Komdigi Minta Platform Digital Validasi Pembuat Konten, Ada Ratusan Ribu Hoaks
Komdigi dorong platform digital verifikasi konten kesehatan untuk cegah hoaks. Kolaborasi dengan Kemenkes dan platform digital diharapkan tingkatkan literasi.
(Bisnis.Com) 23/04/26 18:31 200922
Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong platform digital untuk melakukan verifikasi akun yang dinilai legitimate dalam memproduksi konten kesehatan, di tengah maraknya penyebaran hoaks kesehatan.
Platform digital adalah ekosistem online yang memungkinkan individu untuk membuat, mengunggah, dan membagikan karya mereka kepada audiens luas, sekaligus mendapatkan penghasilan.
Beberapa platform digital yang digunakan oleh pembuat konten dalam menyebarkan informasi adalah Instagram, TikTok, YouTube, platform X, dan lain sebagainya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai hoaks kesehatan menjadi salah satu tantangan paling serius di ruang digital karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat.
“Selain hoaks politik itu, yang kedua hoaks kesehatan saya kira yang paling viral. Karena kesehatan concern semua orang,” kata Nezar dalam keterangan yang dikutip dari laman Komdigi, Kamis (23/4/2026).
Dia menjelaskan, penyebaran hoaks kesehatan sulit dikendalikan apabila hanya mengandalkan patroli siber dan mekanisme aduan konten.
Pasalnya, jumlah konten yang beredar bisa mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pendekatan dari hulu dengan melibatkan platform digital dalam pengelolaan konten kesehatan.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian penanda atau keterangan pada konten untuk membantu publik memahami sumber informasi.
“Di hulunya itu dengan kita membuat kesepakatan bersama dengan platform untuk melakukan semacam verifikasi akun yang legitimate untuk membuat konten-konten kesehatan,” kata Nezar.
Dia menegaskan, pendekatan ini bukan untuk membatasi masyarakat dalam berbagi informasi, melainkan memberikan konteks agar publik dapat menilai kredibilitas suatu konten. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah informasi disampaikan oleh tenaga kesehatan berlisensi atau bukan, sehingga bisa lebih waspada dalam menyikapi konten yang beredar.
“Sekarang yang mengaku dokter banyak. Siapa yang validasi dia dokter?” ujarnya.
Lebih lanjut, Nezar menilai perlu adanya dasar kebijakan bersama antara Komdigi dan Kementerian Kesehatan guna memperkuat koordinasi, termasuk dengan platform digital.
“Mungkin yang kita garis bawah ya itu tadi ya. Supaya lebih enak nanti pengaturannya dan juga follow-up-nya, kita usulkan ada MoU antarmenteri Menkomdigi dengan Menkes,” katanya.
Pendekatan ini akan berjalan berdampingan dengan mekanisme penanganan konten berbahaya. Namun demikian, Nezar menekankan langkah pencegahan tetap menjadi kunci utama.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan platform digital, pemerintah menargetkan penanganan hoaks kesehatan dapat dilakukan lebih efektif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam memilah informasi.
#platform-digital #validasi-konten #hoaks-kesehatan #verifikasi-akun #konten-kesehatan #penyebaran-hoaks #informasi-kesehatan #kredibilitas-konten #tenaga-kesehatan #kebijakan-komdigi #kolaborasi-linta