Dunia Usaha Masuk Mode Bertahan, PHK Tak Lagi Jadi Isu Utama
Dunia usaha memasuki mode bertahan di Kuartal II 2026 akibat ketidakpastian global, biaya produksi naik, dan daya beli melemah. Prioritas kini: menjaga keberlangsungan, bukan PHK.
(Kompas.com) 05/05/26 07:48 211125
JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki Kuartal II 2026, dunia usaha yang tengah tertekan akibat ketidakpastian global, mulai masuk ke mode bertahan hidup.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan, adanya konflik geopolitik sejak awal tahun ini menyebabkan biaya produksi meningkat.
Sementara di dalam negeri, daya beli masyarakat tengah melemah. Kedua faktor ini memberikan tekanan kepada dunia usaha nasional.
"Business penuh tantangan dan ketidakpastian. Biaya produksi naik, di lain sisi daya beli melemah. Jadi benar kita business survival mode lebih dahulu dibanding pemerintah," ungkapnya kepada Kompas.com, Senin (4/5/2026).
Bob menegaskan, dalam kondisi saat ini, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan lagi menjadi fokus utama pelaku usaha.
Prioritas perusahaan, kata dia, adalah menjaga keberlangsungan bisnis di tengah tekanan yang ada. "Jadi bukan issue PHK lagi tapi survival usaha," kata Bob.
Isu PHK tidak lagi menjadi isu utama saat ini bukan karena pelaku usaha tidak peduli dengan nasib pekerja, melainkan karena isu ini dapat dicegah atau dicari jalan tengahnya agar tidak merugikan kedua belah pihak.
Dia mengungkapkan, upaya untuk menekan potensi PHK lebih banyak ditentukan oleh hubungan industrial di tingkat perusahaan.
Karena itu, komunikasi antara manajemen dan serikat pekerja menjadi faktor kunci. "Kunci menghindari PHK adalah bipartite antara perusahaan dan serikat pekerja. Bagaimana komunikasi dibangun dan mutual trust," ucapnya.
Di sisi lain, dunia usaha tidak dapat terlalu berharap pada dukungan insentif dari pemerintah.
Hal ini seiring dengan kondisi fiskal yang dinilai semakin terbatas.
Oleh karenanya, pelaku usaha diperkirakan akan lebih mengandalkan strategi internal untuk bertahan, sembari menjaga agar risiko PHK dapat ditekan di tengah tekanan bisnis yang masih berlangsung.
"Saat ini sudah tidak bisa bicara insentif karena ruang fiskal praktis tertutup. Pemerintah sekarang juga butuh likuiditas, terutama untuk menopang subsidi yang membengkak," tuturnya
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#daya-beli-melemah #dunia-usaha-survival-mode #biaya-produksi-meningkat #hindari-phk