Utang Negara Hampir Rp 10.000 Triliun, Masihkah Kita Tenang?
Saat kehidupan sehari-hari terasa makin berat, sementara utang negara terus meningkat, publik mulai mempertanyakan: utang ini dipakai untuk siapa?
(Kompas.com) 10/05/26 06:05 216776
KETIKA angka utang pemerintah mendekati Rp 10.000 triliun, publik spontan bertanya: apakah Indonesia sedang baik-baik saja? Angka itu terdengar sangat besar, bahkan sulit dibayangkan oleh masyarakat biasa.
Di tengah harga kebutuhan pokok yang terasa mahal, daya beli belum pulih sepenuhnya, dan lapangan kerja masih kompetitif, angka utang negara mudah memunculkan kecemasan.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga soal psikologi publik: apakah negara masih mampu mengendalikan arah fiskalnya?
Secara hukum dan ukuran fiskal internasional, posisi utang Indonesia sebenarnya masih berada dalam batas aman.
Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di kisaran 40 persen lebih, masih di bawah batas maksimal 60 persen sesuai Undang- Undang Keuangan Negara.
Dalam berbagai forum, pemerintah juga menegaskan bahwa struktur utang Indonesia relatif terkendali, tenor cukup panjang, dan risiko gagal bayar rendah. Namun, masalah terbesar sering kali bukan pada angka, melainkan pada rasa.
Ketika angka fiskal tidak bertemu realitas rakyat
Bagi masyarakat, angka rasio utang tidak selalu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang dirasakan publik adalah harga pangan, biaya sekolah, cicilan rumah, ongkos transportasi, dan peluang kerja.
Ketika kehidupan sehari-hari terasa makin berat, sementara utang negara terus meningkat, publik mulai mempertanyakan: sebenarnya utang ini dipakai untuk siapa?
Di titik inilah negara menghadapi tantangan komunikasi yang serius.
Selama ini penjelasan tentang utang terlalu teknokratis. Publik disuguhi istilah “rasio aman”, “defisit terkendali”, atau “fiskal ekspansif yang terukur”.
Padahal rakyat ingin jawaban yang sederhana dan konkret. Jika utang naik, apa manfaat langsung yang mereka rasakan? Apakah jalan lebih baik? Apakah lapangan kerja bertambah?
Apakah UMKM lebih mudah mendapat modal? Apakah pendidikan dan kesehatan menjadi lebih terjangkau?
Dalam teori public trust, stabilitas ekonomi modern tidak hanya ditentukan oleh data makro, tetapi juga oleh persepsi dan rasa percaya masyarakat terhadap arah kebijakan negara.
Ketika masyarakat merasa jauh dari manfaat pembangunan, maka angka pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas fiskal menjadi kehilangan makna psikologisnya.
Utang pada dasarnya bukan sesuatu yang haram dalam ekonomi modern. Amerika Serikat, Jepang, bahkan banyak negara maju memiliki utang jauh lebih besar dibanding Indonesia.
Masalahnya bukan ada atau tidak ada utang, tetapi apakah utang tersebut produktif atau tidak.
Dalam teori pembangunan ekonomi, utang dapat menjadi alat percepatan pertumbuhan jika digunakan untuk menciptakan kapasitas ekonomi baru atau multiplier effect.
Artinya, utang untuk membangun irigasi, pelabuhan, penghiliran industri, energi, pendidikan vokasi, transformasi digital UMKM, dan pangan nasional jauh lebih sehat dibanding utang yang habis untuk konsumsi jangka pendek tanpa efek produktif yang jelas.
Persoalannya, masyarakat sering tidak melihat hubungan langsung antara utang dan manfaat ekonomi yang diterimanya.
Infrastruktur berdiri, tetapi kesempatan usaha tidak otomatis tumbuh. Subsidi diberikan, tetapi produktivitas tidak banyak berubah. Program bantuan sosial berjalan, tetapi ketergantungan fiskal justru meningkat.
Di sinilah Indonesia perlu mulai mengubah paradigma pengelolaan utang. Negara tidak cukup hanya menjaga agar rasio utang tetap aman.
Negara harus memastikan bahwa setiap tambahan utang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi baru yang lebih kuat dibanding beban bunganya.
Jika tidak, maka APBN perlahan akan terjebak menjadi mesin pembayaran bunga utang, bukan lagi alat transformasi ekonomi.
Beban bunga dan risiko fiskal masa depan
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Beban pembayaran bunga utang dalam APBN terus meningkat setiap tahun.
Ketika bunga makin besar, ruang fiskal negara menjadi lebih sempit. Akibatnya, pilihan pemerintah menjadi terbatas: menaikkan pajak, mengurangi subsidi, atau kembali menambah utang baru.
Siklus seperti ini dapat memicu sentimen negatif berkepanjangan. Pasar keuangan mungkin masih percaya terhadap Indonesia hari ini, tetapi kepercayaan pasar sangat sensitif terhadap persepsi arah fiskal jangka panjang.
Dalam ekonomi global yang penuh ketidakpastian, persepsi bisa bergerak lebih cepat dibanding data.
Karena itu, pengelolaan utang tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan administratif dan akuntansi negara. Pengelolaan utang kini juga menjadi bagian dari manajemen ekspektasi publik dan manajemen psikologi pasar.
Semakin transparan pemerintah menjelaskan penggunaan utang, semakin kecil ruang spekulasi negatif berkembang di masyarakat.
Mengubah utang menjadi kepercayaan
Indonesia membutuhkan koreksi arah yang lebih strategis. Pertama, subsidi harus lebih produktif. Subsidi tidak cukup hanya menjaga konsumsi masyarakat, tetapi juga harus meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Subsidi pupuk harus meningkatkan produktivitas pertanian. Subsidi kredit harus meningkatkan kualitas UMKM. Subsidi energi harus mendukung sektor-sektor produktif, bukan sekadar mempertahankan pola konsumsi lama.
Kedua, penerimaan negara harus diperkuat. Tax ratio Indonesia masih relatif rendah dibanding banyak negara lain.
Negara tidak bisa terus menerus bergantung pada utang untuk membiayai pembangunan. Perbaikan sistem perpajakan, digitalisasi penerimaan negara, pengurangan kebocoran, dan penguatan industri bernilai tambah tinggi menjadi semakin penting.
Ketiga, transparansi manfaat utang harus lebih jelas. Pemerintah perlu menjelaskan secara konkret: utang tahun ini dipakai untuk apa, menghasilkan apa, dan siapa penerima manfaatnya. Publik tidak hanya membutuhkan laporan fiskal, tetapi juga bukti sosial yang nyata.
Sebab pada akhirnya, yang membuat masyarakat tenang bukan sekadar angka rasio utang yang aman. Masyarakat akan tenang jika mereka merasa hidupnya ikut membaik.
Di era sekarang, stabilitas fiskal bukan hanya soal kemampuan membayar utang, tetapi juga soal kemampuan menjaga kepercayaan publik.
Dan kepercayaan itu tidak lahir dari tabel APBN semata, melainkan dari keyakinan bahwa utang negara benar-benar diubah menjadi masa depan rakyat.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang