Ancaman Krisis Ekonomi-Ekologi, Korporasi Harus Berbasis HAM
Krisis ekonomi dan ekologi menuntut bisnis patuhi HAM. Regulasi global dan nasional didorong untuk memastikan korporasi bertanggung jawab, cegah dampak buruk pada masyarakat dan lingkungan.
(Kompas.com) 30/04/26 11:41 207405
JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman krisis ekonomi dan ekologi membuat prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) harus diterapkan dalam menjalankan bisnis.
Pengacara sekaligus Founder Haris Azhar Law Office Haris Azhar, menyebut saat ini pemenuhan standar HAM menjadi tren global.
Negara-negara maju seperti Perancis, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman mengharuskan korporasi memenuhi prinsip HAM.
“Regulasi terkait HAM bukan lagi sekadar indikator atau formalitas belaka. Ini adalah standar korporasi global yang wajib dipenuhi,” kata Haris dalam diskusi diskusi Indonesia Business and Human Rights Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Adapun diskusi digelar Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) bersama Haris Azhar Law Office.
Menurut Haris, saat ini semua pihak seharusnya tidak lagi meributkan alasan bisnis dan pemenuhan HAM menjadi satu isu penting.
Alih-alih berdebat, seharusnya Indonesia bisa membangun sistem tata kelola bisnis yang aman bagi masyarakatnya.
“Untuk memitigasi dampak buruk terhadap masyarakat secara nyata,” ujar Haris.
Outlook Bisnis and Human Rights (BHR) itu mendorong perubahan aturan pemenuhan HAM dari yang bersifat sukarela menjadi suatu kewajiban.
Perusahaan harus mengidentifikasi, memitigasi, mencegah, dan mempertanggungjawabkan dampak bisnis terhadap HAM dan lingkungan.
Dokumen itu juga memandang, korporasi dalam waktu ke depan harus dituntut menempatkan bencana menjadi variabel risiko inti dalam bisnisnya.
“Guna memastikan operasi bisnis tidak memperburuk dampak bencana terhadap daya dukung lingkungan dan komunitas sekitar,” kata Haris.
Kutukan Sumber Daya Alam
Persoalan pemenuhan HAM dan lingkungan dalam bisnis juga disorot Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.
Ia menyebut, terdapat fenomena “kutukan sumber daya alam” yang terjadi di daerah-daerah dengan kekayaan mineral seperti Morowali, Maluku Utara, dan Manado.
Di Maluku Utara misalnya, data pertumbuhan ekonomi melejit hingga 35 persen, didorong sektor pertambangan nikel.
“Namun ironisnya, masyarakat lokal justru tersingkir dan angka kemiskinan tetap menjadi yang tertinggi di wilayah timur Indonesia,” kata Willy.
Politikus Partai Nasdem itu menilai, tidak adanya regulasi mengenai pemenuhan HAM dalam bisnis menjadi persoalan mendasar di Indonesia.
Korporasi resmi beroperasi secara eksploitatif sementara praktik tambang ilegal yang merusak sumber air warga juga masih marak.
“Investasi senilai triliunan rupiah masuk, tetapi laporan di lapangan menunjukkan adanya korban jiwa dan eskalasi konflik horizontal,” tutur Willy.
Pemerintah Sedang Siapkan Regulasi
Dalam forum yang sama, Plt. Direktur Pengembangan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian HAM Sofia Alatas, mengatakan pemerintah saat ini sedang menyiapkan regulasi yang mengharuskan korporasi memenuhi HAM.
Aturan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang saat ini masih digodok.
Proses pembentukan Perpres itu menyoroti dampak perusahaan terhadap lingkungan, status tanah masyarakat adat, dan perlindungan data.
“Rencananya, kebijakan Uji Tuntas HAM (HRDD) ini akan diwajibkan (mandatory) pada tahun 2028 bagi perusahaan dengan lebih dari 2.000 karyawan,” jelas Sofia.
Sementara itu, pihak Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyebut sektor nikel Indonesia saat ini diawasi dengan ketat.
Komite Environmental, Social, and Governance (ESG) APNI Noormaya Muchlis, mengatakan Indonesia menyuplai 65 persen nikel dunia.
Perusahaan nikel dihadapkan pada biaya bahan baku yang mahal imbas perang dan sorotan dunia terhadap berbagai kasus kecelakaan kerja.
Dalam dua tahun ke depan, APNI akan meluncurkan standar ESG yang memuat 16 parameter agar industri pertambangan bisa beroperasi dengan lebih bertanggung jawab.
“Industri nikel juga disorot tajam terkait rentetan kegagalan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) seperti ledakan smelter, kesenjangan sosial, hingga konflik lahan dengan masyarakat adat,” kata Maya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#dampak-lingkungan #industri-nikel #hak-asasi-manusia #regulasi-bisnis