pengelolaan perhutanan sosial.

Selain itu, buku tersebut juga menyoroti pentingnya transisi menuju ekonomi sirkular sebagai bagian dari strategi menghadapi krisis iklim. Pendekatan ini dinilai mampu mengurangi limbah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

Peneliti Monash University, Tanvi Maheswari, menyatakan bahwa implementasi ekonomi sirkular, seperti dalam program pemulihan Sungai Citarum, dapat dilakukan melalui pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, mulai dari pengurangan limbah hingga pemanfaatan kembali material bernilai.

“Permasalahan iklim tidak dapat diselesaikan dengan satu regulasi, karena setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda,” ujarnya, menekankan pentingnya pendekatan berbasis lokal dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Sementara itu, pemerintah mengakui tantangan dalam upaya adaptasi perubahan iklim masih cukup besar, terutama terkait keterbatasan pendanaan dan koordinasi antar lembaga. Hal ini menjadi perhatian dalam memperkuat implementasi kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, buku Echoes of Partnership menegaskan bahwa krisis iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pelibatan kelompok rentan, termasuk perempuan, menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Peluncuran buku ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Summit 2026, yang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas negara dalam menghadirkan inovasi untuk pembangunan ekonomi hijau yang inklusif dan tangguh terhadap perubahan iklim.

JAKARTA - Organisasi masyarakat (Ormas) Jaga Nusantara Bersama (Jagatara) berkomitmen mendukung dan mengawal program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Jagatara juga mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Halal Bihalal yang berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jagatara, Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Jumat, 10 April 2026.

Ketua Dewan Pembina Jagatara Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto mengajak seluruh keluarga besar Jagatara untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Serta turut menyukseskan berbagai program pemerintah.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya keluarga besar Jagatara, mari kita jaga kerukunan dalam bingkai NKRI. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Kita harus bersama-sama mengawal dan mendukung program-program pemerintah demi kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya, Sabtu (11/4/2026).

Halal bihalal nasional ini dihadiri oleh para perwakilan ketua dan anggota Jagatara dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hadir juga Para Ketua DPD Sumatera Utara, Jakarta, Riau, Aceh, dan lainnya

Lihat video: Mewah atau Sederhana? Intip Unboxing Isi Bingkisan Halalbihalal Istana yang Viral!



Ketua Umum Jagatara Edy Koesriadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Halal bihalal nasional ini harus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan soliditas antaranggota.

“Terima kasih kepada seluruh perwakilan ketua dan anggota dari seluruh Indonesia yang telah menyempatkan hadir dalam acara Halal Bihalal di Kantor DPP Jagatara ini. Semoga momentum ini semakin mempererat tali silaturahmi dan memperkuat soliditas organisasi,” ujar Edy



Sekjen Jagatara M. Arif Fahrizal mengatakan, sebagai ormas yang memiliki program pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial, Jagatara tentunya berkomitmen menjadi ormas yang mandiri dalam melakukan kegiatan dan membantu pemerintah dalam mendongkrak pertumbuhan dan kestabilan ekonomi nasional.

Arif melanjutkan, Jagatara saat ini telah terbentuk di 26 DPD Provinsi. Serta telah berkontribusi membantu pemerintah menyukseskan berbagai program andalan Presiden Prabowo Subianto.

"Memanfaatkan Program MBG sebagai pengembangan ekosistem ekonomi dan juga Program Pendamping Halal dari BPJPH untuk membatu UMKM mendapatkan sertifikasi halal merupakan dua program unggulan yang saat ini sedang dijalankan," tuturnya.